BADA N PEMERIKSA KEUANGAN RESUME HASIL PEMERIKSAAN€¦ · LHP atas LK PD Provinsi DKI Jakarta TA 201 7 BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta xv BADA N ... untuk merancang mekanisme

LHP atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2017

BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta xv

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31

Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,

Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah

menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2017 yang memuat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor

08.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Laporan Hasil

Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor

08.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2018 tanggal 25 Mei 2018.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, BPK mempertimbangkan

sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan prosedur

pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak

ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian

intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditemukan BPK antara lain

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit

Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas

Tidak Didukung dengan Perencanaan yang Memadai;

2. Pemprov DKI Jakarta Belum Optimal Dalam Menagih Kewajiban Fasos Fasum dan

Belum Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Menatausahakan Aset

Fasos Fasum.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur

antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya:

a. Memberikan peringatan atau teguran sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK

lalai dalam menyusun klausul kontrak terkait pengenaan nilai denda keterlambatan


BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 1

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi

(Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2017 mengungkapkan sebanyak 49

temuan pemeriksaan terkait kelemahan sistem pengendalian intern di lingkungan

Pemprov DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

1.1. Rekonsiliasi Data Payment Online System (POS) dengan Data Rekening Koran

Badan Pengelola Keuangan Daerah atas Penerimaan Pajak Daerah Belum

Optimal

Pemprov DKI Jakarta Pada Laporan Keuangan TA 2017 (Audited) mencatat

Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp36.500.782.266.176,00 dan Piutang Pajak

Daerah senilai Rp8.330.819.399.093,00.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI

Jakarta TA 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei

2017, BPK telah mengungkapkan permasalahan rekonsiliasi data Payment Online

System (POS) dengan data Rekening Koran di Badan Pengelola Keuangan Daerah

(BPKD) atas penerimaan Pajak Daerah yang belum optimal. Atas permasalahan

tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar

memerintahkan:

a. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Kepala BPKD, Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) dan Bank Persepsi yang ditunjuk

untuk merancang mekanisme rekonsiliasi yang memadai dan menerapkan

prosedur rekonsiliasi secara periodik antara data POS dengan data Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);

b. Kepala BPRD dan Kepala BPKD berkoordinasi dengan Kepala Diskominfotik

untuk mendesain dan membangun modul aplikasi dalam bentuk portal yang dapat

memudahkan Wajib Pajak (WP) melaporkan secara online pembayaran pajak

yang dibayar melalui transfer bank atau Real Time Gross Settlement (RTGS); dan

c. Kepala BPRD berkoordinasi dengan Kepala Diskominfotik untuk memperbaiki

kondisi infrastruktur jaringan internet agar tidak mengganggu pengiriman data

pembayaran antara Bank Persepsi yang ditunjuk dengan POS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses rekonsiliasi data POS dengan

rekening koran BPKD diketahui bahwa BPRD belum menindaklanjuti rekomendasi

BPK terkait dengan permasalahan rekonsiliasi data POS sehingga masih ditemukan

permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. Permasalahan rekonsiliasi data

POS dikarenakan BPKD belum memiliki sistem untuk mengontrol pembayaran pajak

ke kas daerah. Sampai saat ini masih ditemukan pembayaran pajak yang tidak

dilakukan melalui mekanisme POS, melainkan melalui mekanisme RTGS langsung

ke rekening Kas Daerah. BPRD tidak memiliki data atas pembayaran yang dilakukan

melalui mekanisme RTGS tersebut.



Pada akhir Tahun 2017, diketahui bahwa terdapat pembayaran pajak pada

rekening kas daerah yang tidak melalui POS senilai Rp5.345.272.223.797,00. Data

pembayaran tersebut kemudian dimintakan validasi secara manual kepada Unit

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). Untuk pembayaran yang

teridentifikasi, UPPRD akan melakukan update data pembayaran pada masing-

masing sistem pajak. Data hasil validasi akan menjadi dasar bagi BPRD dan BPKD

dalam melaksanakan rekonsiliasi data pembayaran pajak menurut penerimaan kas di

rekening koran dan data pembayaran pajak menurut sistem POS.

Hasil rekonsiliasi menyatakan bahwa terdapat selisih perbedaan senilai

Rp2.278.331.068,00 yang merupakan pembayaran pajak di kas daerah yang belum

diketahui informasi pajaknya, dengan rincian termuat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Selisih Pencatatan Data SIPKD dan Data POS

No Jenis Pajak Data SIPKD (Rp) Data POS (Rp) Selisih (Rp)

(1) (2) (3) (4) 5=(3)-(4)

1 PKB 8.005.898.498.574,00 8.005.898.498.574,00 -

2 BBN-KB 5.027.240.287.850,00 5.027.240.287.850,00 -

3 PBB-KB 1.153.231.799.802,00 1.153.059.065.851,00 172.733.951,00

4 PAT 96.679.543.773,00 96.492.074.116,00 187.469.657,00

5 Hotel 1.559.516.918.042,00 1.559.512.316.365,00 4.601.677,00

6 Restoran 2.752.068.115.536,00 2.751.615.472.353,00 452.643.183,00

7 Hiburan 755.379.514.979,00 754.991.828.208,00 387.686.771,00

8 Reklame 964.653.743.479,00 963.855.462.977,00 798.280.502,00

9 PPJ 754.469.006.056,00 754.392.494.249,00 76.511.807,00

10 Parkir 484.833.460.923,00 484.833.460.923,00 -

11 BPHTB 6.757.424.793.475,00 6.757.424.793.475,00 -

12 Rokok 582.734.593.614,00 582.734.593.614,00 -

13 PBB-P2 7.606.651.990.073,00 7.606.453.586.553,00 198.403.520,00

Jumlah 36.500.782.266.176,00 36.498.503.935.108,00 2.278.331.068,00

Pendapatan Pajak yang disajikan dalam LRA adalah sesuai dengan data SIPKD

yaitu senilai Rp36.500.782.266.176,00 yang merupakan data penerimaan pajak di

rekening kas daerah. Data pembayaran pajak dalam aplikasi POS senilai

Rp36.498.503.935.108,00 menjadi dasar bagi BPRD untuk menyajikan nilai piutang.

Dengan demikian, terdapat pembayaran pajak yang belum menjadi pengurang dalam

perhitungan piutang senilai Rp2.278.331.068,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada:

1) Pasal 32 yang menyatakan bahwa Pengendalian akurasi sekurang-kurangnya

mencakup: Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;

Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan

segera; dan Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan

validitas data;

2) Pasal 40:

a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian

Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) huruf k”;

b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa, Dalam menyelenggarakan dokumentasi

yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi



Pemerintah wajib memiliki, mengelola memelihara, dan secara berkala

memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem

Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting;

b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak pada:

1) Pasal 30 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa Seksi Pengendalian

Kinerja Penerimaan Pajak Daerah mempunyai tugas antara lain melakukan

rekonsiliasi data realisasi penerimaan pajak daerah;

2) Pasal 31 ayat (3) huruf g yang menyatakan bahwa Seksi Pengendalian

Kinerja Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas antara lain melakukan

pengendalian. evaluasi dan analisis terhadap operasional kegiatan

pemungutan pajak daerah.

c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi

Piutang Berbasis Akrual pada:

1) Bab II yang menyatakan bahwa “Dengan mempertimbangkan bahwa

pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin

dengan undang-undang dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi

kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,

piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul”

2) Bab III yang menyatakan bahwa “Nilai piutang pajak yang dicantumkan

dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP

yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan pajak daerah yang disajikan

dalam LRA TA 2017 senilai Rp2.278.331.068,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala BPRD, Kepala BPKD, dan Kepala Diskominfotik belum menindaklanjuti

rekomendasi BPK;

b. Pemprov DKI Jakarta belum memiliki sistem yang handal untuk

mengidentifikasi setiap setoran pajak yang masuk ke kas daerah secara akurat;

c. BPKD belum membuat aturan mengenai rekening kas daerah yang masih

menerima pembayaran pajak secara Real Time Gross Settlement (RTGS) maupun

transfer lainnya yang tidak bisa teridentifikasi nomor objek pajak daerahnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPRD memberikan penjelasan bahwa dalam

rangka menyajikan nilai Pendapatan Pajak Daerah dan nilai saldo Piutang Pajak

Daerah yang valid dan akurat, BPRD telah melakukan upaya antara lain:

a. Kepala BPKD memberikan penjelasan bahwa:

1) BPKD bersama BPRD telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK

dengan melakukan rekonsiliasi secara periodik atas penerimaan Piutang

Pajak Daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak daerah yang belum

teridentifikasi menurun dari tahun lalu. Atas jumlah penerimaan yang belum

teridentifikasi tersebut BPKD bersama dengan BPRD akan terus melakukan



koordinasi dan rekonsiliasi dengan Bank Persepsi untuk mengetahui secara

detail Wajib Pajak yang melakukan penyetoran pajak dimaksud;

2) Pemprov DKI Jakarta sedang mengembangkan sistem informasi yang

terintegrasi antara SIPKD dengan sistem Pajak Daerah di BPRD dan sistem

Bank DKI yang akan ditunjuk sebagai Bank Agregator. Dengan integrasi

sistem SIPKD dengan sistem pajak di BPRD dan sistem Bank DKI sebagai

agregator diharapkan seluruh penerimaan Pajak Daerah dapat teridentifikasi

dan tercatat sebagai mutasi piutang dan modul piutang pajak secara sistem,

sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pengakuan atas pendapatan antara

BPKD dan BPRD;

3) Selanjutnya untuk pembayaran melalui RTGS maupun transfer lainnya

melalui Bank Persepsi akan menjadi perhatian untuk perbaikan di masa yang

akan dating.

b. Kepala BPRD memberikan penjelasan bahwa dalam rangka menyajikan nilai

Pendapatan Pajak Daerah dan nilai saldo Piutang Pajak Daerah yang valid dan

akurat, BPRD telah melakukan upaya antara lain:

1) Melakukan optimalisasi kegiatan rekonsiliasi pendapatan pajak dengan

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pada Tahun 2017;

2) Membangun Sistem Pemungutan Pajak Daerah yang terintegrasi dengan

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dengan menunjuk

Bank DKI selaku Bank Aggregator;

3) Melakukan penyesuaian antara data Pendapatan Pajak Daerah hasil

rekonsiliasi dengan pembayaran Piutang Pajak Daerah yang terdapat pada

core Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

BPK merekomendasikan Gubernur agar:

a. Menginstruksikan Kepala BPRD dan Kepala BPKD untuk segera

menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk merancang mekanisme rekonsiliasi

yang memadai dan menerapkan prosedur rekonsiliasi secara periodik antara data

pos dan data SIPKD serta mengupayakan sistem pemungutan pajakdaerah yang

terintegrasi dengan SIPKD yang handal yang dapat mengidentifikasi setoran

pajak secara cepat dan akurat dan dilengkapi dengan peraturan yang mengatur

pengelolaan rekening kas daerah yang masih menerima pembayaran secara

RTGS;

b. Menginstruksikan Kepala BPKD melakukan evaluasi PKS dengan Bank

penerima setoran dengan memasukkan ketentuan pihak bank untuk melakukan

pengembalian dana ke rekening wajib pajak jika pembayarannya tidak disertai

informasi pajak dengan lengkap antara lain berupa NOPD, NPWPD, nomor

ketetapan, tahun pajak dan kode billing;

1.2. Penggunaan Aplikasi Cash Management System (CMS) Dalam Proses

Pemungutan Pendapatan Retribusi Belum Optimal

Retribusi Sewa Rumah Susun merupakan retribusi yang diperoleh dari

pemakaian rumah susun sederhana yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman (DPRKP). Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

(Rusunawa) dilakukan oleh Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) yang merupakan



Unit Pengelola dibawah DPRKP. Retribusi tersebut telah diatur dalam Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Sewa Rusunawa dikelola dengan menggunakan sistem aplikasi

perbankan Cash Management System (CMS) yang disediakan dan dikelola oleh Bank

DKI. Sistem aplikasi tersebut memungkinkan proses pembayaran sewa dilakukan

melalui mekanisme autodebet dari rekening Penghuni Rusunawa. Dari hasil

pemeriksaan diketahui bahwa mekanisme pengelolaan Retribusi Sewa Rusun mulai

dari pemungutan sampai dengan pelimpahan ke rekening Kas Daerah dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi (WR) melakukan pendaftaran rekening sewa rusun di Bank DKI

dan melakukan penyetoran dana ke dalam rekening Bank DKI;

b. Bendahara Penerimaan Pembantu UPRS berkoordinasi dengan Bagian Mekanik

Elektrikal (untuk mengetahui pemakaian air rusun untuk melakukan Upload

Tagihan), dengan Bagian Pelayanan (untuk mengetahui pembaharuan data Surat

Perjanjian sewa unit rusun), dan dengan CMS Bank DKI (untuk memperbaharui

data pendaftaran sesuai dengan pembaharuan data Surat Perjanjian) serta

menyiapkan data tagihan dan data tunggakan retribusi yang sudah diverifikasi;

c. Bendahara Penerimaan menyiapkan data tunggakan dan tagihan bulan berjalan

kemudian data tersebut diverifikasi oleh Kasubag Keuangan. Data yang telah

diverfikasi oleh Kasubag Keuangan diinput oleh Admin UPRS (Maker) ke dalam

aplikasi CMS. Kemudian atas hasil yang diinput oleh Admin UPRS (Maker),

akan diperiksa kembali dan dilakukan otorisasi melalui sistem aplikasi CMS oleh

Bendahara Penerimaan (Checker). Kemudian atas hasil upload yang telah

diotorisasi oleh Bendahara Penerimaan akan diperiksa kembali dan dilakukan

otorisasi melalui sistem aplikasi CMS oleh Kepala UPRS (Releaser);

d. Bank DKI melakukan pendebetan retribusi dari rekening tabungan WR

berdasarkan data tagihan yang sudah di-upload pada aplikasi CMS. Dana yang

didebet dari rekening tabungan masing-masing WR akan masuk ke rekening

penerimaan atas nama UPRS. Untuk waktu pendebetan tidak menentu, biasanya

dilakukan pada pukul 14.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB dan kadang-kadang

dilakukan pukul 21.00 WIB;

e. Bendahara Penerimaan UPRS mengunduh data escrow dari aplikasi CMS yang

berisi rincian data pendebetan tiap Penghuni rusun, kemudian data penerimaan

dikelompokkan sesuai dengan kode rekening/jenis penerimaan secara manual

dengan menggunakan program Excel;

f. Bendahara Penerimaan UPRS menginput nilai penerimaan per jenis penerimaan

ke dalam sistem e-Retribusi untuk kemudian diterbitkan Surat Setoran Retribusi

Daerah (SSRD) dan Surat Tanda Setoran (STS). SSRD dan STS tersebut

kemudian diverifikasi oleh Kasubag Keuangan sebagai verifikator penerimaan;

g. SSRD dan STS kemudian dibawa ke Bank DKI oleh Bendahara Penerimaan

Pembantu UPRS untuk divalidasi dan dilakukan pemindahan penerimaan dari

rekening penerimaan atas nama UPRS ke rekening Kas Daerah melalui sistem e-

Retribusi berdasarkan data real time yang diperoleh dari aplikasi CMS.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui terdapat beberapa permasalahan

dalam proses pemungutan retribusi dengan menggunakan aplikasi CMS sebagai

berikut:



a. Aplikasi CMS belum menyediakan menu Identitas (ID) WR atau Virtual

Account (VA) WR dengan rekening WR yang terdaftar

Aplikasi CMS belum menyediakan fasilitas untuk menampilkan tiap ID WR

atau VA WR dengan rekening WR yang terdaftar. Permasalahan tersebut

mengakibatkan Bendahara Penerimaan UPRS tidak dapat memantau kesesuaian

rekening WR dengan ID atau nomor VA yang dimilikinya. Fasilitas tersebut

diperlukan Bendahara Penerimaan agar dapat lebih awal memantau jika terjadi

kesalahan pengkaitan/pendebetan.

Bendahara UPRS dapat memantau status pembayaran WR dari laporan

detail pembayaran yang tidak menampilkan informasi Asal Rekening Auto

Debet. Status pembayaran yang dilaporkan adalah berhasil, gagal bayar karena

saldo tidak mencukupi, gagal bayar karena rekening bermasalah, dan gagal bayar

karena transaksi ditolak oleh bank. Pendebetan berhasil apabila ada dana di

rekening WR, dan nomor rekening terkait dengan nomor ID WR, sebagai contoh

pada proses pendebetan tagihan di UPRS Penjaringan pada bulan Maret 2018

dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Pendebetan Tagihan UPRS Penjaringan Maret 2018

Tanggal Pendebetan

Tagihan Pendebetan Berhasil

Pendebetan Gagal

Rekening Bermasalah

Saldo Rekening Transaksi Ditolak Bank Tidak Mencukupi

Jlh Nilai (Rp)

Jlh Nilai (Rp)

Jlh Nilai (Rp)

Jlh Nilai (Rp)

Jlh Nilai (Rp)

5 - 12 Maret 2018 15.621 3.519.909.320,00 1.187 209.952.170,00 120 11.460.300,00 12.604 2.853.781.050,00 1.710 444.715.800,00

13 Maret 2018 1.476 336.952.450,00 31 8.932.380,00 12 1.146.030,00 1.262 282.402.460,00 171 44.471.580,00

14 - 19 Maret 2018 8.260 1.885.647.130,00 73 14.760.190,00 72 6.876.180,00 7.089 1.597.181.280,00 1.026 266.829.480,00

20 - 21 Maret 2018 4.052 923.415.230,00 39 10.581.335,00 36 3.438.090,00 3.464 775.981.065,00 513 133.414.740,00

Permasalahan gagal bayar dapat terjadi saat WR sudah menyetorkan dana di

bank, namun rekening tidak didaftarkan pada nomor ID WR. Sebagian nomor

rekening bank WR dan nomor ID tidak terkait sehingga menyebabkan tidak

terjadi pendebetan retribusi, meskipun ada dana dalam rekening WR. Bendahara

pembantu pada UPRS tidak dapat memantau rekening-rekening WR yang tidak

didaftarkan, selama ini karena hanya menunggu laporan dari WR yang terkena

salah debet.

Selain itu, kesalahan juga dapat terjadi dalam pendaftaran nomor rekening,

dimana tagihan WR A didaftarkan ke rekening WR B ataupun sebaliknya WR B

didaftarkan ke rekening WR A, sehingga tagihan WR B statusnya tetap

menunggak tetapi telah terjadi pemotongan tabungan WR B. Kasus seperti ini

dapat diketahui apabila WR melakukan pengaduan, selanjutnya Bendahara

Penerimaan UPRS akan melakukan koordinasi dengan Bank DKI. Seperti kasus

tagihan sewa rusun pada UPRS Penjaringan atas nama Ru/Ir yang terbayar dari

pendebetan rekening atas nama HM MMR. Permasalahan tersebut telah

ditindaklanjuti dengan pemindahbukuan dari rekening UPRS Penjaringan ke

rekening Nomor 21420117402 atas nama HM MMR, selanjutnya tagihan

dikembalikan ke rekening atas nama Ru.

b. Aplikasi CMS belum memproses pendebetan atas seluruh tagihan yang

sudah diunggah pada hari yang sama

Setelah data tagihan diunggah ke aplikasi CMS kemudian aplikasi CMS

akan melakukan pendebetan setiap hari. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa



aplikasi CMS belum memproses pendebetan atas seluruh tagihan yang sudah

diunggah pada hari yang sama. Permasalahan tersebut dapat dicontohkan pada

unggahan tagihan yang dilakukan oleh UPRS Penjaringan periode tanggal 7 Juni

s.d 18 Juni 2017. Pada bulan Juni 2017 UPRS Penjaringan memiliki tagihan

sebanyak 3.107 senilai Rp519.593.960,00 yang diunggah pada tanggal 7 Juni

2017. Namun demikian, jumlah yang didebet pada tanggal 7 Juni 2017 hanya

sejumlah 1.827 senilai Rp305.771.700,00 sehingga terdapat tagihan sebanyak

1.280 senilai Rp213.822.260,00 yang belum didebet dari awal mulainya proses

autodebet dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Unggahan Tagihan pada UPRS Penjaringan

Tanggal

Jml Tagihan

yang dilakukan Autodebet

Nilai (Rp) Terbayar Nilai (Rp) Sisa

Tagihan Nilai (Rp)

Jml Tagihan

yang tidak dilakukan Autodebet

Nilai (Rp)

07/06/2017 1827 305.771.700,00 383 57.455.890,00 1444 248.315.810,00 1280 213.822.260,00

08/06/2017 1434 245.742.660,00 7 1.777.400,00 1427 243.965.260,00 1290 216.395.410,00

09/06/2017 1414 241.086.770,00 18 3.501.010,00 1396 237.585.760,00 1303 219.273.900,00

10/06/2017 1395 237.363.280,00 0 0 1395 237.363.280,00 1304 219.496.380,00

11/06/2017 1395 237.363.280,00 0 0 1395 237.363.280,00 1304 219.496.380,00

12/06/2017 1395 237.363.280,00 37 4.295.050 ,00 1358 233.068.230,00 1304 219.496.380,00

13/06/2017 1358 233.068.230,00 24 2.147.670,00 1334 230.920.560,00 1304 219.496.380,00

14/06/2017 1334 230.920.560,00 12 1.856.160,00 1322 229.064.400,00 1304 219.496.380,00

15/06/2017 1322 229.064.400,00 5 684.570,00 1317 228.379.830,00 1304 219.496.380,00

16/06/2017 1317 228.379.830,00 8 1.581.170,00 1309 226.798.660,00 1304 219.496.380,00

17/06/2017 1309 226.798.660,00 3 734.550,00 1306 226.064.110,00 1304 219.496.380,00

18/06/2017 1306 226.064.110,00 0 0 1306 226.064.110,00 1304 219.496.380,00

19/06/2017 2393 401.590.100,00 902 124.015.120,00 1491 277.574.980,00 217 43.970.390,00

20/06/2017 1483 274.992.140,00 15 2.296.560,00 1468 272.695.580,00 225 46.553.230,00

21/06/2017 1468 272.695.580,00 8 842.870,00 1460 271.852.710,00 225 46.553.230,00

Permasalahan tersebut menimbulkan risiko dana yang telah disetor WR ke

rekening autodebet yang seharusnya dapat didebet di awal masa pendebetan

namun gagal didebet karena dananya terpakai oleh WR.

c. Aplikasi CMS belum dapat memenuhi kebutuhan pengelompokan

penerimaan per jenis rekening

Aplikasi CMS melakukan autodebet rekening penghuni rusunawa untuk

tagihan sewa, listrik, dan tagihan lainnya. Nilai retribusi yang disetorkan ke Kas

Daerah hanya yang berasal dari tagihan sewa rusunawa. Untuk keperluan

penyetoran ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan perlu memisahkan total dana

yang berhasil didebet ke masing-masing jenis tagihan. Aplikasi CMS tidak

memiliki fitur untuk mengelompokkan penerimaan per jenis tagihan, sehingga

proses pemisahan dilakukan secara manual diluar aplikasi CMS.

Pada saat Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran retribusi ke Kas

Daerah terdapat permasalahan berupa data rincian pendebetan rekening pada

rekening escrow tidak dikelompokkan per kode rekening, sehingga harus

dikelompokkan secara manual untuk menentukan besar retribusi yang akan

disetorkan ke Kas Daerah per kode rekening. Hal ini menimbulkan risiko

penyetoran ke kode rekening yang tidak tepat karena datanya banyak dan

dilakukan secara manual. Apabila rincian data sangat banyak, dibutuhkan waktu

lebih dari sehari untuk Bendahara Penerimaan mengelompokkan per kode

rekening, sehingga Bendahara Pembantu UPRS melakukan penyetoran ke kas

daerah dalam satu bulan antara 1 sd. 3 kali saja, sedangkan batas waktu



penyetoran ke Kas Daerah maksimal H+1 dari saat penarikan retribusi dengan

rincian pada lampiran 1.2.1.


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122:

1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan

daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek

harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.


Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik pada:

1) Pasal 15 yang menyatakan bahwa Bank Penerima melaksanakan tugas

sebagai berikut:

a) Melakukan rekonsiliasi penerimaan harian;

b) Melimpahkan seluruh saldo penerimaan pembayaran pada akhir hari

kerja kepada Bank RKUD dengan format nomenklatur paling sedikit

memuat:

(1) Jenis pendapatan;

(2) Nama bank;

(3) Tanggal transaksi.

(4) Menyampaikan nota kredit dan rekening koran secara hard copy dan

atau secara elektronik kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas

Daerah atau SBPK;

(5) Menyampaikan laporan transaksi harian secara elektronik dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

ini kepada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau SBPK; dan

(6) Membuat dan menandatangani Berita Acara apabila terjadi

kekeliruan dalam pelaksanaan penerimaan.

2) Pasal 18 yang menyatakan bahwa Bank Penerima melimpahkan seluruh

saldo penerimaan pembayaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9 Ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Penerimaan pembayaran yang diterima oleh Bank Penerima setelah

Pukul 14.00 waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan

Pukul 14.00 waktu setempat hari kerja bersangkutan wajib dilimpahkan

dari rekening penampungan ke RKUD penerimaan paling lambat pada

akhir hari kerja; dan

b) Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari

kerja berikutnya.

1) Pasal 19:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan daerah yang diterima

Bank Penerima setelah Pukul 14.00 pada hari kerja terakhir pada 31

Desember Pukul 24.00 pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan

sebagai penerimaan tahun anggaran berkenaan;



b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan ke RKUD pada hari kerja pertama

tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut disebabkan aplikasi CMS yang dikembangkan oleh Bank DKI belum

optimal dalam menyajikan dan memproses pungutan Retribusi Sewa Rumah Susun

di DPRKP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Retribusi Sewa Rusunawa yang telah disetorkan WR ke rekening autodebet

berpotensi tidak terdebet karena digunakan WR untuk kepentingan lain;

b. Penyetoran penerimaan Retribusi Sewa Rusunawa pada DPRKP tidak dapat

dilakukan tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, Kepala DPRKP menjelaskan bahwa hal tersebut

pada hakekatnya bukan kesalahan UPRS ataupun DPRKP Provinsi DKI Jakarta

secara keseluruhan, tetapi merupakan tanggung jawab dari pihak Bank DKI

yang belum dapat melaksanakan amanat secara optimal sebagai aggregator

penerimaan pembayaran retribusi daerah sebagaimana Keputusan Gubernur

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1919 Tahun 2014 tentang

Penunjukan Bank DKI sebagai Bank Penerima Pembayaran Retribusi Daerah.

DPRKP Provinsi DKI Jakarta maupun UPRS baik secara terpisah maupun dalam forum

koordinasi, telah berulang kali menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada Divisi

CMS Bank DKI maupun kepada Bidang Pendapatan BPKD terkait kondisi

permasalahan tersebut di atas, namun masih ditemui kendala-kendala.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala DPRKP untuk

berkoordinasi secara intensif dengan BPKD dan Bank DKI untuk menyempurnakan

Aplikasi CMS sesuai dengan kebutuhan pengelolaan penerimaan retribusi sewa

Rusunawa, yaitu dengan menyediakan menu Identitas (ID) WR atau Virtual Account

(VA) WR dengan rekening WR yang terdaftar, memproses pendebetan atas seluruh

tagihan yang sudah diunggah pada hari yang sama dan memenuhi kebutuhan

pengelompokan penerimaan per jenis rekening.

1.3. Pengendalian Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta menyajikan Piutang PKB dalam Neraca serta Pendapatan

PKB pada Laporan Operasional per 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016 (Audited)

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Rincian Piutang PKB dan Pendapatan PKB-LO (dalam rupiah)

Nama Akun Tahun 2017 Tahun 2016

Piutang PKB 130.965.117.786,00 79.063.988.854,00

Pendapatan PKB-LO 8.057.799.627.506,00 7.013.717.903.721,00

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

TA 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017,

BPK telah mengungkapkan permasalahan terkait pengelolaan PKB yang belum



didukung sistem pengendalian intern yang memadai. Sehubungan dengan

permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar

memerintahkan Kepala BPRD untuk mengelola data Piutang PKB sesuai dengan

ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan BPKD dan Diskominfotik untuk

mengembangkan Sistem Informasi (SI) PKB yang berbasis akrual dan terintegrasi

dengan SIPKD serta memastikan perhitungan pengenaan nilai pajak progresif dan

denda keterlambatan pembayaran PKB sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PKB pada TA 2017, diketahui bahwa BPRD

belum optimal menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pengembangan SI PKB

yang berbasis akrual dan terintegrasi dengan SIPKD serta perhitungan pengenaan

nilai pajak progresif dan denda keterlambatan pembayaran PKB yang sesuai

ketentuan yang berlaku, sehingga masih ditemukan permasalahan yang sama

sebagaimana diungkapkan dalam LHP BPK tahun sebelumnya dengan penjelasan

sebagai berikut:

a. Saldo Piutang PKB tidak didukung dengan rincian kendaraan senilai

Rp11.987.433.125,00

Piutang PKB per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing senilai

Rp130.965.117.786,00 dan Rp79.063.988.854,00 dengan rincian mutasi piutang

sebagai berikut:

1) Mutasi Piutang Tahun 2016 Piutang per 31 Desember 2016 Rp 79.063.988.854,00 Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran

2017 atas Piutang 2016 Rp (6.433.047.800,00) Saldo Piutang TA 2016 (a) Rp 72.630.941.054,00

2) Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017 Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 802.279.696.588,00 Penerimaan Pembayaran

(Januari-Desember 2017) Rp (743.945.519.856,00) Saldo Piutang TA 2017 (b) Rp 58.334.176.732,00

3) Saldo Piutang per 31 Desember 2017 (a+b) Rp 130.965.117.786,00

Berdasarkan data rincian Piutang PKB per nomor kendaraan, diketahui

bahwa nilai SKP yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2017 namun belum

dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yaitu senilai

Rp118.977.684.661,00. Dengan demikian, terdapat Piutang PKB per 31

Desember 2017 yang tidak didukung dengan rincian kendaraan senilai

Rp11.987.433.125,00 (Rp130.965.117.786,00 - Rp118.977.684.661,00).

b. Perhitungan Pendapatan PKB per 31 Desember 2017 belum akurat

sehingga terdapat selisih senilai Rp5.197.894.828,00

Hasil pemeriksaan atas perhitungan Pendapatan PKB Tahun 2017 atas

2.794 kendaraan bermotor, diketahui terdapat selisih antara Pendapatan PKB

Tahun 2017 dengan hasil perhitungan BPK senilai Rp5.197.894.828,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 5. Potensi Pendapatan PKB Kurang Ditetapkan Tahun 2017

No Jenis

Kendaraan

Kendaraan Bermotor

(unit)

PKB Dikenakan PKB Hasil

Perhitungan BPK Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (5 – 4)

1 Sedan 993 17.953.672.350,00 20.210.739.875,00 2.257.067.525,00



No Jenis

Kendaraan

Kendaraan Bermotor

(unit)

PKB Dikenakan PKB Hasil

Perhitungan BPK Selisih

(Rp) (Rp) (Rp)

2 Minibus 958 6.732.647.666,00 8.436.177.750,00 1.703.530.084,00

3 Jeep 789 8.027.037.481,00 9.151.884.000,00 1.124.846.519,00

4 pick up 10 11.841.150,00 29.322.125,00 17.480.975,00

5 Truck 1 9.197.500,00 11.037.000,00 1.839.500,00

6 Light Truck 2 9.054.500,00 13.975.000,00 4.920.500,00

7 Dobel Kabin 2 11.493.500,00 16.041.725,00 4.548.225,00

8 Sepeda Motor 39 283.448.500,00 367.110.000,00 83.661.500,00

Jumlah 2.794 33.038.392.647,00 38.236.287.475,00 5.197.894.828,00

Atas selisih perhitungan tersebut BPK telah memintakan konfirmasi kepada

BPRD pada tanggal 19 Maret 2018, namun sampai dengan masa pemeriksaan

berakhir BPRD belum memberikan penjelasan.

c. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran tunggakan pajak masih

dihitung secara flat sebesar 24% dan 48% dari pokok PKB

Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

(KUPD) ditetapkan apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh

tempo pembayaran maka dikenakan denda/bunga keterlambatan sebesar 2%

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Pada Tahun 2017, Pemprov

DKI Jakarta masih menghitung denda keterlambatan atas pembayaran tunggakan

PKB dengan menggunakan metode perhitungan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pengenaan denda keterlambatan dihitung sebesar 24% untuk tahun pertama dan

48% untuk tahun berikutnya dikalikan pokok pajak terutang, yang seharusnya

mengikuti jumlah bulan pada saat wajib pajak melakukan pembayaran PKB.

