BaKTI News Edisi 74

Vol. V Februari-Maret 2012 Edisi 74

Working Together to Promote Smart Practices

Bahu Membahu Usung

Praktik CerdasPraktik Cerdas

KEDUTAAN BESAR KANADA MERAYAKAN “KANADA DI SULAWESI”CANADIAN EMBASSY CELEBRATES “CANADA IN SULAWESI”

MERAIH WTP TANPA KESEJAHTERAAN

PRIA JUGA PUNYA PILIHAN KONTRASEPSI

KEDUTAAN BESAR KANADA MERAYAKAN “KANADA DI SULAWESI”CANADIAN EMBASSY CELEBRATES “CANADA IN SULAWESI”


PRIA JUGA PUNYA PILIHAN KONTRASEPSI

EditorMILA SHWAIKO

VICTORIA NGANTUNGForum KTI

ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNUEvents at BaKTI

SHERLY HEUMASSEWebsite of the MonthSTEVENT FEBRIANDYDatabase & NGO Profile

AFDHALIYANNA MA’RIFAHWebsite

AKRAM ZAKARIASmart Practices

CHRISTY DESTA PRATAMAInfo Book

SUMARNI ARIANTODesign Visual & Layout

ICHSAN DJUNAIDPertanyaan dan Tanggapan

RedaksiJI. DR.Sutomo No.26

Makassar 90113P : 62-411-3650320-22

F :62-411-3650323SMS BaKTINews 085255776165

E-mail: [email protected] juga bisa menjadi penggemar

BaKTINews di Facebook :www.facebook.com/yayasanbakti

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

31

DAFTAR ISI CONTENTS

3

5

7

8

9

11

12

15

18

19

27

28

29

30

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

Menuju Masa Depan, Inovator Menemukan SuaranyaKisah Pak Raden

Prima Kesehatan Fase ke-2 Dimulai!

Kedutaan Besar Kanada Merayakan “Kanada di Sulawesi”Canadian Embassy Celebrates “Canada in Sulawesi”

Penghargaan Kehati Award 2011 untukMaria Loreta

Membangun Melalui Perluasan Jejaring Perencanaan Pembangunan

Simpul Jaringan Resource CentreBAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bahu Membahu Usung Praktik Cerdas Working Together to Promote Smart Practices

Pria Juga Punya Pilihan Kontrasepsi

Meraih WTP Tanpa Kesejahteraan

MoU NCSR. VSO, dan MDF-PI untuk Pelatihan Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Peluang

Website Bulan ini

Profil LSMYayasan Mitra Tani MandiriMenembus pasar dengan produk pertanian yang variatif Kegiatan di BaKTI

Info Books

28

batukar.info Updates

1 Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74

FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Sebenarnya ada banyak inisiatif yang berhasil menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam berbagai bidang di Kawasan Timur Indonesia. Inisiatif-inisiatif inilah yang kami sebut Praktik Cerdas,

sebuah upaya atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan tertentu yang dihadapi oleh sebuah komunitas di daerah tertentu.

Praktik Cerdas berakar dari kearifan lokal, sehingga mudah ditiru atau direplikasi. Mungkin karena inisiatif yang lahir dari warga biasanya lebih mampu menjawab dengan baik masalah yang dihadapi

dan mengatasi gap yang kerap kali timbul dalam memperkenalkan inisiatif baru yang berasal dari luar komunitas.

Saat ini BaKTI sedang mencari Praktik Cerdas untuk dipresentasikan dalam Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia. Jika Anda melakukan kegiatan yang inovatif, partisipatif, dapat berlanjut,

dapat dipercaya, berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan gender, serta berdampak nyata.

PRAKTIK CERDAS2012

BaKTI percaya, setiap orang sudah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mungkin yang Anda kerjakan saat ini adalah satu di antaranya!

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI, MENGGUGAH SEMANGAT DAN BEKERJA BERSAMA DENGAN CARA BERBAGI PRAKTIK CERDAS YANG SEDANG ANDA KERJAKAN.

Kirimkan formulir yang kami sertakan pada BaKTINews edisi ini selambat-lambatnya

Kantor BaKTI Jl. Dr. Sutomo 26, Makassar, Sulawesi Selatan 90113Fax : 0411 3650323

Formulir dapat pula anda kirimkan via Fax atau Pos pada alamat :

melaluiEmail: [email protected]

Tanggal 31 Mei 2012

21 Migran, Trafiking, dan Remitansi: Solusi Dari BoneMigration, Trafficking, and Remittances: Solution from Bone

23 Connecting Girls, Inspiring Futures

25 Merayakan Pengetahuan Lokal tentang Pengelolaan Keuangan PublikCelebrating Local Knowledge on Public Finance Management

10 Gagal Berencana artinya Merencanakan Kegagalan

EditorMILA SHWAIKO

VICTORIA NGANTUNGForum KTI

ZUSANNA GOSALITA MASITA IBNUEvents at BaKTI

SHERLY HEUMASSEWebsite of the MonthSTEVENT FEBRIANDYDatabase & NGO Profile

AFDHALIYANNA MA’RIFAHWebsite

AKRAM ZAKARIASmart Practices

CHRISTY DESTA PRATAMAInfo Book

SUMARNI ARIANTODesign Visual & Layout

ICHSAN DJUNAIDPertanyaan dan Tanggapan

RedaksiJI. DR.Sutomo No.26

Makassar 90113P : 62-411-3650320-22

F :62-411-3650323SMS BaKTINews 085255776165

E-mail: [email protected] juga bisa menjadi penggemar

BaKTINews di Facebook :www.facebook.com/yayasanbakti

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia.Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.org dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia [BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakri.org and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

31

DAFTAR ISI CONTENTS

3

5

7

8

9

11

12

15

18

19

27

28

29

30

Berkontribusi untuk BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000-1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris,ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style. Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

Menjadi Pelanggan BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silakan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected] atau SMS 085255776165. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected] or SMS to 085255776165. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Pemerintah Australia.BaKTINews is published by The BaKTI Foundation with support of the Government of Australia.

Pandangan yang dikemukakan tak sepenuhnya mencerminkan pandangan Yayasan BaKTI maupun Pemerintah Australia.

The views expressed do not necessarily reflect the views of Yayasan BaKTI and the Government of Australia.

Menuju Masa Depan, Inovator Menemukan SuaranyaKisah Pak Raden

Prima Kesehatan Fase ke-2 Dimulai!

Kedutaan Besar Kanada Merayakan “Kanada di Sulawesi”Canadian Embassy Celebrates “Canada in Sulawesi”

Penghargaan Kehati Award 2011 untukMaria Loreta

Membangun Melalui Perluasan Jejaring Perencanaan Pembangunan


Bahu Membahu Usung Praktik Cerdas Working Together to Promote Smart Practices

Pria Juga Punya Pilihan Kontrasepsi

Meraih WTP Tanpa Kesejahteraan

MoU NCSR. VSO, dan MDF-PI untuk Pelatihan Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Peluang

Website Bulan ini

Profil LSMYayasan Mitra Tani MandiriMenembus pasar dengan produk pertanian yang variatif Kegiatan di BaKTI

Info Books

28

batukar.info Updates

1 Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74

FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

Sebenarnya ada banyak inisiatif yang berhasil menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam berbagai bidang di Kawasan Timur Indonesia. Inisiatif-inisiatif inilah yang kami sebut Praktik Cerdas,

sebuah upaya atau kegiatan yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan tertentu yang dihadapi oleh sebuah komunitas di daerah tertentu.

Praktik Cerdas berakar dari kearifan lokal, sehingga mudah ditiru atau direplikasi. Mungkin karena inisiatif yang lahir dari warga biasanya lebih mampu menjawab dengan baik masalah yang dihadapi

dan mengatasi gap yang kerap kali timbul dalam memperkenalkan inisiatif baru yang berasal dari luar komunitas.

Saat ini BaKTI sedang mencari Praktik Cerdas untuk dipresentasikan dalam Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia. Jika Anda melakukan kegiatan yang inovatif, partisipatif, dapat berlanjut,

dapat dipercaya, berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan gender, serta berdampak nyata.

PRAKTIK CERDAS2012

BaKTI percaya, setiap orang sudah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mungkin yang Anda kerjakan saat ini adalah satu di antaranya!

MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI, MENGGUGAH SEMANGAT DAN BEKERJA BERSAMA DENGAN CARA BERBAGI PRAKTIK CERDAS YANG SEDANG ANDA KERJAKAN.

Kirimkan formulir yang kami sertakan pada BaKTINews edisi ini selambat-lambatnya

Kantor BaKTI Jl. Dr. Sutomo 26, Makassar, Sulawesi Selatan 90113Fax : 0411 3650323

Formulir dapat pula anda kirimkan via Fax atau Pos pada alamat :

melaluiEmail: [email protected]

Tanggal 31 Mei 2012

21 Migran, Trafiking, dan Remitansi: Solusi Dari BoneMigration, Trafficking, and Remittances: Solution from Bone

23 Connecting Girls, Inspiring Futures

25 Merayakan Pengetahuan Lokal tentang Pengelolaan Keuangan PublikCelebrating Local Knowledge on Public Finance Management

10 Gagal Berencana artinya Merencanakan Kegagalan

43

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-60 hubungan bilateral Kanada-

Indonesia, Kedutaan Besar Kanada mengadakan serangkaian acara di Makassar pada 1-2 Februari 2012 untuk merayakan ikatan kerjasama dalam bidang pembangunan dan dagang dengan pulau Sulawesi. ”Sulawesi adalah fokus geografi bantuan pembangunan bilateral Kanada di Indonesia, dan juga menjadi lokasi dari beberapa investasi penting Kanada dalam berbagai sektor mulai dari pertambangan hingga minyak, gas, dan jasa pembiayaan”, kata Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Mackenzie Clugston. ”Kami sangat senang bisa datang ke Sulawesi untuk merayakan dan memperkuat hubungan dengan mitra-mitra kami”. Rangkaian acara ”Kanada di Sulawesi” termasuk seminar usaha pada 2 Februari yang diadakan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan. Menjadi partisipan dalam seminar tersebut antara lain adalah perwakilan dari perusahaan-perusahaan bidang infrastuktur dan pemetaan (PT McElhanney Indonesia, PT SNC Laval in , PT IKO Industr ies) , pertambangan (Sherritt International, Vale Indonesia); jasa pembiayaan (Manulife Indonesia); pendidikan (LaSalle College International); pelumas (Petro Canada); tower telekomunikasi (SBB Inc); perlengkapan industri ekstraktif (Ilham Treda Industr ies ) dan pera latan pemadam kebakaran (SEI Industries). “Indonesia adalah mitra dagang dan investasi yang sangat penting bagi Kanda”, ujar Duta Besar Clugston. ”Inisiatif ini akan membantu memperkuat kemitraan tersebut dan membantu perusahaan-perusahaan Kanada dan Indonesia dalam menemukan peluang usaha baru”. Sebagai tambahan, Kedutaan Besar Kanada pada tanggal 2 Februari juga mengadakan seminar bertajuk “Study-in-Canada” untuk memberikan informasi pendidikan bagi para profesional. T h e C a n a d i a n I n t e r n a t i o n a l Development Agency (CIDA) juga mengadakan malam penganugerahaan untuk memberikan penghargaan kepada mitra-mitra kunci yang telah melakukan kerja yang luar biasa dalam berbagai proyek CIDA di Sulawesi. CIDA telah menjalani kemitraan yang panjang dengan Pemerintah Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di enam provinsi di Sulawesi. CIDA menjalankan berbagai proyek yang membantu pemerintah setempat untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, menyediakan bantuan keahlian bagi usaha skala kecil dan menengah, dan meningkatkan keterlibatan komunitas setempat dalam pengambilan keputusan

Kedutaan Besar Kanada Merayakan

�KANADA DI SULAWESI�

As part of its year-long celebrations of the 60th Anniversary of Canada-Indonesia bilateral relations, the Embassy of Canada hosted a series of events in Makassar, February 1-2, 2012, to celebrate Canada's long-standing commercial and development ties with the island of Sulawesi. “Sulawesi is the geographic focus of Canada's bilateral development assistance in Indonesia, and is home to significant Canadian investment in sectors ranging from mining to oil and gas to financial services”, said Canada's Ambassador to Indonesia, H.E. Mackenzie Clugston. “We are very pleased to come to Sulawesi to celebrate and

menyangkut sumberdaya alam. Rombongan Duta Besar dan delegasi bisnis juga bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Bapak Ilham Arief Sirajuddin, untuk membahas potensi kerjasama yang lebih erat dengan Kanada. Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar Kanada di Asia Tenggara dan dalam 11 bulan pertama di tahun 2011, total perdagangan antara dua negara ini telah mencapai 2,87 trilyun dollar Kanada. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 41 persen dari tahun 2010 yang mana bernilai 2,03 trilyun dollar Kanada. Komoditi yang diekspor Kanada ke Indonesia termasuk gandum, pupuk, dan bubur kayu (wood pulp). Sedangkan komoditi ekspor Indonesia ke Kanada antara lain karet,

strengthen this relationship with our many partners and contacts.” “Canada in Sulawesi” events included a business seminar on February 2 co-hosted by the South Sulawesi Indonesian Chamber of C o m m e r c e a n d I n d u s t r y. C a n a d i a n par ticipants at the seminar included representatives of companies in sectors such as infrastructure and mapping (PT McElhanney Indonesia, PT SNC Lavalin, PT IKO Industries); mining (Sherritt International, Vale Indonesia); financial services (Manulife Indonesia); education (LaSalle College International); lubricants (Petro Canada); telecommunication towers (SBB Inc); extractive industry equipment (Ilham Treda Industries) and firefighting equipment (SEI Industries). “Indonesia is a very important trade and investment partner for Canada,” said Ambassador Clugston. “This initiative will help strengthen that partnership and will assist both Canadian and Indonesian companies in finding new business opportunities.”` In addition, the Embassy of Canada on February 2 hosted a “Study-in-Canada” information seminar for education sector professionals. The Canadian International Development Agency (CIDA) also hosted an awards ceremony to honour key partners who have done exceptional work on CIDA projects in S u l a w e s i . C I D A h a s l o n g - s t a n d i n g partnerships with government at provincial and district levels, universities and civil society to promote sustainable economic growth in all six provinces on the island. CIDA has a portfolio of projects that assist local governments to plan and budget better, provide expertise to small and medium sized businesses, and increase the involvement of local communities in decision-making over the use of natural resources. Senior embassy officials and the business delegation also met with South Sulawesi Governor H.E. Syahrul Yasin Limpo and Mayor

of Makassar Mr. Ilham Arief Sirajuddin, to explore the potential for closer cooperation with Canada. Indonesia was Canada's largest export market in Southeast Asia in the first 11 months of 2011, with total trade between the two countries reaching C$2.87 billion. This represents a 41% percent increase over 2010 when total trade reached C$2.03 billion. Canadian exports to Indonesia include wheat, fertilizers and wood pulp. Indonesian exports to Canada include rubber, machinery and apparel.

“Indonesia adalah mitra dagang dan investasi yang sangat penting bagi Kanda”, ujar Duta Besar Clugston. ”

“Indonesia is a very important trade and

investment partner for Canada,”

said Ambassador Clugston

Canadian Embassy Celebrates “Canada in Sulawesi”

Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74

MERAYAKAN 60 TAHUN KERJASAMA KANADA - INDONESIA. STAFF CIDA INDONESIA BERSAMA PARA MITRA MEREKA DARI BERBAGAI PROYEK DUKUNGAN DI SULAWESI. Celebrating 60 years of Canadian-Indonesian cooperation: CIDA Staff and partners from projects around Sulawesi.

43

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-60 hubungan bilateral Kanada-

Indonesia, Kedutaan Besar Kanada mengadakan serangkaian acara di Makassar pada 1-2 Februari 2012 untuk merayakan ikatan kerjasama dalam bidang pembangunan dan dagang dengan pulau Sulawesi. ”Sulawesi adalah fokus geografi bantuan pembangunan bilateral Kanada di Indonesia, dan juga menjadi lokasi dari beberapa investasi penting Kanada dalam berbagai sektor mulai dari pertambangan hingga minyak, gas, dan jasa pembiayaan”, kata Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Mackenzie Clugston. ”Kami sangat senang bisa datang ke Sulawesi untuk merayakan dan memperkuat hubungan dengan mitra-mitra kami”. Rangkaian acara ”Kanada di Sulawesi” termasuk seminar usaha pada 2 Februari yang diadakan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan. Menjadi partisipan dalam seminar tersebut antara lain adalah perwakilan dari perusahaan-perusahaan bidang infrastuktur dan pemetaan (PT McElhanney Indonesia, PT SNC Laval in , PT IKO Industr ies) , pertambangan (Sherritt International, Vale Indonesia); jasa pembiayaan (Manulife Indonesia); pendidikan (LaSalle College International); pelumas (Petro Canada); tower telekomunikasi (SBB Inc); perlengkapan industri ekstraktif (Ilham Treda Industr ies ) dan pera latan pemadam kebakaran (SEI Industries). “Indonesia adalah mitra dagang dan investasi yang sangat penting bagi Kanda”, ujar Duta Besar Clugston. ”Inisiatif ini akan membantu memperkuat kemitraan tersebut dan membantu perusahaan-perusahaan Kanada dan Indonesia dalam menemukan peluang usaha baru”. Sebagai tambahan, Kedutaan Besar Kanada pada tanggal 2 Februari juga mengadakan seminar bertajuk “Study-in-Canada” untuk memberikan informasi pendidikan bagi para profesional. T h e C a n a d i a n I n t e r n a t i o n a l Development Agency (CIDA) juga mengadakan malam penganugerahaan untuk memberikan penghargaan kepada mitra-mitra kunci yang telah melakukan kerja yang luar biasa dalam berbagai proyek CIDA di Sulawesi. CIDA telah menjalani kemitraan yang panjang dengan Pemerintah Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di enam provinsi di Sulawesi. CIDA menjalankan berbagai proyek yang membantu pemerintah setempat untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, menyediakan bantuan keahlian bagi usaha skala kecil dan menengah, dan meningkatkan keterlibatan komunitas setempat dalam pengambilan keputusan

Kedutaan Besar Kanada Merayakan

�KANADA DI SULAWESI�

As part of its year-long celebrations of the 60th Anniversary of Canada-Indonesia bilateral relations, the Embassy of Canada hosted a series of events in Makassar, February 1-2, 2012, to celebrate Canada's long-standing commercial and development ties with the island of Sulawesi. “Sulawesi is the geographic focus of Canada's bilateral development assistance in Indonesia, and is home to significant Canadian investment in sectors ranging from mining to oil and gas to financial services”, said Canada's Ambassador to Indonesia, H.E. Mackenzie Clugston. “We are very pleased to come to Sulawesi to celebrate and

menyangkut sumberdaya alam. Rombongan Duta Besar dan delegasi bisnis juga bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Bapak Ilham Arief Sirajuddin, untuk membahas potensi kerjasama yang lebih erat dengan Kanada. Indonesia merupakan pasar ekspor terbesar Kanada di Asia Tenggara dan dalam 11 bulan pertama di tahun 2011, total perdagangan antara dua negara ini telah mencapai 2,87 trilyun dollar Kanada. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 41 persen dari tahun 2010 yang mana bernilai 2,03 trilyun dollar Kanada. Komoditi yang diekspor Kanada ke Indonesia termasuk gandum, pupuk, dan bubur kayu (wood pulp). Sedangkan komoditi ekspor Indonesia ke Kanada antara lain karet,

strengthen this relationship with our many partners and contacts.” “Canada in Sulawesi” events included a business seminar on February 2 co-hosted by the South Sulawesi Indonesian Chamber of C o m m e r c e a n d I n d u s t r y. C a n a d i a n par ticipants at the seminar included representatives of companies in sectors such as infrastructure and mapping (PT McElhanney Indonesia, PT SNC Lavalin, PT IKO Industries); mining (Sherritt International, Vale Indonesia); financial services (Manulife Indonesia); education (LaSalle College International); lubricants (Petro Canada); telecommunication towers (SBB Inc); extractive industry equipment (Ilham Treda Industries) and firefighting equipment (SEI Industries). “Indonesia is a very important trade and investment partner for Canada,” said Ambassador Clugston. “This initiative will help strengthen that partnership and will assist both Canadian and Indonesian companies in finding new business opportunities.”` In addition, the Embassy of Canada on February 2 hosted a “Study-in-Canada” information seminar for education sector professionals. The Canadian International Development Agency (CIDA) also hosted an awards ceremony to honour key partners who have done exceptional work on CIDA projects in S u l a w e s i . C I D A h a s l o n g - s t a n d i n g partnerships with government at provincial and district levels, universities and civil society to promote sustainable economic growth in all six provinces on the island. CIDA has a portfolio of projects that assist local governments to plan and budget better, provide expertise to small and medium sized businesses, and increase the involvement of local communities in decision-making over the use of natural resources. Senior embassy officials and the business delegation also met with South Sulawesi Governor H.E. Syahrul Yasin Limpo and Mayor

of Makassar Mr. Ilham Arief Sirajuddin, to explore the potential for closer cooperation with Canada. Indonesia was Canada's largest export market in Southeast Asia in the first 11 months of 2011, with total trade between the two countries reaching C$2.87 billion. This represents a 41% percent increase over 2010 when total trade reached C$2.03 billion. Canadian exports to Indonesia include wheat, fertilizers and wood pulp. Indonesian exports to Canada include rubber, machinery and apparel.

“Indonesia adalah mitra dagang dan investasi yang sangat penting bagi Kanda”, ujar Duta Besar Clugston. ”

“Indonesia is a very important trade and

investment partner for Canada,”

said Ambassador Clugston

Canadian Embassy Celebrates “Canada in Sulawesi”

Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012News Volume V - edisi 74

MERAYAKAN 60 TAHUN KERJASAMA KANADA - INDONESIA. STAFF CIDA INDONESIA BERSAMA PARA MITRA MEREKA DARI BERBAGAI PROYEK DUKUNGAN DI SULAWESI. Celebrating 60 years of Canadian-Indonesian cooperation: CIDA Staff and partners from projects around Sulawesi.

65

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H. E. Mackenzie Clugston, menyerahkan Sertifikat Penghargaan atas kontribusi luar biasa dari program-program yang didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA) di Sulawesi.

On February 2, 2012, H.E. Mackenzie Clugston, Canada's Ambassador to Indonesia, presented Certificates of Appreciation recognizing outstanding contribution from Canadian International Development Agency (CIDA) funded programs in Sulawesi.

INDIVIDU DAN INSTANSI YANG MENERIMA PENGHARGAAN The following Project Partners were presented award certificates

Madjid SallatuAnggota Kelompok Kerja Forum Kawasan Timur Indonesia Working Group Member of Eastern Indonesia Forum

: BaKTI – Bursa Pengetahuan Kawasan Proyek (Project)Timur Indonesia (Eastern Indonesia Knowledge Exchange)

2

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara : BASICS –Better Approaches to Service Proyek (Project)

Provisions through Increased Capacity in Sulawesi.

1

Mawar KarimKetua Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, Sulawesi SelatanChairperson, Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, SULSEL

: CIPSED – Canada Indonesia Private Proyek (Project)Sector Enterprise Project

3

Maxmilian Ali, SPDCamat Sumawa Selatan Provinsi GorontaloChairperson, Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, SULSEL

: EGSLP – Environmental Governance Proyek (Project)and Sustainable Livelihood Project

4

Marsidi KadengkangKepala Desa Mengkang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow, Sulawesi UtaraHead of Mengkang Village, Lolak Sub-district, Bolaang Mongodow District

: Green PNPM – Green National Program Proyek (Project)for Community Empowerment

5

Muh. Faizal, SE, MSKepala Bidang Ekonomi, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Head of Economy, Southeast Sulawesi Regional Planning Agency

: PEACH - Public Expenditure Analysis and Proyek (Project)Capacity Harmonization

6

Iwan AbayKetua Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Pohuwato, dan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.Head of Pohuwato District's Mangrove Working Group, and Member of Pohuwato District's Legislative Council (or DPRD)

: SUSCLAM – Tomini Bay Sustainable Coastal Proyek (Project)Livelihoods and Management

8

NurliahFasilitator Komunitas dari Kelompok Belajar Bunga Mawar, Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi SelatanCommunity Organizer from Kelompok Belajar Bunga Mawar, Balosi, Pajukukang Village, Bontoa Sub District, Maros.

: RCL – Restoring Coastal LivelihoodsProyek (Project)

7

Yayasan FOCIL INDONESIA, Palu Sulawesi Tengah

: SOENNRG – Strengthening the Outreach & Proyek (Project)Education Network for Natural Resource Management

9

Operation Wallacea Trust (OWT), Sulawesi Tenggara : AgFor Sulawesi - Agroforestry and Forestry Proyek (Project)

in Sulawesi

10

Asia A. PananrangiPendiri dan Penasihat LPP Bone - Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone Sulawesi SelatanFounder and Advisor of LPP Bone (Women Empowerment Organization of Bone Sulawesi Selatan)

: B3WP – Building Better Budgets for Proyek (Project)Women and the Poor

11

Selamat kepada Ibu Maria Loreta dari Adonara Barat, Florest Timur, Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan Kehati Award 2011 kategori Prakarsa Lestari Kehati atas upaya beliau melestarikan benih-benih pangan lokal yang langka.

PENGHARGAAN UNTUKKEHATI AWARD 2011

Maria LoretaTurut menerima penghargaan Kehati Award 2011 kategori Peduli Lestari Kehati Kelompok Putri Toga Lurus Tunjung (Gianyar, Bali) mendidik perempuan memanfaatkan tanaman obat dan upakara; Pendorong Lestari Kehati Krido Suprayitno

(Berbah, DIY ) penangkaran burung punglor, pelestarian ekosistem salak pondoh, serta budidaya ikan hias dan arwana; Cipta Lestari Kehati Green Community UNNES (Semarang, Jawa Tengah)

membentuk Universitas Konservasi dan penelitian lingkungan, serta Tunas Lestari Kehati Madyapadma SMAN 3 Denpasar (Bali) aktivitas jurnalistik (televisi, kording, majalah, radio, dan menerbitkan buku).

Maria Loreta adalah salah satu champion Praktik Cerdas yang diangkat BaKTI dalam Diskusi Regional Forum KTI bertajuk Adaptasi Perubahan Iklim pada Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia yang diadakan pada Oktober 2011 silam.

Semoga perjuangan Maria Loreta juga menginspirasi kita untuk tetap semangat membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maria Loreta (tengah) ketika menerima Award

News Volume V - edisi 74 News Volume V - edisi 74

INFORMASI LEBIH LANJUT FOR MORE INFORMATION

Artikel disarikan dari website Kedutaan Besar KanadaUntuk informasi lebih lanjutAlexandra Spiess (Political & Public Affairs) Canadian Embassy - Tel: (62-21) 2550-7823

DUTA BESAR KANADA UNTUK INDONESIA, H. E. MACKENZIE CLUGSTON (KIRI) DAN CHARLES PARKER, HEAD OF AID CIDA (KANAN).

DUTA BESAR KANADA BERSAMA PARA “CHAMPION” DARI BERBAGAI PROYEK DUKUNGAN CIDA DI SULAWESIThe Ambassador with CIDA Project Champions

Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

65

Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H. E. Mackenzie Clugston, menyerahkan Sertifikat Penghargaan atas kontribusi luar biasa dari program-program yang didanai oleh Canadian International Development Agency (CIDA) di Sulawesi.

On February 2, 2012, H.E. Mackenzie Clugston, Canada's Ambassador to Indonesia, presented Certificates of Appreciation recognizing outstanding contribution from Canadian International Development Agency (CIDA) funded programs in Sulawesi.

INDIVIDU DAN INSTANSI YANG MENERIMA PENGHARGAAN The following Project Partners were presented award certificates

Madjid SallatuAnggota Kelompok Kerja Forum Kawasan Timur Indonesia Working Group Member of Eastern Indonesia Forum

: BaKTI – Bursa Pengetahuan Kawasan Proyek (Project)Timur Indonesia (Eastern Indonesia Knowledge Exchange)

2

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara : BASICS –Better Approaches to Service Proyek (Project)

Provisions through Increased Capacity in Sulawesi.

1

Mawar KarimKetua Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, Sulawesi SelatanChairperson, Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, SULSEL

: CIPSED – Canada Indonesia Private Proyek (Project)Sector Enterprise Project

3

Maxmilian Ali, SPDCamat Sumawa Selatan Provinsi GorontaloChairperson, Koperasi Syariah Al Azhar, Maros, SULSEL

: EGSLP – Environmental Governance Proyek (Project)and Sustainable Livelihood Project

4

Marsidi KadengkangKepala Desa Mengkang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongodow, Sulawesi UtaraHead of Mengkang Village, Lolak Sub-district, Bolaang Mongodow District

: Green PNPM – Green National Program Proyek (Project)for Community Empowerment

5

Muh. Faizal, SE, MSKepala Bidang Ekonomi, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara Head of Economy, Southeast Sulawesi Regional Planning Agency

: PEACH - Public Expenditure Analysis and Proyek (Project)Capacity Harmonization

6

Iwan AbayKetua Kelompok Kerja Mangrove Kabupaten Pohuwato, dan Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Gorontalo.Head of Pohuwato District's Mangrove Working Group, and Member of Pohuwato District's Legislative Council (or DPRD)

: SUSCLAM – Tomini Bay Sustainable Coastal Proyek (Project)Livelihoods and Management

8

NurliahFasilitator Komunitas dari Kelompok Belajar Bunga Mawar, Balosi, Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi SelatanCommunity Organizer from Kelompok Belajar Bunga Mawar, Balosi, Pajukukang Village, Bontoa Sub District, Maros.

