BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id lapkeu 2013.pdf(SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013

Ringkasan Laporan Keuangan - 1 -

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : LAP- 29/PW14/1/2014 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

Jalan Jenderal Ahmad Yani

Pontianak 78124



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal,

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak

sebesar Rp13.468.900,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp 12.252.844.088,00 atau

mencapai 98.87% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.392.390.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai

berikut:

Tabel 1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

(dalam rupiah)

Uraian TA 2013 TA 2012

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Pendapatan Negara 0 13.468.900 0 85.789.484

Belanja Negara 12.392.390.000 12.252.844.088 11.469.934.000 11.400.583.761



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana pada 31 Desember 2013 dan 2012.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Akuntansi Instansi, sebagaimana yang

diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp30.243.499.599,00

yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp249.824.470,00, Aset Tetap (neto setelah

akumulasi penyusutan) sebesar Rp29.993.675.129,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp137.416.104,00 yang terdiri dari hanya

Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp30.106.083.495,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana

Lancar sebesar Rp112.408.366,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp29.993.675.129,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam rupiah)

Uraian 31 Desember 2013 31 Desember 2012 Nilai kenaikan/

(penurunan)

Aset

Aset Lancar 249.824.470 206.000.628 43.823.842

Aset Tetap 29.993.675.129 36.841.828.431 (6.848.153.302)

Jumlah Aset 30.243.499.599 37.047.829.059 (6.804.329.460)

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek 137.416.104 60.007.287 77.408.817

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar 112.408.366 145.993.341 (33.584.975)

Ekuitas Dana Investasi 29.993.675.129 36.841.828.431 (6.848.153.302

Jumlah Ekuitas Dana 30.106.083.495 36.987.821.772 (6.881.738.277)

Jumlah Kewajiban dan

Ekuitas 30.243.499.599 37.047.829.059 (6.804.329.460)



3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLk adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara

diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset,

Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat

diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

Kebijakan Teknis A.2. KEBIJAKAN TEKNIS

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-

080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;



Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah

daerah atas permintaan daerah;

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang

bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah pusat dan daerah;

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat

dan pemerintah daerah;

Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara dan badan-badan

lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan

badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan

laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara dan

badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,

badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya

terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan

pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan

serta pengendalian mutu pengawasan;

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat posisi 31 Desember 2013

adalah sebagai berikut :

Kepala Perwakilan : Panijo, AK, MM

Kepala Bagian Tata Usaha : Drs. Noer Cahyono Susapto

Membawahi : :

Kepala Sub Bagian Prolap : - Kepala Sub Bagian

Keuangan : Evan Evianto, Ak ME

Kepala Sub Bagian : Siswo Raharjo, Ak



Kepeg.

Kepala Sub Bagian Umum : Supardi, SE Kepala Bidang Pengawasan IPP : Agus Widaryanto, Ak

Kepala Bidang APD : Agus Saragih

Kepala Bidang Akuntan Negara : Roy C.A.A Yournalista, SE, MBA

Kepala Bidang Investigasi : Hasoloan Manalu, SE., MM

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per

31 Desember 2013 sebanyak 126 orang yang dapat diuraikan menurut

(1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan

(1) Menurut Jabatan:

Jabatan Jumlah %

Struktural 9 orang 7,14

Fungsional Auditor 85 orang 67,46

Fungsional Analis Arsiparis 2 orang 1,59

Fungsional Analis Pranata Komputer 0 orang 0,00

Non Struktural/Fungsional Umum 21 orang 16,67

THL 9 orang 7,14

Jumlah 126 orang 100

(2) Menurut Tingkat Pendidikan:

Pendidikan Jumlah %

S. 2 6 orang 4,76

D. IV/ S. 1 35 orang 27,78

D. III/ Sarmud 63 orang 50,00

SLTA 21 orang 16,67

SLTP 0 orang 0,00

SD 1 orang 0,79

Jumlah 126 orang 100,00

Untuk melaksanakan amanah yang diembannya Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Renstra dengan mengacu

pada Renstra BPKP.

