Bahan Pembukaan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi

7/23/2019 Bahan Pembukaan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi

1/20

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Republik Indonesia

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Pekanbaru, 4 Desember 2015


2/20

2

Sumber: BPS

6.3 6.4

6.17

6.11

6.02

5.81

5.62

5.72

5.22

5.12

5.01 5.01

4.724.67

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Q12012

Q22012

Q32012

Q42012

Q12013

Q22013

Q32013

Q42013

Q12014

Q22014

Q32014

Q42014

Q12015

Q22015

Pertumbuhan Ekonomi (%)

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

116.00118.00

120.00

122.00

Indeks Harga Konsumen (IHK)

2014 - Juni 2015 (2012=100)

100

105

110

115

120

125

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen(IKK), 2014 - Juni 2015

20,14%

7%

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Ekonomi Indonesia Q-II/2015 tumbuh 4.67%, melambat dibanding capaian Q-II/2014 yang tumbuh 5.03% dan Q-I/2015 yang tumbuh 4.72%.

Konsumsi rumah tangga Q-I/2015 tumbuh 4,70% yoy, Q-II/2015 tumbuh 4,97% yoy, menurun dibandingkan denganrata-rata tingkat pertumbuhan 5,3% tahun 2014. Padahal porsi kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDBsebesar 55%, sehingga menjadi mesin penggerak perekonomian nasional.


3/20

3

MENURUNNYA PERANAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekspor menurun relatif tajam selama SI/2015 sebesar -11,86% (yoy) Surplus perdagangan pada SI/2015 sebesarUSD 4,35 Milyar atau meningkat 485,34% (yoy)

disebabkan oleh tingginya penurunan impor pada periode yang sama sebesar -17,81% (yoy).

Ekspor : tidak berperan banyak dalam surplus perdagangan, bahkan trend neraca perdagangan

non migas selama 2010-2014 adalah -21,17%. tidak berperan dalam meningkatkan volume perdagangan karena trend volume

perdagangan sebesar 3,53% lebih banyak dikontribusi oleh trend impor sebesar 6,14%. Share volume perdagangan Indonesia sejak dulu masih rata-rata 1% dari volume

perdagangan dunia.

Rasio Ekspor Non Migas Terhadap PDB Indonesia (%)

32.10 34.10 31.00 29.40 29.80 24.14 24.58 26.36 24.59 23.98 23,78

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian


4/20

4

PERTUMBUHAN KONSUMSI PEMERINTAH, RUMAH TANGGA,

DAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Q-I/2012

Q-II/2012

Q-III/2012

Q-IV/2012

Q-I/2013

Q-II/2013

Q-III/2013

Q-IV/2013

Q-I/2014

Q-II/2014

Q-III/2014

Q-IV/2014

Q-I/2015

Q-II/2015

Konsumsi Pemerintah 7.7% 16.8% -2.0% -0.1% 3.0% 3.2% 12.4% 7.9% 6.1% -1.5% 1.3% 2.8% 2.2% 2.3%PMTB 7.0% 10.1% 9.5% 9.8% 7.9% 5.5% 6.0% 2.1% 4.7% 3.7% 3.9% 4.3% 4.3% 3.6%

Konsumsi RT 12.0% 13.0% 12.1% 10.8% 11.8% 10.9% 12.9% 13.2% 11.9% 11.7% 8.9% 9.4% 7.9% 8.4%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

Selama S-I/2015 pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga dan PMTB mengalami penurunan.

Sumber Data: BPS diolah Kemenko Perekonomian

RATA-RATA SHARE

TERHADAP PDB

KonsumsiPemerintah

8.8%

KonsumsiRumah Tangga

55.5%

PMTB 32.1%

RATA-RATA

PERTUMBUHAN

PDB 5.5%


5/205

PELUANG INDONESIA DALAM PERKEMBANGANPEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi global masih melambat meskipunekonomi USA telah pulih, namun beberapa negara majutahun 2016 akan tumbuh mendekati rata-ratapertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Q-II/2015, pertumbuhan ekonomi Jepangmengalami peningkatan menjadi 0.7% dari sebelumnya -0.8% sedangkan untuk Tiongkok tetap 7% dan AmerikaTurun menjadi 2.7% dari sebelumnya 2.9%.

