BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kaltim... · adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJAPERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2016

NOMOR : LAP-13/PW17/1/2017TANGGAL : 11 JANUARI 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur i

Kata Pengantar

Setiap Instansi Pemerintah yang telah menerima anggaran dari

pemerintah wajib menggunakannya untuk membiayai pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efisien, efektif, transparan dan

akuntabel. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempertanggung-

jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukannya melalui

Laporan Kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada

stakeholders. Hal tersebut sejalan dengan penerapan manajemen berbasis

kinerja.

Laporan Kinerja ini membandingkan realisasi kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Hasil pembandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memuaskan

dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 100% dengan rincian per

sasaran sebagai sebagai berikut:

1) Sasaran 1: Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan

pengelolaan keuangan negara/korporasi mencapai 100%.

2) Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi

mencapai 100%.

3) Sasaran 3: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda mencapai

100%.

4) Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan

BPKP mencapai 100%.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban

dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2016 menginformasikan kondisi kinerja melalui

perbandingan pencapaian IKU tahun 2016 dengan tahun 2015 serta target IKU

di akhir periode Renstra tahun 2019.

Laporan Kinerja Tahun 2016

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur iii

Daftar Isi

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR ii

DDAAFFTTAARR IISSII iiii ii

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF iivv

BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 11

AA.. TTUUGGAASS,, FFUUNNGGSSII DDAANN WWEEWWEENNAANNGG OORRGGAANNIISSAASSII 22

BB.. AASSPPEEKK SSTTRRAATTEEGGIISS OORRGGAANNIISSAASSII 55

CC.. KKEEGGIIAATTAANN DDAANN PPRROODDUUKK OORRGGAANNIISSAASSII 66

DD.. SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII 77

EE.. SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNYYAAJJIIAANN 88

BBAABB IIII PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA 1100

AA.. RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS 22001155--22001199 1100

11.. PPEERRNNYYAATTAAAANN VVIISSII 1100

22.. PPEERRNNYYAATTAAAANN MMIISSII 2200

33.. TTUUJJUUAANN 2211

44.. IINNDDIIKKAATTOORR KKIINNEERRJJAA UUTTAAMMAA 2222

55.. PPRROOGGRRAAMM DDAANN KKEEGGIIAATTAANN 2233

BB.. PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA 22001166

2244

BBAABB IIIIII AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

AA.. CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA OORRGGAANNIISSAASSII 2277

BB.. RREEAALLIISSAASSII KKEEUUAANNGGAANN 4433

BBAABB IIVV PPEENNUUTTUUPP

4444


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur iv

Ringkasan Eksekutif

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu dari 34

perwakilan BPKP yang ada di daerah, yang sampai dengan tahun 2016

memiliki tugas untuk memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi BPKP di bidang pengawasan intern di wilayah Provinsi Kalimantan

Timur dan Kalimantan Utara. Dalam menjalankan tugasnya, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015–2019 yang disusun oleh BPKP Pusat dengan visi yaitu menjadi

“Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional”.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun perencanaan

tahunan perwakilan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan dan

Usulan PKP2T. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPKP Pusat,

perencanaan kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja

dan PKP2T.

Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dalam rangka pelaksanaan

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atas PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur. Laporan Kinerja tahun 2016 ini juga merupakan laporan

kinerja periode yang kedua dari Renstra Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan

kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2016

menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis atau program Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel RE.1.


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur v

Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis/Program

No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1. Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

% 45 76,65 170,33

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

% 100 100,00 100,00

3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum

% 60 100,00 166,67

Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi 1. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 3) % 10 13,00 130,00

2. Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD Yang Dibina

% 52 50,00 96,15

3. Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina

% 58 75,00 129,31

Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 50 50,00 100,00 2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 2) % 36 36,00 100,00

3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 50 50,00 100,00 4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

(Level 1) % 64 64,00 100,00

Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP 1. Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan Skala

Likert 7 7,44 106,29

Uraian capaian kinerja empat sasaran program tersebut di atas, adalah

sebagai berikut:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara/Korporasi

Capaian sasaran program tahun 2016 ditunjukkan oleh capaian tiga

indikator kinerja, dengan ringkasan sebagai berikut:


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur vi

1) Indikator Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional pada tahun 2016

terealisasi 76,65% atau mencapai 170,33% dari target sebesar 45%.

2) Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola,

Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

pada tahun 2016 terealisasi 100% atau mencapai 100% dari target

sebesar 100%.

3) Indikator Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada

Aparat Penegak Hukum pada tahun 2016 terealisasi 100% atau

mencapai 166,67% dari target sebesar 60%.

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Capaian sasaran program tahun 2016 ditunjukkan oleh capaian tiga


1) Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)


sebesar 10%.

2) Indikator Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat

Baik dari BUMD Yang Dibina pada tahun 2016 terealisasi 50% atau

mencapai 96,15% dari target sebesar 52%.

3) Indikator Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari

BLUD yang Dibina pada tahun 2016 terealisasi 75% atau mencapai

129,31% dari target sebesar 58%.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Capaian sasaran program tahun 2016 ditunjukkan oleh capaian empat


1) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) pada

tahun 2016 terealisasi 50% atau mencapai 100% dari target sebesar

50%.


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur vii

2) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)


sebesar 36%.

3) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) pada

tahun 2016 terealisasi 50% atau mencapai 100% dari target sebesar

50%.

4) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)

kepada Aparat Penegak Hukum pada tahun 2016 terealisasi 64%

atau mencapai 100% dari target sebesar 64%.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam

Pengawasan BPKP

Capaian sasaran program tahun 2016 ditunjukkan oleh capaian satu

indikator kinerja, yaitu Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan pada

tahun 2016 terealisasi dengan skala 7,44 atau mencapai 106,29% dari

target skala 7.

Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh BPKP

secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L dalam meningkatkan

akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah baik

pusat maupun daerah yang meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas

keuangan. Kinerja terkait peningkatan maturitas SPIP yang belum mencapai

target disebabkan pedoman yang masih dalam tahap pengembangan pada

tahun 2016.