Grafik 1 : Struktur Renstra BPKP 2010-2014



Adapun visi, misi dan tujuan yang tercantum di dalam Renstra Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

(1) VISI

Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP

Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas

mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP Pusat,

sehingga rumusan pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Barat mengacu pada rumusan visi BPKP.

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya

mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati

dirinya sebagai Auditor Presiden.

Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap

keberadaan organisasi di lingkup BPKP, yang pada akhirnya

berpengaruh juga terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

sebagai salah satu unit kerja dari BPKP.

Bagian terpenting dalam hal ini adalah sampai sejauh mana upaya

menjawab tuntutan perubahan tersebut dapat memberikan nilai tambah

bagi keberadaan suatu organisasi, dalam arti apakah organisasi tersebut

sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam

menghadapi perubahan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Barat harus mampu menciptakan dan/atau memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui produk yang

dihasilkannya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam

pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagai

berikut:



Dalam pernyataan visi tersebut di atas, terdapat beberapa kata kunci,

yaitu:

1. Auditor Presiden

2. Responsif

3. Interaktif

4. Terpercaya

5. Akuntabilitas Keuangan Negara

6. Berkualitas

(2) MISI

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang

apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu

kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP.

Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden

Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor

103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat berperan penting

dalam mendukung akuntabilitas terutama dalam lingkup

penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Wilayah Provinsi

Kalimantan Barat. Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Barat adalah sebagai berikut :

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

di Kalimantan Barat



(3) TUJUAN

Tujuan merupakan perencanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan

penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, BPKP mengadopsi konsep

Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan

dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di

sektor privat/bisnis yang berorientasi profit, BPKP memodifikasi

Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan

Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditin/Pengguna

Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced

score card) tersebut maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat

bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada auditin/pengguna

jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada

perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

yang berorientasi ke dalam.

Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai

berikut:

MISI

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Kalimantan Barat.

2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kalimantan Barat.

3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Kalimantan Barat.

4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan

yang andal bagi presiden/pemerintah di Kalimantan Barat.

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara

2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas

Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.

Kebijakan

Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah



ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Barat sebagai berikut :

Kebijakan

Akuntansi atas

Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah

ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah pusat.

- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Kebijakan

Akuntansi atas

Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas

dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan

Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu



dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau

pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset

Tetap, dan Aset Lainnya.

Asset Lancar a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan

diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai

Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar

TPA/TGR.

- Persediaan adalah aset Iancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka



pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan

pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh

tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak

tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka

Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA),



Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada

pegawai pemerintah yamng dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjulan aset yang bersangkutan

setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh

pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan

angsuran.

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/Daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai

negari atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung daru suatu perbuatan yang melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar,

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset

Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset pemerintah yang dihentikan dari

penggunaaan operasional pemerintah.

Kebijakan (4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban



Akuntansi atas

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka

Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

Kebijakan

Akuntansi atas

Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu

selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah

- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas

Dana Investasi.

- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan

utang jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak

lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

Akuntansi atas

Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang

harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang



berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas

piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo

dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing

piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas

Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan

Ketiga tidak dilakukan

pelunasan

2. Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/ DJKN

100%

Kebijakan

Akuntansi atas

Penyusutan Aset

Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan

mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset



tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada

Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada

Instansi Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan

- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat

dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap

yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012.

Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31

Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan

nilai perolehan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel

4.

Tabel 4

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap



Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 20 tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya 4 tahun

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp13.468.900,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp13.468.900,00. Pendapatan

Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat terdiri

dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya terdapat dalam Tabel 5

berikut ini:

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian 2013

% Estimasi Realisasi

1 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

- 1.495.000,00 -

2 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan BAngunan

- 11.353.900,00 -

3 Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL

- 620.000,00 -

Jumlah - 13.468.900,00 -

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan

2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA

2013 mengalami penurunan sebesar Rp72.320.584,00 atau 84,30

persen dari Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain :

- Tidak adanya pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya.

- Tidak adanya penerimaan kembali belanja pegawai pusat

TAYL.

