Bahan Diskusi RUU migas (ISNU) 16 juni 2015

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat

Paparan Revisi UU No. 22 Tahun 2001

Tentang Minyak & Gas Bumi

Disampaikan pada acara Diskusi PP ISNU

Jakarta, 16 Juni 2015

2. Latar Belakang

DAFTAR ISI

3. Penguasaan dan Pengusahaan

6. Kegiatan Usaha Penunjang Migas

4. Kegiatan Usaha Hulu Migas

2

5. Kegiatan Usaha Hilir Migas

1. Pendahuluan

PENDAHULUAN

3

D R E A M

ECONOMIC

GROWTH

PEOPLE

FOLLOW

ENERGY

GO GREEN

COMMODITY

ENERGY

FOLLOW

PEOPLE

POLLUTION

Energy Energy

4

ENERGY PHILOSOPHY

1. Availability 2. Accessibility 3. Affordability

4. Sustainability 5. Simplicity

5

KEBIJAKAN

HULU MIGAS

KEBIJAKAN

HILIR MIGAS KEBIJAKAN UMUM BIDANG MIGAS

PASAL 39 UU No. 22 / 2001

P O L I C Y

UUD 1945

UU 22 TAHUN 2001 Minyak dan Gas Bumi

JAMINAN KETERSEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI

KONSERVASI PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI

PENGUSAHAAN MIGAS UNCONVENTIONAL

PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL DALAM PENGUSAHAAN MIGAS

PENETAPAN HARGA MINYAK DAN GAS BUMI

ALOKASI PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKAR

PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR

PENGHEMATAN BBM

JALAN/INFRASTRUKTUR ENERGI

STANDAR DAN MUTU BAHAN BAKAR

DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR

KESELAMATAN DAN KETEKNIKAN MIGAS

PENYUSUNAN REGULASI MIGAS

OPTIMALISASI KEGIATAN USAHA PENUNJANG MIGAS

PROGRAM STRATEGIS HULU MIGAS

KEBIJAKAN

HULU MIGAS

JAMINAN KETERSEDIAAN MIGAS

KONSERVASI PRODUKSI MIGAS

PENGUSAHAAN MIGAS NON KONVENSIONAL

7

MENINGKATKAN CADANGAN MIGAS

MENINGKATKAN PRODUKSI MIGAS

ENHANCHED OIL RECOVERY

COAL BED METHANE SHALE OIL

PERPANJANGAN KONTRAK WILAYAH KERJA

PENGELOLAAN SUMUR TUA

PEMANFAATAN GAS SUAR

SHALE GAS

INFILL DRILLING & WORKOVER

Discoveries in Jurrasic Plays 1998-2008

91 % 9 %

TREND IN INDONESIA’S UPSTREAM OIL & GAS BUSINESS

Needs higher capital, state of the art technology

and contains higher risk

Mostly occur in offshore and deep sea

areas

Findings are dominated by natural gas

Shift of activities to the eastern part of

Indonesia

Development of Unconventional gas

(CBM & Shale gas).

FROM WEST TO EAST

Discovery : 2001

Water Depth : 1000 - 2000 M

Gas Rate : 120 - 600 MMSCFD

Reserves : 5.500 BCF

GENDALO & GEHEM FIELDS, UNITIZATION OF GANAL & RAPAK BLOCKS

ABADI FIELD, MASELA BLOCK

JAMBU AYE UTARA FIELD, KRUENG MANE BLOCK

Discovery : 1986

Water Depth : 600 – 650 M

Gas Rate : 100 MMSCFD,

plateau 3 years

Reserves : 163,2 BCF and 3,4 MMSTB

Discovery : 2000

Water Depth : 300 – 1000 M

Gas Rate : first stage 2.5 MTPA

equal to 130 MMSCFD

Reserves : 6.050 BCF

INDONESIA’S LATEST DEEP WATER DISCOVERIES

PROGRAM STRATEGIS HILIR MIGAS

KEBIJAKAN

HILIR MIGAS

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKAR

JALAN/INFRASTRUKTUR ENERGI

DIVERSIFIKASI BAHAN BAKAR

LUMBUNG ENERGI (BUFFER STORAGE)