Unemployment rate Q-II/2015, Tiongkok dan Amerikamasing masing menurun menjadi 4.04% dan 5.3% danJepang tetap 3.5%.

Pemulihan ekonomi global kedepan menjadi peluangbagi ekspansi ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi negara berkembang

utama berada di bawah rata-rata angka

pertumbuhan 10 tahun terakhir

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi

nasional terkoreksi sebesar 4,7% tahun 2015,

turun dari proyeksi sebelumnya 5,2% karena

pertumbuhan output riil melambat menjadi

4,7% yoy pada Q-I/2015 dan 4,67% pada Q-

II/2015 (laju pertumbuhan paling lambat sejak

2009)

Diperkirakan pertumbuhan tahun 2015 dapat

mencapai 4,9% - 5%, dan apabila kebijakan

deregulasi cepat efektif maka pertubuhan mulai

tahun 2016 akan meningkat signifikan


6/206

I. Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif

1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (termasuk Pengendalian Inflasi)2. Percepatan Belanja

3. Penguatan Neraca Pembayaran

II. Menggerakkan Ekonomi Nasional (Sektor Rill)

1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi,Kepastian hukum, dan Insentif)

2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti4. Percepatan Pencairan Dana Desa5. Memperluas kesempatan berusaha

III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Jaminan Sosial

1. Stabilisasi Harga Pangan2. Penambahan Rastera 13 dan 14

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (jaminan peningkatan pengupahan,perumahan murah, kartu pintar, kartu sehat dsb)

IRESPON TERHADAP PERLAMBATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEPRESIASI RUPIAH


7/207

SASARAN KEBIJAKAN EKONOMI:

PENINGKATAN KETAHANAN DAN KEKUATAN EKONOMI NASIONAL

I

PeningkatanPertumbuhan

Ekonomi

PeningkatanDaya Beli

Masyarakat

PeningkatanDaya SaingIndustri dan

PerluasanBasis Produksi

Nasional

Peningkatan

Ekspor


8/20

8

1. Tujuan: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk mendorong daya saing industri, dengan

a. Pemulihan Efisiensi:

Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri,

Menghilangkan distorsi industri akibat beban regulasi dan birokrasi bagi industri, seperti:

mempermudah pengadaan bahan baku hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan

pertambangan; menghilangkan kewajiban pendaftaran produk jadi; uji teknik produkjadi;

mendorong perluasan kegiatan industri baru melalui pengembangan kawasan industri;

kemudahan investasi sektor industri; memperlancar pengadaan impor

komponen/kelengkapan untuk keperluan ekspor industri; menghilangkan duplikasipemeriksaan fisik untuk kelancaran ekspor dan distribusi produk industri, dsb;

b. Penyelesaian Kesenjangan Daya Saing: Mempercepat penyelesaian kesenjangan daya saing

industri dibandingkan dengan kondisi daya saing negara lain, seperti mempermudah birokrasi

pengadaan lahan, memperkuat sistem pembiayaan usaha, memperkuat fungsi ekonomi

koperasi, meningkatkan kegiatan wisata, membenahi sistem pengupahan, penurunan harga

gas, konversi BBM ke BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW, dsb;c. Mendorong Keunggulan: Menciptakan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan daya saing

industri, seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, pengembangan pusat

logistik berikat, inland FTA, dsb, sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik

dan berekspansi ke pasar ekspor.

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I9 SEPTEMBER 2015:

Mendorong DayaSaingIndustriNasional(Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

I.1


9/20

9

2. Bentuk Kebijakan Deregulasi:

a. Mengurangi Peraturan (Deregulasi):

Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.

Melakukan keselarasan antar peraturan. Melakukan konsistensi peraturan.

b. Mempermudah Pelayanan Birokrasi (Debirokratisasi):

Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratanperizinan, dan sebagainya.

Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan sertapenyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.

Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya). Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan. Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

c. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha:

Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel). Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli. Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

3. Cakupan Kegiatan Industri yang Direlaksasi:a. Kemudahan Investasi;

b. Efisiensi Industri;

c. Kelancaran Perdagangan dan Logistik;

d. Kepastian Pengadaan Bahan Baku Sumber Dalam Negeri, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan

perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I9 SEPTEMBER 2015: MENGGERAKKAN EKONOMI NASIONAL

Mendorong DayaSaingIndustriNasional(Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)


10/20

10

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP II -29 SEPTEMBER 2015

1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam

Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu

tiga jam Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi diKawasan Industri.

2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat

Tax Allowance

Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah

25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi. Tax Holiday

Pemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimun 45 hari setelahsemua persyaratan dipenuhi.

3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi

Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalahgalangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya

Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor danpenyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkaitangkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.


11/20

11

4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat

Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak

terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun.

Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar

negeri, cukup mengambil dari gudang berikat.

5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan

devisa hasil ekspor (DHE) ke BI.

DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen.

Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0

persen.

6. Perampingan Izin Sektor Kehutanan

Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izinmenjadi 6 izin

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP II -29 SEPTEMBER 2015


12/20

12

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III7 OKTOBER 2015

I. Paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha dan penitipan valuta asing dan pengelolaan

(trust) bank.

2. Rancangan skema asuransi pertanian.

3. Revitalisasi Modal ventura.

4. Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientqsi ekspor dan ekonomi kreatif serta

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

6. Penegasan implementasi one project concept dalam penetapan kualitas kredit.

II. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas

1 Harga BBM

Harga Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.

Harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp 200 per liter, sehingga harga eceran BBM

jenis solar bersubsidi akan menjadi Rp 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar

juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi. Keputusan ini berlaku 3 hari sejak

pengumuman ini.

Harga BBM jenis premium tetap, yakni Rp 7.400 per liter di Jawa, Madura, dan Bali

(Jamali) dan Rp 7.300 (di luar Jamali).


13/20

13

III. PENURUNAN HARGA BBM, LISTRIK DAN GAS

2 Harga Gas

Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan

daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit). Untuk

industri lainnya (seperti petrokimia, keramik, dsb) akan diturunkan sesuai dengan

kemampuan industri masing-masing.

Penurunan harga gas untuk industri tersebut akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2016.

3 Harga Listrik

Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 akan mengalami penurunan tarif mengikuti

turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).

Diskon tarif hingga 30% untuk pemakaian listrik mulai tengah malam pukul 23:00 hingga

pagi hari pukul 08:00, pada saat beban sistem ketenagalistrikan rendah.

Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama

setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk

industri padat karya



14/20

14

IV. PERLUASAN WIRAUSAHAWAN PENERIMA KUR

Para keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dapat menerima KUR untuk

sektor usaha produktif.

V. PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL

1. Revisi Permen ATR/BPNNomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal, antara lain:

Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (semula 7 hari menjadi 3

jam); Seluruh permohonan didaftarkan sebagai bentuk kepastian bagi pemohon terhadap

ketersediaan dan rencana penggunaan lahan. Surat akan dikeluarkan dalam waktu 3

jam

Percepatan Jangka Waktu pengurusan permohonan/perpanjangan/pembaharuan HGU

.



15/20

15

I. PENGUPAHAN YANG ADIL, SEDERHANA DAN TERPROYEKSI.

1. Formula penghitungan upah minimum Upah buruh akan naik setiap tahun, berdasarkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sehingga upah tahun depan adalah upah minimum sekarang ditambah persentasekenaikan inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi

Formula berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di 8 provinsi yaitu NTB, NTT, PapuaBarat, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.Karena ke-8 provinsi tersebut belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak(KHL) dan akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun.