- Serta menurunnya penerimaan kembali belanja lainnya TAYL.



Perbandingan realisasi PNBP TA 2013 dan 2012 disajikan dalam tabel di

bawah ini:

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

URAIANREALISASI T.A.

2013

REALISASI T.A.

2012

NAIK

(TURUN)

%

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 27.644.307,00 39.749.341,00 -30,45

3. Pendapatan Lain-lain 29.721.889,00 42.382.922,00 -29,87

Jumlah Pendapatan 57.366.196,00 82.132.263,00 -30,15

Belanja Negara

Rp12.252.844.088,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada

TA 2013 adalah sebesar Rp12.252.844.088,00 atau sebesar 98,87 persen

dari anggaran senilai Rp12.392.390.000,00.

Rincian Anggaran dan realisasi belanja menurut program TA 2013 tersaji

pada Tabel 7 :

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini:

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

Belanja Pegawai 5.897.083.000,00 5.896.875.040,00 99,99

Belanja Barang 6.038.881.000,00 5.945.932.078,00 98,46

Belanja Modal 456.426.000,00 456.424.350,00 99,99

Total Belanja Kotor 12.392.390.000,00 12.299.231.468,00 99,25

Pengembalian Belanja (46.387.380,00) 0,00

Belanja Netto 12.392.390.000,00 12.252.844.088,00 98,87



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan

TA 2012 menunjukan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami

kenaikan sebesar Rp852.260.327,00 atau 7,48 persen dibandingkan

realisasi belanja pada TA 2012.

Hal ini disebabkan antara lain :

- Naiknya belanja pegawai karena adanya penambahan pegawai

- Adanya peningkatan belanja modal.

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A. 2012 NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai 5.888.450.680,00 5.034.196.491,00 16,97

Belanja Barang 5.907.969.058,00 6.118.287.270,00 (3,44)

Belanja Modal 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97

Jumlah Belanja 12.252.844.088,00 11.400.583.761,00 7,48

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal



URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012Naik (Turun)

%

Belanja Barang Operasional 245.459.680,00 210.245.500,00 16,75

Belanja Barang Non Operasional 432.379.000,00 309.324.000,00 39,78

Belanja Jasa 83.745.000,00 88.763.050,00 (5,65)

Belanja Pemeliharaan 526.809.300,00 493.823.530,00 6,68

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 4.216.303.475,00 4.331.264.123,00 (2,65)

Jumlah Belanja Kotor 5.504.696.455,00 5.433.420.203,00 1,31

Pengembalian Belanja (37.963.360,00) (33.876.000,00) 12,07

Jumlah Belanja Bersih 5.466.733.095,00 5.399.544.203,00 1,24

Belanja Pegawai

Rp5.888.450.680,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada

TA 2013 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp5.888.450.680,00 dan Rp5.034.196.491,00. Berdasarkan

Tabel 9, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 16,97

persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh

adanya penambahan pegawai baru pada akhir tahun 2012.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013REALISASI T.A.

2012

Naik

(Turun) %

Belanja Gaji dan Tunjangan

PNS 5.813.130.040,00 4.952.222.984,00 17,38

Belanja Lembur 83.745.000,00 88.763.050,00 (5,65)

Jumlah Belanja Kotor 5.896.875.040,00 5.040.986.034,00 16,98

Pengembalian Belanja Pegaw ai (8.424.360,00) (6.789.543,00) 24,08

Jumlah Belanja Bersih 5.888.450.680,00 5.034.196.491,00 16,97

Belanja Barang

Rp5.907.969.058,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp5.907.969.058,00 dan Rp6.118.287.270,00. Berdasarkan Tabel

10, realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami penurunan sebesar 3,44

persen dari realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain

adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan

efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012



Belanja Modal

Rp456.424.350,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp456.424.350,00 dan Rp248.100.000,00

Berdasarkan Tabel 11, realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami

kenaikan sebesar 83,97 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA

2012. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pengadaan peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah

tidak beroperasi dengan kapasitas penuh;

2. Adanya pembangunan pagar kompleks rumah dinas;

3. Pemasangan jaringan komunikasi dan informasi untuk mendukung

rencana kerja strategis organisasi.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012Naik

(Turun) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 287.574.350,00 99.200.000,00 189,89

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.850.000,00 148.900.000,00 13,40

Jumlah Belanja Kotor 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97

Pengembalian Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Bersih 456.424.350,00 248.100.000,00 83,97

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET



Aset Lancar

Rp249.824.470,00 C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing

sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Barat per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada tabel 12.

