Top Banner
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI http://www.big.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1.1 TAHUN2017 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Menimbang a. b. c. Mengingat : 1. Keputusan Kepala BIG Nomor 1 . 1 Tahun2017 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Informasi Geospasial, perlu menetapkan susunan organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial; bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Badan Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 1 dari 5
5

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Apr 29, 2019

Download

Documents

vutu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASIGEOSPASIAL

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL(BIG)

Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI

http://www.big.go.id

KEPUTUSANKEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 1.1 TAHUN2017

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIPADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Menimbang a.

b.

c.

Mengingat : 1.

Keputusan Kepala BIGNomor 1 . 1 Tahun2017

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Kepala BadanInformasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2016 tentang PedomanPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Informasi Geospasial,perlu menetapkan susunan organisasi Unit Pengendalian Gratifikasipada Badan Informasi Geospasial;

bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan inidipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalamkeanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Badan InformasiGeospasial;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BadanInformasi Geospasial tentang Unit Pengendalian Gratifikasi padaBadan Informasi Geospasial;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250);

1 dari 5

Page 2: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan InformasiGeospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanZona Integeritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasialsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanKepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan InformasiGeospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Informasi Geospasial;

8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasialsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BadanInformasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atasPeraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasialsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BadanInformasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atasPeraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012tentang Balai Layanan Jasa dan Produk;

10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2012tentang Kode Etik Pegawai Badan Informasi Geospasial;

Keputusan Kepala BIG 2 dari 5Nomor 1 . 1 Tahun 2017

Page 3: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2016tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BadanInformasi Geospasial

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANGUNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA BADAN INFORMASIGEOSPASIAL.

KESATU Menetapkan susunan organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi padaBadan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut UPG, sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

UPG bertugas:a. menerima laporan gratifikasi, memilah kategori gratifikasi, dan

memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke Komisi PemberantasanKorupsi;

b. menyampaikan surat keputusan Pimpinan Komisi PemberantasanKorupsi tentang penetapan status gratifikasi kepada Penerima sertapenyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasiapabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milikNegara;

c. diseminasi atau sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendaliangratifikasi kepada Pegawai, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangkukepentingan, dan/atau masyarakat pada umumnya;

d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasikepada Kepala;

e. mengevaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendaliangratifikasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial; dan

f. koordinasi hal-hal lainnya yang terkait dengan pengendalian gratifikasikepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

UPG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KepalaBadan Informasi Geospasial.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan inidibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan KerjaSekretariat Utama Badan Informasi Geospasial.

Keputusan Kepala BIGNomor 1 . 1 Tahun 2017

3 dari 5

Page 4: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinongpada tanggal , 16 Januari 2017

KERALABADAN INFORMASI GEOSPASIAL ,

.HASANUDDIN Z. ABIDIN/P

Keputusan Kepala BIG 4 dari 5Nomor 1 . 1 Tahun2017

Page 5: BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-Bogor …jdih.big.go.id/media/resources/law/unit-pengendalian-gratifikasi... · BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran KeputusanKepala Badan Informasi GeospasialNomor : 1.1 Tahun2017Tanggal : 16 Januari 2017

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIPADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Pengarah2. Penanggung Jawab3. Ketua4. Wakil Ketua5. Sekretaris6. Anggota

KepalaSekretaris UtamaInspekturKepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan HukumAnjarsri Sitoresmi1. Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi2. Kepala Bagian Hukum3. Suhardi4. Novianto5. Neneng Rusmiaty6. Hartuti7. Fransisca Romana Sri Haripeni8. Ary Prasetya9. Erning Ditta Dyah Satyarini10. Maya MeisyarohH.Rochiyatun

KEPALABADAN INFORMASI GEOSPASIAL

HASANUDDIN Z. ABIDIN^)

Keputusan Kepala BIGNomor 1 . 1 Tahun2017

5 dari 5