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 1

BAB

PENDAHULUAN

Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan dan

kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan

kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan

dengan konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga

pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah

diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya

adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan

orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan ini dilakukan

melalui penyusunan suatu Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5

tahun), Rencana Kinerja Tahunan atau Perencanaan Kinerja yang merupakan

kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja tiap tahunnya.

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur. LKj Tahun 2016 ini merupakan laporan

tahun kedua periode Renstra BPKP tahun 2015-2019. Dari laporan ini

diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi sebagai bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di tahun-tahun berikutnya. Hal

ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKj yaitu sebagai media

pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu

organisasi.



A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 103

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah

beberapa kali diubah antara lain dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun

2013 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND), dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192

Tahun 2014 tentang BPKP. BPKP adalah LPND yang berkedudukan dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor

06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan BPKP. Perwakilan BPKP merupakan unit organisasi BPKP yang

melaksanakan tugas di daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi

Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi

Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi

Papua tanggal 16 Februari 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

dan/atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan



5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Perwakilan BPKP menyelenggarakan

fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

daerah;

2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;

3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan

usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta

kontraktor bagi hasil dan kontraktor kerja sama, dan pinjaman

bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas

kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik

daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan audit, reviy, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggung jawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah

dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang

didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain



dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta

akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pemanfaatan aset negara/daerah;

7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan

usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang

strategis;

8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program

dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran

pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit

investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian

keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya

pencegahan korupsi;

9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional bersama-sama dengan aparat pengawas intern pemerintah

lainnya;

10. Pelaksanaan sosialiasi, pembimbingan, dan konsultasi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan

Pemeritah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan

perundang-undangan;

12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;



13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas

penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan

14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

Dengan telah berubahnya paradigma sistem

pertanggungjawaban/akuntabilitas keuangan negara di Indonesia seiring

reformasi di bidang keuangan negara, perubahan sangat mendasar terjadi

tidak hanya dalam hal penerapan penganggaran namun juga dalam sistem

pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas akuntabilitas

keuangan negara. Lebih lanjut dalam reformasi di bidang keuangan negara

tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP

ini dinyatakan bahwa BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas untuk

melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah, serta

pengembangan alat kendali Presiden dan Wakil Presiden.

Wewenang BPKP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas

kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan lintas sektoral, kegiatan

kebendaharaan umum, penugasan lain dari Presiden dan melakukan reviu atas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, BPKP juga memiliki tugas

untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditegaskan

dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2011.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mempedomani Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 yang disusun oleh BPKP Pusat yang



memuat visi, misi, program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015–

2019 berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Renstra tersebut telah selaras dengan restrukturisasi program yang

dilakukan oleh Bappenas maupun PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Renstra tersebut telah mencakup

strategi penguatan BPKP ke depan yang meliputi:

1. Product Differences

Kekuatan BPKP bergantung pada kualitas produk yang dihasilkan.

Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro dan nasional. Tugas

BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan

keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan

akuntabilitas Presiden dalam menjalankan amanah rakyat.

2. Market Differences

Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali dengan baik

shareholders maupun stakeholders yang menjadi pengguna layanan BPKP

baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun badan usaha milik

negara/daerah.

3. Methodology Differences

BPKP senantiasa mengembangkan metodologi pengawasan yang

kontemporer, spesifik dan membawa manfaat, baik untuk kegiatan yang

bersifat assurance maupun consultancy.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola

pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;



2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang

efektif; dan

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

D. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki Struktur Organisasi yang mengacu

pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016

tersaji pada Bagan 1.1.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur



Dalam melaksanakan kegiatan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur pada awal tahun 2016 didukung dengan SDM sebanyak 122 orang,

sedangkan per 31 Desember 2016 mengalami perubahan menjadi 128 orang

sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perbandingan Komposisi Pegawai Tahun 2016 dan 2015

Perwakilan Kaltim

No. Uraian 2016 2015

1. Pejabat Struktural 5 10 2. Auditor 106 92 3. Analis Kepegawaian 1 1 4. Arsiparis 3 3 5. Pranata Komputer 1 1 6. Fungsional Umum 12 13 7. Calon Auditor - 2 Jumlah 128 122

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini bertujuan mengkomunikasikan

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016

dengan membandingkan Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2016

tersebut dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Perbandingan atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini memungkinkan dapat diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) yang dapat dianalisis bagi perbaikan kinerja dimasa

yang akan datang.

Alur pikir penyajian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur dapat diilustrasikan dalam Bagan 1.2.



Bagan 1.2

Alur Pikir Penyajian Laporan Kinerja

Referensi Bab

PENDAHULUAN Bab I

RencanaStrategis 2015-2019

PerjanjianKinerja/Penetapan Kinerja 2016

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bab IV PENUTUP

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB II PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana stratejik BPKP yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun,

yaitu untuk tahun 2015–2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan

kendala yang ada dan atau mungkin timbul.

Perencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

mengacu pada Renstra BPKP Pusat Tahun 2015–2019 dan diselaraskan dengan

mandat BPKP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014

tentag Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebagai perpanjangan

tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik

yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Rencana Stratejik tersebut dijadikan acuan

dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2016, yang

dijabarkan dengan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan

(PKP2T) Tahun 2016, dan Perencanaan Kinerja (Perkin) Tahun 2016.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

1. Pernyataan Visi

Dengan memperhatikan posisi dan mandat yang diterima, serta

melihat latar belakang dan mencermati isu-isu stratejik yang muncul, visi

BPKP yang juga merupakan visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur adalah sebagai berikut:



Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten

dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP

tersebut diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua

tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Beberapa kata kunci perlu diberi

makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara

insan pegawai di lingkungan BPKP.

A. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frasa “Auditor Internal Pemerintah RI”

yaitu audit intern dan auditor Pemerintah RI.

1) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern meliputi dua peran BPKP dalam

melaksanakan pengawasan intern, yaitu sebagai pemberi jasa

assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat pendekatannya,

pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan consultancy

yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko,

pengendalian dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk

program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern

BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

2) Auditor Pemerintah RI

Auditor Pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung

kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”



bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor

Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang

difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta

lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui

suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas,

baik pada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintahan di daerah.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah adalah

pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan Presiden. Demi

kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis

kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya dalam hal

pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atas

menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program

pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi

perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program

pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat

tercapai.

Dalam posisi sebagai auditor presiden, BPKP mengemban amanah dan

tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi

berbagai potensi ataupun symptoms kelemahan maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut,

BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya

terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap

asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan

manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses governance.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi

yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik

in fact maupun in appearance terhadap semua instansi di bawah

Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan

demikian, diharapkan informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan

pengawasan oleh BPKP bersifat obyektif, tidak bias dan tidak



diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip

independensi.

B. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor

internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi, dan aspek

produk.

1) Profesionalisme SDM

SDM BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap

pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan

minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam

standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi

profesi.

SDM BPKP memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan,

diarahkan menjadi personil yang memiliki tujuan dan sasaran strategis.

2) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian,

lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan penilaian yang

independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan

dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki

keahlian dan kapasitas yang memadai dalam koordinasi dan kerjasama

tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang

berlaku di BPKP. Disamping itu juga selalu mengusahakan

peningkatan kompetensi dengan kemampuan komunikasi,

kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta

memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang

pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk

memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan

risiko, proses governance yang efektif dan efisien serta tercapainya

tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri,



Ketua Lembaga atau Kepala Pemerintahan Daerah yang bertanggung

jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar

dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI

terkait dengan kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari

pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran

pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam audit charter yang

telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup, dan tanggung

jawab BPKP serta telah disetujui Presiden yang tertuang dalam

berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP, menjadi landasan

dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern

berdasarkan standard operating procedure (SOP) yang berlaku, baik yang

telah memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA dengan quality

assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan

pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak

perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan

memperhatikan risiko (risk based planning). Demikian juga, pelaksanaan

pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (risk based

audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan dilakukan

reviu dan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di

negara-negara lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur

maupun studi ke organisasi internal audit yang bersangkutan. Dengan

perbaikan yang terus menerus tersebut diharapkan BPKP dapat

menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan

pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesionalitas pengawasan

BPKP diarahkan pada kerangka penilaian Internal Audit Capability

Model dengan target minimal kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019,

dengan karakteristik sebagai berikut:



(1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP

dalam assurance & consulting menuju kepada peran sebagai

penggerak perubahan (Service and Role of Internal Audit Element).

(2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai

yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan

kompetensi dan kerjasama tim (People Management Element).

(3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan

berfokus pada kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan

memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki

metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal

maupun praktik-praktik terbaik pengawasan (Professional Practices

Element).

(4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi

maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan

untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk

manajemen sumber daya pengawasan (Performance Management and

Accountability Element).

(5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam

pengawasan lintas sektor dan mitra pemerintah dalam tindak

lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara

hasil pengawasan BPKP untuk menghasilkan rekomendasi kepada

Presiden dan pimpinan satuan kerja untuk mewujudkan hubungan

yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (Organizational

Relationship and Culture Element).

(6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan

pengawasan secara independen dengan kewenangan dan

kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral.

BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka

meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko,

meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan

organisasi (Governance Structure Element).



Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP

senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat

tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada

penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian maturitas

SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level

3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan

prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai

media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas

kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan

operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara

konsisten.

3) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa

informasi assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance

memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa

proses penyelenggaraan pemerintah atau program pembangunan

dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen

operasional manajemen risiko dan governance lainnya. Lebih spesifik

lagi bahwa Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015-2019

dapat tercapai. Informasi consultancy berwujud rekomendasi tentang

perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program

pembangunan. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis

tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit

(leverage) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja

pemerintahan dan program pembangunan.



C. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama yang terkait dengan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi

manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua,

terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi

penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan

BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada

pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat

luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis

kementerian/lembaga/pemerintah/korporasi (selanjutnya disingkat

KLPK) dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan

rakyat.

Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Nasional” sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran

BPKP dengan beberapa agenda prioritas (NAWA CITA, antara lain kedua)

yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Dalam lingkup yang lebih spesifik dan mempertimbangkan perubahan

yang dinamis, serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP

mengambil peran penting yang mengerucut sebagai “Auditor Internal

Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu

hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan

terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:



1) Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah

sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu

tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan

BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk

memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang

pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan

tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada

pelaporan akuntabilitasnya. Selain itu pengawasan internal yang

dilakukan oleh BPKP diharapkan juga dapat menghasilkan informasi

hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting

bagi Presiden dan Wakil Presiden, dan kabinetnya. Program atau

kegiatan tersebut misalnya terhadap program pembangunan yang

bersifat lintas, program kegiatan yang menjadi current issue di

masyarakat luas. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang

dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan

nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong

pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan dalam melalui tiga pilar

pengawasan intern yaitu risk, control dan governance.

2) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai

membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya

menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

dengan tools pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat,

audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Nawacita

keempat, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui

tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum



memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memberi rekomendasi

untuk mencegah TPK berulang.

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih,

BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong kementerian/lembaga/

pemda/korporasi melalui membangun SPIP. Peningkatan level

maturitas SPIP pada setiap KLPK. SPIP serupa harus diterapkan pada

Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan

adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan level

kapabilitas masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas

dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di

Indonesia akan semakin bersih.

3) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan

sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan

awal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan

barang/jasa dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang tepat

merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP

hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan

pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara

jumlah dan kualitas sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam

kondisi demikian pengawasan internal sejak tahap perencanaan

menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan

untuk menghindari terjadinya missing link antara kebutuhan

masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu,

pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan

efektifitas pelaksanaan program tersebut.



4) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan

sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktik

birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil

yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya

koruptif. Pemerintahpun berupaya keras melakukan perbaikan agar

kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada

akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP

diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara

pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran BPKP

sebagai auditor internal yang berpartisipasi dalam rekruitmen CPNS

melalui Computer Assisted Test (CAT) merupakan salah satu contoh

nyata bahwa pemerintah sudah mulai berubah dari perilaku KKN

menjadi lebih obyektif dan transparan. Hal ini juga disambut dengan

optimisme dan suka cita masyarakat atas langkah yang sedang

digalakkan oleh pemerintah.

2. Pernyataan Misi

Untuk mendukung visi tersebut di atas yang berorientasi pada

perwujudan tujuan akhir dari keberadaan BPKP, maka visi tersebut

dirumuskan menjadi beberapa misi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta

manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan”; dan



manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi

yang bersih dan efektif.

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

yang Efektif

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan

SPIP, adalah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SPIP, pendidikan

dan pelatihan SPIP, serta bimbingan dan konsultasi SPIP. Kegiatan-

kegiatan tersebut bertujuan agar SPIP dapat segera diterapkan pada

instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal di daerah.

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia baik internal

maupun eksternal dilaksanakan melalui pembinaan kompetensi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor (JFA), penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur

pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya.

3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah

ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima

tahun. Dalam penetapan tujuan, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur mengadopsi konsep Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa

modifikasi disesuaikan dengan karakteristik Perwakilan BPKP sebagai

organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis

yang berorientasi kepada profit, pada Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur perspektif keuangan dimodifikasi menjadi perspektif

manfaat bagi stakeholder dan perspektif pelanggan menjadi perspektif

manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan



strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut maka tujuan utama dari

perspektif manfaat bagi pihak stakeholder utama dan manfaat kepada

auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang

berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur tercermin dalam tujuan-tujuan strategis

sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; dan

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

4. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam

suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan

berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima

karakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan

kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan

indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan

menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program

dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-

kegiatan yang mendukung program tersebut.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

merupakan indikator kinerja output, yang menunjukkan peran utama

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator-indikator

kinerja utama tersebut, sebagai berikut:



Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Perwakilan Kaltim

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

1 2 3 1. Perbaikan pengelolaan program

prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

2.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

2.3 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

4.1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan

5. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program di atas,

Perwakilan Kaltim menyesuaikan dengan program yang ditetapkan oleh

Bappenas.



Program Perwakilan Kaltim adalah sebagai berikut :

1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

dengan anggaran sebesar Rp4.831.905.000. Kegiatan untuk

mendukung program tersebut adalah :

a. Pengawasan Program Pembangunan Prioritas Pantauan KSP;

b. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional;

c. Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian Negara; serta

d. Peningkatan Tata Kelola (Governance) Instansi Pemerintah

dan Korporasi.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya dengan anggaran sebesar Rp20.439.627.000,00. Kegiatan

untuk mendukung progam tersebut adalah :

a. Koordinasi/penyusunan dokumen RKT, Tapkin, LAKIP,

Laporan Budaya Kerja, dan Laporan GDN.

b. Konsultasi/koordinasi dokumen perencanaan kebutuhan

SDM

c. Koordinasi/penyusunan RKA, laporan keuangan, dokumen

RKBMN, laporan BMN, laporan konservasi energi, kearsipan,

laporan kehumasan, laporan tindak lanjut, laporan PPM,

laporan penyelenggaraan SPIP; dan

d. Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani

Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk perjanjian

dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala

BPKP pada tanggal 22 Januari 2016 sebagaimana telah direvisi terakhir



tanggal 14 November 2016. Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk

mewujudkan target kinerja tahunan dan mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalannya.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perwakilan Kaltim 2016

No. Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 A. Sasaran Program Pengawasan

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

% 45

1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

% 100

1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

% 60

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemda/korporasi

2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 10

2.2 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 52

2.3 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 58


3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 50

3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

% 36

3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 50

3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

% 64

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

1.1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 96



No. Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4

1.2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 29

1.3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi 4

1.4 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi 34 1.5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemda Rekomendasi 4

B. Sasaran Program Dukungan Pengawasan


1.1 Persepsi kepuasan layanan kesesmaan Skala Likert 7

Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 80

2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal

2.1 Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor M 200 2.2 Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara M2 200


Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi indikator kinerja dan membandingkan dengan targetnya. analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai indikator kinerja. Capaian indikator kinerja dan output disajikan dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Perwakilan Kaltim 2016

Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

% 45 76,65 170,33

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi

% 100 100 100

Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

% 60 100 166,67



28

Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

% 10 13 130

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 52 50 96,15

Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

% 58 75,00 129,31

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)

% 50 50 100

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)

% 36 36 100

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)

% 50 50 100

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

% 64 64 100

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan skala

likert 1-10

7 7,44 106,29

Tabel 3.2

Capaian Output Perwakilan Kaltim 2016

SASARAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Output

Satuan Target Realisasi Capaian

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Rekomendasi 96 96 100

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita


Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Rekomendasi 4 4 100

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP


Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Rekomendasi 4 4 100



29

SASARAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Output

Satuan Target Realisasi Capaian

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 80 80 100

Termanfaatkannya Aset secara optimal

Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor

M 200 200 100

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

M2 200 200 100

Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan biaya pihak ketiga/dana

mitra disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penyerapan Dana Perwakilan Kaltim 2016

No Indikator Kinerja DIPA Dana Mitra Jumlah

(Rp) A. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 1) Rekomendasi Pengawasan

Perwakilan BPKP 3.521.286.855

2.268.171.388

5.789.458.243

2) Rekomendasi Pengawasan

Perwakilan BPKP Nawacita 3) Rekomendasi Pengawasan Regional

Bidang Otonomi Daerah Nawacita 4) Rekomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan SPIP 841.667.637 63.200.328 904.867.965

. 5) Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

82.053.172 8.000.000 90.053.172

B. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai

kepuasan layanan 1) Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP 19.476.124.722 - 19.476.124.722

2. Termanfaatkannya Aset secara optimal 1) Terlaksananya Rehabilitasi Pagar

Kantor 169.000.000 - 169.000.000

2) Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

349.964.000 - 349.964.000

Jumlah 24.440.096.386 2.339.371.716 26.779.468.102



30

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Program 1

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan

keuangan negara/korporasi

Sasaran program perbaikan pengelolaan keuangan negara terkait dengan

tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu

peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program dilakukan dengan

menghitung tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan terhadap

jumlah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan

dibandingkan dengan targetnya.