Tabel 12

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

No. Aset Lancar TA 2013 TA 2012

1 Persediaan Rp 249.824.470,00 Rp 206.000.628,00

Jumlah Rp 249.824.470,00 Rp 206.000.628,00

Persediaan

Rp249.824.470,00

C.1.1 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah

sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00.

Persediaan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan jenis

aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal

neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji

pada Tabel 13.

Tabel 13

Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012

No Uraian TA 2013 TA 2012

1 Barang Konsumsi 220.464.782,00 192.672.290,00

2 Bahan Untuk Pemeliharaan 6.044.600,00 200.500,00

3 Pita Cukai, Materai, dan Leges 234.000,00 2.245.100,00

4 Bahan Baku 13.592.810,00 4.532.825,00

5 Persediaan Lainnya 9.488.278,00 6.349.913,00

Jumlah 249.824.470,00 206.000.628,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp29.993.675.129,00

C.2 Aset Tetap

Nilai aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah

sebesar Rp29.993.675.129,00 dan Rp36.841.828.431,00. Aset Tetap yang

tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.



Rincian Aset Tetap Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per

31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

No Uraian TA 2013 TA 2012

1 Tanah 23.336.454.920,00 23.336.454.920,00

2 Peralatan dan Mesin 3.269.056.914,00 3.054.911.262,00

3 Gedung dan Bangunan

10.624.949.149,00 10.422.599.149,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

89.307.600,00 0,00

5 Aset Tetap Lainnya 33.988.100,00 27.863.100,00

Jumlah 37.353.756.683,00 36.841.828.431,00

Akumulasi Penyusutan

(7.360.081.554,00) 0,00

Nilai Buku Aset Tetap 29.993.675.129,00 36.841.828.431,00

Tanah

Rp23.336.454.920,00

C.2.1. Tanah

Nilai asset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar

Rp23.336.454.920,00 atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah

maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2013.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15

Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2013

No KIB Luas (m2) Nilai (Rp)

1 1 361 243.934.920,00

2 2 514 1.233.600.000,00

3 3 656 1.075.840.000,00

4 4 1.563 640.830.000,00

5 5 838 348.608.000,00

6 6 1.383 567.030.000,00

7 7 1.310 537.100.000,00

8 8 1.566 642.060.000,00

9 9 1.550 559.550.000,00

10 10 1.134 409.374.000,00

11 11 1.236 506.760.000,00

12 12 2.166 753.768.000,00

13 13 3.494 6.988.000.000,00

14 14 698 1.396.000.000,00

15 15 3.717 7.434.000.000,00



Jumlah 22.186 23.336.454.920,00

Dari luas tanah 22.186m2, seluas 7.909 m2 digunakan untuk keperluan

bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan

sisanya tanah seluas 14.277m2 digunakan untuk bangunan rumah negara.

Semua persil tanah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sudah

memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemerintah Republik

Indonesia cq BPKP.

