Bagaimana mekanisme distribusi Peran dan Manfaat REDD+ Brief 6.pdf · Pe n g e lo la 1. Pu n g u ta n a ta s se rtifika t R ED D ya n g d iju a l 2. Iu ra n ijin ke g ia ta n R ED

Daftar IsiPentingnya mekanisme distribusi pembayaran REDD+ ------------------------------------1Kerangka kerja REDD -------------1Kebijakan yang ada dan diperlukan terkait meka- nisme pembayara REDD+ ------1Peran para pihak dalam Implementasi REDD+ -------------2Distribusi Manfaat REDD+ -----3Rekomendasi Kebijakan --------4

Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan KehutananPusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Policy

ISSN : 2085-787X

Volume 4 No. 6 Tahun 2010

Perubahan iklim merupakan tantangan bersama, yang memerlukan komitmen semua negara yang sudah meratifikasi UNFCCC untuk mengatasinya, berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities). Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengurangi emisi, sekaligus memberikan insentif bagi negara berkembang adalah mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi atau REDD+.

Distribusi peran dan manfaat merupakan salah satu komponen dalam kerangka kerja persiapan implementasi REDD+ di Indonesia yang dibutuhkan untuk menjamin para pihak melaksanakan peran secara1) efisien2) dan mendapat manfaat secara berkeadilan3).

ReferenceEmission

LevelStrategi Monitoring

WG-FCC, Peraturan-peraturan REDD+, KOMNAS REDD+

Pasar/Pendanaan

DistribusiPeran danManfaat

Gambar 1. Kerangka kerja REDD+

Kebijakan yang sudah ada di Kementerian Kehutanan dan terkait dengan persiapan implementasi REDD yaitu: (1) Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelengga-ra an Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, (2) Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), (3) Permenhut No. 36 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Penerbitan peraturan Menteri Kehutanan tersebut dimaksudkan sebagai jawaban atas

1) 1) Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

yang terdiri dari Kirsfianti Ginoga, Indartik, Fitri Nurfatriani tahun 2009. 2) Efisien berarti pelaksanaan peran yang meminimalkan biaya dalam mencapai tujuan.3) Berkeadilan berarti manfaat yang diperoleh sesuai dengan kontribusinya dalam implementasi REDD+.

Pentingnya mekanisme

distribusi pembayaran REDD+

Kerangkakerja REDD

Kebijakan yang ada dan diperlukan terkait mekanisme pembayaran

REDD+

Bagaimana mekanisme distribusi Peran dan Manfaat REDD+ yang Efisien dan Berkeadilan?1)

tingginya minat para pihak internasional dan nasional untuk berpartisipasi dalam aktivitas REDD+. Selain itu telah dibentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim lingkup Kementerian Kehutanan melalui Kepmenhut Nomor SK.13/menhut-II/2009. Saat ini kebijakan yang mengatur distribusi peran para pihak dan manfaat REDD+ belum ada sehingga diperlukan suatu peraturan pemerintah (PP) yang bersifat lintas sektoral. Policy Brief ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme distribusi peran dan manfaat REDD+.

Mekanisme distribusi manfaat kegiatan REDD+ di Indonesia seharusnya memperhatikan peran yang dimainkan oleh para pihak (stakeholders) di tingkat nasional dan sub-nasional (Tabel 1).

Tabel 1. Peran para pihak dalam implementasi REDD+

No Lembaga Tugas

1 Entitas internasional/nasional

· MelakukanpembayaranatassetiapsertifikatREDDyangdijual

2 Komnas REDD · Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD· Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD

(national registry)· Memberikan rekomendasi lokasi REDD yang memenuhi

syarat teknis dan kelembagaan· Menerbitkanrekomendasisertifikatperdagangan

3 Komda/Pokja/Satgas REDD · Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional

· Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional

· Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada KomnasREDDuntukverifikasicapaianpenguranganemisiyang dihasilkan

· Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada KomnasREDDuntukpenyusunanrekomendasisertifikatperdagangan

4 Kementerian Kehutanan · Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat nasional

· Menerbitkansertifikatperdagangan· Menetapkan aturan atas besar pungutan untuk setiap sertifikatREDDyangterjual

· Menerima alokasi dari DBH REDD untuk pemerintah pusat sebagai Dana Jaminan REDD Nasional

· Mengkoordinir upaya-upaya pencegahan kebocoran (leakage) di tingkat nasional

· Mengatur mekanisme reward & punishment di tingkat sub-nasional berdasarkan kinerja yang dicapai.

