Syafruddin Syaer Welcome to my blog..... Thank's to visit...!
Terima Kasih Atas Kunjungannya ...Kamis, 28 April 2011MEKANISME
PELAYANAN KESEHATAN PESERTA ASKES DI RUMAH SAKIT NENE MALLOMO
KABUPATEN SIDRAP 2011BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek
yang berperan dalam penciptaan derajat kesehatan yang merata kepada
seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk menggapai
pelayanan kesehatan dan berperilaku hidup sehat (Depkes RI, 2003).
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menyatakan bahwa
kebijaksanaan sektor kesehatan antara lain meliputi arah
pembangunan kesehatan dan peningkatan perbaikan kesehatan
masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan
(Aditama,2002). Perwujudan derajat kesehatan yang optimal
melalui penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas merupakan salah
satu hal yang perlu mendapat perhatian. Sistem pelayanan kesehatan
yang merata merupakan cara penanganan agar setiap masyarakat dapat
dengan mandiri memperoleh pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan
kesehatan merupakan aspek penting yang dapat memberikan kepuasan
terhadap pasien, hal ini dapat menjadi pendorong kepada
pelanggan/pasien untuk
menjalin ikatan yang kuat dengan pelayanan kesehatan yang
disediakan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan
suatu instansi pelayanan kesehatan memahami dengan seksama harapan
dan kebutuhan (pasien). Kualitas yang dihasilkan sama dengan nilai
yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para
pelanggan/pasien, semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin
besar pula kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2001). Robert dan Prevost
pada tahun 1987 berhasil membuktikan dalam penelitiannya, bahwa
mutu pelayanan kesehatan bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan
lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas kesehatan yang
memenuhi kebutuhan pasien atau kesembuhan penyakit yang sedang
diderita oleh pasien (Azwar, 1996). Penelitian lain yang dilakukan
oleh Smith dan Metzner 1970 yang mengemukakan bahwa dimensi mutu
pelayanan yang dipandang paling penting oleh pasien sebagai pemakai
jasa pelayanan kesehatan adalah efisiensi pelayanan kesehatan (45%)
kemudian baru menyusul perhatian dokter secara pribadi kepada
pasien (40%), pengetahuan ilmiah yang dimiliki dokter (35%) serta
kenyamanan pelayanan yang dirasakan oleh pasien (35%) (Azwar,
1996). Penyebaran sarana pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun
Rumah Sakit serta sarana kesehatan lainnya termasuk sarana
penunjang upaya kesehatan telah merata keseluruh pelosok wilayah
Indonesia, namun penyebaran fisik tersebut masih belum diikuti
sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan (Depkes RI, 2003).
Penyelenggaraan pelayanan yang dahulunya bersifat marginal hanya
terpusat pada suatu instansi tertentu sudah bergeser seiring dengan
penggunaan suatu paradigma baru bidang kesehatan sehingga pelayanan
tersebut haruslah menjangkau segala lapisan kehidupan masyarakat
(Muninjaya, 1999). Peningkatan penyakit yang berhubungan dengan
aspek perilaku pola gaya hidup masyarakat yang tidak sehat,
instabilitas lingkungan yang tidak ramah, dan tuntutan
masyarakat atas layanan kesehatan yang layak terus meningkat.
Namun, hal itu berjalan seiring dengan minimnya daya dukung,
kebijakan, dan berkepihakan pemerintah terhadap kepentingan
masyarakat. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah
terutama di perkotaan berimbas pada sektor layanan kesehatan
seperti rumah sakit, klinik pengobatan, pusat kebugaran, dan
sebagainya. Fenomena tersebut di atas menjadi tantangan sekaligus
beban berat bagi penyelenggaraan pelayanan di puskesmas. Sebagai
salah satu institusi kesehatan dasar yang paling dekat dengan
masyarakat, keberadaan puskesmas memang sangat vital dan memiliki
peran strategis dalam memperkuat derajat kesehatan masyarakat
(Oryz, 2003). Hingga saat ini penyelenggaraan upaya kesehatan yang
bersifat peningkatan dan pencegahan masih dirasakan kurang.
Meskipun sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah telah
tersedia di semua kecamatan dan ditunjang paling sedikit oleh tiga
puskesmas pembantu (pustu), namun upaya kesehatan melalui puskemas
yang biayanya murah ini belum dapat dijangkau oleh seluruh
masyarakat. Diperkirakan hanya sekitar 30% penduduk yang
memanfaatkan pelayanan puskesmas dan pustu. Hal ini mungkin menjadi
salah satu faktor penyebab angka kematian bayi dan ibu yang sangat
tinggi, masing-masing 50/1.000 kelahiran hidup (Susenas 2001) dan
373/100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995). Akibatnya, Human
Development Index (HDI) mencatat bahwa Indonesia menduduki urutan
ke-112 dari 175 negara (UNDP, 2003) (Depkes RI, 2003). Sejak konsep
puskesmas diperkenalkan pada tahun 1968, jumlahnya terus bertambah.
Selama periode 1987-2002, misalnya, jumlah puskesmas meningkat dari
5.524 menjadi 7.243. Peningkatan ini belum termasuk jumlah sarana
kesehatan primer lainnya seperti puskesmas pembantu (pustu) yang
mencapai 21.256 di tahun 2002, puskesmas keliling (pusling),
penempatan bidan di desa (bides), dan kegiatan pos pelayanan
terpadu (posyandu). Kesemuanya merupakan sarana kesehatan penunjang
puskesmas yang dijalankan
pemerintah secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu bersama
puskesmas. Ini dapat dilakukan karena lokasi puskesmas tersebar di
hampir semua kecamatan di Indonesia, bahkan di sebagian kelurahan
yang berpenduduk sangat padat seperti Jakarta (Smeru, 2002).
Puskesmas merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan
pelayanan dan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Indonesia. Upaya perwujudan terhadap pelayanan yang
diselenggarakan puskesmas menjadi berkualitas merupakan satu hal
yang perlu mendapat perhatian terutama yang berhubungan dengan
partisipasi masyarakat dalam wilayah kerjanya untuk memanfaatkan
pelayanan puskesmas (Muninjaya, 1999). Berdasarkan hasil survei di
100 puskesmas, pelayanan yang disediakan oleh semua puskesmas
mencakup penanganan pra dan pasca melahirkan, imunisasi (termasuk
imunisasi BCG, polio, MMR, DPT, tetanus, dan hepatitis B), serta
keluarga berencana, bimbingan/penyuluhan tentang gizi, dan
pelayanan penyakit mata sera pelayanan gigi (Ditjen Bina Kesehatan
Masyarakat, Depkes 2002). Selanjutnya, berdasarkan Data Dasar
Puskesmas Tahun 2002, pada tahun 2002 jumlah puskesmas di seluruh
Indonesia tercatat 7.277 unit, 1.818 unit di antaranya dilengkapi
dengan fasilitas rawat inap. Selain puskesmas, juga tercatat 21.256
unit pustu dan 5.084 unit pusling (Ditjen Bina Kesehatan
Masyarakat, Depkes 2002). Puskesmas merupakan perangkat pemerintah
daerah (Pemda) di tingkat
kabupaten/kota dan bertanggung jawab langsung kepada kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Di samping itu, puskesmas juga
perlu menjalin hubungan kerja sama dan saling koordinasi dengan
kantor kecamatan, rumah sakit dan masyarakat. Kerja sama tersebut
antara lain terwujud dalam upaya memfasilitasi masyarakat (dengan
pihak kecamatan), penerapan rujukan (dengan pihak rumah sakit) dan
kemitraan (dengan masyarakat). Kerja sama tersebut bertujuan agar
kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional dapat
berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam "menyehatkan"
masyarakat (Depkes RI, 2003). Puskesmas sebagai perpanjangan tangan
dari pemerintah diharapkan survive dalam memberikan pelayanan yang
optimal, memudahkan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan sebagai
pusat pemberdayaan kesehatan dengan memperkuat upaya kemandirian
masyarakat. Disisi lain, puskesmas juga dihadapkan dengan beban
kerja yang tinggi dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas
terutama dengan keadaan sumber daya yang serba terbatas sehingga
puskesmas menemui kekurangan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya
(Oryz, 2007). Berdasarkan tingkat pemanfaatan (utility) masyarakat
terhadap layanan kesehatan seperti puskesmas sebagai tempat
pelayanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan cenderung rendah.