PEMBANGUNAN KILANG BARU

KONVERSI BBM KE BBG KONVERSI MITAN KE

LPG 3 KG JARINGAN GAS

RUMAH TANGGA

PEMBANGUNAN PIPELINE

VIRTUAL PIPELINE

LPG UNTUK NELAYAN

10

LNG RECEIVING TERMINAL

FSRU

REVITALISASI KILANG

PROGRAM STRATEGIS PENUNJANG MIGAS

KEBIJAKAN

PENUNJANG

MIGAS

RELIABILITY INSTALASI/PERALATAN

SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

REVISI UU MIGAS PENYUSUNAN RPP

KESELAMATAN MIGAS PENYUSUNAN RPP KETEKNIKAN

MIGAS

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

APRESIASI PRODUK DALAM NEGERI

11

KESELAMATAN DAN KETEKNIKAN MIGAS

PENYUSUNAN REGULASI MIGAS

OPTIMALISASI KEGIATAN USAHA PENUNJANG MIGAS

TIM INDEPENDEN PENGENDALIAN KESELAMATAN MIGAS

KOMPETENSI SDM

Grissi

k Palemban

g

Semaran

g

Pacific Ocean

AUSTRALIA

Indian

Ocean

Bangko

k

Phnom

Penh

Ban

Mabtapud

Ho Chi

Minh

City

CAMBODIA

VIETNAM

THAILAND LAOS

Khano

n

Songkhl

a

Erawa

n

Bangkot

Lawi

t Jerneh

WEST

MALAYSIA

Penang

Kerte

h

Kuala

Lumpur

Manila

Philipines

South

China

Sea

Natuna Alph

a

Kota

Kinibalu BRUNEI

Bandara Seri

Begawan

Bintul

u EAST MALAYSIA

Kuchi

ng

Banda Aceh

Lhokseuma

we

Meda

n

Duri

Jambi

Binta

n

SINGAPORE

Samarinda

Balikpapan

Bonta

ng

Attaka

Tun

u Bekapai KALIMANTAN

Banjarmasi

n

Manado

SULAWESI

BURU SERAM

Ternate

Sorong

PAPUA

Jakarta J A V A

Surabay

a

Bangkalan

BALI

SUMBAW

A

LOMBOK

FLORES

SUMBA TIMOR

Duyong

West

Natuna Mogp

u

Duma

i

Bata

m

Gunton

g

MADURA

Bandung

Yogyakarta

Ujung

Pandang

Pagerungan

HALMAHER

A

KAPASITAS TOTAL

2014

1.169,1 MBCD

Jayapu

ra

Merauk

e

Padan

g

Port

Klang Port

Dickson

KILANG MINYAK DI INDONESIA Pertamina

Swasta, operasi

N O T E S :

Pertamina, konstruksi

KASIM

KAP : 10 MBCD

PLAJU

KAP : 127,3 MBCD

CILACAP

KAP : 348 MBCD

PT TWU

KAP :18 MBCD

DUMAI

KAP : 127 MBCD

CEPU

KAP : 3.8 MBCD

BALIKPAPAN

KAP : 260 MBCD

Rencana

SUNGAI PAKNING

KAP: 50 MBCD

PT TPPI

KAP: 100 MBCD

BALONGAN

KAP : 125 MBCD

RFCC CILACAP

KAP: 62 MBCD

KPS BONTANG

KAP: 300 MBCD

Location

Refinery

Profile

Complexity

P. Brandan Idle Refinery

Dumai 7.5

Musi, Plaju 3.1

Cilacap 4.0

Balikpapan 3.3

Balongan 11.9

Kasim 2.4

12

PT IKP

KAP: 6 MBCD

ERETAN

KAP: 150 MBCD

52 57 57 51 53 59 74 91 99 109

153

266

401

488 512

550 544

585

744 773

797

847

904

966

1056

1214

1264 1302 1302

1327

1397 1404

1316

1364

1267 1229

1366

1522 1501

1468 1462

1373 1408

1499

1586

1498 1496

1240

1375

1460 1500 1500

466

569 601

742

853 889

1082

1336 1373

1305

1506

1683

1631

1589 1587 1624

1288

1407

1519

1338 1362

1445

1303

1387

1539 1575

1491

1535

1612 1624

1574 1557

1537 1500

1415

1341

1252

1147

1096 1062

1006

954 977

949 945

902

861 830

900

1000 1010 1010

0

500

1000

1500

2000

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

MB

OEP

D

YEAR Oil Gas

PEAK 1977

Plateau stage

Decline 3-5%

*) Outlook as of January 29th 2013

PEAK 1995

The development of the oil and gas industry has changed from oil dominance to natural gas

OIL AND GAS PRODUCTION PROFILE

13

INDONESIA OIL SUPPLY & DEMAND 2015 – 2025

*) Demand Growth Assumption: 3.95%/yr.