BPRD menjelaskan bahwa pengenaan denda yang diterapkan dalam SI PKB

berdasarkan pada ketentuan terkait masa pajak, dimana PKB dikenakan untuk

masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan

bermotor. Ketentuan tersebut seharusnya hanya diterapkan dalam perhitungan

pokok PKB, sedangkan perhitungan denda keterlambatan tetap mengacu pada

ketentuan mengenai perhitungan denda keterlambatan yaitu sebesar 2% sebulan

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Permasalahan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran yang belum

sesuai dengan KUPD tersebut menimbulkan kekurangan penetapan sanksi PKB

senilai Rp15.108.929.311,00 dan kelebihan pengenaan sanksi PKB senilai

Rp602.391.339,00, dengan rincian pada lampiran 1.3.1.


a. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah, pada:

1) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pajak ditetapkan oleh Gubernur

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang

dipersamakan;

2) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang pajaknya

ditetapkan oleh Gubernur, membayar pajaknya dengan menggunakan Surat

Ketetapan Pajak Daerah;

3) Pasal 12 ayat (6) yang menyatakan bahwa apabila pembayaran pajak terutang

dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan denda/bunga

keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.



b. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan

Bermotor yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 5 Mei

2015 pada:

1) Pasal 7:

a) Ayat (1) huruf a s.d. q yang menyatakan bahwa Tarif Pajak Kendaraan

Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi, ditetapkan sebagai berikut:

untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% (dua

persen); untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua s.d. ketujuh belas

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) s.d 10% (sepuluh persen);

b) Ayat (1a) yang menyatakan bahwa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau

alamat yang sama;

c) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepemilikan kendaraan bermotor oleh

badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen); dan

2) Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pajak terutang pada saat kepemilikan atau

penguasaan kendaraan bermotor;

3) Pasal 13:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor

yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini yang didaftarkan setelah berlakunya Peraturan

Daerah ini, maka berlaku tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa selama peraturan pelaksanaan dari

Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan

yang ada masih berlaku, kecuali ketentuan mengenai tarif pajak progresif

berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.

c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Akuntansi:

1) Lampiran 1.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf

38 yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap

fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi

jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan;

2) Lampiran 1.16 Akuntansi Piutang pada Paragraf 7 yang menyatakan bahwa

Piutang Pajak Daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang

perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan

keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan

adalah sebesar nilai yangtercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang

hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi

Piutang Berbasis Akrual pada Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan Angka

3.1.1.3 Paragraf 2 yang antara lain menyatakan bahwa Nilai piutang pajak yang

dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam

SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar.




a. Piutang PKB tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp11.987.433.125,00;

b. PKB kurang ditetapkan senilai Rp5.197.894.828,00;

c. Denda PKB kurang ditetapkan senilai Rp15.108.929.311,00 dan lebih ditetapkan

senilai Rp602.391.339,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala BPRD belum optimal melaksanakan tugasnya

dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terkait pengelolaan dan

pengembangan SI PKB dan BBN-KB yang berbasis akrual dan belum

menindaklanjuti rekomendasi BPK sebelumnya.

Atas permasalahan tersebut pengenaan denda keterlambatan pembayaran PKB,

Kepala BPRD menyatakan tidak sependapat. PKB memiliki masa pajak satu tahun

takwim, untuk kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran lebih dari satu

tahun, maka denda keterlambatan s.d 12 bulan diperhitungkan dalam SSPD/Notice,

sedangkan denda keterlambatan di atas 12 bulan diperhitungkan dan ditetapkan

dalam SKP, sehingga untuk kendaraan yang terlambat melakukan pembayaran

kurang dari satu tahun, perhitungan denda keterlambatan dibulatkan menjadi satu

tahun.

BPK tidak sependapat dengan tanggapan Kepala BPRD terkait perhitungan

denda keterlambatan PKB. BPK mengacu kepada Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor

6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Pasal 12 ayat (6) yang

menyatakan bahwa apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo

pembayaran dikenakan denda/bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan untuk jangka

waktu paling lama 24 bulan. Selain itu, Kepala BPRD tidak memberikan tanggapan

dan penjelasan atas permasalahan poin a dan b di atas.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPRD untuk

segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 untuk mengelola data Piutang PKB sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembangkan SI PKB yang berbasis akrual

dan terintegrasi dengan SIPKD serta memastikan perhitungan pengenaan nilai pajak

dan denda keterlambatan pembayaran PKB sesuai ketentuan yang berlaku

1.4. Pengendalian Pengelolaan Pajak Air Tanah (PAT) Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta menyajikan target Pendapatan PAT dalam Laporan

Keuangan TA 2017 (Audited) senilai Rp100.000.000.000,00 dengan realisasi senilai

Rp96.679.543.773,00 atau sebesar 96,68%.

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah

adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sedangkan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan

pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian,

pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk

dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.



Pemprov DKI Jakarta telah memiliki regulasi yang mengatur tentang PAT yaitu

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang PAT

dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan PAT,

sedangkan tentang Nilai Perolehan Air (NPA) Tanah sebagai dasar pengenaan PAT

telah diatur dengan Pergub Nomor 86 Tahun 2012.

Hasil pemeriksaan sistem pengendalian intern atas pengelolaan Pendapatan PAT

pada Pemprov DKI Jakarta TA 2017 menemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Pemprov DKI Jakarta belum memiliki SI yang terintegrasi untuk

pengelolaan PAT

Pemprov DKI Jakarta belum memiliki SI terintegrasi dalam pengelolaan

PAT yang meliputi proses penerbitan izin, pencatatan/pendataan pengunaan

dan/atau pemanfaatan air tanah, serta pengenaan pajaknya. Saat ini proses

tersebut dijalankan oleh tiga SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sebagai SKPD yang mengeluarkan izin, Dinas

Perindustrian dan Energi (Dinas PE) sebagai SKPD teknis pengelolaan air tanah,

serta BPRD sebagai SKPD pemungut PAT. Sistem informasi yang ada saat ini

adalah Sistem Informasi Manajemen PAT (SIM-PAT) yang dikelola BPRD

untuk keperluan perhitungan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pembayarannya.

DPM-PTSP dan Dinas PE belum menggunakan sistem informasi dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pemanfaatan air tanah.

Ketiadaan sistem yang terintegrasi antar SKPD tersebut menimbulkan

permasalahan antara lain:

1) Dinas PE tidak mengetahui Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dan

Izin Dewatering yang telah diterbitkan oleh DPM-PTSP untuk proses

pemasangan meter dan pemberian Nomor Vak dan Nomor Reg;

2) Pencatatan atas hasil pendataan volume air tanah oleh WP dan masa pajak

sebelumnya dilakukan oleh Dinas PE secara manual (tulisan tangan);

3) BPRD tidak dapat mengetahui WP baru secara langsung karena sistem pajak

yang dimiliki BPRD tidak terintegrasi dengan DPM-PTSP sebagai SKPD

penyelenggara perizinan.

b. Pemprov DKI Jakarta belum mengenakan PAT dari 67 Izin Penguasaan Air

Tanah baru untuk kegiatan dewatering dengan potensi penerimaan senilai

Rp32.096.542.406,00

Berdasarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan PAT, dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk

kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai

bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan. Termasuk dalam

kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah dewatering. Tata

cara perhitungan PAT dewatering diatur di dalam Pergub Nomor 86 Tahun 2012

tentang NPA Tanah Sebagai Dasar Pengenaan PAT.

Berdasarkan data Izin Dewatering yang diperoleh dari DPM-PTSP, pada

Tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan 70 Izin Penguasaan Air

Tanah baru untuk kegiatan dewatering yang terdiri dari 37 izin kategori lama dan

33 izin dengan kategori baru. BPK telah mengirimkan surat konfirmasi kepada

Kepala BPRD pada tanggal 7 Maret 2018 untuk mengetahui kegiatan dewatering



yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerahnya. Hasil konfirmasi

menyatakan bahwa dari 70 kegiatan dewatering yang dimintakan konfirmasi

hanya terdapat dua kegiatan dewatering yang telah diterbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerahnya dan satu kegiatan dewatering baru ditetapkan Surat Ketetapan

Pajak Daerahnya pada Tahun 2018 setelah adanya surat konfirmasi dari BPK.

Untuk mengetahui potensi penerimaan PAT pada kegiatan dewatering, BPK

telah mengirimkan permintaan tertulis kepada Dinas PE untuk menghitung

volume air tanah pada tanggal 29 Maret 2018. Hasil konfirmasi menyatakan

bahwa perhitungan menggunakan luas selimut tidak dapat dilakukan karena data

lapangan belum lengkap yaitu luas tapak basement, kedudukan muka air tanah

awal sebelum dewatering, litilogi dominan dan waktu dimulai dan berakhirnya

pekerjaan. Selanjutnya potensi jumlah pengambilan air tanah dapat dilakukan

dengan menggunakan asumsi penguasahaan air tanah dengan debit maksimum

sesuai surat izin, kegiatan dewatering dilaksanakan selama 8 jam/hari dan lama

proses dewatering maksimal enam bulan sesuai yang tercantum dalam surat izin.

Berdasarkan penjelasan diatas dilakukan perhitungan potensi penerimaan

PAT pada Tahun 2017 dengan menggunakan informasi data teknis yang

tercantum dalam Surat Izin Penguasaan Air Tanah baru untuk kegiatan

dewatering yaitu berupa debit maksimum penguasaan air tanah dan jumlah sumur

dengan rumus dan tata cara perhitungan tarif PAT dewatering yang telah diatur

dalam Pergub Nomor 86 Tahun 2016 dengan rumus sebagai berikut:

PAT Dewatering = Volume Dewatering x NPA (NPA Tarif Non Niaga) x 20%

Dari hasil perhitungan diperoleh debit total air yang digunakan dalam

sebulan dan hasilnya dikalikan dengan NPA Tanah. Dengan menggunakan

asumsi kegiatan dewatering dilakukan di dalam jangkauan Perusahaan Daerah

Air Minum (PDAM) dan menggunakan NPA Non Niaga senilai Rp44.916,00/m3

serta tarif PAT sebesar 20%, maka nilai potensi tarif PAT dewatering yang

seharusnya diterima oleh Pemprov DKI Jakarta pada Tahun 2017 terhadap 67

pemegang Izin Dewatering minimal senilai Rp32.096.542.406,00, dengan


c. Pemprov DKI Jakarta belum mengenakan PAT dari Pemegang SIPA

dengan potensi pajak senilai Rp10.832.922.240,00

Berdasarkan Daftar SIPA yang diperoleh dari DPM-PTSP, diketahui bahwa

pada Tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan SIPA perpanjangan

dan SIPA baru sebanyak 89 izin. BPK telah melakukan konfirmasi/permintaan

dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada BPRD/UPPRD tanggal 7 Maret

2018 tetapi sampai dengan tanggal 6 April 2018 BPRD/UPPRD hanya

menyampaikan 3 Pemegang SIPA yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak

Daerahnya. Dengan demikian, terdapat 65 Pemegang SIPA yang belum

ditetapkan sebagai WP dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.6. Pemegang SIPA yang Belum Ditetapkan Sebagai WP

No Jenis Izin Pemegang SIPA

Yang Belum Ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerahnya

1 SIPA Sumur BOR Perpanjangan 52

2 SIPA Sumur BOR Baru 2

3 SIPA Sumur Pantek Baru 2

4 SIPA Sumur Pantek Perpanjangan 9

Jumlah 65

Berdasarkan data SIPA, dilakukan perhitungan potensi tarif PAT sesuai tata

cara perhitungan tarif PAT yang diatur dalam Pergub Nomor 86 Tahun 2012

dengan rumus sebagai berikut:

Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah Tanpa Kelebihan Debit = Tarif Pajak x NPA x Volume Pemakaian

Selanjutnya volume air yang akan digunakan perhari (m3/hari) dan jumlah

sumur dapat diketahui melalui daftar SIPA sedangkan intensitas pengambilan air

berdasarkan asumsi debit maksimal 8 jam per hari dan pemanfaatan selama satu

tahun, sehingga diperoleh debit total air dikalikan dengan NPA. Dengan

menggunakan asumsi pemakaian di dalam jangkauan PDAM dan menggunakan

NPA Niaga Besar senilai Rp89.248,00/m3 serta Tarif PAT sebesar 20%, maka

nilai potensi tarif PAT SIPA yang seharusnya diterima oleh Pemprov DKI Jakarta

pada tahun 2017 dari 86 Pemegang SIPA minimal senilai Rp10.832.922.240,00,


Tabel 1.7. Hasil Perhitungan Potensi Tarif PAT SIPA Tahun 2017

No Jenis Izin Debit Total

(m3) NPA (Rp)

Tarif Pajak Air

Tanah Jumlah (Rp)

1 SIPA Sumur BOR Perpanjangan 577.440 89.248,00 20% 10.307.073.024,00

2 SIPA Sumur BOR Baru 19.500 89.248,00 20% 348.067.200,00

3 SIPA Sumur Pantek Baru 1.500 89.248,00 20% 26.774.400,00

4 SIPA Sumur Pantek Perpanjangan 8.460 89.248,00 20% 151.007.616,00

Jumlah 606.900 89.248,00 20% 10.832.922.240,00

Rincian dalam lampiran 1.4.2

d. Pemprov DKI Jakarta belum memiliki pedoman dan standar dalam

Perhitungan Pajak atas sumur tak berizin sehingga terdapat 127 temuan

belum dikenakan PAT dan 87 diantaranya belum ditindaklanjuti dengan

pemasangan meter/pengecoran/ penutupan sumur dan proses izin

WP yang telah memperoleh izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah wajib mendaftarkan diri dan melaporkan pengambilan dan/atau

pemanfaatan air tanah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak

Daerah (SPOPD) ke Kepala BPRD atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

tempat kedudukan WP dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kalender

sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Untuk WP yang tidak

melaporkan diri dan menjadi temuan di lapangan oleh UPPRD dan Dinas PE

maka proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dilakukan secara jabatan

yaitu penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur atau

pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang

dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.



Hasil pengawasan Dinas PE Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya 127

sumur yang tidak berizin. Atas pemanfaatan air tanah dari awal sampai dengan

tanggal ditemukan sumur belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara

jabatan. Hasil konfirmasi kepada staf UPPRD, diketahui bahwa Pemprov DKI

Jakarta belum memiliki pedoman dan standar yang jelas untuk menetapkan

perhitungan pajak terhadap temuan-temuan sumur tidak berizin sehingga tidak

diketahui debit air yang telah digunakan.

Hasil konfirmasi kepada Dinas PE, diketahui bahwa sejak bulan Maret 2018

telah dilakukan rapat koordinasi untuk membahas tidak lanjut atas temuan sumur

tidak berizin tersebut. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir,

masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti dengan memasang meter,

penutupan sumur dan proses perizinan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.8. Sumur Tidak Berizin yang Belum Memiliki Surat Ketetapan Pajak Daerah

No Wilayah Jumlah Sumur

Tindak lanjut Belum

ditindaklanjuti Pasang Meter

Cor /Penutupan

Sumur

Proses Izin/Terbit

Izin

1 Jakarta Pusat 18 3 2 1 12

2 Jakarta Timur 58 11 10 4 33

3 Jakarta Barat 7 2 0 2 3

4 Jakarta Utara 22 0 2 0 20

5 Jakarta Selatan 22 0 3 0 19

Jumlah 127 16 17 7 87

Rincian dalam lampiran 1.4.3

e. Pengelolaan Piutang PAT pada BPRD belum memadai

Pemprov DKI Jakarta menyajikan Piutang PAT dalam Laporan Keuangan

per 31 Desember 2017 2017 (Audited) dan 2016 (Audited) masing-masing senilai

Rp572.309.739.813,00 dan Rp80.602.138.853,00 dengan rincian mutasi Piutang

PAT sebagai berikut: a. Mutasi Piutang Tahun 2016 Piutang per 31 Desember 2016 Rp 80.602.138.853,00 Koreksi Rp 488.247.899.868,00 Penerimaan Pembayaran pada TA 2017 atas Piutang

Tahun 2016 Rp (9.139.530.233,00)

Saldo Piutang Tahun 2016 Rp 559.710.508.488,00 b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017 Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 99.951.467.776,00 Penerimaan Pembayaran (87.352.543.883,00) Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rp 307.432,00

Saldo Piutang Tahun 2017 Rp 12.599.231.325,00

c. Piutang per 31 Desember 2017 (a+b) Rp 572.309.739.813,00

Terkait penyajian nilai Piutang PAT per 31 Desember 2017 diatas terdapat

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat Piutang Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah yang

termasuk dalam Pengecualian Objek PAT senilai Rp2.097.157.549,00

Hasil analisis data rincian Piutang PAT, diketahui terdapat WP yang

seharusnya tidak dikenakan pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Daerah

berupa SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta senilai

Rp1.909.236.862,00, yang terdiri dari:



(1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Dinas Pertanian

dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.903.573.911,00;

(2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Dinas Kesehatan

senilai Rp5.662.951,00.

b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh rumah peribadatan

senilai Rp187.920.687,00.

2) Pencatatan Piutang PAT belum sepenuhnya akurat

Atas Piutang PAT senilai Rp572.309.739.813,00 tersebut, BPK telah

melakukan konfirmasi nilai piutang secara uji petik kepada 100 WP yang

mempunyai nilai tunggakan pajak cukup material dengan jumlah senilai

Rp179.561.071.062,00. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa 39 WP

dengan saldo Piutang PAT senilai Rp103.348.767.172,00 (57,56%) telah

mengirimkan surat balasan konfirmasi dengan jawaban yang diantaranya

terdapat WP yang tidak sesuai/tidak mengakui/menolak piutang yang

dikonfirmasi dan tidak melampirkan bukti pembayaran yang memadai senilai

Rp92.887.543.239,00 dengan jumlah 3977 Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Dari hasil analisis atas jawaban dari WP yang nilai piutangnya “tidak

sesuai/tidak mengakui/menolak” dengan data piutang pada BPRD, diketahui

bahwa WP memberikan penjelasan beragam antara lain:

a) WP telah membayar tunggakan pajak, namun tidak memberikan bukti

pembayaran yang memadai dari seluruh nilai piutang yang dikonfirmasi;

b) WP telah membayar tunggakan pajak, namun hanya melampirkan bukti

pembayaran sebagian dari nilai piutang yang dikonfirmasi;

c) WP tidak mengakui jumlah piutang yang dikonfirmasi karena

penanggung jawab pajak (subjek pajak) sudah berganti;

d) WP tidak mengakui jumlah piutang yang dikonfirmasi karena sudah

tidak menggunakan air tanah sejak Tahun 2012.


a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah, pada:

1) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pajak ditetapkan oleh Gubernur

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang

dipersamakan;

2) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, membayar pajaknya dengan menggunakan

Surat Ketetapan Pajak Daerah;

b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air

Tanah, pada:

1) Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa Pajak Air Tanah adalah Pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

2) Pasal 3:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Air Tanah adalah


b) Ayat (2) huruf a, b dan c yang menyatakan bahwa Dikecualikan dari

objek Pajak Air Tanah adalah:



(1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

(2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar

rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, serta

peribadatan;

(3) Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan

air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran

3) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Subjek Pajak Air Tanah adalah orang

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengambilan air

tanah;

4) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi

atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

5) Pasal 11 yang menyatakan Pajak terutang terjadi pada saat pengambilan, atau

pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2012 tentang Nilai

Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, pada:

1) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa cara perhitungan pajak pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah tanpa kelebihan debit menggunakan rumus

sebagai berikut:

Pajak PABT = Tarif Pajak x NPA x Volume Pemakaian

2) Pasal 10:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Besarnya PAT dewatering dihitung

berdasarkan potensi air tanah yang diambil dan/atau dipindahkan di

dalam lapisan tanah akibat aktifitas dewatering di lokasi tersebut;

b) Ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa cara perhitungan PAT

dewatering sebagai berikut:

PAT Dewatering = Tarif Pajak x NPA Tarif Non Niaga x Volume

Dewatering

d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 129:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap piutang daerah diselesaikan

seluruhnya dengan tepat waktu;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK-SKPD melakukan penatausahaan

atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung

jawab SKPD; dan

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPK-SKPD wajib melaporkan setiap

transaksi penerimaan piutang atau tagihan daerah kepada PPKD.

2) Pasal 130:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang atau tagihan daerah yang tidak

dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



b) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang daerah jenis tertentu seperti

piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas

untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3) Pasal 132:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD melaksanakan

penagihan dan menatausahakan piutang daerah; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan penagihan

piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyiapkan

bukti dan administrasi penagihan.

4) Pasal 133,

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD setiap bulan

melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti penerimaan piutang dari pihak

ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan

pada tahun anggaran berjalan;

e. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah

pada:

1) Pasal 3:

a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Termasuk dalam kegitatan

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah dewatering;

b) Ayat (4) huruf a, b dan c yang menyatakan bahwa Objek Pajak Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap hal sebagai

berikut:

(1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

(2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar

rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat,

peribadatan; dan

(3) Pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan

air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

2) Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penetapan Pajak Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Ketetapan

Pajak Daerah;

3) Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pajak Air Tanah terutang pada saat

pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

4) Pasal 15:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan

dan melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,

diterbitkan NPWPD dan/atau NOPD secara jabatan dan dikenakan sanksi

administrasi;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerbitan NPWPD dan/atau NOPD

secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada

laporan hasil temuan lapangan Dinas Sumber Daya Air dan/atau laporan

hasil pendataan objek pajak yang dilakukan oleh Badan Pajak dan

Retribusi Daerah;



5) Pasal 22 yang menyatakan bahwa Berdasarkan data pemakaian air tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), UPPRD melakukan

penelitian, menghitung Pajak Air Tana terutang dan menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah.

f. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi

Piutang Berbasis Akrual, Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan, Angka 3.1.1.3,

Paragraf 2 antara lain menyatakan bahwa nilai piutang pajak yang dicantumkan

dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang

hingga akhir periode belum dilunasi oleh Wajib Bayar.


a. Terdapat potensi penerimaan daerah yang berasal dari kekurangan penetapan

PAT dari 67 Pemegang Surat Izin Penguasaan Air Tanah baru untuk kegiatan

Dewatering pada Tahun 2017, kekurangan penetapan PAT dari 65 Pemegang

Izin SIPA pada Tahun 2017, dan kekurangan penetapan PAT dari 127 sumur

tidak berizin yang telah mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah;

b. Piutang PAT tidak dapat diyakini keakuratannya senilai Rp92.887.543.239,00

dan berpotensi lebih saji senilai Rp2.097.157.549,00 yaitu Piutang PAT yang

termasuk dalam Pengecualian Objek PAT.


a. BPRD/UPPRD kurang optimal melakukan kegiatan pendataan objek pajak atas


b. Dinas PE belum optimal melaksanakan inventarisasi penerbitan izin

perpanjangan SIPA dan Surat Izin Penguasaan Air Tanah baru untuk kegiatan

Dewatering dari penyelenggaran perizinan;

c. Petugas Pajak pada Suku Badan kurang cermat mengelola catatan piutang pajak;

dan

d. Belum adanya pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh BPRD

terkait dengan penetapan PAT untuk kegiatan Dewatering, penetapan PAT

Pemegang Izin SIPA, serta penetapan PAT dari sumur tidak berizin yang telah

mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPRD akan berkoordinasi dengan Dinas PE

terkait dengan 57 Pemegang Surat Izin Penguasaan Air Tanah untuk kegiatan

Dewatering, dan 86 Pemegang Izin SIPA serta 127 Sumur Tidak Berizin yang telah

mengambil dan atau memanfaatkan air tanah. Apabila dari hasil koordinasi tersebut

ditemukan adanya kurang penetapan Pajak Air Tanah, maka BPRD akan segera

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah dan melakukan koreksi

atas Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2017.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan:

a. Kepala BPRD untuk:

1) Berkoordinasi dengan Dinas PE untuk segera melakukan kegiatan pendataan

objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah;



2) Menetapkan dan menagih kekurangan penetapan PAT dari 67 Pemegang

Surat Izin Penguasaan Air Tanah baru untuk kegiatan Dewatering pada

Tahun 2017;

3) Menetapkan dan menagih kekurangan penetapan PAT dari 65 Pemegang Izin

SIPA pada Tahun 2017;

4) Menetapkan dan menagih kekurangan penetapan PAT dari 127 sumur tidak

berizin yang telah mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah;

5) Melakukan penelitian status piutang PAT yang tidak dapat diyakini

keakuratannya senilai Rp92.887.543.239,00 dan Piutang PAT yang termasuk

dalam Pengecualian Objek PAT senilai Rp2.097.157.549,00;

6) Menetapkan petunjuk pelaksanaan terkait dengan penetapan PAT untuk

kegiatan Dewatering, penetapan PAT Pemegang Izin SIPA, serta penetapan

PAT dari sumur tidak berizin yang telah mengambil dan/atau memanfaatkan

air tanah.

b. Kepala Dinas PE segera melaksanakan inventarisasi izin perpanjangan SIPA dan

Surat Izin Penguasaan Air Tanah baru untuk kegiatan Dewatering dari

penyelenggara perizinan dan melaporkan kepada BPRD.

1.5. Pengendalian Pengelolaan Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Restoran, dan

Piutang Pajak Hiburan Belum Optimal

Dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 (Audited), Pemprov DKI

Jakarta menyajikan tiga jenis Piutang Pajak yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.9. Piutang Pajak Hotel, Piutang Pajak Restoran, dan Piutang Pajak Hiburan TA 2017

No Uraian Pokok Pajak (Rp) Sanksi Pajak (Rp)

1. Piutang Pajak Hotel 28.620.071.963,00 55.008.763.688,00

2. Piutang Pajak Restoran 121.840.536.826,00 331.918.966.248,00

3. Piutang Pajak Hiburan 65.834.741.632,00 65.113.908.929,00

Jumlah 216.295.350.421,00 452.041.638.865,00


Tahun 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei

2017, BPK telah mengungkapkan permasalahan pengelolaan enam jenis Piutang

yakni Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak

Reklame dan PBB-KB pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang belum

memadai. Atas dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur

DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala BPRD memberikan instruksi kepada Kepala

Suku Badan untuk melakukan konfirmasi data piutang kepada Wajib Pajak Hotel,

Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan PBB-KB secara periodik, namun

sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, Kepala BPRD belum optimal

menindaklanjutinya.

Hasil pemeriksaan dan analisa data rincian Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran,

dan Pajak Hiburan menemukan permasalahan yaitu terdapat nilai piutang pajak yang

tidak diakui wajib pajak namun belum didukung bukti.

Terhadap Piutang Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran, BPK telah melakukan

konfirmasi secara uji petik kepada 228 Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak



sebanyak 3.562 Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar (KB) senilai

Rp250.691.366.335,00 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.10. Hasil Konfirmasi Piutang Pajak TA 2017 (dalam rupiah)

No Jenis Pajak Jawaban yang Diterima (s.d. 2 April 2018)

Sesuai / Mengakui Tidak Sesuai/ Tidak Mengakui Tidak Menjawab

Pokok Sanksi Pokok Sanksi Pokok Sanksi

1. Pajak Hotel 19 1.274.488.986 463.379.284 65 4.222.241.254 1.303.205.955 659 9.619.613.738 11.329.956.161

2. Pajak Restoan 36 1.469.296.200 663.783.346 294 3.558.079.209 3.571.301.400 1.529 121.594.813.266 33.556.829.172

3. Pajak Hiburan 25 4.047.431.338 1.579.374.202 91 2.536.690.220 944.196.427 844 33.845.134.157 15.111.552.020

Total 80 6.791.216.524 2.706.536.832 450 10.317.010.683 5.818.703.782 3.032 165.059.561.161 59.998.337.353

Dari jawaban konfirmasi atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

diketahui bahwa masih ditemukan kelemahan dan ketidakcermatan dalam

pengelolaan catatan Piutang Pajak. Pada tabel diatas terlihat bahwa dari

3.562 Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB yang dilakukan konfirmasi kepada

wajib pajak, dengan rincian sebagai berikut.