: RCL – Restoring Coastal LivelihoodsProyek (Project)

7

Yayasan FOCIL INDONESIA, Palu Sulawesi Tengah

: SOENNRG – Strengthening the Outreach & Proyek (Project)Education Network for Natural Resource Management

9

Operation Wallacea Trust (OWT), Sulawesi Tenggara : AgFor Sulawesi - Agroforestry and Forestry Proyek (Project)

in Sulawesi

10

Asia A. PananrangiPendiri dan Penasihat LPP Bone - Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone Sulawesi SelatanFounder and Advisor of LPP Bone (Women Empowerment Organization of Bone Sulawesi Selatan)

: B3WP – Building Better Budgets for Proyek (Project)Women and the Poor

11

Selamat kepada Ibu Maria Loreta dari Adonara Barat, Florest Timur, Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan Kehati Award 2011 kategori Prakarsa Lestari Kehati atas upaya beliau melestarikan benih-benih pangan lokal yang langka.

PENGHARGAAN UNTUKKEHATI AWARD 2011

Maria LoretaTurut menerima penghargaan Kehati Award 2011 kategori Peduli Lestari Kehati Kelompok Putri Toga Lurus Tunjung (Gianyar, Bali) mendidik perempuan memanfaatkan tanaman obat dan upakara; Pendorong Lestari Kehati Krido Suprayitno

(Berbah, DIY ) penangkaran burung punglor, pelestarian ekosistem salak pondoh, serta budidaya ikan hias dan arwana; Cipta Lestari Kehati Green Community UNNES (Semarang, Jawa Tengah)

membentuk Universitas Konservasi dan penelitian lingkungan, serta Tunas Lestari Kehati Madyapadma SMAN 3 Denpasar (Bali) aktivitas jurnalistik (televisi, kording, majalah, radio, dan menerbitkan buku).

Maria Loreta adalah salah satu champion Praktik Cerdas yang diangkat BaKTI dalam Diskusi Regional Forum KTI bertajuk Adaptasi Perubahan Iklim pada Pulau-Pulau Kecil di Kawasan Timur Indonesia yang diadakan pada Oktober 2011 silam.

Semoga perjuangan Maria Loreta juga menginspirasi kita untuk tetap semangat membangun negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maria Loreta (tengah) ketika menerima Award



Artikel disarikan dari website Kedutaan Besar KanadaUntuk informasi lebih lanjutAlexandra Spiess (Political & Public Affairs) Canadian Embassy - Tel: (62-21) 2550-7823

DUTA BESAR KANADA UNTUK INDONESIA, H. E. MACKENZIE CLUGSTON (KIRI) DAN CHARLES PARKER, HEAD OF AID CIDA (KANAN).

DUTA BESAR KANADA BERSAMA PARA “CHAMPION” DARI BERBAGAI PROYEK DUKUNGAN CIDA DI SULAWESIThe Ambassador with CIDA Project Champions


etika implementasi fase pertama berakhir di awal tahun K2010, banyak sekali masyarakat juga petugas kesehatan bahkan pemerintah desa yang sangat menyukai dan

merasakan manfaat pelaksanaan PRIMA Kesehatan. Mereka berharap program tersebut dapat segera dilanjutkan. D i a n t a r a p a r a p e l a k u d i d e s a , b a ny a k y a n g mempertanyakan dukungan Pemerintah Kabupaten di masa depan agar kegiatan ini dapat melanjutkan. Demikian pula dengan para staf Dinas Kesehatan Kabupaten yang mengharapkan dilanjutkannya dukungan JICA dalam program PRIMA Kesehatan hingga beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disuarakan pada pelaksanaan seminar pencapaian akhir PRIMA Kesehatan fase pertama Januari 2010. Sebanyak lebih dari 70 persen pemerintah desa dan kelurahan yang menjadi daerah target lokasi proyek menyatakan akan mengupayakan agar kegiatan-kegiatan peningkatan layanan kesehatan dasar (PHCI) dapat berlanjut di desa mereka. Ini termasuk mengupayakan sumber pembiayaannya, jika mereka sendiri tidak merasakan manfaatnya dan tidak menginginkannya. Setelah melalui proses pengkajian yang cermat, akhirnya pemerintah Jepang melalui JICA menyetujui usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan dukungan bagi pelaksanaan dan pengembangan Program PRIMA Kesehatan yang telah dilaksanakan tahun pada 2007 s/d 2010. Selanjutnya Program ini akan disebut sebagai PRIMA Kesehatan Fase Ke-2. Masa Dukungan JICA terhadap PRIMA Kesehatan Fase Ke-2 akan dimulai tahun ini hingga 2014. Ini bukan berarti kegiatan PRIMA Kesehatan akan berakhir di saat itu, melainkan di akhir tahun program diharapkan masyarakat dan pemerintah setempat telah mampu untuk bekerja sama secara mandiri mengoperasikan mekanisme Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar. Jika pada fase pertama PRIMA Kesehatan berfokus pada upaya mencari dan mengembangkan mekanisme yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesehatan dasar yang berorientasi pada masyarakat, maka fase kedua akan berfokus pada bagaimana menempatkan mekanisme yang telah berhasil dikembangkan di fase pertama agar bisa berjalan secara terintegrasi dalam sistem dan sumber-sumber daya yang tersedia di daerah. Hal ini sudah akan sangat terasa pada penyesuaian awal implementasi program ini di desa-desa.

Terdapat dua perbedaan terbesar dari fase pertama dan kedua program ini. Jika sebelumnya desa-desa menggunakan sumber dana stimulan kegiatan dari JICA maka pada fase kedua, desa-desa harus menggunakan sumber dana yang memang tersedia di desa ataupun yang tersedia di kabupaten. Jika sebelumnya desa-desa membentuk tim baru yang dikenal sebagai tim PHCI, sebagai motor kegiatan kesehatan dasar dalam masyarakat, maka sekarang desa-desa perlu mengoptimalkan fungsi berbagai komponen desa yang memang seharusnya melakukan fungsi itu. Komponen desa yang dimaksud adalah LPMD atau LPMK, PKK, Desa Siaga, dan pemerintah desa, untuk bekerja sama dan bersinergi selaku motor kegiatan kesehatan dasar di desa. PRIMA Kesehatan Fase Ke-2 berupaya mengoptimalkan implementasi dari program Desa Siaga di kabupaten-kabupaten target. Walaupun cakupannya lebih sederhana dari Desa Siaga, namun pelaksanaan PRIMA Kesehatan mendukung program tersebut dan karenanya lebih mudah diimplementasikan, mulai dari penyiapan kapasitas masyarakat dan petugas, identifikasi dan analisa masalah yang setara dengan SMD sederhana, perencanaan partisipatif yang setara dengan MMD sederhana, implementasi kegiatan, hingga evaluasi dan pembelajaran. Melalui tahapan-tahapan kegiatan ini, PRIMA Kesehatan diharapkan dapat memberi isi yang praktis bagi Desa Siaga di daerah-daerah target sehingga bisa mendorong mereka mencapai kondisi Desa Siaga yang aktif. Memang PRIMA Kesehatan pada fase kedua ini memiliki tantangan yang sangat besar. Gagasan-gagasan yang ideal harus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi saat ini membutuhkan perubahan pola pikir, termasuk mengatasi rasa pesimis. Namun tantangan besar tidak pernah terjawab tanpa mencoba melakukan. Untuk melakukannya, dibutuhkan kemauan, komitmen dan dukungan kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Siapkah anda?

INFORMASI LEBIH LANJUT

FOR MORE INFORMATION

Penulis adalah Public Relation Officer untuk JICA PRIMA Kesehatan dan dapat dihubungi melalui email [email protected]

The Australian Community Development and Civil Society Strengthening SchemeAustralian Agency for International Development ACCESS-AusAID

aat duduk bersama istri dan keluarganya di halaman kios kecil

Smereka di Desa Mambalan, Lombok Barat, Pak Raden Mohamad Rais menceritakan tentang kunjungannya ke Jakarta bulan

Januari 2012. Pak Raden mewakili ratusan Pencerah Nusantara, menerima Penghargaan Khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) untuk inovasi yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. "Aku ini bukan siapa-siapa dari desa miskin yang bahkan tidak tamat SD”, Pak Raden menjelaskan. "Tapi dengan berfokus pada kekuatan yang kita miliki dan dengan mempunyai beragam keterampilan baru, lihat apa yang dapat dicapai seseorang untuk desanya," katanya sambil menunjuk pada pialanya yang mengesankan kemudian pada rumah-rumah tetangganya. Pak Raden adalah kepala sebuah pusat kegiatan masyarakat (Community Centre) yang ada di desanya. Sebanyak tigabelas pusat kegiatan didirikan di desa-desa pada enam kecamatan di Lombok Barat dengan dukungan the Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS). ACCESS, yang didanai oleh AusAID, memberdayakan masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat miskin, agar dapat terlibat secara lebih aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Pak Raden berkeyakinan bahwa budaya patriarkal lokal yang turun temurun mengakibatkan perempuan menjadi terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil di Lombok Barat. "Kebanyakan suami-suami di kecamatan ini tidak mengizinkan istri mereka untuk mendapatkan perawatan prenatal. Kebanyakan perempuan melahirkan di rumah dan hanya dengan menggunakan perawatan tradisional, daripada pergi ke klinik masyarakat yang mempunyai bidan terlatih, dan hal ini benar-benar berbahaya," kata Pak Raden. Meskipun undang-undang nasional melindungi hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya, Pak Raden melihat undang-undang tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Terdorong untuk mengubah keadaan tersebut, Pak Raden mulai menelaah hukum adat setempat yang memiliki sejarah lisan yang kuat di Lombok Barat. Ia melihat hal ini sebagai sebuah jalan keluar. Hasil telaahnya menunjukkan sejumlah adat bersifat sensitif gender dan mendukung hak-hak perempuan dan anak. Berangkat dari temuannya tersebut, Pak Raden kemudian membentuk organisasi masyarakat yang bernama Lembaga Adat Paer Mambal, untuk menyatukan masyarakat menerapkan kebiasaan tradisional lokal (awig-awig) dan mendokumentasikannya untuk mempengaruhi perubahan. Pak Raden juga mengembangkan dirinya agar lebih mumpuni dalam menghasilkan perubahan bagi kaum perempuan di desanya. Ia mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan oleh LSM lokal Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang didukung AusAID. Hasilnya, Pak Raden memperoleh keterampilan dan perlatan yang ia butuhkan untuk memobilisasi masyarakat, dan ia juga menjadi lebih percaya diri.

OLEH WIDYA PUDJI SETYANTO DAN RENDY DJAUHARI

MENUJU MASA DEPAN

INOVATOR MENEMUKAN SUARANYAKISAH PAK RADEN

Pak Raden kemudian berkoordinasi dengan sejumlah pusat-pusat kegiatan masyarakat di desa-desa tetangga, yang didirikan berdasarkan bimbingan JMS. "Dengan menggabungkan kekuatan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan mendukung satu sama lain, pendapat masyarakat mengenai perempuan mulai berubah," jelas Pak Raden. Kini sejumlah pusat kegiatan masyarakat telah berhasil bernegosiasi dengan klinik-klinik masyarakat untuk meningkatkan standar minimum pelayanan. Klinik-klinik kesehatan ini kemudian membuat pendekatan kepada dinas kesehatan setempat untuk mengatur standar minimum pelayanan di semua fasilitas kesehatan di Lombok Barat. Pak Raden saat ini bekerja dengan pusat kegiatan masyarakat di desa Kekeri, menulis awig-awig, dan diakui dan didudung oleh klinik-klinik masyarakat sebagai pekerjaan yang dapat meningkatkan perawatan antenatal. Pak Raden bermimpi, di masa depan, pekerjaan yang saat ini tengah dilakukan oleh pusat-pusat komunitas di Lombok Barat akan ditingkatkan ke tingkat nasional. Sekali lagi ia melirik piala yang dipajang di almari di rumahnya, "Penghargaan MDGs ini adalah pengakuan bukan untuk apa yang telah saya lakukan, tetapi untuk apa yang telah dicapai oleh sejumlah besar orang dengan kerja keras mereka membuat perubahan yang lebih baik, berbagi pengetahuan, dan menemukan cara yang efektif dan kolaboratif untuk membuat para pengambil keputusan mendengarkan. Trofi ini adalah bukti bahwa semua orang dapat membuat perbedaan.”

87 News Volume V - edisi 74 News Volume V - edisi 74



Widya Pudji Setyanto bekerja untuk program ACCESS-AusAID dan Rendy Djauhari adalah Senior Public Affairs AusAID.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Rendy Djauhari pada alamat email [email protected]

Foto Clare P

rice, Public A

ffairs AusA

ID

MITRA INTERNASIONAL

PRIMA KESEHATAN

FASE KE-2 DIMULAI!

Foto : JICA - Prima Kesehatan

OLEH NOVAL RAHMAN


etika implementasi fase pertama berakhir di awal tahun K2010, banyak sekali masyarakat juga petugas kesehatan bahkan pemerintah desa yang sangat menyukai dan

merasakan manfaat pelaksanaan PRIMA Kesehatan. Mereka berharap program tersebut dapat segera dilanjutkan. D i a n t a r a p a r a p e l a k u d i d e s a , b a ny a k y a n g mempertanyakan dukungan Pemerintah Kabupaten di masa depan agar kegiatan ini dapat melanjutkan. Demikian pula dengan para staf Dinas Kesehatan Kabupaten yang mengharapkan dilanjutkannya dukungan JICA dalam program PRIMA Kesehatan hingga beberapa tahun ke depan. Hal tersebut disuarakan pada pelaksanaan seminar pencapaian akhir PRIMA Kesehatan fase pertama Januari 2010. Sebanyak lebih dari 70 persen pemerintah desa dan kelurahan yang menjadi daerah target lokasi proyek menyatakan akan mengupayakan agar kegiatan-kegiatan peningkatan layanan kesehatan dasar (PHCI) dapat berlanjut di desa mereka. Ini termasuk mengupayakan sumber pembiayaannya, jika mereka sendiri tidak merasakan manfaatnya dan tidak menginginkannya. Setelah melalui proses pengkajian yang cermat, akhirnya pemerintah Jepang melalui JICA menyetujui usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan dukungan bagi pelaksanaan dan pengembangan Program PRIMA Kesehatan yang telah dilaksanakan tahun pada 2007 s/d 2010. Selanjutnya Program ini akan disebut sebagai PRIMA Kesehatan Fase Ke-2. Masa Dukungan JICA terhadap PRIMA Kesehatan Fase Ke-2 akan dimulai tahun ini hingga 2014. Ini bukan berarti kegiatan PRIMA Kesehatan akan berakhir di saat itu, melainkan di akhir tahun program diharapkan masyarakat dan pemerintah setempat telah mampu untuk bekerja sama secara mandiri mengoperasikan mekanisme Peningkatan Layanan Kesehatan Dasar. Jika pada fase pertama PRIMA Kesehatan berfokus pada upaya mencari dan mengembangkan mekanisme yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesehatan dasar yang berorientasi pada masyarakat, maka fase kedua akan berfokus pada bagaimana menempatkan mekanisme yang telah berhasil dikembangkan di fase pertama agar bisa berjalan secara terintegrasi dalam sistem dan sumber-sumber daya yang tersedia di daerah. Hal ini sudah akan sangat terasa pada penyesuaian awal implementasi program ini di desa-desa.

Terdapat dua perbedaan terbesar dari fase pertama dan kedua program ini. Jika sebelumnya desa-desa menggunakan sumber dana stimulan kegiatan dari JICA maka pada fase kedua, desa-desa harus menggunakan sumber dana yang memang tersedia di desa ataupun yang tersedia di kabupaten. Jika sebelumnya desa-desa membentuk tim baru yang dikenal sebagai tim PHCI, sebagai motor kegiatan kesehatan dasar dalam masyarakat, maka sekarang desa-desa perlu mengoptimalkan fungsi berbagai komponen desa yang memang seharusnya melakukan fungsi itu. Komponen desa yang dimaksud adalah LPMD atau LPMK, PKK, Desa Siaga, dan pemerintah desa, untuk bekerja sama dan bersinergi selaku motor kegiatan kesehatan dasar di desa. PRIMA Kesehatan Fase Ke-2 berupaya mengoptimalkan implementasi dari program Desa Siaga di kabupaten-kabupaten target. Walaupun cakupannya lebih sederhana dari Desa Siaga, namun pelaksanaan PRIMA Kesehatan mendukung program tersebut dan karenanya lebih mudah diimplementasikan, mulai dari penyiapan kapasitas masyarakat dan petugas, identifikasi dan analisa masalah yang setara dengan SMD sederhana, perencanaan partisipatif yang setara dengan MMD sederhana, implementasi kegiatan, hingga evaluasi dan pembelajaran. Melalui tahapan-tahapan kegiatan ini, PRIMA Kesehatan diharapkan dapat memberi isi yang praktis bagi Desa Siaga di daerah-daerah target sehingga bisa mendorong mereka mencapai kondisi Desa Siaga yang aktif. Memang PRIMA Kesehatan pada fase kedua ini memiliki tantangan yang sangat besar. Gagasan-gagasan yang ideal harus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi saat ini membutuhkan perubahan pola pikir, termasuk mengatasi rasa pesimis. Namun tantangan besar tidak pernah terjawab tanpa mencoba melakukan. Untuk melakukannya, dibutuhkan kemauan, komitmen dan dukungan kerja keras dari semua pihak yang terlibat. Siapkah anda?



Penulis adalah Public Relation Officer untuk JICA PRIMA Kesehatan dan dapat dihubungi melalui email [email protected]

The Australian Community Development and Civil Society Strengthening SchemeAustralian Agency for International Development ACCESS-AusAID

aat duduk bersama istri dan keluarganya di halaman kios kecil

Smereka di Desa Mambalan, Lombok Barat, Pak Raden Mohamad Rais menceritakan tentang kunjungannya ke Jakarta bulan

Januari 2012. Pak Raden mewakili ratusan Pencerah Nusantara, menerima Penghargaan Khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) untuk inovasi yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono. "Aku ini bukan siapa-siapa dari desa miskin yang bahkan tidak tamat SD”, Pak Raden menjelaskan. "Tapi dengan berfokus pada kekuatan yang kita miliki dan dengan mempunyai beragam keterampilan baru, lihat apa yang dapat dicapai seseorang untuk desanya," katanya sambil menunjuk pada pialanya yang mengesankan kemudian pada rumah-rumah tetangganya. Pak Raden adalah kepala sebuah pusat kegiatan masyarakat (Community Centre) yang ada di desanya. Sebanyak tigabelas pusat kegiatan didirikan di desa-desa pada enam kecamatan di Lombok Barat dengan dukungan the Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS). ACCESS, yang didanai oleh AusAID, memberdayakan masyarakat, terutama perempuan dan masyarakat miskin, agar dapat terlibat secara lebih aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Pak Raden berkeyakinan bahwa budaya patriarkal lokal yang turun temurun mengakibatkan perempuan menjadi terpinggirkan dan diperlakukan tidak adil di Lombok Barat. "Kebanyakan suami-suami di kecamatan ini tidak mengizinkan istri mereka untuk mendapatkan perawatan prenatal. Kebanyakan perempuan melahirkan di rumah dan hanya dengan menggunakan perawatan tradisional, daripada pergi ke klinik masyarakat yang mempunyai bidan terlatih, dan hal ini benar-benar berbahaya," kata Pak Raden. Meskipun undang-undang nasional melindungi hak-hak perempuan, namun dalam prakteknya, Pak Raden melihat undang-undang tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Terdorong untuk mengubah keadaan tersebut, Pak Raden mulai menelaah hukum adat setempat yang memiliki sejarah lisan yang kuat di Lombok Barat. Ia melihat hal ini sebagai sebuah jalan keluar. Hasil telaahnya menunjukkan sejumlah adat bersifat sensitif gender dan mendukung hak-hak perempuan dan anak. Berangkat dari temuannya tersebut, Pak Raden kemudian membentuk organisasi masyarakat yang bernama Lembaga Adat Paer Mambal, untuk menyatukan masyarakat menerapkan kebiasaan tradisional lokal (awig-awig) dan mendokumentasikannya untuk mempengaruhi perubahan. Pak Raden juga mengembangkan dirinya agar lebih mumpuni dalam menghasilkan perubahan bagi kaum perempuan di desanya. Ia mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan oleh LSM lokal Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yang didukung AusAID. Hasilnya, Pak Raden memperoleh keterampilan dan perlatan yang ia butuhkan untuk memobilisasi masyarakat, dan ia juga menjadi lebih percaya diri.

OLEH WIDYA PUDJI SETYANTO DAN RENDY DJAUHARI

MENUJU MASA DEPAN

INOVATOR MENEMUKAN SUARANYAKISAH PAK RADEN

Pak Raden kemudian berkoordinasi dengan sejumlah pusat-pusat kegiatan masyarakat di desa-desa tetangga, yang didirikan berdasarkan bimbingan JMS. "Dengan menggabungkan kekuatan, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan mendukung satu sama lain, pendapat masyarakat mengenai perempuan mulai berubah," jelas Pak Raden. Kini sejumlah pusat kegiatan masyarakat telah berhasil bernegosiasi dengan klinik-klinik masyarakat untuk meningkatkan standar minimum pelayanan. Klinik-klinik kesehatan ini kemudian membuat pendekatan kepada dinas kesehatan setempat untuk mengatur standar minimum pelayanan di semua fasilitas kesehatan di Lombok Barat. Pak Raden saat ini bekerja dengan pusat kegiatan masyarakat di desa Kekeri, menulis awig-awig, dan diakui dan didudung oleh klinik-klinik masyarakat sebagai pekerjaan yang dapat meningkatkan perawatan antenatal. Pak Raden bermimpi, di masa depan, pekerjaan yang saat ini tengah dilakukan oleh pusat-pusat komunitas di Lombok Barat akan ditingkatkan ke tingkat nasional. Sekali lagi ia melirik piala yang dipajang di almari di rumahnya, "Penghargaan MDGs ini adalah pengakuan bukan untuk apa yang telah saya lakukan, tetapi untuk apa yang telah dicapai oleh sejumlah besar orang dengan kerja keras mereka membuat perubahan yang lebih baik, berbagi pengetahuan, dan menemukan cara yang efektif dan kolaboratif untuk membuat para pengambil keputusan mendengarkan. Trofi ini adalah bukti bahwa semua orang dapat membuat perbedaan.”




Widya Pudji Setyanto bekerja untuk program ACCESS-AusAID dan Rendy Djauhari adalah Senior Public Affairs AusAID.Untuk informasi lebih lanjut hubungi Rendy Djauhari pada alamat email [email protected]

Foto Clare P

rice, Public A

ffairs AusA

ID

MITRA INTERNASIONAL

PRIMA KESEHATAN

FASE KE-2 DIMULAI!

Foto : JICA - Prima Kesehatan

OLEH NOVAL RAHMAN


9

mbon menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional AIII, para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia. Tema Rapat Kerja Nasional kali ini

adalah 'Membangun Indonesia Melalui Perluasan Jejaring Perencanaan Pembangunan yang Bemutu dan Akuntabel Antar Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha, dan Komunitas untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa'. Rapat Kerja Nasional adalah agenda tahunan para Kepala BAPEPDA Provinsi seluruh Indonesia yang bertujuan membahas berbagai isu yang sedang berkembang dalam bidang perencanaan dan pembangunan serta untuk berbagi pengalaman dalam menjawab sebuah tantangan pembangunan. Pertemuan dalam Rapat Kerja Nasional kemudian menjadi lebih bermakna dan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar dalam acuan perencanaan pembagunan nasional. Dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, forum yang diharapkan dapat menjadi peluang untuk menjalin kerjasama antar provinsi ini dihadiri oleh 31 Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia serta Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Turut mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Maluku Karel A. Ralahalu, memberikan penghormatan yang tinggi bagi asosiasi atas kesediaan memilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional III. Ini menjadi indikasi kepercayaan yang diberikan kepada Maluku yang siap untuk membangun dan mempertahankan kondisi yang kondusif untuk pembangunan. Mengawali kegiatan rapat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan presentasi bertajuk Pembangunan Nasional Berbasis Ikon Keunggulan Daerah. Dalam pemaparan in i disampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar 6,7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan berbagai ketidakpastian global, dibutuhkan upaya yang keras dan konkrit untuk memperkuat permintaan dalam negeri. Selain kemampuan ekspor yang harus dijaga, dayabeli masyarakat dan investasi perlu ditingkatkan.

Membangun Melalui

Perluasan Jejaring

Perencanaan Pembangunan

OLEH MICHAEL SIAHAYA

FORUM KTI WILAYAH MALUKUEfektivitas belanja APBN perlu dimaksimalkan, terutama pada belanja modal. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga menekankan pentingnya mendorong sektor pertanian dan industri pengolahan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tiga ikon penting penunjang pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan melalui pembagunan di derah adalah demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Terkait demokrasi, pembangunan harus memberi perhatian pada aspirasi rakyat yang harus langsung tersampaikan dan menerapkan check and balance governance. Dalam hal desentralisasi, pemerintah daerah perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang sama, mendorong inisiatif dan inovasi lokal, serta mengakui keberagaman antar daerah. Sedangkan untuk globalisasi, pemerintah daerah perlu memberi perhatian pada perekonomian yang harus semakin terintegrasi, memperhatikan risiko dampak krisis di belahan dunia lain, dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Berdasarkan ketiga ikon tersebut di atas diskusi dalam Rapat Kerja Nasional ini juga membahas kriteria ideal sebuah provinsi unggul. Kriteria tersebut antara lain laju pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan rendah, investasi efisien, IPM tinggi, SDM unggul, PDRB per kapita tinggi, pengangguran rendah, dan memiliki kelembagaan yang kuat. Selain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rakernas juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang memaparkan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani dan Reformasi Birokrasi . Rakernas III Kepala BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia yang berlangsung selama tiga hari, menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti bersama untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah.