Masyarakat lebih memilih layanan klinik medis, praktik dokter
spesialis, dan rumah sakit swasta daripada ke puskesmas. Kondisi
ini semakin menguatkan stereotip banyak kalangan bahwa puskesmas
masih dianggap sebagai layanan kesehatan kelas dua (Oryz, 2007).
Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang dipandang
paling dekat dengan masyarakat, revitalisasi puskesmas bisa
dijalankan dengan misalnya penambahan fasilitas fisik, jaringan
sistem komputer, serta tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.
Puskesmas juga memerlukan pengembangan pelayanan rawat inap hingga
perbaikan manajemen pelayanan. Dengan kata lain,
puskesmas-puskesmas harus terus didesain untuk mengejar
ketertinggalan dengan institusi layanan kesehatan lain seperti
rumah sakit yang lebih dahulu dan tertata lebih baik (Oryz, 2007).
Pelayanan rakyat miskin merupakan salah satu aspek yang
dilaksanakan oleh pihak puskesmas melalui pelayanan purnajual
dengan memanfaatkan dana Asuransi Kesehatan dari PT Askes (persero)
sebagai operasional kegiatan pelayanan. Masyarakat dengan
keadaan
derajat ekonomi rendah akan mmperoleh pelayanan di puskesmas
dengan biaya yang lebih murah atau tanpa adanya beban biaya sama
sekali (Depkes RI, 2005). Pelayanan puskesmas yang diberikan pada
peserta Askes juga mencakup aspek kualitas pelayanan yang
diselenggarakan sehingga tidak hanya pada masyarakat umum saja yang
perlu memperhitungkan aspek kualitas. Kualitas pelayanan pada
dasarnya adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan tersebut oleh
seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhitungkan berbagai aspek
terutama status perekonomian keluarga. Berdasarkan laporan bulanan
Puskesmas Mattombong (2007) pada bulan Januari menunjukkan
kunjungan masyarakat mencapai 480 kunjungan yang kemudian mengalami
peningkatan pada bulan Februari mencapai 526 kunjungan sedangkan
pada bulan Maret mengalami penurunan menjadi 310 kunjungan. Hal ini
memberi indikasi bahwa pelayanan yang diselenggarakan pada tingkat
puskesmas masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan
yang berkualitas Khusus peserta Askes, jumlah kunjungan pada bulan
Januari mencapai 143 kunjungan yang mengalami peningkatan pada
bulan Februari mencapai 237 kunjungan sedangkan pada bulan Maret
mengalami penurunan hanya mencapai 160 kunjungan. Hal ini memberi
indikasi bahwa pelayanan kesehatan puskesmas juga kurang memenuhi
permintaan kebutuhan peserta askes akan pelayanan yang lebih
berkualitas. Penurunan pemanfaatan pelayanan puskesmas Mottombong
baik pasien umum maupun peserta Askes disebabkan karena adanya
beberapa hal sebagaimana informasi yang peneliti dapatkan melalui
peserta Askes yang pernah memperoleh pelayanan di puskesmas
tersebut diantaranya adalah dinilai pelayanan peserta Askes yang
berbelit-belit dan lambat sehingga ada diantara peserta Askes yang
lebih memilih berobat pada dokter praktek atau langsung ke rumah
sakit. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan
sebelumnya di atas menunjukkan bahwa puskesmas merupakan pelayanan
tingkat dasar pada lingkungan masyarakat harus dapat
menyelenggarakan prosedur pelayanan yang berkualitas. Sehingga pada
penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1.
Bagaimana penyelenggaraan administrasi kesehatan dalam pelayanan
puskesmas pada tingkat pelayanan loket / kamar kartu ? 2. Bagaimana
penyelenggaraan administrasi kesehatan dalam pelayanan puskesmas
pada tingkat pelayanan dokter ? 3. Bagaimana penyelenggaraan
administrasi kesehatan dalam pelayanan puskesmas pada tingkat
pelayanan perawat ? 4. Bagaimana penyelenggaraan administrasi
kesehatan dalam pelayanan puskesmas pada tingkat pelayanan obat ?
5. Bagaimana penyelenggaraan administrasi kesehatan dalam pelayanan
puskesmas pada tingkat pelayanan laboratorium ? C. Tujuan
Penelitian 1. Tujuan Umum Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan
administrasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada pasien Askes
di Puskesmas Mattombong Kecamatan Matirosompe Kabupaten Pinrang 2.
a. Tujuan Khusus Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi
kesehatan ditinjau dari pelayanan pada ruang kartu/loket dalam
pelayanan kesehatan pada pasien Askes di Puskesmas Mattombong b.
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi kesehatan
ditinjau dari pelayanan yang diberikan dokter dalam pelayanan
kesehatan pada pasien Askes di Puskesmas Mattombong
c.
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi kesehatan
ditinjau dari pelayanan yang diberikan perawat dalam pelayanan
kesehatan pada pasien Askes di Puskesmas Mattombong
d.
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi kesehatan
ditinjau dari pelayanan pada ruang obat dalam pelayanan kesehatan
pada pasien Askes di Puskesmas Mattombong
e.
Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi kesehatan
ditinjau dari pelayanan laboratorium dalam pelayanan kesehatan pada
pasien Askes di Puskesmas Mattombong
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat institusi Hasil penelitian ini
diharapkan menjadi input dalam penentuan kebijakan dalam
peningkatan kualitas pelayanan puskesmas khusunya Puskesmas
Mattombong 2. Manfaat ilmiah Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya khasanah keilmuan dan menjadi bahan bagi peneliti
selanjutnya 3. Manfaat praktis Bagi peneliti sendiri merupakan
pengalaman berharga dalam memperluas wawasan dan pengetahuan
melalui penelitian lapangan.
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Umum Puskesmas Mattombong adalah salah satu puskesmas
yang berada di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang yang
terletak kira-kira lebih kurang 12 Km dari Ibu Kota Kabupaten
Pinrang. Puskesmas Mattombong membawahi 2 Kelurahan dan 7 Desa
sebagai wilayah kerjanya antara lain Kelurahan Langnga, Kelurahan
Pallameang, Desa Massulowalie, Desa Patobong, Desa
Mattongang-Tongang, Desa Siwolong Polong dan Desa Mattiro Tasi.
