Bahan Paparan Pedoman RP3KP

( RP3KP )

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

DRAFT PERMENPERATENTANG

PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jakarta, 17 November 2011

DASAR HUKUM Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (R P 4 D)

1. Skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

2. Jabaran pengisian rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW.

PENGERTIAN RP4D :

1.RP4D Provinsi;2.RP4D Kota;3.RP4D Kabupaten

LINGKUP WILAYAH RP4D

1. PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lamp. D bahwa Pemprov dan PemKab/Kota bertugas menyusun RP4D Provinsi, Kabupaten, Kota)

2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 97 Ayat (1) Huruf f tentang Rencana Sektor.

LANDASAN HUKUM YANG ADA

UU No 1 Th 2011 tentang PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Pasal 14 Tugas pemerintah provinsi, huruf e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) lintas kabupaten/kota.

2. Pasal 15 Tugas pemerintah kabupaten/kota, huruf e. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di tingkat kabupaten/kota.

PENGUATAN LANDASAN HUKUM RP4D

2

KERANGKA PIKIR REVISI KEPMENPERKIM No. 9/1999KERANGKA PIKIR REVISI KEPMENPERKIM No. 9/1999

1. Otonomi Daerah 2. Perubahan UU 4/1992

menjadi UU 1/20113. Perubahan nomenklatur

Urgensi Perubahan Kepmenperkim 9/1999 :1. Penyusunan RP4D Belum Optimal2. Akses Tanah Dan Pembiayaan Masih Terbatas 3. Kemampuan Pelaku Pembangunan terbatas4. Pasar Perumahan Belum Efisien5. Perlu pendekatan Kawasan & Keswadayaan

1. Pedoman RP3KP sebagai acuanbagi PemProv dan PemKab/Kota

2. Tersusunnya RP3KP yang berkualitas & implementif, sertamempunyai kekuatan hukumdi seluruh Prov dan Kab/Kota

PERLU REVISI

Filosofis : 1. Backlog masih tinggi2. Meningkatnya per-

kim kumuh3. Pembangunan peru-

mahan tidak terkendali

Yuridis : UU 1/2011, UU 26/2007,PP 38/2007, PP 15/2010

Sosiologis : 1. Kepmenperkim 9/1999

tidak akomodatif2. Kinerja pemda terbatas

LANDASAN

Perubahan Lingkungan Strategis

Tujuan RP3KP:

1) Melaksanakan SPM Bidang Perumahan Rakyat 2) Mewujudkan RTRW peruntukan perumahan dan kawasan permukiman3) Pemberdayaan pemangku kepentingan 4) Menunjang pembangunan ekonomi-sosial-budaya

BAHAN PERTIMBANGAN DAN MASUKAN DALAM REVISI

Prinsip Dasar

RP3KP merupakansatu kesatuan dan

atau komplementer dari sistem perencanaan

pembangunan daerah dan RTRW

Sasaran, antara lain : 1. Terpenuhinya kebutuhan rumah, terutama MBR2. Tertanganinya kawasan permukiman kumuh3. Tersedianya rencana pembangunan perkim4. Tertingkatkannya peran swasta dan masyarakat 3

Kedudukan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

PERUMAHAN danKAWASAN

PERMUKIMAN

UU 1/2011

PERENCANAAN SPASIAL

1.RTRWN (PP 26/2008)2.RTRW Provinsi3.RTRW Kab/Kota

UU 26/2007

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.RPJPN (UU 17/2007)2.RPJP Provinsi3.RPJP Kab/Kota

UU 25/2004

RP3KP1.Provinsi2.Kab/Kota

RencanaSektoralLainnya

RPJMD

RPKPPRPIJM

Renstra SKPD

R K P

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektor

UU Sektoral lainnya

1. Pasal 14 2. Pasal 15

Permen PU 15/2009 : Pedoman Penyus RTRW Provinsi

Permen PU 16/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kabupaten

Permen PU 17/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kota

Kepmen Perkim 09/1999 : Pedoman Penyus RP4D(Dalam proses Revisi)

4

BAB VPERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VPERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VIPEMBINAAN

BAB VIPEMBINAAN

Bagian 1. Kelembagaan Tahap Penyusunan RP3KPBagian 2. Kelembagaan Tahap Pemanfaatan RP3KPBagian 3. RP3KP Kota