10

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL III

1. Meningkatkan kemampuan dan proaktif dalam memfasi l i tasi komunik asi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat dan komunitas serta pihak-pihak pemberi hibah, dunia usaha dan investor baik berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat p e r w u j u d a n h a s i l - h a s i l p e r e n c a n a a n pembangunan di daerah yang bermutu dan akuntabel;

2. Mengusulkan kepada BAPPENAS, untuk memfasilitasi beroperasinya piranti lunak Sistem Perencanaan secara real time dengan nama yang diusulkan adalah RKPINDO-ONLINE, sebagai sistem informasi yang sangat membantu p e r e n c a n a a n s e c a r a r e a l t i m e u n t u k mewujudkan bukan hanya RPJMN dan RPJMD tetapi juga RPJPN dan RPJPD secara konsisten;

3. Mendukung dan meningkatkan koordinasi dalam pembagian peran antar pihak pelaku pembangunan melalui T im Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (TKP3EI) dan dukungan perencanaan untuk keberhasilan MP3EI, MP3KI, KEK, MDGs, RAD-GRK, RAD-Ketahanan Pangan dan Program-program Pro Rakyat di masing-masing Bappeda Provinsi;

4. Meningkatkan upaya advokasi secara proaktif dan mendalam untuk memberikan masukan

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Maluku berkantor di BAPPEDA Provinsi Maluku Alamat: Sekber Aula Bappeda Lt. 3 Kantor Gubernur Maluku, Jl. Pattimura No. 1 Ambon 1094 MalukuEmail: [email protected]


terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, khususnya untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga BAPPEDA;

5. Penataan eselonisasi kelembagaan BAPPEDA Provinsi : Bappeda provinsi saat ini menjalankan fungsi

koordinasi yang sangat beragam dan perlu kehati-hatian, yaitu : a) Koordinasi perencanaan internal lintas OPD/Biro level provinsi; b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pusat – Daerah (APBN-APBD) dan Non APBD; c) Koordinasi kegiatan Dekon/TP (APBN); d) Koordinasi perencanaan implementasi kegiatan prioritas nasional; e) Dukungan koordinasi dan sinergi perencanaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk itu diusulkan :(1) Kepala Bappeda Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi

eselon I.B dan jenjang jabatan struktural dibawahnya naik satu tingkat;

(2) Kepala Inspektorat Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi eselon I.B dan jenjang jabatan struktural dibawahnya naik satu tingkat;

(3) Sekretaris Daerah Provinsi yang saat ini eselon I.B menjadi eselon I.A dalam rangka membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

6. Memfinalkan usulan perlunya perubahan stakeholders pattern dari Segi Tiga menjadi Segi Empat dalam perencanaan program/kegiatan pembangunan, semula berbentuk kegiatan 3 (tiga) pilar yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha dan pilar akademisi, menjadi berbentuk kegiatan 4 (empat) pilar, yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha, pilar akademisi dan pilar KOMUNITAS;

7. M e n g e m b a n g k a n d a n m e m f i n a l k a n m o d e l perencanaan pembangunan komprehensif skala provinsi berbasis kompetisi serta melakukan konsultasi y a n g i n t e n s i f k e p a d a k e m e n t e r i a n -kementerian/lembaga guna mewujudkannya;

8. Mengusulkan kepada BAPPENAS dalam rangka efisiensi birokrasi untuk memfasilitasi penyederhanaan dan penggabungan berbagai laporan kinerja pemerintah daerah kepada Presiden dengan tembusan kepada Kementeriaan/Lembaga dan DPRD;

9. Menyelesaikan penetapan Perda Tentang RTRW Provinsi dan RTR W Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas komunikasi dengan BKPRN, Kementeriaan Kehutanan dan BPN;

10. Mengusulkan kepada Kementeriaan Dalam Negeri RI untuk menerbitkan pedoman tatacara dan mekanisme pelaksanaan hak budget DPRD dalam rangka m e m a n d u k o n s i s t e n s i p e r e n c a n a a n d a n penganggaran;

11. Menetapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari tahun 2013.

OLEH STEVENT FEBRIANDY

Gagal Berencana artinya Merencanakan Kegagalan

INSPIRASI BaKTI

ngka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan turun ke Aangka 8,4 persen. Demikian laporan sebuah media cetak nasional. Angka ini tercapai dalam rentang waktu 2005

hingga 2010. Penurunan mungkin terkait perkembangan sosial-ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sangat pesat dalam kurun waktu lima tahun ini. Salah satu sektor unggulan Provinsi Sulsel adalah pertanian. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel. Kesuksesan ini tidak lantas menjadikan Pemprov Sulsel berpuas diri sebab di lain pihak masih banyak PR yang harus dikerjakan. Sebut saja pembiayaan pembangunan di daerah masih di dominasi dana transfer, pola belanja pemerintah menunjukkan alokasi yang tidak berimbang antara belanja modal dan belanja pegawai. “Ada kecenderungan grafik belanja pegawai meningkat lebih cepat dibanding total belanja daerah, sementara belanja modal

sendiri cenderung linear. Bagi saya kecenderungan ini mestinya tidak menyenangkan bagi pemerintah Sulsel. Jika total belanja daerah meningkat, seharusnya proporsi belanja pegawai menurun. Dengan demikian daerah bisa mengalokasikan belanja modal yang lebih signifikan,” ujar Dr. Agus Salim dari Pusat Pengembangan Penelitian Kebijakan dan Manajemen UNHAS (P3KM-UNHAS). “Dalam catatan saya setidaknya ada enam Kabupaten/Kota di Sulsel yang memiliki proporsi belanja pegawai diatas 60% dari total belanja,” sambungnya. Acara ‘Inspirasi BaKTI: Potret Belanja Sulawesi Selatan' yang diadakan di BaKTI tanggal 28 Februari 2012 menghadirkan Dr. Agus Salim bersama Ibu Nursini dari P3KM UNHAS bersama Syamsuddin Alimsyah dari KOPEL . Inspirasi BaKTI kali ini membahas peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang perencanaan anggaran yang sangat

News Volume V - edisi 74 News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

9

mbon menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional AIII, para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia. Tema Rapat Kerja Nasional kali ini

adalah 'Membangun Indonesia Melalui Perluasan Jejaring Perencanaan Pembangunan yang Bemutu dan Akuntabel Antar Pemerintahan, Akademisi, Dunia Usaha, dan Komunitas untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa'. Rapat Kerja Nasional adalah agenda tahunan para Kepala BAPEPDA Provinsi seluruh Indonesia yang bertujuan membahas berbagai isu yang sedang berkembang dalam bidang perencanaan dan pembangunan serta untuk berbagi pengalaman dalam menjawab sebuah tantangan pembangunan. Pertemuan dalam Rapat Kerja Nasional kemudian menjadi lebih bermakna dan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar dalam acuan perencanaan pembagunan nasional. Dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, forum yang diharapkan dapat menjadi peluang untuk menjalin kerjasama antar provinsi ini dihadiri oleh 31 Kepala BAPPEDA Provinsi se-Indonesia serta Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Turut mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Maluku Karel A. Ralahalu, memberikan penghormatan yang tinggi bagi asosiasi atas kesediaan memilih Provinsi Maluku sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional III. Ini menjadi indikasi kepercayaan yang diberikan kepada Maluku yang siap untuk membangun dan mempertahankan kondisi yang kondusif untuk pembangunan. Mengawali kegiatan rapat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan presentasi bertajuk Pembangunan Nasional Berbasis Ikon Keunggulan Daerah. Dalam pemaparan in i disampaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar 6,7 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan berbagai ketidakpastian global, dibutuhkan upaya yang keras dan konkrit untuk memperkuat permintaan dalam negeri. Selain kemampuan ekspor yang harus dijaga, dayabeli masyarakat dan investasi perlu ditingkatkan.

Membangun Melalui

Perluasan Jejaring

Perencanaan Pembangunan

OLEH MICHAEL SIAHAYA

FORUM KTI WILAYAH MALUKUEfektivitas belanja APBN perlu dimaksimalkan, terutama pada belanja modal. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional juga menekankan pentingnya mendorong sektor pertanian dan industri pengolahan lebih baik dari tahun sebelumnya. Tiga ikon penting penunjang pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan melalui pembagunan di derah adalah demokrasi, desentralisasi, dan globalisasi. Terkait demokrasi, pembangunan harus memberi perhatian pada aspirasi rakyat yang harus langsung tersampaikan dan menerapkan check and balance governance. Dalam hal desentralisasi, pemerintah daerah perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang sama, mendorong inisiatif dan inovasi lokal, serta mengakui keberagaman antar daerah. Sedangkan untuk globalisasi, pemerintah daerah perlu memberi perhatian pada perekonomian yang harus semakin terintegrasi, memperhatikan risiko dampak krisis di belahan dunia lain, dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Berdasarkan ketiga ikon tersebut di atas diskusi dalam Rapat Kerja Nasional ini juga membahas kriteria ideal sebuah provinsi unggul. Kriteria tersebut antara lain laju pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan rendah, investasi efisien, IPM tinggi, SDM unggul, PDRB per kapita tinggi, pengangguran rendah, dan memiliki kelembagaan yang kuat. Selain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rakernas juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang memaparkan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani dan Reformasi Birokrasi . Rakernas III Kepala BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia yang berlangsung selama tiga hari, menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti bersama untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah.

10

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL III

1. Meningkatkan kemampuan dan proaktif dalam memfasi l i tasi komunik asi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Pusat dan komunitas serta pihak-pihak pemberi hibah, dunia usaha dan investor baik berasal dari dalam maupun luar negeri untuk mempercepat p e r w u j u d a n h a s i l - h a s i l p e r e n c a n a a n pembangunan di daerah yang bermutu dan akuntabel;

2. Mengusulkan kepada BAPPENAS, untuk memfasilitasi beroperasinya piranti lunak Sistem Perencanaan secara real time dengan nama yang diusulkan adalah RKPINDO-ONLINE, sebagai sistem informasi yang sangat membantu p e r e n c a n a a n s e c a r a r e a l t i m e u n t u k mewujudkan bukan hanya RPJMN dan RPJMD tetapi juga RPJPN dan RPJPD secara konsisten;

3. Mendukung dan meningkatkan koordinasi dalam pembagian peran antar pihak pelaku pembangunan melalui T im Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (TKP3EI) dan dukungan perencanaan untuk keberhasilan MP3EI, MP3KI, KEK, MDGs, RAD-GRK, RAD-Ketahanan Pangan dan Program-program Pro Rakyat di masing-masing Bappeda Provinsi;

4. Meningkatkan upaya advokasi secara proaktif dan mendalam untuk memberikan masukan

Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Maluku berkantor di BAPPEDA Provinsi Maluku Alamat: Sekber Aula Bappeda Lt. 3 Kantor Gubernur Maluku, Jl. Pattimura No. 1 Ambon 1094 MalukuEmail: [email protected]


terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, khususnya untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga BAPPEDA;

5. Penataan eselonisasi kelembagaan BAPPEDA Provinsi : Bappeda provinsi saat ini menjalankan fungsi

koordinasi yang sangat beragam dan perlu kehati-hatian, yaitu : a) Koordinasi perencanaan internal lintas OPD/Biro level provinsi; b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pusat – Daerah (APBN-APBD) dan Non APBD; c) Koordinasi kegiatan Dekon/TP (APBN); d) Koordinasi perencanaan implementasi kegiatan prioritas nasional; e) Dukungan koordinasi dan sinergi perencanaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk itu diusulkan :(1) Kepala Bappeda Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi

eselon I.B dan jenjang jabatan struktural dibawahnya naik satu tingkat;

(2) Kepala Inspektorat Provinsi yang saat ini eselon II.A menjadi eselon I.B dan jenjang jabatan struktural dibawahnya naik satu tingkat;

(3) Sekretaris Daerah Provinsi yang saat ini eselon I.B menjadi eselon I.A dalam rangka membantu Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

6. Memfinalkan usulan perlunya perubahan stakeholders pattern dari Segi Tiga menjadi Segi Empat dalam perencanaan program/kegiatan pembangunan, semula berbentuk kegiatan 3 (tiga) pilar yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha dan pilar akademisi, menjadi berbentuk kegiatan 4 (empat) pilar, yaitu : pilar pemerintahan, pilar dunia usaha, pilar akademisi dan pilar KOMUNITAS;

7. M e n g e m b a n g k a n d a n m e m f i n a l k a n m o d e l perencanaan pembangunan komprehensif skala provinsi berbasis kompetisi serta melakukan konsultasi y a n g i n t e n s i f k e p a d a k e m e n t e r i a n -kementerian/lembaga guna mewujudkannya;

8. Mengusulkan kepada BAPPENAS dalam rangka efisiensi birokrasi untuk memfasilitasi penyederhanaan dan penggabungan berbagai laporan kinerja pemerintah daerah kepada Presiden dengan tembusan kepada Kementeriaan/Lembaga dan DPRD;

9. Menyelesaikan penetapan Perda Tentang RTRW Provinsi dan RTR W Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas komunikasi dengan BKPRN, Kementeriaan Kehutanan dan BPN;

10. Mengusulkan kepada Kementeriaan Dalam Negeri RI untuk menerbitkan pedoman tatacara dan mekanisme pelaksanaan hak budget DPRD dalam rangka m e m a n d u k o n s i s t e n s i p e r e n c a n a a n d a n penganggaran;

11. Menetapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari tahun 2013.

OLEH STEVENT FEBRIANDY

Gagal Berencana artinya Merencanakan Kegagalan

INSPIRASI BaKTI

ngka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan turun ke Aangka 8,4 persen. Demikian laporan sebuah media cetak nasional. Angka ini tercapai dalam rentang waktu 2005

hingga 2010. Penurunan mungkin terkait perkembangan sosial-ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sangat pesat dalam kurun waktu lima tahun ini. Salah satu sektor unggulan Provinsi Sulsel adalah pertanian. Sektor ini menjadi penyumbang terbesar dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel. Kesuksesan ini tidak lantas menjadikan Pemprov Sulsel berpuas diri sebab di lain pihak masih banyak PR yang harus dikerjakan. Sebut saja pembiayaan pembangunan di daerah masih di dominasi dana transfer, pola belanja pemerintah menunjukkan alokasi yang tidak berimbang antara belanja modal dan belanja pegawai. “Ada kecenderungan grafik belanja pegawai meningkat lebih cepat dibanding total belanja daerah, sementara belanja modal

sendiri cenderung linear. Bagi saya kecenderungan ini mestinya tidak menyenangkan bagi pemerintah Sulsel. Jika total belanja daerah meningkat, seharusnya proporsi belanja pegawai menurun. Dengan demikian daerah bisa mengalokasikan belanja modal yang lebih signifikan,” ujar Dr. Agus Salim dari Pusat Pengembangan Penelitian Kebijakan dan Manajemen UNHAS (P3KM-UNHAS). “Dalam catatan saya setidaknya ada enam Kabupaten/Kota di Sulsel yang memiliki proporsi belanja pegawai diatas 60% dari total belanja,” sambungnya. Acara ‘Inspirasi BaKTI: Potret Belanja Sulawesi Selatan' yang diadakan di BaKTI tanggal 28 Februari 2012 menghadirkan Dr. Agus Salim bersama Ibu Nursini dari P3KM UNHAS bersama Syamsuddin Alimsyah dari KOPEL . Inspirasi BaKTI kali ini membahas peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang perencanaan anggaran yang sangat


11

penting bagi pelaku pembangunan. Juga dibahas dalam acara yang diselenggarakan BaKTI bekerjasama dengan Tim Peneliti Public Expenditure Analysis (PEA) ini, keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi penting khususnya dalam proses transparansi dan akuntabilitas anggaran. Beberapa temuan tim peneliti PEA yang dikemukakan Agus Salim di atas adalah bagian dari hasil penelitian terhadap pengeluaran publik Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD 2005-2010 di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Analisis yang mereka kerjakan merupakan bagian dari program Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) di Sulawesi Selatan, sebuah program kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Dunia, dan Canada International Development Agency (CIDA). Dalam Inspirasi BaKTI, Nursini memaparkan bahwa belanja pemerintah daerah Sulawesi S e l a t a n m e n i n g k a t d e n g a n t i n g k a t pertumbuhan rata-rata 17,4% pertahun periode 2005-2010 dimana provinsi secara rata-rata m e n i n g k a t 1 0 % d a n K a b u p a te n / K o t a meningkat rata-rata 18,23%. Kemudian ia menambahkan bahwa porsi belanja pegawai mencapai rata-rata 44% per tahun (Provinsi 26% dan Kabupaten 48%). Hanya saja menurut Nursini , porsi belanja menurut sektor didominasi oleh pemerintahan umum tapi cenderung menurun dan sektor pendidikan yang cenderung meningkat. Hal yang sama juga termuat dalam Laporan Hasil Analisa Belanja Publik Provinsi Sulawesi Selatan yang berjudul "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur" yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2012 silam. “Dalam hal ukuran belanja per sektor, dapat dikatakan bahwa struktur belanja di Sulsel cukup baik. Miasalnya terjadi peningkatan belanja sektor pendidikan, yang pada tahun 2005 di angka 20,89% menjadi 30,27% di tahun 2011. Ini berarti sektor pemerintahan umum menunjukkan penurunan proporsi belanja yang mengecil dari 2005 ke 2011, yang sebelumnya menyerap 45,01% sekarang menjadi 33,48%, walaupun serapannya masih besar, sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah memiliki alokasi yang cukup besar,” sambung Dr. Agus Salim dalam penjelasannya. Tetapi hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota itu 80% untuk belanja pegawai di sektor pendidikan. Sekitar 4/5 total biaya pendidikan di Kabupaten/Kota dinikmati oleh pegawai. Sedangkan di propinsi sekitar 72% biaya sektor pendidikan masih dinikmati oleh pegawai. Ternyata proporsi yang besar untuk sektor pendidikan yang mencapai 30,27% itu ternyata sebagian besar diperuntukkan untuk pegawai. Dilihat dari sektor pendidikan, salah satu keberhasilan yang bisa dilihat adalah angka rata-rata lama sekolah. Hal ini dikontribusi oleh kebijakan pendidikan gratis yang memperpanjang rata-rata lama sekolah dengan angka 0,4 tahun di tahun 2009-2010 walau pun hal ini pun masih jauh dari target 2013 Sulsel di angka 8,5 tahun.


Beda lagi dengan yang terjadi di sektor kesehatan belanja pegawai masih mendominasi, angka 45% untuk Kabupaten/Kota sedangkan propinsi 48%. Sedangkan kasus gizi buruk masih cukup tinggi, di tahun 2008 ada kasus sebanyak 1,998 orang sedangkan di tahun 2009 meningkat menjadi 2,040 orang. Sedangkan di sektor infrastruktur belanja sektor didominasi oleh belanja modal, tahun 2005 masih diangka 66% meningkat menjadi 78,41& di tahun 2011 juga proporsi belanja pegawai terhadap total belanja infrastruktur cenderung menurun. Narasumber lainnya Bapak Syamsuddin Alimsyah dari KOPEL berpendapat bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat. “Bahkan peningkatannya rata-rata 46% persen,” imbuhnya. “Tetapi kemudian tren belanja semakin meningkat, hanya kalau melihat Indeks Prestasi Manusia (IPM) Sulsel tahun 2007-2010 sampai di posisi 19, sepertinya target tahun 2013 tidak mungkin tercapai yang ingin mencapai target 10 besar,” sambungnya. Bapak Syamsuddin Alimsyah juga menyoroti belanja modal yang menyentuh lansung ke masyarakat hanya 338 miliar atau 7,7% dari total belanja. Kelemahan pemerintah Sulsel adalah terkonsentrasi melakukan program yang bukan prioritas. Contohnya, pendidikan terkonsentrasi pada pendidikan SD dan SMP y a n g s e h a r u s n y a a d a l a h u r u s a n p e m e r i n t a h Kabupaten/Kota. Lalu setelah melihat temuan-temuan ini, pertanyaan besarnya adalah ada apa dengan Belanja Publik Sulawesi

Selatan? Bagaimana memadukan data, kebijakan, dan perencanaan untuk penganggaran? Dari temuan ini sebenarnya memberikan gambaran awal saja, bagaimana sebetulnya rumah besar pengelolaan keuangan Provinsi Sulsel. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rekomendasi dimana hal tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Apa yang direkomendasikan disini adalah bagaimana membuat kebijakan keuangan. Bagaimana kerangka pembelanjaan penganggaran lima tahun ke depan itu tidak memiliki alokasi anggaran kesana kemari, karena diikat oleh kebijakan keuangan,” kata Prof. Madjid Sallatu selaku Ketua Tim Peneliti Public Expenditure Analysis (PEA) Sulsel. “Salah satu entry point untuk memperbaiki hal ini adalah perkuat perencanaan, karena perencanaan itulah yang mengindikasikan anggaran, karena selama ini kita tidak konsisten dan disiplin dalam perencanaan, jadi kebijakan penganggaran dan kebijakan perencanaan diperlukan,” sambung Pak Madjid. Jadi ketika gagal berencana artinya secara langsung merencanakan kegagalan pula.

News Volume V - edisi 74

[email protected]

omunikasi dan kebutuhan data terkini serta selalu Kterbaharui adalah hal yang utama dalam kegiatan penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

Sayangnya ketersediaan data yang selalu terbaharui masih menjadi kendala yang sering ditemui dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Resource Centre (RC) dengan didukung oleh AIPD (Australian Indonesia Partnership for Decentralization) mengambil suatu langkah konkrit dengan membentuk simpul jaringan di tiga Kabupaten untuk mengatasi beberapa kendala dalam penyiapan dan pertukaran data antar berbagai pihak pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Simpul Jaringan RC menjadi wadah komunikasi yang menghubungkan BAPPEDA Provinsi NTT (Resource Centre) dengan stakeholder pembangunan di tingkat kabupaten dalam hal pertukaran data dan informasi untuk menjamin ketersediaan informasi antar para pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Simpul Jaringan Informasi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dibentuk di Kabupaten Sumba Timur, Belu, dan Manggarai Timur dengan menunjuk masing-masing seorang perwakilan BAPPEDA Kabupaten sebagai kontak person. Fungsi Simpul Jaringan Informasi di kabupaten-kabupaten tersebut adalah untuk membantu pelaku pembangunan baik pegawai negeri sipil, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan

OLEH JOHANNES MELKY SUBANI

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kontak person pada setiap kantor simpul jaringan informasi akan bertanggung jawab menyediakan database dan direktori daerah serta menyiapkan dan mengirimkan data-data pembangunan kepada RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkantor di kota Kupang menyediakan fasilitas seperti komputer, scanner, printer, layanan internet untuk memastikan data-data dapat diterima dan didistribusikan dengan baik. Sebagai langkah awal, RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan sosialisasi tentang pembentukan simpul jaringan di tingkat kabupaten dan telah menunjuk seorang staf BAPPEDA Kabupaten setempat sebagai kontak person simpul jaringan. Berikutnya akan diadakan rangkaian pertemuan dan pelatihan penggunaan perangkat penyimpanan dan pengolahan data bersama simpul jaringan di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan simpul jaringan ini juga sekaligus akan membangun kerjasama yang lebih baik dengan resource center yang sebelumnya telah dibangun oleh AIPD di empat kabupaten lainnya. Di masa depan besar harapan agar semua pihak di seluruh kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat mengembangkan simpul jaringan untuk pengelolaan data yang lebih baik.


Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkantor di Resource Center NTT Jl. Polisi Militer No. 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur dan dapat dihubungi melalui email pada alamat [email protected]


12

FORUM KTI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

11

penting bagi pelaku pembangunan. Juga dibahas dalam acara yang diselenggarakan BaKTI bekerjasama dengan Tim Peneliti Public Expenditure Analysis (PEA) ini, keterlibatan publik dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi penting khususnya dalam proses transparansi dan akuntabilitas anggaran. Beberapa temuan tim peneliti PEA yang dikemukakan Agus Salim di atas adalah bagian dari hasil penelitian terhadap pengeluaran publik Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD 2005-2010 di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Analisis yang mereka kerjakan merupakan bagian dari program Public Expenditure Analysis and Capacity Harmonization (PEACH) di Sulawesi Selatan, sebuah program kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Dunia, dan Canada International Development Agency (CIDA). Dalam Inspirasi BaKTI, Nursini memaparkan bahwa belanja pemerintah daerah Sulawesi S e l a t a n m e n i n g k a t d e n g a n t i n g k a t pertumbuhan rata-rata 17,4% pertahun periode 2005-2010 dimana provinsi secara rata-rata m e n i n g k a t 1 0 % d a n K a b u p a te n / K o t a meningkat rata-rata 18,23%. Kemudian ia menambahkan bahwa porsi belanja pegawai mencapai rata-rata 44% per tahun (Provinsi 26% dan Kabupaten 48%). Hanya saja menurut Nursini , porsi belanja menurut sektor didominasi oleh pemerintahan umum tapi cenderung menurun dan sektor pendidikan yang cenderung meningkat. Hal yang sama juga termuat dalam Laporan Hasil Analisa Belanja Publik Provinsi Sulawesi Selatan yang berjudul "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur" yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2012 silam. “Dalam hal ukuran belanja per sektor, dapat dikatakan bahwa struktur belanja di Sulsel cukup baik. Miasalnya terjadi peningkatan belanja sektor pendidikan, yang pada tahun 2005 di angka 20,89% menjadi 30,27% di tahun 2011. Ini berarti sektor pemerintahan umum menunjukkan penurunan proporsi belanja yang mengecil dari 2005 ke 2011, yang sebelumnya menyerap 45,01% sekarang menjadi 33,48%, walaupun serapannya masih besar, sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah memiliki alokasi yang cukup besar,” sambung Dr. Agus Salim dalam penjelasannya. Tetapi hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota itu 80% untuk belanja pegawai di sektor pendidikan. Sekitar 4/5 total biaya pendidikan di Kabupaten/Kota dinikmati oleh pegawai. Sedangkan di propinsi sekitar 72% biaya sektor pendidikan masih dinikmati oleh pegawai. Ternyata proporsi yang besar untuk sektor pendidikan yang mencapai 30,27% itu ternyata sebagian besar diperuntukkan untuk pegawai. Dilihat dari sektor pendidikan, salah satu keberhasilan yang bisa dilihat adalah angka rata-rata lama sekolah. Hal ini dikontribusi oleh kebijakan pendidikan gratis yang memperpanjang rata-rata lama sekolah dengan angka 0,4 tahun di tahun 2009-2010 walau pun hal ini pun masih jauh dari target 2013 Sulsel di angka 8,5 tahun.


Beda lagi dengan yang terjadi di sektor kesehatan belanja pegawai masih mendominasi, angka 45% untuk Kabupaten/Kota sedangkan propinsi 48%. Sedangkan kasus gizi buruk masih cukup tinggi, di tahun 2008 ada kasus sebanyak 1,998 orang sedangkan di tahun 2009 meningkat menjadi 2,040 orang. Sedangkan di sektor infrastruktur belanja sektor didominasi oleh belanja modal, tahun 2005 masih diangka 66% meningkat menjadi 78,41& di tahun 2011 juga proporsi belanja pegawai terhadap total belanja infrastruktur cenderung menurun. Narasumber lainnya Bapak Syamsuddin Alimsyah dari KOPEL berpendapat bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat. “Bahkan peningkatannya rata-rata 46% persen,” imbuhnya. “Tetapi kemudian tren belanja semakin meningkat, hanya kalau melihat Indeks Prestasi Manusia (IPM) Sulsel tahun 2007-2010 sampai di posisi 19, sepertinya target tahun 2013 tidak mungkin tercapai yang ingin mencapai target 10 besar,” sambungnya. Bapak Syamsuddin Alimsyah juga menyoroti belanja modal yang menyentuh lansung ke masyarakat hanya 338 miliar atau 7,7% dari total belanja. Kelemahan pemerintah Sulsel adalah terkonsentrasi melakukan program yang bukan prioritas. Contohnya, pendidikan terkonsentrasi pada pendidikan SD dan SMP y a n g s e h a r u s n y a a d a l a h u r u s a n p e m e r i n t a h Kabupaten/Kota. Lalu setelah melihat temuan-temuan ini, pertanyaan besarnya adalah ada apa dengan Belanja Publik Sulawesi

Selatan? Bagaimana memadukan data, kebijakan, dan perencanaan untuk penganggaran? Dari temuan ini sebenarnya memberikan gambaran awal saja, bagaimana sebetulnya rumah besar pengelolaan keuangan Provinsi Sulsel. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rekomendasi dimana hal tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah daerah. “Apa yang direkomendasikan disini adalah bagaimana membuat kebijakan keuangan. Bagaimana kerangka pembelanjaan penganggaran lima tahun ke depan itu tidak memiliki alokasi anggaran kesana kemari, karena diikat oleh kebijakan keuangan,” kata Prof. Madjid Sallatu selaku Ketua Tim Peneliti Public Expenditure Analysis (PEA) Sulsel. “Salah satu entry point untuk memperbaiki hal ini adalah perkuat perencanaan, karena perencanaan itulah yang mengindikasikan anggaran, karena selama ini kita tidak konsisten dan disiplin dalam perencanaan, jadi kebijakan penganggaran dan kebijakan perencanaan diperlukan,” sambung Pak Madjid. Jadi ketika gagal berencana artinya secara langsung merencanakan kegagalan pula.


[email protected]

omunikasi dan kebutuhan data terkini serta selalu Kterbaharui adalah hal yang utama dalam kegiatan penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

Sayangnya ketersediaan data yang selalu terbaharui masih menjadi kendala yang sering ditemui dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Resource Centre (RC) dengan didukung oleh AIPD (Australian Indonesia Partnership for Decentralization) mengambil suatu langkah konkrit dengan membentuk simpul jaringan di tiga Kabupaten untuk mengatasi beberapa kendala dalam penyiapan dan pertukaran data antar berbagai pihak pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Simpul Jaringan RC menjadi wadah komunikasi yang menghubungkan BAPPEDA Provinsi NTT (Resource Centre) dengan stakeholder pembangunan di tingkat kabupaten dalam hal pertukaran data dan informasi untuk menjamin ketersediaan informasi antar para pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Simpul Jaringan Informasi BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dibentuk di Kabupaten Sumba Timur, Belu, dan Manggarai Timur dengan menunjuk masing-masing seorang perwakilan BAPPEDA Kabupaten sebagai kontak person. Fungsi Simpul Jaringan Informasi di kabupaten-kabupaten tersebut adalah untuk membantu pelaku pembangunan baik pegawai negeri sipil, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan

OLEH JOHANNES MELKY SUBANI

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kontak person pada setiap kantor simpul jaringan informasi akan bertanggung jawab menyediakan database dan direktori daerah serta menyiapkan dan mengirimkan data-data pembangunan kepada RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkantor di kota Kupang menyediakan fasilitas seperti komputer, scanner, printer, layanan internet untuk memastikan data-data dapat diterima dan didistribusikan dengan baik. Sebagai langkah awal, RC BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan sosialisasi tentang pembentukan simpul jaringan di tingkat kabupaten dan telah menunjuk seorang staf BAPPEDA Kabupaten setempat sebagai kontak person simpul jaringan. Berikutnya akan diadakan rangkaian pertemuan dan pelatihan penggunaan perangkat penyimpanan dan pengolahan data bersama simpul jaringan di ketiga kabupaten tersebut. Keberadaan simpul jaringan ini juga sekaligus akan membangun kerjasama yang lebih baik dengan resource center yang sebelumnya telah dibangun oleh AIPD di empat kabupaten lainnya. Di masa depan besar harapan agar semua pihak di seluruh kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dapat mengembangkan simpul jaringan untuk pengelolaan data yang lebih baik.


Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkantor di Resource Center NTT Jl. Polisi Militer No. 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur dan dapat dihubungi melalui email pada alamat [email protected]


12

FORUM KTI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

1413


OLEH�RAZAK UMAR

KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2009 dan 2010. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini WTP pada tahun 2006 dan 2008. Prestasi ini menarik untuk dipelajari. Setidaknya 30 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota se Indonesia telah melakukan studi banding ke kedua daerah ini. Pada tahun 2011 terekam dalam catatan media, setidaknya terdapat kunjungan dari Kabupaten Tarakan, Tanah Bambu, dan Situbondo. Fakta menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi Gorontalo telah semakin baik seiring lahirnya berbagai inovasi dan reformasi keuangan daerah. Sejumlah indikator pengukuran keberhasilan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Gorontalo juga terus dibenahi. Beberapa pembenahan yang dilakukan misalnya melakukan sinkronisasi RPJM-RKPD, pengesahan APBD tepat waktu, meningkatkan kinerja LPPD dan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Selain itu tata kelola keuangan juga dibenahi dengan ditetapkannya Standar Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pelatihan bendaharawan, dan penertiban sejumlah aset daerah.

Mengapa 'berburu' WTP?

Setiap lembaga negara berusaha memperoleh predikat terbaik dalam pengelolaan keuangannya. Demikian halnya bagi pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan ini sedemikian penting karena menyangkut akuntabilitas pemerintahan dan kredibilitas kepala daerah. Betapa tidak, opini WTP adalah penilaian terbaik atas pelaporan keuangan. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang di sajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan atas kriteria kesesuaian standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengangkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Bagi pemerintah daerah, pencapaian opini WTP sangat penting sebab itu berarti bahwa pemerintah daerah secara sah telah membelanjakan uang negara yang dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya opini selain WTP yang diberikan oleh pemerintah daerah menunjukan bahwa penggunaan keuangan negara t idak dapat

Penulis adalah Direktur Eksekutif Gorontalo Survey Institute (GSI)dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


dipertanggungjawabkan, tidak efektif, boros, atau menyalahi peraturan. Tak heran jika pemerintah daerah berlomba-lomba mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan mereka.

WTP Versus Kemiskinan

Jika WTP adalah sebuah prestasi dalam pengelolaan keuangan lantas apakah ada hubungan antara pencapaian WTP dengan perbaikan kemiskinan di suatu daerah? Apakah ada peningkatan kualitas pembangunan manusia? Setidaknya ada dua argumentasi yang menjelaskan hal ini. Pertama, WTP tidak berkaitan dengan penguranan kemiskinan sebab WTP terkait persoalan administrasi pelaporan keuangan. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan keberhasilan pengentasannya tergantung pada berbagai faktor. Namun WTP seyogyanya dapat berkonstribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin selama adminsitrasi pelaporan keuangan yang baik juga dibarengi dengan peningkatan kualitas program pembangunan. Sayangnya, walaupun mendapat predikat WTP, masih ditemukan masalah seperti Tunjangan Ganti Rugi (TGR) di kota Gorontalo, banyaknya aset daerah yang tak terurus di Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Pohuwato, penyimpangan pekerjaan proyek yang tak sesuai bestek, dan masih banyak lagi masalah yang mengindikasikan buruknya tata kelola keuangan. Ini menunjukkan bahwa catatan yang dianggap baik di atas kertas ternyata tidak sesuai dengan buruknya realita penanganan kemiskinan di lapangan. Laporan statistik kemiskinan dan pembangunan manusia masih mengisyaratkan perjalanan panjang untuk memperbaiki nasib masyarakat miskin di Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo yang meraih opini WTP dua tahun berturut-turut, masih terdapat 30 persen penduduk yang tergolong miskin. Memang, sebanyak 34 persen penduduk Provinsi Gorontalo berdomisili di daerah ini. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata presentase penduduk miskin di Indonesia dan rata-rata provinsi, angka kemiskinan di daerah ini masih di atas 20 persen atau setara dengan daerah lainnya (Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara – lihat grafik). Hal yang sama pada tingkat Provinsi dimana saat WTP diraih (tahun 2006-2008), angka kemiskinan Provinsi Gorontalo berkisar 24 - 29 persen diatas rata-rata nasional yang saat itu berkisar 15-17 persen. Hal lain yang mestinya menjadi perhatian adalah bahwa titik rawan kemiskinan di Gorontalo berada di daerah pedesaan. Seperti daerah lain di Indonesia, 87,5 persen penduduk miskin Gorontalo berada di desa dan jumlahnya terus bertambah. Namun tata kelola keuangan yang berjalan saat ini sepertinya kurang memberi solusi terhadap kondisi kemiskinan yang semakin akut. Tata kelola keuangan tidak disertai dengan perbaikan masalah kemiskinan di daerah, khususnya di pedesaan. Perhatian semestinya diberikan tidak hanya dalam menurunkan angka keluarga miskin, namun juga

memperbaik i sarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah.

WTP dan Perbaikan Layanan Publik

Kita patut mengapresiasi keinginan berbagai kalangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangannya. Namun akan lebih baik jika pencapaian WTP juga dapat diikuti dengan perbaikan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar serta pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat terutama pada wilayah-wilayah pemekaran. Pelayanan publik pada wilayah-wilayah pemekaran juga patut diperhatikan apalagi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2011 menunjukkan buruknya layanan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah pemekaran. Selain itu nilai Indeks Pembangunan Manusia di lebih dari 80 persen kecamatan pemekaran masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Popayato Timur adalah salah satu kecematan pemekaran di Kabupaten Pohuawato yang mempunyai HDI terendah 54,54 persen. Dalam konteks ini pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius pada pelayanan publik dan kesigapan aparatur pemerintah daerah hingga pada tingkat kelurahan / desa. Pengelolaan keuangan yang baik penting diikuti oleh kesiapan perangkat-perangkat pemerintah termasuk kedisplinan aparatur pemerintah. Seyogyanya keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga membutuhkan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan. Penting untuk mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus bisa berkontribusi bagi pencapaian kesejahteran rakyat dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karenanya kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah perlu diharmonisasi, program-program antar pemerintah daerah perlu disinergikan. Akhirnya kita berharap bahwa ambisi pemerintah daerah meraih WTP sama kuatnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat meraih WTP sama besarnya dengan semangat menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis yang tepat sasaran. Besar harapan bahwa ambisi meraih WTP turut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang pro kesejahteraan rakyat.

pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu opini audit Badan Pemeriksa

OKeuangan (BPK) atas laporan keuangan sebuah lembaga pemerintah. Selain WTP, BPK juga mengeluarkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Memberikan

Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse). Seiring waktu, opini WTP ini menjadi tolak ukur keterpercayaan publik atas pengelolaan anggaran lembaga pemerintah.

68.69 70.07 69.77

19.97

71.71 68.81

5.29

73.08

20.74 21.521.1521.48

KOMPOSISI IPM & KEMISKINAN KABUPATEN- KOTA TAHUN 2011

IPM

PENDUDUK MISKIN

KAB. BOALEMO KAB. GORONTALO KAB. POHWATO KAB. BONE BOLANGO

KAB. GORONTALOUTARA

KOTA GORONTALO

12,921

22,980

12,694 8,69210,536

PRA-SEJAHTERA


KAB. GORONTALOUTARA

KOTA GORONTALO

2,629

KS I

KS II

KS III

KS III+

KELUARGA MISKIN KABUPATEN - KOTA GORONTALO TAHUN 2010


1413


OLEH�RAZAK UMAR

KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gorontalo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2009 dan 2010. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini WTP pada tahun 2006 dan 2008. Prestasi ini menarik untuk dipelajari. Setidaknya 30 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota se Indonesia telah melakukan studi banding ke kedua daerah ini. Pada tahun 2011 terekam dalam catatan media, setidaknya terdapat kunjungan dari Kabupaten Tarakan, Tanah Bambu, dan Situbondo. Fakta menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) di Provinsi Gorontalo telah semakin baik seiring lahirnya berbagai inovasi dan reformasi keuangan daerah. Sejumlah indikator pengukuran keberhasilan reformasi pengelolaan keuangan daerah di Gorontalo juga terus dibenahi. Beberapa pembenahan yang dilakukan misalnya melakukan sinkronisasi RPJM-RKPD, pengesahan APBD tepat waktu, meningkatkan kinerja LPPD dan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Selain itu tata kelola keuangan juga dibenahi dengan ditetapkannya Standar Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), pelatihan bendaharawan, dan penertiban sejumlah aset daerah.

Mengapa 'berburu' WTP?

Setiap lembaga negara berusaha memperoleh predikat terbaik dalam pengelolaan keuangannya. Demikian halnya bagi pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan ini sedemikian penting karena menyangkut akuntabilitas pemerintahan dan kredibilitas kepala daerah. Betapa tidak, opini WTP adalah penilaian terbaik atas pelaporan keuangan. Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang di sajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan atas kriteria kesesuaian standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengangkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Bagi pemerintah daerah, pencapaian opini WTP sangat penting sebab itu berarti bahwa pemerintah daerah secara sah telah membelanjakan uang negara yang dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya opini selain WTP yang diberikan oleh pemerintah daerah menunjukan bahwa penggunaan keuangan negara t idak dapat

Penulis adalah Direktur Eksekutif Gorontalo Survey Institute (GSI)dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


dipertanggungjawabkan, tidak efektif, boros, atau menyalahi peraturan. Tak heran jika pemerintah daerah berlomba-lomba mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan mereka.

WTP Versus Kemiskinan

Jika WTP adalah sebuah prestasi dalam pengelolaan keuangan lantas apakah ada hubungan antara pencapaian WTP dengan perbaikan kemiskinan di suatu daerah? Apakah ada peningkatan kualitas pembangunan manusia? Setidaknya ada dua argumentasi yang menjelaskan hal ini. Pertama, WTP tidak berkaitan dengan penguranan kemiskinan sebab WTP terkait persoalan administrasi pelaporan keuangan. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan keberhasilan pengentasannya tergantung pada berbagai faktor. Namun WTP seyogyanya dapat berkonstribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin selama adminsitrasi pelaporan keuangan yang baik juga dibarengi dengan peningkatan kualitas program pembangunan. Sayangnya, walaupun mendapat predikat WTP, masih ditemukan masalah seperti Tunjangan Ganti Rugi (TGR) di kota Gorontalo, banyaknya aset daerah yang tak terurus di Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Pohuwato, penyimpangan pekerjaan proyek yang tak sesuai bestek, dan masih banyak lagi masalah yang mengindikasikan buruknya tata kelola keuangan. Ini menunjukkan bahwa catatan yang dianggap baik di atas kertas ternyata tidak sesuai dengan buruknya realita penanganan kemiskinan di lapangan. Laporan statistik kemiskinan dan pembangunan manusia masih mengisyaratkan perjalanan panjang untuk memperbaiki nasib masyarakat miskin di Gorontalo. Di Kabupaten Gorontalo yang meraih opini WTP dua tahun berturut-turut, masih terdapat 30 persen penduduk yang tergolong miskin. Memang, sebanyak 34 persen penduduk Provinsi Gorontalo berdomisili di daerah ini. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata presentase penduduk miskin di Indonesia dan rata-rata provinsi, angka kemiskinan di daerah ini masih di atas 20 persen atau setara dengan daerah lainnya (Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara – lihat grafik). Hal yang sama pada tingkat Provinsi dimana saat WTP diraih (tahun 2006-2008), angka kemiskinan Provinsi Gorontalo berkisar 24 - 29 persen diatas rata-rata nasional yang saat itu berkisar 15-17 persen. Hal lain yang mestinya menjadi perhatian adalah bahwa titik rawan kemiskinan di Gorontalo berada di daerah pedesaan. Seperti daerah lain di Indonesia, 87,5 persen penduduk miskin Gorontalo berada di desa dan jumlahnya terus bertambah. Namun tata kelola keuangan yang berjalan saat ini sepertinya kurang memberi solusi terhadap kondisi kemiskinan yang semakin akut. Tata kelola keuangan tidak disertai dengan perbaikan masalah kemiskinan di daerah, khususnya di pedesaan. Perhatian semestinya diberikan tidak hanya dalam menurunkan angka keluarga miskin, namun juga

memperbaik i sarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah.

WTP dan Perbaikan Layanan Publik

Kita patut mengapresiasi keinginan berbagai kalangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangannya. Namun akan lebih baik jika pencapaian WTP juga dapat diikuti dengan perbaikan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar serta pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat terutama pada wilayah-wilayah pemekaran. Pelayanan publik pada wilayah-wilayah pemekaran juga patut diperhatikan apalagi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2011 menunjukkan buruknya layanan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah pemekaran. Selain itu nilai Indeks Pembangunan Manusia di lebih dari 80 persen kecamatan pemekaran masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Popayato Timur adalah salah satu kecematan pemekaran di Kabupaten Pohuawato yang mempunyai HDI terendah 54,54 persen. Dalam konteks ini pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius pada pelayanan publik dan kesigapan aparatur pemerintah daerah hingga pada tingkat kelurahan / desa. Pengelolaan keuangan yang baik penting diikuti oleh kesiapan perangkat-perangkat pemerintah termasuk kedisplinan aparatur pemerintah. Seyogyanya keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga membutuhkan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan. Penting untuk mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus bisa berkontribusi bagi pencapaian kesejahteran rakyat dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karenanya kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah perlu diharmonisasi, program-program antar pemerintah daerah perlu disinergikan. Akhirnya kita berharap bahwa ambisi pemerintah daerah meraih WTP sama kuatnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat meraih WTP sama besarnya dengan semangat menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis yang tepat sasaran. Besar harapan bahwa ambisi meraih WTP turut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang pro kesejahteraan rakyat.

pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan salah satu opini audit Badan Pemeriksa

OKeuangan (BPK) atas laporan keuangan sebuah lembaga pemerintah. Selain WTP, BPK juga mengeluarkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Memberikan

Pendapat (Disclaimer) dan Tidak Wajar (Adverse). Seiring waktu, opini WTP ini menjadi tolak ukur keterpercayaan publik atas pengelolaan anggaran lembaga pemerintah.

68.69 70.07 69.77

19.97

71.71 68.81

5.29

73.08

20.74 21.521.1521.48

KOMPOSISI IPM & KEMISKINAN KABUPATEN- KOTA TAHUN 2011

IPM

PENDUDUK MISKIN


KAB. GORONTALOUTARA

KOTA GORONTALO

12,921

22,980

12,694 8,69210,536

PRA-SEJAHTERA


KAB. GORONTALOUTARA

KOTA GORONTALO

2,629

KS I

KS II

KS III

KS III+

KELUARGA MISKIN KABUPATEN - KOTA GORONTALO TAHUN 2010


1615

Praktik Cerdas yang diangkat dalam Pertemuan Tahunan Forum KTI telah menjawab tantangan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, lingkungan, dan kesetaraan gender. Tahun ini, Forum KTI akan mengangkat bidang kepemudaan, sebagai satu unsur yang penting dalam formula percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Praktik Cerdas sebagai sebuah produk sosial tidak lepas dari semangat bahu membahu seluruh elemen Forum KTI. Masing-masing elemen berkontribusi pada proses identifikasi dan verifikasi, kajian, promosi, hingga mendorong replikasinya. Peran BaKTI sebagai sekretariat Forum KTI adalah menjaring dan menyeleksi berbagai upaya yang berhasil untuk menjadi Praktik Cerdas yang akan dipresentasikan dalam Forum KTI. Para Koordinator Provinsi Forum KTI mendukung proses identifikasi Praktik Cerdas dengan menjaring berbagai informasi dari rangkaian kegiatan diskusi dan pertemuan rutin. Diskusi Forum KTI di tingkat provinsi membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan atau inovasi-inovasi yang menurut mereka berhasil menjawab tantangan pembangunan di komunitasnya. Dalam seri diskusi inilah biasanya muncul informasi tentang kegiatan yang telah lama dijalankan dan berhasil menjawab tantangan pembangunan namun hampir tidak pernah terekspos melalui jalur informasi formal (media). BaKTI memimpin proses verifikasi terhadap kumpulan kegiatan ini dengan kontribusi sumber daya dari seluruh elemen Forum KTI. Melalui proses seleksi yang ketat, pada akhirnya akan terpilih Praktik-Praktik Cerdas untuk diangkat dalam Pertemuan Forum KTI 2012. Proses seleksi yang ketat adalah untuk memastikan bahwa Praktik Cerdas yang diangkat oleh Forum KTI memang benar-benar inovasi yang tepat untuk menjawab sebuah tantangan pembangunan dan memiliki

potensi direplikasi di tempat lain. Yayasan BaKTI juga berkomitmen untuk mendukung promosi dan upaya replikasi dari semua Praktik Cerdas yang diangkat oleh Forum KTI, serta bekerja sama erat dengan para inisiator dan pegiatnya. Untuk memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan yang efektif dan kreatif dalam Pertemuan Forum KTI, BaKTI juga meramu berbagai pengetahuan dan memadukannya dengan seni. Semua informasi yang sudah diperoleh dikumpulkan dalam satu database yang memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi kandidat Praktik Cerdas dari tahun 2009. BaKTI melakukan monitoring terhadap database ini untuk memperbaharui informasi yang ada di dalamnya, karena bukan tidak mungkin suatu kegiatan sekarang sudah meningkat skalanya atau bahkan sebaliknya, tidak lagi berlanjut karena berbagai sebab. Elemen terakhir dari Forum Kawasan Timur Indonesia, yang juga memainkan peran besar dalam proses Praktik Cerdas serta keberhasilan Forum KTI untuk mendorong efektifitas pembangunan adalah para pelaku pembangunan. Anda, kami, kita semua.

Practice, the following elements have to be present: innovative, participative, sustainable, accountable, pro poor and pro gender, and demonstrated meaningful impact. A Smart Practice has to be relatively easy and affordable for replication other locations. The Smart Practices showcased during the EI Forum Conference were community-based responses to development challenges in the sectors of health, education, local economic development, the environment and gender equality. This year, there will be another category for Smart Practices: Youth. As a social product, Smart Practices would not have developed if not for the great effort of the EI Forum. Each forum element contributes to the process of identification, verification, analysis, promotion and replication. BaKTI's role as the secretariat of the EI Forum is to gather and shortlist the efforts and initiatives that have the potential to become an official Smart Practice at the EI Forum Conference. In each of the 12 provinces, the Provincial Coordinator of the EI Forum supports identif ication through discussion and other information gathering events. The discussions held in the provinces provide the media for the smart initiatives to be collected. BaKTI then begins the verification process to select the Smart Practices. Through a rigorous selection process, only a few are presented at the 2012 EI Forum. The rigorous selection process is necessary to make sure that the showcased Smart Practices are truly the most suitable and needed innovations currently responding to development challenges and with the potential to be replicated elsewhere in the region. BaKTI also makes a commitment to support the efforts to promote and replicate all the EI Forum Smart Practices, working together with initiators and practitioners. As a catalyst for creative, fun and effective knowledge sharing during the EI Forum Conference, BaKTI uses its special recipe: a mix of knowledge and art. All the information on smart practice candidates is compiled in a database. BaKTI has maintained this database since 2009. BaKTI also regularly monitors and update the information in the database, because sometimes an activity becomes much larger than it was in the beginning, and sometimes, it dies out completely. The last element of the EI Forum, which also plays a crucial role in defining the Smart Practices, are the development actors- you, me, all of us! An effective contribution to supporting the work of the EI Forum is to share the success story of how your community responded to a development challenge. To share the story of how it had a meaningful impact on you, your family, and all the people in your community. The following are some example of such stories. Pak Linggi, from the Batanguru Village in Kabupaten Mamasa, West Sulawesi, had a dream that his village could enjoy electricity. In 1993, he learned how to make a micro-hydro turbine for his village. And now, the Batanguru village and many other villages in Mamasa have reaped the benefits from independent micro-hydro electricity. Around 40,000 people in total. Then there's the story from Desa Bone-bone, where Pak Idris, the Village Head, had a hope that his village would be free from smoke and cigarettes. Since 2007, he slowly encouraged his people to quit smoking. It was a hard and long process, but today, his village is 100 percent free of smoke and cigarettes. The Smart Practice has even been adopted by the government of Kabupaten Enrekang. Meanwhile in Kabupaten Sarmi, Papua, there's a Sekolah Kampung (Village School), a place for young

ahun 2012. Tahun di mana akan diadakan lagi pertemuan akbar Forum TKawasan Timur Indonesia (FKTI), sebuah festival untuk merayakan keberhasilan dan inisiatif pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Sejak tahun 2009 Pertemuan Forum KTI selalu menampilkan inovasi pembangunan yang unik dan kreatif. Tahun ini, penampilan Praktik Cerdas adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan akan menjadi puncak festival ini. Praktik Cerdas adalah predikat yang disematkan pada upaya yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan oleh sebuah komunitas di daerah tertentu. Untuk menjadi sebuah Praktik Cerdas, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah inovatif, partisipatif, berlanjut, akuntabel, berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender, serta berdampak nyata. Suatu Praktik Cerdas juga harus relatif mudah untuk direplikasi dan diadopsi di tempat lain.

2012- the year when the next Eastern Indonesia Forum (EI Forum) Conference will be held once again. A festival to celebrate the success and initiatives of development in eastern Indonesia. Since 2009, the EI Forum Conference is an opportunity to showcase unique and creative innovations. This year, the appearance of the new Smart Practices is something we are eagerly anticipating. A Smart Practice is a label given to activities or efforts that have proven to be successful in responding to a particular development challenge in a particular community. To become a Smart


PRAKTIK CERDAS TERKINI

Bahu Membahu Usung

OLEH DESTA PRATAMA



1615

Praktik Cerdas yang diangkat dalam Pertemuan Tahunan Forum KTI telah menjawab tantangan pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, lingkungan, dan kesetaraan gender. Tahun ini, Forum KTI akan mengangkat bidang kepemudaan, sebagai satu unsur yang penting dalam formula percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Praktik Cerdas sebagai sebuah produk sosial tidak lepas dari semangat bahu membahu seluruh elemen Forum KTI. Masing-masing elemen berkontribusi pada proses identifikasi dan verifikasi, kajian, promosi, hingga mendorong replikasinya. Peran BaKTI sebagai sekretariat Forum KTI adalah menjaring dan menyeleksi berbagai upaya yang berhasil untuk menjadi Praktik Cerdas yang akan dipresentasikan dalam Forum KTI. Para Koordinator Provinsi Forum KTI mendukung proses identifikasi Praktik Cerdas dengan menjaring berbagai informasi dari rangkaian kegiatan diskusi dan pertemuan rutin. Diskusi Forum KTI di tingkat provinsi membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan atau inovasi-inovasi yang menurut mereka berhasil menjawab tantangan pembangunan di komunitasnya. Dalam seri diskusi inilah biasanya muncul informasi tentang kegiatan yang telah lama dijalankan dan berhasil menjawab tantangan pembangunan namun hampir tidak pernah terekspos melalui jalur informasi formal (media). BaKTI memimpin proses verifikasi terhadap kumpulan kegiatan ini dengan kontribusi sumber daya dari seluruh elemen Forum KTI. Melalui proses seleksi yang ketat, pada akhirnya akan terpilih Praktik-Praktik Cerdas untuk diangkat dalam Pertemuan Forum KTI 2012. Proses seleksi yang ketat adalah untuk memastikan bahwa Praktik Cerdas yang diangkat oleh Forum KTI memang benar-benar inovasi yang tepat untuk menjawab sebuah tantangan pembangunan dan memiliki

potensi direplikasi di tempat lain. Yayasan BaKTI juga berkomitmen untuk mendukung promosi dan upaya replikasi dari semua Praktik Cerdas yang diangkat oleh Forum KTI, serta bekerja sama erat dengan para inisiator dan pegiatnya. Untuk memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan yang efektif dan kreatif dalam Pertemuan Forum KTI, BaKTI juga meramu berbagai pengetahuan dan memadukannya dengan seni. Semua informasi yang sudah diperoleh dikumpulkan dalam satu database yang memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menjadi kandidat Praktik Cerdas dari tahun 2009. BaKTI melakukan monitoring terhadap database ini untuk memperbaharui informasi yang ada di dalamnya, karena bukan tidak mungkin suatu kegiatan sekarang sudah meningkat skalanya atau bahkan sebaliknya, tidak lagi berlanjut karena berbagai sebab. Elemen terakhir dari Forum Kawasan Timur Indonesia, yang juga memainkan peran besar dalam proses Praktik Cerdas serta keberhasilan Forum KTI untuk mendorong efektifitas pembangunan adalah para pelaku pembangunan. Anda, kami, kita semua.

Practice, the following elements have to be present: innovative, participative, sustainable, accountable, pro poor and pro gender, and demonstrated meaningful impact. A Smart Practice has to be relatively easy and affordable for replication other locations. The Smart Practices showcased during the EI Forum Conference were community-based responses to development challenges in the sectors of health, education, local economic development, the environment and gender equality. This year, there will be another category for Smart Practices: Youth. As a social product, Smart Practices would not have developed if not for the great effort of the EI Forum. Each forum element contributes to the process of identification, verification, analysis, promotion and replication. BaKTI's role as the secretariat of the EI Forum is to gather and shortlist the efforts and initiatives that have the potential to become an official Smart Practice at the EI Forum Conference. In each of the 12 provinces, the Provincial Coordinator of the EI Forum supports identif ication through discussion and other information gathering events. The discussions held in the provinces provide the media for the smart initiatives to be collected. BaKTI then begins the verification process to select the Smart Practices. Through a rigorous selection process, only a few are presented at the 2012 EI Forum. The rigorous selection process is necessary to make sure that the showcased Smart Practices are truly the most suitable and needed innovations currently responding to development challenges and with the potential to be replicated elsewhere in the region. BaKTI also makes a commitment to support the efforts to promote and replicate all the EI Forum Smart Practices, working together with initiators and practitioners. As a catalyst for creative, fun and effective knowledge sharing during the EI Forum Conference, BaKTI uses its special recipe: a mix of knowledge and art. All the information on smart practice candidates is compiled in a database. BaKTI has maintained this database since 2009. BaKTI also regularly monitors and update the information in the database, because sometimes an activity becomes much larger than it was in the beginning, and sometimes, it dies out completely. The last element of the EI Forum, which also plays a crucial role in defining the Smart Practices, are the development actors- you, me, all of us! An effective contribution to supporting the work of the EI Forum is to share the success story of how your community responded to a development challenge. To share the story of how it had a meaningful impact on you, your family, and all the people in your community. The following are some example of such stories. Pak Linggi, from the Batanguru Village in Kabupaten Mamasa, West Sulawesi, had a dream that his village could enjoy electricity. In 1993, he learned how to make a micro-hydro turbine for his village. And now, the Batanguru village and many other villages in Mamasa have reaped the benefits from independent micro-hydro electricity. Around 40,000 people in total. Then there's the story from Desa Bone-bone, where Pak Idris, the Village Head, had a hope that his village would be free from smoke and cigarettes. Since 2007, he slowly encouraged his people to quit smoking. It was a hard and long process, but today, his village is 100 percent free of smoke and cigarettes. The Smart Practice has even been adopted by the government of Kabupaten Enrekang. Meanwhile in Kabupaten Sarmi, Papua, there's a Sekolah Kampung (Village School), a place for young

ahun 2012. Tahun di mana akan diadakan lagi pertemuan akbar Forum TKawasan Timur Indonesia (FKTI), sebuah festival untuk merayakan keberhasilan dan inisiatif pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Sejak tahun 2009 Pertemuan Forum KTI selalu menampilkan inovasi pembangunan yang unik dan kreatif. Tahun ini, penampilan Praktik Cerdas adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu dan akan menjadi puncak festival ini. Praktik Cerdas adalah predikat yang disematkan pada upaya yang berhasil dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan oleh sebuah komunitas di daerah tertentu. Untuk menjadi sebuah Praktik Cerdas, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah inovatif, partisipatif, berlanjut, akuntabel, berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender, serta berdampak nyata. Suatu Praktik Cerdas juga harus relatif mudah untuk direplikasi dan diadopsi di tempat lain.

2012- the year when the next Eastern Indonesia Forum (EI Forum) Conference will be held once again. A festival to celebrate the success and initiatives of development in eastern Indonesia. Since 2009, the EI Forum Conference is an opportunity to showcase unique and creative innovations. This year, the appearance of the new Smart Practices is something we are eagerly anticipating. A Smart Practice is a label given to activities or efforts that have proven to be successful in responding to a particular development challenge in a particular community. To become a Smart


PRAKTIK CERDAS TERKINI

Bahu Membahu Usung

OLEH DESTA PRATAMA



Kontribusi paling efektif dan efisien dalam mendukung kerja Forum KTI adalah dengan berbagi kisah keberhasilan upaya komunitas kita dalam menjawab tantangan pembangunan yang sedang dihadapi. Berbagi cerita

t e n t a n g b a g a i m a n a komunitas kita merasakan manfaat dan perbaikan kondisi kehidupan setelah menjalankan upaya tersebut. Pak Linggi, warga desa Batanguru, Mamasa, Sulawesi Barat, memiliki mimpi agar w a r g a d e s a n y a b i s a menikmati listrik. Pada tahun 1993, Pak Linggi belajar membuat turbin mikro hidro untuk dipakai di desanya sendiri, dan setelah melalui proses penyempurnaan, sekarang desa Batanguru dan banyak desa lain di Mamasa sudah merasakan manfaat dari adanya listrik.

Pak Idris, Kepala Desa Bonebone di Enrekang, Sulawesi Selatan, punya cita-cita sederhana, agar desanya bebas dari rokok. Sejak tahun 2007, Pak Idris mulai perlahan-lahan mendorong warganya untuk berhenti merokok. Prosesnya berat, namun saat ini Desa Bonebone sudah seratus persen bebas dari rokok. Bahkan inisiatif pak Idris sekarang diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Enrekang. Di Kabupaten Sarmi, Papua, ada Sekolah Kampung, tempat bagi anak-anak usia dini (4-6 tahun) belajar membaca, berhitung dan menjaga kebersihan. Dari pelajaran-pelajaran sederhana seperti mencuci tangan dan b e r d o a s e b e l u m m a k a n , t i d a k membuang sampah ke laut, alfabet dan penjumlahan, para anak kecil ini mampu mengubah kehidupan di desa Beneraf dan dua desa lain di Sarmi. Para orang tua tidak lagi mengajak anak-anak mereka menghabiskan waktu di kebun, tapi justru mendorong mereka untuk sekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Semuanya berasal dari mimpi sederhana, namun saat ini masyarakat di Mamasa, Enrekang, dan Sarmi sudah bisa merasakan manfaat dari inisiatif sederhana tersebut. Apakah Anda dan komunitas Anda punya mimpi yang serupa? Apakah Anda sudah memiliki upaya untuk mewujudkan impian sederrhana itu? Dan apakah apa yang Anda dan komunitas Anda lakukan sudah berhasil menjawab tantangan yang ingin Anda kalahkan dalam mimpi Anda? Ceritakan upaya yang Anda dan komunitas Anda sudah lakukan untuk menjawab tantangan pembangunan di tempat Anda tinggal. Ceritakan bagaimana usaha itu membawa perubahan, sekecil apapun, di komunitas Anda. Ceritakan bagaimana apa yang Anda dan komunitas Anda lakukan bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga, untuk lingkungan hidup, untuk para ibu dan anak-anak. Dengan berbagi cerita, banyak komunitas lain yang mengalami hal yang serupa akan memperoleh pencerahan dan bisa belajar dari apa yang sudah Anda lakukan. Karena keberhasilan kecil di komunitas Anda, apabila direplikasi dan dilaksanakan di tempat lain, akan membawa dampak besar bagi seluruh Kawasan Timur Indonesia. Mari bergabung bersama Forum KTI dan BaKTI untuk mengusung Praktik Cerdas sebagai solusi atas tantangan pembangunan yang kita hadapi bersama.

children (4-6 years old) learn to read, count and take care of their village. From simple lessons such as washing your hands and praying before eating, not littering at the beach, being able to read the alphabet and count, these children are changing life in Beneraf Village and two other villages nearby. The parents now no longer take their children to spend most of their time in the field, but encourage them to pursue education to the highest level. It all started from simple dreams, but today the people in Mamasa, Enrekang and Sarmi have received the benefits of simple but effective initiatives. Do you and your community have similar dreams? Do you play a role in the effort to fulfill those dreams? What have you and your community done successfully in responding to development challenges? Tell us all the story of how you and your

community answer the development challenges in where you live. Tell us how it has brought change, no matter how small, in your community. Tell us how it has impacted and improved the lives of you, your family, the environment, mothers and children. By sharing your story, a lot of other communities can get the chance to learn and experience the same success that you achieved. Because a small success in your community, when replicated in many other places, will have a great impact on all of eastern Indonesia. Join the Eastern Indonesia Forum and BaKTI to identify Smart Practices as the answer to our development challenges.



Untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai Praktik Cerdas yang di promosikan oleh BaKTI, silahkan menghubungi kami di email : [email protected]

keterampilan mereka dan memberikan pemahaman yang akan mereka perlukan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan pemerintahan ke dalam strategi bisnis dan organisasi mereka, agar didapatkan perubahan organisasi yang efektif dan pada gilirannya akan mengarah pada praktek-praktek yang berkelanjutan.

Siapa kami?

National Center for Sustainability Reporting: Untuk tujuan bantuan, pengembangan, pengukuran dan pelaporan pelaksanaan CSR diperlukan organisasi independen. Ini adalah alasan didirikannya “National Center for SustainabilityReporting”. NCSR adalah mitra pelatihan yang tersertifikasi dari pemerintah Indonesia. VSO adalah Organisasi pembangunan internasional independen yang terkemuka yang bekerja melalui para sukarelawan dalam memerangi kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang. VSO Indonesia menyediakan dukungan khusus kepada organisasi / perusahaan dalam memberikan nilai tambah pada inisiatif Corporate Social Responsibility mereka. MDF Pacific-Indonesia (MDF-PI) adalah kantor pelatihan dan konsultansi. MDF-PI menyediakan metode-metode dan perangkat praktis sehingga para peserta bisa mendapatkan keterampilan untuk mengembangkan strategi CSR yang efektif.

ada awal tahun 2012, NCSR, VSO, dan MDF-PI Pmenandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan CSR di

Indonesia. Para mitra tersebut melihat adanya adanya pertumbuhan kewirausahaan sosial di Indonesia karena adanya dorongan yang besar baik dari tingkat lokal maupun global agar bisnis bisa lebih berorientasi pada sosial dan lingkungan. Pada saat yang sama, semakin banyak bisnis yang menyadari bahwa strategi CSR yang efektif dapat menunjukkan komitmen kepada masyarakat dan membangun kepercayaan atas merk dagang mereka, juga bisa mengembangkan keterampilan profesional para pegawai dan meningkatkan budaya korporat, serta membantu dalam merekrut dan mempertahankan para pegawai yang terampil. NCSR, VSO, dan MDF-PI memperkirakan bahwa kepentingan umum antara organisasi-organisasi for-profit dan non-profit akan meningkat pada saat bisnis-bisnis tersebut terlibat dalam inisiatif pembangunan masyarakat. Ini akan memberikan banyak kesempatan yang menarik bagi masyarakat sipil dan organisasi-organisasi korporat untuk saling bekerja sama. Pembangunan masyarakat yang efektif sangatlah kompleks, dan organisasi-organisasi korporat akan mendapatkan manfaat dari kerja sama dengan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan Sipil (OMS) yang b e r p e n g a l a m a n d a n m e m i l i k i p e n g e t a h u a n kemasyarakatan dan jaringan lokal yang kuat. Pendekatan kemitraan tersebut diintegrasikan dalam kursus-kursus CSR. Kursus-kursus CSR dan pelatihan yang berkelanjutan telah dikembangkan untuk membantu para manajer dan praktisi CSR dari berbagai sektor untuk memperkuat

MoU NCSR, VSO, DAN MDF-PI UNTUK PELATIHAN

OLEH LOUKE KOOPMANS

CSR Corporate Social Responsibility

Louke Koopmans adalah Trainer & Consultant pada MDF Pacific-Indonesia (MDF-PI) beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai 379, Sanur, Bali, Indonesia.Tel: +62-(0)361-287020 - Mobile: +62 (0)81246522090



Ir. Linggi

Idris, Kepala Desa Bonebone di Enrekang

Anak-anak di Kabupaten Sarmi, PapuaAnak-anak di Kabupaten Sarmi, Papua


Kontribusi paling efektif dan efisien dalam mendukung kerja Forum KTI adalah dengan berbagi kisah keberhasilan upaya komunitas kita dalam menjawab tantangan pembangunan yang sedang dihadapi. Berbagi cerita

t e n t a n g b a g a i m a n a komunitas kita merasakan manfaat dan perbaikan kondisi kehidupan setelah menjalankan upaya tersebut. Pak Linggi, warga desa Batanguru, Mamasa, Sulawesi Barat, memiliki mimpi agar w a r g a d e s a n y a b i s a menikmati listrik. Pada tahun 1993, Pak Linggi belajar membuat turbin mikro hidro untuk dipakai di desanya sendiri, dan setelah melalui proses penyempurnaan, sekarang desa Batanguru dan banyak desa lain di Mamasa sudah merasakan manfaat dari adanya listrik.

Pak Idris, Kepala Desa Bonebone di Enrekang, Sulawesi Selatan, punya cita-cita sederhana, agar desanya bebas dari rokok. Sejak tahun 2007, Pak Idris mulai perlahan-lahan mendorong warganya untuk berhenti merokok. Prosesnya berat, namun saat ini Desa Bonebone sudah seratus persen bebas dari rokok. Bahkan inisiatif pak Idris sekarang diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Enrekang. Di Kabupaten Sarmi, Papua, ada Sekolah Kampung, tempat bagi anak-anak usia dini (4-6 tahun) belajar membaca, berhitung dan menjaga kebersihan. Dari pelajaran-pelajaran sederhana seperti mencuci tangan dan b e r d o a s e b e l u m m a k a n , t i d a k membuang sampah ke laut, alfabet dan penjumlahan, para anak kecil ini mampu mengubah kehidupan di desa Beneraf dan dua desa lain di Sarmi. Para orang tua tidak lagi mengajak anak-anak mereka menghabiskan waktu di kebun, tapi justru mendorong mereka untuk sekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Semuanya berasal dari mimpi sederhana, namun saat ini masyarakat di Mamasa, Enrekang, dan Sarmi sudah bisa merasakan manfaat dari inisiatif sederhana tersebut. Apakah Anda dan komunitas Anda punya mimpi yang serupa? Apakah Anda sudah memiliki upaya untuk mewujudkan impian sederrhana itu? Dan apakah apa yang Anda dan komunitas Anda lakukan sudah berhasil menjawab tantangan yang ingin Anda kalahkan dalam mimpi Anda? Ceritakan upaya yang Anda dan komunitas Anda sudah lakukan untuk menjawab tantangan pembangunan di tempat Anda tinggal. Ceritakan bagaimana usaha itu membawa perubahan, sekecil apapun, di komunitas Anda. Ceritakan bagaimana apa yang Anda dan komunitas Anda lakukan bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga, untuk lingkungan hidup, untuk para ibu dan anak-anak. Dengan berbagi cerita, banyak komunitas lain yang mengalami hal yang serupa akan memperoleh pencerahan dan bisa belajar dari apa yang sudah Anda lakukan. Karena keberhasilan kecil di komunitas Anda, apabila direplikasi dan dilaksanakan di tempat lain, akan membawa dampak besar bagi seluruh Kawasan Timur Indonesia. Mari bergabung bersama Forum KTI dan BaKTI untuk mengusung Praktik Cerdas sebagai solusi atas tantangan pembangunan yang kita hadapi bersama.

children (4-6 years old) learn to read, count and take care of their village. From simple lessons such as washing your hands and praying before eating, not littering at the beach, being able to read the alphabet and count, these children are changing life in Beneraf Village and two other villages nearby. The parents now no longer take their children to spend most of their time in the field, but encourage them to pursue education to the highest level. It all started from simple dreams, but today the people in Mamasa, Enrekang and Sarmi have received the benefits of simple but effective initiatives. Do you and your community have similar dreams? Do you play a role in the effort to fulfill those dreams? What have you and your community done successfully in responding to development challenges? Tell us all the story of how you and your

community answer the development challenges in where you live. Tell us how it has brought change, no matter how small, in your community. Tell us how it has impacted and improved the lives of you, your family, the environment, mothers and children. By sharing your story, a lot of other communities can get the chance to learn and experience the same success that you achieved. Because a small success in your community, when replicated in many other places, will have a great impact on all of eastern Indonesia. Join the Eastern Indonesia Forum and BaKTI to identify Smart Practices as the answer to our development challenges.



Untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai Praktik Cerdas yang di promosikan oleh BaKTI, silahkan menghubungi kami di email : [email protected]

keterampilan mereka dan memberikan pemahaman yang akan mereka perlukan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial, dan pemerintahan ke dalam strategi bisnis dan organisasi mereka, agar didapatkan perubahan organisasi yang efektif dan pada gilirannya akan mengarah pada praktek-praktek yang berkelanjutan.

Siapa kami?

National Center for Sustainability Reporting: Untuk tujuan bantuan, pengembangan, pengukuran dan pelaporan pelaksanaan CSR diperlukan organisasi independen. Ini adalah alasan didirikannya “National Center for SustainabilityReporting”. NCSR adalah mitra pelatihan yang tersertifikasi dari pemerintah Indonesia. VSO adalah Organisasi pembangunan internasional independen yang terkemuka yang bekerja melalui para sukarelawan dalam memerangi kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang. VSO Indonesia menyediakan dukungan khusus kepada organisasi / perusahaan dalam memberikan nilai tambah pada inisiatif Corporate Social Responsibility mereka. MDF Pacific-Indonesia (MDF-PI) adalah kantor pelatihan dan konsultansi. MDF-PI menyediakan metode-metode dan perangkat praktis sehingga para peserta bisa mendapatkan keterampilan untuk mengembangkan strategi CSR yang efektif.

ada awal tahun 2012, NCSR, VSO, dan MDF-PI Pmenandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan CSR di

Indonesia. Para mitra tersebut melihat adanya adanya pertumbuhan kewirausahaan sosial di Indonesia karena adanya dorongan yang besar baik dari tingkat lokal maupun global agar bisnis bisa lebih berorientasi pada sosial dan lingkungan. Pada saat yang sama, semakin banyak bisnis yang menyadari bahwa strategi CSR yang efektif dapat menunjukkan komitmen kepada masyarakat dan membangun kepercayaan atas merk dagang mereka, juga bisa mengembangkan keterampilan profesional para pegawai dan meningkatkan budaya korporat, serta membantu dalam merekrut dan mempertahankan para pegawai yang terampil. NCSR, VSO, dan MDF-PI memperkirakan bahwa kepentingan umum antara organisasi-organisasi for-profit dan non-profit akan meningkat pada saat bisnis-bisnis tersebut terlibat dalam inisiatif pembangunan masyarakat. Ini akan memberikan banyak kesempatan yang menarik bagi masyarakat sipil dan organisasi-organisasi korporat untuk saling bekerja sama. Pembangunan masyarakat yang efektif sangatlah kompleks, dan organisasi-organisasi korporat akan mendapatkan manfaat dari kerja sama dengan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan Sipil (OMS) yang b e r p e n g a l a m a n d a n m e m i l i k i p e n g e t a h u a n kemasyarakatan dan jaringan lokal yang kuat. Pendekatan kemitraan tersebut diintegrasikan dalam kursus-kursus CSR. Kursus-kursus CSR dan pelatihan yang berkelanjutan telah dikembangkan untuk membantu para manajer dan praktisi CSR dari berbagai sektor untuk memperkuat

MoU NCSR, VSO, DAN MDF-PI UNTUK PELATIHAN

OLEH LOUKE KOOPMANS

CSR Corporate Social Responsibility

Louke Koopmans adalah Trainer & Consultant pada MDF Pacific-Indonesia (MDF-PI) beralamat di Jl. Bypass Ngurah Rai 379, Sanur, Bali, Indonesia.Tel: +62-(0)361-287020 - Mobile: +62 (0)81246522090



Ir. Linggi

Idris, Kepala Desa Bonebone di Enrekang

Anak-anak di Kabupaten Sarmi, PapuaAnak-anak di Kabupaten Sarmi, Papua


2019

Ismail Husen (45 tahun), penduduk Desa Rap-rap (Arakan) Kabupaten Minahasa Selatan, tidak tega melihat penderitaan yang dialami istrinya saat

mengikuti berbagai alat kontrasepsi KB. Tubuhnya yang semakin kurus, menstruasi tidak teratur dan acapkali sakit-sakitan. Ismail Husen dikaruniai 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Semua sudah pernah ia coba, dari yang ditanam dalam tubuh sampai yang mesti ditelan harian, hampir semua alat kontrasepsi sudah digunakan. Tak satupun yang cocok dengan tubuhnya. Alat kontrasepsi yang terakhir ia gunakan, pil membuat badannya kurus, suka mual-mual dan masa haid yang panjang sampai 21 hari. “Biar saya saja yang pakai alat kontrasepsi”, ujarnya setelah mengumpulkan berbagai informasi tentang kontrasepsi pria dengan bertanya ke sana-sini termasuk berkonsultasi dengan beberapa dokter. Agustus 2007, Ismail menjalani pilihan kontrasepsinya, yaitu vasektomi. Ia tidak pernah menyesali pilihannya walaupun harus merogoh kocek dan mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah untuk operasi vasektomi. Saat ini, pilihan untuk menggunakan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri hampir

OLEH ISMAIL HUSEN

Swara Parangpuan Sulawesi UtaraKantor KAPET Manado Jl. Diponegoro No. 51 Manado, Sulawesi UtaraEmail:[email protected]


Isu (Medis Operasi Pria – MOP) yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran kritis masyarakat dalam memandang isu MOP ini adalah tanggungjawab laki-laki dan perempuan

Perlu ada penguatan kapasitas dengan memberikan pelatihan bagi para tenaga medis agar kemampuan untuk melakukan tindakan operasi MOP bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat

Perlu ada edukasi bagi masyarakat dengan mempertimbangkan sisi sosial dan hak asasi manusia

Perlu mengalokasikan anggaran yang pro poor bagi masyarakat agar program-program pemerintah dapat dicapai4

Perlu mengapresiasi kepada fakutas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran yang telah memasukan mata kuliah kependudukan, HIV/AIDS dan penanggulangan bencana sebagai mata kuliah yang harus diambil setiap mahasiswa

7

Perlu mengapresiasi kepada pemerintah (BKKBN) Provinsi yang telah menginisiasi adanya klinik SUSI di kota Manado dan hal ini menjadi praktek cerdas bagi pemerintah kota Manado dalam menjalankan program KB pria

Perlu terus mensosialisasikan isu KB pria ini kepada tokoh agama, masyarakat dan institusi terkait tentang mengapa kaum laki-laki juga harus bertanggungjawab terhadap keluarga berencana

1

2

3

6

5

Point penting yang diperoleh dari diskusi praktik cerdas ini adalah

JUGA PUNYA

PILIHAN KONTRASEPSI

PRIA

selalu di serahkan pada perempuan. Jutaan perempuan Indonesia masih terperangkap dengan stigma bahwa pencegahan kehamilan seratus persen adalah tanggung jawab istri. Pandangan inilah yang ingin diubah Ismail. Ismail aktif mengajak kaum Bapak sekampungnya di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara untuk mulai melihat kemungkinan menggunakan kontrasepsi. Ia memperkenalkan berbagai alat dan metode kontrasepsi, mulai dari kondom sampai vasektomi. Sebagian mulai tertarik walaupun banyak juga yang was-was jika hasrat seksual mereka menjadi berkurang setelah menggunakan alat kontrasepsi. Untuk mewujudkan keinginan dari beberapa orang di desanya dan desa sekitarnya yang memilih metode vasektomi, Ismail kemudian mendatangi BKKBN Sulawesi Utara. Rupanya, sejak tahun 2008 badan urusan keluarga berencana ini memiliki program gratis untuk pembedahan vasektomi. Berkat usaha Ismail dan teman-teman sekerjanya di Swara Parangpuan Sulawesi Utara, hingga kini 32 warga Desa Arakan telah mengikuti program vasektomi yang didukung oleh BKKBN Sulawesi Utara. Tahun 2008, sebanyak 346 operasi vasektomi telah dilakukan dan sebanyak 106 operasi vasektomi dilakukan hingga Juli 2009.

Keluarga Berencana juga Urusan Laki-Laki Pengalaman Ismail Husen dan kaum Bapak dari Desa Arakan, menjadi inspirasi dalam sebuah diskusi yang mengangkat Praktik Cerdas Keterlibatan laki-laki dalam Keluarga Berencana yang diadakan pada 7 Februari 2012. Jika selama ini perhatian terhadap Keluarga Berencana masih identik dengan peran istri, maka diskusi ini berfokus pada peran suami dalam perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga dalam hal ini bukan hanya perencanaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, namun merencanakan jumlah anggota keluarga yang sesuai dengan kemampuan orangtua untuk menghidupi keluarga. Demikian pula dengan keterlibatan Laki-laki dalam program pemerintah bertajuk Keluarga Berencana dapat dilakukan dalam bentuk menjadi peserta aktif KB. Dalam diskusi, Ismail Husen menceritakan kisah munculnya kesadaran kaum Bapak di desanya untuk menjadi peserta aktif KB dan bahkan membentuk Kelompok KB Pria Tani Nelayan bernama Anuke Simemon yang berarti Milik Kita Semua.

Diskusi Praktik Cerdas yang dilaksanakan oleh Forum KTI Wilayah Sulut dengan dukungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), dan Swara Parangpuan Sulut diharapkan dapat mendorong lebih banyak kaum laki-laki untuk menjadi peserta aktif KB. Diskusi ini juga bertujuan mendorong beberapa Instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah, Rumah Sakit , atau lembaga lainnya untuk mendorong mendukung program peningkatan peserta KB pria. Gerakan meningkatkan peserta KB Pria ini sendiri tidak hanya melibatkan BKKBN Sulawesi Utara. Pihak Rumah Sakit juga mendukung program ini dengan menanggung biaya tempat, dokter, dan perawat untuk operasi. ”Hanya biaya obat-obatan saja yang ditanggung oleh BKKBN,” jelas dokter Anton Rumambi, Wakil Kepala Rumah Sakit Wolter Monginsidi. Rumah Sakit ini juga membuka klinik SUSI yang adalah singkatan dari Suami Sayang Istri, khusus bagi kaum Bapak yang ingin menjadi peserta KB. Sebuah program konsultasi bertajuk Selaju (singkatan dari Selasa Jumat) dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat di Rumah Sakit Wolter Monginsidi ini.

S w a r a P a r a n g p u a n , organisasi non pemerintah yang menangani persoalan perempuan, tempat Ismail bekerja, banyak berkontribusi pada upaya-upaya penyadaran dan pengorganisasian. Berdirinya Kelompok KB Pria Tani Nelayan Anuke Simemon termasuk salah satu kerja besar Swara Parangpuan. Hingga Juli tahun 2009, jumlah kelompok mencapai 51 orang. Sebanyak 32 di antaranya telah menjalani operasi vasektomi d a n s e l e b i h n y a m e m i l i h menggunakan kondom. Dukungan penuh untuk gerakan KB Pria juga diberikan tokoh agama. Penerimaan tokoh agama terhadap metoda vasektomi sebagai cara untuk mencegah kehamilan b a g i s u a m i i s t r i , m e m b u a t masyarakat tak memiliki keraguan dari sisi ajaran agama. Sebagai insentif keberhasilan itu, BKKBN S u l a w e s i U t a r a m e m b e r i k a n pelayanan kesehatan dan dana perangsang ekonomi produktif u n t u k U s a h a P e n i n g k a t a n Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Arakan. Ekonomi keluarga warga

desa Arakan yang umumnya petani dan nelayan dengan pendapatan kecil juga semakin membaik. ”Sekarang, kami tidak perlu lagi keluarkan uang untuk suntik KB. Saya juga lebih bersemangat dan rajin juga membantu suami, sebab badan tidak lagi sakit-sakitan,” kata ibu Ati. Nah, tunggu apalagi, sudah waktunya para paitua mengikuti program KB Pria dan mulai memakai kontrasepsi, supaya maitua jadi lebih sehat dan nyaman bekerja.


FORUM KTI WILAYAH SULAWESI UTARA


2019

Ismail Husen (45 tahun), penduduk Desa Rap-rap (Arakan) Kabupaten Minahasa Selatan, tidak tega melihat penderitaan yang dialami istrinya saat

mengikuti berbagai alat kontrasepsi KB. Tubuhnya yang semakin kurus, menstruasi tidak teratur dan acapkali sakit-sakitan. Ismail Husen dikaruniai 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Semua sudah pernah ia coba, dari yang ditanam dalam tubuh sampai yang mesti ditelan harian, hampir semua alat kontrasepsi sudah digunakan. Tak satupun yang cocok dengan tubuhnya. Alat kontrasepsi yang terakhir ia gunakan, pil membuat badannya kurus, suka mual-mual dan masa haid yang panjang sampai 21 hari. “Biar saya saja yang pakai alat kontrasepsi”, ujarnya setelah mengumpulkan berbagai informasi tentang kontrasepsi pria dengan bertanya ke sana-sini termasuk berkonsultasi dengan beberapa dokter. Agustus 2007, Ismail menjalani pilihan kontrasepsinya, yaitu vasektomi. Ia tidak pernah menyesali pilihannya walaupun harus merogoh kocek dan mengeluarkan uang sebesar 4 juta rupiah untuk operasi vasektomi. Saat ini, pilihan untuk menggunakan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri hampir

OLEH ISMAIL HUSEN

Swara Parangpuan Sulawesi UtaraKantor KAPET Manado Jl. Diponegoro No. 51 Manado, Sulawesi UtaraEmail:[email protected]


Isu (Medis Operasi Pria – MOP) yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran kritis masyarakat dalam memandang isu MOP ini adalah tanggungjawab laki-laki dan perempuan

Perlu ada penguatan kapasitas dengan memberikan pelatihan bagi para tenaga medis agar kemampuan untuk melakukan tindakan operasi MOP bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat

Perlu ada edukasi bagi masyarakat dengan mempertimbangkan sisi sosial dan hak asasi manusia

Perlu mengalokasikan anggaran yang pro poor bagi masyarakat agar program-program pemerintah dapat dicapai4

Perlu mengapresiasi kepada fakutas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran yang telah memasukan mata kuliah kependudukan, HIV/AIDS dan penanggulangan bencana sebagai mata kuliah yang harus diambil setiap mahasiswa

7

Perlu mengapresiasi kepada pemerintah (BKKBN) Provinsi yang telah menginisiasi adanya klinik SUSI di kota Manado dan hal ini menjadi praktek cerdas bagi pemerintah kota Manado dalam menjalankan program KB pria

Perlu terus mensosialisasikan isu KB pria ini kepada tokoh agama, masyarakat dan institusi terkait tentang mengapa kaum laki-laki juga harus bertanggungjawab terhadap keluarga berencana

1

2

3

6

5

Point penting yang diperoleh dari diskusi praktik cerdas ini adalah

JUGA PUNYA

PILIHAN KONTRASEPSI

PRIA

selalu di serahkan pada perempuan. Jutaan perempuan Indonesia masih terperangkap dengan stigma bahwa pencegahan kehamilan seratus persen adalah tanggung jawab istri. Pandangan inilah yang ingin diubah Ismail. Ismail aktif mengajak kaum Bapak sekampungnya di Desa Arakan Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara untuk mulai melihat kemungkinan menggunakan kontrasepsi. Ia memperkenalkan berbagai alat dan metode kontrasepsi, mulai dari kondom sampai vasektomi. Sebagian mulai tertarik walaupun banyak juga yang was-was jika hasrat seksual mereka menjadi berkurang setelah menggunakan alat kontrasepsi. Untuk mewujudkan keinginan dari beberapa orang di desanya dan desa sekitarnya yang memilih metode vasektomi, Ismail kemudian mendatangi BKKBN Sulawesi Utara. Rupanya, sejak tahun 2008 badan urusan keluarga berencana ini memiliki program gratis untuk pembedahan vasektomi. Berkat usaha Ismail dan teman-teman sekerjanya di Swara Parangpuan Sulawesi Utara, hingga kini 32 warga Desa Arakan telah mengikuti program vasektomi yang didukung oleh BKKBN Sulawesi Utara. Tahun 2008, sebanyak 346 operasi vasektomi telah dilakukan dan sebanyak 106 operasi vasektomi dilakukan hingga Juli 2009.

Keluarga Berencana juga Urusan Laki-Laki Pengalaman Ismail Husen dan kaum Bapak dari Desa Arakan, menjadi inspirasi dalam sebuah diskusi yang mengangkat Praktik Cerdas Keterlibatan laki-laki dalam Keluarga Berencana yang diadakan pada 7 Februari 2012. Jika selama ini perhatian terhadap Keluarga Berencana masih identik dengan peran istri, maka diskusi ini berfokus pada peran suami dalam perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga dalam hal ini bukan hanya perencanaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, namun merencanakan jumlah anggota keluarga yang sesuai dengan kemampuan orangtua untuk menghidupi keluarga. Demikian pula dengan keterlibatan Laki-laki dalam program pemerintah bertajuk Keluarga Berencana dapat dilakukan dalam bentuk menjadi peserta aktif KB. Dalam diskusi, Ismail Husen menceritakan kisah munculnya kesadaran kaum Bapak di desanya untuk menjadi peserta aktif KB dan bahkan membentuk Kelompok KB Pria Tani Nelayan bernama Anuke Simemon yang berarti Milik Kita Semua.

Diskusi Praktik Cerdas yang dilaksanakan oleh Forum KTI Wilayah Sulut dengan dukungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), dan Swara Parangpuan Sulut diharapkan dapat mendorong lebih banyak kaum laki-laki untuk menjadi peserta aktif KB. Diskusi ini juga bertujuan mendorong beberapa Instansi terkait, seperti Pemerintah Daerah, Rumah Sakit , atau lembaga lainnya untuk mendorong mendukung program peningkatan peserta KB pria. Gerakan meningkatkan peserta KB Pria ini sendiri tidak hanya melibatkan BKKBN Sulawesi Utara. Pihak Rumah Sakit juga mendukung program ini dengan menanggung biaya tempat, dokter, dan perawat untuk operasi. ”Hanya biaya obat-obatan saja yang ditanggung oleh BKKBN,” jelas dokter Anton Rumambi, Wakil Kepala Rumah Sakit Wolter Monginsidi. Rumah Sakit ini juga membuka klinik SUSI yang adalah singkatan dari Suami Sayang Istri, khusus bagi kaum Bapak yang ingin menjadi peserta KB. Sebuah program konsultasi bertajuk Selaju (singkatan dari Selasa Jumat) dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat di Rumah Sakit Wolter Monginsidi ini.

S w a r a P a r a n g p u a n , organisasi non pemerintah yang menangani persoalan perempuan, tempat Ismail bekerja, banyak berkontribusi pada upaya-upaya penyadaran dan pengorganisasian. Berdirinya Kelompok KB Pria Tani Nelayan Anuke Simemon termasuk salah satu kerja besar Swara Parangpuan. Hingga Juli tahun 2009, jumlah kelompok mencapai 51 orang. Sebanyak 32 di antaranya telah menjalani operasi vasektomi d a n s e l e b i h n y a m e m i l i h menggunakan kondom. Dukungan penuh untuk gerakan KB Pria juga diberikan tokoh agama. Penerimaan tokoh agama terhadap metoda vasektomi sebagai cara untuk mencegah kehamilan b a g i s u a m i i s t r i , m e m b u a t masyarakat tak memiliki keraguan dari sisi ajaran agama. Sebagai insentif keberhasilan itu, BKKBN S u l a w e s i U t a r a m e m b e r i k a n pelayanan kesehatan dan dana perangsang ekonomi produktif u n t u k U s a h a P e n i n g k a t a n Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Arakan. Ekonomi keluarga warga

desa Arakan yang umumnya petani dan nelayan dengan pendapatan kecil juga semakin membaik. ”Sekarang, kami tidak perlu lagi keluarkan uang untuk suntik KB. Saya juga lebih bersemangat dan rajin juga membantu suami, sebab badan tidak lagi sakit-sakitan,” kata ibu Ati. Nah, tunggu apalagi, sudah waktunya para paitua mengikuti program KB Pria dan mulai memakai kontrasepsi, supaya maitua jadi lebih sehat dan nyaman bekerja.


FORUM KTI WILAYAH SULAWESI UTARA


Le m b a g a P e m b e r d a y a a n Perempuan (LPP Bone) merupakan lembaga nirlaba yang bergerak

d a l a m b i d a n g p e m b e r d a y a a n p e r e m p u a n d a n p e m b e r d a y a a n masyarakat marjinal dan masyarakat yang masih didiskriminakan. Lembaga Pemberdayaan Perempuan berdiri pada tahun 1999 in Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone adalah daerah transit, pengirim dan penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2006, LPP Bone melakukan penelitian tentang buruh migran di daerah ini dengan dua desa contoh, yaitu desa terdekat dari Kabupaten Bone dan desa terjauh dari K a b u p a t e n B o n e . K e g i a t a n i n i bekerjasama dengan Bank Dunia. Tahun 2009, LPP Bone bekerjasama dengan International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam program Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang ( Trafiking) di Kabupaten Bone. Berkat dukungan dana dari ICMC maka LPP bone melakukan pendampingan terhadap buruh migran dan calon buruh migran dengan kerjasama Disnakertrans. Pedampingan yang dilakukan yaitu pemulihan trauma terehadap korban trafiking. Sebuah survei dilakukan pada awal tahun 2011 terhadap mantan buruh migran dan calon buruh migran di Kabupaten Bone dengan 50 responden. Data yang diperoleh menunjukkan sebagian besar buruh migran yang diwawancarai merasa sistem remitansi yang berlaku masih kurang berhasil. Sistem remitansi yang dimaksud adalah menitip uang pada keluarga, mengirim melalui pos, atau lembaga keuangan. Berdasarkan temuan ini, LPP Bone menyadari adanya peluang untuk membentuk lembaga keuangan credit union (CU) di Kabupaten Bone untuk menjawab persoalan yang dihadapi masayarakat, terutama untuk komunitas buruh migran dan TKI. LPP Bone memilih untuk melaksanakan program Akses Remitansi di Wilayah Terpilih di Indonesia melalui pembentukan organisasi dan lembaga keuangan mikro, kerjasama dengan International Catholic Migration Commission (ICMC) Jakarta, dan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi Kabupaten Bone. LPP Bone selama ini berupaya melakukan penguatan dengan melakukan pendidikan kritis dan diskusi kampung dengan masyarakat buruh migran dan masyarakat umum lainya, baik secara langsung, maupun dengan dialog interaktif melalui radio. Melobi Pemerintah Daerah Dalam rangka kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan Akses Remitansi Di Wilayah, LPP Bone Kerja sama ICMC Jakarta, ada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk dilakukan, termasuk melobi dan mengadvoksi pemerintah daerah yang relevan. Kunjungan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone oleh rombongan dari ICMC Jakarta, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan LPP Bone, diwakili oleh Ibu Asia Andi Pananrangi, Dewan Pendiri LPP Bone dan anggota DPRD Kabupaten Bone, dilaksanakan tanggal 3 November 2011. Pertemuan diawali dengan perkenalan diantara semua peserta pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan rombongan melakukan audiensi, yaitu dengan memperkenalkan program. Beberapa kegiatan lain yang juga diadakan seperti melakukan talk show di radio membahas isu trafiking; perlunya lembaga credit union; dan Diskusi Kampung sebagai bentuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan dengan isu trafiking dan tata cara menjadi buruh migran secara legal.

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP Bone) is a i n d e p e n d e n t o rg a n i z a t i o n wo r k i n g t owa r d s empowerment of women and marginal groups still facing discrimination in the community. LPP Bone was established in 1999 in Bone District, Sulawesi Selatan. Bone is a transit area, sender and recipient of migrant workers (TKI). In 2006, LPP Bone conducted a study on migrant workers in two villages, the nearest village and the furthest. This activity was in collaboration with the World Bank. In 2009, LPP Bone worked with the International Catholic Migration Commission (ICMC) in the Prevention and Control of Trafficking in Persons Program in Bone District. Thanks to funding from ICMC, LPP Bone provides guidance to prospective migrant workers and current migrant workers with the cooperation of the Labor and Transmigration Agency. Trauma counseling is also provided to aid the recovery of victims of trafficking . A survey conducted in early 2011 of former migrant workers and prospective migrant workers in the District of Bone had 50 respondents. The data obtained showed the majority of migrant workers interviewed felt the current remittance systems are still less than effective. The current remittance system includes storing money with family, sending by mail, or using a financial institution. Based on these findings, LPP Bone became aware of the opportunity to establish a financial institution or Credit Union (CU) in Bone District to address problems faced by the community, especially for migrant workers and community workers. LPP Bone chose to implement the Remittances Access in Selected Areas Program in Indonesia through the establishment of organizations and microfinance institutions, in cooperation with the International Catholic Migration Commission (ICMC) Jakarta, and the Department of Labor and Department of Cooperatives of Bone. LPP Bone has been trying to strengthen critical

education and village discussion with migrant workers and other community members, either directly, or by interactive dialogue on the radio. Lobbying Regional Government In order to successfully implement the Remittance Access Program, LPP Bone, in cooperation with ICMC Jakarta, undertook some very necessary activities, including lobbying and advocacy to relevant local governments. A visit to the office of the Social Service Office of Bone by an entourage from ICMC Jakarta, Ministry of Social Affairs, Home Affairs Ministry, and LPP Bone, represented by Andi Pananrangi Asia, Founding Board member of LPP Bone and Bone District Representative, was held on 3 November 2011. The meeting began with introductions between all participants of the meeting then continued with the intent and purpose of the group coming to the meeting, namely to introduce the program. Several other activities were also explained, including radio talk shows to discuss the issue of trafficking; the need for credit union institutions; and village discussions as a form of socialization and community capacity building relating to the issue of trafficking and procedures to legally become migrant workers.

Founding the Pamasse Credit Union One of the targets of the program was the establishment of microfinance institutions, also known as the Pammase Credit Union which can be accessed easily by former migrant workers and their families. Pammase Credit Union's mission is to improve the welfare of migrant workers and their families and facilitate prospective migrant workers in obtaining a loan to take care of the costs of getting all the necessary documents to become a legal migrant workers, so they are no longer entangled in debt and with migrant worker brokers. Credit Union Pammase's inauguration ceremony was held on 6 November 2011. Bone Government officials attended the event to provide support and appreciation to LPP Bone and ICMC Jakarta which enabled the establishment of this credit union. All community members can access all products of the Credit Union. The presence of this institution is expected to improve the welfare of migrant workers, former migrant workers, and their families, and, hopefully, the subsequent impact will be a reduction in the number of Bone residents who immigrate illegally.

Village Discussions Discussions were held in some of the villages which are considered pockets of migrant workers in Bone. This activity aims to provide inputs and knowledge for the Bone community so they are not easily lured by false promises of unofficial labor brokers. O ne of the discussions was held in I tterung, Tellusiattingnge subdistrict, Bone, on January 12, 2012. The discussion was attended by 35 participants, comprising 20 women and 15 men. Discussion facilitator Andi Pananrangi Asia began by asking some key questions of participants: Is anyone used to hearing the word trafficking and where do they hear or see it? Do any of the participants know of neighbors or family who went to work outside the region or abroad, such as in Malaysia? Does anyone know a story about a migrant worker, whether they got into trouble, or were a success? In what way did they go? And who did they go with? Participants took turns answering questions. Inferred from their answers, most participants were not familiar with trafficking. They knew the costs of departure and documents of a worker are usually paid in advance by the hiring institution. After getting a job, their salary will be cut by a certain amount

Mendirikan Credit Union Pamassse Salah satu target program adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro yang juga dikenal dengan nama Credit Union Pammase yang bisa diakses dengan mudah oleh mantan buruh migran dan keluarganya. Misi Credit Union Pammase adalah meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya serta memfasilitasi calon buruh migran untuk memperoleh pinjaman untuk mengurus biaya pembuatan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi buruh migran yang legal, jadi tidak lagi terjerat dengan utang kepada calo buruh migran. Acara peresmian Credit Union PAMMASE dilaksanakan pada 6 November 2011. Beberapa pejabat Pemda Bone yang hadir dalam acara itu memberikan dukungan dan apresiasi ke LPP Bone dan ICMC Jakarta yang telah memungkinkan berdirinya credit union ini. Semua produk Credit Union PAMMASE dapat diakses oleh semua masyarakat yang menjadi anggota. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh migran, mantan buruh migran, dan keluarga buruh migran, dan selanjutnya dampaknya juga akan mengurangi masyarakat Bone yang berimigrasi secara illegal.

Melakukan Diskusi Kampung Dikusi Kampung dilakukan di beberapa desa yang merupakan kantong-kantong buruh migran di Kabupaten Bone. Kegiatan ini bertujuan memberi masukan pengetahuan bagi masyarakat Bone agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji palsu penyalur tenaga kerja tak resmi. Salah satu diskusi dilaksanakan di Desa Itterung, Kecamatan Tellusiattingnge, Kabupaten Bone, pada tanggal 12 Januari, 2012. Diskusi ini dihadiri 35 orang peserta yang terdiri 20 perempuan dan 15 laki-laki. Diskusi yang difasilitasi Asia Andi Pananrangi, diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kunci sederhana kepada peserta yaitu Apakah sudah ada yang biasa mendengar kata trafiking dan dari mana bisa mendengar atau melihat? Apakah ada diantara peserta yang tahu kalau ada tetangganya atau keluarganya yang berangkat menjadi tenaga kerja di luar daerah atau luar negeri, misalnya Malaysia? Apakah diantara peserta ada yang mengetahui

SOLUSI BONEDARI

Migran, Trafiking, dan Remitansi

21 22News Volume V - edisi 74 News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

Migration, Trafficking, and RemittancesSolution from Bone

DARI

Le m b a g a P e m b e r d a y a a n Perempuan (LPP Bone) merupakan lembaga nirlaba yang bergerak

d a l a m b i d a n g p e m b e r d a y a a n p e r e m p u a n d a n p e m b e r d a y a a n masyarakat marjinal dan masyarakat yang masih didiskriminakan. Lembaga Pemberdayaan Perempuan berdiri pada tahun 1999 in Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone adalah daerah transit, pengirim dan penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada tahun 2006, LPP Bone melakukan penelitian tentang buruh migran di daerah ini dengan dua desa contoh, yaitu desa terdekat dari Kabupaten Bone dan desa terjauh dari K a b u p a t e n B o n e . K e g i a t a n i n i bekerjasama dengan Bank Dunia. Tahun 2009, LPP Bone bekerjasama dengan International Catholic Migration Commission (ICMC) dalam program Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang ( Trafiking) di Kabupaten Bone. Berkat dukungan dana dari ICMC maka LPP bone melakukan pendampingan terhadap buruh migran dan calon buruh migran dengan kerjasama Disnakertrans. Pedampingan yang dilakukan yaitu pemulihan trauma terehadap korban trafiking. Sebuah survei dilakukan pada awal tahun 2011 terhadap mantan buruh migran dan calon buruh migran di Kabupaten Bone dengan 50 responden. Data yang diperoleh menunjukkan sebagian besar buruh migran yang diwawancarai merasa sistem remitansi yang berlaku masih kurang berhasil. Sistem remitansi yang dimaksud adalah menitip uang pada keluarga, mengirim melalui pos, atau lembaga keuangan. Berdasarkan temuan ini, LPP Bone menyadari adanya peluang untuk membentuk lembaga keuangan credit union (CU) di Kabupaten Bone untuk menjawab persoalan yang dihadapi masayarakat, terutama untuk komunitas buruh migran dan TKI. LPP Bone memilih untuk melaksanakan program Akses Remitansi di Wilayah Terpilih di Indonesia melalui pembentukan organisasi dan lembaga keuangan mikro, kerjasama dengan International Catholic Migration Commission (ICMC) Jakarta, dan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi Kabupaten Bone. LPP Bone selama ini berupaya melakukan penguatan dengan melakukan pendidikan kritis dan diskusi kampung dengan masyarakat buruh migran dan masyarakat umum lainya, baik secara langsung, maupun dengan dialog interaktif melalui radio. Melobi Pemerintah Daerah Dalam rangka kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan Akses Remitansi Di Wilayah, LPP Bone Kerja sama ICMC Jakarta, ada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk dilakukan, termasuk melobi dan mengadvoksi pemerintah daerah yang relevan. Kunjungan ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Bone oleh rombongan dari ICMC Jakarta, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan LPP Bone, diwakili oleh Ibu Asia Andi Pananrangi, Dewan Pendiri LPP Bone dan anggota DPRD Kabupaten Bone, dilaksanakan tanggal 3 November 2011. Pertemuan diawali dengan perkenalan diantara semua peserta pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian maksud dan tujuan kedatangan rombongan melakukan audiensi, yaitu dengan memperkenalkan program. Beberapa kegiatan lain yang juga diadakan seperti melakukan talk show di radio membahas isu trafiking; perlunya lembaga credit union; dan Diskusi Kampung sebagai bentuk sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan dengan isu trafiking dan tata cara menjadi buruh migran secara legal.

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP Bone) is a i n d e p e n d e n t o rg a n i z a t i o n wo r k i n g t owa r d s empowerment of women and marginal groups still facing discrimination in the community. LPP Bone was established in 1999 in Bone District, Sulawesi Selatan. Bone is a transit area, sender and recipient of migrant workers (TKI). In 2006, LPP Bone conducted a study on migrant workers in two villages, the nearest village and the furthest. This activity was in collaboration with the World Bank. In 2009, LPP Bone worked with the International Catholic Migration Commission (ICMC) in the Prevention and Control of Trafficking in Persons Program in Bone District. Thanks to funding from ICMC, LPP Bone provides guidance to prospective migrant workers and current migrant workers with the cooperation of the Labor and Transmigration Agency. Trauma counseling is also provided to aid the recovery of victims of trafficking . A survey conducted in early 2011 of former migrant workers and prospective migrant workers in the District of Bone had 50 respondents. The data obtained showed the majority of migrant workers interviewed felt the current remittance systems are still less than effective. The current remittance system includes storing money with family, sending by mail, or using a financial institution. Based on these findings, LPP Bone became aware of the opportunity to establish a financial institution or Credit Union (CU) in Bone District to address problems faced by the community, especially for migrant workers and community workers. LPP Bone chose to implement the Remittances Access in Selected Areas Program in Indonesia through the establishment of organizations and microfinance institutions, in cooperation with the International Catholic Migration Commission (ICMC) Jakarta, and the Department of Labor and Department of Cooperatives of Bone. LPP Bone has been trying to strengthen critical

education and village discussion with migrant workers and other community members, either directly, or by interactive dialogue on the radio. Lobbying Regional Government In order to successfully implement the Remittance Access Program, LPP Bone, in cooperation with ICMC Jakarta, undertook some very necessary activities, including lobbying and advocacy to relevant local governments. A visit to the office of the Social Service Office of Bone by an entourage from ICMC Jakarta, Ministry of Social Affairs, Home Affairs Ministry, and LPP Bone, represented by Andi Pananrangi Asia, Founding Board member of LPP Bone and Bone District Representative, was held on 3 November 2011. The meeting began with introductions between all participants of the meeting then continued with the intent and purpose of the group coming to the meeting, namely to introduce the program. Several other activities were also explained, including radio talk shows to discuss the issue of trafficking; the need for credit union institutions; and village discussions as a form of socialization and community capacity building relating to the issue of trafficking and procedures to legally become migrant workers.

Founding the Pamasse Credit Union One of the targets of the program was the establishment of microfinance institutions, also known as the Pammase Credit Union which can be accessed easily by former migrant workers and their families. Pammase Credit Union's mission is to improve the welfare of migrant workers and their families and facilitate prospective migrant workers in obtaining a loan to take care of the costs of getting all the necessary documents to become a legal migrant workers, so they are no longer entangled in debt and with migrant worker brokers. Credit Union Pammase's inauguration ceremony was held on 6 November 2011. Bone Government officials attended the event to provide support and appreciation to LPP Bone and ICMC Jakarta which enabled the establishment of this credit union. All community members can access all products of the Credit Union. The presence of this institution is expected to improve the welfare of migrant workers, former migrant workers, and their families, and, hopefully, the subsequent impact will be a reduction in the number of Bone residents who immigrate illegally.

Village Discussions Discussions were held in some of the villages which are considered pockets of migrant workers in Bone. This activity aims to provide inputs and knowledge for the Bone community so they are not easily lured by false promises of unofficial labor brokers. O ne of the discussions was held in I tterung, Tellusiattingnge subdistrict, Bone, on January 12, 2012. The discussion was attended by 35 participants, comprising 20 women and 15 men. Discussion facilitator Andi Pananrangi Asia began by asking some key questions of participants: Is anyone used to hearing the word trafficking and where do they hear or see it? Do any of the participants know of neighbors or family who went to work outside the region or abroad, such as in Malaysia? Does anyone know a story about a migrant worker, whether they got into trouble, or were a success? In what way did they go? And who did they go with? Participants took turns answering questions. Inferred from their answers, most participants were not familiar with trafficking. They knew the costs of departure and documents of a worker are usually paid in advance by the hiring institution. After getting a job, their salary will be cut by a certain amount

Mendirikan Credit Union Pamassse Salah satu target program adalah terbentuknya lembaga keuangan mikro yang juga dikenal dengan nama Credit Union Pammase yang bisa diakses dengan mudah oleh mantan buruh migran dan keluarganya. Misi Credit Union Pammase adalah meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan keluarganya serta memfasilitasi calon buruh migran untuk memperoleh pinjaman untuk mengurus biaya pembuatan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi buruh migran yang legal, jadi tidak lagi terjerat dengan utang kepada calo buruh migran. Acara peresmian Credit Union PAMMASE dilaksanakan pada 6 November 2011. Beberapa pejabat Pemda Bone yang hadir dalam acara itu memberikan dukungan dan apresiasi ke LPP Bone dan ICMC Jakarta yang telah memungkinkan berdirinya credit union ini. Semua produk Credit Union PAMMASE dapat diakses oleh semua masyarakat yang menjadi anggota. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh migran, mantan buruh migran, dan keluarga buruh migran, dan selanjutnya dampaknya juga akan mengurangi masyarakat Bone yang berimigrasi secara illegal.

Melakukan Diskusi Kampung Dikusi Kampung dilakukan di beberapa desa yang merupakan kantong-kantong buruh migran di Kabupaten Bone. Kegiatan ini bertujuan memberi masukan pengetahuan bagi masyarakat Bone agar tidak mudah tergiur oleh janji-janji palsu penyalur tenaga kerja tak resmi. Salah satu diskusi dilaksanakan di Desa Itterung, Kecamatan Tellusiattingnge, Kabupaten Bone, pada tanggal 12 Januari, 2012. Diskusi ini dihadiri 35 orang peserta yang terdiri 20 perempuan dan 15 laki-laki. Diskusi yang difasilitasi Asia Andi Pananrangi, diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kunci sederhana kepada peserta yaitu Apakah sudah ada yang biasa mendengar kata trafiking dan dari mana bisa mendengar atau melihat? Apakah ada diantara peserta yang tahu kalau ada tetangganya atau keluarganya yang berangkat menjadi tenaga kerja di luar daerah atau luar negeri, misalnya Malaysia? Apakah diantara peserta ada yang mengetahui

SOLUSI BONEDARI

Migran, Trafiking, dan Remitansi

21 22News Volume V - edisi 74 News Volume V - edisi 74 Februari - Maret 2012 Februari - Maret 2012

Migration, Trafficking, and RemittancesSolution from Bone

DARI

Apa itu Trafiking?Untuk menentukan apakah salah satu kasus masuk kasus trafiking harus dilihat dari tiga unsur. Unsur pertama adalah proses yang dapat dilihat mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman dan penerimaan. Kedua, cara – apakah ada ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan , penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang. Unsur ketiga adalah tujuan, apakah ada tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, misalnya dijadikan pelacur , kerja paksa, perbudakan. Jika korbannya adalah anak dibawah umur 18 tahun maka cukup melihat salah satu dari proses dan tujuan, cara terjadinya tindakan diabaikan saja atau tidak perlu dipertimbangkan.

�CONNECTING

GIRLS, INSPIRING FUTURES� OLEH JULIE VAN LAARHOVEN

Penulis adalah Post Award Events Coordinator pada Australian Development Scholarships - IndonesiaInformasi lebih lanjut mengenai Australian Development Scholarships dapat diperoleh di australiaawardsindo.or.id


Australian Awards alumni celebrated International Women's Day (IWD) 8 March 2012 with an interactive workshop geared toward alumni involved in gender mainstreaming and women's empowerment in Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. The event featured presentations by notable Australia Awards alumni women leaders, a panel discussion, a musical performance, as well as the announcement of the recent Australia Awards Alumni Research Poster Competition. The aim was to assist the participants (both men and women) to better relate to the current issues women leaders in Indonesia face today. Head of AusAID in Indonesia, Jacqui De Lacy, said in her opening comments that “AusAID is committed to increasing the opportunities and wellbeing of women in Indonesia. These IWD events are a celebration of Australia's aid program as a whole, an aid program that recognizes gender equality as an integral part of effective and sustainable development here in Indonesia." The alumni workshop, “Women in Leadership: building women's capacity as leaders” looked at strengthening women leaders and promoting women's rights by raising awareness on the importance of gender equality. An afternoon talk show, organized by AusAID Public Affairs, motivated Indonesia's next generation of women on the cusp of beginning their careers to dream big. Talk show panelists included news anchor and Australian Leadership Scholarship recipient Najwa Shihab, singer and writer Dee Lestari, the head of The Body Shop in Indonesia Suzy Hutomo and the wife of the Australian Ambassador to Indonesia Sara Moriarty. They shared about their careers, obstacles, successes, highs and lows. The AusAID IWD celebrations also included a photography exhibition of women impacted by Australian aid programs and a bazaar (market place) of which various Indonesian women's organizations participated in including Komnas Perempuan, UN Women, Kapal Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Koalisi Perempuan Indonesia and the Wahid Institute.

Siapa Pelakunya?Pelaku trafiking sering disebut calo dan germo. Tapi taukah Anda bahwa pelakunya juga bisa siapa saja di dekat Anda? Waspada! Dari berbagai kasus, pelaku trafiking bisa jadi orang-orang dekat kita misalnya keluarga, tetangga, dan teman.

Siapa yang Rentan menjadi Korban?Perempuan dan anak-anak, karena :· umumnya tingkat pendidikan rendah dan informasi minim

tentang bahaya trafiking. ,· nilai budaya masih memandang rendah perempuan, · lapangan pekerjaan terbatas dan banyaknya pengangguran

memaksa perempuan dan anak harus bekerja dengan resiko tinggi.· komitmen pemerintah masih rendah untuk menangani

perdagangan orang secara sungguh-sungguh,

lumni Australian Awards merayakan Hari APerempuan Internasional 8 Maret 2012 dengan mengadakan sebuah workshop

interaktif tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini mengangkat presentasi dari para pemimpin perempuan ternama yang juga merupakan alumni Australia Awards, sebuah diskusi panel, persembahan musik, dan pengumuman pemenang Kompetisi Poster Penelitian Alumni Australia Awards. Tujuannya adalah untuk membantu para partisipan (baik laki-laki maupun perempuan) untuk lebih memahami isu-isu terkini terkait kepemimpinan perempuan yang dihadapi Indonesia saat ini. Kepala AusAID di Indonesia, Jacqui De Lacy, mengatakan dalam sambutan pembukaannya b a h w a “ A u s A I D b e r k o m i t m e n u n t u k meningkatkan peluang dan kesejahteraan kaum perempuan di Indonesia. Hari Perempuan

cerita atau kabar tentang yang berangkat menjadi TKI, apakah bermasalah, ataukah sukses? Dengan cara apa mereka berangkat, dan berangkatnya bersama siapa? Secara bergiliran peserta menjawab pertanyaan tersebut. Tersirat dari jawaban mereka, sebagian besar peserta belum familiar dengan kata trafiking. Mereka mengetahui biasanya biaya keberangkatan dan dokumen seorang TKI dibayar terlebih dahulu oleh lembaga penyalur tenaga kerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, gaji mereka akan dipotong sebesar jumlah tertentu setiap bulan. Ada juga TKI yang sama sekali tidak menerima gaji karena harus membayarkan uang muka kepada oknum yang membayar seluruh biaya keberangkatannya. Fasilitator melanjutkan dengan materi tentang trafiking atau perdagangan orang. Perdagangan orang bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi di dalam negeri atau di daerah kita sendiri; hal ini mengakibatkan banyak orang mengalami situasi buruk terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Di masa depan, para peserta diharapkan dapat mensosialisasikan informasi yang didapatkan pada diskusi kampung supaya ditularkan pada tetangga dan keluarga dan kedepan masyarakat Bone yang mau berimigrasi dapat berangkat secara legal.

each month. There are also workers who do not receive a salary because they have to pay back the person who paid for the entire cost of departure. The facilitator continued with material on trafficking or trafficking in persons. Trafficking in persons not only happens abroad, but nationally and even regionally; this has resulted in many people finding themselves in a bad situation, especially women and children. Therefore, in 2007 the Government of Indonesia enacted Law 21 on the Eradication of Trafficking in Persons (PTPPO). In the future, participants will hopefully disseminate the information obtained in the discussions and transmit it to the neighboring villages so that those wanting to leave Bone will immigrate legally and safely.

Staff LPP BoneLPP Bone dapat dihubungi di [email protected]



Internasional ini adalah sebuah perayaan bagi program bantuan Australia secara keseluruhan, sebuah bantuan yang mana kesetaraan gender menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan efektif dan berkelanjutan di Indonesia.” Workshop alumni bertema 'Kepemimpinan Perempuan: membangun kapasitas perempuan sebagai pemimpin' berfokus pada penguatan para pemimpin perempuan dan meningkatkan hak-hak perempuan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Sebuah talk show di sore hari yang diselenggarakan oleh AusAID Public Affairs, memotivasi para perempuan generasi penerus Indonesia yang tengah merintis karir untuk memiliki mimpi yang besar. Para panelis talk show penerima Australian Leadership Scholarship yang juga seorang penyiar televisi Najwa Shihab, penyanyi dan penulis Dee Lestari, pimpinan The Body Shop di Indonesia Suzy Hutomo, dan istri Duta Besar Australia untuk Indonesia Sara Moriarty. Mereka berbagi kisah seputar karir, tantangan yang dihadapi, berbagai keberhasilan, suka, dan duka. Sebagai rangkaian dari perayaan Hari Perempuan Internasional AusAID juga dilaksanakan pameran fotografi yang menangkat berbagai program kaum perempuan yang didukung Australian Aid. Juga diadakan bazaar yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan Indonesia, termasuk Komnas Perempuan, UN Women, Kapal Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Koalisi Perempuan Indonesia dan Wahid Institute.

1. DR DEWI CANDRANINGRUM PANELIST AT ALUMNI WORKSHOP, LECTURER AT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, SURAKARTA. PANEL DISCUSSION TOPIC - “RESEARCH SHOWS THAT IT’S MEN TAKING THE ISSUE OF GENDER EQUALITY TO OTHER MEN THAT WILL CHANGE THE SITUATION FOR WOMEN”. 2. DR ROOSMALAWATI RUSMAN KEYNOTE SPEAKER. AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP ALUMNUS WHO GRADUATED FROM THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY IN 1992 WITH A PHD IN DEMOGRAPHYTOGETHER WITH HAIRIAH , MEMBER OF DPD (SENATE)OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. 3. OPENING SESSION INCLUDED A MUSICAL PLAY BY THE MUSICAL TROOPS SINGING ABOUT THEIR STRUGGLES AS WOMEN IN POSITIONS OF LEADERSHIP SO THE AUDIENCE COULD BETTER RELATE TO THE CURRENT ISSUES OF WOMEN LEADERS IN INDONESIA.


