BAPPEDA DKI JAKARTA Paparan Teluk Jakarta Versi2

KEBIJAKAN DAN

RENCANA

PENGEMBANGAN

WILAYAH PANTURA

JAKARTA

KEPALA BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 23 November 2010

KAWASAN TELUK JAKARTA

Kawasan Pantura

Jabodetabek

1. Jakarta menjadi tujuan urbanisasi terbesar diIndonesia, jumlah penduduk kota Jakarta telahtumbuh dari 2,9 juta orang pada tahun 1961 menjadisekitar 9,6 juta (hasil penghitungan sementaraSensus Penduduk 2010).

2. Pada siang hari, penduduk Jakarta bertambahmenjadi 12,5 juta orang

3. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi menjadikanJakarta bagai magnet bagi para pelaku bisnis maupunpara pendatang, sedangkan lahan yang tersedia kianmahal dan terbatas.

LATAR BELAKANG

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentangRencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010:prioritas pengembangan kota ke wilayah Barat danTimur Jakarta serta membatasi perkembangan kearah Selatan sebagai bagian kawasan peresapan dantangkapan air.

5. Kawasan pantai utara (pantura) Jakarta menjadikawasan yang tertinggalkan dan tidak tersentuh olehpembangunan infrastruktur yang memadai.

6. Ditambah lagi sebagian besar kawasan panturaberada di bawah permukaan laut, sehingga banjirdan rob menjadi masalah yang rutin

LATAR BELAKANG

7. Kondisi di atas diperburuk dengan :

adanya reklamasi yang dilakukan secaraparsial

adanya sektor-sektor yang melakukankegiatan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi

LATAR BELAKANG

Kemacetan

Abrasi Pantai

Banjir

Instalasi Strategis (Pelabuhan danPLTGU)

Perkampungan Nelayan

Permukiman Kumuh

Pantai Publik

Pencemaran

Amblesan Tanah

Kenaikan Muka Air Laut

Kawasan/bangunan Bersejarah

Kawasan Rekreasi

POTRET KAWASAN

PANTURA

1. Pantura merupakan Kawasan Andalan DKI Jakartadalam rangka membangun Jakarta sebagai Service City(Keppres nomor 17 tahun 1994)

2. ± 70% kota-kota pantai di dunia melaksanakanreklamasi

3. Diperlukan adanya REVITALISASI kawasan pantaiUtara sebagai counter magnit pertumbuhan kota yangdapat meningkatkan daya saing Kota Jakarta

4. Revitalisasi dilakukan dengan pola SUBSIDI SILANGmelalui reklamasi

PERTIMBANGAN PELAKSANAAN REKLAMASI PANTURA

Konsep Reklamasi Pantura telah melalui proses perencanaan yang panjang.

Hal ini ditandai dengan terbitnya berbagai produk hukum sebagai berikut:

Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI

Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No.KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai UtaraJakarta

Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata RuangKawasan Pantura Jakarta

Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta

SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata KerjaBadan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta

SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata KerjaBadan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 Tahun 1995)

SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara PenyelenggaraanReklamasi Pantai Utara Jakarta

Psl 3 - Batas reklamasi sampai kedalaman – 8 meter

Psl 4 - Wewenang dan tanggung jawab reklamasi pada Gubernur

Psl 9 - HPL a/n Pemda DKI

Psl 10 - Penataan kawasan Pantura sebagai bagian dari Tata Ruang DKI Jakarta

Psl 11 - Persyaratan reklamasi

Psl 12 - Pendanaan Mandiri

Badan Pengendali

•Ketua

Gubernur KDKI Jakarta

•Anggota

Kanwil-kanwil dan Dinas terkait

Tim Pengarah

•Ketua

Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas

•Anggota

Menteri-menteri terkait (sektoral)

Kerjasama Usaha dgn Pihak Lain

Dilakukan oleh Badan Pelaksana

Psl 8 (1)

Psl 5

Psl 8 (2)

Psl 7

Badan Pelaksana

Dibentuk oleh Gubernur

Pasal 10 ayat 1 :Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Panturadilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataanKawasan Pantura.

Pasal 11 ayat 1 :Penyelenggaraan Reklamasi Pantura wajib memperhatikankepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingankawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan dan fungsi-fungsilain yang ada di kawasan Pantura.

Asas dan Tujuan

Rencana Tata Ruang• Jenis Rencana• Batas Wilayah Perencanaan• Kebijaksanaan Pokok Tata Ruang• Rencana Sub-Kawasan• Sarana dan Prasarana• Tahap Pelaksanaan• Pemantauan dan Evaluasi

Penataan Kembali Kawasan Daratan Pantai

Arah Kebijaksanaan

Psl 2,3

Psl 4,5,6

Psl 7

Psl 8

Psl 9

Psl 10 s/d 17

Psl 18 s/d 24

Psl 25

Psl 26 s/d 27

Psl 33 s/d 39

Psl 40 s/d 42

Psl 43 s/d 44

Penyelenggaraan Reklamasi dan Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi

Kelembagaan dan Kerjasama Usaha• Badan Pengendali• Badan Pelaksana• Tugas & wewenang Badan Pelaksana • Subsidi Silang• Badan Pelaksana dpt membentuk Badan Usaha• HPL a/n Pemda• Pola Bagi Hasil

Pembiayaan• Mandiri/digunakan langsung• Sumber-sumber yang sah

Psl 28

Psl 29 (1)

Psl 29 (2)

Psl 29 (3)

Psl 29 (5)

Psl 30

Psl 32 (2)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta adalah pengembanganareal reklamasi dan kawasan daratan pantai secara terpadu yangbersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminterpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung,hutan bakau, cagar alam dan biota laut.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminpemanfaatan pantai untuk kepentingan umum.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminkepentingan perikehidupan nelayan.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminkelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminkepentingan dan terselenggaranya kegiatan pertahanan keamanannegara.