1) 80 Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB diakui WP sebagai piutang dengan nilai

piutang pokok Rp6.791.216.524,00 dan nilai piutang sanksi

Rp2.706.536.832,00

2) 450 Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB tidak diakui oleh WP dengan nilai

pokok piutang Rp10.317.010.683,00, dan nilai piutang sanksi

Rp5.818.703.782,00

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB, WP yang tidak menjawab konfirmasi

dengan nilai pokok piutang Rp165.059.561.161,00 dan nilai piutang sanksi

Rp59.998.337.353,00

Atas 450 Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB tidak diakui oleh WP dengan

nilai pokok piutang Rp10.317.010.683,00, dan nilai piutang sanksi

Rp5.818.703.782,00 diantaranya sebanyak 397 Surat Ketetapan Pajak Daerah-

KB oleh WP tidak menyampaikan bukti-bukti, yaitu mengaku telah membayar

tunggakan, namun tidak menyampaikan bukti bayar; tidak pernah menerima

Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB sebagai dokumen tunggakan pajak; tidak

pernah menerima STPD; serta subjek pajak sudah berganti kepemilikan; dengan

rincian sebagai berikut.

Tabel 1.11. Telah Membayar Tunggakan Namun Tanpa Bukti

No Jenis Pajak Nilai Pokok (Rp) Nilai Sanksi (Rp)

1 Pajak Hotel 2.604.676.934 635.217.580

2 Pajak Hiburan 817.812.320 924.284.287

3 Pajak Restoran 2.261.127.647 2.752.569.094

Jumlah 5.683.616.901 4.312.070.961

Terhadap jawaban konfirmasi dari WP yang menolak tersebut, BPK telah

melakukan klarifikasi kepada UPPRD pada BPRD yang menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah-KB namun sampai dengan saat ini belum diperoleh

jawaban.


a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 129:



Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas

penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD;

a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa PPK-SKPD wajib melaporkan setiap

transaksi penerimaan piutang atau tagihan daerah kepada PPKD;

2) Pasal 132:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD melaksanakan

penagihan dan menatausahakan piutang daerah;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan penagihan

piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyiapkan

bukti dan administrasi penagihan.

3) Pasal 133:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD setiap bulan

melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti penerimaan piutang dari pihak

ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan

pada tahun anggaran berjalan;

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Lampiran 1.16 Akuntansi

Piutang pada bagian Piutang Pajak angka 14 huruf a, b, dan c yang menyatakan

bahwa Piutang Pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:

1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

3) Telah diterbitkan dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan

surat ketetapan atau surat penagihan.

c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntasi


1) Bab II Peristiwa yang Menimbulkan Piutang poin 2.1.1 Piutang Pajak yang

antara lain menyatakan bahwa Dengan mempertimbangkan bahwa




piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul;

2) Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan poin 3.1.1 yang antara lain

menyatakan bahwa Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan

keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir

periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan piutang pokok dan sanksi

Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, masing-masing senilai Rp5.683.616.901,00 dan

Rp4.312.070.961,00 belum dapat diyakini keakuratannya yaitu Piutang Pokok dan

Sanksi Pajak yang dinyatakan tidak sesuai oleh wajib pajak namun tidak didukung

dengan bukti.

Hal tersebut disebabkan Kepala BPRD belum menindaklanjuti rekomendasi BPK

terkait permasalahan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada

tahun sebelumnya.



Atas permasalahan tersebut, Kepala BPRD menyatakan bahwa permasalahan

tersebut akan menjadi perhatian dan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Penyajian nilai saldo Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Per 31

Desember 2017 telah melalui kegiatan rekonsiliasi antara data rincian piutang pajak

daerah secara manual yang selama ini digunakan untuk pembuatan laporan piutang

dengan rincian data piutang pajak daerah yang terdapat pada Sistem Informasi Pajak

Daerah serta telah menggunakan Sistem Informasi Rinci Piutang (IRPIU) sebagai

pilot project dalam pelaporan piutang pajak daerah.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPRD untuk

segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yaitu memberikan instruksi kepada

Kepala Suku Badan untuk melakukan konfirmasi data piutang kepada Wajib Pajak

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan PBB-KB secara periodik.

1.6. Pengendalian Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB ) Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta memperoleh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2017 senilai Rp6.757.424.793.475,00 melebihi

yang dianggarkan yaitu senilai Rp5.579.500.000.000 atau sebesar 121,11%

Pemprov DKI Jakarta menggunakan SI BPHTB yang merupakan hasil

pengembangan yang dilakukan oleh Bidang Teknologi Informasi BPRD. SI BPHTB

memiliki fitur cetak tanda terima, pendaftaran, verifikasi dan cetak kertas kerja

penelitian. Selain itu, SI BPHTB juga memiliki fitur pelayanan, pembayaran dan data

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Adapun alur proses bisnis BPHTB sebagai berikut:

a. WP melakukan pembayaran di Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD) BPHTB;

b. WP melaporkan SSPD BPHTB beserta dokumen pendukungnya ke Unit

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) untuk divalidasi;

c. Petugas UPPRD menginput data SSPD ke dalam Sistem BPHTB dan mencetak

surat tanda terima SSPD, lembar identitas WP dan lembar kartu kendali;

d. Petugas memberikan surat tanda terima SSPD BPHTB kepada WP;

e. Petugas melakukan verifikasi SSPD dan mencetak Kertas Kerja Penelitian SSPD

untuk ditandatangani oleh pihak terkait;

f. Petugas memberikan validasi SSPD atau meminta WP membayar kekurangan

pembayaran.

Hasil pemeriksaan atas implementasi SI BPHTB menemukan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

a. SI BPHTB belum dapat digunakan untuk memonitor hasil penelitian jika

terjadi kurang bayar

Salah satu fitur yang terdapat pada SI BPHTB adalah fitur untuk melakukan

verifikasi SSPD. Pada fitur ini, sistem akan membandingkan antara data inputan



SSPD dengan data hasil penelitian. Data inputan SSPD merupakan data

perhitungan BPHTB terhutang yang dihitung sendiri oleh WP, sedangkan data

hasil penelitian merupakan data perhitungan BPHTB terhutang yang dihitung

oleh Petugas. Kedua data tersebut dibandingkan untuk mengetahui apakah

jumlah BPHTB yang telah dibayar oleh WP sudah sesuai atau masih terdapat

kekurangan pembayaran.

Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang terdapat pada SI BPHTB

ditemukan bahwa terdapat data BPHTB yang dinyatakan kurang bayar.

Berdasarkan keterangan dari Staf Bidang Teknologi Informasi BPRD yang

mengelola Sistem BPHTB, diketahui bahwa dalam SSPD yang menyatakan

terdapat kurang bayar terdapat SSPD yang sebenarnya telah lunas

pembayarannya. Hal ini disebabkan apabila hasil penelitian yang dilakukan

UPPRD menyatakan terjadi kurang bayar, maka petugas UPPRD harus

menginput kembali data SSPD tersebut ke dalam Sistem BPHTB.

Sistem BPHTB tersebut tidak dapat melakukan update terhadap data SSPD

atas pembayaran BPHTB sebelumnya. Untuk melakukan input data pelunasan

kekurangan pembayaran, petugas UPPRD biasanya melakukan input nilai

pembayaran BPHTB yang sudah dilakukan sebelumnya pada tabel dengan nama

“Pengurangan Sendiri”. Dengan demikian SI BPHTB belum dapat digunakan

untuk memonitor hasil penelitian jika terjadi kurang bayar.

b. Terdapat kekurangan pembayaran BPHTB atas BPHTB yang belum

ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB-nya senilai Rp398.792.449,00

Hasil analisa data kurang bayar pada sistem BPHTB, diketahui terdapat 326

SSPD kurang bayar senilai Rp19.888.956.289,00 pada 34 UPPRD. Tim telah

melakukan konfirmasi kepada 34 UPPRD tersebut untuk mengetahui status nilai

kurang bayar SSPD per 31 Desember 2017 dengan hasil konfirmasi sebagaimana

diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12. Hasil Konfirmasi pada 34 UPPRD

No. Hasil Konfirmasi UPPRD Jumlah SSPD

Nilai Kurang Bayar (Rp)

1 WP telah melunasi kekurangan pembayaran sebelum 31 Desember 2017 namun tidak diinput

129 6.938.213.226,00

2 WP belum melunasi kekurangan pembayaran 19 398.792.449,00

3 Bukan merupakan kekurangan pembayaran

a. WP memperoleh hak dari hibah/waris (Pengenaan 50%)

18 772.731.725,00

b. WP mengajukan permohonan pembebasan Pergub 193 Tahun 2016

8 184.168.250,00

c. WP mendapatkan pengurangan BPHTB 1 4.416.525,00

d. WP lebih bayar, data sistem tidak diverifikasi 1 27.500.000,00

e. WP mengajukan permohonan penarikan berkas 1 2.395.453.187,00

f. Petugas UPPRD salah input 2 121.310.000,00

4 Data Sistem BPHTB berbeda dengan hasil verifikasi UPPRD 15 1.080.994.415,00

5 Belum ada hasil konfirmasi dari UPPRD 132 7.965.376.512,00

Jumlah 326 19.888.956.289,00

Dari hasil konfirmasi di atas, diketahui bahwa terdapat 19 SSPD senilai Rp

Rp398.792.449,00 yang belum ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB-nya

sehingga tidak dicatat sebagai Piutang BPHTB dengan rincian pada lampiran

1.6.1.



Berdasarkan penjelasan Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) UPPRD Kebun

Jeruk, diketahui bahwa UPPRD Kebun Jeruk tidak pernah menerbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah-KB atas kekurangan pembayaran SSPD. Hal tersebut

dilakukan agar proses pelayanan validasi BPHTB dapat dilakukan dengan cepat.

Kewenangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB berada pada Kepala

Suku Badan (Kasuban) sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Atas

kekurangan pembayaran tersebut pada umumnya kepada WP disampaikan

himbauan baik secara lisan maupun tertulis serta menangguhkan proses validasi

SSPD sampai dilakukan pembayaran. Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB hanya

diterbitkan ketika WP tidak mau membayar kekurangan pembayaran hasil

verifikasi.

c. Dasar pengenaan BPTHB belum menggunakan NJOP sesuai tahun

terhutang sehingga terdapat kekurangan pembayaran BPHTB senilai

Rp4.107.787.835,00

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

seperti harga transaksi atau nilai pasar. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih

rendah daripada NJOP, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-

P2 pada tahun terjadinya perolehan. Berdasarkan Perda No 18 Tahun 2010

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 8 ayat (1), saat

terhutang BPHTB adalah:

1) sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta,

2) sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor

Pertanahan,

3) sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap,

4) sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, dan sejak

tanggal penunjukan pemenang lelang.

Dari hasil analisa data sistem BPHTB untuk SSPD per tanggal 01 Januari

2017 sampai dengan 31 Desember 2017, diketahui terdapat SSPD yang dasar

pengenaan BPHTB menggunakan NJOP namun belum sesuai tahun terhutang,

yakni saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli. Berdasarkan

perhitungan sesuai NJOP tahun terhutang dengan nilai sistem BPHTB terdapat

selisih kurang senilai Rp4.107.787.835,00, dengan rincian pada lampiran 1.6.2.

Berdasarkan penjelasan Kasatpel UPPRD Kebon Jeruk, diketahui bahwa

pada menu verifikasi Petugas diberi akses untuk mengubah data NJOP sesuai

dengan data yang dilampirkan oleh WP. Hal ini disebabkan pada menu verifikasi

nilai yang tertera pada NJOP untuk data hasil penelitian merupakan data SPPT

PBB-P2 terakhir, sehingga apabila pembelian tanah dan bangunan oleh WP tidak

sesuai dengan data SPPT PBB-P2 atau Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani

pada tahun sebelumnya, Petugas dapat mengubah data tersebut.

d. Terdapat keterlambatan pendaftaran/pembayaran BPHTB yang belum

dikenakan sanksi administrasi senilai Rp12.460.832.555,00

Sanksi administrasi BPHTB dikenakan apabila berdasarkan keterangan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar

atau SSPD BPHTB tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah



ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

dalam surat teguran. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, terhitung sejak pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat

terhutangnya pajak.

Hasil analisa atas data sistem BPHTB untuk tanggal SSPD Tahun 2017,

diketahui bahwa pengenaan sanksi administrasi BPHTB belum dilaksanakan

secara konsisten, sehingga masih terdapat 1.039 SSPD yang terlambat

daftar/bayar namun belum dikenakan sanksi pajak senilai Rp12.460.832.555,00,

dengan rincian pada lampiran 1.6.3.

Berdasarkan penjelasan Kasatpel UPPRD Kebon jeruk, diketahui bahwa

menu verifikasi SI BPHTB tidak memiliki tabel sanksi, dan nilai sanksi

administrasi diinput secara manual sehingga menambah jumlah BPHTB yang

harus dibayar. Tabel sanksi pada SI BPHTB hanya muncul pada Submenu

Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB. Jika kurang bayar SSPD tersebut

tidak ditetapkan dalam dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB, maka

UPPRD akan kesulitan dalam mengenakan sanksi keterlambatan

pendaftaran/pembayaran. Pengenaan sanksi keterlambatan

pendaftaran/pembayaran yang tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-

KB, akan digabungkan dengan nilai pokok BPHTB yang harus dibayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa berdasarkan

Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penyampaian atau Pelaporan SSPD BPHTB dan Pengenaan Sanksi Administrasi

BPHTB pada Pasal 9 ayat (5) disebutkan bahwa apabila WP melakukan sendiri

pembetulan SSPD BPHTB dengan melakukan pembayaran atas kekurangan

pembayaran SSPD BPHTB yang telah disampaikan terlebih dahulu, tidak

dikenakan sanksi administrasi sepanjang kepada WP belum dilakukan

pemeriksaan.

e. Terdapat SSPD BPHTB yang telah divalidasi namun masih memiliki

tunggakan PBB-P2 senilai Rp16.496.384.298,00

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2927

Tahun 2015 tentang Standarisasi Persyaratan Administrasi dalam rangka

Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, salah satu syarat validasi BPHTB adalah

lunas tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya. Hasil

analisa data SSPD Tahun 2017 pada Sistem BPHTB disandingkan dengan data

Piutang PBB-P2, diketahui terdapat 1.124 NOP yang transaksi BPHTB-nya telah

divalidasi namun masih memiliki tunggakan PBB-P2 senilai

Rp16.496.384.298,00 dengan rincian pada lampiran 1.6.4.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada:

1) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kegiatan Pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan

kelengkapan informasi;








validitas data.

b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah pada:

1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa WP yang pajaknya dibayar sendiri

wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang

terhutang dengan menggunakan SPTPD;

2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal WP atau Penanggung

Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak

menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang

dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan

tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD;

3) Pasal 9 ayat (1) huruf a. poin 1 yang menyatakan bahwa Dalam jangka waktu

5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan

Suart Ketetapan Pajak Daerah-KB dalam hal apabila berdasarkan hasil

pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang

dibayar.

c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada:

1) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal Nilai Perolehan Objek

Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang

digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran

pokok BPHTB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan

NJOP setelah dikurangi NPOPTKP;

2) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa SSPD juga juga merupakan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2927 Tahun

2015 tentang Standarisasi Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pelayanan

Pemungutan Pajak Daerah, Jenis Pelayanan Pajak BPHTB, Persyaratan

Dokumen validasi BPHTB pada poin 7 yang menyatakan bahwa Lunas tidak

memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun pajak sebelumnya.


a. SI BPHTB tidak dapat digunakan untuk memonitor SSPD BPHTB yang kurang

bayar sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah-KB;

b. Kekurangan penetapan BPHTB senilai Rp4.506.580.284,00, yaitu:

1) Kurang bayar BPHTB yang belum ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah-

KB-nya senilai Rp398.792.449,00;

2) Dasar pengenaan pajak yang belum menggunakan NJOP sesuai tahun

terutang senilai Rp4.107.787.835,00.

c. Kekurangan penetapan sanksi BPHTB senilai Rp12.460.832.555,00; dan

d. Piutang PBB-P2 senilai Rp16.496.384.298,00 berpotensi tidak tertagih.




a. SI BPHTB belum dapat memenuhi kebutuhan UPPRD dalam mengawasi kurang

bayar SSPD;

b. Pengenaan sanksi atas pembetulan SSPD pada Peraturan Kepala Dinas Pelayanan

Pajak Nomor 3 Tahun 2013 bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010

Pasal 8 ayat (2);

c. Petugas Peneliti UPPRD tidak cermat dalam menghitung BPHTB menggunakan

NJOP sesuai tahun terutang dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi

tunggakan PBB-P2.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPRD menyatakan akan melakukan

konfirmasi atas kekurangan pembayaran BPHTB yang belum diterbitkan Surat

Ketetapan Pajak Daerah-KB, kekurangan penetapan BPHTB dan keterlambatan

pendaftaran atau pembayaran BPHTB yang belum dikenakan sanksi administrasi,

BPHTB telah tervalidasi namun masih memiliki tunggakan PBB-P2. Apabila hasil

konfirmasi tersebut menunjukkan adanya kekurangan penetapan baik pokok pajak

maupun sanksi administrasi, maka BPRD akan segera menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar-KB dan STPD. Selanjutnya, BPRD akan melakukan

perbaikan dan penyempurnaan SI BPHTB serta mekanisme kegiatan pemungutan

BPHTB.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPRD untuk:

a. Memperbaiki SI BPHTB supaya dapat memenuhi kebutuhan UPPRD dalam

mengawasi kurang bayar SSPD;

b. Mengkaji ketentuan dalam hal pengenaan sanksi atas pembetulan SSPD pada

Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 3 Tahun 2013 yang

bertentangan dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah;

c. Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada Petugas Peneliti pada UPPRD untuk lebih cermat dalam menghitung

BPHTB menggunakan NJOP sesuai tahun terutang dan lebih cermat dalam

melakukan verifikasi tunggakan PBB-P2;

d. Melakukan verifikasi atas kekurangan penetapan BPHTB senilai

Rp4.506.580.284,00 dan kekurangan penetapan sanksi BPHTB senilai

Rp12.460.832.555,00, serta Piutang PBB-P2 senilai Rp16.496.384.298,00.

Apabila hasil verifikasi telah sesuai, agar segera ditetapkan dan ditagihkan

kepada wajib pajak.

1.7. Pengendalian Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta menyajikan saldo akun Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Neraca (Audited) per 31 Desember 2017

senilai Rp6.835.709.020.886,00 atau meningkat 13,69% dari tahun sebelumnya

senilai Rp6.012.430.026.283,00. Dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

diketahui mutasi piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut:



Tabel 1.13. Mutasi Piutang PBB-P2

a. Mutasi Piutang 2016

Piutang per 31 Desember 2016 Rp 6.012.430.026.283,00

Koreksi Rp 23.551.350.899,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016

Rp (580.575.674.332,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2016 Rp (56.234.865.009,00)

Kompensasi & Pemindahbukuan (566.528.642,00)

Pembetulan (14.174.191.089,00)

Utang Kelebihan Pembayaran pajak Rp 226.572.632,00

Saldo Piutang 2016 Rp 5.384.656.690.742,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 9.017.549.485.385,00

Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)

Rp (7.025.484.449.497,00)

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan Rp (541.909.487.555,00)

Kompensasi dan Pemindahbukuan Rp (505.716.488,00)

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rp 1.402.498.299,00

Saldo Piutang Tahun 2017 Rp 1.451.052.330.144,00

c. Piutang per 31 Desember 2017 (a + b) Rp 6.835.709.020.886,00

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor

16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, BPK telah

mengungkapkan permasalahan tentang pengelolaan Piutang PBB-P2 yang belum

didukung Sistem Pengendalian Intern yang memadai karena permasalahan saldo

piutang yang disajikan dalam laporan keuangan TA 2016 belum seluruhnya akurat,

koreksi saldo awal tanpa didukung alasan yang memadai, penyajian piutang bersaldo

negatif, dan tata cara pembatalan SPPT PBB-P2 belum diatur dalam Peraturan

Gubernur. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur

agar memerintahkan Kepala BPRD, antara lain supaya memutakhirkan data

pelimpahan Piutang PBB-P2 dari DJP di SIM-PBB agar tercatat dengan baik dan

akurat sesuai dengan kondisi data subjek dan objek PBB-P2 yang seharusnya, serta

mengembangkan Sistem Informasi PBB-P2 agar mampu memberikan laporan

Piutang PBB-P2 berbasis akrual. Sampai dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut

LHP BPK untuk Semester II Tahun 2017, BPRD belum menindaklanjuti

rekomendasi tersebut.

Pemeriksaan atas pengelolaan Piutang PBB-P2 TA 2017 masih menemukan

permasalahan yang sama terkait kelemahan pengendalian Piutang PBB-P2, karena

Kepala BPRD belum optimal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai

dengan rekomendasi dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA

2016, dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

a. Pemuktahiran data objek PBB-P2 pelimpahan dari Ditjen Pajak Kemenkeu

atas 4.300 wajib pajak belum selesai dilaksanakan dan tunggakan PBB-P2

yang dinyatakan tidak valid senilai Rp431.416.220.111,00 belum selesai

ditindaklanjuti

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, menindaklanjuti LHP

BPK Tahun 2015, serta percepatan pengelolaan Piutang PBB-P2, Pemprov DKI

Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 68 Tahun 2017 tanggal

12 Mei 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang PBB-P2 Hasil Pelimpahan

dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu)

dan Ingub Nomor 128 Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penelitian



Lapangan dan Pemuktahiran Data Objek PBB-P2 Hasil Pelimpahan dari Ditjen

Pajak Kemenkeu. Dalam Ingub tersebut, Kepala BPRD, Kepala Biro Tata

Pemerintahan (Tapem) Setda, Camat dan Lurah diinstruksikan untuk mengambil

tindakan dan langkah-langkah dengan cepat, benar dan akurat dalam rangka

terlaksananya pemutakhiran data objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak

sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan kedua Ingub tersebut sejak bulan Juli 2017, UPPRD bersama-

sama dengan Camat dan Lurah pada 43 Kecamatan telah melakukan penelitian

lapangan untuk memutakhirkan data objek PBB-P2. Masing-masing UPPRD

melakukan penelitian lapangan atas 100 objek pajak yang memiliki tunggakan

pajak tertinggi per 31 Desember 2016 di wilayahnya. Jumlah objek pajak yang

dilakukan penelitian sebanyak 4.300 objek pajak dengan jumlah nilai tunggakan

per 31 Desember 2016 senilai Rp1.916.581.801.407,00.

Berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Penelitian Lapangan dan

Pemuktahiran Data Objek PBB-P2 per 9 April 2018, telah dilakukan penelitian

lapangan atas 4.141 objek pajak dan telah menghasilkan 3.822 Laporan Hasil

Penelitian (LHP) untuk jumlah tunggakan senilai Rp1.656.580.688.969,00,

sehingga masih terdapat 159 (4.300 - 4.141) objek pajak yang belum dilakukan

penelitian lapangan dan 319 (4.141 - 3.822) LHP yang belum diterbitkan dengan

jumlah tunggakan senilai Rp260.001.112.438,00 (Rp1.916.581.801.407,00 -

Rp1.656.580.688.969,00).

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, UPPRD bersama-sama dengan

Camat dan Lurah memuktahirkan data objek PBB-P2 ke dalam kategori sebagai

berikut:

Tabel 1.14.Kode Kategori Objek PBB - P2

a. Kategori 1 : Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dan secara nyata ada dan ditemukan lokasinya;

b. Kategori 2 : Objek PBB-P2 yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;

c. Kategori 3 : Objek PBB-P2 yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-P2nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama;

d. Kategori 4 : Objek PBB-P2 yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dan lain-lain;

e. Kategori 5 : Objek PBB-P2 yang secara nyata telah menjadi sarana, prasarana/utilitas yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah/Pemda; dan

f. Kategori 6 : Objek PBB-P2 yang bermasalah/disengketakan kepemilikannya oleh beberapa pihak.

Rincian LHP penelitian lapangan dan pemuktahiran data objek PBB-P2 hasil

pelimpahan dari Ditjen Pajak Kemenkeu per kategori per 9 April 2018 disajikan

pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.15. Rincian LHP per Kategori per 9 April 2018

No Jenis Kategori Jumlah LHP Terbit

(unit) Nilai Tunggakan

(Rp)

1 Kategori 1 2680 1.105.726.266.244,00

2 Kategori 2 609 231.598.129.919,00

3 Kategori 3 152 67.753.441.356,00

4 Kategori 4 34 20.990.001.341,00

5 Kategori 5 220 132.064.648.836,00

6 Kategori 6 127 98.448.201.273,00

Jumlah 3822 1.656.580.688.969,00



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari obyek pajak yang telah

dilakukan penelitian lapangan, sebanyak 2.680 objek pajak senilai

Rp1.105.726.266.244 atau sebesar 70,12 % telah terdaftar dan secara nyata ada

dan ditemukan lokasinya oleh UPPRD. Selain itu, terdapat tunggakan pajak yang

sudah tidak valid karena objek pajaknya tidak ditemukan, memiliki dua atau lebih

Nomor Objek Pajak (NOP), atau objek pajak telah berubah fungsi menjadi fasos

dan fasum. Objek pajak tersebut berada dalam kategori 2, 3, dan 5 dengan jumlah

tunggakan senilai Rp431.416.220.111,00 (Rp231.598.129.919,00 +

Rp67.753.441.356,00 + Rp132.064.648.836,00).

Atas tunggakan PPB-P2 senilai Rp431.416.220.111,00 sudah dilakukan

koreksi manajemen melalui penyisihan piutang ragu-ragu. Bidang Pengendalian

BPRD menyatakan masih menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub)

tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2 agar dapat mengusulkan

pembatalan SPPT PBB-P2 untuk objek pajak dengan kategori 2, 3 dan 5 tersebut.

b. Data saldo Piutang PBB-P2 hasil konfirmasi masih belum akurat

Dari hasil konfirmasi secara uji petik terhadap 768 objek pajak senilai

Rp1.107.354.007.460,00 diketahui hanya 82 objek pajak senilai

Rp130.939.450.142,00 (Rp78.120.440.680,00 +Rp52.819.009.462,00) yang

menyampaikan jawaban konfirmasi. Rekapitulasi jawaban hasil konfirmasi

seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.16. Rekapitulasi Jawaban Hasil Konfirmasi

No Uraian Jumlah

NOP Jumlah SPPT

Nilai Piutang (Rp)

Setuju Tidak Setuju

1 WP Menyetujui Saldo Piutang 49 243 74.681.412.934,00

2 WP Menyetujui Sebagian Saldo Piutang

a. WP hanya mengakui atas piutang 5 tahun terakhir

1 13 1.557.112.188,00 1,637,045,998,00

b. Objek pajak masuk dalam kategori cagar budaya

1 2 38.364.480,00 894,924,720,00

c. WP keberatan atas sebagian nilai piutang setelah subjek pajak dalam SPPT meninggal

1 11 88.092.798,00 527,362,611,00

d. WP belum menerima sebagian SPPT 1 4 1.755.458.280,00 603,968,760,00

Sub Jumlah 2 4 30 3.439.027.746,00 3.663.302.089,00

3 WP Tidak Menyetujui Saldo Piutang

a. WP Sudah Melakukan Pembayaran secara angsuran, Nilai sisa piutang berbeda dengan perhitungan WP

1 1 - 2,009,589,688,00

b. WP sudah melakukan pembayaran (tanpa melampirkan bukti) dan mengajukan keberatan atas SPPT

1 4 - 1,124,950,256

c. WP tidak setuju atas perhitungan luas tanah atau bangunan dalam SPPT

3 31 - 2,271,764,920,00

d. Objek pajak merupakan asset Pemprov DKI

1 9 - 1,089,194,760,00

e. WP telah mengajukan permohonan penghapusan NOP

1 11 - 635,296,110,00

f. Objek pajak merupakan fasos/fasum atau sedang dalam proses pengurusan fasos/fasum

4 39 - 10,406,280,172,00

g. Objek pajak telah dikuasai oleh pihak lain 3 12 - 1,540,710,000,00

h. WP bukan pemilik dari objek pajak 3 53 - 2,340,762,900,00

i. Objek Pajak telah dijual ke pihak lain 1 2 - 776,626,823,00

j. WP tidak pernah menerima SPPT 1 6 - 616,849,206,00

k. Objek pajak telah dipecah menjadi NOP per kavling

2 15 - 6,086,110,329,00



No Uraian Jumlah

NOP Jumlah SPPT

Nilai Piutang (Rp)

Setuju Tidak Setuju

l. WP sedang dalam proses keberatan SPPT

2 2 - 10.414.738.530,00

m. Alasan lainnya 6 57 - 9,842,833,679,00

Sub Jumlah 3 29 242 0 49.155.707.373,00

Jumlah 82 515 78.120.440.680,00 52.819.009.462,00

Berdasarkan tabel tersebut, dari 82 NOP yang menyampaikan jawaban

konfirmasi, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) 49 NOP menyatakan mengakui Piutang PBB-P2 senilai

Rp74.681.412.934,00;

2) 4 NOP menyatakan mengakui sebagian Piutang PBB-P2 senilai

Rp3.439.027.746,00 dan menyatakan tidak mengakui sebagian Piutang

PBB-P2 senilai Rp3.663.302.089,00 namun tidak melampirkan bukti

pendukung;

29 NOP menyatakan tidak mengakui Piutang PBB-P2 senilai

Rp49.155.707.373,00 tidak melampirkan bukti pendukung. Pemeriksaan lebih

lanjut atas 29 NOP yang tidak mengakui Piutang PBB-P2 tersebut, diketahui

bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pemuktahiran data objek PBB-

P2 hasil pelimpahan dari Ditjen Pajak Kemenkeu oleh UPPRD, sebanyak 23

NOP diantaranya merupakan objek pajak dengan kategori 1, yakni objek PBB-

P2 yang telah terdaftar dan secara nyata ada dan ditemukan lokasinya, sedangkan

sisanya 6 NOP merupakan objek pajak yang belum dilakukan penelitian lapangan

atau belum terbit laporan hasil penelitian pemuktahiran datanya.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada:






validitas data;

2) Pasal 40:

a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian

Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (3) huruf k;

b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa, Dalam menyelenggarakan dokumentasi

yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi

Pemerintah wajib memiliki, mengelola memelihara, dan secara berkala

memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem

Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting;

b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi


1) Bab II yang menyatakan bahwa Dengan mempertimbangkan bahwa






Piutang Pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul;

2) Bab III yang menyatakan bahwa Nilai Piutang Pajak yang dicantumkan

dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP

yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar.