Sasaran program ini diindikasikan oleh tiga indikator kinerja dengan

penjelasan capaian kinerja sebagai berikut :

1) Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional.

Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional tahun 2016 dapat diperoleh dari

perhitungan persentase tindak lanjut rekomendasi dibagi

rekomendasi yang telah dilaporkan.

Hasil perhitungan persentase tindak lanjut atas rekomendasi

perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional per korwas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran Perbaikan Tatakelola, Manajemen

risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Bidang Rekomendasi Tindak Lanjut %

IPP 35 2 5,71 APD 59 53 89,83 AN 36 36 100,00 Investigasi 37 37 100,00 Jumlah 167 128 76,65



31

Dari seluruh rekomendasi Hasil Pengawasan sebanyak 167

rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 128 rekomendasi atau

76,65%. Hal ini menunjukkan realisasi persentase indikator kinerja ini

lebih tinggi dibandingkan target indikator kinerja yang ditetapkan

sebesar 45% atau dapat dikatakan capaian kinerja ini sebesar 170,33%.

(Tercapai)

2) Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

Jumlah tindak lanjut rekomendasi tatakelola, manajemen risiko, dan

pengendalian intern pengelolaan korporasi adalah sebanyak 19 tindak

lanjut dari 19 rekomendasi hasil pengawasan atau 100%. Hal ini

menunjukkan realisasi persentase indikator kinerja ini sama

dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 100% atau capaian

kinerja ini sebesar 100%. (Tercapai)

3) Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada Aparat

Penegak Hukum (APH).

Jumlah penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada Aparat

Penegak Hukum (APH) adalah sebanyak 37 laporan dari 37 laporan

hasil pengawasan yang telah disusun atau 100%. Hal ini menunjukkan

realisasi persentase indikator kinerja ini lebih tinggi dibandingkan

target yang ditetapkan sebesar 60% atau capaian kinerja ini sebesar

166.67%. (Tercapai)

Realisasi keuangan yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran program 1

adalah sebesar Rp3.521.286.855 atau 94,40% dari anggaran sebesar

Rp3.730.254.000. Bila dibandingkan dengan output rekomendasi yang

dihasilkan yang mencapai 100%, terdapat efisiensi penggunaan dana

sebesar 5,60%. SDM yang digunakan untuk mencapai sasaran program 1

sebesar 7.242 OH dari target sebesar 6.334 OH atau 114,3% dari target.

terjadi ketidakefisienan atas penggunaan SDM yang telah dilakukan

sebesar 14,34%.



32

Sasaran Program 1, “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional

dan pengelolaan keuangan negara/korporasi”, memiliki Sasaran

Kegiatan yaitu “Tersedianya informasi hasil pengawasan pada

Perwakilan BPKP” dimana dapat diukur dengan tiga indikator kegiatan

yaitu seperti pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Program

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Uraian Target Realisasi %

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 96 96 100 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

29 29 100


4 4 100

Jumlah 129 129 100

Secara keseluruhan capaian sasaran kegiatan Program Perbaikan

Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan

Negara/Korporasi sebesar 100%. Dari target 129 rekomendasi telah

tercapai seluruhnya. Pencapaian sasaran diperoleh dari pelaksanaan

kegiatan-kegiatan pendukung yang menghasilkan laporan dengan

rekomendasi di dalamnya. Penjelasan lebih rinci capaian masing-masing

indikator pada sasaran strategis 1 diuraikan pada subbab berikut:

a. Capaian Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5 di atas, capaian rekomendasi

hasil pengawasan adalah sebesar 100%. Untuk memenuhi target

rekomendasi hasil pengawasan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan

pengawasan yang menghasilkan rekomendasi dan dituangkan dalam

laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan. Kegiatan-kegiatan

pengawasan tersebut dikelompokkan dalam 4 jenis rekomendasi

pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut beserta target dan

realisasinya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:



33

Tabel 3.6 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Bidang Target Realisasi % IPP 18 18 100 APD 24 24 100 AN 18 18 100 Investigasi 36 36 100 Jumlah 96 96 100

Dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari 96 target

rekomendasi telah tercapai seluruhnya.

Seluruh kegiatan untuk pencapaian indikator rekomendasi hasil

pengawasan menggunakan dana sebesar Rp2.679.838.701,00 dari

anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp2.765.896.000,00. Dana

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai

96,89% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan output

rekomendasi yang dihasilkan yang mencapai 100%, terdapat efisiensi

penggunaan dana sebesar 3,11%.

b. Capaian Rekomendasi Pengawasan BPKP Nawacita

Tabel 3.7


Bidang Target Realisasi % IPP 16 16 100 APD 8 8 100 AN 4 4 100 Investigasi 1 1 100 Jumlah 29 29 100

Dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari 29 target

rekomendasi telah tercapai seluruhnya.


pengawasan menggunakan dana sebesar Rp729.503.354 dari

anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp851.493.000. Dana yang



34

digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai 85,67%

dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan output rekomendasi

yang dihasilkan yang mencapai 100%, terdapat efisiensi penggunaan

dana sebesar 14,33%.

c. Capaian Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah

Nawacita

Tabel 3.8Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Bidang Target Realisasi % APD 4 4 100 Jumlah 4 4 100

Dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari 4 target rekomendasi

telah tercapai seluruhnya.


pengawasan menggunakan dana sebesar Rp111.944.800 dari

anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp112.865.000. Dana yang

digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mencapai 99,18%

dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan output rekomendasi

yang dihasilkan yang mencapai 100%, terdapat efisiensi penggunaan

dana sebesar 0,82%.