KEBIJAKSANAAN POKOK TATA RUANG (Perda No. 8/1995)

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminterselenggaranya pengembangan tata air dan tata pengairan secaraterpadu.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjaminterselenggaranya / berfungsinya proyek-proyek vital di KawasanPantura Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta harus menjamin :• Peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Priok;• Pengembangan areal pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya untuk Pusat Wisata,

Pusat Perdangangan/Jasa serta pelayaran rakyat secara terbatas. Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dilaksanakan serasi dengan

penataan dan pengelolaan Kepulauan Seribu. Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta dikaitkan dengan

pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikankonservasi nilai budaya bangsa serta kebutuhan wisata nasional daninternasional.

Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta didukung olehpengembangan prasarana dan sarana perkotaan secara terpadu.

Lanjutan…

14

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTURA

- 5 m- 5 m

Pasal 8 ayat (1) :Batas wilayah Perencanaan Kawasan Pantura Jakarta meliputi areal reklamasi yang meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus kearah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter………..

Terdiri dari Kawasan Reklamasi(2.700 Ha) dan Kawasan Revitalisasi(2.500 Ha)

Kawasan revitalisasi terdiri: Kec. Penjaringan, Kec. Pademangan, Kec. Tanjung Priok, Kec. Koja, dan Kec. Cilincing

Panjang pantai utara adalah sekitar32 Km

MANFAAT PENGEMBANGAN PANTURA DAN REKLAMASI

Mereduksi Banjir

Alternative Supply Air Baku

Menghambat Intrusi Air Laut dan abrasi

Peningkatan Luas RTH (Mangrove)

Meningkatkan kualitaslingkungan permukiman

Pengembangan KawasanPelabuhan

Penyediaan Pantai Publik

Penciptaan lahan untukperkembangan kota

daerah resapan air

PRINSIP PELAKSANAAN REKLAMASI

Dilaksanakan secara bertahap – jangka panjang

Dilakukan dengan pendekatan Sistem Pulau Reklamasi

Penentuan bentuk Pulau Reklamasi, lebar Kanal Lateral dan vertikal, ditentukan berdasarkan hasil model Matematik Hidrodinamika

Bahan urugan sebagian besar diambil dari laut

Setiap kegiatan harus didukung Studi Amdal

Subsidi Silang untuk merevitalisasi daratan pantai

Sub Kawasan Barat

Sub Kawasan Tengah

Sub Kawasan Timur

• PERUMAHAN ATAS, MENENGAH• DAN BAWAH, DENGAN CIRI KOTA AIR/

WATERFRONTCITY• MARINA• FASILITAS-FASILITAS UNTUK MELA-YANI

& MENGEMBANGKAN KEGIATAN BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA

• PELABUHAN NELAYAN

• CBD, PUSAT PERDAGANGAN & PERKANTORAN INTERNASIONAL

• REKRASI/RESORT, MARINA• PELABUHAN IKAN & • PERUMAHAN• PELABUHAN PENUMPANG/

NELAYAN

• PELABUHAN INTERNASIONAL• PELABUHAN NELAYAN• INDUSTRI/FREE ZONE/KAWASAN BERIKAT• PERGUDANGAN• PELABUHAN/INDUSTRI/ PERGUDANGAN

(RO-RO, BULK POINT)

19

PETA SUBSIDI SILANG

• Pola ruang kawasan pantura Jakarta Zona Lindung (N1), Zona Budidaya (B1, B6, B7), Zona Perairan Pantai (P2, P3 dan P5)

• Zona Perairan pantai diarahkan untuk menjaga zona lindung dan budidaya dari tekanan dan gangguan luar/dalam zona, mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut

• Zona perairan pantai mempunyai potensi untuk reklamasi yang dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran, dan tidak menyebabkan abrasi pantai.

Reklamasi dilaksanakan pada zona Perairan Pantai:• Reklamasi berbentuk pulau dengan kedalaman laut minimal 8 meter• Reklamasi secara bertahap dengan KZB maks. 40%-45%• berjarak sekurangnya 200 -300 meter dari titik surut terendah• Mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran,

serta pelabuhan

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2008 tentang Penataan

Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Arahan dari Perpres 54 Tahun 2008 dirinci lebih lanjut dalam RAPERDA

RTRW JAKARTA 2030 dan Rencana Pengembangan Kawasan Pantura

RAPERDA RTRW JAKARTA 2030

HARAPAN

Pengembangan Teluk Jakarta harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat mengintegrasikan pembangunan perkotaan yang mensinergikan prinsip-prinsip ekologi dan ekonomi(Eco2City) sbb: pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan warga dan

masyarakatnya melalui perencanaan dan pengelolaan kota terpadu yang memanfaatkan sepenuhnya sistem ekologis serta melindungi dan memeliharanya bagi generasi mendatang,

pembangunan yang menciptakan nilai-nilai dan peluang bagi warga, bisnis dan masyarakatnya dengan menggunakan semua aset tangible dan intangible serta memungkinkan meningkatnya produktivitas dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan