Top Banner
KEMENTERIAN KESEHATAN
22

Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

Oct 29, 2015

Download

Documents

Asnawi Dahlan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN

Page 2: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

KEBIJAKAN KEBIJAKAN 1. Peningkatan Kegiatan KIE Penyehatan

Lingkungan2. Peningkatan Kesling Dengan Menekankan

Pada : Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan

Iklim Perubahan Perilaku Higine Sanitasi

Melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Limbah Saryankes; 3. Peningkatan Kemampuan Pencegahan Dan

Penanggulangan Faktor Risiko 4. Memperkuat Surveilan Faktor Resiko

Lingkungan5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Kegiatan Penyehatan Lingkungan

2

TTUJUANUJUAN

Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Sehat, Baik Fisik, Kimia, Biologi, Maupun Sosial Yang Memungkinkan Setiap Orang Mencapai Derajat Kesehatan Yang Setinggi-tingginya (Uu No 36 Thn 2009)

SASARANSASARANMenurunnya Angka Kesakitan, Kematian Dan Kecacatan Akibat

Penyakit

KEBIJAKAN, TUJUAN, SASARAN

Page 3: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

1

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

1 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

1 % Penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas

SUBDIT PASD

2Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

2 % Kualitas air minum yg memenuhi syarat

SUBDIT PASD

3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

3 % Penduduk yg menggunakan jamban sehat

SUBDIT PASD

4 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

4 Jumlah desa yg melaksanakan STBM

SUBDIT PASD

5 % Tempat-tempat Umum (TTU) yg memenuhi syarat kesehatan

SUBDIT PP- TTU

6 % Rumah yg memenuhi syarat kesehatan

SUBDIT PP- TTU

7 % kab/kota yg menyelanggarakan kab/kota sehat

SUBDIT PKSD

8 % Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan

SUBDIT HSP

9 % Kab/kota yang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah medis di fasyankes

SUBDIT PLUR

10 % Daerah potensial yg melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim

SUBDIT PP- TTU

INDIKATOR MDGSINDIKATOR RPJMN 2010 -

2014INDIKATOR RENSTRA 2010-

2014INDIKATOR RENCANA AKSI

PROGRAM (RAP)INDIKATOR RENCANA AKSI

KEGIATAN (RAK), PER SUBDITSUBDIT

RENJA-KL

RKA-KL

DASAR MEMBANGUN KOMITMEN PUSAT DAN DAERAH MELAKSANAKAN DASAR MEMBANGUN KOMITMEN PUSAT DAN DAERAH MELAKSANAKAN PERENCANAN KEGIATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERENCANAN KEGIATAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Kesamaan Indikator Kesamaan Indikator TargetTarget

Page 4: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013
Page 5: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

NO. INDIKATORTAHUN 2012

KETERANGANTARGET REALISASI

1 % Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

63 41,66 Data BPS SusenasTW 1 2012

2 % Kualitas air minum yang memenuhi syarat

95 95,39 Meningkat

3 % Penduduk yang menggunakan jamban sehat

69 56,24 Data BPS SusenasTW 1 2012

4 % Jumlah desa yang melaksanakan STBM

11,000 11,165 Meningkat

Realisasi Pencapaian Target Indikator RPJMN Tahun 2012 Penyehatan Lingkungan

Page 6: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak, 2012

Page 7: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sanitasi Layak, 2012

Page 8: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

Jumlah Desa Melaksanakan STBM Perprovinsi Tahun 2012

Page 9: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

JANGKAUAN AKSES TERHADAP SUMBER AIR BERSIH

Upaya yang Telah Dilakukan:1.Penyediaan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah di 4.459 desa.2.Pelaksanaan STBM di 11.165 desa.3.Peningkatan kapasitas UPT Kemenkes dan UPTD dalam pelaksanaan Uji Kualitas Air Minum PDAM.

Kendala:1.10.5% sarana air bersih tidak sesuai standar.2.36.000 desa membutuhkan akses terhadap air minum berkualitas.3.Jumlah dan kompetensi teknis sanitarian puskesmas masih kurang.4.Kinerja PDAM kurang optimal.

Page 10: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN

Dasar Hukum :1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

71/MENKES/SK/II/2013 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Propinsi dan Kabupaten/Kota

2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 413/MENKES/SK/XI/2012 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pegguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan Ditingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.

Page 11: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

TARGET LOKASI DEKON/TP

Sisa lokasi diatas merupakan lokasi kegiatan ICWRMIP, Pontren serta DTPK

Tahun Dekon TP Keterangan

2012 29 Propinsi 31 Kabupaten PAM STBM berada di 28 Kabupaten di 10 Propinsi

2013 32 Propinsi 165 Kabupaten PAMSTBM berada di 159 Kabupaten di 31 Propinsi

Page 12: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

INDIKATOR NASIONAL INDIKATOR NASIONAL TAHUN 2013TAHUN 2013

No Indikator Tahun 2013

1 Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

63,5%

2 Prosestase kualitas air minum yang memenuhi syarat

100%

3 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

72%

4 Jumlah desa yang melaksanakn STBM 16.000 desa

Page 13: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

KEGIATAN TUGAS PEMBANTUANKEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN

• Kegiatan Fisik Pembangunan Kontruksi Sarana Air Minum untuk :– Rehabilitasi Sarana Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

(BJP)– TTG Air Minum– Fasilitasi Perbaikan sarana sanitasi, dan perubahan

perilaku di Pondok Pesantren

Page 14: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

MEKANISME PELAKSANAAN

• Pelaksana kegiatan dikabupaten adalah : Dinas Kesehatan Kabupaten, Sanitarian Puskesmas dan Fasilitator Kabupaten/Konsultan.