Sasaran Program 2


Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab

masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan

bupati/walikota. BPKP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 bertanggung

jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya pembinaan SPIP

diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam

rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien,



35

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran program ini diindikasikan oleh tiga indikator kinerja dengan


1) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3).

Terdapat 2 Kabupaten/Kota yang memiliki Maturitas SPIP pada Level

3 yaitu Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Bontang

atau 13% dari 15 Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan

Timur. Hal ini berarti, realisasi Maturitas SPIP pada Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Level 3 melebihi target yang telah

ditetapkan sebesar 10% dan capaian kinerja untuk indikator sasaran

ini adalah sebesar 130%. (Tercapai)

2) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BUMD yang dibina.

Terdapat 7 BUMD yang berkinerja Baik atau 50% dari 14 BUMD yang

dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini

menunjukkan realisasi persentase Indikator Kinerja ini lebih rendah

dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 52% atau capaian kinerja

ini sebesar 96,15%. (Tidak Tercapai)

3) Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari

BLUD yang dibina.

Terdapat 3 BLUD yang berkinerja Baik atau 75% dari 4 BLUD yang

dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini

menunjukkan realisasi persentase Indikator Kinerja ini lebih tinggi

dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 58% atau sasaran kinerja

ini tercapai sebesar 129,31%. (Tercapai)

Sasaran program 2 “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP

Pemda/Korporasi”, memiliki satu sasaran kegiatan yaitu “Tersedianya

informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP”. Sasaran output



36

kegiatan ini diukur dengan jumlah rekomendasi perbaikan SPIP dibagi

dengan jumlah penyelenggaraan kegiatan SPIP.

Sampai dengan tahun 2016, BPKP telah melakukan pendampingan

penyusunan Rencana Tindak Perbaikan (RTP) baik di lingkup SKPD

maupun tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.9


Bidang Target Realisasi % IPP 1 1 100

APD 19 19 100

AN 14 14 100

Jumlah 34 34 100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan output berupa rekomendasi

pembinaan SPIP/SPI sebanyak 34 rekomendasi atau 100% dari target

sebanyak 34 rekomendasi.

Realisasi Indikator Kinerja didukung dengan dana sebesar

Rp841.667.637,00 atau 83,40% dari anggaran sebesar Rp1.009.177.000,00

dan SDM sebanyak 1.356 OH atau 76,05% dari rencana sebanyak 1.783

OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja jumlah pemda yang telah

menerapkan kelima unsur SPIP pada pemda secara memadai sudah

efisien. kondisi ini tampak dari capaian indikator kinerja sebesar 100,00%

lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar

83,40%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), indikator kinerja

jumlah pemda yang telah menerapkan kelima unsur SPIP pada Pemda

secara memadai sudah efisien. Kondisi ini tampak dari capaian OH



37

sebesar 76,05% lebih rendah dibandingkan capaian indikator Kinerja

sebesar 100,00%.

Sasaran Program 3


Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan

oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan

telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengimplementasikan JFA

sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas

pengawasan intern oleh auditor sesuai ketentuan tersebut.

Sebagai orgaisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah

kompetensi dan profesional sumber daya manusia (SDM), karena faktor

manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi, SDM yang

kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung

dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik

berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian

tersebut, SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan

tugas dengan baik sesuai dengan keahliannya.

Sasaran program ini diindikasikan oleh empat indikator kinerja dengan


1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2).

Kapabilitas APIP Inpektorat Provinsi Kalimantan Timur telah

mencapai Level 2 dari dua Provinsi di wilayah kerja Perwakilan

Kaltim atau 50%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan

sebesar 50%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah

sebesar 100%. (Tercapai)

2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2).

Terdapat 5 Inspektorat Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP

yang telah mencapai Level 2 dari 14 Pemerintah Kabupaten/Kota

yang ada atau telah terealisasi sebesar 36%. Dibandingkan dengan



38

target yang ditetapkan sebesar 36%, maka capaian kinerja untuk

indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. (Tercapai)

3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1).

Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara telah

melebihi capaian Level 1 dari dua Provinsi di wilayah kerja

Perwakilan Kaltim atau 50%. Dibandingkan dengan target yang

ditetapkan sebesar 50%, maka capaian kinerja untuk indikator sasaran

ini adalah sebesar 100%. (Tercapai)

4) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1).

Terdapat 9 Inspektorat Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP

yang telah mencapai Level 1 dari 15 Pemerintah Kabupaten/Kota

yang ada atau telah terealisasi sebesar 64%. Dibandingkan dengan

target yang ditetapkan sebesar 64%, maka capaian kinerja untuk

indikator sasaran ini adalah sebesar 100%. (Tercapai) Sasaran meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L/P

diindikasikan oleh satu indikator kinerja yaitu persentase tingkat

kapabilitas APIP Pemda (level 3).

Sampai dengan tahun 2016 belum terdapat APIP mencapai kapabilitas

level 3, namun demikian proses kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP

terdapat 8 Prov/Kab/Kota sudah berhasil/ada peningkatan level yaitu

dari Level 1 ke Level 2.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan kapabilitas APIP

tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan

output berupa rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP sebanyak 4

rekomendasi dan telah ditindak lanjuti dalam rangka peningkatan

kapabilitas APIP.

Hambatan pencapaiannya adalah :

a. Indepedensi dan objektivitas APIP belum diterapkan sepenuhnya;

b. Kurangnya alokasi dana anggaran belanja APIP dibandingkan dengan

total belanja dalam APBD; dan



39

c. Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya

manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier dan pola

mutasi/rotasi.

