Bahan Paparan Sosialisasi Jkn Dr Tri Cahyo N

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Oleh:dr. H. Tri Cahyo NugrohoKasie. Jaminan Kesehatan Masyarakat

JAMINANKESEHATANNASIONAL 2

UUD 45 Pasal 28 H :Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

UUD 1945 PASAL 28H


Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

UUD 1945 Pasal 34 :


• Tentang SJSNUU No 40 / 2004

• Tentang KesehatanUU No 36 / 2009

• Tentang BPJSUU No 24 / 2011

• Tentang PBIPP No 101 / 2012

• Tentang Jaminan KesehatanPerpres No 12 / 2013

Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS

Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan

JAMINANKESEHATANNASIONAL



Portabilitas

Kehati-hatian

7

PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT UU SJSN

Akuntabilitas

Nirlaba

Keterbukaan

Pengelolaan dana untuk

kepentingan peserta

Dana amanat

Kegotong royongan

PesertaWajib

ASURANSI SOSIAL

MANFAAT YANG BERTAMBAH

8

1. Jumlah Peserta yang ditanggung BERTAMBAH2. Kelas Perawatan NAIK3. Sistem Pembayarannya PAKET4. Siapupun boleh menjadi peserta JKN-BPJS







PAKET MANFAAT

JAMINAN KESEHATAN NASIONALM

ANFA

AT N

ON

MED

IS

AKO

MO

DASI RUANG PERAWATAN

KELAS III

RUANG PERAWATAN KELAS II

RUANG PERAWATAN

KELAS I

PBI Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan

pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III

PNS & Pensiun PNS Gol I , II beserta anggota keluarga Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & I Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan

PNS Gol I & II

Pejabat Negara & anggota keluarga PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III &

IV Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP

*) Perpres No. 12 Pasal 21









Iuran Jaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes (Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan)

Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah.

Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan

PEMBIAYAAN


Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)KEMENKES

23

PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KETPBI NILAI NOMINAL

(per jiwa)Rp. 19.225,- Ranap kelas 3

Pasal 16A, 23

PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN

5% (per keluarga )

2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja

Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23

PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL

4,5 % (per keluarga) dan

5% (per keluarga)

s/d 30 Juni 2015:0,5% dari pekerja

4% dari pemberi kerja

mulai 1 Juli 2015:1% dari pekerja

4% dari pemberi kerja

Ranap kelas 1, kelas 2Pasal 16C, 23

PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA

NILAI NOMINAL (per jiwa)

1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,-

3. Rp 59,500,-

1. Ranap kelas 32. Ranap kelas 23. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23



KEMENKES

JAMKESDA DALAM ERA JKN

JAMKESDA DALAM ERA JKNKEMENKES

KEBIJAKAN1. JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN &

PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA, BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT INI DIBIAYAI DAERAH

2. SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS

3. INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI 2019

4. DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH

JAMKESDA

BPJS

INTEGRASI

2019

27KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN

2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan

3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp 19.225,- / jiwa/bulan

4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu

yang dibiayai Pemda• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan

menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran

JAMKESDA DALAM ERA JKNKEMENKES

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 28

KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN

1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”.

2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

29

KEMENKES

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 29

PENGANGGARAN JAMKESDAKEMENKES

30

10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

V. HAL KHUSUS LAINNYA

37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

PENGANGGARAN JAMKESDA

PERMENDAGRI No. 27 TH 2013

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS


Bahan Paparan Sosialisasi Jkn Dr Tri Cahyo N

Documents