• Penggunaan mekanisme proses pemberdayaan masyarakat dengan metode MPA PHAST dan Pemicuan STBM.

• Terdapat kontribusi dari masyarakat sebesar 5% dengan rincian (4% in kind dan 1 % in cash)

• Pemanfaatan BOK untuk menunjang operasional kegiatan.

Page 15: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

PEMILIHAN DESA

• Proses pemilihan desa dengan kriteria :1. Angka penyakit yang berkaitan dengan air adalah tinggi2. Akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi rendah3. Lokasi desa sasaran berada pada 3 kecamatan yang berdekatan4. Tidak ada kegiatan sejenis pada saat yang bersamaan5. Kesediaan masyarakat untuk menyediakan kontribusi untuk operasional

dan pemeliharaan sarana6. Verifikasi ketersediaan potensi sumber air yang cukup untuk

meningkatkan akses dari jumlah penduduk yang menerima akses.7. Diprioritaskan desa yang memiliki akses rendah dan jumlah penduduk

yang lebih besar guna mengukur efektif dan efisiennya hasil intervensi.

Page 16: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

No Lokasi Rehab SABJP

TTG Air minum

Pontren DTPK Sanitasi Komunal

Sampah Pilah (3 R)

165 Kabupaten

159 Kab 60 Kab + 3 Kab ICWRMIP

23 Kab 3 Kab 3 Kab ICWRMIP

3 Kab ICWRMIP

1590 RKM

151 RKM 75 RKM 3 RKM

10 RKM 10 RKM

Target 2014 297 RKM

TARGET LOKASI DAN OUTPUT

Page 17: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

PERAN DAN TUGAS

Pusat :1. Melakukan sosialisasi kegiatan2. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lokasi sasaran 3. Menetapkan provinsi dan kabupaten yang akan menerima bantuan sarana

hygiene dan sanitasi berdasarkan usulan dan kriteria. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Provinsi :1. Melakukan sosialisasi kegiatan2. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lokasi sasaran 3. Menetapkan kabupaten yang akan menerima bantuan sarana hygiene dan sanitasi untuk diusulkan ke Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes4. Melaksanakan Capacity Building pada lokasi baru.5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.6. Mengkoordinasikan kegiatan STBM

Page 18: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

PERAN DAN TUGASKabupaten :1. Melakukan sosialisasi kegiatan2. Mengidentifikasi permasalahan kesehatan di lokasi sasaran 3. Menetapkan kawasan (desa/kecamatan) yang akan menerima bantuan sarana hygiene dan sanitasi untuk diusulkan ke Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kemenkes4. Melakukan bimbingan kepada kelompok masyarakat dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan sarana hygiene dan sanitasi.5. Mengevaluasi dan menilai kelayakan Rencana Rinci Kegiatan (RRK)6. Melakukan proses pengadaan sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 20127. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Page 19: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

PERAN DAN TUGASSanitarian :

1.Melakukan verifikasi dokumen dan membuat berita acara.2.Sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi.3.Melakukan survey inspeksi sanitasi sebagai data dasar rehab sarana air minum4.Penjamin ketersediaan data awal dan data akhir hasil intervensi desa berbasis peta sosial baik tingkat desa dan kecamatan sebagai acuan data nasional5.Melakukan pemicuan STBM dan monitoring paska pemicuan.

Page 20: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

1. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan antara pengembangan SPAM dan pembangunan prasarana penyediaan air baku.Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaan sumber air baku mendukung pengembangan SPAM

2. Peningkatan alokasi anggaran untuk penyediaanair minum berbasis masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan melalui kegiatan tugas perbantuan penyehatan lingkungan bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah;

3. Memperkuat komitmen dan peningkatan pembiayaan APBN dan APBD serta pelaksanaan program/kegiatan pengembangan SPAM Perpipaan dan BJP Terlindungi

4. Mendorong APBD provinsi dan kabupaten/kota agar dapat membiayai pembangunan prasarana penyediaan air minum dan pengawasan kualitas air minum di kabupaten/kota, dengan regulasi Keputusan Menteri.

5. Melaksanakan advokasi dan pendampingan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana pengolahan air limbah

6. Perubahan perilaku dengan penerapan STBM (Satu puskesmas terdapat minmal satu desa ODF)

7. Penyediaan Sanitarian di setiap Puskesmas serta revitalisasi peran (penugasan khusus kepada sanitarian, diklat secara berkala dan pengangkatan secara berkala).

Upaya Percepatan dan Pencapaian Target MDGs 7C Target 10C

Page 21: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

8. Melaksanakan kampanye publik, sosialisasi dan edukasi kepada institusi & masyarakat dalam program percepatan pembangunan sanitasi permukiman;

9. Pengembangan dan Pembangunan TTG air minum pada DTPK 10. Penyediaan Sanitarian di setiap Puskesmas serta revitalisasi peran

(penugasan khusus kepada sanitarian, diklat secara berkala dan pengangkatan secara berkala).

11. Optimalisasi dana CSR, APBN, APBD harus diprogramkan untuk kegiatan sanitasi (menu untuk air minum dan sanitasi melalui e-planning terbuka dan tetap tersedia)

12. Pemanfaatan dana BOK jelas untuk peruntukan GOALs 7 (Dinkes membuat keputusan penggunaan dana BOK untuk pencapaian indikator MDGs termasuk goals 7)

13. Penilaian Adipura dan KKS menambahkan indikator air minum dan sanitasi

Upaya Percepatan dan Pencapaian Target MDGs 7C Target 10C

Page 22: Bahan Presentasi_kebijakan_STBM Rev 20 April 2013

2222