Realisasi indikator kinerja didukung dengan dana sebesar Rp82.053.172

atau 88,73% dari anggaran sebesar Rp92.474.000,00 dan SDM sebanyak 60

OH atau 50% dari rencana sebanyak 120 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja jumlah APIP pemda yang

telah mencapai level 3 belum efisien. kondisi ini tampak dengan belum

adanya APIP Pemda yang mencapai level 3 sedangkan capaian

penggunaan dana sebesar 88,73%.


jumlah APIP pemda telah mencapai level 3 belum efisien. Kondisi ini

tampak dengan belum adanya APIP pemda yang mencapai level 3

sedangkan capaian OH sebesar 50,00%.

Sasaran Program 4

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

pengawasan BPKP

Target outcome di tahun 2016 adalah sebesar 7,44 dari skala Likert 1-10.

Capaian kinerja outcome ini menunjukkan tingkat kepuasan atas

pelayanan ketatausahaan. Indikator kinerja ini diukur dari persepsi

kepuasan terhadap layanan dukungan teknis pengawasan yang diberikan

dari ketatausahaan.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima

layanan tersebut dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau

ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan

dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan

terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode



40

penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Dari survei atas persepsi penerima layanan tahun 2016, capaian indikator

kinerja atas layanan dukungan teknis pengawasan adalah sebesar 7,44

dari skala Likert 1-10 atau mencapai 106,29% dari target sebesar 7.

Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan

sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana

dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.

Persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan, meliputi :

a) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Kepegawaian

b) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Keuangan

c) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Program dan Pelaporan

d) Persepsi kepuasan terhadap layanan Subbag Umum

Capaian indikator kinerja ini menyerap dana sebesar Rp19.995.088.722

atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp20.439.627.000,00 dan SDM

sebanyak 1.808 OH atau 100% dari rencana sebanyak 1.808 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja meningkatnya kualitas

layanan dukungan teknis pengawasan sudah efisien. Kondisi ini tampak

dari capaian indikator kinerja sebesar 106,29% lebih tinggi dibandingkan

dengan capaian penggunaan dana sebesar 97,83%.


meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan sudah

efisien. Kondisi ini tampak dari capaian indikator kinerja sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya kualitas layanan

dukungan teknis pengawasan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur menghasilkan output berupa :

a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Jumlah laporan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur selama tahun 2016 adalah sebanyak 80 laporan

atau 100% dari target sebanyak 80 laporan.



41

Rincian capaian atas indikator tersebut dapat dilihat di tabel 3.10

berikut:

Tabel 3.10 Capaian Layanan Dukungan Manajemen

No. Uraian Target Capaian

1. Koordinasi/penyusunan dokumen RKT 1 1

2. Koordinasi/penyusunan dokumen TAPKIN 1 1

3. Koordinasi/penyusunan LAKIP 16 16

4. Koordinasi/penyusunan laporan budaya kerja

5. Koordinasi/penyusunan laporan GDN 12 12

6. Konsultasi/koordinasi pemrosesan kenaikan

pangkat terpadu

2 2

7. Konsultasi/koordinasi Dokumen Perencanaan

Kebutuhan SDM

8. Konsultasi/koordinasi Laporan Budaya Kerja

9. Koordinasi/penyusunan RKA

10. Koordinasi/penyusunan laporan keuangan 13 13

11. Koordinasi/penyusunan dokumen RKBMN

12. Koordinasi/penyusunan laporan BMN 2 2

13. Koordinasi/penyusunan laporan konservasi energi 2 2

14. Koordinasi/penyusunan Kearsipan 4 4

15. Koordinasi/penyusunan laporan kehumasan 4 4

16. Koordinasi/penyusunan laporan tindak lanjut 4 4

17. Koordinasi/penyusunan laporan PPM 4 4

18. Koordinasi/penyusunan laporan penyelenggaraan

SPIP

4 4

19. Koordinasi Pengawasan dan Pelaksanaan SPIP 1 1

Jumlah 80 80

b) Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor

Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah

melaksanakan rehabilitasi pagar kantor sepanjang 200 m atau 100% dari

target sepanjang 200 m.



42

c) Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara

Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah

melaksanakan rehabilitasi rumah Negara seluas 200 m2 atau 100% dari

target seluas 200 m2.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran strategis ini didukung oleh

adanya sumber daya manusia di Bagian Tata Usaha dengan jumlah

yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 18 orang staf dan 4 orang

struktural. SDM yang ada telah dioptimalkan untuk pencapaian

indikator tersebut.

Bila dilihat dari anggaran yang terserap, terdapat efisiensi sebesar

2,17%. Dari anggaran sebesar Rp 20.439.627.000 terserap sebesar

Rp19.995.088.722,00. Dengan demikian anggaran yang dihemat adalah

sebesar Rp444.538.278,00. Penghematan tersebut antara lain terjadi pada

pengadaan alat pengolah data yang dilakukan dengan mekanisme

e-purchasing dengan harga yang lebih rendah dari anggaran.

Capaian Program Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T)

Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya informasi hasil

pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem

pengendalian intern pengelolaan keuangan keuangan negara/daerah, dan

peningkatan kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan dan

Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T tersebut dikelompokkan per bidang

pengawasan sesuai struktur organisasi yang ada. Target serta capaian dari

PKP2T tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.11 berikut :



43

Tabel 3.11Target dan Capaian PKP2T

Korwas PKP2T Non

PKP2TTarget Realisasi %

IPP 35 35 100,00 241

APD 59 59 100,00 237

AN 36 36 100,00 40

Investigasi 37 37 100,00 56

Jumlah 167 167 100,00 574

Secara keseluruhan, PKP2T tahun 2016 telah tercapai 100%.