Peralatan dan

mesin

Rp3.269.056.914,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan

2012 adalah Rp3.269.056.914,00 dan Rp3.054.911.262,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2012 Rp 3.054.911.262,00

Mutasi Tambah :

- Pembelian Rp 191.493.750,00

- Pengembangan Nilai Aset Rp 648.000,00

- Transfer Masuk Rp 20.873.902,00

- Reklasifikasi Masuk Rp 3.080.000,00

- Perolehan Lainnya Rp 1.130.000,00

Mutasi Kurang : -

- Reklasifikasi Keluar Rp 3.080.000,00

Nilai Perolehan per 31 Desember 2013 Rp 3.269.056.914,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Rp (2.722.860.242,00)

Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 546.196.672,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin

adalah berupa:

a. Penambahan pembelian yang berasal dari realisasi belanja modal

peralatan dan mesin senilai Rp191.493.750,00 dengan rincian

sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16

Rincian Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin

No Uraian Kuantitas/

Satuan Nilai (Rp)

1 Stationary Generating Set 1 Unit 10.450.000,00

2 Rak Besi 8 Buah 8.800.000,00

3 Lemari Display 1 Buah 2.700.000,00

4 CCTV 2 Buah 1.980.000,00



5 Meja Resepsionis 1 Buah 7.500.000,00

6 Mesin Cuci 1 Buah 3.025.000,00

7 AC Split 8 Buah 40.095.000,00

8 Tabung Gas 4 Buah 2.420.000,00

9 Televisi 1 Buah 2.200.000,00

10 Tangga Aluminium 1 Buah 2.145.000,00

11 Receiver HF/LF 1 Buah 2.750.000,00

12 Facsimile 5 Buah 6.957.500,00

13 Adaptor 1 Buah 330.000,00

14 P.C Unit 6 Buah 37.026.000,00

15 Note Book 2 Buah 15.567.500,00

16 Printer 10 Buah 9.449.000,00

17 Alat Tenes Meja 1 Buah 4.125.000,00

18 Meja Kerja Kayu 9 Buah 10.143.000,00

19 Kursi Besi/Metal 10 Buah 3.973.250,00

20 Sice 1 Buah 17.500.000,00

21 Meja Rapat 1 Buah 2.357.500,00

Jumlah 75 Buah 191.493.750,00

b. Penambahan melalui pengembangan nilai aset sebesar

Rp648.000,00 adalah berupa perbaikan Stationary Generating Set

dari belanja modal peralatan dan mesin.

c. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp20.873.902,00

adalah berupa 2 unit P.C Unit dari Pusinfowas BPKP dengan BAST

No Perj-002/Pusinfo/PPK/V/2013 tanggal 1 Oktober 2013

d. Penambahan melalui Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.080.000,00

adalah berupa Receiver HF/LF.

e. Penambahan melalui Perolehan Lainnya sebesar Rp1.130.000,00

adalah berupa 1 buah Dispenser senilai Rp330.000,00 dan 1 buah

Monitor senilai Rp800.000,00.

f. Transaksi pengurangan peralatan dan mesin sebesar

Rp3.080.000,00 adalah merupakan Reklasifikasi Keluar berupa 1

buah Receiver HF/LF senilai Rp2.750.000,00 dan 1 buah Adaptor

(Alat Laboratorium Fisika) senilai Rp330.000,00,00.

Gedung dan

Bangunan

Rp10.624.949.149,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

Rp10.624.949.149,00 dan Rp10.422.599.149,00.



Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 Rp Rp10.422.599.149,00

Mutasi Tambah:

- Pengembangan nilai aset Rp Rp202.350.000,00

Mutasi Kurang: -

Saldo per 31 Desember 2013 Rp Rp10.624.949.149,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember

2013

Rp (4.633.058.622,00)

Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp 5.991.890.527,00

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai perolehan gedung dan

bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk

renovasi Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai

Rp26.178.000,00

b. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk

renovasi Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen senilai

Rp142.672.000,00

c. Penambahan dari belanja gedung dan bangunan pemeliharaan

bangunan gedung kantor permanen senilai Rp33.500.000,00

d. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan gedung dan

bangunan selama Tahun 2013.

e. Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk 2 unit musholla dan

1 unit lapangan tenis yang dibangun secara swadaya oleh pegawai

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan pada saat ini sedang

dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1

Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Rp89.307.600,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah

masing-masing sebesar Rp89.307.600,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut terdiri

dari instalasi jaringan komunikasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2012 Rp 0,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian Rp 40.307.600,00



- Pengembangan nilai aset Rp 49.000.000,00

Mutasi Kurang: -

Saldo per 31 Desember 2013 Rp 89.307.600,00

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Rp (2.232.690,00)


Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar

Rp40.307.600,00 untuk pembelian Jaringan Listrik Lainnya.

b. Penambahan melalui pengembangan nilai aset sebesar

Rp49.000.000,00 adalah berupa Jaringan Listrik Lainnya.

c. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan jalan, irigasi

dan jaringan selama Tahun 2013.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran

A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya Rp33.988.100,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

2013 dan 2012 adalah Rp33.988.100,00 dan Rp27.863.100,00

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013 keseluruhannya

berasal dari pengadaaan sebesar Rp6.125.000,00 yang merupakan

realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

Mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


Mutasi tambah:

- Pembelian Rp 6.125.000,00

Mutasi kurang: -


Akumulasi Penyusutan s.d. 31

Desember 2013

Rp (1.930.000,00)


Transaksi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan melalui pembelian sebesar Rp6.125.000,00 adalah

berupa barang bercorak kesenian lainnya.



b. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan aset tetap

lainnya selama Tahun 2013.

Rincian Aset Tetap lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan

ini.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp7.360.081.554,00

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

adalah masing-masing Rp7.360.081.554,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain

untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013

disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset

tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

.Tabel 17

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 3.269.056.914,00Rp 2.722.860.242,00Rp 546.196.672,00Rp

2 Gedung dan Bangunan 10.624.949.149,00Rp 4.633.058.622,00Rp 5.991.890.527,00Rp

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 89.307.600,00Rp 2.232.690,00Rp 87.074.910,00Rp

4 Aset Tetap Lainnya 33.988.100,00Rp 1.930.000,00Rp 32.058.100,00Rp

14.017.301.763,00Rp 7.360.081.554,00Rp 6.657.220.209,00Rp Jumlah

Kewajiban Jangka

Pendek

Rp137.416.104,00

KEWAJIBAN

C.3 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji

sebesar Rp137.416.104,00 dan 60.007.287,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang

diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas)

bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18



Rincian Kewajiban Jangka Pendek

1 Utang kepada Pihak Ketiga 114.516.104,00Rp

2 Pendapatan Diterima di Muka 22.900.000,00Rp

Jumlah 137.416.104,00Rp

Utang kepada

Pihak Ke Tiga

Rp114.516.104,00

C.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp114.516.104,00 dan Rp22.107.287,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar

dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No Uraian Jumlah Penjelasan

1Belanja Pegawai yang

Masih Harus Dibayar89.844.000,00Rp

Uang Makan Oktober s/d

Desember 2013 dan Uang

Lembur November dan

Desember 2013 yang

belum dibayar

2Belanja barang yang masih

harus dibayar24.672.104,00Rp

Penggunaan langganan

daya dan jasa yang belum

dibayar

Total 114.516.104,00Rp

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2012 sebesar

Rp22.107.287,00 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada

pihak ketiga yang berhak pada periode triwulan I TA 2013.

Pendapatan

diterima di Muka

Rp22.900.000,00

C.3.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing adalah sebesar Rp22.900.000,00 dan Rp37.900.000,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke

kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga

dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga

disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20

Rincian Pendapatan Diterima di Muka



EKUITAS

Ekuitas Dana

Lancar

Rp112.408.366,00

C.4 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset

Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana

Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada

Tabel 19.

Tabel 21

Rincian Ekuitas Dana Lancar

No. Ekuitas Dana Lancar TA 2013 TA 2012

1 Cadangan Persediaan 249.824.470,00Rp 206.000.628,00Rp

2 Dana yang Harus

Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jk.

Pendek (114.516.104,00)Rp (22.107.287,00)Rp

3 Barang/Jasa yang Masih

harus Diserahkan (22.900.000,00)Rp (37.900.000,00)Rp

Jumlah 112.408.366,00Rp 145.993.341,00Rp

Cadangan

Persediaan

Rp249.824.470,00

C.4.1 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-

masing sebesar Rp249.824.470,00 dan Rp206.000.628,00. Cadangan

Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk persediaan. Perkiraan ini

merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.