Wilayah kerja Puskesmas Mattombong merupakan wilayah Kecamatan
Mattiro Sompe dengan batas-batas sebagai berikut.
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 2. Sebelah
Timur berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu 3. Sebelah Utara
berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Cempa 4. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Lasinrang
Keadaan kependudukan di wilayah kerja Puskesmas Mattombong
adalah 27.561 jiwa dengan 6386 kepala keluarga. Adapun komposisi
penduduk diwilayah kerja Puskesmas Mattombong berdasarkan jumlah
kepala keluarga dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah
Kepala Keluarga Di Wilayah kerja Puskesmas Mattombong Tahun 2005
No. 1. Kelurahan/Desa Massulowalie KK 574 Jenis Kelamin L P 1092
1278 Jumlah 2370
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Langnga Pallameng Mattombong Patobong Samaenre
Mattongang-Tongang Siwolong Polong Mattiro Tasi Jumlah
1151 1126 753 577 632 501 479 5936 6386
2263 2365 1490 1138 1300 1120 967 1262 12997
2705 2524 1731 1282 1451 1157 1079 1357 14564
4968 4889 3221 2420 2751 2277 2046 2619 27.561
Sumber : Puskesmas Mattombong Tahun 2006
B. Fasilitas Tenaga Kesehatan Dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata maka
Puskesmas Mattombong mempekerjakan ketenagaan yang dapat dirinci
sebagai berikut. 1. a. Tenaga Medis Dokter Umum 2 -
b. Dokter Gigi 2. a. Tenaga Keperawatan AKPER
6 6 8 1 2 -
b. SPK c. Bidan
d. Perawat Gigi e. 3. 4. APK Tenaga Gizi Tenaga Farmasi dan
Keteknisan Medis a. Asisten Apoteker
-
b. Tenaga Laboratorium 5. a. Tenaga Kesehatan masyarakat SKM
1
1 1
b. Sanitarian (SPPH) c. 4. a. Pekarya Kesehatan Tenaga lain-lain
Cleaning services
1 1 1130
b. Sopir c. Kader posyandu
C. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam rangka pelayanan
kesehatan masyarakat yang menyeluruh kepada masyarakat maka
fasilitas yang dimiliki Puskesmas Mattombong adalah sebagai
berikut. 1. Sarana Rawat Inap 2. Sarana Rawt Jalan terdiri dari :
a. Poliklinik Umum 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
b. UGD 24 jam c. Poliklinik Gigi
d. KIA/Imunisasi
3. Sarana Penunjang Diagnosa terdiri dari : a. Laboratorium 1
unit 1 unit
b. Apoteker
D. Sarana Pelayanan Sarana pelayanan kesehatan yang dimiliki
oleh Puskesmas Mattombong adalah sebagai berikut.
1. Puskesmas 2. Pustu 3. Posyandu 4. Polindes 5. Sepeda motor 6.
Mobil puskesmas 7. Ruang laboratorium 8. Mesin ketik 9.
Komputer
1 unit 4 unit 26 unit 5 unit 3 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2
unit
BAB III TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan Terwujudnya keadaan
sehat adalah keinginan semua pihak tidak hanya oleh orang perorang,
tetapi juga oleh keluarganya, kelompok dan bahkan orang masyarakat.
Untuk dapat mewujudkannya keadaan sehat tersebut banyak hal yang
perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai
peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan (Azrul, 1996). Pelayanan kesehatan yang dijabarkan Levey
dan Loomba (1973) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau secara bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit
serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan
ataupun masyarakat (Azrul, 1996). Sesuai dengan batasan seperti ini
segera mudah dipahami bahwa bentuk dan jenis kesehatan yang dapat
ditemukan banyak macamnya. Suatu pelayanan kesehatan dikatakan baik
(Azrul, 1996) apabila persyaratan sebagai berikut :
1. Tersedia dan berkesinambungan
Pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan yang
dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta
keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang
dibutuhkan.
2. Dapat diterima dan wajar
Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan
keyakinan an kepercayaan masyarakat.
3. Mudah dicapai
Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka
pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.
Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan
saja dan sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah
pelayanan kesehatan yang baik.
4. Mudah dijangkau
Keterjangkauan yang dimaksud adalah dari sudut biaya.
5. Bermutu
Yaitu yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan
para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah
ditetapkan. Unsur pembentuk pelayanan rumah sakit dikelompokkan
dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
1. Unsur input
Unsur input adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk
terselenggaranya pelayanan rumah sakit. Kelompok ini meliputi
gedung tempat pelayanan diselenggarakan, peralatan medis dan non
medis, sumber daya manusia dan anggaran.
2. Unsur Process
Unsur proses adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka
pelayanan atau segala interaksi yang terjadi antara sumber daya
rumah sakit dengan penderita.
3. Unsur out put
Unsur keluaran adalah segala sesuatu sebagai hasil proses
penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit meliputi antara lain
kesembuhan, kematian, cacat, kepuasan dan lain lain.
4. Unsur lingkungan
Unsur lingkungan adalah segala sesuatu yang bersifat mengatur
atau membatasi kegiatan di rumah sakit. Unsur input, unsur proses,
dan lingkungan dengan masing masing komponennya mempunyai sifat
saling berhubungan, serta saling mempengaruhi dan kesemuanya
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mutu pelayanan rumah
sakit (Noor, 2001). Selain itu juga pelaksanaan pelayanan kesehatan
yang prima perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut (Wijono,
1999) :
1. Mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi atau
petunjuk yang mudah dipahami dan diperoleh pada setiap
tempat/lokasi pelayanan sesuai dengan kepentingannya menyangkut
prosedur/tata cara pelayanan, pendaftaran, pengambilan sampel atau
hasil pemeriksaan, biaya/tarif/ pelayanan serta jadwal/waktu
pelayana. 2. Setiap aturan tentang prosedur/tata cara/petunjuk
seperti yang tersebut diatas harus dilaksanakan secara tepat,
konsisten dan konsekuen sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang berlaku. 3. Hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan
diatur secara jelas setiap persyaratan yang diwajibkan dalam rangka
menerima pelayanan harus mudah
diperoleh dan berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan
serta tidak menambah beban masyarakat penerima pelayanan. 4.
Tersedia loket informasi dan kotak saran bagi penerima pelayanan
yang mudah dilihat/dijumpai pada setiap tempat pelayanan. 5.
Penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas
yang berwenang atau berkompoten, mampu, terampil dan profesional
sesuai dengan spesifikasi tugasnya. 6. Selalu diupayakan untuk
menciptakan pola pelayanan yang tepat sesuai dengan sifat dan jenis
pelayanan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaannya. 7. Biaya/tarif pelayanan harus
ditetapkan secara wajar dengan memperhitungkan kemampuan
masyarakat. Hendaknya diupayakan untuk mengatur mekanisme pungutan
biaya yang memudahkan pembayarannya dan tidak menimbulkan biaya
tinggi. 8. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur dan
adil dengan tidak membedakan status sosial masyarakat. 9.
Kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat dan fasilitas pelayanan
harus selalu dijamin melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin.
10. Selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan
sikap yang ramah dan sopan serta berupaya meningkatkan kinerja
pelayanan kesehatan secara optimal.
Pencapaian pelayanan prima bidang kesehatan akan selalu dipantau
dan dievaluasi secara rutin dan berkala. Secara bertahap pelayanan
prima harus dapat dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan
kesehatan yang ada (Wijono, 1999). Adapun indikator pelayanan prima
adalah sebagai berikut (Sampara, 2005) :
1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanaka. 2. Kejelasan dan kepastian :
adanya kejelasan kepastian mengenai :
a.
Prosedur/tata cara pelayanan umum
b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan umum d. Rincian biaya/tarif pelayanan
umum dan tata cara pembayarannya e. f. Jadwal waktu penyelesaian
pelayanan umum Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima
pelayanan umum berdasarkan bukti bukti penerimaan
permohonan/kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan mulai dari
proses pelayanan umum hingga ke penyelesaiannya. g. Petugas yang
menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak
jelas dan tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat (pelanggan).
3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum
dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberi
kepastian umum 4. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara
persyaratan, satuan kerja pejabat penanggung jawab pemberi
pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif dan hal
hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami
oleh masyarakat, baik diminta atau pun tidak minta. 5. Efisien,
dalam arti persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal hal
yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan
tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan umum yang diberikan. 6. Ekonomis, dalam arti biaya yang
harus dibayar oleh masyarakas harus tetap wajar 7. Keadilan yang
merata 8. Ketepatan waktu pelayanan
B. Tinjauan Umum Tentang Puskesmas Puskesmas (Pusat Kesehatan
Masyarakat) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat
yang amat penting di Indonesia. Adapun yang dimaksudkan dengan
puskesmas ialah salah satu unit pelaksana fungsional yang berfungsi
sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta
masyarakat dalam bidan kesehata, serta pusat pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan menyeluruh, terpadu
dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal
dalam suatu wilayah tertentu. Jika ditinjau dari sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia, maka peranan dari kedudukan puskesmas
adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di
Indonesia. Ini disebabkan karena peranan dan kedudukan puskesmas di
Indonesia adalah amat unik. Sebagai sarana pelayanan kesehatan
terdepan di Indonesia, puskesmas juga bertanggung jawab dalam
menyelenggarakan pelayan kesehatan masyarakat selain bertanggung
jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran atau medis. Pada
saat ini kegiatan puskesmas yang dulunya 23 kegiatan, kini menjadi
18 kegiatan yakni :
a pelayanan rawat jalan.
a kesejahteraan ibu dan anak.
a keluarga berencana.
a kesehatan gigi.
a kesehatan gizi.
a kesehatan sekolah.
a kesehatan lingkungan.
a kesehatan jiwa.
a pendidikan kesehatan.
a perawatan kesehatan masyarakat.
a pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
a kesehatan olah raga.
a kesehatan lanjut usia.
a kesehatan mata.
a kesehatan kerja.
a pencatatan dan pelaporan.
a laboratorium kesehatan masyarakat.
inaan pengobatan tradisional Puskesmas selalu memegang empat
asas pengelolaan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan
yakni : a. Asas Pertanggung Jawaban Wilayah Kerja Arti dari asas
pertanggung jawaban wilayah kerja ialah puskesmas harus bertanggung
jawab atas semua masalah yang terjadi diwilayah kerjanya. Wilayah
kerja meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor
kepadatan, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur
lainya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja
puskesmas. Secara administrasi puskesmas merupakan perangkat
pemerintah daerah tingkat II, sehingga pembagian wilayah kerja
puskesmas ditetapkan oleh Bupati, tetapi puskesmas
bertanggung jawab secara langsung baik teknis maupun
administrasi kepada kepala kantor Departemen Kesehatan
kota/kabupaten dengan persetujuan kepala kantor wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi. Kedudukan dalam hirarki pelayanan kesehatan,
sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Puskesmas
berkedudukan sebagai fasilitas kesehatan (Departemen Kesehatan RI,
1995). Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas
rata-rata 30.000 penduduk setiap puskesmas. Kota besar dengan
jumlah penduduk satu juta atau lebih jiwa, wilayah kerja puskesmas
biasa satu kelurahan, sedangkan ibu kota kecamatan dengan jumlah
penduduk 15.000 jiwa atau lebih puskesmas yang melayaninya disebut
puskesmas Pembina yang merupakan pusat rujukan untuk puskesmas
kelurahan. Selain itu juga apabila jangkuan puskesmas tidak
terjangkau terutama pada daerahdaerah terpencil, maka
puskesmasdibantu oleh puskesmas keliling, puskesmas pembantu,
bidan-bidan desa agar pelayanan lebih merata.
b. Asas Peran Serta Masyarakat Dalam asas ini masyarakat
dilibatkan dalam melaksanakan program kerja puskesmas. Salah satu
bukti keterlibatan peran serta masyarakat ialah adanya posyandu dan
dasa wisma. c. Asas Keterpaduan Asas ini menjadikan puskesmas dapat
menyatukan program kerja dari sektor yang satu ke sektor yang lain.
Artinya selain puskesmas menjalankan program kesehatan, puskesmas
dapat juga menjalankan program lain selain kesehatan. d. Asas
Rujukan
Asas rujukan adalah asas yang diberlakukan apabila puskesmas
tidak dapat menangani suatu masalah kesehatan. Asas ini ditetapkan
untuk bekerja sama dengan rumah sakit. Puskesmas merupakan ujung
tombak pelaksanaan program kesehatan. Sehingga keberhasilan program
kesehatan bertumpu pada puskesmas (Departemen Kesehatan RI, 1993)
1. Sejarah Puskesmas Konsep puskesmas pertama kali dirumuskan oleh
suatu tim yang diketuai oleh Lord Dawson dari Inggris. Pada tahun
1920 konsep tersebut menyebar ke Eropa dan Amerika. Di Indonesia
pada tahun 1942 dirintis pembentukan puskesmas oleh Rockefeller
Foundation di bawah pimpinan dr. Y. J. Hendrich. Ia memulai
programnya dengan melakukan kampanye tentang cacing tambang, serta
penyuluhan kesehatan kepada masyarakat desa. Pada tahun 1925, Dinas
Kesehatan Rakyat (DKR) melaksanakan usaha pendidikan kesehatan
melalui kunjungan rumah. Pada tahun 1951, oleh prof. Dr. Sulianti
Saroso telah merintis pembentukan NKIA untuk ibu hamil, bayi dan
anak, balai pengobatan, usaha hygene, sanitasi lingkungan,
pemberantasan penyakit menular dan lain-lain serta berfungsi
menggantikan fungsi puskesmas di satu kecamatan. Fungsi balai
pelayanan tersebut berjalan dengan sendirisendiri sehingga tidak
mengetahui kegiatan satu dengan yang lainnya dan pelaporan
dilakukan juga oleh masing-masing balai pelayanan kesehatan di
Dinas Kesehatan Rakyat (R. Widodo Talago, 1980). Pada tahun 1951 di
kota Bandung di prakarsai oleh dr. J. Laimena merintis terbentuknya
puskesmas dengan nama awal Pusat Kesehatan (Health Centre) dimana
usahausaha pelayanan kesehatan kepada rakyat yang mengintegrasikan
kegiatan pada preventive (pencegahan) dan curative (pengobatan).