1 2 3

Apa itu Trafiking?Untuk menentukan apakah salah satu kasus masuk kasus trafiking harus dilihat dari tiga unsur. Unsur pertama adalah proses yang dapat dilihat mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman dan penerimaan. Kedua, cara – apakah ada ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan , penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeratan utang. Unsur ketiga adalah tujuan, apakah ada tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, misalnya dijadikan pelacur , kerja paksa, perbudakan. Jika korbannya adalah anak dibawah umur 18 tahun maka cukup melihat salah satu dari proses dan tujuan, cara terjadinya tindakan diabaikan saja atau tidak perlu dipertimbangkan.

�CONNECTING

GIRLS, INSPIRING FUTURES� OLEH JULIE VAN LAARHOVEN

Penulis adalah Post Award Events Coordinator pada Australian Development Scholarships - IndonesiaInformasi lebih lanjut mengenai Australian Development Scholarships dapat diperoleh di australiaawardsindo.or.id


Australian Awards alumni celebrated International Women's Day (IWD) 8 March 2012 with an interactive workshop geared toward alumni involved in gender mainstreaming and women's empowerment in Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. The event featured presentations by notable Australia Awards alumni women leaders, a panel discussion, a musical performance, as well as the announcement of the recent Australia Awards Alumni Research Poster Competition. The aim was to assist the participants (both men and women) to better relate to the current issues women leaders in Indonesia face today. Head of AusAID in Indonesia, Jacqui De Lacy, said in her opening comments that “AusAID is committed to increasing the opportunities and wellbeing of women in Indonesia. These IWD events are a celebration of Australia's aid program as a whole, an aid program that recognizes gender equality as an integral part of effective and sustainable development here in Indonesia." The alumni workshop, “Women in Leadership: building women's capacity as leaders” looked at strengthening women leaders and promoting women's rights by raising awareness on the importance of gender equality. An afternoon talk show, organized by AusAID Public Affairs, motivated Indonesia's next generation of women on the cusp of beginning their careers to dream big. Talk show panelists included news anchor and Australian Leadership Scholarship recipient Najwa Shihab, singer and writer Dee Lestari, the head of The Body Shop in Indonesia Suzy Hutomo and the wife of the Australian Ambassador to Indonesia Sara Moriarty. They shared about their careers, obstacles, successes, highs and lows. The AusAID IWD celebrations also included a photography exhibition of women impacted by Australian aid programs and a bazaar (market place) of which various Indonesian women's organizations participated in including Komnas Perempuan, UN Women, Kapal Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Koalisi Perempuan Indonesia and the Wahid Institute.

Siapa Pelakunya?Pelaku trafiking sering disebut calo dan germo. Tapi taukah Anda bahwa pelakunya juga bisa siapa saja di dekat Anda? Waspada! Dari berbagai kasus, pelaku trafiking bisa jadi orang-orang dekat kita misalnya keluarga, tetangga, dan teman.

Siapa yang Rentan menjadi Korban?Perempuan dan anak-anak, karena :· umumnya tingkat pendidikan rendah dan informasi minim

tentang bahaya trafiking. ,· nilai budaya masih memandang rendah perempuan, · lapangan pekerjaan terbatas dan banyaknya pengangguran

memaksa perempuan dan anak harus bekerja dengan resiko tinggi.· komitmen pemerintah masih rendah untuk menangani

perdagangan orang secara sungguh-sungguh,

lumni Australian Awards merayakan Hari APerempuan Internasional 8 Maret 2012 dengan mengadakan sebuah workshop

interaktif tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Acara ini mengangkat presentasi dari para pemimpin perempuan ternama yang juga merupakan alumni Australia Awards, sebuah diskusi panel, persembahan musik, dan pengumuman pemenang Kompetisi Poster Penelitian Alumni Australia Awards. Tujuannya adalah untuk membantu para partisipan (baik laki-laki maupun perempuan) untuk lebih memahami isu-isu terkini terkait kepemimpinan perempuan yang dihadapi Indonesia saat ini. Kepala AusAID di Indonesia, Jacqui De Lacy, mengatakan dalam sambutan pembukaannya b a h w a “ A u s A I D b e r k o m i t m e n u n t u k meningkatkan peluang dan kesejahteraan kaum perempuan di Indonesia. Hari Perempuan

cerita atau kabar tentang yang berangkat menjadi TKI, apakah bermasalah, ataukah sukses? Dengan cara apa mereka berangkat, dan berangkatnya bersama siapa? Secara bergiliran peserta menjawab pertanyaan tersebut. Tersirat dari jawaban mereka, sebagian besar peserta belum familiar dengan kata trafiking. Mereka mengetahui biasanya biaya keberangkatan dan dokumen seorang TKI dibayar terlebih dahulu oleh lembaga penyalur tenaga kerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, gaji mereka akan dipotong sebesar jumlah tertentu setiap bulan. Ada juga TKI yang sama sekali tidak menerima gaji karena harus membayarkan uang muka kepada oknum yang membayar seluruh biaya keberangkatannya. Fasilitator melanjutkan dengan materi tentang trafiking atau perdagangan orang. Perdagangan orang bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi di dalam negeri atau di daerah kita sendiri; hal ini mengakibatkan banyak orang mengalami situasi buruk terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Di masa depan, para peserta diharapkan dapat mensosialisasikan informasi yang didapatkan pada diskusi kampung supaya ditularkan pada tetangga dan keluarga dan kedepan masyarakat Bone yang mau berimigrasi dapat berangkat secara legal.

each month. There are also workers who do not receive a salary because they have to pay back the person who paid for the entire cost of departure. The facilitator continued with material on trafficking or trafficking in persons. Trafficking in persons not only happens abroad, but nationally and even regionally; this has resulted in many people finding themselves in a bad situation, especially women and children. Therefore, in 2007 the Government of Indonesia enacted Law 21 on the Eradication of Trafficking in Persons (PTPPO). In the future, participants will hopefully disseminate the information obtained in the discussions and transmit it to the neighboring villages so that those wanting to leave Bone will immigrate legally and safely.

Staff LPP BoneLPP Bone dapat dihubungi di [email protected]



Internasional ini adalah sebuah perayaan bagi program bantuan Australia secara keseluruhan, sebuah bantuan yang mana kesetaraan gender menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan efektif dan berkelanjutan di Indonesia.” Workshop alumni bertema 'Kepemimpinan Perempuan: membangun kapasitas perempuan sebagai pemimpin' berfokus pada penguatan para pemimpin perempuan dan meningkatkan hak-hak perempuan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Sebuah talk show di sore hari yang diselenggarakan oleh AusAID Public Affairs, memotivasi para perempuan generasi penerus Indonesia yang tengah merintis karir untuk memiliki mimpi yang besar. Para panelis talk show penerima Australian Leadership Scholarship yang juga seorang penyiar televisi Najwa Shihab, penyanyi dan penulis Dee Lestari, pimpinan The Body Shop di Indonesia Suzy Hutomo, dan istri Duta Besar Australia untuk Indonesia Sara Moriarty. Mereka berbagi kisah seputar karir, tantangan yang dihadapi, berbagai keberhasilan, suka, dan duka. Sebagai rangkaian dari perayaan Hari Perempuan Internasional AusAID juga dilaksanakan pameran fotografi yang menangkat berbagai program kaum perempuan yang didukung Australian Aid. Juga diadakan bazaar yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan Indonesia, termasuk Komnas Perempuan, UN Women, Kapal Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga, Koalisi Perempuan Indonesia dan Wahid Institute.

1. DR DEWI CANDRANINGRUM PANELIST AT ALUMNI WORKSHOP, LECTURER AT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH, SURAKARTA. PANEL DISCUSSION TOPIC - “RESEARCH SHOWS THAT IT’S MEN TAKING THE ISSUE OF GENDER EQUALITY TO OTHER MEN THAT WILL CHANGE THE SITUATION FOR WOMEN”. 2. DR ROOSMALAWATI RUSMAN KEYNOTE SPEAKER. AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOLARSHIP ALUMNUS WHO GRADUATED FROM THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY IN 1992 WITH A PHD IN DEMOGRAPHYTOGETHER WITH HAIRIAH , MEMBER OF DPD (SENATE)OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. 3. OPENING SESSION INCLUDED A MUSICAL PLAY BY THE MUSICAL TROOPS SINGING ABOUT THEIR STRUGGLES AS WOMEN IN POSITIONS OF LEADERSHIP SO THE AUDIENCE COULD BETTER RELATE TO THE CURRENT ISSUES OF WOMEN LEADERS IN INDONESIA.


1 2 3

2625

kuatnya kapasitas perguruan tinggi untuk melakukan dan menghasilkan (update) laporan serupa ini di masa yang akan datang.

Apa saja yang dimuat di AKP?

Laporan ini memuat keunggulan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, tantangan yang dihadapi masing-masing provinsi, serta gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan pembangunan itu misalnya adalah bagaimana mensinkronisasi dan mencapai tujuan dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam berbagai program di SKPD. RPJMD Sulawesi Tenggara misalnya mengatakan bahwa provinsi tersebut bergantung pada sektor pertanian, tapi data menunjukkan bahwa sektor pertanian justru lambat pertumbuhannya. Di Sulawesi Selatan interaksi ekonomi antar provinsi sudah semakin berkembang, sehingga muncul permintaan akan komoditas-komoditas baru yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan pertanian, industri, sektor riil, dan sebagainya. Tantangan lain misalnya: "Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 8% di tahun 2010, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Sektor Pertanian Sulawesi Selatan masih memegang peranan penting. Selain sebagai penyumbang terbesar PDRB (27%), sektor ini juga menyerap mayoritas tenaga kerja (49%) karena sebagian besar angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Terkait komposisi belanja, data menunjukkan bahwa belanja pemerintah di kedua provinsi masih harus berpihak kepada sektor strategis, karena belanja sektor pemerintahan umum masih lebih tinggi dari belanja sektor-sektor strategis." Yang dapat ditarik dari beberapa hal di atas, adalah: masih ada persoalan kemampuan 'menterjemahkan' cita-cita RPJMD ke dalam program SKPD. Penting sekali membuat perencanaan yang memperhitungkan perluasan kerjasama antar daerah misalnya dan sekaligus menjadikannya perekat dalam pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari kemungkinan bahwa publik tidak dengan mudah memahami angka-angka ini, peluncuran laporan ini merupakan pembelajaran publik dan lebih penting lagi, laporan ini merupakan warisan pengetahuan lokal. Untuk alasan itulah, kemungkinan dan harapan atas pelajaran apa yang dibawanya dan bahwa kita semua dapat belajar kehadiran Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur , patut dirayakan. Anda setuju bukan?

What is in the PEA?

These reports highlight the advantages of the two Sulawesi provinces, the challenges facing by each province, as well as an overview of their public finance management quality. The development challenge we're talking include how to synchronize and accomplish the Provincial Development Plan (RPJMD) goals and align priorities with the programs within other government agencies. The Southeast Sulawesi Province's RPJMD, for example, states that the Province depends on agriculture, however, the data indicate that growth in the agriculture sector is slow. South Sulawesi's economic interaction with other provinces is growing, which consequently increases the demand for new commodities, which was not previously included in the planning for the agricultural, industrial, or real sectors. Other challenges uncovered in the PEA reports included the fact that South Sulawesi economy grew as much as 8% in 2010, higher than national average growth. The agriculture sector is a leading sector and is the biggest contributor to GDRP (27%); it also the biggest sector for employment (49%) as most of the labor force depends on the agriculture sector. Related to spending mix composition, data show that these two governments still have to decide on a position regarding strategic sectors because the general administration sector's spending is higher than spending on strategic sectors. This shows that there are issues of 'translating' RPJMD ideals into programs within sectors. It is also important to consider the expanding networks between regions in terms of the planning undertaken by the provinces, and ensure that becomes the glue of economic growth. Apart from the possibility that the public might not easily understand these figures, the launch of these reports is a public source of information and more importantly, these reports are legacies of local knowledge. For this reason, there is hope and excitement about the lessons learnt they bring, and we can all celebrate the creation of the Public Service Performance and Development Challenges in Bumi Haluoleo (Southeast Sulawesi PEA) and the Improving the Quality of Public Service and Financial Management at the Gate of Eastern Indonesia (South Sulawesi PEA) reports.

PEACH UPDATE

MERAYAKAN PENGETAHUAN LOKAL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIKCelebrating Local Knowledge of Public Finance Management

Watch the costs and the profits will take care of themselves.Awasi biaya maka keuntungan akan mengurusi dirinya sendiri. (Andrew Carnegie)

Kenapa 'Merayakan Pengetahuan Lokal tentang Pengelolaan Keuangan Publik' di PEACH Updates kali ini?

Memulai tahun baru dengan hal yang baik seperti menanami ladang di awal musim tanam. Harapan dan semangat menyertainya. Begitu pula dengan tahun 2012 yang diawali Program PEACH dengan peluncuran Laporan Analisis Keuangan Publik (PEA) dua provinsi , Provinsi Sulawesi Tenggara (26 Januari 2012) dan Sulawesi Selatan (1 Februari 2012). Laporan PEA Provinsi Sulawesi Tenggara berjudul: Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo sedang PEA Sulawesi Selatan berjudul: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur. Ke dua laporan ini mengikuti Laporan PEA Provinsi Sulawesi Utara yang telah diselesaikan lebih dulu. Baik Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo , mau pun Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur , keduanya adalah potret belanja Provinsi masing-masing , dari dana pembangunan yang diambil dari APBD. Dari beberapa, salah satu tujuan laporan ini adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, juga menguatkan kapasitas lokal. Bagaimana sebuah laporan mengenai pengeluaran publik dapat mendorong transparansi, akutabilitas dan menguatkan kapasitas lokal? Dari mana hal tersebut dilihat? Di dalam ke dua laporan terdapat informasi/data mengenai data anggaran yang notabene sulit diperoleh, bahkan oleh perguruan tinggi. Melalui laporan ini, data keuangan publik bukan lagi sesuatu 'sakral.' Terkait akuntabilitas, laporan PEA ini secara langsung mengukur capaian ke dua provinsi. Selain mengukur capaian, juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan pilihan solusinya. Dari sisi kapabilitas, laporan ini dengan dukungan World Bank telah dihasilkan oleh perguruan tinggi lokal. Jadi hal penting lain yang datang bersama kehadiran laporan ini adalah makin

Why celebrate local knowledge of Public Financial Management in this PEACH Update? Read on and find out!

Starting a new year with good things is like planting seeds when spring begins. Hope and excitement come with it. The PEACH Program started 2012 with the launches of two provincial Public Expenditure Analysis (PEA) Reports: South Sulawesi 's PEA (January 26, 2012) and Southeast Sulawesi's PEA (February 1, 2012). Southeast Sulawesi Province's PEA is titled Public Service Performance and Development Challenges in Bumi Haluoleo and South Sulawesi PEA's is Improving the Quality of Public Service and Financial Management at the Gate of Eastern Indonesia. These two reports follow the North Sulawesi PEA Report completed in 2011. The PEA reports are portraits of each province's development expenditure. One of the purposes of these r e p o r t s i s t o e n c o u r a g e t r a n s p a r e n c y a n d accountability, as well as strengthen local capacity. How can a PEA enhance transparency, accountability and strengthen capacity? How does it show these factors? The two reports contain information/data regarding provincial budgets which is actually difficult to obtain, even by the universities. Through this report, public financial data no longer 'sacred'. In relation to accountability, these PEA reports directly measure the achievements of the provinces. In addition to measuring performance, they also identify the challenges, choices and solutions. In terms of capability, these reports have been generated by local


Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program AnalisaPembelanjaan Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH), silakan menghubungi Luna Vidya melalui email pada alamat : [email protected]



1. MADJID SALLATU, KETUA TIM PENELITI PEACH SULSEL, BASTIAN ZAINI, ECONOMIST DARI BANK DUNIA DAN M. FIRDA, KEPALA BIRO EKONOMI SETDA PROV. SULSEL PADA PELUNCURAN LAPORAN PEA SULSEL. 2. GREGORIUS D. PATTINASARANY SENIOR ECONOMIST BANK DUNIA MENYERAHKAN LAPORAN PEA SULTRA KEPADA PMC SULTRA. 3. PARA PENELITI PEACH SULSEL DAN PERWAKILAN BANK DUNIA MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI LAPORAN PEA SULSEL DIDEPAN PERS DI BACKYARD BaKTI

1 23


research institutions with the World Bank's support. The other important thing that comes with these reports is the capacity improvement of local universities to conduct research and generate similar reports (as updates) in the future.

2625

kuatnya kapasitas perguruan tinggi untuk melakukan dan menghasilkan (update) laporan serupa ini di masa yang akan datang.

Apa saja yang dimuat di AKP?

Laporan ini memuat keunggulan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, tantangan yang dihadapi masing-masing provinsi, serta gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tantangan pembangunan itu misalnya adalah bagaimana mensinkronisasi dan mencapai tujuan dan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam berbagai program di SKPD. RPJMD Sulawesi Tenggara misalnya mengatakan bahwa provinsi tersebut bergantung pada sektor pertanian, tapi data menunjukkan bahwa sektor pertanian justru lambat pertumbuhannya. Di Sulawesi Selatan interaksi ekonomi antar provinsi sudah semakin berkembang, sehingga muncul permintaan akan komoditas-komoditas baru yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan pertanian, industri, sektor riil, dan sebagainya. Tantangan lain misalnya: "Perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 8% di tahun 2010, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Sektor Pertanian Sulawesi Selatan masih memegang peranan penting. Selain sebagai penyumbang terbesar PDRB (27%), sektor ini juga menyerap mayoritas tenaga kerja (49%) karena sebagian besar angkatan kerja bergantung pada sektor pertanian. Terkait komposisi belanja, data menunjukkan bahwa belanja pemerintah di kedua provinsi masih harus berpihak kepada sektor strategis, karena belanja sektor pemerintahan umum masih lebih tinggi dari belanja sektor-sektor strategis." Yang dapat ditarik dari beberapa hal di atas, adalah: masih ada persoalan kemampuan 'menterjemahkan' cita-cita RPJMD ke dalam program SKPD. Penting sekali membuat perencanaan yang memperhitungkan perluasan kerjasama antar daerah misalnya dan sekaligus menjadikannya perekat dalam pertumbuhan ekonomi. Terlepas dari kemungkinan bahwa publik tidak dengan mudah memahami angka-angka ini, peluncuran laporan ini merupakan pembelajaran publik dan lebih penting lagi, laporan ini merupakan warisan pengetahuan lokal. Untuk alasan itulah, kemungkinan dan harapan atas pelajaran apa yang dibawanya dan bahwa kita semua dapat belajar kehadiran Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur , patut dirayakan. Anda setuju bukan?

What is in the PEA?

These reports highlight the advantages of the two Sulawesi provinces, the challenges facing by each province, as well as an overview of their public finance management quality. The development challenge we're talking include how to synchronize and accomplish the Provincial Development Plan (RPJMD) goals and align priorities with the programs within other government agencies. The Southeast Sulawesi Province's RPJMD, for example, states that the Province depends on agriculture, however, the data indicate that growth in the agriculture sector is slow. South Sulawesi's economic interaction with other provinces is growing, which consequently increases the demand for new commodities, which was not previously included in the planning for the agricultural, industrial, or real sectors. Other challenges uncovered in the PEA reports included the fact that South Sulawesi economy grew as much as 8% in 2010, higher than national average growth. The agriculture sector is a leading sector and is the biggest contributor to GDRP (27%); it also the biggest sector for employment (49%) as most of the labor force depends on the agriculture sector. Related to spending mix composition, data show that these two governments still have to decide on a position regarding strategic sectors because the general administration sector's spending is higher than spending on strategic sectors. This shows that there are issues of 'translating' RPJMD ideals into programs within sectors. It is also important to consider the expanding networks between regions in terms of the planning undertaken by the provinces, and ensure that becomes the glue of economic growth. Apart from the possibility that the public might not easily understand these figures, the launch of these reports is a public source of information and more importantly, these reports are legacies of local knowledge. For this reason, there is hope and excitement about the lessons learnt they bring, and we can all celebrate the creation of the Public Service Performance and Development Challenges in Bumi Haluoleo (Southeast Sulawesi PEA) and the Improving the Quality of Public Service and Financial Management at the Gate of Eastern Indonesia (South Sulawesi PEA) reports.

PEACH UPDATE

MERAYAKAN PENGETAHUAN LOKAL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIKCelebrating Local Knowledge of Public Finance Management

Watch the costs and the profits will take care of themselves.Awasi biaya maka keuntungan akan mengurusi dirinya sendiri. (Andrew Carnegie)

Kenapa 'Merayakan Pengetahuan Lokal tentang Pengelolaan Keuangan Publik' di PEACH Updates kali ini?

Memulai tahun baru dengan hal yang baik seperti menanami ladang di awal musim tanam. Harapan dan semangat menyertainya. Begitu pula dengan tahun 2012 yang diawali Program PEACH dengan peluncuran Laporan Analisis Keuangan Publik (PEA) dua provinsi , Provinsi Sulawesi Tenggara (26 Januari 2012) dan Sulawesi Selatan (1 Februari 2012). Laporan PEA Provinsi Sulawesi Tenggara berjudul: Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo sedang PEA Sulawesi Selatan berjudul: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur. Ke dua laporan ini mengikuti Laporan PEA Provinsi Sulawesi Utara yang telah diselesaikan lebih dulu. Baik Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunan di Bumi Haluoleo , mau pun Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur , keduanya adalah potret belanja Provinsi masing-masing , dari dana pembangunan yang diambil dari APBD. Dari beberapa, salah satu tujuan laporan ini adalah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, juga menguatkan kapasitas lokal. Bagaimana sebuah laporan mengenai pengeluaran publik dapat mendorong transparansi, akutabilitas dan menguatkan kapasitas lokal? Dari mana hal tersebut dilihat? Di dalam ke dua laporan terdapat informasi/data mengenai data anggaran yang notabene sulit diperoleh, bahkan oleh perguruan tinggi. Melalui laporan ini, data keuangan publik bukan lagi sesuatu 'sakral.' Terkait akuntabilitas, laporan PEA ini secara langsung mengukur capaian ke dua provinsi. Selain mengukur capaian, juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan pilihan solusinya. Dari sisi kapabilitas, laporan ini dengan dukungan World Bank telah dihasilkan oleh perguruan tinggi lokal. Jadi hal penting lain yang datang bersama kehadiran laporan ini adalah makin

Why celebrate local knowledge of Public Financial Management in this PEACH Update? Read on and find out!

Starting a new year with good things is like planting seeds when spring begins. Hope and excitement come with it. The PEACH Program started 2012 with the launches of two provincial Public Expenditure Analysis (PEA) Reports: South Sulawesi 's PEA (January 26, 2012) and Southeast Sulawesi's PEA (February 1, 2012). Southeast Sulawesi Province's PEA is titled Public Service Performance and Development Challenges in Bumi Haluoleo and South Sulawesi PEA's is Improving the Quality of Public Service and Financial Management at the Gate of Eastern Indonesia. These two reports follow the North Sulawesi PEA Report completed in 2011. The PEA reports are portraits of each province's development expenditure. One of the purposes of these r e p o r t s i s t o e n c o u r a g e t r a n s p a r e n c y a n d accountability, as well as strengthen local capacity. How can a PEA enhance transparency, accountability and strengthen capacity? How does it show these factors? The two reports contain information/data regarding provincial budgets which is actually difficult to obtain, even by the universities. Through this report, public financial data no longer 'sacred'. In relation to accountability, these PEA reports directly measure the achievements of the provinces. In addition to measuring performance, they also identify the challenges, choices and solutions. In terms of capability, these reports have been generated by local


Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program AnalisaPembelanjaan Publik dan Peningkatan Kapasitas (PEACH), silakan menghubungi Luna Vidya melalui email pada alamat : [email protected]



1. MADJID SALLATU, KETUA TIM PENELITI PEACH SULSEL, BASTIAN ZAINI, ECONOMIST DARI BANK DUNIA DAN M. FIRDA, KEPALA BIRO EKONOMI SETDA PROV. SULSEL PADA PELUNCURAN LAPORAN PEA SULSEL. 2. GREGORIUS D. PATTINASARANY SENIOR ECONOMIST BANK DUNIA MENYERAHKAN LAPORAN PEA SULTRA KEPADA PMC SULTRA. 3. PARA PENELITI PEACH SULSEL DAN PERWAKILAN BANK DUNIA MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI LAPORAN PEA SULSEL DIDEPAN PERS DI BACKYARD BaKTI

1 23


research institutions with the World Bank's support. The other important thing that comes with these reports is the capacity improvement of local universities to conduct research and generate similar reports (as updates) in the future.

17,690 Visits. 15,392 Absolute Unique Visitors.

Statistik Batukar.info Agustus 2011

27,615 Pageviews. 1.73 Average Pageviews.

Batukar.info sebagai bursa pengetahuan online pertama di KTI memiliki fitur grup atau jaringan dimana para pelaku pembangunan dapat bertukar ide serta pikiran dan dapat berdiskusi dengan anggota lainnya khususnya mengenai isu-isu pembangunan di KTI. Anda bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:

http://www.batukar.info/referensi/leaving-poverty-behind-policy-responses-help-indonesian-families-overcome-vulnerability-po

Leaving Poverty Behind, Policy responses to help Indonesian families overcome vulnerability to poverty

It is now time for Indonesia to take a wider view of what poverty reduction means. The fluidity of poverty underlines the importance of identifying the right blend of policies for Indonesia. “Promotion” policies are needed to help families that are chronically under the poverty line to build better lives for themselves and safeguard future generations from destitution. At the same time

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.

http://www.batukar.info/referensi/program-penanggulangan-kemiskinan-kabinet-indonesia-bersatu-ii

http://www.batukar.info/content/forum-kepala-bappeda-provinsi-se-kti-vii-%E2%80%9Coperasionalisasi-masterplan-percepatan-dan-perluas

Mempercepat pembangunan Gorontalo dalam perspektif MP3EI

Walaupun sempat menuai polemik, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digulirkan setahun silam tidak dipungkiri memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Setidaknya, melalui instrumen MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan memposisikan Negara ini sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500; dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 Triliun. Ini bisa dicapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi 8,0-9,0 % dan inflasi 3,0 % yang merupakan cerminan karakteristik negara maju. Kata “percepatan dan perluasan” berimplikasi bahwa dimasa yang datang Negara ini harus mampu memperluas basis pembangunan ekonominya hingga ke KTI. Pertanyaannya sekarang bagaimana Gorontalo mengambil manfaat dari “obsesi besar” ini?

Dan bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:

http://www.batukar.info/komunitas/jaringan

Pengelolaan Keuangan Publikhttp://www.batukar.info/komunitas/groups/pfm-pengelolaan-keuangan-publik

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia)

Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunandi Bumi Haluoleo

Laporan Analisis Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini didasarkan pada hasil survey peforma keuangan kabupaten/ kota di Sulawesi Tenggara tahun 2005 -2010. Performa keuangan yang merefleksikan kebijakan dan strategi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara , terutama yang terkait pelayanan publik.

http://www.batukar.info/referensi/kinerja-pelayanan-publik-dan-tantangan-pembangunandi-bumi-haluoleo

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/mempercepat-pembangunan-gorontalo-dalam-perspektif-mp3ei

http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti


Dinas Sulbar Masukkan Kurikulum Pendidikan Kakaol HIV/AIDS Telan 291 Korban Jiwa di MalukuPendidikan Diversifikasi Pangan Jadi Pelajaran Mulok di NTBKeuangan Daerah Wuih... Pendapatan Papua 2012 Rp 7 Triliun LebihPetani Minta, Bantuan Benih dan Pupuk Segera DisalurkanGubernur Minta PNPM Bersinergi Dengan Program Lain Di NTTHutan Mangrove Menyusut 50 PersenSedikitnya 140 Ribu Ha Lahan Irigasi di Sulsel Rusak

shoka adalah lembaga yang menampung dan mencari para Apembaharu sosial di bidangnya masing-masing, memperkenalkan dan mempromosikan mereka dalam satu

anugerah dengan harapan menggugah para pemangku kepentingan dan ada usaha replikasi untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan. Ashoka telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1981. Sebanyak 142 wirausahawan sosial Indonesia telah bergabung dengan 2.000 anggota Ashoka Fellow di seluruh dunia. Ashoka Fellow sendiri memberikan dukungan dalam bentuk dana dan bantuan profesional, serta akses jkepada seluruh jaringan di 60 negara. Para Fellow Ashoka terus bekerja dan terus menginspirasi banyak orang guna menyebarluaskan dan mengadopsi inovasi-inovasi yang sudah mereka buat agar setiap orang menjadi pembaharu di daerahnya masing-masing. Website ini menyediakan berbagai inovasi dari para Ashoka Fellow yang telah melakukan perubahan dan memberikan dampak pada dunia sosial. Anda juga dapat mengakses berbagai referensi perubahan dalam menghadapi isu kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, gender, dan fasilitas publik. Seluruh materi dipaparkan dengan menekankan pada solusi yang cerdas dan kreatif.

etiap daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan

Spembangunan yang berbeda, tetapi ada juga memiliki masalah yang hampir sama. Hal ini sangat dirasakan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Koordinasi sangat diperlukan untuk menambah referensi agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran.