Dana yang Harus

disediakan untuk

Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Minus

Rp114.516.104,00

C.4.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka

Pendek

Nilai Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus

Rp114.516.104,00 dan minus Rp22.107.287,00.

No. Obyek Sewa Jangka Waktu Nilai Sewa Nilai

Pendapatan

Diterima Di

1 Tempat utk ATM BRI

3 Tahun dari Tgl

1 April 2012 s.d

31 Mei 2015

45.000.000,00 22.500.000,00

2 Ruangan utk Kantin

1Tahun dari Tgl

1 Mei s.d 30

April 2013 200.000,00

3 Ruangan utk Koperasi

1Tahun dari Tgl

1 Mei s.d 30

April 2013 200.000,00



Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran

utang jangka pendek. Perkiraan ini adalah merupakan penyeimbang akun

utang kepada pihak ketiga.

Barang/Jasa yang

Harus diserahkan

minus

Rp22.900.000

C.4.3 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2013 dan

2012 sebesar minus Rp22.900.000,00 dan minus Rp37.900.000,00.

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar

berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain. Perkiraan ini

adalah merupakan penyeimbang akun pendapatan diterima dimuka.

Ekuitas Dana

Investasi

Diinvestasikan

dalam Aset Tetap

Rp29.993.675.129

C.5 Ekuitas Dana Investasi

C.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012

masing-masing adalah sebesar Rp29.993.675.129,00 dan

Rp36.841.828.431,00.

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang

diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Perkiraan ini adalah merupakan

penyeimbang akun aset tetap.

Pengungkapan

Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Kejadian –

Kejadian Penting

Setelah Tanggal

Neraca

D.1.KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

Temuan dan

Tindak Lanjut BPK

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK

Pada Tahun 2013 tidak ada audit dari BPK.

Informasi Revisi

Anggaran

D.3. INFORMASI REVISI ANGGARAN

Pagu anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun

Anggaran 2013 sebesar Rp12.703.714.000,00 merupakan pagu sebelum

APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-407/MK.02/2013 tanggal

18 Juni 2013 hal Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA. 2013, pagu



tersebut dipotong sebesar Rp311.324.000,00. Rincian anggaran setelah

pemotongan dan penghargaan adalah sebagai berikut:

Jenis BelanjaAnggaan Sebelum

Revisi (Rp)

Penghargaan dan

(Pemotongan) (Rp)

Anggaran Setelah

Pemotongan dan

Penghargaan (Rp)

Belanja Pegawai 5.849.984.000,00 - 5.849.984.000,00

Belanja Barang 6.388.730.000,00 311.324.000,00 6.077.406.000,00

Belanja Modal 465.000.000,00 - 465.000.000,00

Jumlah 12.703.714.000,00 311.324.000,00 12.392.390.000,00

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor :

S-1178/AG/2013 Tanggal 3 Juni 2013 tentang pengesahan revisi

Anggaran.

Informasi Dana

Mitra Kerja D.4. INFORMASI DANA MITRA KERJA

Selama tahun 2013 kegiatan pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Barat, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa

pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan

dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra

kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sampai dengan

tanggal pelaporan jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja

sebanyak 130 PP dan telah menghasilkan 114 LHP, dan realisasi dana

mitra sebesar Rp2.510.923.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Jumlah

Penugasan Jumlah LHP

Jumlah Dana

(Rp)

IPP-

Perekonomian 18 16 158.603.100,00

IPP-Polsoskam 28 14 231.349.000,00

APD 67 67 1.492.180.000,00

Akuntan Negara 17 17 628.791.000,00

Jumlah 130 114 2.510.923.100,00

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan

oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada

masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh

pimpinan masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil

dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan

pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian



biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya

dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada

masing-masing mitra kerja.

Pengungkapan

Lainnya

D.5. PENGUNGKAPAN LAINNYA

Tidak terdapat informasi lainnya yang perlu diungkapkan.

BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id lapkeu 2013.pdf(SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang

Documents