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 18:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bidang Teknologi Informasi mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemungutan

pajak dan retribusi daerah;

2) Ayat (2) huruf d. dan e. yang menyatakan bahwa Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi

mempunyai fungsi:

a) penatausahaan, perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan

pengamanan serta akurasi basis data/ informasi pelayanan pemungutan

pajak dan retribusi daerah;

b) perancangan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan

pengoperasian sistem aplikasi informasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah.


a. Piutang PBB-P2 berpotensi lebih saji (overstated) senilai Rp431.416.220.111,00

yaitu tunggakan PBB-P2 yang dinyatakan tidak valid;

b. Piutang PBB-P2 belum diyakini keakuratan penyajiannya senilai

Rp52.819.009.462,00 (Rp49.155.707.373,00 + Rp3.663.302.089,00) yaitu hasil

konfirmasi Piutang PBB-P2 yang menyatakan WP tidak mengakui nilai piutang

namun tidak melampirkan bukti pendukung.


a. Kepala BPRD belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil

pemeriksaan LKPD TA 2013, 2014, 2015 dan 2016, untuk menyelesaikan proses

validasi saldo Piutang PBB-P2 pelimpahan dari Pemerintah Pusat secara

memadai dan hasil validasinya didokumentasikan secara tertib sehingga

kondisi/status piutang per tahun pajak, per NOPD dapat diketahui secara rinci;

b. Sistem Informasi PBB-P2 belum mampu menghasilkan laporan Piutang PBB-P2

berbasis akrual secara akurat.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPRD memberikan penjelasan sebagai

berikut:

a. Penyajian nilai saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2017 telah melalui

kegiatan penelitian lapangan dan pemutakhiran data objek PBB-P2 hasil

pelimpahan Ditjen Pajak Kemenkeu sebanyak 3.822 Objek PBB-P2. Sehubungan

dengan hal tersebut, BPRD telah menyusun draft Peraturan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta terkait Pembatalan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas hasil

penelitian lapangan dan pemutakhiran data objek PBB-P2 pelimpahan Ditjen

Pajak Kemenkeu tersebut;



b. Terkait masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penyajian saldo Piutang

PBB-P2 per 31 Desember 2017, BPRD akan menerima usulan koreksi dari BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPRD untuk:

a. Memproses pembatalan piutang PBB-P2 yang tidak valid senilai

Rp431.416.220.111,00 sesuai ketentuan;

b. Kepala BPRD untuk untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi data piutang

kepada Wajib PBB-P2 secara periodic, termasuk piutang PBB-P2 senilai

Rp52.819.009.462,00;

c. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD TA 2013,

2014, 2015 dan 2016, dan menyelesaikan proses validasi saldo Piutang PBB-P2

pelimpahan dari Pemerintah Pusat secara memadai dan hasil validasinya

didokumentasikan secara tertib sehingga kondisi/status piutang per tahun pajak,

per NOPD dapat diketahui secara rinci; dan

d. Memperbaiki SI PBB-P2 supaya menghasilkan Laporan Piutang PBB-P2

berbasis akrual secara akurat.

1.8. Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Tambat/Labuh Kapal pada Pelabuhan Milik

Dinas Perhubungan Belum Seluruhnya Dipungut dan Retribusi yang Telah

Dipungut Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Pendapatan Retribusi Pelayanan

Pelabuhan (diantaranya Pendapatan Retribusi Jasa Tambat/Labuh Kapal) pada TA

2017 senilai Rp1.505.000.000,00 dan telah terealisasi senilai Rp1.224.097.000,00

atau sebesar 81,34%..

Retribusi Jasa Tambat/Labuh Kapal adalah retribusi yang dikenakan bagi kapal-

kapal selain kapal milik pemerintah yang sandar untuk memuat penumpang maupun

menurunkan penumpang ataupun untuk bermalam menunggu keberangkatan pada

esok harinya di pelabuhan/dermaga Unit Pengelola Angkutan Pengairan dan

Kepelabuhanan (UPAPK). Kapal akan mengangkut penumpang dari pelabuhan

Muara Angke menuju pulau sesuai dengan rute masing-masing. Retribusi tersebut

dihitung berdasarkan ukuran gross tonnage (GT) kapal dikalikan tarif sebagaimana

diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pemeriksaan atas proses pengelolaan retribusi jasa tambat/labuh pada UPAPK

menemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

a. Pemungutan Retribusi Jasa Tambat/Labuh kapal belum didukung dengan

pengendalian yang memadai

Retribusi jasa tambat/labuh kapal dipungut oleh petugas UPAPK dari

pemilik kapal yang bersandar atau bermalam di pelabuhan yang dikelola oleh

UPAPK. Petugas akan mencatat penerimaan pada lembaran/form tanda terima

yang digunakan sebagai bukti tanda terima. Form tanda terima dibuat dua

rangkap, satu lembar diberikan kepada Wajib Retribusi (WR) dan satu lembar

disimpan oleh Petugas. Form tanda terima dibuat untuk masing-masing kapal

yang memuat informasi tentang hari dan tanggal penerimaan, nama kapal, GT

kapal, nama nahkoda, tempat bertolak dan tujuan, serta tarif yang dikenakan



untuk tambat/labuh kapal. Form tanda terima ini hanya berupa lembaran foto

copy, dan bukan berupa lembaran yang dicetak secara khusus yang disertai nomor

seri. Petugas Pemungut akan membuat rekap penerimaan untuk masing-masing

kapal yang diperolehnya dalam waktu satu bulan dan menyetorkan kepada

Bendahara Penerimaan UPAPK.

b. Pemanfaatan Fasilitas Tambat/Labuh Kapal belum seluruhnya dikenakan

retribusi

Laporan penerimaan retribusi yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan

Pembantu UPAPK menunjukkan bahwa retribusi jasa tambat/labuh kapal yang

telah dikenakan secara tertib hanya pada Pelabuhan Kali Adem Muara Angke.

Retribusi jasa tambat/labuh kapal pada pelabuhan-pelabuhan di Pulau Tidung,

Pulau Kelapa, Pulau Pramuka dan Pulau Pari tidak selalu dipungut, sedangkan

untuk Pulau Harapan dan Pulau Panggang tidak dipungut retribusi tambat/labuh

kapal. Pada TA 2017 pendapatan retribusi tambat/labuh kapal pada pelabuhan-

pelabuhan tersebut senilai Rp666.178.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.17. Rincian Penerimaan Retribusi Jasa Tambat/Labuh Kapal TA 2017

No Penerimaan Retribusi Jasa Tambat/Labuh Jumlah (Rp)

1. Tambat/Labuh di Pelabuhan Muara Angke 494.292.000,00

2. Tamba/Labuh di Pelabuhan Pulau Tidung 88.951.000,00

3. Tambat/Labuh di Pelabuhan Pulau Pari 12.129.000,00

4. Tambat/Labuh di Pelabuhan Pulau Kelapa 9.790.500,00

5. Tambat/Labuh di Pelabuhan Pulau Pramuka 1.660.000,00

6. Tempat berlabuh tidak dicatat 59.356.000,00

Jumlah 666.178.500,00

Pada proses pemungutan retribusi jasa tambat/labuh kapal di Pelabuhan

Muara Angke, diketahui bahwa Petugas Pemungut membuat catatan harian

penerimaan retribusi jasa tambat/labuh kapal untuk tiap kapal berikut jumlah

penumpang yang diangkut dari Pelabuhan Muara Angke ke pulau tujuan dan

jumlah penumpang balik dari pulau tujuan menuju Pelabuhan Muara Angke.

Berdasarkan penjelasan Kepala UPAPK, diketahui bahwa pemungutan

retribusi jasa tambat/labuh kapal pada pelabuhan/dermaga UPAPK di Kawasan

Kepulauan Seribu hanya dilaksanakan di Pulau Tidung, Pulau Kelapa, Pulau

Pramuka dan Pulau Pari, karena kapal tradisional melakukan aktifitas

tambat/labuh tidak pada pelabuhan/dermaga yang dikelola oleh UPAPK,

sehingga Petugas tidak bisa melakukan pemungutan jasa tambat/labuh kapal.

Selain itu, kapal berangkat dari dermaga dengan kondisi masih kosong (belum

ada penumpang), dan hal ini menjadi alasan untuk menolak membayar jasa

tambat/labuh kapal. Namun demikian, kapal tetap mendapat Surat Persetujuan

Berlayar dari Syahbandar (KSOP), dan Petugas UPAPK tidak dapat menahan

kapal yang belum membayar jasa tambat/labuh kapal sehingga jumlah kapal yang

berangkat dari pelabuhan/dermaga di Pulau Tidung, Pulau Kelapa, Pulau

Pramuka dan Pulau Pari tidak sesuai dengan jumlah hasil pemungutan.

c. Penyetoran Retribusi Jasa Tambat/Labuh Kapal Ke Rekening Kas Daerah

tidak tepat waktu

Bendahara Penerimaan UPAPK menerima hasil pemungutan retribusi jasa

tambat/labuh kapal dan pelayanan terminal penumpang kapal laut (peron) dari



Petugas Pemungut yang berada di Pelabuhan Kali Adem Muara Angke dan

pelabuhan di kawasan Pulau Seribu. Petugas Pemungut melakukan penyetoran

hasil pemungutan kepada Bendahara Penerimaan dalam waktu sebulan sekali.

Bendahara Penerimaan UPAPK merekap dan menginput penerimaan retribusi

tersebut ke dalam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD),

kemudian mencetak SSRD/SKRD untuk digunakan pada saat menyetor ke Bank

DKI. Setelah pendapatan disetor, Bendahara Penerimaan UPAPK akan menerima

bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS). Bank DKI akan memvalidasi

setiap STS dengan menerbitkan nomor dan tanggal validasi.

Pemeriksaan atas laporan penerimaan retribusi pada UPAPK, diketahui

bahwa frekuensi penyetoran penerimaan retribusi yang dikelola UPAPK ke Kas

Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan UPAPK antara dua s.d. sembilan

kali dalam satu bulan.

Tabel 1.18. Rincian Frekuensi Penyetoran Retribusi ke Rekening Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No Bulan Frekuensi Penyetoran Retribusi Yang Disetor

1. Januari 2 78.741.500,00

2. Februari 5 133.306.000,00

3. Maret 4 41.415.500,00

4. April 3 66.794.000,00

5. Mei 7 149.804.500,00

6. Juni 5 24.144.000,00

7. Juli 9 202.868.500,00

8. Agustus 5 172.119.500,00

9. September 5 179.938.000,00

10. Oktober 4 173.176.000,00

11. November 5 181.423.500,00

12. Desember 4 177.956.500,00

Jumlah 1.581.687.500,00

Pengujian secara uji petik atas setoran pada bulan Desember 2017

menemukan adanya penerimaan retribusi tambat/labuh kapal yang dipungut oleh

Petugas dalam jangka waktu antara 6 s.d. 91 hari sebelum disetorkan ke

Bendahara Penerimaan UPAPK dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah

antara 6 s.d. 179 hari yang dihitung dari tanggal penerimaan awal sampai dengan

tanggal STS retribusi, dengan rincian sebagai berikut (nama kapal dan jumlah

penyetoran terlampir):

Tabel 1.19. Rincian Interval Penyetoran

No Jumlah Kapal Jangka Waktu

Penyetoran (hari) Keterlambatan

Penyetoran (hari) Nilai Penerimaan

(Rp)

1. 31 6 6 9.477.500,00

2. 58 6 7 13.422.500,00

3. 30 7 8 9.552.000,00

4. 13 25 26 7.107.000,00

5. 13 29 36 7.753.500,00

6. 1 29 50 6.258.000,00

7. 2 35 80 1.485.000,00

8. 1 42 80 1.260.000,00

9. 1 91 135 1.472.000,00

10. 1 91 179 5.562.000,00

Jumlah 63.349.500,00

Keterlambatan penyetoran ke kas daerah tersebut menimbulkan adanya

setoran retribusi yang melewati tahun anggaran berjalan dengan keterangan

sebagai berikut:



1) Penerimaan retribusi TA 2016 senilai Rp112.178.500,00 baru disetorkan

pada TA 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.20. Penyetoran atas Penerimaan Retribusi TA 2016

No Bulan Penyetoran Nilai (Rp)

1. Bulan Januari 2017 78.741.500,00

2. Bulan Februari 2017 33.437.000,00

Jumlah 112.178.500,00

2) Penerimaan retribusi TA 2017 senilai Rp88.356.000,00 baru disetorkan pada

TA 2018 sebagai berikut:

Tabel 1.21. Penyetoran atas Penerimaan Retribusi TA 2017

No Bulan Penyetoran Nilai (Rp)

1. Januari 2018 78.873.500,00

2. Februari 2018 9.483.200,00

Jumlah 88.356.700,00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Bendahara Penerimaan

Dinas Perhubungan belum melaporkan saldo kas di Bendahara Penerimaan

Pembantu UPAPK pada LKPD TA 2017.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa SKPD yang mempunyai

tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada

penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122:

1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap SKPD yang mempunyai tugas

memungut dan/atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan

pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan;

2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan SKPD berupa uang atau cek

harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 187 ayat (2) yang menyatakan

Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan-dengan cara:

1) disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

2) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh

pihak ketiga; dan

3) disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 188 yang menyatakan Dalam hal

daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan

transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 187 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

e. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, pada Pasal

56:



1) Ayat (8) yang menyatakan bahwa atas pelayanan kepelabuhanan pada unit

perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan;

2) Ayat (9) yang menyatakan bahwa Obyek Retribusi Pelayanan

Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas

lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:

a) Jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;

b) Jasa pelayanan perhubungan udara.


a. Penerimaan retribusi jasa tambat/labuh kapal tidak optimal;

b. Penerimaan retribusi jasa tambat/labuh kapal yang terlambat disetor ke kas

daerah tidak dapat segera dimanfaatkan.


a. Kepala UPAPK kurang optimal dalam mengintensifkan pemungutan dan

penerimaan Retribusi Jasa Tambat/Labuh Kapal yang menjadi tugas dan

tanggung jawabnya;

b. Bendahara Pembantu Penerimaan UPAPK tidak mempedomani ketentuan

penyetoran pendapatan daerah ke kas daerah;

c. Belum adanya Peraturan Gubernur yang mengakomodasi adanya kondisi

geografis tertentu yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran retribusi ke kas

daerah.

Atas permasalahan tersebut Kepala UPAPK menyatakan sependapat dan

memberikan penjelasan sebagai berkut:

a. Pembayaran Retribusi Tambat/Labuh kapal masih dilakukan secara manual oleh

pemilik kapal dengan cara menyerahkan uang tunai kepada bendahara pembantu

UPAPK atau petugas pemungut Retribusi UPAPK dengan bukti tanda terima

uang;

b. Tidak semua pelabuhan/dermaga yang berada di kawasan Kepulauan Seribu

berada dalam pengelolaan UPAPK, sehingga pemungutan Retribusi

Tambat/Labuh kapal tidak dapat dilaksanakan pada pelabuhan/dermaga yang

tidak berada dalam pengelolaan UPAPK; dan

c. Penyetoran hasil pembayaran Retribusi Tambat/Labuh kapal dilakukan sebulan

sekali ke Kas Daerah setelah uang hasil pemungutan retribusi diserahkan oleh

Petugas Pemungut Retribusi UPAPK kepada Bendahara Penerimaan Pembantu

UPAPK.


a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang

mekanisme penyetoran retribusi daerah dari pendapatan Pemanfaatan Fasilitas

Tambat/Labuh Kapal pada Pelabuhan Milik Dinas Perhubungan, dengan

mempertimbangkan kondisi geografis daerah tertentu yang sering terlambat

menyetorkan retribusi ke kas daerah;

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan untuk:



1) Memerintahkan Kepala UPAPK supaya lebih tertib dalam melakukan

pengawasan penerimaan Retribusi Tambat/Labuh Kapal;

2) Memerintahkan Bendahara Penerimaan Pembantu UPAPK agar

mempedomani ketentuan penyetoran pendapatan daerah ke kas daerah.

1.9. Pengendalian Pengelolaan Titik Reklame Pada Sarana dan Prasarana Kota

Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Pendapatan Lain-Lain PAD pada TA 2017

senilai Rp5.181.841.841.894,00 dan telah terealisasi senilai Rp6.287.090.513.134,00

atau sebesar 121,33%. Realisasi atas Pendapatan Lain-lain PAD tersebut tidak

termasuk penerimaan dari Sewa Titik Reklame.

Titik Reklame adalah tempat konstruksi bidang reklame ditempatkan, diletakkan

dan/atau didirikan, sedangkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media

yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial,

dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang,

jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang

atau benda yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat,dibaca dan/atau

didengar dari suatu tempat oleh umum lambang perusahaan.

Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang/aset milik daerah berupa titik

reklame pada sarana dan prasarana kota oleh pihak penyelenggara reklame dalam

jangka waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada Pemerintah Daerah

berdasarkan perjanjian sewa menyewa titik reklame antara Pemerintah Daerah

dengan penyelenggara reklame. Setiap pemanfaatan titik reklame di dalam sarana dan

prasarana kota antara lain ditempatkan pada underpass, fly over, taman, bahu jalan,

halte/shelter, pos polisi diperoleh melalui pelelangan, pemanfaatan titik reklame

melalui pelelangan tersebut dikenakan sewa titik reklame.

Dari hasil pemeriksaan atas sewa titik reklame, diketahui terdapat permasalahan

penyelenggaraan reklame yang tidak dilakukan proses lelang atau dilengkapi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta adanya titik reklame yang telah habis masa

berlakunya namun masih terpasang, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Sebanyak 118 titik reklame pada sarana dan prasarana kota tidak melalui

proses lelang dan tidak didukung Perjanjian Kerja Sama

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan secara uji petik atas

penyelenggaraan reklame yang terpasang pada sarana dan prasarana kota,

diketahui terdapat 118 titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang

terpasang di bahu jalan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) namun tidak

didahului proses lelang atau dilengkapi PKS. Namun dari jumlah tersebut yang

dapat dilakukan perhitungan oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) hanya

40 reklame, sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan senilai

Rp79.382.755.000,00 dengan rincian pada lampiran 1.9.1.

b. Terdapat empat titik reklame hasil lelang tahun 2014 yang telah habis masa

berlakunya namun masih terpasang

Pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2015 terdapat Pendapatan

Hasil Lelang Titik Reklame yang dilaksanakan pada tahun 2014 yaitu tujuh



Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) senilai Rp16.328.700.000,00 yang

berlaku selama dua tahun sejak PKS dibuat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 22. Titik Reklame yang tertera dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2015

No Titik dan Lokasi Reklame Perusahaan Pemenang

Keterangan

1 JPO Jl. HR Rasuna Said depan Four Season Jakarta Selatan

PT. MAP Belum ada PKS

2 JPO Jl. HR Rasuna Said depan Pasar Festival Jakarta Selatan

PT PH Sudah memiliki PKS

3 JPO Jl. HR Rasuna Said depan Depkes Jakarta Selatan

PT MAP Belum ada PKS

4 JPO Jl. HR Rasuna Said depan Indorama Jakarta Selatan


5 JPO Jl. HR Rasuna Said depan Kedubes Turki Jakarta Selatan


6 JPO Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Jakarta Selatan

PT IM Sudah memiliki PKS

7 JPO Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Jakarta Selatan

PT UDP Sudah memiliki PKS

Hasil pemeriksaan fisik atas tujuh JPO tersebut diketahui hal-hal sebagai

berikut:

1) Terdapat penayangan reklame pada tiga titik reklame yang seharusnya sudah

berakhir masa sewa titik reklamenya sesuai PKS, yaitu satu titik reklame

yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman depan Ratu Plaza, dan dua titik

reklame yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said depan Pasar Festival dengan

keseluruhan potensi penerimaan senilai Rp3.471.150.000,00 dengan rincian

pada lampiran 1.9.1.

2) Terdapat penayangan reklame pada satu titik reklame yang belum didukung

PKS sewa titik reklame yang berlokasi di Jalan HR Rasuna Said depan Four

Season dengan potensi penerimaan senilai Rp1.113.250.000,00 dengan


Perhitungan tersebut menggunakan rumus perhitungan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 128 tahun 2013 tentang Perhitungan

Nilai Sewa titik Reklame pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemprov DKI

Jakarta. Perhitungan tersebut didapatkan antara lain dengan mendapatkan data

luas reklame, lamanya reklame terpasang dan posisi jalan protokol yang

didapatkan dari data pajak reklame milik BPRD dan konfirmasi posisi jalan

protokol dengan BPAD. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPAD belum

dapat menghitung potensi kekurangan penerimaan sebanyak 78 (tujuh puluh

delapan) titik reklame dikarenakan data luas bidang reklame tidak seluruhnya

diperoleh.

Berdasarkan penjelasan dari Kasubid Pemanfaatan Aset BPAD diperoleh

keterangan bahwa pada TA 2017 BPAD tidak menyelenggarakan pelelangan titik

reklame sehingga tidak terdapat pendapatan dari lelang titik reklame dan belum

melakukan inventarisasi titik reklame. Sedangkan atas reklame yang terpasang

dalam sarana dan prasarana kota namun belum membayar sewa titik reklame

tersebut, Kepala Seksi Sarana Kota Satpol PP menjelaskan bahwa Satpol PP tidak

mendapatkan laporan berkala, Satpol PP juga tidak mendapatkan data dari BPAD

perihal perijinan atas tiang-tiang tersebut yang masih berlaku atau yang sudah

habis masa berlaku sehingga Satpol PP belum melakukan penertiban.



Agar penyelenggaraan reklame sesuai dengan ketentuan perlu adanya

pengawasan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggaraan

reklame terhadap kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan reklame,

meliputi kepatuhan pelaksanaan pelelangan dan kerjasama pemanfaatan titik

reklame dan kewajiban pembayaran sewa titik reklame dan penerimaan lain-lain,

sesuai Pergub Nomor 148 Tahun 2017.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, masih terdapat potensi

pendapatan yang belum diterima oleh Pemprov DKI senilai

Rp83.967.155.000,00 (Rp79.382.755.000,00 + Rp3.471.150.000,00 +

Rp1.113.250.000,00) dengan rincian perhitungan selama 2 tahun disajikan dalam

lampiran 1.9.1.

Berdasarkan keterangan dari Kasubid Pemanfaatan Aset BPAD diperoleh

penjelasan bahwa BPAD belum melakukan konfirmasi terkait adanya reklame

yang terpasang dan BPAD berencana akan melakukan koordinasi dengan Satpol

PP untuk dilakukan penertiban.


a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Reklame pada:

1) Pasal 1:

a) Ayat (31) yang menyatakan bahwa Sewa Titik Reklame adalah

pemanfaatan barang milik daerah berupa titik reklame pada sarana dan

prasarana kota oleh pihak penyelenggara reklame dalam jangka waktu

tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada Pemerintah Daerah

berdasarkan perjanjian sewa menyewa titik reklame antara Pemerintah

Daerah dengan penyelenggara reklame;

b) Ayat (32) yang menyatakan bahwa Harga sewa titik reklame adalah

harga sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap titik

reklame.

c) Ayat (33) yang menyatakan bahwa Perjanjian sewa titik reklame adalah

perjanjian sewa menyewa untuk pemanfaatan titik reklame yang dibuat

dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan penyelenggara

reklame untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga sewa yang

ditetapkan Pemerintah Daerah.

2) Pasal 11 yang menyatakan bahwa Penyelenggara reklame/biro reklame dan

pemilik reklame/produk berkewajiban:

a) Huruf e, Membongkar reklame beserta bangunan reklame segera setelah

berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;

b) Huruf h, Mengajukan izin titik reklame kepada Gubernur atau SKPD

yang ditunjuk oleh Gubernur untuk setiap Penyelenggaraan Reklame

Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) dan/atau

penyelenggaraan reklame papan/billboard yang perletakannya di dalam

sarana dan prasarana kota dan di luar sarana prasarana kota;

c) Huruf i, Membayar pajak reklame, harga sewa titik reklame dan retribusi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 32:



a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap

setiap penyelenggaraan reklame dalam kondisi sebagai berikut:

(1) Tanpa Izin Penyelenggaraan Titik Reklame;

(2) Telah berakhir masa izinnya;

(3) Tanpa peneng/tanda pelunasan pajak.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara reklame wajib membongkar dan

menyingkirkan reklame beserta bangunan reklame dalam batas waktu 3

(tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal penyelenggara reklame

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Gubernur berwenang menertibkan reklame beserta bangunan reklame

dan selanjutnya menjadi aset Pemda .

4) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penertiban

penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan

oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan reklame yang dibentuk

dengan Keputusan Gubernur (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penertiban reklame diatur dengan Peraturan Gubernur .


Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame pada:

1) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perletakan reklame dalam sarana

dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a,

ditempatkan pada: a. underpass; b. fly over; c. taman; d. bahu jalan; e.

halte/shelter; f. pos polisi; g. gerbang tol; h. transportasi publik dan kendaraan

bermotor; dan i. mesin terminal parkir elektronik

2) Pasal 23:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pemanfaatan titik reklame di

dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

ayat (1), diperoleh melalui pelelangan;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Titik-titik reklame di dalam sarana dan

prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan pemanfaatan

titik reklame pada tanah/aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait yang

membidangi aset;

d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan titik reklame melalui

pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sewa titik

reklame.

3) Pasal 63:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengendalian penyelenggaraan

reklame, meliputi:

(1) Aspek kesesuaian dengan pola perletakan reklame dan batasan

teknis;

(2) Aspek kesesuaian konstruksi;

(3) Aspek perizinan penyelenggaraan reklame;

(4) Aspek pajak reklame; dan



(5) Aspek kelayakan konstruksi

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengendalian pada aspek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikoordinasikan oleh

Kepala DPMPTSP

c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dari perencanaan, pemenuhan kewajiban

pembayaran pungutan daerah, dan penerbitan perizinan penyelenggaraan

reklame serta kondisi eksisting di lapangan reklame terselenggara.

d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengendalian penyelenggaraan

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas evaluasi

secara periodik setiap bulan.

e) Ayat (7) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilaporkan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya oleh masing-

masing koordinator kepada Ketua Tim Penertiban Terpadu

Penyelenggaraan Reklame.

4) Pasal 64:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan dilakukan untuk menilai

tingkat kepatuhan penyelenggaraan reklame terhadap kewajiban yang

melekat dalam penyelenggaraan reklame meliputi kepatuhan:

(1) Penyelenggaraan reklame dalam melaksanakan Peraturan Gubernur

ini;

(2) Pembayaran retribusi IMB-BR;

(3) Izin Penyelenggaraan Reklame.

b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f, dikoordinasikan oleh Kepala

Dinas PMPTSP.

5) Pasal 65:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap

penyelenggaraan reklame:

(1) Tanpa izin.

(2) Telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang.

(3) Tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-

lain yang sah.

(4) Tidak membayar pajak reklame

(5) Terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah

diberikan

(6) Perletakan bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-

BR;

(7) Tidak sesuai IMB-BR dan

(8) Tidak terawat dengan baik

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penertiban reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

(1) Penurunan reklame tertayang; dan/atau

(2) Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya

(3) Pencabutan IPR; dan

(4) Pencabutan Keputusan Penetapan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro

reklame tertentu.




a. Pemasangan reklame pada titik reklame yang tidak melalui mekanisme lelang

ataupun kerjasama dan belum membayar sewa titik reklame rawan terhadap

penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

b. Potensi penerimaan Pendapatan Lain-lain-Hasil Lelang Titik Reklame tidak

diterima Pemprov DKI Jakarta minimal senilai Rp83.967.155.000,00

(Rp79.382.755.000,00 + Rp3.471.150.000,00 + Rp1.113.250.000,00)


a. Kepala BPAD tidak melakukan lelang titik reklame untuk mendapatkan

penerimaan daerah;

b. Kepala BPAD belum berkoordinasi secara optimal dengan SKPD terkait

penyelenggaraan reklame untuk menjalankan mekanisme pengelolaan

penyelenggaraan reklame secara tertib sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPAD memberikan penjelasan sebagai

berkut:

a. Saat ini BPAD sedang menyusun SK Pembentukan Panitia Lelang Titik Reklame

dan BPAD juga telah membuat instruksi kepada Kepala Suku Badan pada enam

wilayah untuk melakukan monitoring, inventarisasi, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian titik reklame di sarana dan prasarana kota;

b. Terhadap titik reklame yang telah habis masa berlaku sewanya namun masih

terpasang, BPAD akan melakukan konfirmasi dengan penyelenggara reklame

dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPAD

untuk melakukan lelang titik reklame dan membuat PKS untuk mendapatkan

penerimaan daerah serta berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk menjalankan

mekanisme pengelolaan penyelenggaraan reklame secara tertib sesuai ketentuan.

1.10. Penyelenggaraan Reklame di Dalam Sarana dan Prasarana Kota Belum

Memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-Izin

Penyelenggaraan Reklame pada TA 2017 senilai Rp70.000.000.000,00 dengan

realisasi senilai Rp22.152.601.925,00 atau sebesar 31,65%.

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) adalah perizinan untuk penyelenggaraan

reklame yang berisi antara lain teks reklame atau gambar reklame atau logo reklame,

jenis reklame, lokasi titik reklame, jangka waktu dan ukuran media atau bidang

reklame. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 148

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame pada pasal 46

ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan reklame di dalam dan di

luar sarana prasarana kota harus mendapat IPR dari pejabat yang ditunjuk Gubernur

dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP). Dengan demikian penyelenggara reklame/biro reklame dan pemilik

reklame/produk wajib terlebih dahulu mendapatkan IPR untuk setiap



penyelenggaraan reklame pada sarana prasarana kota dan diluar sarana dan prasarana

kota.