Namanya kemudian berubah menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) dengan meliputi prinsip dasar dari Public Health
yaitu
Basic Health Servise. Rencana ini dikenal dengan Bandung Plan
dan dicantumkan laporan dalam WHO. WHO kemudian mengadakan rapat di
Jenewa pada tahun 1953. Dalam rencana tersebut rakayat di ikut
sertakan untuk lebih pesat dalam usaha-usaha bidang preventive
(pencegahan) (Noer Bachry Noor, 2000). Konsep puskesmas sebagai
tulang punggung pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia di
tetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada
tahun 1968 (Departemen Kesehatan RI, 1995). 2. Defenisi Puskesmas
Puskesmas dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan organisasi
kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat di wilayah kerja
tertentu dalam usaha-usaha kegiatan pokok puskesmas (Departemen
Kesehatan RI,1995) Definisi puskesmas yang dikeluarkan oleh
Departemen Kesehatan RI (1995) hampir sejalan dengan definisi dari
R. Widodo Talago (1967), dimana puskesmas adalah unit pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pokok secara
menyeluruh dan terintegrasi pada masyarakat, sebagai usaha
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. a. Sistem Puskesmas
Sistem pelayanan puskesmas meliputi a.1. Puskesmas membantu wilayah
kerjanya. a. 2. Puskesmas keliling atau pelayanan kesehatan
keliling a. 3. Jaringan pelayanan rujukan kesehatan a. 4.
Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat desa (Noer Bachry
Noor, 2001) :
b. Fungsi Puskesmas
Untuk mewujudkan peranan puskesmas maka fungsi puskesmas
dijabarkan sebagai berikut :
b.1. Sebagai pusat pengembangan masyarakat kesehatan diwilayah
kerjanya. b.2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya
dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat. b.3. Memberikan
pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat
di wilayah kerjanya (Noer Bachry Noor, 2001). c. Tujuan Puskesmas
Tujuan puskesmas adalah mengembangkan dan mendekatkan secara merata
pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh kepada masyarakat di
wilayah kerja puskesmas (Departeman Kesehatan RI, 1990/1998). d.
Program Pokok Puskesmas Dalam upaya menunjang pengembangan program
pokok puskesmas yang mempunyai 6 subsistem manajemen yaitu : d.1.
Subsistem pelayanan kesehatan (Promosi, pencegahan, pengobatan,
rehabilitasi medis dan sosial). d. 2. Subsistem personalia
(Pengembangan staf). d. 3. Subsistem keuangan. d. 4. Subsistem
logistik. d. 5. Subsistem pencatatan dan pelaporan d. 6. Subsistem
peran serta masyarakat (Muninjanya, 1999). e. Susunan Organisasi
Puskesmas Susunan organisasi puskesmas terdiri dari e. 1. Unsur
pimpinan : Kepala puskesmas. :
Bertugas memimpin, mengawasi dan menkordinasikan kegiatan
puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan
fungsional. e. 2. Unsur pembantu pimpinan : Urusan tata usaha
Bertugas dalam mengattur kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat
menyurat serta pencatatan dan pelaporan. e. 3. Unsur pelakasana :
Tenaga / pegawai dalam jabatan fungsional. Pegawai / tenaga dalam
puskesmas akan bertambah sesuai dengan kegiatan di daerah-daerah
masing-masing. e. 4. Unit terdiri dari :
e. 4.1. KIA dan Gizi Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ibu
dan anak,keluarga berencana dan perbaikan gizi. e. 4.2. Pencegahan
dan pemberantasan penyakit Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pencegahan dan pemberantasan penyakit khusus imunisasi, kesehatan
lingkungan dan laboratorium sederhana. e. 4.3. Gigi dan mulut,
kesehatan tenaga kerja dan manula Mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan
manula. e. 4.4. Perawatan kesehatan masyarakat Mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan
olah raga, kesehatan sekolah, kesehatan jiwa, kesehatan mata dan
kesehatan khusus lainnya. e. 4.5. Penyuluhan kesehatan masyarakat
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan
upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat. e.
4.6. Pengobatan rawat jalan dan rawat inap
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan
rawat inap. e. 4.7. Farmasi Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
kefarmasian. Unit-unit dalam puskesmas akan bertambah sesuai dengan
kegiatan didaerah-daerah masingmasing.
C. Tinjauan Umum Pelayanan Penerimaan Di Kamar Kartu Pelayanan
yang akan diperoleh masyarakat pada saat mengunjungi pelayanan
kesehatan puskesmas adalah penerimaan di kamar kartu / loket.
Pelayanan yang diperoleh pada dasarnya berhubungan dengan proses
pendaftaran dan registrasi termasuk pengecekan berkas terdahulu
dari masyarakat yang bersangkutan. Pelayanan di kamar loket
dilaksanakan dalam rangka tertib administasi termasuk pendataan
terhadap status kesehatan masyarakat dalam ruang lingkup wilayah
kerja puskesmas. Hal ini disebabkan karena pemberian kartu pada
seorang pasien akan memberikan nomor registrasi tertentu yang dapat
dijadikan dasar dalam pembuatan laporan bulanan dan tahunan
puskesmas termasuk pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan
terpadu puskesmas yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, kartu
pasien dapat digunakan terhadap identifikasi pola penyakit pada
masyarakat dalam ruang lingkup puskesmas. Hal ini disebabkan karena
pada kartu tertera hasil anamnesis yang telah dilakukan oleh dokter
puskesmas sehingga beberapa kejadian penyebaran penyakit termasuk
kejadian luar biasa (KLB) dapat dengan mudah diketahui. Proses
penerimaan dan registasi pengguna pelayanan puskesmas ini cenderung
tidak dilaksanakan secara efektif. Dimana jika ditinjau dari aspek
waktu yang terlalu lama disebabkan karena pelaksanaan yang
cenderung berbelit-belit sehingga masyarakat diharapkan membutuhkan
waktu antrian yang cukup lama. Hal ini tentunya akan
mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan puskesmas
pada kemudian harinya. Aspek lain yang menyebabkan
kekurangefektifan proses registrasi adalah hubungan komunikatif
antara petugas dengan masyarakat dimana komunikasi yang tidak
efektif membutuhkan waktu yang lama terhadap proses registrasi.
D. Tinjauan Umum Pelayanan Dokter Pelayanan medis yang diberikan
oleh dokter kepada pasien harus sesuai dengan ilmu kedokteran
mutakhir serta memanfaatkan kemampuan dan fasilitas pelayanan
kesehatan secara optimal. Setiap jenis pelayanan medis harus sesuai
dengan masing-masing standar pelayanan medis profesi.Tujuan
pelayanan medis ialah mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal
melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Bidang kegiatan pelayanan dalam usaha pelayanan kesehatan di rumah
sakit atau penyelenggara kesehatan lainnya adalah : 1. Pelayanan
tindakan medik umum antara lain : a. Melakukan wawancara atau
anamnese kepada pasien
b. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien c. Menegakkan diagnosa
penyakit
d. Merencanakan dan memberikan terapi/pengobatan e. f. Melakukan
pengawasan dan pemantauan terhadap pasien Membuat catatan
medik.