Bagian 1. Kelembagaan Tahap Penyusunan RP3KPBagian 2. Kelembagaan Tahap Pemanfaatan RP3KPBagian 3. RP3KP Kota

Bagian 1. RP3KP ProvinsiBagian 2. RP3KP KabupatenBagian 3. RP3KP Kota

Bagian 1. RP3KP ProvinsiBagian 2. RP3KP KabupatenBagian 3. RP3KP Kota

1. RP3KP Provinsi2. RP4KP Kabupaten3. RP3KP Kota

1. RP3KP Provinsi2. RP4KP Kabupaten3. RP3KP Kota

Bagian 1. PengertianBagian 2. Maksud dan TujuanBagian 3. Tujuan RP3KPBagian 4. Prinsip RP3KP

Bagian 1. PengertianBagian 2. Maksud dan TujuanBagian 3. Tujuan RP3KPBagian 4. Prinsip RP3KP

BAB I:KETENTUAN UMUM

BAB I:KETENTUAN UMUM

BAB II:JENIS RENCANA

BAB II:JENIS RENCANA

BAB III: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

BAB III: TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

SUBSTANSIPERMENPERA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RP3KP

Substansi Pokok

Umum

5

BAB IV: KELEMBAGAANBAB IV: KELEMBAGAAN

Elemen Pendukung BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

BAB VIIPEMANTAUAN DAN

EVALUASI

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Aturan Tambahan

lampiran

BAB IIKETENTUAN

TEKNIS

BAB IIKETENTUAN

TEKNIS

BAB XVITATA CARA PENYUSUNAN

RP3KP

BAB XVITATA CARA PENYUSUNAN

RP3KP

BAB IKEDUDUKAN DAN PERAN

RP3KP

BAB IKEDUDUKAN DAN PERAN

RP3KP

BAB IIIMEKANISME PENYUSUNAN

RP3KP

BAB IIIMEKANISME PENYUSUNAN

RP3KP

Muatan RP4D RP3KP

Hierarki Perencanaan

1. Kawasan Perumahan2. Permukiman

1. Kawasan Permukiman2. Lingkungan Hunian3. Permukiman4. Perumahan5. Rumah

Arahan untuk pengaturan berdasarkan RTRW

1. Kawasan perkotaan dan perdesaan2. Kawasan perumahan dan

permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu

1. Klasifikasi kawasan permukiman :a. Permukiman perkotaanb. Permukiman perdesaan

2. klasifikasi kawasan perumahan :a. Perumahan kepadatan tinggib. Perumahan kepadatan sedangc. Perumahan kepadatan rendah

3. Keterkaitan dengan peraturan zonasi pada RTRW

Jangka Waktu Jangka waktu perencanaan RP4D Propinsi diusulkan 15 (lima belas) tahun

Jangka waktu rencana RP3KP adalah 20 tahun, dan dapat direvisi jika terjadi perubahan

Jangka waktu perencanaan RP4D Kabupaten/kota diusulkan 10 (sepuluh) tahunan

Jangka waktu rencana RP3KP adalah 20 tahun, dan dapat direvisi jika terjadi perubahan

MATRIKS PERSANDINGAN KEPMEN 9/1999PEDOMAN RP4D DENGAN DRAFT PERMEN RP3KP

6

Perumahan

Permukiman

Lingkungan Hunian

Kawasan Permukiman

Kawasan Fungsi Lain/ Bukan Permukiman

Pelayanan Sosial

Kegiatan Ekonomi

Jasa Pemerintahan

Pusat Kws. Perkim

Pusat Lingk. Hunian

Pusat Permukiman

Pusat Perumahan

KAWASAN PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU PKP pasal 1 angka 3 )

LINGKUNGAN HUNIAN adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman (UU PKP Pasal 1 angka 4)

PERMUKIMAN adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU PKP Pasal 1 angka 5)

PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni (UU PKP Pasal 1 angka 2)

Perumahan mendukung Kawasan Fungsi Lain

KAWASAN FUNGSI LAIN/KWS. BUKAN PERMUKIMAN

Lingkungan Hunian Skala Besar/Kasiba

Permukiman/Lisiba

Perumahan Skala Besar

SKEMA SATUAN UNIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2011

8

9

10

WilayahProvinsi

WilayahKabupaten

WilayahKota

KawasanMetropolitan

RP3KP KabupatenRP3KP Kota

Kawasan PermukimanKabupaten

RP3KP ProvinsiPermukiman skala kawasan dalam lingkup wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota

Ilustrasi:Kawasan-kawasan permukiman yang diatur dalam RP3KP Provinsi, Kota, dan Kabupaten

11

LAMPIRAN

PERMASALAHAN UTAMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- HARAPANISU STRATEGIS: - POTENSI

- PERMASALAHAN

KONDISI DAN KECENDERUNGAN

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAAT INI

(EKSISTING)

PAYUNG HUKUM (DASAR HUKUM)

PROSES PENCAPAIAN

KONDISI IDEAL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANYANG DIHARAPKAN DI MASA

DEPAN

PEDOMAN PENYUSUNAN

RP3KP(dalam proses)

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(RP3KP) PROVINSI, KAB/KOTA

ADANYA KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK

MENYUSUN RP3KPberdasarkan UU No.1/ 2011

IMPL

EMEN

TASI

PAYUNG HUKUM (DASAR HUKUM)

- Perencanaan - Pengaturan - Pelaksanaan - Pengendalian

ProsesInput Outcome (Output)

MEM

ERLU

KAN

13

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

KENAPA PERLU RP3KP

RTRW hanya mengatur :1. Penetapan pusat perkotaan dan

pusat pelayanan2. Penetapan sistem jaringan

prasarana3. Penetapan kawasan lindung4. Penetapan kawasan permukiman

perkotaan dan permukiman perdesaan (skala provinsi)

5. Penetapan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan (skala kabupaten)

6. Penetapan kawasan perumahan kepadatan rendah, sedang, dan/atau tinggi (skala kota)

7. Penetapan indikasi program

RTRW menjadi pedoman untuk :a. penyusunan rencana pembangunan jangka

panjang daerah;b. penyusunan rencana pembangunan jangka

menengah daerah;c. pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan

keseimbangan antarsektor;e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk

investasi

Permasalahan perumahan dan kawasan permukimana. Backlogb. Rumah liar, perumahan liarc. Permukiman kumuh

1. Bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman ?

2. Bagaimana mengalokasi ruang untuk tipologi perumahan dan kawasan permukiman?

3. Bagaimana mengatur kualitas perumahan?

14

PP 15 2010 PPR

Permen PU No. 15/ PRT/ M/ 2009 Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi

Permen PU No. 16/ PRT/ M/ 2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Permen PU No. 17/ PRT/ M/ 2009 Pedoman Penyusunan RTRW Kota

Struktur Ruang :1. Pusat Kegiatan di Provinsi2. Pusat Permukiman di Kawasan Perkotaan Metropolitan

Pola Ruang :1. Kawasan Permukiman (Perkotaan & Perdesaan)2. Kawasan non Permukiman

Struktur Ruang :1. Pusat Kegiatan di Kabupaten2. Pusat Permukiman : PPK, PPL

Pola Ruang :1. Kawasan Permukiman (Perkotaan & Perdesaan)2. Kawasan non Permukiman

Struktur Ruang - Pusat Pelayanan di wilayah kota :1. Pusat Pelayanan Kota, 2. Subpusat pelayanan kota, 3. pusat lingkungan

Pola Ruang :1. Kawasan Perumahan kepadatan tinggi2. Kawasan Perumahan kepadatan sedang3. Kawasan Perumahan kepadatan rendah

Permenpera No. .. Tahun 2011 Pedoman Penyusunan RP3KP

UU terkait lainnya

UU 4 1992 Perumahan & Permukiman

UU 26 2007 Penataan Ruang

UU 24 1992 Penataan Ruang

Kepmenperkim No. 09/ KPTS/ M/ IX/1999 : Pedoman Penyusunan RP4D

UU 01 2011 Perumahan & Kawasan

Permukiman

PP 26 2008 RTRWN

KEDUDUKAN KONSEP PEDOMAN RP3KP TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