Demand BBM*

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vo

lime

(K

L)

Tahun

Production BBM** Import BBM

**) Assumption: Addition 1 refinery (Pertamina)

Infrastructure needed

LATAR BELAKANG

15

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2): “ Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Pasal 33 ayat (3):

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Putusan Panitia Hak Angket BBM DPR RI Tahun 2008 Pada intinya merekomendasikan untuk mengganti UU Migas

2001 dan mengajukan RUU Migas baru yang memiliki pola pikir (Mindset) terpenuhinya ketahanan energi nasional sebagai sumber kemakmuran rakyat.

16

Latar Belakang Penyusunan RUU MIGAS

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Dalam Pertimbangan 3. 11: “… Dalam putusan Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, rakyat

secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh Negara diakukan oleh Pemerinyah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (Consessie). Fungsi pengaturan oleh Negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan …. Demikian pula fungsi pengawasan oleh Negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

17

Dalam Pertimbangan 3.12:

“ … Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan Negara peringkat Pertama dan yang paling penting adalah Negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam….. Penguasaan Negara pada peringkat kedua adalah Negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi Negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. … pengelolaan langsung yang dimaksud disini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh Negara (organ Negara) melalui Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pertimbangan No. 3. 13.3:

“ --- dalam posisi demikian, Pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, pengelolan, dan pengawasan atas sumber daya alam Migas. Dalam menjalankan penguasaan Negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu atau beberapa Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor Hulu. Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS dengan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan Negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.”

18

PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MIGAS

19

Penguasaan dan Pengusahaan

20

• Mineral right Negara;

• Mining right Pemerintah cq. KESDM;

• Business right BUMN Khusus & PERTAMINA.

PENGUASAAN

PENGUSAHAAN

• Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan berdasarkan Izin dari Pemerintah kepada BUMN(K)* dan PERTAMINA untuk setiap Wilayah Kerja yang akan dikelola dengan ketentuan : o BUMN(K) dalam pengelolaan WK, ber-Kontrak Kerja

Sama dengan investor (BU/BUT) o PERTAMINA diberi Izin Usaha Hulu oleh Pemerintah

secara langsung untuk mengelola suatu Wilayah Kerja yang secara teknologi, permodalan dan resiko dapat dikelola 100 % oleh PERTAMINA

• Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan dengan Izin Usaha Hilir dari Pemerintah

• Pemerintah membentuk Badan Penyangga/BUMN Hilir

KEGIATAN USAHA HULU MIGAS

21

• Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan Nasional yang

dikuasai Negara;

• Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan;

• Pemerintah memberikan Izin Usaha Hulu kepada Pertamina

dan BUMN-K untuk setiap pengusahaan Wilayah Kerja;

• Pengusahaan oleh Pertamina terhadap Wilayah Kerja yang

secara teknologi, permodalan dan resiko dapat dikelola 100%

oleh Pertamina, sedangkan pengusahaan wilayah kerja oleh

BUMN-K dilakukan melalui bekerjasama dengan BU/BUT;

• Jangka waktu pengusahaan Wilayah Kerja adalah 30 Tahun;

• Periode Kontrak Kerja Sama BUMN(K) dengan investor

(BU/BUT) menyesuaikan dengan Izin Usaha Hulu yang

diberikan;

• Pengaturan khusus mengenai Migas Non Konvensional antara

lain jangka waktu kontrak kerja sama, jangka waktu eksplorasi,

komitmen pasti dan parameter komersialitas lapangan;

• Fiscal term, Term and Condition ditetapkan oleh Pemerintah;

• Petroleum Fund dengan menyisihkan prosentase tertentu dari

penerimaan bagian negara sebelum masuk ke kas negara untuk

dipergunakan kembali dalam pengembangan Migas Nasional

• Bonus wilayah untuk daerah penghasil;

Kegiatan Usaha Hilir

• Pemerintah membentuk Badan Usaha Penyangga untuk menjamin

ketersediaan dan distribusi BBM dan Gas Bumi serta

pengembangan Insfrastruktur pendukungnya;

• Fiscal, term and condition untuk Kontrak Kerja Sama dtetapkan oleh

Pemerintah

Point –Poit Penting Pengaturan dalam

Kegiatan Usaha Hulu

23

Pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Migas

• Instrumen pengendalian dan pengawasan berupa Izin Usaha Hulu.

• PERTAMINA mengusahakan sendiri Wilayah Kerja yang dimilikinya saat ini dan Wilayah Kerja baru yang diminati dan disetujui oleh Menteri.

• BUMN Khusus mengusahakan Wilayah Kerja dengan bekerja sama dengan BU atau BUT dalam bentuk kontrak kerjasama setelah mendapatkan Izin Usaha Hulu.