2. Membangun hubungan komunikasi dengan pasien.
Hubungan komunikasi dokter dengan pasien sebagai bentuk
relatationship dapat meliputi : mendengarkan dan menampung keluhan
pasien,memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien dan
keluarganya tentang penyakitnya. 3. Melakukan tindakan kedaruratan.
Tindakan kedaruratan pada kasus dan kondisi darurat yang
membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan
akibat kelainan atau penyakit tertentu. 4. Pelayanan Keluarga
berencana Pelayanan keluarga berencana yang dilakukan adalah
kegiatan komunikasi dan informasi serta edukasi (KIE), pelayanan
medis dalam upaya mengajak, melayani mengayomi peserta keluarga
berencana dan keluarganya. 5. Pemeliharaan Kesehataan ibu, bayi,
balita dan anak, adalah peningkatan derajat
kesehatan,penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dalam
upaya meningkatkan status kesehatan ibu, ibu hamil, ibu melahirkan,
ibu menyusui, bayi, balita, dan anak. 6. Pencegahan dan peningkatan
kesehatan masyarakat merupakan upaya pencegahan penyakit dan
peningkatan derajat kesehatan terhadap individu, keluarga dan
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal (Wijono,
1999). Di dalam surat edaran bersama Menteri Kesehatan dan Kepala
BAKN Nomor 614/Menkes/VIII/1987 dan Nomor.16/SE/1987 dalam Tjiptono
1999 menyebutkan bahwa bidang kegiatan dokter dalam usaha pelayanan
kesehatan meliputi : menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan
akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan
pencegahan penyakit, melayani kesehatan masyarakat, membina peran
serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan
(Wijono, 1999).
E. Tinjauan Umum Pelayanan Perawat Pelayanan keperawatan adalah
berupa bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang sakit
untuk memenuhi kebutuhannya sebagai mahluk hidup. Pelayanan
keperawatan
memiliki standar praktek yang memberikan acuan bekerja bagi
perawat dalam proses pemberian asuhan keperawatan yang meliputi :
1. Mengemban peran dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. a.
Datang dan pulang bekerja tepat pada waktunya
b. Memanfaatkan jam kerjanya secara efektif dan efisien c.
Bersedia melaksanakan tugasnya setiap saat, terutama dalam keadaan
darurat
2. Memahami lingkup tanggung jawab kewenangan dan keterbatasan
kemampuanya a. Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan tugas
dan wewenang yang diberikan kepadanya di tempat kerjanya. b.
Meminta bantuan kepada perawat yang lebih mampu atau tenaga
kesehatan lainnya, atau institusi pelayanan kesehatan lain secara
lintas program dan sektoral dalam memberikan asuhan keperawatan
diluar kemampuannya. c. Mengakui kesalahan dalam melaksanakan tugas
kepada atasan langsung dan berusaha memperbaikinya. d. Tidak
melaksanakan tugas diluar kewenangannya yang diminta oleh
pasien/klien atau teman kerjanya. 3. Memperlakukan pasien/klien
secara manusiawi sebagai individu yang unik dan mitra aktif dalam
proses pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan. a.
Memperlakukan pasien/klien sebagai : 1). Individu unik yang
memiliki kebutuhan bio-psiko-sosial-spritual. 2). Mitra yang aktif
dalam proses pemberian asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan.
3). Anggota keluarga dan anggota masyarakat. 4). Individu yang
menghadapi masalah, bukan sebagai sumber masalah b. Berlaku sopan
terhadap pasien/klien dalam proses pemberian asuhan
keperawatan.
c. Tidak membedakan pasien/klien berdasarkan agama, suku/bangsa,
jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau kedudukannya dalam
proses pemberian asuhan keperawatan. d. Melibatkan pasien/klien
secara aktif dalam pemberian asuhan keperawatan e. Mengupayakan
pemenuhan kebutuhan perawatan dasar pasien/klien yang meliputi
kebutuhan bio-psiko-sosial-spritual. f. Memberikan pelayanan
kesehatan/keperawatan secara efisien. g. Tanggap dan cepat
bertindak terhadap keluhan, permintaan bantuan dan hasil pengamatan
mengenai keadaan pasien/kien. h. Sabar dan menghindari sikap yang
tidak terpuji terhadap pasien/klien. 4. Melaksanakan komunikasi
terapeutik dengan pasien/klien. a. Memanggil pasien dengan benar
dan sesuai dengan identitasnya. b. Berkomunikasi dengan
pasien/klien secara tepat, sesuai dengan waktu, situasi, dan
kondisinya. c. Meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien/klien
setiap ada kesempatan (Djojodibroto, 1997).
F. Tinjauan Umum Pelayanan Obat Obat memegang peranan yang
penting dalam pelayanan kesehatan karena obat merupakan salah satu
sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan. Oleh karena itu, obat
yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan
kemanfaatan klinik (Rustamaji dan Sulanto, 2005). Obat merupakan
komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Menurut kebijakan obat
nasional bahwa biaya obat merupakan bagian yang cukup besar dari
seluruh biaya kesehatan. Hal ini dibuktikan dari beberapa survei
disimpulkan bahwa biaya obat sekitar 40 50% dari jumlah operasional
pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pelayanan obat pada instansi
pelayanan kesehatan merupakan aspek utama penyelenggaraan
pelayanan.
Pelayanan obat adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
atas adanya keluhan dan telah melaksanakan pemeriksaan keadaan
kesehatannya oleh pihak dokter yang dibuktikan dengan adanya surat
resep obat yang ditujukan olehnya (Istinganah, dkk, 2006).
Pelayanan obat yang diselenggarakan pada instansi pelayanan
kesehatan khususnya puskesmas cenderung menunjukkan adanya suatu
permasalahan berupa peresepan dan penggunaan obat yang tidak
semestinya dan hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan
biaya operasional yang tentunya akan berdampak pada penambahan
beban biaya bagi masyarakat atas pelayanan tersebut. Peresepan dan
penggunaan obat merupakan salah satu andalan utama pelayanan
kesehatan di puskesmas. Mengingat terbatasnya jumlah dokter yang
ada sehingga sebahagian besar puskesmas khususnya di daerah
pedesaan memanfaatkan tenaga perawat untuk memberikan pelayanan
pengobatan. Akibatnya variasi presepan antar petugas kesehatan
tidak dapat dihindarkan. Beberapa penelitian juga ditemukan bahwa
penggunaan obat di pusat pelayanan kesehatan cenderung berlebih.