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Ketataruangan DPM-PTSP, diketahui

bahwa IPR yang selama ini diterbitkan adalah IPR yang berada di luar sarana dan

prasarana kota, sedangkan IPR yang berada di dalam sarana dan prasarana kota belum

pernah diterbitkan, karena penerbitan IPR didasarkan atas permohonan dari

penyelenggara reklame, dan apabila ada permohonan terkait IPR yang berada di

dalam sarana dan prasarana kota yang bersangkutan harus menunjukkan bukti bahwa

yang bersangkutan merupakan pemenang hasil lelang dan apabila tidak bisa

menunjukkan bukti hasil pelelangan maka perijinan tersebut tidak dapat diproses.

Hasil pemeriksaan secara uji petik di lapangan, diketahui terdapat

penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang belum memiliki

IPR dan terdapat selisih antara data penerimaan IPR dalam sarana dan prasarana kota

pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2017 dengan Laporan Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) Administratif DPM-PTSP dari Bendahara Penerimaan,

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Potensi pendapatan dari penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan

prasarana kota yang belum memiliki IPR minimal senilai

Rp1.091.295.250,00

Hasil pemeriksaan lapangan secara uji petik atas penyelenggaraan reklame

yang terpasang di dalam sarana dan prasarana kota, diketahui terdapat 118

reklame yang terpasang antara lain di bahu jalan dan JPO. Dari jumlah tersebut

dilakukan perhitungan terkait potensi kekurangan penerimaan daerah setelah

mempertimbangkan data dari BPRD terkait informasi luasan reklame dan lokasi

jalan protokol, dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah diatur dalam

Pergub Nomor 128 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame

pada Sarana dan Prasarana Kota Milik Pemprov DKI Jakarta, maka dapat

dihitung adanya potensi penerimaan daerah dari 44 reklame yang terpasang di

dalam sarana dan prasarana kota senilai Rp1.091.295.250,00 dengan rincian

perhitungan pada lampiran 1.10.1.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Sarana Kota Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP), diketahui bahwa Satpol PP tidak mendapatkan laporan

berkala untuk reklame yang belum berizin dan tidak mendapatkan data dari

DPM-PTSP perihal perizinan tersebut sehingga belum dapat dilakukan

penertiban.

Agar penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan, perlu dilakukan

pengawasan untuk menilai tingkat kepatuhan penyelenggara reklame terhadap

kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan reklame, termasuk kepatuhan

IPR. Dalam Pergub Nomor 148 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengawasan

tersebut dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

Dari penjelasan Kepala Seksi Katataruangan DPMPTSP, diketahui bahwa

berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu

Pintu pada Pasal 56 dijelaskan bahwa pengawasan melekat pada SKPD Teknis

antara lain Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas CKTRP) dan

Dinas Bina Marga, namun berdasarkan Pergub Nomor 281 Tahun 2016 tentang



Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP, Pergub tersebut tidak mengamanatkan

fungsi pengawasan pada DPMPTSP.

b. Terdapat perbedaan nilai penerimaan IPR senilai Rp5.326.136.279,00

Dari hasil pemeriksaan dokumen terkait IPR, diketahui terdapat perbedaan

senilai Rp5.326.136.279,00 antara nilai Pendapatan IPR yang disajikan di

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2017 (Unaudited) senilai

Rp22.152.601.925,00 dengan nilai rincian Pendapatan IPR dari Bendahara

Penerimaan DPMPTSP senilai Rp16.826.465.646,00. Sampai dengan

pemeriksaan berakhir DPM-PTSP belum dapat menjelaskan perbedaan nilai

tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 148

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, pada:

a. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap penyelenggaraan reklame baru

dapat diselenggarakan atau dipasang setelah memiliki perizinan dan membayar

kewajiban pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;

b. Pasal 46 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap penyelenggaraan reklame di

dalam dan di luar sarana dan prasarana kota harus mendapat IPR dari Pejabat

yang ditunjuk Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas PMPTSP;

c. Pasal 56 yang menyatakan bahwa Penerimaan lain-lain yang sah dalam

penyelenggaraan reklame meliputi:

1) Penerimaan yang berasal dari sewa titik reklame dari pelelangan dan

kerjasama pemanfaatan titik reklame;

2) Penerimaan yang berasal dari sewa lahan/bangunan gedung untuk

penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana di

atur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Reklame.

d. Pasal 57:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerimaan lain-lain yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, ditetapkan sebesar 5% (lima

persen) dari harga sewa lahan/bangunan gedung yang tercantum dalam Nilai

Kontrak Reklame atau Pemilik reklame sendiri;

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan lain-lain yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, ditetapkan sebesar 5% (lima

persen) dikalikan 50% (lima puluh persen) Nilai Jual Objek Pajak Bumi per

m2 (meter persegi) dikalikan luas bidang reklame

e. Pasal 63:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengendalian penyelenggaraan reklame,

meliputi:

a) Aspek kesesuaian dengan pola perletakan reklame dan batasan teknis;

b) Aspek kesesuaian konstruksi;

c) Aspek perizinan penyelenggaraan reklame;

d) Aspek pajak reklame; dan

e) Aspek kelayakan konstruksi.



2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengendalian pada aspek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dikoordinasikan oleh

Kepala Dinas PMPTSP;

3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dari perencanaan, pemenuhan kewajiban pembayaran

pungutan daerah, dan penerbitan perizinan penyelenggaraan reklame serta

kondisi eksisting di lapangan reklame terselenggara;

4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengendalian penyelenggaraan reklame

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas evaluasi secara periodik

setiap bulan;

5) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Hasil pelaksanaan pengendalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan setiap tanggal 15 pada bulan

berikutnya oleh masing-masing koordinator kepada Ketua Tim Penertiban

Terpadu Penyelenggaraan Reklame.

f. Pasal 64:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan dilakukan untuk menilai

tingkat kepatuhan penyelenggaraan reklame terhadap kewajiban yang

melekat dalam penyelenggaraan reklame meliputi kepatuhan:

a) Penyelenggaraan reklame dalam melaksanakan Peraturan Gubernur ini;

b) Pembayaran retribusi IMB-BR;

c) Izin Penyelenggaraan Reklame.

2) Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d

dan huruf f, dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

g. Pasal 65:

1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penertiban reklame dilakukan terhadap

penyelenggaraan reklame:

a) Tanpa izin;

b) Telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;

c) Tidak membayar sewa titik reklame dan pungutan penerimaan lain-lain

yang sah;

d) Tidak membayar pajak reklame;

e) Terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;

f) Perletakan bentuk dan ukuran media atau bidang tidak sesuai TLB-BR;

g) Tidak sesuai IMB-BR; dan

h) Tidak terawat dengan baik.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penertiban reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a) Penurunan reklame tertayang; dan/atau;

b) Pembongkaran konstruksi reklame beserta pondasinya;

c) Pencabutan IPR; dan

d) Pencabutan Keputusan Penetapan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro

reklame tertentu.


a. Potensi penerimaan Pendapatan Lain-lain IPR tidak terealisasi minimal senilai

Rp1.091.295.250,00 dan Reklame yang sudah tayang namun belum memiliki izin

penyelenggaraan reklame rawan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak



bertanggung jawab dan Pemprov DKI kehilangan potensi penerimaan;

b. Pengguna laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta berpotensi mendapatkan

informasi yang tidak akuntabel.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas PMPTSP kurang optimal dalam

berkoordinasi dengan SKPD lainnya terkait penerimaan, pengawasan dan

pengendalian aspek perizinan penyelenggaraan reklame.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PMPTSP memberikan penjelasan

sebagai berikut:

a. Terkait potensi pendapatan atas penyelenggaraan reklame yang belum memiliki

IPR di sarana dan prasarana kota:

1) Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017, DPMPTSP

memiliki tugas melakukan pengkajian kesesuaian antara permohonan yang

diajukan penyelenggara reklame dengan rencana penyelenggaraan reklame;

2) Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Pergub Nomor 148 Tahun 2017, Penetapan

nilai penerimaan lain-lain penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan

prasarana kota adalah sebesar 5% dari harga sewa lahan/bangunan gedung

yang tercantum dalam Nilai Kontrak Reklame, dimana sewa lahan yang

tercantum dalam Nilai Kontrak Reklame dilakukan melalui mekanisme

lelang oleh BPAD;

3) Dalam penarikan penerimaan lain-lain DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tidak

melakukan penghitungan terhadap sewa lahan, dan atas penetapan nilai

penerimaan lain-lain tersebut perlu konfirmasi ke BPAD terkait perhitungan

sewa lahannya;

4) DPMPTSP tidak pernah mengeluarkan IPR di sarana dan prasarana kota,

terhadap reklame yang belum memiliki perizinan.

b. Terkait perbedaan nilai penerimaan IPR antara yang tercatat dalam Laporan

Keuangan (SIPKD) dengan rinciannya (data SKPD):

1) Kemungkinan terjadi karena kesalahan pencantuman kode rekening;

2) Kemungkinan pembukuan belum optimal karena proses penerbitan STS

masih manual.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas

PMPTSP untuk lebih optimal berkoordinasi dengan SKPD lainnya terkait

penerimaan, pencatatan, pengawasan dan pengendalian aspek perizinan

penyelenggaraan reklame.

1.11. Terdapat Piutang dari Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Susun

Sederhana Milik Yang Belum Tertagih Senilai Rp32.960.854.270,00

Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah - Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan pada TA 2017 senilai

Rp5.600.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp5.092.807.514,00 atau sebesar

90,94%, serta mencatat Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan

Penjualan Rumah senilai Rp41.851.010.504,00.



Rincian pendapatan dan piutang dari angsuran/cicilan rusunami disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 1.23. Rincian Pendapatan dan Piutang Dari Angsuran/Cicilan Penjualan Rusunami

No Rusun Jumlah Rusun (unit)

Pendapatan TA 2017 Piutang TA 2017

(Rp) Uang Muka

(Rp) Pembayaran

2017 (Rp) Denda KPR

(Rp)

1. Tambora III 98 27.500.000,00 131.693.925,00 0,00 2.059.918.154,00

2. Bendungan Hilir II

614 85.000.000,00 531.437.938,00 38.055.251,00 4.083.212.263,00

3. Jatibunder 40 0,00 21.309.436,00 0,00 248.500.119,00

4. Tanah Tinggi 428 0,00 337.191.784,00 30.694.047,00 2.495.778.082,00

5. Karet Tengsin I 152 15.000.000,00 62.031.266,00 0,00 516.232.205,00

6. Petamburan 600 0,00 237.251.822,00 14.803.091,00 15.751.095.688,00

7. Karet Tengsin II

308 17.036.975 2.548.804.176,00 142.960.027,00 8.890.156.235,00

8. Tebet Barat I 320 39.825.000 248.622.497,00 1.040.754,00 1.389.182.796,00

9. Tebet Barat II 120 0,00 0,00 0,00 735.890.260,00

10. Bidaracina 688 0,00 386.031.000,00 0,00 5.681.044.703,00

11. Lantai dasar 0,00 139.155.600,00 37.362.924,00 0,00

Jumlah 3368 184.361.975,00 4.643.529.444,00 264.916.094,00 41.851.010.505,00

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdapat piutang atas Pendapatan

Angsuran/Cicilan Penjualan Rusunami yang seharusnya sudah lunas di tahun 2017.

Pemeriksaan atas dokumen rincian piutang rusunami dari Bendahara Penerimaan

DPRKP, diketahui bahwa Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan Rusunami pada

sembilan rusunami senilai Rp32.960.854.270,00 seharusnya sudah lunas di Tahun

2017 yaitu:

Tabel 1.24. Rincian Piutang pada 9 Rusunami yang Seharusnya Lunas Tahun 2017 (dalam rupiah)

No Rusun Piutang TA 2017

1. Tambora III 2.059.918.154,00

2. Bendungan Hilir II 4.083.212.263,00

3. Jatibunder 248.500.119,00

4. Tanah tinggi 2.495.778.082,00

5. Karet Tengsin I 516.232.205,00

6. Petamburan 15.751.095.688,00

7. Tebet Barat I 1.389.182.796,00

8. Tebet Barat II 735.890.260,00

9. Bidaracina 5.681.044.703,00

Jumlah 32.960.854.270,00

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penghunian DPRKP diperoleh informasi

sebagai berikut:

a. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

sepuluh rusunami yang dibangun sejak Tahun 1992 untuk Tambora II dan sisanya

dibangun Tahun 1995. Prioritas rusunami diperuntukkan antara lain kepada

penduduk yang terkena penataan kawasan kumuh dan korban kebakaran.

Terhadap penempatan hunian pada rusun tersebut, calon penghuni diwajibkan

membayar tanda jadi (uang muka) dicicil selama dua tahun dan diberikan bukti

hak huni berupa Surat Penetapan Penunjukkan Penghunian/Penggunaan

Perumahan (SP5) sedangkan sisanya harus dilunasi sampai dengan tahun kedua

puluh atau pada tahun 2017 karena cicilan sudah dimulai kurang lebih sejak tahun

1996 dan apabila sudah melunasi akan mendapatkan bukti pemilikan berupa

Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) Rumah Susun Sederhana.

b. Sejak tahun 2003 terhadap bukti hak huni yang selama ini dituangkan dalam SP5

diganti dengan Perikatan Perjanjian Jual beli (PPJB) antara Kepala DPRKP



dengan penghuni lama maupun penghuni baru sesuai Instruksi Gubernur (Ingub)

Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2003 tentang Pengikatan Jual Beli dan

Penghunian Rumah Susun Sederhana Milik Pemprov DKI Jakarta.

c. Prioritas calon penghuni di rusunami tersebut dibagi mejadi tiga klasifikasi,

yaitu:

1) Terprogram: orang yang berdampak pembebasan (kumuh dan kebakaran).

2) Terprogram tambahan:

a) Pemilik 1-50 m2 mendapat satu unit program;

b) Pemilik 51-100 m2 mendapat satu tambahan, satu unit terprogram;

c) Pemilik 101-150 m2 mendapat satu tambahan, satu unit terprogram.

3) Tidak terprogram (umum)

d. Penjualan rusunami pada TA 2017 seharusnya seluruh kewajiban sudah lunas

namun masih terdapat kewajiban yang belum lunas. Untuk yang belum lunas

Kepala DPRKP memberi kebijakan berupa memberikan kesempatan untuk

melunasi selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018 dengan melakukan

pemanggilan kepada penghuni yang menunggak.

e. Atas piutang tersebut, dari DPRKP sudah melakukan upaya pemanggilan namun

secara bertahap dan yang sudah dilakukan pemanggilan yaitu di Rusun Bidara

Cina dan dilakukan secara bertahap karena kurangnya SDM yang menangani hal

tersebut serta untuk rencana selanjutnya yaitu di Rusun Karet Tengsin I (ke

rusun-rusun lama).

f. Untuk melakukan penertiban seharusnya menerbitkan Surat Peringatan (SP)

sampai dengan tiga kali untuk mengingatkan terhadap penghuni yang belum

melunasi. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh DPRKP disebabkan jumlah

SDM yang terbatas.


a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Akuntansi dalam Lampiran 1.1 pada Kerangka Konseptual Paragraf

38 yang menyatakan bahwa Informasi dalam laporan keuangan bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi

tersebut secara potensial dapat menyesatkan;

b. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun

2001 tentang Penunjukan UPT Pengelola Rumah Susun Dinas Perumahan

Provinsi DKI Jakarta Untuk Menandatangani Perikatan Jual Beli,

Menagih/Menerima Uang Sewa, Uang Cicilan/Angsuran Sataun Rumah Susun

Sistim Sewa Beli Yang Dibangun Oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta

pada Ketetapan Pertama: Menunjuk UPT Pengelola Rumah Susun Dinas

Perumahan Provinsi DKI Jakarta pada poin 4 untuk Membuat dan

menandatangani Surat Teguran, Peringatan dan Panggilan kepada penghuni yang

melanggar isi Surat Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Sederhana;

c. Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun antara Kepala Dinas

Perumahan dan Gedung Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing pihak

pembeli, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua lalai

melakukan pembayaran angsuran beserta dendanya hingga tiga kali angsuran



berturut-turut, dimana kelalaian cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja

sehingga tidak diperlukan teguran tertulis atau surat peringatan dari Pihak

Pertama, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat bahwa Perjanjian ini

menjadi batal dengan sendirinya dan atau dibatalkan oleh Pihak Pertama.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan

senilai Rp32.960.854.270,00 sehingga tidak bisa segera dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan Kepala DPRKP tidak optimal dalam melakukan

pengawasan pengelolaan termasuk pendapatan pada seluruh rusunami yang menjadi

tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPRKP menjelaskan bahwa DPRKP melalui

Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat sejak Tahun 2016 telah melakukan

upaya optimalisasi penagihan tunggakan cicilan KPR Rusunami dengan melakukan

sosialiasi dan pemanggilan, serta akan meneruskan pemanggilan secara bertahap

kepada penghuni Rusunami yang belum melakukan kewajiban pembayaran cicilan

KPR Rusunami.

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala DPRKP untuk

menyusun langkah-langkah strategis penagihan supaya lebih optimal dalam

melakukan penagihan tunggakan cicilan KPR Rusunami senilai

Rp32.960.854.270,00.

2. Belanja

2.1. Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Personal Pendidikan Melalui Kartu

Jakarta Pintar (KJP) dan Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu

Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Belum Optimal

Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran untuk dua Program

Bantuan Pendidikan pada TA 2017, yaitu:

a. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dengan anggaran

senilai Rp3.174.562.200.000,00 dan realisasi senilai Rp3.174.521.640.000,00

atau 99,99% dari anggaran;

b. Program Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU dengan

anggaran senilai Rp56.088.000.000,00 dan realisasi senilai Rp26.019.000.000,00

atau 46,39%.

Hasil pemeriksaan dari kedua program bantuan pendidikan tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Pemberian Bantuan Personal Pendidikan Melalui KJP

Pemberian bantuan biaya personal pendidikan melalui KJP bertujuan untuk

mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses

pelayanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan

layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sasaran penerima

bantuan Biaya Personal Pendidikan yaitu peserta didik dari keluarga tidak

mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di Provinsi DKI



Jakarta. Adapun besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan yang diterima

masing-masing jenjang pendidikan pada Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Biaya Personal Pendidikan untuk Sekolah Negeri (dalam rupiah)

No Jenjang Pendidikan Biaya Personal

Pendidikan/Bulan

1 SD/Sederajat 210.000,00

2 SMP/Sederajat 260.000,00

3 SMA/Sederajat 375.000,00

4 SMK/Sederajat 390.000,00

5 PKBM 210.000,00

Tabel 2.2. Biaya Personal Pendidikan untuk Sekolah Swasta

(dalam rupiah)

No Jenjang Pendidikan Biaya Personal

Pendidikan/Bulan SPP

1 SD/Sederajat 210.000,00 130.000,00

2 SMP/Sederajat 260.000,00 170.000,00

3 SMA/Sederajat 375.000,00 290.000,00

4 SMK/Sederajat 390.000,00 240.000,00

Mekanisme penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui KJP melibatkan beberapa pihak dari tingkat provinsi hingga orang tua

siswa. Proses penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui KJP dimulai dari pendataan calon penerima dana bantuan Biaya Personal

Pendidikan melalui KJP di satuan pendidikan (sekolah) dengan tahapan sebagai

berikut:

Tabel 2.3. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan

No Tahap Pelaksanaan Penanggung jawab

1 Sekolah mendata peserta didik miskin sesuai standar format data individu

Kepala Sekolah

2 Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP, yang memenuhi persyaratan ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

3 Data peserta didik calon penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP, selanjutnya diverifikasi oleh Kasi Dikdas/Dikmen kecamatan setempat

Kasi Dikdas/ Dikmen Kec

4 Rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut selanjutnya dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah

Kepala Sekolah

5 Suku Dinas Pendidikan setempat mengesahkan jumlah penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP untuk SD/SDLB/MI,SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA

Kasudin Pendidikan

6 Suku Dinas Pendidikan mengajukan daftar nama-nama siswa penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP ke Dinas Pendidikan (UPT P4OP)

Kasudin Pendidikan

7 Penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP

Dinas Pendidikan (UPT P4OP)

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah menjadi Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2016 tentang Bantuan

Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu

Melalui KJP, pendataan dilakukan 2 tahap (Semester 1 dan Semester 2), dengan

jumlah penerima KJP sebagai berikut:



Tabel 2.4. Rekapitulasi Penerima KJP Tahun 2017 Tahap 1 dan 2

No Jenjang Pendidikan Status Sekolah

Total Penerima Sekolah Negeri

Sekolah Swasta

I Tahap I

1 SD 328.265 42.006 370.271

2 SMP 94.806 65.639 160.445

3 SMA 13.959 16.065 30.024

4 SMK 22.804 104.311 127.115

5 MI 3.317 61.453 64.770

6 MTS 7.292 24.579 31.871

7 MA 3.300 3.622 6.922

8 PKBM A, B, & C 411 666 1.077

Jumlah Tahap I 474.154 318.341 792.495

II Tahap II

1 SD 296.910 39.361 336.271

2 SMP 107.053 70.366 177.419

3 SMA 13.892 16.563 30.455

4 SMK 22.580 107.774 130.354

5 MI 3.097 57.274 60.371

6 MTS 8.207 26.670 34.877

7 MA 3.361 3.872 7.233

8 PKBM A, B, & C 412 666 1078

Jumlah Tahap II 455.512 322.546 778.058

Penyaluran dana bantuan personal pendidikan bagi keluarga tidak mampu

melalui KJP TA 2017 tersebut dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Tahap I

(Januari-Juni) dan Tahap II (Juli-Desember). Dalam Tahap I dana masuk ke

dalam rekening escrow Dinas Pendidikan di Bank DKI dengan Nomor Rekening

No.101.16.09282.6 senilai Rp1.587.282.840.000,00 untuk 792.495 peserta didik

melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3010/SP2D/VI/2017

tanggal 2 Juni 2017 dan Tahap II senilai Rp1.587.238.800.000,00 untuk 778.058

peserta didik dengan SP2D Nomor 009376/SP2D/XI/2017 tanggal 21 November

2017.

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan program pemberian bantuan biaya

personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP

TA 2017, diketahui permasalahan sebagai berikut:

1) Pencairan KJP untuk peserta didik kelas 12 dilakukan setelah peserta didik

lulus

Tujuan KJP adalah mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun,

meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin

kepastian mendapatkan layanan pendidikan, dan meningkatkan kualitas hasil

pendidikan. Tujuan tersebut akan bermanfaat apabila dana bantuan biaya

personal pendidikan melalui KJP dapat dicairkan tepat waktu. Hasil

pemeriksaan atas proses pencairan dana KJP untuk Periode I adalah sebagai

berkut:

a) Pencairan dana KJP periode I ke rekening escrow Nomor 101.16.09282.6

dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp1.587.282.840.000,00

untuk 792.495 peserta didik melalui SP2D Nomor 3010/SP2D/VI/2017.

Dari sebanyak 792.495 peserta didik diantarannya sebanyak 31.119

peserta didik merupakan kelas 12;



b) Selanjutnya Pihak Bank DKI mentransfer dana tersebut ke rekening

masing-masing peserta didik. Pencairan ke rekening masing-masing

perseta didik dilakukan secara bertahap oleh Bank DKI, dikarenakan

jumlah penerima KJP tahap I TA 2017, cukup banyak yaitu 792.495

peserta didik sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap nomor

rekening penerima KJP supaya tidak terjadi kesalahan di dalam

penyaluran dana.

Transfer ke rekening peserta didik oleh Pihak Bank DKI untuk tahap I TA

2017 baru dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017, sehingga dana tersebut akan

kurang memberi manfaat bagi perserta didik kelas 12 (terutama SMA dan

Sederajat Negeri) yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu

Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kurangnya manfaat tersebut dikarenakan

perserta didik kelas 12 (terutama SMA dan Sederajat) pada bulan April 2017

telah lulus sekolah, sedangkan dana baru ditransfer ke rekening peserta didik

pada bulan Juni 2017.

2) Terdapat penerima KJP yang juga menerima KIP dalam periode yang sama

sebanyak 387 siswa.

Berdasarkan Pergub DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 Pasal 49

dinyatakan bahwa peserta didik penerima bantuan personal pedidikan

dilarang menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik dari

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga memiliki

program bantuan tunai pendidikan yang dikenal dengan Program Indonesia

Pintar yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Peserta didik

yang menerima KIP berasal dari Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Besarnya

dana KIP yang diterima peserta didik masing-masing jenjang pendidikan

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Besaran Dana Bantuan KIP (dalam rupiah)

No. Uraian Besaran Pertahun

1. Peserta didik SD/MI/Paket A 450.000,00

2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B 750.000,00

3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C 1.000.000,00

Hasil pengujian secara uji petik atas data pendistribusian dan pencairan KIP

tahun 2017 yang diperoleh dari Sistem Informasi Program Indonesia Pintar

(SiPintar) yang dikelola oleh Kemendikbud dan data penyaluran Kartu

Jakarta Pintar (KJP) Tahap 1 dan 2 Tahun 2017 untuk jenjang pendidikan

tingkat SD, SMP, SMA dijumpai adanya peserta didik yang menerima KJP

dan KIP sebanyak 387 peserta didik.

Berdasarkan konfirmasi dengan Dinas Pendidikan dhi. Kepala UPT Pusat

Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

diketahui bahwa mekanisme pengendalian atas penerimaan bantuan personal

pendidikan terdapat di pihak sekolah. Apabila peserta didik terdaftar sebagai

penerima KJP dan juga penerima KIP maka yang bersangkutan harus

memilih salah satu bantuan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya

mekanisme tersebut belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih



terdapat peserta didik yang tercatat menerima KJP dan KIP secara

bersamaan.

3) Terdapat sisa dana KJP Tahun 2017 masih berada di rekening escrow senilai

Rp2.841.914.511,00 dan masih berada di rekening peserta didik belum

dimanfaatkan senilai Rp16.518.468.000,00.

Pemeriksaan atas dana KJP Tahun 2017, dijumpai dana KJP belum

seluruhnya disalurkan ke rekening masing-masing peserta didik. Posisi per

28 Februari 2018 masih terdapat sisa dana KJP di rekening escrow Bank DKI

No.101.16.09282.6 atas nama Dinas Pendidikan senilai Rp2.841.914.511,00.

Hasil konfirmasi kepada pihak Bank DKI melalai Diknas diperoleh

informasi bahwa dana tersebut belum disalurkan ke masing-masing rekening

peserta karena masih dalam proses melengkapi data administrasi (customer

information file) yang belum lengkap, sehingga belum dapat dibuatkan

rekeningnya. Dengan demikian buku tabungan dan ATM belum dibuatkan

juga sehingga dapat dipastikan terlambat didistribusikan.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dana KJP Tahun 2017, dijumpai bahwa sampai

dengan tanggal 29 Maret 2018 masih terdapat sisa buku tabungan dan kartu

ATM yang belum disalurkan sebanyak 6.167 peserta didik senilai

Rp16.518.468.000,00, terdiri dari KJP 2017 Tahap I sebanyak 3.477 peserta

didik senilai Rp11.459.338.000,00 dan KJP 2017 Tahap II sebanyak 2.690

peserta didik senilai Rp5.059.130.000,00. Hasil konfirmasi kepada pihak

Bank DKI melalui Dinas Pendidikan diperoleh informasi bahwa dana KJP

2017 yang sudah berada di rekening perserta didik namun buku tabungan dan

kartu ATM belum diterima oleh peserta didik dikarenakan peserta didik atau

orang tua peserta didik tidak hadir memenuhi undangan Bank DKI pada hari

dan tanggal yang ditentukan. Selanjutnya menurut informasi Dinas

Pendidikan menyatakan bahwa Bank DKI sudah melakukan pemanggilan

peserta didik atau orang tua peserta didik lebih dari tiga kali. Terhadap hal

ini Dinas Pendidikan belum memerintahkan Bank DKI untuk

mengembalikan dana KJP yang sudah berada di rekening peserta didik ke kas

daerah.

4) Terdapat Dana KJP TA 2015 s.d. 2016 pada Rekening Peserta Didik

sebanyak 11.181 senilai Rp51.155.670.898,00 yang Belum Dimanfaatkan.

Setelah peserta didik melengkapi syarat-syarat berupa data pribadi nasabah,

data keuangan nasabah, dan data lain terkait nasabah, kemudian pihak Bank

DKI menerbitkan buku tabungan dan kartu ATM peserta didik. Selanjutnya,

pihak bank DKI telah mengirim undangan kepada orang tua wali murid atau

siswa perserta didik melalui sekolah untuk menyampaikan buku tabungan

dan kartu ATM KJP tersebut pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.

Namun orang tua siswa atau siswa peserta didik tidak hadir. Kehadiran

diperlukan karena buku tabungan perlu ditandatangani (spesimen tanda

tangan). Terhadap mereka yang tidak hadir maka buku tabungan dan ATM

akan ditahan oleh pihak Bank DKI. Dari hasil rekonsiliasi antara Dinas

Pendidikan dengan Bank DKI diketahui bahwa pada posisi tanggal 29 Maret

2018 masih terdapat dana KJP tahun 2015 dan TA 2016 pada sebanyak

11.181 peserta didik senilai Rp51.155.670.898,00 belum dimanfaatkan.

Hasil konfirmasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dhi



UPT P4OP diperoleh informasi bahwa Bank DKI telah melakukan

pemanggilan para peserta didik dan atau orang tua peserta didik dimaksud

lebih dari tiga kali namun baik peserta didik maupun orang tua peserta didik

tidak hadir. Dengan demikian buku tabungan dan ATM persrta didik tersebut

masih berada di Bank DKI. Dana KJP tersebut hingga pemeriksaan

berlangsung tanggal 11 April 2018 masih berada di masing-masing rekenig

peserta didik dan belum dilakukan pengembalian ke kas daerah.