2. Terbitnya PP Pengupahan akan diikuti dengan 7 (tujuh) Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan tentang: Formula UM; Penetapan UMP/UMK; Penetapan UMS; StrukturSkala Upah; THR; Uang Service; KHL

II. KUR YANG LEBIH MURAH DAN LUAS.

Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yaitu:

1. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum:

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif; Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja pada sektor formal di luar negeri; Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap; Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri; Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami PHK

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV15OKTOBER 2015


16/20

16

2. Usaha produktif meliputi sektor:

a. Pertanian (padi, palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitandan budidaya sapi, jasa kehutanan)

b. Perikanan (budidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksiperikanan)

c. Industri Pengolahan (seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri tempedan tahu, industri pakaian jadi, industr anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang mediarekaman, film, dan video)

d. Perdagangan (seluruh usaha di sektor perdagangan, tidak termasuk perdagangan barang

impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras,perdagangan eceran makanan dan minuman)

e. Jasa-Jasa (Seluruh sektor usaha yang masuk dalam penyediaan akomodasi danpenyediaan makanan; transportasi pergudangan - dan komunikasi; Real estate - usahapersewaan - jasa perusahaan; pendidikan)

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV15OKTOBER 2015


17/20

17

1. Kebijakan Revaluasi Aset

Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi dari 10 persen menjadi 3 persen biladiajukan revaluasinya hingga 31 Desember 2015.

Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 4 persen bila diajukan revaluasinyapada periode 1 Januari 2016-30 Juni 2016.

Besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi menjadi 6 persen bila pengajuanrevaluasinya 1 Juli 2016-31 Desember 2016.

2. Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti dan

Infrastruktur.

Menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrakinvestasi kolektif dari dana investasi real estate (DIRE) atau Real Estate Investment Trust(REIT)

REIT ini adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akanberbentuk kontrak investasi kolektif.

3. Deregulasi di bidang perbankan syariah.

Menyederhanakan peraturan dan perizinan bagi produk-produk perbankan syariah,dimana perizinan tidak perlu lagi mengirim surat, tapi diberlakukan melalui kodefikasiproduk-produk syariah.

KEBIJAKANEKONOMITAHAP V22OKTOBER 2015


18/20

18

1. Upaya Menggerakkan Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan KawasanEkonomi Khusus (KEK)

Pengembangan pada 8 (delapan) KEK, antara lain: Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera

Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara),Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan). Pemberian fasilitas dan kemudahan yang diatur dalam PP tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK,

antara lain di bidang PPh (tax holiday), PPN dan PPnBM, Kepabeanan, Pemilikan Properti bagi OrangAsing, Kegiatan Utama Pariwisata, Ketenagakerjaan, Keimigrasian, Pertanahan, dan Perizinan.

2. Penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan

a. Pengaturan tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA): Izin Pengusahaan Sumber Daya Airdiberikan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, Badan Usaha Swasta,

Koperasi, Perseorangan, dan Kerjasama Badan Usaha. Izin ini tidak dapat disewakan ataudipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Izin ini juga harusmemperhatikanfungsi sosial dan lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarianlingkungan.

Izin pengusahaan SDA kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang tertuang dalam putusan MK dan sepanjang masih terdapat ketersediaan air.

b. Pengaturan tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):

penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), Kelompokmasyarakat,dan Badan Usaha Swasta Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Dengan tetap menghormati putusan MK, peran swasta didalam penyelenggaraan SPAM diaturmenggunakan norma: (1) Investasi Pengembangan SPAM oleh badan usaha swasta mencakupkegiatan di Unit Air Baku, Unit Produksi,dan Unit Distribusi dan (2) Pengelolaan SPAM oleh badanusaha swasta mencakup kegiatan Unit Air Baku dan Unit Produksi

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP VI4NOVEMBER2015


19/20

19

3. Proses cepat (paperless)perizinan impor bahan baku obat di BPOM

Transformasi debirokratisasi pelayanan dan pengwasan impor serta peredaran obat danmakanan yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW), antara lain:

Penghilangan izin impor yang bersifat transaksional dan menggantinya dengan yangsifatnya periodik untuk mengurangi jumlah perizinan.

Penerapan manajemen resiko berbasis data kepatuhan INSW untuk mengurangi jumlahinspeksi dokumen dan perizinan.

Penerapan sistem pembayaran secara elektronik (e-payment) PNBP untuk percepatanlayanan perizinan.

KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP VI4NOVEMBER2015


20/20

Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianRepublik Indonesia

www.ekon.go.id2015

Bahan Pembukaan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi

Documents