Pada berbagai penyakit yang ringan dapat sembuh sendiri seperti
penyakit ISPA dan diare dengan menggunakan antibiotika cenderung
tinggi disamping jenis obat yang diresepkan juga sangat beragam
(Iwan, 2006). G. Tinjauan Umum Pelayanan Penunjang Laboratorium
Laboratirum merupakan salah satu unsur penunjang dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Keberadaan laboratorium pada
suatu pelayanan kesehatan akan membantu dalam proses anamnesis
status kesehatan seseorang dan penegakkan diagnose masalah
kesehatan dengan adanya pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang
berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan. Keberadaan laboratorium
di puskesmas sudah menjadi hal yang perlu dan kebutuhan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sebagaimana dalam
konteks
otonomi daerah, puskesmas mempunyai peranan yang sangat vital
sebagai institusi pelaksana teknis yang dituntut memiliki kemampuan
manjerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan (Hatmoko, 2006). Keberadaan laboratorium di puskesmas
tentunya dilaksanakan oleh tenaga profesional yang melaksanakan
pemeriksaan spesimen laboratorium yang juga harus dapat bekerja
secara paripurna dan memnuhi kepuasan pasien mengingat semakin
meningkatnya pengetahuan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
berkualitas seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Depkes RI, 1991). Laboratorium di puskesmas ditinjau
dari aspek penyelenggara puskesmas berada pada unsur pelaksana unit
II yang melaksanakan tugas pokok yang salah satu diantaranya adalah
pemeriksaan laboratorium (Hatmoko, 2006). Berdasarkan hasil survei
dari 250 puskesmas yang ada di beberapa daerah di Indonesia
mencakup Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Nusa
Tenggara Timur menunjukkan bahwa puskesmas yang memiliki
laboratorium hanya mencapai 79 % dan sekitar 29 % yang hanya
memiliki tenaga profesional yang terlatih. Hal ini tentunya akan
berdampak pada proses pelayanan yang kurang memenuhi kebutuhan
masyarakat akan pelayanan yang lebih adil dan merata serta
menjangkau lapisan masyarakat (Selviana, 2003).
BAB IV KERANGKA KONSEP
A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian Puskesmas merupakan
pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat dengan
intensitas terdekat dalam wilayahnya. Penyelenggaraan pelayanan
puskesmas yang berkualitas merupakan salah satu syarat mutlak dalam
rangka penciptaan keadaan sehat bagi masyarakat yang tidak hanya
mencakup wilayah kerja saja namun dalam tatanan pengguna pelayanan
puskesmas. Peserta Askes merupakan salah satu sasaran dari
penyelenggaraan pelayananan di puskesmas. Meskipun peserta Askes
dapat memanfaatkan pelayanan di rumah sakit dengan kemampuan
pelayanan yang lebih baik namun puskesmas lebih sering dimanfaatkan
karena aspek keterjangkauan dalam aspek jarak pelayanan. Selain
itu, dari beberapa sumber penelitian menunjukkan bahwa peserta
Askes lebih cenderung menggunakan puskesmas karena alasan biaya
yang lebih murah dibandingkan rumah sakit. Dalam melaksanakan peran
dan fungsi puskesmass sebagai pelayanan yang terdekat kepada
masyarakat, aspek kualitas menjadi tuntutan bagi setiap individu
dalam rangka kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik. Aspek
kualitas tersebut berhubungan dengan proses pelayanan yang
diselenggarakan. Penyelenggaraan pelayanan tingkat puskesmas
tersebut menyangkut beberapa aspek yang tidak lepas dari rangkaian
pelaksanaan kerja puskesmas yang dijelaskan sebagai berikut.
1. Pelayanan Loket/Ruang Kartu
Pelayanan di loket merupakan pelayanan awal yang diterima oleh
masyarakat untuk pertama kali datang mengunjungi puskesmas. Proses
penerimaan yang dilakukan pada tiap instansi
pelayanan terutama puskesmas terselenggara pada bagian ini.
Pelayanan yang cenderung berbelit-belit dari petugas loket memberi
dampak pada aspek kekurangpuasan masyarakat yang tentunya akan
memberikan tingkat efisiensi dan efektifitas pelayanan yang
rendah.
2. Pelayanan Dokter
Dokter merupakan salah satu unsur penyelenggara pelayanan
tingkat instansi termasuk puskesmas yang lebih berperan dalam hal
pelaksanaan aspek kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan pada dokter
dalam hal pelaksanaan kuratif kepada pasien biasanya ada keluhan
dalam hal proses anamnesis yang dilakukan dokter. Anamnesis dokter
yang cenderung membutuhkan waktu lama dan adanya hubungan
interpersonal yang tidak komunikatif memiliki kecenderungan akan
pelayanan yang kurang memenuhi kebutuhan dan kepuasan.
3. Pelayanan Perawat
Perawat
merupakan
salah
stau
tenaga
pelaksana
pelayanan
kesehatan
yang
memnyelenggarakan pelayanan keperawatan dalam bentuk asuhan
keperawatan. Perawat merupakan tenag akesehatan yang paling dekat
dan sering berinteraksi dengan seorang pasien sehingga terkadang
kualitas pelayanan kesehatan lebih ditujukan terhadap kemampuan dan
keterampilan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan
keluarganya. Hubungan komunikasi yang kurang baik antara pasin dan
perawat merupakan aspek utama penyelenggaraan pelayanan oleh
perawat dan hal ini menjadi point penilaian atas kepuasan pasien
dengan pelayanan yang diberikan.
4. Pelayanan Obat
Obat merupakan salah satu sarana yang menunjang proses pelayanan
dalam rangka peningkatan status kesehatan. Ruang obat dalam suatu
instansi pelayanan merupakan
pelayanan yang harus diselenggarakan terutama puskemas setelah
memperoleh pemeriksaan dan beberapa tindakan medis pada pelayanan
puskesmas. Waktu pengantrian dan ketersediaan obat di puskesmas
yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk penggunaan obat yang
tergolong dalam pelayanan Askes yang kurang dapat berdampak pada
pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan akan mempengaruhi
tingkat kepausan atas pelayanan yang diselenggarakan.
5. Pelayanan Laboratorium
Pelayanan laboratorium merupakan pelayanan penunjang yang
melaksanakan pemeriksaan penunjang medis yang dapat menunjang
pemeriksaan dan sebagai dasar penentuan diagnosa status kesehatan
pasien. Pelaksanaan tindakan pemeriksaan yang berbelit-belit kepada
masyarakat cenderung menunjukkan inefisiensi tindakan sehingga
menunjukkan
kekurangpuasan masyarakat akan pelayanan diberikan.
B. Pola Pikir Variabel Penelitian Berdasarkan dasar pemikiran
dari masing-masing variabel penelitian sebelumnya di atas maka
dapat disusun bagan alur penelitian sebagai berikut.
Keterangan
: :
Variabel dependen Variabel independen
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 1. Pelayanan
administrasi kesehatan tingkat puskesmas Adalah rangkai kegiatan
yang dilaksanakan puskesmas sebagai suatu alur/proses dalam
memberikan pelayanan yang teratur dimulai dari proses penerimaan di
ruang loket, pelayanan dokter, perawat, ruang obat dan
laboratorium. Kriteria objektif :
Cukup
:
Apabila skor jawaban responden > nilai median 75% dari
seluruh pertanyaan variabel penelitian
Kurang
:
Apabila skor jawaban responden nilai median 75% dari seluruh
pertanyaan variabel penelitian
2. Pelayanan Loket Adalah proses penerimaan pasien yang
merupakan pelayanan awal kunjungan ke puskesmas yang diperoleh
masyarakat dalam rangka registrasi dan pendataan keadaan umum.
Penilaian akan pelayanan loket didasarkan atas jawaban dari
pertanyaan berhubungan dengan proses pelayanan yang diberikan.