B. REALISASI KEUANGAN

Dalam tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya. Realisasi belanja untuk pelaksanaan kedua program tersebut

sebesar 96,70% dari anggaran Rp25.271.532.000,00 atau terealisasi dengan

nilai sebesar Rp24.440.096.386,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja

bisa di lihat dalam tabel Laporan Realisasi Anggaran di bawah ini:

Tabel 3.12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016

No. Program Jenis Belanja Anggaran Realisasi1. Program pengawasan

intern akuntabilitaskeuangan Negara danpembinaanpenyelenggaraan SPIP

Belanja Barang 4.831.905.000 4.445.007.664

2. Program dukunganmanajemen danpelaksanaan tugas teknislainnya

BelanjaPegawai

17.026.353.000 16.699.141.329

Belanja Barang 2.893.274.000 2.776.983.393Belanja Modal 520.000.000 518.964.000

Jumlah 25.271.532.000 24.440.096.386



BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2016. Pada awal tahun 2016, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Timur telah menandatangani perjanjian kinerja yang merupakan

penjabaran dari Rencana Stratejik BPKP. Perjanjian kinerja tersebut berisi

target-target kinerja yang pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang

harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memberikan mandat pada BPKP

untuk melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah. Secara

umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi tugas

dan fungsi yang dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari pelaksanaan

kegiatan dua program yang harus diwujudkan selama tahun 2016.

Pencapaian sasaran strategis telah memenuhi target dan termasuk

kategori “Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam

tahun 2016. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan keseluruhan 11

indikator kinerja yang harus dicapai. Realisasi tahun 2016, 10 indikator sasaran

strategis telah mencapai target dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang harus

tercapai yang dirinci sebagai berikut:



Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Kinerja Per Sasaran

Sasaran Jumlah Indikator Kinerja

Jumlah Indikator Tercapai

Capaian Sasaran (%)

Sasaran 1 3 3 100 Sasaran 2 3 2 66,67 Sasaran 3 4 4 100 Sasaran 4 1 1 100 Jumlah 11 10 90,91

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini merupakan wujud kesungguhan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam menerapkan good

governance untuk menciptakan clean government, dan meningkatkan kualitas

pelayanan, terutama dalam memberikan jasa assurance dan consultancy.

Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud introspeksi diri terhadap amanah

yang diemban. Dengan diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka capaian

kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu

indikator keberhasilan Perwakilan dalam mengemban amanah PP Nomor 60

tahun 2008.

Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan

perbaikan yang berkesinambungan.

---o0o---

Lampiran 1/1 - 1

Capaian Pengggunaan Dana

Penggunaan SDM/OH

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

% 45 76,65 170,33


% 100 100,00 100,00


% 60 100,00 166,67

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10 13,00 130,00

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina % 52 50,00 96,15


% 58 75,00 129,31

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 50 50,00 100,00

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 36 36,00 100,00

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 50 50,00 100,00

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 64 64,00 100,00



likert 1-10 7 7,44 106,29 20.439.627.000 19.995.088.722 97,83 1.808 1.808 100,00 Efisien Efisien

25.271.532.000 24.440.096.386

%

94,40

83,40

88,73




3.730.254.000 3.521.286.855

1.009.177.000 841.667.637

92.474.000 82.053.172

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tersedia Realisasi Efisien/Tidak Efisien

Efisien/Tidak Efisien%

Indikator Kinerja Satuan Target RealisasiSasaran Program(%)

SDM (OH)Keuangan

Tidak efisien

Efisien Efisien

Efisien Efisien

Jumlah

120 60 50,00

Efisien6.334 7.242 114,34

1.783 1.356 76,05

Lampiran 2/1 - 1

Anggaran Realisasi%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP

Rekomendasi 96 96 100,00 2.765.896.000 2.679.838.701 96,89


Rekomendasi 29 29 100,00 851.493.000 729.503.354 85,67


Rekomendasi 4 4 100,00 112.865.000 111.944.800 99,18

2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi, dan meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda


Rekomendasi 34 34 100,00 1.009.177.000 841.667.637 83,40




Rekomendasi 4 4 100,00 92.474.000 82.053.172 88,73



Laporan 80 80 100,00 19.919.627.000 19.476.124.722 97,77

Termanfaatkannya Aset secara optimal Terlaksananya Rehabilitasi Pagar Kantor M 200 200 100,00 169.000.000 169.000.000 100,00

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara M2 200 200 100,00 351.000.000 349.964.000 99,70

25.271.532.000 24.440.096.386 96,709991

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


1. Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi, dan meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda


Jumlah

No. Sasaran Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi Capaian%

Keuangan

Lampian 3/1 - 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional % n/a 77 n/a n/a 170 n/a


% n/a 100 n/a n/a 100 n/a


% 100 100 0 100 167 67

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 0 13 13 0 130 130

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

% 23 50 27 46 96 50


% 100 75 -25 100 129 29

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % n/a 50 n/a n/a 100 n/a

PERBANDINGAN KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama SatuanRealisasi Capaian

2015 2016 Naik/(Turun)Naik/(Turun)



Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern

2015 2016

Lampian 3/2 - 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sasaran Program Indikator Kinerja Utama SatuanRealisasi Capaian

2015 2016 Naik/(Turun)Naik/(Turun)2015 2016

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 13 36 23 100 100 0

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % n/a 50 n/a n/a 100 n/a

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 0 64 64 n/a 100 n/a



likert 1-107 7 0 103 106 106

Pemda

Lampiran 4/1 - 1

2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi 128 96 (32)


Rekomendasi n/a 29 n/a


Rekomendasi n/a 4 n/a

2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi



Rekomendasi 2 34 32

3 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda



Rekomendasi 2 4 2



Laporan 60 80 20

Terlaksananya Rehabilitasi Pagar KantorM n/a 200 n/a

Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara M2 n/a 200 n/a


Naik/(Turun)

PERBANDINGAN CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No. Sasaran Program Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Output SatuanRealisasi



1

4

Termanfaatkannya Aset secara optimal

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kaltim... · adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelarasan

Documents