• Pembinaan, Pengawasan dan Regulasi berada di Menteri.

PENGUSAHAAN KEGIATAN USAHA

HULU MIGAS

BUMN KHUSUS DAN PERTAMINA

PERTAMINA

BU/BUT

AP WK X AP WK Y AP WK …

WK A WK B WK …

“PortoFolio” BUMN-K & Pertamina melalui anak perusahaan

memiliki PI pada WK yang diusahakan secara

bekerja sama (Misalkan, 20%,30% dsb)

“Managemen Pengendali

KKS” Mempunyai PI setelah POD I,

namun Tidak Mayoritas

(*) Diusahakan sendiri dengan kemungkinan pengikutsertaan pihak lain secara minoritas

(**) Lelang WK dilakukan oleh BUMN-K, Setelah adanya Pemenang Lelang diterbibkan Izin Usaha Hulu”Kerja Sama”

PI : Participating Interest

Fiscal Term: Bagi Hasil (PSC), Cost & Fee (SC), etc.

Fiscal Term: Royalty & Taxes

Diusahakan Sendiri *)

Oleh Anak Perusahaan (AP)

Izin Usaha Hulu “Own Operation”

Izin Usaha Hulu “Kerja Sama”

NEGARA

PEMERINTAH (c.q. KESDM)

Pembinaan, Pengawasan, Kebijakan dan Pengaturan Kegiatan Usaha Hulu Migas

BUMN-K

Tata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas

SK Penetapan WK (T&C, Koordinat WK, Bentuk Kerja

Sama)

Mineral

Right

Min

ing

Rig

ht

Bu

sin

ess R

igh

t

KKS

“PortoFolio”

Lelang (**)

KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS

25

• Pemerintah menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Gas Bumi.

• Kegiatan usaha hilir migas dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah

memiliki izin usaha dari Menteri.

• Pemenuhan kebutuhan dalam negeri dioptimalkan dari produksi

minyak dan gas bumi dalam negeri.

• Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran

pendistribusian Bahan Bakar Minyak , Gas Bumi dan LPG.

• Pemerintah bertangung jawab atas ketersediaan infrastruktur

untuk mendukung ketersediaan dan keterlancaran distribusi

Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi dan LPG (LPG masuk rezim Gas

Bumi)

• Pemerintah menetapkan harga BBM, Gas Bumi dan LPG untuk

memenuhi kebutuhan dalam negeri.

• Pemerintah membentuk / menunjuk Badan Usaha penyangga

Minyak Bumi dan BBM (Agregator)

• Pemerintah membentuk / menunjuk Badan Usaha Penyangga Gas

Bumi (Agregator)

• Badan Penyangga/BUMN Hilir diperlukan untuk memenuhi

ketahanan Energi dan pengendalian harga (Price Leader).

Point –Poit Penting Pengaturan dalam

Kegiatan Usaha Hilir

• Kegiatan Usaha Hilir BBM & Minyak Bumi. dilaksanakan dengan Izin Usaha Hilir / penunjukan dari Pemerintah.

• Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai Badan Usaha Penyangga BBM & Minyak Bumi Nasional (Agregator).

• Tugas Badan Usaha Penyanggan BBM & Minyak Bumi Nasional: o Pengaman cadangan BBM Nasional o Pengaman cadangan Minyak Bumi Nasional o Membeli Minyak Bumi dari dalam negeri & Impor . o Membangun Infrastruktur Pengolahan, Pengangkutan &

Penyimpanan BBM & Minyak Bumi o Menjual BBM di dalam negeri (kepada konsumen & Badan Usaha

Niaga) o Melakukan agregasi harga BBM Nasional

• BU/BUMD/Swasta/Koperasi dapat menjadi Badan Usaha Niaga Retail BBM membeli BBM dari Agregator.

27

Kelembagaan Hilir BBM & Minyak Bumi

Tata Kelola Minyak Bumi dan BBM

Impor BBM

Impor Crude

Kilang

Produksi Crude & Kondensat

Kegiatan Usaha Hulu

AGREGATOR

Badan Usaha

Penyangga

Badan Usaha Niaga Konsumen

Ekspor

BBM

Crude

BUMN

PEMERINTAH (c.q. KESDM)

Pembinaan, Pengawasan, Kebijakan dan Pengaturan Kegiatan Usaha Migas

Harga per segmentasi / per konsumen diatur/ditetapkan oleh Menteri

• Pemerintah membentuk Badan Regulator Hilir Gas Bumi

• Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi dilaksanakan dengan Izin Usaha Hilir / penunjukan dari Pemerintah.