Kriteria objektif : Cukup : Apabila skor jawaban responden >
nilai median 75 % dari seluruh pertanyaan variabel penelitian
Kurang : Apabila skor jawaban responden nilai median 75 % dari
seluruh pertanyaan variabel penelitian 3. Pelayanan Dokter Adalah
pelayanan yang lebih ditujukan pada upaya kuratif dan rehabilitatif
oleh masyarakat yang dilakukan dalam bentuk anamnesis awal keadaan
umum pasien dalam rangka penegakkan diagnosa status kesehatannya.
Penilaian akan pelayanan dokter didasarkan atas jawaban dari
pertanyaan berhubungan dengan proses pelayanan yang diberikan.
Kriteria objektif : Cukup : Apabila skor jawaban responden >
nilai median 75 % dari seluruh pertanyaan variabel penelitian
Kurang : Apabila skor jawaban responden nilai median 75 % dari
seluruh pertanyaan variabel penelitian 4. Pelayanan Perawat
Adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan dalam
bentuk tindakan asuhan keperawatan di puskesmas. Kriteria objektif
: Cukup : Apabila skor jawaban responden > nilai median 75 %
dari seluruh pertanyaan variabel penelitian Kurang : Apabila skor
jawaban responden nilai median 75 % dari seluruh pertanyaan
variabel penelitian 5. Pelayanan Obat Adalah proses pelayanan yang
berhubungan dengan pemberian obat berdasarkan resep setelah
memperoleh pelayanan dari dokter puskesmas. Kriteria objektif :
Cukup : Apabila skor jawaban responden > nilai median 75 % dari
seluruh pertanyaan variabel penelitian Kurang : Apabila skor
jawaban responden nilai median 75 % dari seluruh pertanyaan
variabel penelitian 6. Pelayanan Laboratorium Adaah pelayanan
penunjang yang diperoleh masyarakat dalam rangka membantu proses
anamnesis dan penegakkan diagnose status kesehatannya. Kriteria
objektif : Cukup : Apabila skor jawaban responden > nilai median
75 % dari seluruh pertanyaan variabel penelitian Kurang : Apabila
skor jawaban responden nilai median 75 % dari seluruh pertanyaan
variabel penelitian
BAB V METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian survey dengan rancangan deskriptif yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran akan proses pelaksanaan administrasi kesehatan
pelayanan peserta Askes di puskesmas ditinjau dari pelayanan
loket/kamar kartu, pelayanan dokter, pelayanan perawat, pelayanan
obat dan pelayanan laboratorium. B. Lokasi Penelitian Penelitian
ini dilaksanakan di Puskesmas Mattombong Kecamatan Matirosompe
Kabupaten Pinrang. C. Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh peserta Askes dalam wilayah kerja
Puskesmas Mattombong Kecamatan Matirosompe yang berjumlah 127
orang. 2. Sampel Sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari
keseluruhan peserta Askes dalam wilayah kerja Puskesmas Mattombong
yang ditentukan berdasarkan pengambilan sampel secara accidental
sampling yaitu sampel adalah peserta Askes yang ditemui mengunjungi
puskesmas pada saat penelitian berlangsung sebanyak 47 orang. D.
Pengumpulan Data 1. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung
oleh peneliti melalui wawancara menggunakan bantuan kuesioner
dengan mengajukan pertanyaan tentang penilaian responden atas
proses pelayanan penerimaan di loktet, pelayanan dokter, perawat,
pelayanan obat dan laboratorium.
2. Data Sekunder Data yang diperoleh dari puskesmas menyangkut
jumlah kunjungan pasien peserta Askes dan dari instansi terkait
seperti Dinas Kesehatan serta melaksanakan penelusuran atas
literaturliteratur yang berhubungan dengan penelitian.
E. Pengolahan dan Penyajian Data Data yang telah dikumpulkan
kemudian diolah dengan menggunakan bantuan komputer program
Microsoft Excell 2007 dan SPSS for windows versi 15.0 dengan
langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut. 1. Tahap
editing dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh merupakan
informasi yang benar. Pada tahap ini dilakukan dengan memperhatikan
kelengkapan jawaban dan jelas tidaknya jawabannya. 2. Pengkodean
dimaksudkan untuk menyingkat data yang diperoleh agar memudahkan
mengolah dan manganalisis data dengan memberikan kode kode dalam
bentuk angka. 3. Pembuatan/pemindahan hasil koding kuesioner ke
daftar koding (master tabel) 4. Tabulasi. Pada tahap ini data yang
sudah diolah dengan komputer disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi dan tabel silang. Penyajian data hasil olahan
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel silang
penggambaran sebaran variabel penelitian disertai penjelasan.
Diposkan oleh Syafruddin di 08:40 Kirimkan Ini lewat
EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook 0 komentar:
Poskan Komentar Link ke posting ini Buat sebuah Link
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan
Komentar (Atom)
Berapapun uang anda, bersedekahlah setiap hariSiapa yang ingin
usaha maju mendapat keuntungan yang berlipat-lipat? Ayo Berinfaq!
Siapa yang ingin penyakit segera sembuh? Ayo Berinfaq! Siapa yang
ingin cepet dapet jodoh? Ayo Berinfaq! Siapa yang ingin urusannya
dimudahkan? Ayo Berinfaq! Siapa yang ingin ujiannya lulus? Ayo
Berinfaq! Berapakah seharusnya saya berinfaq? Inilah rumus
matematika sedekah. Siapa yang menginkan 10, infaqkan saja 1 Siapa
menginfaqkan 1, ia akan dapat 10 Jika anda punya uang 1 juta dan
ingin mendapatkan uang dua juta, cukup anda infaqkan 200 ribu,
namun jika anda menginginkan yang 10 juta, infaqkan saja semuanya
yang satu juta. Jika perusahaan menginginkan keuntungan hingga
seratus maka anda mesti menginfaqkan sebesar sepuluh juta, atau
jika perusahaan anda keuntungannya bersih 1 milyar menginginkan
penambahan keuntungan hingga 2 milyar, perusahaan anda mesti
keluarkan infaq 200 juta. Jika anda sakit, dan sang dokter
memberikan rincian biaya yang mesti dikeluarkan selama 1 bulan
perawatan adalah 100 juta, maka untuk mempercepat kesembuhan
infaqkan saja 10 juta Segera buktikan ayat-ayat Allah bahwa itu
akan tergantikan 10 kali lipat bahkan bisa lebih dari 700 kali
lipat, anda mesti yakin. Berbagilah kepada sesama, kepada
orang-orang yang disekitar anda yang lebih membutuhkan dan
tunggulah keajaiban itu tidaklah lagi akan datang. Jika itu
terbukti, anda mesti menjadi orang yang ketagihan dalam berinfaq.
Lihatlah orangorang yang disekeliling anda yang lebih membutuhkan
dari anda. Kunjungilah orang-orang yang tak mampu, Alihkan belanja
anda yang tadinya ke toko besar ke warung-warung kecil di sekitar
anda, belanja sayuran kepada tukang sayur keliling, mudah-mudahan
itu akan lebih membantu mereka
http://syafruddinsyaer.blogspot.com/2011/04/mekanisme-pelayanan-kesehatan-peserta.html