15

Perencanaan Perumahan

Izin Prinsip RTRW Kab/kota

Izin Penggunaan Pemanfaatan

Tanah

Izin Lokasi

Izin Mendirikan Bangunan

RDTR atau Peraturan Zonasi

persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis


Perencanaan dan Perancangan Rumah

Perencanaan Kawasan Permukiman

Rencana penyediaan lokasi

permukiman

Rencana penyediaan PSU

Rencana penyediaan lokasi pelayanan jasa

Perencanaan Lingkungan Hunian

Perencanaan Tempat Kegiatan Pendukung

Perencanaan PSU Perumahan

Pembangunan Perumahan

Pembangunan Rumah

Pembangunan PSU

Peningkatan Kualitas Perumahan

Pembangunan Perumahan Skala Besar

Ps. 38 (4) UU 1/2011

PengembanganPembangunan

BaruPembangunan

Kembali

Lingkungan Hunian baru skala besar dengan Kasiba

Lingkungan Hunian baru bukan skala besar dengan PSU

Ps. 64 (1) UU 1/2011

Ps. 165 (3) PP 15/2010

Ps. 165 (1) PP 15/2010

Ps. 26 (2) UU 1/2011

Ps. 26 (1) UU 1/2011

Lingkungan Hunian

Yang akan dikendalikan pengembangannya

Yang akan didorong pengembangannya

Proses Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan UU 1/2011

Mengacu (harus dilakukan sesuai dengan)

Sebagai dasar penyusunan

Seharusnya mengacu pada hierarki ini

Terdiri atas

KEDUDUKAN RP3KP TERKAIT KETENTUAN PERIZINAN TATA RUANG (PP15/2010 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

16





permukiman






Strategi Pembangunan KotaMemuat visi dan strategi untuk tiap aspek pembangunan kota

Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur

Perkotaan (SPPIP) untuk pembangunan tiap aspek permukiman dan infrastruktur

perkotaan

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)


Pembangunan Rumah

Pembangunan PSU




BaruPembangunan

Kembali



Lingkungan Hunian

Yang akan dikendalikan pengembangannya

Yang akan didorong pengembangannya

minimal memuat mengenai: a. review dan pemetaan

kebijakan produk rencana pembangunan dan rencana tata ruang

b. Pemetaan SWOT c. Pemetaan kebutuhan

pembangunan kota d. Visi dan Misi e. kriteria dan indikator kawasan

prioritas f. indikasi kawasan prioritas g. strategi pengembangan h. kebutuhan program strategis


KEDUDUKAN RP3KP TERKAIT KONSEPSI STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA (KEMENPU-DITJEN CIPTAKARYA)

17

Permukiman Transmigrasi

a. Klasifikasi kawasan khusus

b. Prioritas penanganan penyelenggaraan kawasan khusus

a. Rencana rinci tata ruang

b. Persyaratan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan Kasiba


persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis





permukiman







Pembangunan Rumah

Pembangunan PSU




BaruPembangunan

Kembali



Ps. 26 (2) UU 1/2011

Ps. 26 (1) UU 1/2011


Kawasan Terpadu Mandiri

Permenakertrans No.15/2007

KASIBA & LISIBAPermen 32 Tahun 2006

Perumahan Kawasan Khusus

Permenpera No 14/2006

KUMUHPenanganan Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

(PLP2K-BK)

RUSUNAWAPermen 17 Tahun 2007

KEDUDUKAN RP3KP TERKAIT TIPOLOGI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

18

Kawasan Permukiman

Pengembangan yang telah ada

Pembangunan Baru

Pembangunan Kembali

Pengembangan Lingkungan Hunian

Pembangunan lingkungan hunian baru

Target, ps.59 ayat (2)

Penyediaan Lokasi Permukiman

Penyediaan PSU Permukiman

Penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintahan, sosial &

kegiatan ekonomi

Pembangunan kembali lingkungan hunian

Rehabilitasi

Rekonstruksi

Peremajaan

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar

dengan KASIBA

Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala

besar dengan PSU

HIERARKI PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

19

SISTEMATIKA PENULISAN RP3KPPENYUSUNAN DOKUMEN RP3KPMemuat tentang : dasar pertimbangan penyusunan rencana, perumusan tujuan, kebijakan dan strategi, kriteria penetapan, dan pengaturan.