Tabel 2.6. Jumlah Peserta Didik dan Dana KJP TA 2015 dan 2016 yang belum disalurkan per 29 Maret 2018

(dalam rupiah)

No. Tahun Peserta Didik Nilai

1. 2015 Tahap 2 2.065 8.337.521.474,00

2. 2016 Tahap I 3.900 16.348.472.588,00

3. 2016 Tahap 2 5.216 26.469.676.836,00

Jumlah 11.181 51,155,670.898,00

5) Terdapat Sisa dana KJP dari TA 2013 s.d TA 2016 yang masih berada di

rekening SS dan escrow Dinas Pendidikan senilai Rp984.486.267,00

Dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Personal Pendidikan melalui KJP,

Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Bank DKI melalui Perjanjian Kerja

Sama. Setiap melakukan penyaluran bantuan Personal Pendidikan melalui

KJP pihak Bank DKI setiap tahun membuka rekening penampungan

(escrow) untuk menampung dana KJP tersebut. Hasil pemeriksaan atas

rekening escrow per tanggal 29 Maret 2018 diketahui masih terdapat sisa

dana KJP dari TA 2013 s.d TA 2016 senilai Rp984.486.267,00 dengan


Tabel 2.7. Dana KJP di Rekening SS dan Escrow per 29 Maret 2018 (dalam rupiah)

No. Tahun Nilai No. Rekening Escrow

1. 2013 – 2014 781.562.678,00 101.92.25349.5

2. 2015 193.704.494,00 101.16.00164.2

3. 2016 9.219.095,00 101.16.76016.1

Jumlah 984.486.267,00

Saldo KJP TA 2013 s.d TA 2016 senilai Rp984.486.267,00 tersebut adalah

hasil pengembalian. Hasil konfirmasi dengan Dinas Pendidikan dhi. Kepala

UPT P4OP, diketahui bahwa pengembalian dana tersebut antara lain karena

siswa mengundurkan diri, pindah keluar daerah, siswa yang bersangkutan

tidak dapat dihubungi dan sudah dilakukan pemanggilan lebih dari tiga kali

oleh Bank DKI. Atas dana yang berada di rekening SS dan escrow pihak

Dinas Pendidikan dhi UPT P4OP hingga pemeriksaan berlangsung tanggal

11 April 2018 belum melakukan penyetoran kembali ke kas daerah dan

belum mengambil langkah-langkah penelusuran serta memutuskan langkah

selanjutnya.

Hasil konfirmasi dengan Dinas Pendidikan dhi. Kepala UPT P4OP diperoleh

informasi bahwa untuk menyetorkan sisa dana KJP Tahun 2013 s.d 2015

belum diatur batas waktunya. Aturan pengembalian sisa dana KJP yang tidak

terpakai ke kas daerah baru dibuatkan aturannya dalam Perjanjian Kerja

Sama (PKS) antara Dinas Pendidikan dan PT Bank DKI pada tahun 2016

melalui Addendum PKS No. 174/-720 dan No. 1.4/PKS/DIR/2016 Tanggal

21 Oktober 2016 Pasal 10 yang antara lain menyatakan bahwa bilamana

masih terdapat dana yang tidak tersalurkan pada rekening penampungan



(escrow account) pihak kedua (PT Bank DKI) berkewajiban mengembalikan

dana tersebut ke rekening kas daerah. Selanjutnya terkait pengembalian ke

kas daerah, sesuai PKS antara Dinas Pendidikan dan PT Bank DKI Nomor

7159/-072 dan Nomor 06/PKS/DIR/V/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Pasal 5

Huruf f menyatakan bahwa pihak pertama (Dinas Pendidikan)

memerintahkan Pihak Kedua (PT Bank DKI) untuk melakukan pemblokiran

rekening peserta didik yang tidak hadir setelah dllakukan pemanggilan ketiga

oleh pihak kedua. Huruf g menyatakan bahwa pihak pertama wajib

memerintahkan pihak kedua untuk mengembalikan dana tersebut ke rekening

kas daerah.

b. Dana bantuan biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU Tahun

2017 masih di rekening Escrow

Pemprov DKI Jakarta membuat program untuk menunjang peningkatan

pendidikan siswa lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi DKI

Jakarta dengan mengeluarkan KJMU. Program ini diperuntukan bagi siswa

lulusan tingkat SMA yang sebelumnya telah memiliki KJP. Program ini

merupakan program pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan

bagi calon/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari keluarga tidak

mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk

meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN dengan dibiayai penuh dari

dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU yang

diberikan kepada siswa lulus SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi di PTN sebesar Rp9.000.000,00 per semester. TA 2017 mahasiswa

yang mendapatkan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU

sebanyak 2.891 mahasiswa dengan total pengeluaran sebesar

Rp26.019.000.000,00 dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Realisasi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU Tahun 2017

No. Tahap Pencairan Penerima Nilai Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Tahap I SP2D No.3011/SP2D/VI/ 2017, Tgl 2 Juni 2017

700 9.000.000,00 6.300.000.000,00

2. Tahap II SP2D N0. 9375/SP2D /XI/ 2017, Tgl 21 Nov 2017

2.191 9.000.000,00 19.719.000.000,00

Jumlah 2.891 26.019.000.000,00

Mekanisme pencairan dana KJMU mulai dari Dinas Pendidikan bersurat ke

BPKD disertai dengan dokumen pendukung untuk meminta pencairan dana

tersebut ke rekening escrow atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

dengan nomor rekening 103.16.00355.2. Selanjutnya, pihak dinas berkirim surat

ke Bank DKI untuk memindahbukukan ke rekening masing masing mahasiswa

penerima KJMU. Penyaluran bantuan untuk mahasiswa dilaksanakan dengan

mekanisme pemindahbukuan/transfer tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penyaluran ke rekening PTN sebagai biaya penyelenggaraan pendidikan

dengan melampirkan Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan; dan

b. penyaluran ke rekening mahasiswa sebagai bantuan biaya pendukung.



Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan hasil konfirmasi

kepada pihak Dinas Pendidikan dhi, UPT P4OP diketahui bahwa dari total 2.891

mahasiswa penerima bantuan KJMU senilai Rp26.019.000.000,00, diantaranya

sampai dengan tanggal 26 April 2018 masih terdapat 73 mahasiswa penerima

KJMU senilai Rp657.000.000,00 belum dapat memanfaatkan bantuan sosial

tersebut, karena buku tabungan dan kartu ATM belum diterima mahasiswa dan

PT Bank DKI telah melakukan pemanggilan kepada mahasiswa namun baru satu

kali.

Hasil pengujian lebih lanjut terhadap dokumen diketahui Posisi per 31

Desember 2017 masih terdapat dana KJMU di rekening escrow Bank DKI

No.103.16.00355.2 atas nama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta senilai

Rp3.700.886.222,00. Menurut informasi dari pihak Bank DKI melalui UPT

P4OP, dana tersebut belum disalurkan ke masing-masing rekening mahasiswa

peserta KJMU karena masih dalam proses melengkapi data administrasi

(customer information file) yang belum lengkap, sehingga belum dapat dibuatkan

rekeningnya.

Selanjutnya hasil pengujian lebih lanjut terhadap dokumen diketahui Posisi

per 28 Februari 2018 masih terdapat sisa dana KJMU di rekening escrow Bank

DKI No.103.16.00355.2 sebesar Rp658.086.222,00.


a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 yang telah

dirubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun

2016 pada:

1) Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemberian bantuan personal pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan antara lain untuk: huruf a.

mendukung terselenggarakannya wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan

huruf c. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;

2) Pasal 49 yang menyatakan bahwa peserta didik penerima bantuan personal

pendidikan dilarang menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya,

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

b. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan PT

Bank DKI tentang Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta

Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) TA 2017

Nomor: 7159/-072 dan Nomor: 06/PKS/DIR/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 Pasal

5 tentang Hak dan Kewajiban, pada Angka (2):

1) Huruf f, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama memerintahkan kepada

Pihak Kedua untuk Melakukan Pemblokiran rekening peserta didik yang

setelah dilakukan pemanggilan ketiga oleh Pihak Kedua;

2) Huruf g, yang menyatakan bahwa apabila masih terdapat dana yang tidak

tersalurkan pada Rekening Penampungan (escrow account) Pihak Pertama

berkewajiban memerintahkan Pihak Kedua untuk mengembalikan dana

tersebut ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Adendum Perjanjian Kerja Sama No. 174/-720 dan No. 1.4/PKS/DIR/2016

Tanggal 21 Oktober 2016, pada Pasal 10 antara lain menyatakan bahwa

bilamana masih terdapat dana yang tidak tersalurkan pada rekening



penampungan (escrow account) Pihak Kedua (PT Bank DKI) berkewajiban

mengembalikan dana tersebut ke rekening Kas Daerah;

d. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan PT

Bank DKI tentang Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Mahasiswa

Unggul (KJMU) TA 2017 Nomor: 7180/-072 dan Nomor: 07/PKS/DIR/V/2017

tanggal 30 Mei 2017 Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban, pada Angka (2):

1) Huruf f, yang menyatakan bahwa Pihak Pertama memerintahkan kepada

Pihak Kedua untuk Melakukan Pemblokiran rekening mahasiswa yang tidak

hadir setelah dilakukan pemanggilan ketiga oleh Pihak Kedua;

2) Huruf g, yang menyatakan bahwa apabila masih terdapat dana yang tidak

tersalurkan pada Rekening Penampungan (escrow account) Pihak Pertama

berkewajiban memerintahkan Pihak Kedua untuk mengembalikan dana

tersebut ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


a. Tujuan pemberian bantuan personal pendidikan melalui KJP dan KJMU menjadi

tidak optimal;

b. Terdapat 387 peserta didik penerima KJP berpotensi juga menerima KIP secara

bersamaan;

c. Dana KJP Tahun 2013 s/d 2016 senilai Rp984.486.267,00 dan Dana KJP Tahun

2017 senilai Rp2.841.914.511,00 yang tersimpan di Rekening SS dan escrow

tidak dimanfaatkan;

d. Dana KJP Tahun 2015 dan 2016 senilai Rp51.155.670.898,00 dan Dana KJP

Tahun 2017 senilai Rp16.518.468.000,00 yang sudah berada di rekening peserta

didik tidak dapat dimanfaatkan oleh peseta didik; dan

e. Penerima dana KJMU sebanyak 73 mahasiswa senilai Rp657.000.000,00 belum

dapat memanfaatkan dana tersebut dan Dana KJMU yang tersimpan di rekening

escrow senilai Rp Rp658.086.222,00 belum dapat disalurkan.


a. Satuan Pendidikan (sekolah) kurang optimal dalam melakukan verifikasi

penerimaan dana KJP dan KIP;

b. Kepala Satuan Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan kurang cermat dalam

melakukan pendataan dan penginputan data peserta didik calon penerima bantuan

biaya personal pendidikan;

c. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kepala Sudin Pendidikan

Wilayah dan Kepala UPT P4OP kurang optimal dalam melakukan pengendalian

dan verifikasi berjenjang atas data peserta didik calon penerima bantuan biaya

personal pendidikan;

d. Pemprov DKI Jakarta tidak mempunyai kebijakan atas dana KJP Tahun 2013 s.d

2015 yang masih berada pada rekening penampungan (Escrow) dan di rekening

peserta didik; dan

e. Bank DKI belum optimal dalam pembuatan dan pendistribusian buku tabungan

dan kartu ATM kepada peserta KJP dan KJMU.



Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan:

a. Pergub mengatur periode pendataan secara bertahap, sehingga pencairan KJP

Tahap I pada bulan Juni;

b. pendataan KIP oleh Kemendikbud. Dinas Pendidikan melalui sudin dan satlak

kecamatan telah mensosialisakan kepada satuan Pendidikan terkait hal ini;

c. Dari 6.167 perserta didik yang belum mendapat buku tabungan dan ATM

sebanyak 1.023 peserta didik yang yang telah dibuatkan rekeningnya dan sedang

didistribusikan buku dan ATM nya. Terhadap 3.477 peserta didik penerima KJP

2017 Tahap I telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali. Tahap II sebanyak

2.690 perserta didik baru dilakukan pemanggilan satu kali. Penyetoran Tahap I

ke kas daerah belum akan dilakukan karena masih akan memberikan kesempatan

pada tahap dua;

d. Sisa dana KJP 2015 tahap 2 sebanyak 2.065 peserta didik belum dapat dilakukan

penyetoran ke kasda karena dalam PKS belum diatur. Sedangkan sisa dana KJP

2016 tahap 1 dan 2 akan dikembalikan ke kasda sesuai dengan tanggal cut off

yang disepakati bersama;

e. Sisa dana KJP 2013 senilai Rp 984.486.267,00 akan memerintahkan Bank DKI

untuk mengembalikan dana tsb ke kasda.

f. Per tgl 26 April 2018, masih terdapat 73 mahasiswa telah dibuatkan rekening,

namun belum didistribusikan buku tabungan dan ATM nya.


a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menginstruksikan kepada:

1) Kepala UPT P4OP dan Kepala Satuan Pendidikan terkait untuk melakukan

verifikasi penerima dana KJP dan KIP secara cermat dan membuat surat

konfirmasi kepada peserta didik yang mendapatkan KJP sekaligus KIP agar

memilih salah satu dari program tersebut;

2) Kepala Satuan Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan untuk lebih

cermat dalam melakukan pendataan dan penginputan data peserta didik calon

penerima bantuan biaya personal pendidikan;

3) Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kepala Sudin Pendidikan

Wilayah dan Kepala UPT P4OP untuk lebih optimal dalam melakukan

pengendalian dan verifikasi berjenjang atas data peserta didik calon penerima

bantuan biaya personal pendidikan;

b. Membuat kebijakan atas dana KJP Tahun 2013 s.d 2015 yang masih berada pada

Rekening Penampungan (Escrow) dan di Rekening Peserta Didik namun belum

dimanfaatkan;

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya berkoordinasi dengan Bank

DKI untuk:

1) Mempercepat proses pendistribusian dana KJP dan KJMU TA 2017;

2) Memgembalikan dana KJP Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.219.095,00 ke

kas daerah atas dana yang belum tersalurkan sesuai dengan PKS.



2.2. Penetapan Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu

Jakarta Pintar (KJP) dari Peserta Didik dari Keluarga Tidak mampu Belum

Memadai

Hasil pemeriksaan atas penetapan penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui KJP, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Pemprov DKI belum menetapkan kriteria yang jelas terkait penerima

bantuan biaya personal pendidikan melalui KJP

Sasaran penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP yaitu

Peserta Didik dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan Keputusan Gubernur

Nomor 174 Tahun 2015 dan Perubahannya Nomor 141 Tahun 2016 Tentang

Bantuan Biaya Personil Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak

Mampu Melalui KJP, pada Pasal 1 menyatakan bahwa Keluarga Tidak Mampu

adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai

dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari Badan Pusat

Statistik (BPS) dan/atau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan

secara nyata di masyarakat.

BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga tidak mampu

(sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin) dengan kriteria sebagai

berikut:

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;

2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu

murahan;

3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbai/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester;

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga

lain;

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air

hujan;

7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak

tanah;

8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu;

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;

10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;

11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan

0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan;

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat

SD/hanya SD; dan

14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000

seperti sepeda motor, (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau

barang modal lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dalam melakukan seleksi

penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP tidak menggunakan



kriteria PPLS dari BPS, namun menggunakan kriteria yang telah disesuaikan

berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Hasil konfirmasi dengan

Kepala UPT (P4OP) diperoleh penjelasan bahwa kebijakan tersebut diambil

karena kriteria keluarga tidak mampu yang ditetapkan BPS sudah tidak relevan

lagi dengan kondisi warga DKI Jakarta. Oleh karena itu Dinas Pendidikan

memberikan kelonggaran kriteria keluarga tidak mampu supaya dapat menjaring

peserta didik yang layak menerima KJP lebih banyak.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

dengan UPT P4OP Dinas Pendidikan, menunjukkan hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi oleh Satuan Pendidikan menggunakan

Form Instrumen Kunjungan Sekolah untuk Tinjauan Lapangan/Verifikasi

Faktual Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP TA

2017 yang dibuat atas inisiatif dari Dinas Pendidikan;

2) Form Instrumen Kunjungan tersebut sama dengan form instrumen verifikasi

diisi oleh guru/wali kelas atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Satuan

Pendidikan pada saat pendataan dengan mengunjungi rumah orang tua

peserta didik calon penerima KJP;

3) Form Instrumen Kunjungan antara lain berisikan kriteria keluarga tidak

mampu yang telah disesuaikan dari kriteria miskin (tidak mampu) standar

BPS.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut kriteria peserta didik dari keluarga tidak

mampu yang telah disesuaikan oleh pihak Dinas Pendidikan berdasarkan fakta

sosial ekonomi namun belum ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kepala

Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang

melakukan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) atas Basis Data Terpadu

(BDT) bekerja sama dengan TNP2K dengan kriteria yang ditetapkan oleh

Kementerian Sosial yang nantinya menjadi dasar penetapan kriteria penerima

KJP. Dinas Pendidikan akan menggunakan MPM atas BDT sebagai dasar

penetapan kriteria penerima KJP.

BPK melakukan uji petik pada 2.456 peserta didik penerima KJP di 17

sekolah SLTP dan SLTA Negeri di wilayah DKI Jakarta melalui metode

pemberian kuesioner dengan menggunakan kriteria keluarga tidak mampu

menurut BPS. Hasil analisis menunjukkan terdapat 1.382 peserta didik penerima

KJP (57,61%) senilai Rp5.327.340.000,00 yang tidak layak menerima KJP

dengan menggunakan kriteria PPLS dari BPS, yaitu dengan rincian pada tabel

berikut:

Tabel 2.9. Hasil Analisa Penerima KJP berdasarkan Kriteria PPLS dari BPS

No Sekolah Jumlah

Kuesioner

Status Jumlah

Dianalisis

KJP %

Dana KPJ per Tahun

(Rp)

Jumlah Dana KJP tidak Layak

(Rp) Kembali Belum Layak Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 SMAN 8 Jakarta Selatan 7 7 7 7 100.00 4,500,000.00 31,500,000.00

2 SMAN 3 Jakarta Selatan 48 37 11 37 17 20 54.05 4,500,000.00 90,000,000.00



5 SMAN 14 Jakarta Timur 45 24 21 24 9 15 62.50 4,500,000.00 67,500,000.00

6 SMKN 10 114 114 114 55 59 51.75 4,680,000.00 276,120,000.00

7 SMAN 103 Jakarta Timur 88 88 88 19 69 78.41 4,500,000.00 310,500,000.00

8 SMAN 25 Jakarta Pusat 131 131 131 54 77 58.78 4,500,000.00 346,500,000.00

9 SMKN 48 Jakarta Timur 102 102 102 45 57 55.88 4,680,000.00 266,760,000.00

10 SMPN 101 Jakarta Barat 222 222 222 94 128 57.66 3,120,000.00 399,360,000.00

11 SMPN 28 Jakarta Pusat 378 378 378 152 226 59.79 3,120,000.00 705,120,000.00

12 SMAN 27 Jakarta Pusat 173 173 173 36 137 79.19 4,500,000.00 616,500,000.00



No Sekolah Jumlah

Kuesioner

Status Jumlah

Dianalisis

KJP %

Dana KPJ per Tahun

(Rp)

Jumlah Dana KJP tidak Layak

(Rp) Kembali Belum Layak Tidak

13 SMAN 18 185 185 185 98 87 47.03 4,500,000.00 391,500,000.00

14 SMPN 55 Jakarta Barat 85 85 85 59 26 30.59 3,120,000.00 81,120,000.00



17 SMKN 12 Jakarta Utara 335 335 335 199 136 40.60 4,680,000.00 636,480,000.00

Jumlah 2456 2399 57 2399 1017 1382 5,327,340,000.00

Persentase 42.39 57.61

BPK menetapkan peserta didik layak atau tidak layak menerima KJP

didasarkan pada hasil jawaban pertanyaan yang dimuat dalam formulir kuesioner

yang dibagikan BPK kepada peserta didik penerima KJP di sekolah-sekolah.

Kuesioner berisi 14 pertanyaan yang merupakan indikator kriteria keluarga tidak

mampu (miskin) menurut BPS. Seharusnya peserta didik yang layak menerima

KJP menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban Ya atau sebanyak 14. Namun

karena kriteria keluarga miskin dari BPS sudah tidak relevan lagi dengan kondisi

penduduk DKI Jakarta, maka pemeriksa memberikan kebijakan: jika peserta

didik menjawab Ya paling sedikit 5 pertanyaan dari 14 pertanyaan, maka peserta

didik tesebut tergolong layak memperoleh KJP. Sebaliknya peserta didik yang

tergolong tidak layak menerima KJP jika peserta didik tersebut menjawab Ya

paling banyak 4 pertanyaan dari 14 pertanyaan. Penetapan layak atau tidak layak

menerima KJP merupakan judgement pemeriksa.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta

membuat kebijakan bahwa salah satu persyaratan yang mendapatkan subsidi

untuk pembelian beras, telur, daging sapi dan ayam antara lain para pemegang

KJP.

b. Satuan Sekolah, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Sudin Dinas

Pendidikan belum optimal dalam melakukan pendataan dan verifikasi

penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP

Pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui KJP dilakukan berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan, Satuan

Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan dan Dinas

Pendidikan, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala Satuan Pendidikan menugaskan wali kelas/guru kelas untuk

melakukan pengamatan dan pendataan peserta didik calon penerima bantuan

biaya personal pendidikan;

2) Satuan Pendidikan melakukan penginputan data peserta didik calon penerima

bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui portal Dinas Pendidikan di

Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh operator satuan pendidikan yang

ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan;

3) Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan

Operasional (P6O) melakukan pengumpulan dan verifikasi data peserta didik

calon penerima bantuan biaya personal pendidikan yang dikirimkan oleh

Satuan Pendidikan melalui portal Dinas Pendidikan;

4) Verifikasi data peserta didik calon penerima bantuan biaya personal

pendidikan melibatkan Seksi Kecamatan dan Suku Dinas Pendidikan.

Verifikasi data tersebut dapat mengacu data PPLS dan/atau data dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil verifikasi data tersebut menjadi



rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan yang berisi Daftar Tetap

Peserta Didik Calon Penerima Bantuan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

dengan UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan hal

sebagai berikut:

1) Setelah daftar sementara peserta didik calon penerima KJP tahap II

diumumkan dan direkap oleh kepala sekolah, kemudian disampaikan

kepada Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan (Kasatpel) kecamatan dangan

tembusan kepada Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan setempat

untuk sebagai dasar pemberian SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

bagi orang tua/wali peserta didik calon penerima KJP. Permohonan SKTM

oleh kepala sekolah kepada kelurahan dibuat secara kolektif. Kepala sekolah

membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bahwa data

usulan peserta didik calon penerima KJP telah diverifikasi dan divalidasi

serta datanya telah benar.

2) Kasatpel kecamatan melakukan verifikasi atas data tersebut secara online.

Selain kasatpel kecamatan, sudin pendidikan wilayah setempat juga dapat

melakukan proses verifikasi secara online. Kasetpel kecamatan dan sudin

pendidikan wilayah hanya diberi izin akses membaca (Read Only) melalui

portal kjp.jakarta.go.id. artinya mereka tidak diberikan akses untuk merubah

atau mengkoreksinya. Jika terdapat koreksi data dari kasatpel kecamatan dan

sudin pendidikan maka mereka secara manual bersurat atau memberitahukan

kepada kepala satuan pendidikan. Kemudian kepala satuan pendidikan

melalui portal Dinas Pendidikan secara online mengirimkan data peserta

didik calon penerima KJP kepada Dinas Pendidikan dhi. Pusat Perencanaan

dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O)

untuk dikumpukan data dan diverifikasi data yang diterimanya. Data daftar

peserta didik calon penerima KPJ ditarik atau diambil oleh Dinas Pendidikan

dari sekolah.

3) Dalam Tupoksi terkait KJP, Dinas Pendidikan tidak memiliki tugas dan

fungsi melakukan pengujian atas kebenaran data peserta didik calon

penerima JKP yang diusulkan oleh satuan pendidikan dengan melakukan

pengujian lapangan. Dalam tupoksinya Dinas Pendidikan mempunyai tugas

melakukan pengumpulan dan verifikasi data usulan peserta didik calon

penerima KJP, hal tersebut dilakukan secara berjenjang dari Kepala Satuan

Pelaksana Kecamatan hingga Sudin Pendidikan;

4) Hasil verifikasi Dinas Pendidikan adalah rekomendasi tertulis dan daftar

tetap calon penerima KJP yang kemudian disampaikan berbentuk hardcopy

sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk diterbitkan Keputusan

Gubernurnya.

Dari kondisi tersebut di atas fungsi verifikasi secara berjenjang oleh P6O

Dinas Pendidikan, kasatpel kecamatan dan sudin dinas Pendidikan wilayah tidak

berjalan optimal karena hanya diberi kewengan terbatas yakni hanya boleh baca

(read only), terbukti masih dijumpai peserta didik penerima KJP yang tidak layak

menerima, dan masih dijumpai peserta didik penerima KJP yang sudah dilakukan

pemanggilan lebih dari 3 (tiga) kali oleh Bank DKI namun mereka tidak hadir



sehingga terdapat sisa dana KJP tahun 2017 yang sudah berada di rekening

peserta didik tetapi tidak bisa dimanfaatkan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 174

Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta

Nomor 141 Tahun 2016 Tentang tentang Bantuan Biaya Personil Pendidikan Bagi

Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP, pada:

a. Pasal 1 Poin 41, yang menyatakan bahwa Keluarga Tidak Mampu adalah

keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan

kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badan Pusat Statistik

dan/atau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan secara nyata di

masyarakat;

b. Pasal 1 Poin 42, yang menyatakan bahwa Pendataan Program Perlindungan

Sosial yang selanjutnya disingkat PPLS adalah pendataan yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik pada tahun terbaru guna mendapatkan informasi sosial

ekonomi dan demografi terhadap rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan

40% (empat puluh persen) terendah di Indonesia;

c. Pasal 17 Ayat (1), yang menyatakan bahwa P6O melakukan pengumpulan dan

verifikasi data peserta didik calon penerima bantuan biaya personal pendidikan

yang dikirim oleh Satuan Pendidikan melalui portal Dinas Pendidikan;

d. Pasal 17 Ayat (2), yang menyatakan bahwa verifikasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melibatkan Seksi Kecamatan dan Suku Dinas dan/atau

Kantor Kementerian Agama; dan

e. Pasal 18 Ayat (1), yang menyatakan bahwa verifikasi data sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengacu data PPLS dan/atau data dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerima bantuan biaya personal

pendidikan melalui KJP bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu berpotensi

tidak tepat sasaran.


a. Pemprov DKI Jakarta belum mempunyai kriteria penerima Program Pemberian

Bantuan Personal Pendidikan melalui KJP yang disesuaikan dengan kondisi

nyata keluarga tidak mampu di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan,

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah dan Kepala UPT P4OP kurang optimal dalam

melakukan pengendalian dan verifikasi berjenjang atas data daftar sementara

calon penerima KJP.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang melakukan Mekanisme

Pemutakhiran Mandari (MPM) atas Basis Data Terpadu (BDT) bekerjasama dengan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan kriteria

yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang nantinya menjadi dasar penetapan

kriteria penerima KJP. Dinas Pendidikan akan menggunakan MPM atas BDT sebagai

dasar penetapan kriteria penerima KJP.



BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas

Pendidikan supaya:

a. Menyusun kriteria penerima Program Pemberian Bantuan Personal Pendidikan

melalui KJP yang disesuaikan dengan kondisi nyata keluarga tidak mampu di

wilayah Provinsi DKI Jakarta dan mengusulkan kriteria tersebut ke instansi

berwenang; dan

b. Menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Satuan Pelaksana

Pendidikan Kecamatan, Kepala Sudin Pendidikan Wilayah dan Kepala UPT

P4OP untuk melakukan pengendalian dan verifikasi berjenjang atas data daftar

sementara calon penerima KJP sesuai ketentuan.

2.3. Pengendalian Pembayaran Tagihan Klaim Pasien Ambulans Gawat Darurat

Belum Sepenuhnya Memadai

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan pada TA 2017 (Audited), terdapat

Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang telah direalisasikan

senilai Rp28.678.059.800,00 atau 40,96% dari anggaran senilai

Rp70.000.000.000,00. Salah satu belanja tersebut adalah pembayaran layanan

Ambulans Gawat Darurat (AGD) senilai Rp9.268.650.000,00. Realisasi Pembayaran

tagihan pelayanan AGD dari Dinas Kesehatan ke BLUD AGD Dinas Kesehatan

selama tahun 2017 terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel 2.10. SP2D Pembayaran Klaim Pelayanan AGD (dalam rupiah)

No Nomor SP2D Tanggal Nilai

1 002885/SP2D/III/2017 31/03/2017 1.555.200.000

2 008589/SP2D/VII/2017 03/07/2017 827.550.000

3 010223/SP2D/VII/2017 28/07/2017 776.700.000

4 017224/SP2D/XI/2017 06/11/2017 918.450.000

5 019412/SP2D/XII/2017 04/12/2017 2.488.500.000

6 020720/SP2D/XII/2017 12/12/2017 1.840.950.000

7 023486/SP2D/XII/2017 22/12/2017 861.300.000

Jumlah 9.268.650.000

Tagihan pelayanan AGD yang dibayarkan tersebut merupakan jumlah pasien

yang memperoleh pelayanan AGD yang telah diverifikasi kelengkapan dokumen

tagihannya dikalikan dengan tarif pelayanan AGD dan dituangkan dalam BA Hasil

Verifikasi Klaim AGD. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11. Rekapitulasi BA Hasil Verifikasi Klaim AGD TA 2017 (dalam rupiah)

No. Nomor

BA Verifikasi Tanggal

Bulan Layanan

Tanggal Klaim

Tagihan Pendingan JumlahDibayarkan

Jml Pasien

Jml Pasien

Jml Pasien Tarif Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(7) (9) (10) = (8)x(9)

1. 022/JPK/2017 18/01/2017 Nov-16 09/12/2016 1.840 118 1.722 450.000 774.900.000

2. 055/JPK/2017 20/01/2017 Des-16 11/01/2017 1.858 124 1.734 450.000 780.300.000

3. 059/JPK/2017 05/04/2017 Jan-17 13/02/2017 1.960 121 1.839 450.000 827.550.000

4. 9171/-078 03/07/2017 Feb-17 14/03/2017 1.839 113 1.726 450.000 776.700.000

5. 12.965/-1.776.5 06/10/2017 Mar-17 12/04/2017 2.140 99 2.041 450.000 918.450.000

6. 13.682/-1/776.5 30/10/2017 Apr-17 16/05/2017 1.913 124 1.789 450.000 805.050.000

7. 13.683/-1.776.5 30/10/2017 Mei-17 22/06/2017 2.057 32 2.025 450.000 911.250.000

8. 14.101/-1.776.5 06/11/2017 Jun-17 31/07/2017 1.801 85 1.716 450.000 772.200.000

9. 14.228/-1.776.5 09/11/2017 Jul-17 12/09/2017 2.156 85 2.071 450.000 931.950.000

10. 14.567/-1.776.5 14/11/2017 Agu-17 09/10/2017 2.168 148 2.020 450.000 909.000.000

11. 15.928/-1.778.13 08/12/2017 Sep-17 20/11/2017 2.002 88 1.914 450.000 861.300.000

Jumlah 9.268.650.000



Sesuai dengan amanat Pergub Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan

Pelayanan Jaminan Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta akan memfasilitasi dan

membiayai pelayanan kesehatan yang tidak termasuk program JKN berupa pelayanan

kesehatan dan pelayanan bukan kesehatan kepada setiap warga DKI Jakarta yang

dikategorikan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun bukan PBI. Pelayanan

bukan kesehatan tersebut meliputi pelayanan atas Ambulans Gawat Darurat (AGD)

dan pemeriksaan pengelolaan darah/NAT (Nucleic Acid Testing). Pelayanan AGD

tersebut diberikan kepada peserta PBI, bukan PBI dan setiap warga yang memiliki

KTP DKI Jakarta. Pelayanan AGD tersebut dilaksanakan oleh BLUD Ambulans

Gawat Darurat antara lain:

a. Memindahkan pasien dari rumah menuju fasilitas kesehatan;

b. Memindahkan pasien dari fasilitas kesehatan menuju rumah;

c. Memindahkan pasien dari fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan;

d. Memindahkan pasien antar fasilitas kesehatan selama tidak dibiayai oleh BPJS

Kesehatan;

e. Memindahkan pasien antara fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan

BPJS Kesehatan;

f. Memindahkan pasien dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) menuju fasilitas

kesehatan;

g. Memindahkan pasien lebih dari satu orang hanya dapat ditagihkan satu

kali/pasien.