Untuk mendukung hal tersebut, lahirlah website ini. Website ini kemudian menjadi wadah virtual bagi BAPPEDA di berbagai provinsi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Terpisah jarak dan lautan tidak menjadi halangan bagi BAPPEDA untuk saling berbagi, belajar, dan mendapatkan ide inovatif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Website ini menyediakan informasi, hasil dan rekomendasi dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh asosiasi BAPPEDA dan beberapa arahan nasional yang mendukung pembangunan.

http://www.bappedaprovinsi.net//http://www.changemakers.com/

Ashoka ChangemakersAsosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia

WEBSITE BULAN INI

UPDATES

84,52% Bounce Rate83,48% New Visits

“MP3EI (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tidak dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, ataupun proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang selama ini telah berjalan.

http://www.batukar.info/praktekcerdas/badan-usaha-milik-desa-untuk-pengelolaan-air-kami

Badan usaha milik desa untuk pengelolaan air kami

Air bers ih adalah sebuah kemerdek aan, kemerdekaan yang bermanifestasi sebagai kesehatan yang lebih baik, produktivitas yang meningkat, resolusi konflik, dan standar kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Kisah tentang air bersih di Lendang Nangka dimulai pada tahun 1976 saat UNICEF memperkenalkan pipanisasi, membawa air langsung dari sumbernya ke desa, yang berjarak sekitar 1.800 meter. Air ditampung dalam 8 tangki dan masyarakat datang untuk mengambil air dari tangki-tangki tersebut. Saat itu pungutan biaya yang dikenakan adalah Rp. 1.500 per keluarga namun tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan atau perbaikan sarana ini.

http://www.batukar.info/most_recent/l10newsarticle

Lebih lengkap baca di

2827

FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-KTI VII: “Operasionalisasi Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kawasan Timur Indonesia"

Vacancy: JiKTI Program Officer (http://www.batukar.info/news/vacancy-project-assistant-world-agroforestry-centre-southeast-asia-regional-office)

StuNed - Master Programme (http://www.batukar.info/news/new-zealand-scholarships-2012)Call for Fellows: August 2012 - June 2013 (http://www.batukar.info/news/chief-financial-officer)

Lebih lengkap baca di:(http://www.batukar.info/most_recent/l10job)


panduan untuk mengenali, mendokumentasikan dan menyebarkan praktik cerdas

BUKU BARU

DITERBITKAN OLEHYAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Untuk mendapatkan buku ini, hubungi kami di : [email protected]

17,690 Visits. 15,392 Absolute Unique Visitors.

Statistik Batukar.info Agustus 2011

27,615 Pageviews. 1.73 Average Pageviews.

Batukar.info sebagai bursa pengetahuan online pertama di KTI memiliki fitur grup atau jaringan dimana para pelaku pembangunan dapat bertukar ide serta pikiran dan dapat berdiskusi dengan anggota lainnya khususnya mengenai isu-isu pembangunan di KTI. Anda bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:

http://www.batukar.info/referensi/leaving-poverty-behind-policy-responses-help-indonesian-families-overcome-vulnerability-po

Leaving Poverty Behind, Policy responses to help Indonesian families overcome vulnerability to poverty

It is now time for Indonesia to take a wider view of what poverty reduction means. The fluidity of poverty underlines the importance of identifying the right blend of policies for Indonesia. “Promotion” policies are needed to help families that are chronically under the poverty line to build better lives for themselves and safeguard future generations from destitution. At the same time

Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Terutama, menyangkut akurasi data kemiskinan. Bisa jadi, publik bingung dengan banyaknya penafsiran mengenai kemiskinan.

http://www.batukar.info/referensi/program-penanggulangan-kemiskinan-kabinet-indonesia-bersatu-ii

http://www.batukar.info/content/forum-kepala-bappeda-provinsi-se-kti-vii-%E2%80%9Coperasionalisasi-masterplan-percepatan-dan-perluas

Mempercepat pembangunan Gorontalo dalam perspektif MP3EI

Walaupun sempat menuai polemik, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digulirkan setahun silam tidak dipungkiri memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Setidaknya, melalui instrumen MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan memposisikan Negara ini sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500; dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 Triliun. Ini bisa dicapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi 8,0-9,0 % dan inflasi 3,0 % yang merupakan cerminan karakteristik negara maju. Kata “percepatan dan perluasan” berimplikasi bahwa dimasa yang datang Negara ini harus mampu memperluas basis pembangunan ekonominya hingga ke KTI. Pertanyaannya sekarang bagaimana Gorontalo mengambil manfaat dari “obsesi besar” ini?

Dan bisa bergabung dengan salah satu jaringan di bawah ini:


Pengelolaan Keuangan Publikhttp://www.batukar.info/komunitas/groups/pfm-pengelolaan-keuangan-publik

JiKTI (Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia)

Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Pembangunandi Bumi Haluoleo

Laporan Analisis Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini didasarkan pada hasil survey peforma keuangan kabupaten/ kota di Sulawesi Tenggara tahun 2005 -2010. Performa keuangan yang merefleksikan kebijakan dan strategi pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara , terutama yang terkait pelayanan publik.

http://www.batukar.info/referensi/kinerja-pelayanan-publik-dan-tantangan-pembangunandi-bumi-haluoleo

http://www.batukar.info/komunitas/blogs/mempercepat-pembangunan-gorontalo-dalam-perspektif-mp3ei

http://www.batukar.info/komunitas/groups/jaringan-peneliti-kti-jikti


Dinas Sulbar Masukkan Kurikulum Pendidikan Kakaol HIV/AIDS Telan 291 Korban Jiwa di MalukuPendidikan Diversifikasi Pangan Jadi Pelajaran Mulok di NTBKeuangan Daerah Wuih... Pendapatan Papua 2012 Rp 7 Triliun LebihPetani Minta, Bantuan Benih dan Pupuk Segera DisalurkanGubernur Minta PNPM Bersinergi Dengan Program Lain Di NTTHutan Mangrove Menyusut 50 PersenSedikitnya 140 Ribu Ha Lahan Irigasi di Sulsel Rusak

shoka adalah lembaga yang menampung dan mencari para Apembaharu sosial di bidangnya masing-masing, memperkenalkan dan mempromosikan mereka dalam satu

anugerah dengan harapan menggugah para pemangku kepentingan dan ada usaha replikasi untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan. Ashoka telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1981. Sebanyak 142 wirausahawan sosial Indonesia telah bergabung dengan 2.000 anggota Ashoka Fellow di seluruh dunia. Ashoka Fellow sendiri memberikan dukungan dalam bentuk dana dan bantuan profesional, serta akses jkepada seluruh jaringan di 60 negara. Para Fellow Ashoka terus bekerja dan terus menginspirasi banyak orang guna menyebarluaskan dan mengadopsi inovasi-inovasi yang sudah mereka buat agar setiap orang menjadi pembaharu di daerahnya masing-masing. Website ini menyediakan berbagai inovasi dari para Ashoka Fellow yang telah melakukan perubahan dan memberikan dampak pada dunia sosial. Anda juga dapat mengakses berbagai referensi perubahan dalam menghadapi isu kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, gender, dan fasilitas publik. Seluruh materi dipaparkan dengan menekankan pada solusi yang cerdas dan kreatif.

etiap daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan

Spembangunan yang berbeda, tetapi ada juga memiliki masalah yang hampir sama. Hal ini sangat dirasakan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Koordinasi sangat diperlukan untuk menambah referensi agar menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran.

Untuk mendukung hal tersebut, lahirlah website ini. Website ini kemudian menjadi wadah virtual bagi BAPPEDA di berbagai provinsi untuk berkoordinasi dan berkolaborasi. Terpisah jarak dan lautan tidak menjadi halangan bagi BAPPEDA untuk saling berbagi, belajar, dan mendapatkan ide inovatif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Website ini menyediakan informasi, hasil dan rekomendasi dari beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh asosiasi BAPPEDA dan beberapa arahan nasional yang mendukung pembangunan.

http://www.bappedaprovinsi.net//http://www.changemakers.com/

Ashoka ChangemakersAsosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia

WEBSITE BULAN INI

UPDATES

84,52% Bounce Rate83,48% New Visits

“MP3EI (Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tidak dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, ataupun proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang selama ini telah berjalan.

http://www.batukar.info/praktekcerdas/badan-usaha-milik-desa-untuk-pengelolaan-air-kami

Badan usaha milik desa untuk pengelolaan air kami

Air bers ih adalah sebuah kemerdek aan, kemerdekaan yang bermanifestasi sebagai kesehatan yang lebih baik, produktivitas yang meningkat, resolusi konflik, dan standar kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Kisah tentang air bersih di Lendang Nangka dimulai pada tahun 1976 saat UNICEF memperkenalkan pipanisasi, membawa air langsung dari sumbernya ke desa, yang berjarak sekitar 1.800 meter. Air ditampung dalam 8 tangki dan masyarakat datang untuk mengambil air dari tangki-tangki tersebut. Saat itu pungutan biaya yang dikenakan adalah Rp. 1.500 per keluarga namun tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan atau perbaikan sarana ini.

http://www.batukar.info/most_recent/l10newsarticle

Lebih lengkap baca di

2827

FORUM KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-KTI VII: “Operasionalisasi Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kawasan Timur Indonesia"

Vacancy: JiKTI Program Officer (http://www.batukar.info/news/vacancy-project-assistant-world-agroforestry-centre-southeast-asia-regional-office)

StuNed - Master Programme (http://www.batukar.info/news/new-zealand-scholarships-2012)Call for Fellows: August 2012 - June 2013 (http://www.batukar.info/news/chief-financial-officer)

Lebih lengkap baca di:(http://www.batukar.info/most_recent/l10job)


panduan untuk mengenali, mendokumentasikan dan menyebarkan praktik cerdas

BUKU BARU

DITERBITKAN OLEHYAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Untuk mendapatkan buku ini, hubungi kami di : [email protected]

Yayasan BaKTI kembali melaksanakan sosialisasi Australian Development Scholarship (ADS) untuk tahun pendaftaran 2012 bagi Sahabat BaKTI dan masyarakat umum yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3 di Australia. Kegiatan yang bertempat di backyard BaKTI dihadiri sekitar 56 peserta. Peserta yang hadir berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, LSM, staf

pemda dan karyawan swasta. Eny Burhanuddin, salah satu alumni ADS sekaligus dosen Fakultas Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin menjadi narasumber dalam acara ini. Pada kegiatan ini juga ada sharing pengalaman dari alumni ADS yang baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di akhir tahun 2011.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi [email protected] atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

KEGIATAN DI BaKTI


PROFIL LSM

ada tahun 80-an sekelompok mahasiswa pertanian Universitas PCendana melihat begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU).

Sistem pertanian berpindah, terjadi sengketa pengeloaan lahan, akses pasar yang sulit, kurangnya diversifikasi tanaman sehingga masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang mengakibatkan terjadinya kurang pakan dan pada akhirnya menimbulkan marasmus, adalah beberapa permasalahan yang banyak ditemui masyarakat TTU saat itu. Padahal jika melihat potensi yang dimiliki, masyarakat petani di TTU bisa mendapatkan lebih dari yang mereka usahakan. Melihat berbagai masalah dan tantangan pembangunan desa tersebut maka pada tahun 1988 kelompok mahasiswa ini mendirikan Yayasan Geo Meno yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Mitra Tani Mandiri. Fokus program yang mereka kembangkan adalah pengembangan wanatani dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat namun tetap mengutamakan kelestarian lingkungan hidup. Secara hukum Yayasan Mitra Tani Mandiri terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 265, Tahun 1997 pada Kantor Notaris Silvester J. Mambaitfetto, SH di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 08/y/1997/PN.Kefa.

Isu Strategis

YMTM memfokuskan diri pada isu strategis antara lain:· Pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan

wanatani atau agrosilvopastoral· Pengembangan wanatani sebagai teknologi yang tepat dan

ramah untuk memperbaiki sistem pertanian· Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat· Peningkatkan posisi tawar petani dalam peningkatan ekonomi

masyarakat· Perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat· Penguatan organisasi petani yang handal dan mandiri.

Program YMTM difokuskan pada pengembangan wanatani atau pengelolaan usahatani agrosilvopastoral secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai berikut :1. Pengembangan Wanatani Pengembangan konservasi tanah dan air, tanaman

umur panjang, ternak dan pengembangan sayur-mayur.

2. Pengembangan Usaha Ekonomis Memfasilitasi organisasi petani dalam pengembangan

Usaha Bersama Simpan Pinjam, pengembangan usaha-usaha ekonomis produktif, pengelolaan pasca panen produk pertanian dan pemasaran komoditi secara kolektif.

3. Pengembangan Pelatihan dan Konsultasi. Memberikan kesempatan kepada berbagai mitra

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui berbagai paket latihan dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan kesehatan, pendekatan masyarakat, penguatan institusi petani, pemberdayaan aparatur desa, penyusunan peraturan desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, gender, manajemen program dan kerja sama multipihak. Materi pelatihan dikemas dalam paket modul pelatihan bagi peserta pemula, madya dan maju. Selain itu, YMTM juga memberikan layanan kunjungan dan magang serta konsultasi .

4. Pengembangan Institusi Petani dan Lembaga: Pengembangan Institusi Petani, Pengembangan

Kawasan Konservasi, Advokasi dan Jaringan kolaborasi Multipihak dan Pengembangan Institusi Lembaga.

Wilayah Kerja Pada awalnya kegiatan YMTM hanya berpusat di Kabupaten Timur Tengah Utara, namun kini YMTM juga mendampingi petani di beberapa desa di lima kabupaten lainnya di NTT yaitu di Kabupaten Ngada dan Nagekeo di Pulau Flores dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan kabupaten Timor Tengah Selatan di Pulau Timor. Saat ini petani di wilayah kerja YMTM, sudah bisa memanfaatkan lahan yang mereka miliki secara maksimal, petani sudah memiliki daya tawar sendiri dan mudah mengakses pasar. Penyakit marasmus pun secara perlahan bisa dikurangi, karena kecukupan dan variasi pangan bisa dipenuhi secara swadaya.

Untuk informasi dan memulai kerja sama silahkan menghubungi :

Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM)

peration Wallacea Trust (OPWAL) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI mengadakan acara Peluncuran Buku berjudul

O“Nasionalisme Lingkungan–Pesan Konservasi dari Lambusango” di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Buku yang ditulis oleh Dr. Edi Purwanto, berisi bunga rampai opini yang dimuat dalam Buletin Bulanan Lambusango Lestari edisi November 2005–Oktober

2006. Dalam paparannya penulis mengatakan isu lingkungan seringkali tidak mendapat tempat yang layak dibandingkan dengan isu lain di Indonesia khususnya dari para penguasa di tingkat nasional maupun lokal. Buku ini tidak hanya mengangkat semangat pelestarian lingkungan tapi juga mengangkat upaya pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan Lambusango untuk aktif menjadi penjaga hutan. Menurut penulis, masih banyak tantangan besar yang menjadi persoalan lingkungan, salah satunya adalah konsistensi kebijakan pemerintah untuk menjaga lingkungan melalui regulasi. Acara yang dikemas dalam format talk show ini, dihadiri tak kurang dari 30 orang yang berasal dari LSM, akademisi, dan media.

29

Menembus pasar dengan produk pertanian yang variatifYayasan Mitra Tani Mandiri

3 Februari 2012Sosialisasi

Australian Development Scholarship (ADS)

23 Februari 2012

Diskusi Kelompok Terarah : Pelayanan Kesehatan yang Berpihak

kepada Masyarakat

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Program KINERJA-USAID memfasilitasi sebuah Diskusi Kelompok Terarah dengan tema “Pelayanan Kesehatan yang Berpihak kepada Masyarakat”. Diskusi yang diadakan di ruang Allison Sudrajat – Kantor BaKTI ini bertujuan menjaring masukan dan informasi dari para pemerhati kesehatan agar pelayanan kesehatan ibu dan anak akan lebih

baik sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi politik di Sulawesi Selatan. Sebanyak 30 peserta berpartisipasi dalam diskusi ini. Mereka adalah pelaku dan pemerhati masalah kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi yang dihasilkan di antaranya adalah perlu meningkatkan kapasitas pemberi pelayanan kesehatan, termasuk meningkatkan manajemen Puskesmas; perlu adanya

payung hukum atau kebijakan khususnya terkait KIA; perlunya penguatan partisipasi masyarakat atau multistakeholder forum yang mampu memonitoring, mediasi dan advokasi serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pelayanan persalinan dan ASI yang melibatkan berbagai pihak termasuk media.

Jln Basuki Rachmat, Kefamenanu Kab. Timur Tengah Utara - NTTTlp. (0388) 31999Email : [email protected]

Contact Person : Ir. Vinsensius Nurak (Direktur)


27 Februari 2012

Peluncuran Buku “Nasionalisme Lingkungan–Pesan Konservasi dari Lambusango”

Februari - Maret 2012

Yayasan BaKTI kembali melaksanakan sosialisasi Australian Development Scholarship (ADS) untuk tahun pendaftaran 2012 bagi Sahabat BaKTI dan masyarakat umum yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2/S3 di Australia. Kegiatan yang bertempat di backyard BaKTI dihadiri sekitar 56 peserta. Peserta yang hadir berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, LSM, staf

pemda dan karyawan swasta. Eny Burhanuddin, salah satu alumni ADS sekaligus dosen Fakultas Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin menjadi narasumber dalam acara ini. Pada kegiatan ini juga ada sharing pengalaman dari alumni ADS yang baru saja menyelesaikan pendidikan S2 di akhir tahun 2011.

BaKTI menyediakan fasilitas Ruang Pertemuan bagi para pelaku pembangunan untuk melaksanakan seminar, lokakarya, rapat, dan diskusi. Reservasi ruangan dapat dilakukan melalui email dengan menghubungi [email protected] atau telepon 0411 3650320-22, atau berkunjung langsung ke Kantor BaKTI, Jl. Dr. Sutomo 26 Makassar.

KEGIATAN DI BaKTI


PROFIL LSM

ada tahun 80-an sekelompok mahasiswa pertanian Universitas PCendana melihat begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani di Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU).

Sistem pertanian berpindah, terjadi sengketa pengeloaan lahan, akses pasar yang sulit, kurangnya diversifikasi tanaman sehingga masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang mengakibatkan terjadinya kurang pakan dan pada akhirnya menimbulkan marasmus, adalah beberapa permasalahan yang banyak ditemui masyarakat TTU saat itu. Padahal jika melihat potensi yang dimiliki, masyarakat petani di TTU bisa mendapatkan lebih dari yang mereka usahakan. Melihat berbagai masalah dan tantangan pembangunan desa tersebut maka pada tahun 1988 kelompok mahasiswa ini mendirikan Yayasan Geo Meno yang kemudian berganti nama menjadi Yayasan Mitra Tani Mandiri. Fokus program yang mereka kembangkan adalah pengembangan wanatani dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat namun tetap mengutamakan kelestarian lingkungan hidup. Secara hukum Yayasan Mitra Tani Mandiri terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 265, Tahun 1997 pada Kantor Notaris Silvester J. Mambaitfetto, SH di Kupang, Nusa Tenggara Timur dan telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 08/y/1997/PN.Kefa.

Isu Strategis

YMTM memfokuskan diri pada isu strategis antara lain:· Pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan

wanatani atau agrosilvopastoral· Pengembangan wanatani sebagai teknologi yang tepat dan

ramah untuk memperbaiki sistem pertanian· Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat· Peningkatkan posisi tawar petani dalam peningkatan ekonomi

masyarakat· Perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat· Penguatan organisasi petani yang handal dan mandiri.

Program YMTM difokuskan pada pengembangan wanatani atau pengelolaan usahatani agrosilvopastoral secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai berikut :1. Pengembangan Wanatani Pengembangan konservasi tanah dan air, tanaman

umur panjang, ternak dan pengembangan sayur-mayur.

2. Pengembangan Usaha Ekonomis Memfasilitasi organisasi petani dalam pengembangan

Usaha Bersama Simpan Pinjam, pengembangan usaha-usaha ekonomis produktif, pengelolaan pasca panen produk pertanian dan pemasaran komoditi secara kolektif.

3. Pengembangan Pelatihan dan Konsultasi. Memberikan kesempatan kepada berbagai mitra

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui berbagai paket latihan dalam bidang pertanian, peternakan, kehutanan kesehatan, pendekatan masyarakat, penguatan institusi petani, pemberdayaan aparatur desa, penyusunan peraturan desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, gender, manajemen program dan kerja sama multipihak. Materi pelatihan dikemas dalam paket modul pelatihan bagi peserta pemula, madya dan maju. Selain itu, YMTM juga memberikan layanan kunjungan dan magang serta konsultasi .

4. Pengembangan Institusi Petani dan Lembaga: Pengembangan Institusi Petani, Pengembangan

Kawasan Konservasi, Advokasi dan Jaringan kolaborasi Multipihak dan Pengembangan Institusi Lembaga.

Wilayah Kerja Pada awalnya kegiatan YMTM hanya berpusat di Kabupaten Timur Tengah Utara, namun kini YMTM juga mendampingi petani di beberapa desa di lima kabupaten lainnya di NTT yaitu di Kabupaten Ngada dan Nagekeo di Pulau Flores dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan kabupaten Timor Tengah Selatan di Pulau Timor. Saat ini petani di wilayah kerja YMTM, sudah bisa memanfaatkan lahan yang mereka miliki secara maksimal, petani sudah memiliki daya tawar sendiri dan mudah mengakses pasar. Penyakit marasmus pun secara perlahan bisa dikurangi, karena kecukupan dan variasi pangan bisa dipenuhi secara swadaya.

Untuk informasi dan memulai kerja sama silahkan menghubungi :

Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM)

peration Wallacea Trust (OPWAL) bekerjasama dengan Yayasan BaKTI mengadakan acara Peluncuran Buku berjudul

O“Nasionalisme Lingkungan–Pesan Konservasi dari Lambusango” di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Buku yang ditulis oleh Dr. Edi Purwanto, berisi bunga rampai opini yang dimuat dalam Buletin Bulanan Lambusango Lestari edisi November 2005–Oktober

2006. Dalam paparannya penulis mengatakan isu lingkungan seringkali tidak mendapat tempat yang layak dibandingkan dengan isu lain di Indonesia khususnya dari para penguasa di tingkat nasional maupun lokal. Buku ini tidak hanya mengangkat semangat pelestarian lingkungan tapi juga mengangkat upaya pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan Lambusango untuk aktif menjadi penjaga hutan. Menurut penulis, masih banyak tantangan besar yang menjadi persoalan lingkungan, salah satunya adalah konsistensi kebijakan pemerintah untuk menjaga lingkungan melalui regulasi. Acara yang dikemas dalam format talk show ini, dihadiri tak kurang dari 30 orang yang berasal dari LSM, akademisi, dan media.

29

Menembus pasar dengan produk pertanian yang variatifYayasan Mitra Tani Mandiri

3 Februari 2012Sosialisasi

Australian Development Scholarship (ADS)

23 Februari 2012

Diskusi Kelompok Terarah : Pelayanan Kesehatan yang Berpihak

kepada Masyarakat

Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Program KINERJA-USAID memfasilitasi sebuah Diskusi Kelompok Terarah dengan tema “Pelayanan Kesehatan yang Berpihak kepada Masyarakat”. Diskusi yang diadakan di ruang Allison Sudrajat – Kantor BaKTI ini bertujuan menjaring masukan dan informasi dari para pemerhati kesehatan agar pelayanan kesehatan ibu dan anak akan lebih

baik sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi politik di Sulawesi Selatan. Sebanyak 30 peserta berpartisipasi dalam diskusi ini. Mereka adalah pelaku dan pemerhati masalah kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi yang dihasilkan di antaranya adalah perlu meningkatkan kapasitas pemberi pelayanan kesehatan, termasuk meningkatkan manajemen Puskesmas; perlu adanya

payung hukum atau kebijakan khususnya terkait KIA; perlunya penguatan partisipasi masyarakat atau multistakeholder forum yang mampu memonitoring, mediasi dan advokasi serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak pelayanan persalinan dan ASI yang melibatkan berbagai pihak termasuk media.

Jln Basuki Rachmat, Kefamenanu Kab. Timur Tengah Utara - NTTTlp. (0388) 31999Email : [email protected]

Contact Person : Ir. Vinsensius Nurak (Direktur)


27 Februari 2012

Peluncuran Buku “Nasionalisme Lingkungan–Pesan Konservasi dari Lambusango”

Februari - Maret 2012

The Papua Way, Dinamika Konflik Laten dan Refleksi 10 Tahun Otsus Papua

Nasionalisme Lingkungan, Pesan Konservasi dari Lambusango

Politik Tim Sukses Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan

Papua adalah sebuah pulau dengan limpahan harta tak ternilai untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Namun cerita yang terangkat dari sejarah peradabannya tidak secerah kekayaan sumberdaya alamnya. The Papua Way menggambarkan jalan sejarah Papua sarat dengan ironi dan pasang surut konflik, pilihan otonomi khusus sebagai jalan keluar untuk meminimalkan konflik dan mendorong kesejahteraan, dan implementasi Undang-Undang Otsus justru memunculkan bergesernya relasi konflik Papua dari indikator kesejahteraan berjalan di tempat. Buku ini juga menggambarkan gejala atau situasi Papua kini membuat Otsus sedang berada disimpang jalan dan penyelesaian masalah-masalah Papua tidak harus dengan kekerasan atau tindakan represif dan yang keenam adalah harus ada upaya bersama menerobos hambatan dan kebuntuan dalam implementasi Otsus Papua.

Upaya pelestarian alam dan lingkungan menghadapi tantangan yang semakin berat. Hal ini diperparah dengan kohesivitas bangsa yang nampak begitu longgar yang berdampak pada gesekan kepentingan yang mengakibatkan kerusakan alam dan bencana lingkungan. Hal ini menjadi dasar perlunya menyemaikan kembali jiwa dan semangat nasionalisme dimana nasionalisme yang paling relevan ditengah keterpurukan ini adalah nasionalisme lingkungan. Nasionalisme lingkungan adalah sebuah gerakan cinta tanah air yang termanifestasi kepada upaya pemeliharaan kelestarian alam Indonesia.

Tim sukses politisi adalah sebuah fenomena baru di dalam khasanah politik Indonesia modern. Pada pemilu-pemilu sebelumnya tim sukses tidak pernah ada. Tetapi sejak tahun 2004 mulai kelihatan gejala tim sukses tersebut terutama di dalam pemilihan presiden yang kemudian turun menuju pemilihan gubernur dan bupati. Buku “Politik Tim Sukses Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan” hadir mengurai sepak terjang perilaku politik tim sukses dalam pilgub kemarin. Buku ini lahir dari proses kajian dan penelitian penulis dalam memotret fenomena tim sukses.

Penulis Author

Rahmat Muhammad

Profil Perikanan Budidaya Sulawesi Selatan, Mengembangkan Komoditas Unggulan

Potensi perikanan laut dan perikanan umum Indonesia diperkirakan mencapai 65 juta ton/tahun yang nilainya dapat mencapai 82.064 juta dollar AS. Dengan potensi begitu besar sektor perikanan dapat dijadikan andalan pembangunan bangsa dan negara. Tingkat pemanfaatan 83 sebenarnya telah melampaui batas maksimal jumlah ikan yang ditangkap, oleh karena itu upaya peningkatan produksi perikanan tangkap mulai dibatasi oleh keterbatasan sumber daya yang dapat ditangkap. Jika potensi perikanan Sulawesi Selatan terutama budidaya dimanfaatkan secara optimal, maka kontribusi sector ini terhadap pembangunan Sulawesi Selatan akan sangat besar.

Penerbit Publisher Deskripsi fisik Physical Description

Pijar Press xxivv+140 hal, 14,5 x 21 cm

INFO BUKU

Penulis Author

Sulkaf S. Latif dan Andi Baso Tancung

ISBN

979-609-96686-2-8

Buku-buku tersebut diatas tersedia di Perpustakaan BaKTI.Perpustakaan BaKTI berada di Kantor BaKTI Jl. Dr. Sutomo No. 26 Makassar. Fasilitas ini terbuka untuk umum setiap hari kerja mulai dari jam 08:00 – 17:00.

BaKTI mengucapkan terimakasih kepada Bapak Anthonius Ayorbaba, SH. M.Si, Bapak Edi Purwanto, Bapak Andi Baso Tancung dan Penerbit buku Inninawa atas sumbangan buku untuk Perpustakaan BaKTI.

Penerbit Publisher Deskripsi fisik Physical Description

Inninawa vii+114 hal, 13,5 x 20 cmISBN

978-602-19636-0-9

Penulis Author

Edi Purwanto

Deskripsi fisik Physical Description

xx+216 Hal, 14.5 x 21 cmISBN

979-2548-13-X

Deskripsi fisik Physical Description

lxx+313 hal, 14,5 x 22,5 cm

Penulis Author

Anthonius Ayorbaba, SH. M.SiISBN

978-602-95435-4-4

BaKTI News Edisi 74

Documents