Muatan Pokok Bahasan

Dasar pertimbangan penyusunan rencana

untuk mengenali potensi dan permasalahan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, melalui perumusan isu strategis : eksternal dan internal

tujuan, kebijakan dan strategi

dirumuskan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yang bersangkutan untuk 20 tahun mendatang

Penyediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman

untuk penyusunan profil data/ informasi terkait perumahan dan permukiman sebagai informasi kondisi, permasalahan, kebutuhan, serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang sedang dan akan dilakukan

Pengaturan 1. Tujuan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman2. Klasifikasi/hierarki dari perencanaan perumahan dan kawasan

permukiman :a. Kawasan permukimanb. Lingkungan hunianc. Permukimand. Perumahane. Rumah

3. Kriteria penyusunan rencana perumahan dan kawasan permukiman20

PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANMemuat tentang : tujuan dan bentuk pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman

Muatan Pokok Bahasan

Tujuan 1. Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.2. Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk:

a. menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah; dan

b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman

Bentuk pemanfaatan

Pemanfaatan perumahan di lingkungan hunian meliputi:a. pemanfaatan rumah;b. pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan;c. pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan sarana perumahan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang perorangan.

SISTEMATIKA PENULISAN RP3KP

21

1. PENDAHULUANMemuat Pengertian, Peran dan Manfaat, Kedudukan RP3KP, Ketentuan muatan RP3KP, Lingkup materi petunjuk teknis,

2. PENYEDIAAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANMemuat Maksud dan Tujuan, Kategori Data (Data Kebijakan dan Program Perumahan dan Permukiman, Data Kondisi Sosial- Ekonomi dan Budaya, Profil Kelembagaan dan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Kota)

3. PERUMUSAN TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4. PERENCANAAN PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMANMemuat :1) Perencanaan Kawasan Permukiman : Analisis Kebutuhan Pembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman daerah, Penetapan Rencana2) Perencanaan Lingkungan Hunian : Umum, Pengembangan Lingkungan hunian, Pembangunan

lingkungan hunian baru, Pembangunan kembali lingkungan hunian, 3) Perencanaan Permukiman : Analisis, Dasar Penetapan 4) Perencanaan Perumahan : Proyeksi Kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan, Dasar Penetapan

Rencana 5) Perencanaan Rumah : Analisis, Rencana Penetapan

5. PERUMUSAN INDIKASI PROGRAMmemuat : Perumusan Indikasi Program Pembangunan Perumahan Baru, Perumusan Indikasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman, dan Perumusan Indikasi Program Penunjang Perumahan dan Permukiman

6. MATERI KELENGKAPAN RP3KP

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RP3KP

22

(UU 01/2011) RTRW Provinsi (Permen 15/2009)

RTRW Kabupaten (Permen 16/2009)

RTRW Kota (Permen 17/2009)

Kawasan Lindung Kawasan Lindung Kawasan Lindung I. Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya II. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

2. Kawasan Hutan Rakyat

3. Kawasan Pertanian4. Kawasan Perikanan5. Kawasan

Pertambangan6. Kawasan Industri7. Kawasan Pariwisata8. Kawasan Peruntukan

Lainnya

1. Kawasan Hutan Produksi

2. Kawasan Hutan Rakyat

3. Kawasan Pertanian4. Kawasan Perikanan5. Kawasan

Pertambangan6. Kawasan Industri7. Kawasan Pariwisata8. Kawasan Peruntukan

Lainnya

1. Kawasan Perdagangan & Jasa

2. Kawasan Perkantoran3. Kawasan Pariwisata4. Kawasan RTNH5. Kawasan Ruang

Evakuasi Bencana6. Kawasan peruntukan

lainnya

Kawasan Permukiman 9. Kawasan Permukiman Perdesaan & Permukiman Perkotaan

9. Kawasan Permukiman Perdesaan & Permukiman Perkotaan

9. Kawasan Perumahan kepadatan tinggi, sedang, rendah

Lingkungan Hunian Permukiman Perumahan

Skala Peta 1:100.000 – 1:250.000

Skala Peta 1:50.000 Skala Peta 1:25.000

?

PERSANDINGAN KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG PROVINSI, KABUPATEN, & KOTAdengan PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN

23

Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi

Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang

Kawasan Perdagangan & Jasa

PERATURAN ZONASILampiran Perda RTRW Kota

1. Ketentuan Kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, & dilarang

2. Intensitas Pemanfaatan Ruang : KDB, KLB, KDH

3. Prasarana & Sarana Minimum

RP3KP

1. Bagaimana dengan konsep hunian berimbang?

2. Bagaimana penggambaran pada peta?

RENCANA POLA RUANGPerda RTRW Kota

Skala Peta = 1:25.000

KETERKAITAN RENCANA POLA RUANG & PERATURAN ZONASI RTRW DENGAN KONSEPSI RP3KP

24

TERIMA KASIH ………..

Bahan Paparan Pedoman RP3KP

Documents