Dalam melaksanakan pelayanan, BLUD AGD telah menyusun Standard

Operating Procedure (SOP) Pelayanan Ambulans. SOP Pelayanan Ambulans

tersebut terbagi menjadi tiga alur kerja yaitu penanganan rutin dan rujukan,

penanganan dukungan kesehatan dan penanganan pasien gawat darurat. Alur kerja

pelayanan tersebut terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Permintaan ambulans dilakukan pasien dengan menghubungi call center AGD

112 dan 119 yang diterima oleh petugas operator pada Command Control

Ambulance (CCA) BLUD AGD;

b. Berdasarkan permintaan tersebut, Petugas Operator CCA kemudian memberikan

instruksi kepada petugas operasional lapangan dan Unit Reaksi Cepat (URC)

untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada pasien sesuai dengan jenis

penanganan yang diminta;

c. Petugas operasional lapangan/URC memberikan pelayanan kepada pasien untuk

kemudian dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan dan

disampaikan kepada petugas CCA.

Atas pelaksanaan kegiatan pelayanan AGD tersebut, khususnya untuk warga DKI

Jakarta yang mempunyai KTP maupun Kartu Keluarga, akan diajukan penagihan ke

Dinas Kesehatan untuk memperoleh penggantian biaya pelayanan sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. BLUD AGD mengajukan penagihan dengan

melampirkan SPJ (surat pertanggungjawaban) kegiatan kepada Dinas Kesehatan. SPJ

kegiatan tersebut terdiri dari formulir data identitas pasien, fotokopi KTP dan KK

DKI Jakarta dan surat rujukan (apabila ada). Formulir data identitas pasien tersebut

berisi informasi mengenai:

a. Identitas pasien yang dilayani (nama, tanggal lahir, alamat);



b. Pelayanan yang diberikan (diagnosa, tindakan, jenis kejadian, tujuan evakuasi);

c. Identitas saksi/pengantar pasien (nama saksi, alamat saksi, pengantar

pasien/saksi);

d. Identitas unit AGD yang melayani (nomor unit, petugas ambulans dan jam

pelaksanaan).

Formulir tersebut ditandatangani oleh pemakai jasa/pengantar pasien, petugas

Ambulans dan petugas RS disertai dengan cap basah pihak AGD maupun RS.

Pengajuan tagihan dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Berdasarkan pengajuan tagihan AGD tersebut kemudian dilakukan verifikasi

oleh Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pembiayaan Kesehatan (PEPK) Dinas

Kesehatan. Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan atas kelengkapan administrasi

SPJ kegiatan yang diajukan BLUD AGD. Tagihan tersebut dinyatakan lolos

verifikasi apabila administrasinya lengkap yaitu ada fotokopi KTP dan KK DKI

Jakarta, ada surat rujukan (untuk penanganan rutin dan rujukan) dan formulir data

identitas pasien diisi lengkap serta ditandatangani dan dicap basah. Apabila terdapat

pengajuan klaim AGD yang tidak lengkap secara administrasi akan dikembalikan

kepada BLUD AGD dan dinyatakan sebagai tagihan tertunda (pending). Tagihan

tertunda tersebut dapat diajukan kembali jika sudah melengkapi persyaratan sesuai

ketentuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak BAP diterima oleh UP

AGD.

Petugas verifikator Dinas Kesehatan melakukan verifikasi klaim selambatnya 30

hari kerja setelah berkas klaim diterima lengkap kemudian dituangkan dalam Berita

Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan yang

diparaf oleh Kepala Seksi PEPK dan tanda tangan verifikator. Berdasarkan Berita

Acara tersebut akan diajukan pembayaran ke Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan

untuk diajukan pembayaran ke kas daerah. Jumlah pengajuan pembayaran klaim

AGD dihitung berdasarkan jumlah pasien AGD yang lolos verifikasi dikalikan tarif

pelayanan AGD yaitu sebesar Rp450.000,00 setiap pengantaran. Tarif tersebut

mengacu kepada Pergub Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans

Gawat Darurat.

Terhadap jumlah pelayanan AGD yang telah dilakukan pada 255 fasilitas

kesehatan, BPK RI melakukan konfirmasi secara uji petik kepada empat Rumah Sakit

yaitu RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Budhi Asih dan RS Omni Internasional.

Berdasarkan konfirmasi tersebut, telah diperoleh jawaban dan diketahui bahwa

terdapat perbedaan data jumlah pasien yang mendapat pelayanan AGD. Jumlah data

pasien pengguna AGD menurut pencatatan RS lebih sedikit dibandingkan dengan

data BLUD AGD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12. Perhitungan Jumlah Pasien AGD berdasarkan hasil konfirmasi

No. Nama RS Bulan

Data Pasien AGD (diantar ke RS)

Data Pasien AGD (diantar dari RS)

AGD RS Selisih AGD RS Selisih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) (9) = (7) – (8)

1. RSUD Tarakan Januari 47 27 20 38 19 19

Februari 58 33 25 48 21 27

Maret 50 26 24 50 24 26

Jumlah 155 86 69 136 64 72

2. RSUD Koja April 38 13 25 14 7 7

Mei 32 17 15 20 9 11

Juni 37 18 19 22 9 13



No. Nama RS Bulan

Data Pasien AGD (diantar ke RS)

Data Pasien AGD (diantar dari RS)

AGD RS Selisih AGD RS Selisih

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) (8) (9) = (7) – (8)

Juli 50 21 29 34 8 26

Agustus 30 11 19 16 1 15

September 43 19 23 20 - 20

Jumlah 230 99 130 126 34 92

3 RSUD Budhi Asih Januari 22 18 4 14 9 5

Februari 25 23 2 13 7 6

Maret 31 25 6 22 12 10

Jumlah 78 66 12 49 29 21

4 RS Omni Internasional April 14 13 1 13 - 13

Mei 10 9 1 7 - 7

Juni 16 12 4 12 - 12

Juli 23 22 1 30 - 30

Agustus 22 19 3 24 - 24

September 14 11 3 21 - 21

Jumlah 99 86 13 107 - 107

Atas perbedaan tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada pihak BLUD AGD.

Kepala BLUD AGD menyatakan bahwa pengajuan tagihan AGD ke Dinas Kesehatan

berasal dari SPJ kegiatan yang dibuat oleh Petugas Operasional Lapangan yang telah

direkonsiliasi dengan data CCA. Selanjutnya, pihak AGD telah menyampaikan bukti

SPJ kegiatan atas pasien yang dinyatakan tidak tercatat menurut pencatatan RS

beserta data rekaman permintaan ambulans (dalam bentuk data recording) atas

beberapa pasien kepada BPK. Berdasarkan data yang disampaikan tersebut diketahui

bahwa atas pasien yang dinyatakan tidak ada SPJ kegiatannya dan telah ada rekaman

percakapan permintaan ambulans antara pasien dengan petugas operator CCA.

Kemudian, atas selisih jumlah pasien tersebut, BLUD AGD telah melakukan

rekonsiliasi data dengan RS yang dituangkan dalam BA Rekonsiliasi Data Pelayanan

AGD yang memuat penjelasan selisih data pasien tersebut. Secara lebih jelas, hasil

rekonsiliasi antara BLUD AGD dengan RS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.13. Penjelasan BA Rekonsiliasi BLUD AGD dengan RS

No. Nama RS Selisih Hasil

Konfirmasi BPK Penjelasan Selisih

1. RSUD Tarakan Selisih pasien AGD (diantar ke RS) sejumlah 69 pasien

1. Data pasien yang tercatat di sistem Electronic Health Record RSUD Tarakan sejumlah 59 pasien;

2. Data pasien yang tidak sesuai dengan tanggal kunjungan antara SPJ dan sistem EHR sejumlah 8 pasien;

3. Data pasien yang tidak tercatat di sistem EHR karena berubah tujuan RS sejumlah 2 pasien.

Selisih pasien AGD (diantar dari RS) sejumlah 72 pasien

1. Data pasien yang tercatat di sistem EHR RSUD Tarakan sejumlah 60 pasien;

2. Data pasien yang tidak sesuai dengan tanggal kunjungan antara SPJ dan sistem EHR sejumlah 9 pasien;

3. Data pasien yang kurang data pendukungnya sejumlah 2 pasien;

4. Data pasien yang tidak tercatat di sistem EHR karena berubah tujuan RS sejumlah 1 pasien.

2. RSUD Koja Selisih pasien AGD sejumlah 213 pasien

1. Data pasien yang dibawa AGD ke Hemodialisa (HD) sejumlah 9 pasien;

2. Data pasien yang dibawa AGD ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejumlah 146 pasien;

3. Data pasien yang dibawa AGD ke Instalasi Rawat Jalan sejumlah 54 pasien;

4. Data pasien yang tidak dibawa ke RS Koja karena berubah tujuan RS sejumlah 4 pasien.



No. Nama RS Selisih Hasil

Konfirmasi BPK Penjelasan Selisih

3. RSUD Budhi Asih Selisih pasien AGD (diantar ke RS) sejumlah 12 pasien

1. Data pasien yang dibawa ke RS Budhi Asih sejumlah 12 pasien dengan penjelasan: a. Terdapat kesalahan penulisan nama pasien

pada SPJ AGD sejumlah 1 pasien a.n Tn Labib;

b. Sejumlah 11 pasien terdapat datanya di sistem RS.


1. Data pasien yang dibawa ke RS Budhi Asih sejumlah 21 pasien dengan penjelasan: a. Terdapat kesalahan penulisan nama pasien

pada SPJ AGD sejumlah 3 pasien a.n M. Gazali, RD. N Edy Suryatna dan Bachtera Dewi;

b. Terdapat kesalahan penulisan tanggal kunjungan pasien pada SPJ AGD sejumlah 1 pasien a.n Ny. Soepiyah;

c. Sejumlah 17 pasien terdapat datanya di sistem RS.

4. RS Omni Internasional Pulo Mas

Selisih pasien AGD (diantar ke RS) sejumlah 13 pasien

1. Data pasien yang dibawa ke RS Omni Internasional sejumlah 12 pasien dengan keterangan:

2. Data pasien yang tidak dibawa ke RS Omni Internasional karena berubah tujuan RS sejumlah 1 pasien


1. Data pasien yang dibawa AGD dari RS Omni Internasional sejumlah 107 pasien sudah ada dalam data RS.

Berdasarkan Tabel 2.13 di atas diketahui bahwa terdapat pasien yang tidak

tercatat menurut pencatatan RS karena berubah tujuan dan tidak ada data

pendukungnya dengan rincian sebagai berikut:

a. Di RSUD Tarakan terdapat 2 pasien yang tidak ada data pendukungnya dan 3

pasien yang tidak tercatat dalam sistem RS karena berubah tujuan pengantaran;

b. Di RSUD Koja terdapat 4 pasien yang tidak tercatat dalam sistem RS karena

berubah tujuan pengantaran;

c. Di RS Omni Internasional Pulo Mas terdapat 1 pasien yang tidak tercatat dalam

sistem RS karena berubah tujuan pengantaran.

Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD AGD menjelaskan bahwa selisih ini salah

satunya terjadi karena dalam ketentuan perjanjian kerjasama ataupun SOP antara

Dinas Kesehatan dengan BLUD AGD tidak disyaratkan untuk pihak BLUD

melakukan rekonsiliasi data pasien yang menerima fasilitas layanan AGD dengan

Rumah Sakit/ Fasilitas Kesehatan yang terkait. Atas pasien yang berubah tujuan

tersebut dijelaskan bahwa cap yang tercantum dalam SPJ merupakan cap RS tujuan

akhir (sesuai dengan perubahan tujuan pasien) sedangkan data yang disampaikan

kepada BPK untuk dikonfirmasi kepada RS merupakan data pesanan awal yang

dilakukan pasien melalui CCA.


a. Perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan Unit

Pelayanan Ambulans Gawat Darurat tentang Jaminan Pelayanan Ambulans

Gawat Darurat Nomor 01/I/2017 – 438 Tahun 2017 padaPasal 7 ayat (2) yang

menyatakan bahwa kebenaran tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Unit Ambulans Gawat Darurat;

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan

dan Pelayanan Jaminan Kesehatan pada Pasal 20:



1) ayat (4) yang menyatakan bahwa biaya dan pelaksanaan pelayanan AGD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi;

2) ayat (5) yang menyatakan bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan oleh unsur Dinas Kesehatan.

c. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tentang Jaminan Pelayanan

Kesehatan bagi Penduduk DKI Jakarta pada Bab II huruf H butir h angka (3) yang

menyatakan bahwa Persyaratan klaim AGD penduduk yang ber-KTP DKI

Jakarta antara lain:

1) Surat pengantar pengajuan klaim ditandatangani oleh kepala UPT AGD

2) Surat pernyataan di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tentang jenis

pelayanan, jumlah kunjungan/kasus dan besaran tagihan yang ditandatangani

oleh Kepala UPT AGD;

3) Rekapan klaim (tanggal sesuai urutan) dan soft copy;

4) Bukti tindakan asli disertai nama jelas dan tanda tangan pasien/keluarga

pasien (jam evakuasi dituliskan);

5) Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta;

6) Fotokopi surat izin operasional klinik;

7) Tanda tangan dan nama jelas petugas AGD, disertai dengan stempel AGD;

8) Tanda tangan dan nama jelas petugas Rumah Sakit/faskes lainnya disertai

stempel faskes, baik faskes asal maupun yang dituju.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses pembayaran tagihan klaim AGD

yang tidak dilakukan rekonsiliasi minimal pada tiga RS dengan BLUD AGD menjadi

tidak dapat diyakini kebenarannya karena masih terdapat selisih jumlah pasien yang

diantar melalui AGD sebanyak 10 pasien pada tiga RS tersebut.


a. Kepala Seksi PEPK Dinas Kesehatan hanya memverifikasi klaim tagihan

pelayanan AGD hanya dengan melihat kelengkapan administrasi SPJ yang

diajukan BLUD AGD tanpa menlakukan konfirmasi kebenaran SPJ tersebut;

b. Belum adanya mekanisme rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan, BLUD AGD dan

Fasilitas Kesehatan berkaitan dengan pengadministrasian pelayanan AGD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat

dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa:

a. Pengajuan klaim pelayanan Ambulans oleh BLUD Ambulans Gawat Darurat

(AGD) hanya diverifikasi atas kelengkapan administrasi pengajuan klaim;

b. Atas perbedaan jumlah pasien antara BLUD AGD dengan pihak Rumah Sakit

yang ditemukan BPK tersebut terjadi karena belum adanya rekonsiliasi antara

BLUD AGD dengan Fasilitas Kesehatan. Atas selisih tersebut, BLUD AGD telah

menindaklanjuti dengan melakukan rekonsiliasi data jumlah pasien dengan

fasilitas kesehatan (RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Budhi Asih dan RS

Omni Internasional) dan hasilnya diperoleh tidak ada perbedaan data atas pasien

yang telah dilayani oleh AGD dan sudah dituangkan dalam Berita Acara;



c. Dinas Kesehatan, BLUD AGD dan Fasilitas Kesehatan akan melakukan

rekonsiliasi secara periodik/ per bulan sebelum diajukan pembayaran kepada

Dinas Kesehatan.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan

supaya:

a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan tagihan klaim pasien AGD;

b. Membuat rekonsiliasi rutin per bulan antara BLUD AGD, Rumah Sakit/ Fasilitas

Kesehatan dan Dinas Kesehatan; dan


kepada Kepala Seksi PEPK yang tidak optimal dalam memverifikasi klaim

tagihan pada AGD sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4. Pengendalian Belanja dari Dana BOS dan BOP Kurang Memadai

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan memiliki anggaran Dana Biaya

Operasional Pendidikan (Dana BOP) dan Dana Biaya Operasional Sekolah (Dana

BOS) ke sekolah-sekolah di Provinsi DKI Jakarta, masing-masing sebesar

Rp1.497.236.216.951,00 dan Rp889.834.146.600,00. Total realisasi belanja Dana

BOP dan Dana BOS masing-masing sebesar Rp1.225.259.690.475,00 dan

Rp782.683.114.471,00, atau masing-masing sebesar 81,83% dan 87,96%.

Dana BOP dan Dana BOS tersebut diberikan ke sekolah negeri di wilayah

Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik pada satuan Pendidikan sekolah. Data Dinas Pendidikan TA 2017

(yang telah diolah BPK), menunjukkan terdapat 2.114 sekolah penerima Dana BOP

dan 2.094 sekolah penerima Dana BOS.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan, biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah

dialokasikan dalam anggaran pemerintah dan yang merupakan tanggung jawab

pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. Petunjuk Teknis

Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Pendidikan

(BOP) Sekolah Negeri TA 2017 merujuk pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta Nomor 320 Tahun 2017, sedangkan untuk dana Biaya

Operasional Sekolah (BOS) digunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Operasional Sekolah.

Pelaksana anggaran Dana BOP jenjang SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN adalah

11 Suku Dinas (Sudin) Pendidikan masing-masing wilayah kota Administrasi/

Kabupaten. Sedangkan pelaksana anggaran Dana BOP jenjang TKN/SLBN

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Untuk Dana BOS seluruh jenjang pendidikan,

pelaksana anggarannya adalah Dinas Pendidikan. Hal ini tertuang dalam Dokumen

Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan DPA Sudin Pendidikan masing-



masing wilayah. Rincian alur proses penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan Dana

BOP dan Dana BOS terdapat di dalam lampiran 2.4.1.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan Dana

BOP dan Dana BOS, seluruh sekolah penerima dana bantuan bersama dengan Sudin

Pendidikan wilayah masing-masing dan Dinas Pendidikan, secara berjenjang

membuat laporan. Hasil pemeriksaan atas data penyaluran, pengelolaan, penggunaan,

dan pertanggungjawaban Dana BOS TA 2017 dan Dana BOP TA 2017, diketahui

hal-hal sebagai berikut:

a. Pengelolaan Dana BOP pada 297 Sekolah Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas laporan penyaluran, penggunaan dan pengembalian

Dana BOP TA 2017 Dinas Pendidikan, diketahui bahwa sampai dengan tanggal

28 Februari 2018, masih terdapat sisa Dana BOP sebesar Rp7.222.557.942,00

yang tersimpan di rekening giro BOP 297 sekolah. Rincian terdapat di dalam

lampiran 2.4.2 Keputusan Dinas Pendidikan Nomor 320 Tahun 2017 tanggal 8

Maret 2017, menjelaskan bahwa apabila terdapat sisa dalam penggunaan Dana

BOP triwulan sebelumnya harus dikembalikan atau disetor ke Dinas

Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan paling lambat satu bulan setelah pencairan.

b. Penggunaan Dana BOP pada 4 Sekolah Tidak Sesuai Ketentuan

Keputusan Dinas Pendidikan Nomor 320 Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017,

pada Angka 1 menjelaskan bahwa penggunaan masing-masing kode rekening

dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai dengan program, kegiatan, dan

subkegiatan yang tersusun dalam e-RKAS. Hasil pemeriksaan atas 10 sekolah,

diketahui bahwa terdapat penggunaan Dana BOP TA 2017 yang tidak sesuai

dengan ketentuan. Masih terdapat 10 sekolah yang menggunakan Dana BOP

untuk belanja yang tidak sesuai dengan program, kegiatan, dan subkegiatan yang

tersusun dalam e-RKAS. Rincian terdapat di dalam lampiran 2.4.3. Dari ke 10

sekolah tersebut, pemeriksaan secara cek fisik langsung pada 4 sekolah yaitu

SMKN I, SMPN 253, SDN Kapuk Muara 3 dan SMKN 27. Hasil pemeriksaan

pada 4 sekolah tersebut ditemukan penggunaan dana BOP tidak sesuai dengan

ketentuan dengan nilai keseluruhan Rp257.755.510,00, rincian hal tersebut dapat

dilihat pada lampiran 2.4.4 sampai dengan lampiran 2.4.10.

Atas penggunaan dana BOP tidak sesuai dengan ketentuan pihak SMKN 1

telah mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkannya ke rekening Suku

Badan Pengelola Keuangan Jakarta Pusat, SMPN 253 telah

mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkannya ke rekening Suku Badan

Pengelola Keuangan Kota Adm. Jakarta Selatan, SDN Kapuk Muara 3 telah

mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke rekening Suku Badan

Pengelola Keuangan Kota Adm. Jakarta Utara dan SMKN 27 telah

mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkannya ke rekening Suku Badan

Pengelola Keuangan Jakarta Pusat.

c. Penggunaan Dana BOS Pada Minimal 39 Sekolah Tidak Sesuai Ketentuan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah telah

mengatur mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS. Hasil

pemeriksaan atas laporan penyaluran, penggunaan, dan pengembalian Dana BOS



TA 2017 Dinas Pendidikan, diketahui bahwa penggunaan Dana BOS minimal

pada 39 Sekolah tidak sesuai ketentuan. Rincian terdapat di dalam lampiran

2.4.11. Dari 39 sekolah tersebut, BPK melakukan uji petik dengan berkunjung ke

2 sekolah yaitu SMKN I dan SMPN 253. Hasil pemeriksaan pada 2 sekolah

tersebut ditemukan penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dengan

nilai keseluruhan Rp52.853.607,00,00, rincian hal tersebut dapat dilihat dalam :

lampiran 2.4.12 dan lampiran 2.4.13.

Atas kekurangan bukti pertanggungjawaban tersebut, SMKN 1 dan SMPN

253 telah menyetorkannya ke rekening BPKD.

Pengadaan sembilan unit komputer (PC All in One) dari Dana BOS pada

SMKN I tidak sesuai spesifikasi

Hasil pemeriksaan fisik atas 9 unit komputer pada SMKN 1 menunjukkan

ketidaksesuaian spesifikasi komputer yang tertera pada faktur dengan kondisi

fisik yang sebenarnya. Rincian hasil pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 2

berikut:

Tabel 2.14. Spesifikasi 9 Unit Komputer (PC All In One) Tidak Sesuai Dengan Faktur Penjualan (dalam rupiah)

Jumlah Nama

Barang Spesifikasi Faktur Spesifikasi Hasil Pemeriksaan

Jumlah Harga

4 unit, Faktur Nomor 30/FKT/TMS/I/2017

Komputer pembelajaran

Processor Core I5-4440, Hardisk 1 Tb Hdd Sata, Casing Dazumba, Memory 2 Gb Ddr 3, Dvd+/- Rw, Keyboard dan Mouse Multimedia, Monitor LED Dell 19,5”, VGA Nvidia Geforce Gt 625 1 Gb

Processor Core I7-6700CPU, Hardisk 500Gb Hdd Sata, Casing Dazumba, Memory 16 Gb Ddr 3, Dvd+/- Rw, Keyboard dan Mouse Multimedia, 2 Monitor View Sonic dan 2 Monitor LG, VGA Intel® HD Graphics 530

46.754.400

5 unit, Faktur Nomor 014/FKT/TMS/VI/2017

Komputer PC Intel Core I3-4150, Memory 4 Gb Ddr3, 1 Tb Hdd Sata, Dvd+/- Rw, VGA Nvidia Geforce Gt 7-5 1 Gb, Gbe Nic, Wifi, Non OS, Garansi 1 Tahun

Intel Core I5, Memory 16 Gb Ddr3, 350 Gb Hdd Sata, Dvd+/- Rw, Non OS.

43.553.400

Jumlah 90.307.800


a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun

2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada:

1) Bab IV Penggunaan Dana, Huruf A Ketentuan Penggunaan BOS di Sekolah,

yang menyatakan bahwa BOS yang diterima oleh sekolah tidak

diperbolehkan untuk:

a) disimpan dengan maksud dibungakan;

b) dipinjamkan kepada pihak lain;

c) membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau

software sejenis;

d) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan

memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya

wisata), dan sejenisnya;

e) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali

untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga

kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;

f) membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;



g) membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang

sidang, dan lainnya;

h) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk

kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);

i) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

j) membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang belum

memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;

k) membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak

mendukung proses pembelajaran;

l) menanamkan saham;

m) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah

Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

n) membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional

sekolah, antara lain membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan

hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;

o) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/

pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang

diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan

provinsi/kabupaten/kota dan/atau Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

2) Bab IV Penggunaan Dana, Huruf B – Huruf D, Komponen Pembiayaan BOS

Pada SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK, yang menyatakan bahwa:

a) Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer

untuk digunakan dalam proses pembelajaran, di mana jumlah maksimal

bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5 unit/tahun. Selain untuk membeli,

BOS boleh digunakan untuk perbaikan dan/atau upgrade komputer

desktop/work station milik sekolah.

b) Membeli printer atau printer plus scanner maksimal 1 unit/tahun. Selain

untuk membeli, BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik

sekolah.

c) Membeli laptop maksimal 1 unit/tahun dengan harga maksimal

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, BOS

boleh digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.

d) Membeli proyektor maksimal 5 unit/tahun dengan harga tiap unit

maksimal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli,

BOS boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah;

Keterangan:

a) komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau

proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan garansi

resmi;

b) proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c) peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah;

3) Bab VII Pertanggungjawaban Keuangan, Huruf B Laporan Tingkat

Kabupaten/ Kota:

a) Angka 1 Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS, yang menyatakan

bahwa Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS



berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan

BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh

belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima

sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini merupakan rekapitulasi atas

kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap

triwulan yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan

dasar. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua

Tim BOS Kabupaten/Kota, serta disimpan pada dinas pendidikan

kabupaten/kota dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan

pemeriksa lainnya apabila diperlukan;

b) Angka 4 Laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi, yang menyatakan

bahwa selain laporan yang disimpan pada dinas pendidikan

kabupaten/kota sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS

Kabupaten/Kota juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada

Tim BOS Provinsi. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut

merupakan rekapitulasi tahunan atas kompilasi dari rekapitulasi tahunan

penggunaan BOS yang telah disampaikan oleh sekolah pada jenjang

pendidikan dasar. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal

10 Januari tahun berikutnya.

b. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 320

Tahun 2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah

Negeri Tahun Anggaran 2017, pada Angka:

1) Penggunaan masing-masing kode rekening dana Biaya Operasional

Pendidikan (BOP) sesuai dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang

tersusun dalam e-RKAS;

2) Penyaluran dana BOP ke sekolah negeri menjadi tanggung jawab Dinas/Suku

Dinas Pendidikan;

3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOP merupakan tanggung jawab

Kepala Sekolah Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban

yang disusun Kepala Sekolah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan diverifikasi oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Suku Dinas

Pendidikan. Khusus pengelolaan dana BOP TK Negeri dan SLB Negeri

diverifikasi oleh Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta sedangkan pengelolaan dana BOP pada SMPT merupakan

tanggung jawab Kepala Sekolah Induk SMPT;

4) Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas menempatkan Kepala Sekolah sebagai

PPTK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sekolah;

5) Untuk jenjang SMA dan SMK, Kepala Sekolah menunjuk Kasubbag TU dan

Pejabat Pelaksana (Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu) untuk

melakukan pencairan;

6) Untuk jenjang SMP, Kepala Sekolah menunjuk Kasatlak TU dan Pejabat

Pelaksana (Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu) untuk melakukan

pencairan;

7) Untuk jenjang TK/SD/SLB, Kepala Sekolah menunjuk salah seorang guru

PNS yang dianggap kompeten dan Pejabat Pelaksana (Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu), untuk melakukan pencairan;



8) AKB e-RKS menjadi dasar bagian Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

pencairan dana BOP melalui mekanisme SPP/SPM-TU;

9) Apabila dana BOP dimaksud telah cair, Dinas Pendidikan dan Suku Dinas

Pendidikan menyalurkan dana BOP kepada sekolah dengan cara mentransfer

ke nomor rekening giro masing-masing sekolah melalui PT Bank DKI;

10) Penyaluran dana BOP oleh Bank DKI sebagaimana dimaksud diatur lebih

lanjut dengan perjanjian kerja sama antara PT Bank DKI dengan Dinas

Pendidikan atau Suku Dinas Pendidikan;

11) Kepala Sekolah dibantu oleh Pejabat Pelaksana (Pembantu Bendahara

Pengelueran Pembantu) menyiapkan dokumen pertanggungjawaban terkait

penggunaan dana BOP serta melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

12) Rekening giro masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 9,

di luar dari rekening untuk penampungan dana BOP, berupa rekening giro

atas nama sekolah harus dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku PPKD

untuk dapat ditetapkan dalam keputusan gubernur tentang izin pembukaan

rekening;

13) Pembelanjaan BOP yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa harus

mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan;