· Penyediaan data-data terkait yang akurat

5 Kementerian Keuangan · Menetapkan aturan atas pengaturan Dana Bagi Hasil dari REDD

· Menerima pembayaran dari pihak internasional · Menyalurkan DBH REDD ke pemerintah provinsi dan

kabupaten

6 Bappenas · Mengkoordinir kegiatan REDD+ tingkat nasional· Menyusun dan memonitor strategi nasional REDD+

7 Dewan Nasional Perubahan Iklim

· Memfasilitasi kegiatan terkait perubahan iklim REDD+

8 Pemerintah provinsi/kabupaten : Dispenda

· Melakukan monitoring dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat sub nasional

· Menerima alokasi DBH REDD dari pemerintah pusat (Kementerian Keuangan)

· Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke Dinas-dinas terkait melalui pembiayaan program-program

· Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke masyarakat melalui pembiayaan program-program

Peran Parapihak dalam Implementasi REDD+

2

No Lembaga Tugas

9 Pengelola · Menjual kredit REDD yg dihasilkan daerah ke pasar internasional

· Membuat kesepakatan dengan pihak entitas internasional· Melakukan aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi

dan degradasi· Melakukan monitoring, verifikasi, dan pelaporan atas

capaian pengurangan emisi yang dihasilkan· MenerimapembayaranatassetiapsertifikatREDDyang

terjual· Melaksanakan kewajiban sosial dengan berkontribusi

terhadap masyarakat sekitar hutan melalui penyaluran insentif langsung dan tidak langsung

10 Masyarakat · Melaksanakan upaya pengurang an emisi sesuai kesepakatan dalam usul an kegiatan REDD

· Menerima insentif atas kegiatan pengurangan emisi yang telah dilaksanakan

11 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP 4)

· Bertanggungjawab untuk menyiapkan kelembagaan REDD+ dalam rangka implementasi LoI dengan Norwegia, dalam hal penyiapan: strategi nasional REDD, kelembagaan, pendanaan, MRV, dan pemilihan pilot percontohan

12 Lembaga Penilai Independen

· Menerima mandat dari Komisi REDD untuk melakukan verifikasiataspencapaianpenguranganemisi

Pendanaan REDD bisa berdasarkan pada pendanaan berdasarkan pasar atau berdasarkan bantuan pendanaan. Pendanaan berdasarkan pasar terdiri atas compliance market dan voluntary market. Sebelum compliance market1) disetujui dalam konferensi para pihak (COP) maka voluntary market2) dapat dilaksanakan sebagai salah satu upaya mempersiapkan peraturan dan kelembagaan REDD+.

Dalam voluntary market, entitas internasional bisa langsung melakukan transaksi dengan para pengembang, yaitu pemilik lahan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dengan atau tanpa pihak ketiga. Untuk kawasan hutan, pemerintah sebagai pemilik lahan dapat mengenakan beragam instrumen pungutan atas rente ekonomi yang dihasilkan dari usaha penyerapan atau penyimpanan karbon.

Rancangan mekanisme untuk skema voluntary market yang bisa ditawarkan seperti Gambar 2(a). Sedangkan dalam compliance market, peran pemerintah menjadi sentral karena dana yang berasal dari negosiasi bilateral maupun multilateral akan dikelola secara terpusat untuk kemudian didistribusikan kepada para pihak yang terlibat dalam implementasi REDD+. Distribusi peran dan manfaat untuk skema compliance market yang diusulkan disajikan dalam Gambar 2(b).

Gambar 2. Rancangan mekanisme distribusi manfaat REDD+ skema voluntary market (a) dan compliance market (b)

1) Compliance market: pasar karbon yang berada di bawah aturan kesepakatan internasional untuk penetapan target pengurangan emisi pada negara maju dengan membeli kredit penurunan emisi dari proyek-proyek penurunan emisi yang dilakukan di negara berkembang.