• Pemerintah menunjuk BUMN sebagai Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional pada Wilayah Tertentu (Agregator).

• Tugas Badan Usaha Penyanggan Gas Bumi Nasional: o Pengaman cadangan Gas Bumi Nasional o Membeli Gas Bumi dari dalam negeri. o Membeli LNG dari dalam negeri & Impor . o Membangun Infrastruktur Gas Bumi o Menjual Gas Bumi di dalam negeri (kepada konsumen & Badan

Usaha Niaga) o Melakukan agregasi harga Gas Bumi pada wilayah usahanya.

• BU/BUMD/Swasta/Koperasi dapat menjadi Badan Usaha Niaga untuk Kawasan / Estate dengan Ijin Usaha dari Pemerintah (membeli gas dari Agregator)

29

Kelembagaan Hilir Gas Bumi

Tata Kelola Gas Bumi

A G R E G A T O R

IMPOR IMPOR

LNG & LPG

IMPOR KILANG

LNG & LPG

GAS PIPA GAS PIPA

FASILITAS

PRODUKSI

GAS

Listrik Listrik Lifting ($xx)

EKSPOR

BUMN

Listrik Listrik Pupuk ($yy)

Listrik Listrik Bahan baku ($zz)

Listrik Listrik Transportasi &

Rumah Tangga ($bb)

Konsumen 1

Konsumen 2

Konsumen …

Badan

Usaha

Niaga Gas

1

2

3

4

Listrik Listrik Listrik ($aa) 5

Listrik Listrik Industri Lainnya ($cc) 6

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MIGAS

31

32

Kegiatan Usaha Penunjang Minyak & Gas Bumi

PEMERINTAH (c.q. KESDM)

Pembinaan, Pengawasan, Kebijakan dan Pengaturan Kegiatan Usaha Migas

USAHA PENUNJANG MIGAS BUMN, BUMD, KOPERASI, BADAN USAHA SWASTA, PERSEORANGAN

JASA PENUNJANG

• Jasa Konstruksi

• Jasa Non-Konstruksi

Industri Penunjang

• Industri Material

• Industri Peralatan

• Industri Pemanfaatan Migas

Peningkatan Kapasitas Nasional

• Usulan Petroleum Fund dengan menyisihkan prosentase tertentu dari penerimaan bagian negara sebelum masuk ke kas negara untuk dipergunakan kembali dalam pengembangan Migas Nasional

• Bonus wilayah untuk daerah penghasil

• Peningkatan peran daerah termasuk dalam kegiatan hilir misalnya pengawasan distribusi jenis BBM tertentu

• Diberikan ruang untuk mengatur mengenai jasa penunjang

• Peningkatan penyiapan SDM bidang Migas.

• Peningkatan kemampuan Litbang bidang Migas.

33

Lain-Lain

POIN – POIN RUU MIGAS

1. BAB I KETENTUAN UMUM

• Pengertian/Definisi

2. BAB II AZAS DAN TUJUAN

3. BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

• Cakupan kegiatan usaha migas (hulu, hilir, dan penunjang)

4. BAB IV KEGIATAN USAHA HULU • Izin • Penetapan Wilayah Kerja • Kontrak Kerja Sama • Jangka waktu

5. BAB V KEGIATAN USAHA HILIR • Umum • Cadangan Strategis Minyak Bumi dan BBM

Nasional • Badan Usaha Penyangga • Pengelolaan gas bumi • Alokasi dan pemanfaatan gas bumi • Penetapan Rencana Induk Pengembangan

Infrastruktur Migas

6. BAB VI KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

• Keselamatan minyak dan gas bumi

• Kaidah keteknikan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi

7. BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

• Pembinaan dan pengawasan usaha penunjang minyak dan gas bumi

8. BAB VIII PENERIMAAN NEGARA DAN INSENTIF

PENGUSAHAAN

9. BAB IX PENGGUNAAN LAHAN DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

• Hak Atas Tanah

• Pemanfaatan Tanah

10. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

11. BAB XI BUMN PELAKSANA KONTRAK KERJA SAMA DAN BADAN USAHA PENYANGGA

12. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

• Sanksi Hulu

• Sanksi Hilir

13. BAB XIII PENYIDIKAN

• PPNS

14. BAB XIV KETENTUAN PIDANA

• Bentuk pelanggaran

• Denda

15. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

16. BAB XVI KETENTUAN LAIN

17. BAB XVII PENUTUP

www.migas.esdm.go.id