2) Voluntary market: pasar karbon yang menggunakan mekanisme perdagangan emisi tetapi berjalan diluar kesepakatan internasional, dan murni dari inisiatif individu.

Distribusi Manfaat REDD+

Pemerintah Pusat

DBH Kehutanan kegiatan REDD+

Pemerintah daerah:• Propinsi• Kabupaten/kota

penghasil

Pengelola

1. Pungutan atas sertifikat REDD yang dijual

2. Iuran ijin kegiatan REDD+

Masyarakat

Entitas Internasional

Sertifikat REDD

(a)

Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah:• Propinsi• Kabupaten/kota

penghasil

Pengelola Masyarakat

Entitas Internasional

Sertifikat REDD

Pembayaran atas Sertifikat REDD

Dana Jaminan REDD Nasional

Pungutan atas Sertifikat REDD

(a)

3

Dalam skema voluntary market, pembeli yang dalam hal ini adalah entitas internasional bisa langsung melakukan pembayaran kepada pengelola berdasarkan sertifikat emisi pengurangan karbon (sertifikat REDD/Certified Emission Reduction (CER)) yang dihasilkan. Sedangkan untuk skema compliance market penerimaan atas CER yang dijual masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah dipotong iuran ijin usaha dan pungutan atas sertifikat REDD yang terjual.

Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD merupakan hak pengelola. Apabila lokasi REDD+ berada dalam kawasan hutan, maka pengelola memiliki kewajiban membayar rente ekonomi kepada negara berupa iuran ijin kegiatan REDD+ dan pungutan atas sertifikat REDD yang dijual. Iuran ijin kegiatan REDD ini dibayarkan sekali dalam jangka waktu pengusahaan. Sedangkan pungutan atas CER berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton C equivalent).

Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2005 tentang Dana Perimbangan. Proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD antara pusat dan daerah adalah 20 % untuk Pusat dan 80 % untuk daerah, dengan rincian 16 % untuk propinsi dan 64 % untuk kabupaten penghasil. Bagian untuk pusat dialokasikan untuk dana jaminan REDD nasional. Sedangkan mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil untuk pungutan atas sertifikat REDD yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi DBH dari Dana Reboisasi, sebesar 60 % untuk pusat dan 40 % untuk daerah. Proporsi tersebut diusulkan dengan dasar bahwa implementasi REDD+ berdasarkan pendekatan nasional yang melibatkan kelembagaan yang kompleks karena melibatkan lintas sektoral.

Pengelola REDD+ juga memiliki kewajiban memberikan kon tribusi terhadap masyarakat sekitar lokasi REDD+, se hing ga perlu ada manfaat yang dialokasikan kepada masyarakat. Bagian dari penerimaan REDD+ untuk masyarakat dapat diberikan dalam bentuk alternatif sumber mata pencaharian, seperti bantuan pembibitan tanaman, perikanan, peternakan, handycraft dan sebagainya. Di samping itu bantuan juga dapat berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Daerah (Pemda) juga memiliki kewajiban berkontribusi terhadap masyarakat dari penerimaan DBH REDD. Bantuan diberikan melalui pembiayaan program-program yang dialokasikan dalam anggaran di setiap satuan kerja lingkup Pemda. Program-program tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi REDD+.

Untuk memastikan bahwa mekanisme distribusi peran dan manfaat REDD+ dapat diterapkan (practicability) adalah:

1. Kementerian Keuangan perlu segera mempercepat proses penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme distribusi peran dan manfaat REDD+, dengan dukungan berbagai lembaga internasional untuk penyiapan mekanisme distribusi manfaat REDD.

2. Kementerian Kehutanan cq Ditjen Planologi dan institusi yang berwenang dalam pengaturan tata ruang seperti pemda, BPN perlu secara intensif memperjelas tata ruang di daerah untuk memastikan kepemilikan lahan yang clear and clean.

3. Penguatan pemahaman atas skema REDD+ dan transaksi pembayaran REDD+ melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, konsultasi publik dan media lainnya.

Rekomendasi

Kebijakan

Kementerian KehutananBadan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 BogorTelp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;

Email: [email protected]: http://www.puslitsosekhut.web.id

4