14) Kepala Suku Dinas Pendidikan menetapkan Pejabat Pengadaan atau Panitia

Pengadaan untuk pengadaan barang dan jasa di atas Rp50.000.000,00;

15) Kepala Suku Dinas Pendidikan menetapkan Panitia Penerimaan Hasil

Pekerjaan (PPHP) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pengadaan

barang/jasa dari penyediaan barang/jasa;

16) Kepala Sekolah membayar hasil pengadaan barang/jasa ke penyedia

barang/jasa setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh PPHP;

17) Untuk kode rekening transport peserta didik SLB, TK, SD, SMP, SMA, dan

SMK ditransfer langsung ke peserta didik;

18) Penyaluran dana BOP untuk triwulan berikutnya dilakukan setelah

penggunaan dana BOP triwulan sebelumnya dipertanggungjawabkan;

19) Apabila terdapat sisa dalam penggunaan dana BOP triwulan sebelumnya

harus dikembalikan atau disetor ke Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan;

20) Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Pusat Pelayanan Pendanaan

Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) melakukan pembinaan tentang

pembuatan surat pertanggungjawaban dana BOP berkaitan dengan

penggunaan Kode Rekening dan tata cara belanja dana BOP;

21) Sekolah wajib menginput laporan penggunaan dana BOP ke dalam sistem

administrasi biaya operasional sekolah;

22) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan penggunaan BOP sekolah;


a. Penggunaan dana BOP tidak sesuai dengan ketentuan dengan nilai keseluruhan

Rp257.755.510,00 dengan rincian:



1) SMKN 1 senilai Rp252.982.197,00 (Rp98.690.000,00 + Rp2.154.187,00 +

Rp119.185.000,00 + Rp32.953.010,00);

2) SMPN 253 senilai Rp4.004.421,00;

3) SMKN 27 senilai Rp272.092,00;

4) SDN Kapuk Muara 3 senilai Rp496.800,00;

b. Penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan dengan nilai keseluruhan

Rp52.853.607,00,00 dengan rincian:

1) SMKN 1 senilai Rp50.629.276,00;

2) SMPN 253 senilai Rp2.224.331,00;


a. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah

kurang teliti dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban

Dana BOS dan Dana BOP;

b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan kurang teliti dalam

melakukan monitoring, evaluasi dan verifikasi dokumen bukti

pertanggungjawaban dan Dana BOS dan Dana BOP.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Manajer BOP, Manajer

BOS, Kepala Sudin Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha

Sekolah dan Bendahara Sekolah lalai dalam pengelolaan, penatausahaan, dan

pelaporan pertanggungjawaban Dana BOP dan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat

dengan temuan BPK dan menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan perbaikan

pada pembinaan dan pengendalian penyajian data pengelolaan dana BOP dan dana

BOS dengan cara memperkuat regulasi juknis BOS dan BOP dan pelaksanaan

rekonsiliasi laporan pengelolaan dana BOP dan BOS di sekolah.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas

Pendidikan supaya:

a. Lebih cermat dalam melakukan pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban

Dana BOS dan Dana BOP;

b. Membuat regulasi juknis Dana BOS dan Dana BOP dan pelaksanaan laporan

pengelolaan Dana BOS dan Dana BOS;


kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah, Manager

BOS, Kasubag TU Sudin, UPT P4OP, Kasie Monev dan Kepala Sekolah atas

pengelolaan dana BOS dan BOP yang kurang cermat tersebut;

d. Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada 4 sekolah yang bermasalah yaitu Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha

Sekolah dan Bendahara Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

2.5. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas

Kehutanan Belum Sepenuhnya Memadai

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan pada TA 2017 telah

menganggarkan Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Taman dan Makam di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp531.881.097.327,00 dan telah



terealisasi senilai Rp520.360.376.320,00 atau sebesar 97,83 % dengan rincian

sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pengadaan Tanah TA 2017

No Kode

Kegiatan Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Prosentase (%)

1. 5.2.3.01.19 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman

431.881.097.327 425.724.669.494 98,57

2. 5.2.3.01.39 Belanja Modal Pengadaan Tanah Makam

100.000.000.000 94.635.706.826 94,64

Jumlah 531.881.097.327 520.360.376.320

Sumber: DPPA TA 2017 dan Laporan Realisasi Belanja Dinas Kehutanan TA 2017

Pada akhir tahun 2016, Dinas Kehutanan membentuk Unit Pengadaan Tanah

(UPT) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 404 Tahun 2016 tanggal 29

Desember 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan

Tanah Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan tanah bagi

pembangunan taman dan makam untuk kepentingan umum di wilayah Provinsi DKI

Jakarta. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui empat

tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Salah satu

tahapan pengadaan tanah tersebut adalah tahapan perencanaan yang dimulai dari

proses penganggaran hingga penyusunan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas tahapan perencanaan yang telah

dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk kegiatan pengadaan tanah TA 2017,

menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Dinas Kehutanan Belum Menetapkan Lokasi Tanah yang akan Dibebaskan

dalam Dokumen Penganggaran

Sebelum terbentuk UPT yang khusus melaksanakan kegiatan pengadaan

tanah di Dinas Kehutanan, pelaksanaannya dilakukan oleh tiga bidang yaitu

Bidang Taman, Bidang TPU, dan Bidang Jalur Hijau. Selanjutnya, pada tahun

2017 terdapat kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa untuk semua kegiatan

pengadaan tanah akan dilaksanakan oleh satu bidang di Dinas CKTRP. Akan

tetapi, rencana tersebut tidak terealisasi sehingga fungsi pelaksana pengadaan

tanah dikembalikan ke SKPD masing-masing.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kehutanan TA 2017, penganggaran atas

kegiatan pengadaan tanah TA 2017 dibagi ke dalam dua kode kegiatan, yaitu

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk RTH Taman (1.08.09.001) dan Kegiatan

Pengadaan Tanah untuk RTH Makam (1.08.09.002). Dalam dokumen

penganggaran tersebut, Dinas Kehutanan belum menentukan lokasi tanah mana

saja yang akan dibebaskan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran pada

Bagian Sekretariat serta Kepala Sub Bagian TU UPT pada tanggal 12 April 2018

dijelaskan bahwa sebelum tahun 2014 dalam dokumen anggaran telah ditentukan

lokasi tanah yang akan dibebaskan, namun untuk lokasi yang telah ditentukan

tersebut belum tentu dapat direalisasikan dan anggaran tersebut tidak dapat

dialihkan untuk realisasi lokasi lain, sehingga menghambat penyerapan anggaran.

Bercermin dari kondisi tersebut, setelah tahun 2014 anggaran hanya dibagi

kedalam dua kode kegiatan yaitu pengadaan tanah makam dan taman tanpa



menyebutkan lokasinya, sehingga anggaran lebih bersifat fleksibel untuk lokasi

yang akan dibebaskan.

Hasil konfirmasi kepada Bagian Perencanaan dan Anggaran, Bidang TPU

(saat ini menjadi Bidang Pemakaman), Bidang Taman (saat ini menjadi Bidang

Pertamanan) dan Bidang Jalur Hijau (saat ini menjadi Bidang Kehutanan) dan

UPT Dinas Kehutanan pada tanggal 18 April 2018, terkait proses penyusunan

anggaran pengadaan tanah Dinas Kehutanan TA 2017 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1) Penyusunan anggaran Dinas Pertamanan dan Kehutanan (saat ini menjadi

Dinas Kehutanan) TA 2017 dilakukan dengan menginput dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

kedalam sistem e-budgeting (apbd.jakarta.go.id). Penginputan untuk

program terkait pengadaan tanah pada sistem e-budgeting tidak dirinci,

namun hanya menyebutkan luasan total target capaian kinerja dan nilai

anggaran secara gelondongan;

2) Dalam dokumen RKPD, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengusulkan

nilai anggaran pengadaan tanah untuk RTH Makam sebesar Rp100 miliar

dan untuk RTH Taman sebesar Rp500 miliar. Usulan nilai anggaran untuk

RTH Makam tersebut berasal dari usulan Bidang TPU, namun untuk usulan

nilai anggaran RTH Taman, baik Bidang Jalur Hijau maupun Bidang Taman

tidak pernah menyampaikan usulan anggaran tersebut kepada Sub Bagian

Perencanaan dan Anggaran. Terkait anggaran pengadaan tanah untuk RTH

Taman, selama ini Bidang Jalur Hijau dan Bidang Taman hanya mendapat

limpahan anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA/DPPA;

3) Dalam tahapan pembahasan anggaran pengadaan tanah dengan Komisi D

DPRD Provinsi DKI Jakarta disampaikan bahwa target RTH per tahun yang

harus dicapai sesuai RPJMD adalah seluas 50 Ha, sehingga dengan estimasi

nilai tanah per meter sebesar Rp4 juta maka dibutuhkan alokasi anggaran

untuk RTH kurang lebih Rp2 triliun. Namun karena keterbatasan anggaran,

maka Komisi D mengalokasikan sebesar Rp250 miliar (estimasi Rp50 miliar

per wilayah kota), ditambah usulan untuk RTH Makam sebesar Rp100 miliar,

dan mendapat limpahan anggaran dari dinas lain sebesar Rp100 miliar,

sehingga total alokasi anggaran RTH Dinas Kehutanan TA 2017 sebesar

Rp450 miliar. Atas alokasi anggaran RTH tersebut belum memuat nilai

alokasi anggaran per lokasi.

Dengan anggaran yang bersifat gelondongan dan belum ditentukan lokasi

tanah mana saja yang akan dibebaskan dapat menimbulkan potensi realisasi atas

kegiatan pembebasan lahan tidak sesuai prioritas pembangunan dan rencana tata

kota sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Dinas Kehutanan belum menyusun Master Plan

RTH Provinsi DKI Jakarta yang memuat rencana pembangunan, penataan dan

pengelolaan RTH di Wilayah DKI Jakarta, sehingga rencana pembebasan lahan

pada Dinas Kehutanan belum memiliki acuan/dasar yang jelas.

b. Belum Terdapat Analisa Skala Prioritas dalam Penentuan Lokasi Mana

yang Akan Dibebaskan

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala UPT, Kepala Sub Bagian TU



UPT, dan Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) pada UPT Dinas Kehutanan pada

tanggal 14 Februari 2018 dijelaskan bahwa semua kegiatan pembebasan tanah

yang direalisasikan pada TA 2017 berasal dari surat permohonan/penawaran

warga kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar dibebaskan tanahnya. Dari

permohonan warga tersebut, kemudian UPT Dinas Kehutanan menentukan lokasi

tanah yang akan dibebaskan pada TA 2017.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan tanah menunjukkan bahwa

dalam penentuan lokasi tanah yang akan dibebaskan, UPT Dinas Kehutanan

belum membuat analisa skala prioritas yang memuat rangking atas penawaran

warga yang akan dibebaskan. Penentuan lokasi tanah yang akan dibebaskan

hanya berdasarkan survei atas penawaran warga yang telah lengkap data dan

dokumen pendukungnya seperti dokumen alas hak dan identitas pemilik. Survei

dilakukan dengan cara melakukan peninjauan lapangan dan pengamatan fisik

tanah yang dituangkan dalam formulir Berita Acara (BA) Peninjauan Lapangan.

BA tersebut memuat hasil survei, terdiri dari nama pemilik, status kepemilikan

tanah, luas, akses ke lokasi, batas lahan, kontur lahan, kondisi fisik di atas,

dipermukaan, dan dibawah tanah, jenis vegetasi, sumber air, serta titik kordinat.

Selanjutnya, dari hasil survei yang telah memenuhi status clean and clear, dan

dengan mempertimbangkan besarnya alokasi anggaran kegiatan pengadaan tanah

dalam DPA/DPPA kemudian menjadi dasar dalam melakukan plotting realisasi

pembebasan tanah. Untuk saat ini, pertimbangan yang menjadi faktor paling

utama adalah terkait alas hak dari penawaran/permohonan warga harus dalam

bentuk sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna

Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pakai. Apabila belum dalam bentuk

sertifikat, maka meskipun berada di lokasi sub zona hijau maka belum dapat

dipertimbangkan permohonan pembebasan tanahnya.

Dinas Kehutanan telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadaan Tanah melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor 99 Tahun

2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang SOP Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

RTH Luasan Dibawah Lima Hektar di Lingkungan Dinas Kehutanan yang

mengatur tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan RTH kategori skala

kecil dengan luas tidak lebih dari lima hektar baik yang berasal dari Program

SKPD maupun yang berasal dari penawaran warga. SOP tersebut berisi tahapan

dalam proses pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan,

hingga penyerahan hasil, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi

Kepentingan Umum. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa SOP tersebut

belum mengatur mengenai mekanisme penyusunan skala prioritas dalam

menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan. Dalam menentukan lokasi tanah

yang akan dibebaskan, UPT Dinas Kehutanan telah mempertimbangkan

beberapa kriteria antara lain:

1) Untuk saat ini, alas hak atas tanah harus sertifikat (SHM/SHGB/Sertifikat

Hak Pakai);

2) Tanah tidak sengketa dan secara fisik dikuasai oleh pemilik;

3) Ada akses jalan ke lokasi tanah yang akan dibebaskan dan tidak melewati

bidang tanah milik orang lain.

Kriteria penentuan lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut telah



diterapkan UPT Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan pembebasan tanah TA

2017, namun belum dituangkan dalam bentuk SOP.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan atas data surat permohonan warga

s.d tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat dua bidang tanah permohonan

warga yang lokasi tanahnya berada pada zona jalur hijau yaitu sub zona H.4 (Jalur

Hijau), yaitu bidang tanah a.n AD, namun belum direalisasikan sampai dengan

tahun 2017. Hasil konfirmasi kepada Kepala Sub Bagian TU UPT pada tanggal

12 April 2018 dijelaskan bahwa berkas pembebasan tanah a.n AD belum lengkap

dikarenakan terkendala permasalahan ahli waris sehingga belum dapat diproses

lebih lanjut. Kepala Sub Bagian TU UPT juga menjelaskan bahwa tanah

permohonan warga yang berada di sub zona hijau namun belum dapat

direalisasikan tahun 2017 biasanya disebabkan terkendala permasalahan seperti

diantaranya bukti kepemilikan (bukan SHM/SGHB), ahli waris, sengketa tanah,

serta ketersediaan anggaran.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa UPT Dinas Kehutanan belum membuat

analisa skala prioritas atas lokasi yang akan dibebaskan dan belum

menuangkannya kedalam bentuk SOP, sehingga lokasi tanah yang dibebaskan

berpotensi tidak sesuai kebutuhan atau target yang telah direncanakan

dikarenakan tidak ada standar tertulis dalam menentukan lokasi yang akan

dibebaskan.

c. Penentuan Lokasi Pembebasan Tanah Belum Sepenuhnya

Mempertimbangkan Zonasi Hijau

Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa pengadaan tanah

untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW). Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi

Kepentingan Umum diatur bahwa dokumen perencanaan tanah didasarkan atas

antara lain RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-

PZ). Selain itu, penawaran tanah oleh masyarakat, harus dilakukan kajian awal

yang memuat antara lain kondisi dan status tanah, kesesuaian dengan RTRW dan

RDTR-PZ, serta kesesuaian dengan kebutuhan SKPD/UKPD.

Pengaturan RTRW dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012

yang berlaku s.d. tahun 2030 dan RDTR-PZ dimuat dalam Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku lima tahun sejak ditetapkan, yaitu s.d tahun

2019. RDTR-PZ merupakan rencana secara terperinci RTRW tahun 2011 s.d

2030 dengan peta skala 1: 5.000 yang ruang lingkupnya mencakup seluruh

wilayah kecamatan yang ada di lima kota administrasi dan satu kabupaten

administrasi, serta mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian

yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata

ruang.

Dalam proses pengadaan tanah untuk TA 2017, UPT Dinas Kehutanan

mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober

2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 12 Juni 2017. Di

dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu tahapan yang dilaksanakan

oleh SKPD dalam proses pengadaan tanah adalah mengajukan permohonan peta



informasi rencana kota kepada Dinas CKTRP atas lokasi tanah yang akan

dibebaskan. Dasar dari permohonan tersebut, selanjutnya Dinas CKTRP akan

menerbitkan peta informasi RDTR-PZ atas lokasi tanah yang akan dibebaskan

untuk pembangunan ruang terbuka hijau yang memuat informasi luasan dan sub

zona atas lokasi tanah yang akan dibebaskan. Untuk lokasi dengan sub zona yang

berbeda, Dinas CKTRP akan memberikan informasi bahwa kegiatan

taman/makam diperkenankan atau tidak pada sub zona sesuai dengan Tabel

Pelaksanaan Kegiatan dalam Sub Zona Lampiran VI Perda Nomor 1 Tahun 2014

tentang RDTR dan PZ. Selain itu, apabila terdapat prasarana jalan, Dinas

Kehutanan agar berkoordinasi dengan instansi yang berwenang terkait rencana

realisasi pembangunan prasarana jalan di lokasi tersebut.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pembebasan tanah TA 2017

pada Dinas Kehutanan diketahui bahwa terdapat lokasi tanah yang dibebaskan

berada di lokasi yang bukan berada di sub zona hijau atau sebagian kecil sub zona

hijau, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Perbedaan Zonasi atas Lokasi Pembebasan Tanah TA 2017 pada Dinas Kehutanan

No Kegiatan Nama Pemilik Lokasi Luas (m2)

Nilai Realisasi (Rp)

Informasi pada Peta Zonasi dan Surat

Sub Zona Luas (m2)

1 RTH Taman Priyatna Suryawijaya

Jl. RC. Veteran RT.004/012

1.704 24.105.140.000 S.6 (Sarana Pelayanan Umum) R.5 (Rumah Besar) Prasarana Jalan

± 681 ± 589 ± 709

2 RTH Taman Rahmah RT.002/01 Kel. Setu

1.618 6.552.900.000 R.9 (Rumah KDB Rendah) B.1 (Terbuka Biru) H.4 (Jalur Hijau) Prasarana Jalan

± 331 ± 592 ± 1.073 ± 90

3 RTH Taman Hj. Sumarni Jl. Pulo Gebang RT.003/006

6.081 30.374.595.000 H.5 (Hijau Tegangan Tinggi) R.4 (Rumah Sedang) Prasarana Jalan

± 4,000 ± 4,102 (tidak ada surat pengantar)

4 RTH Taman Tris Tanoto Jl. Munjul No.99 RT.002/02

8.588 29.007.675.000 H.4 (Jalur Hijau) R.9 (Rumah KDB Rendah) B.1 (Terbuka Biru) Prasarana Jalan

Tidak disebutkan luasannya

5 RTH Taman Husni Tedja Jl. Percetakan Negara V

3.808 34.462.400.000 H.2 (Taman Kota Lingkungan) Prasarana jalan

± 3632 ± 263

6 RTH Taman Priscilla AO L. Jl. Warung Sila No.17 RT.004/05

3.060 14.879.700.000 H.4 (Jalur Hijau) B.1 (Terbuka Biru) Prasarana Jalan

± 3.043 ± 204 ± 465

7 RTH Taman Yessy Rosalia Jl. Danau Asri Selatan-Sunter

1.400 24.990.000.000 R.5 (Rumah Besar) Prasana Jalan

± 476 ± 951

8 RTH Taman Prof. DR. Ryaas R.

Jl. Margasatwa no.45

1.009 12.581.100.000 H.4 (Jalur Hijau) R.9 (Rumah KDB Rendah) Prasarana Jalan

± 3.971 ± 329 ± 2.301

9 RTH Makam Hj. Salamah Jl. Insp. Cakung Drain

3.922 8.746.060.000 H.3 (Pemakaman) Prasarana Jalan

± 8.000 (tidak ada surat pengantar)

Sumber: Hasil konfirmasi kepada UPT Dinas Kehutanan dan dokumen pengadaan

Berdasarkan Tabel 2.16 menunjukkan bahwa luas tanah yang dibebaskan

merupakan luasan yang sesuai dengan peta bidang yang diterbitkan oleh BPN

yang menggambarkan kondisi tanah pada saat pengukuran di lokasi. Hasil

pemeriksaan atas dokumen peta bidang dan alas hak atas sembilan lokasi tanah

tersebut menunjukkan bahwa luasan tanah pada peta bidang bisa saja berbeda



dengan luasan tanah yang tercantum dalam alas hak, namun gambar dan lokasi

tanah pada peta bidang telah sesuai dengan alas hak. Sedangkan, luas tanah yang

tercantum dalam trace/peta informasi RDTR-PZ yang diterbitkan oleh Dinas

CKTRP bisa saja berbeda dengan luas tanah yang dibebaskan. Berdasarkan

penjelasan dari Dinas CKTRP bahwa pengukuran zonasi yang dimuat dalam

trace/peta informasi RDTR-PZ hanya menginformasi peruntukkan zonasi.

Terkait dengan hasil pengukurannya tidak dijadikan dasar untuk kegiatan

pembebasannya, namun menggunakan hasil pengukuran riil dari BPN berupa

peta bidang.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kesesuaian sub zona untuk kegiatan

pembebasan di sembilan lokasi tersebut berdasarkan Tabel 3 yang dimuat dalam

Lampiran VI Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ. Hasilnya

menunjukkan bahwa untuk kegiatan pembangunan taman kota diperbolehkan

pada semua sub zona termasuk sub zona H.2 (Taman Kota Lingkungan), H.4

(Jalur Hijau), H.5 (Hijau Tegangan Tinggi), R.4 (Rumah Sedang), R.5 (Rumah

Besar), R.9 (Rumah KDB Rendah), B.1 (Terbuka Biru), S.6 (Prasarana

Pelayanan Umum), kecuali sub zona PP.1 (konservasi perairan) dan PP.2

(pemanfaatan umum perairan). Sedangkan untuk kegiatan pembangunan

pemakaman, hanya diperbolehkan pada sub zona H.3 (Pemakaman), diijinkan

bersyarat pada sub zona P.3 (Pemerintah Daerah) dan S.6 (Prasarana Pelayanan

Umum), serta diijinkan terbatas pada sub zona R.11 (Perumahan di Wilayah

Pulau).

Terkait lokasi pembebasan tanah yang berada pada rencana prasarana jalan,

berdasarkan penjelasan dari Sekretaris Dinas CKTRP tanggal 11 April 2018

dinyatakan bahwa jalan merupakan prasarana dan bukan peruntukan. Apabila

pada lokasi tanah yang dibebaskan terdapat rencana jalan, maka tetap dapat

dilakukan pembebasan untuk kemudian diusulkan perubahan zonasi pada saat

peninjauan kembali Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTRPZ dalam jangka

waktu lima tahun. Namun apabila sudah ada eksisting jalan maka jalan tersebut

tidak diperbolehkan adanya perubahan peruntukan. Hasil konfirmasi lebih lanjut

kepada pejabat terkait di UPT Dinas Kehutanan dan pemeriksaan dokumen

diketahui bahwa untuk koordinasi terkait lokasi yang berada di prasaran jalan

untuk sembilan lokasi pembebasan tanah sesuai Tabel 2.16 menunjukkan bahwa

dari sembilan lokasi pembebasan tanah tersebut, Kepala Dinas Kehutanan telah

menyampaikan Surat Informasi Tanah atas tiga lokasi pembebasan tanah kepada

Dinas Bina Marga terkait tanah penawaran warga yang sebagian lokasi tanahnya

berada pada zonasi prasarana jalan dengan rincian disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Surat Informasi Tanah dari Dinas Kehutanan kepada Dinas Bina Marga

No. Nama

Pemilik Lokasi

Surat Informasi Tanah kepada Dinas Bina Marga

Surat Balasan Dinas Bina Marga

Tanggal Nomor Tanggal Nomor Isi Surat

1 Pri S Jl. RC. Veteran RT.004/012

2 Mei 2017 1639/-1.711.12

2 YR Jl. Danau Asri Selatan-Sunter

20 Juli 2017 3797/-1.711.12 27 Juli 2017 4726/-1.711.12

Belum ada program pembangunan jalan pada lokasi tersebut

3 Prof. DR. RR Jl. Margasatwa no.45

28 Feb 2018 933/-1.711.12 Belum ada surat balasan dari Dinas Bina Marga

Sumber: Surat Informasi Tanah kepada Dinas Bina Marga atas tiga lokasi pembebasan tanah dan surat balasannya.



Berdasarkan Tabel 2.17 menunjukkan bahwa atas Surat Informasi Tanah

pada tiga lokasi pembebasan tersebut, Dinas Bina Marga baru menyampaikan

surat balasan atas dua lokasi pembebasan tanah yang menginformasikan bahwa

Dinas Bina Marga belum memiliki program pembangunan jalan pada lokasi yang

dimaksud. Sedangkan atas enam lokasi pembebasan tanah lainnya, Dinas

Kehutanan belum bersurat kepada Dinas Bina Marga.

Selain itu, Kepala Dinas Kehutanan telah menyampaikan surat kepada

Kepala BPAD perihal Informasi Aset atas sembilan lokasi tanah yang akan

dibebaskan dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Surat Informasi Tanah dari Dinas Kehutanan kepada Dinas Bina Marga

No. Nama Pemilik Lokasi

Surat Informasi Aset kepada BPAD

Tanggal Pembebasan Tanah Berdasarkan

SP2D LS

Surat Balasan BPAD

Tanggal Nomor

1 Pri S Jl. RC. Veteran RT.004/012

18 Mei 2017 11 Sept 2017

1949/-076.2 4653/-076.22

5 Juli 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

2 Rah RT.002/01 Kel. Setu 11 April 2017 12 Juli 2017

1371/-076.2 3613/-076.2

10 Juli 2017

Belum ada surat balasan dari BPAD

3 Hj. Sum Jl. Pulo Gebang RT.003/006

11 April 2017 12 Juli 2017

1371/-076.2 3613/-076.2

11 Juli 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

4 TT Jl. Munjul No.99 RT.002/02

12 Juli 2017 3613/-076.2 19 Juli 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

5 Hus T Jl. Percetakan Negara V

12 Juli 2017 3613/-076.2 28 Juli 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

6 Pri AO L. Jl. Warung Sila No.17 RT.004/05

18 Mei 2017 11 Sept 2017

1949/-076.2 4653/-076.22

9 Agustus 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

7 YR Jl. Danau Asri Selatan-Sunter

3 Agust 2017 4043/-076.2 5 September 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

8 Prof. DR. RR Jl. Margasatwa no.45 11 Sept 2017 4653/-076.22 18 Des 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

9 Hj. Sal Jl. Insp. Cakung Drain 3 Agust 2017 4043/-076.2 19 Mei 2017 Belum ada surat balasan dari BPAD

Sumber: Surat Informasi Aset dari Dinas Kehutanan kepada BPAD atas sembilan lokasi pembebasan tanah

Berdasarkan Tabel 2.18 menunjukkan bahwa Kepala Dinas Kehutanan telah

menyampaikan surat informasi aset atas sembilan lokasi tanah yang akan

dibebaskan kepada Kepala BPAD yang berisi permohonan informasi atas lokasi

dimaksud apakah merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta atau bukan. Dari

sembilan lokasi yang dikonfirmasikan tersebut, terdapat satu lokasi yang surat

permohonannya disampaikan setelah tanggal realisasi pembebasan tanah. Atas

surat permohonan informasi aset tersebut, Kepala BPAD belum menyampaikan

surat balasan atas sembilan lokasi pembebasan tanah tersebut kepada Dinas

Kehutanan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kegiatan pembebasan lahan yang

direalisasikan pada TA 2017 menunjukkan bahwa dari 57 lokasi yang dibebaskan

(termasuk delapan lokasi yang telah diungkapkan pada Tabel 2.16) untuk

pembangunan taman dengan nilai realisasi sebesar Rp424.450.484.000,00,

dengan rincian zonasi sebagai berikut:

1) Sebanyak 13 lokasi berada pada sub zona hijau;

2) Sebanyak 33 lokasi, terdiri dari sub zona hijau dan sub zona bukan hijau; dan

3) Sebanyak 11 lokasi berada pada sub zona bukan hijau.

Sedangkan pembebasan tanah untuk pembangunan makam, dari 19 lokasi

yang dibebaskan (termasuk satu lokasi yang telah diungkapkan pada Tabel 2.16)

dengan nilai realisasi sebesar Rp94.355.010.000,00, dengan rincian zonasi

sebagai berikut:



1) Sebanyak delapan lokasi berada pada sub zona pemakaman; dan

2) Sebanyak 11 lokasi berada pada sub zona pemakaman dengan sebagian sub

zona terbuka biru dan prasarana jalan.

Rincian atas lokasi pembebasan tanah berdasarkan sub zona tersebut di atas

sebagaimana disajikan dalam lampiran 2.5.1.

Terkait adanya perbedaan zonasi atas lokasi tanah yang telah dibebaskan,

Dinas CKTRP menjelaskan bahwa apabila pembangunan dilakukan tidak sesuai

dengan rencana kota, maka SKPD wajib melaporkan kepada Gubernur Provinsi

DKI Jakarta melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk

dilakukan kajian terkait ijin pembangunan, dan selanjutnya dapat diusulkan

perubahan zonasi pada saat peninjauan kembali Perda Nomor 1 Tahun 2014

tentang RDTRPZ dalam jangka waktu lima tahun. Hal ini berarti untuk kegiatan

pembangunan makam atas lokasi tanah yang bukan berada pada sub zona H.3

(pemakamam), Dinas Kehutanan tidak dapat langsung melakukan kegiatan

pembangunan setelah tanah tersebut dibebaskan, melainkan harus melalui

mekanisme ijin pembangunan terlebih dahulu dan revisi zonasi.

Selain itu, berdasarkan RDTR-PZ Tahun 2014 pada Lampiran III-1 telah

menentukan Peta Zonasi per kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peta

Zonasi tersebut telah dilakukan mapping rencana kota sesuai sub zona, termasuk

sub zona hijau. Menurut penjelasan dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian TU

UPT, dan Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) pada UPT Dinas Kehutanan pada

tanggal 12 April 2018 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah

TA 2017 belum menjadikan Peta Zonasi pada RDTR-PZ Tahun 2014 sebagai

pedoman dan hanya mendasarkan pada permohonan dari warga yang statusnya

clean and clear. Sedangkan sebelum tahun 2017, sub zona hijau menjadi dasar

pertimbangan wajib dalam menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan.

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa UPT Dinas Kehutanan belum

menjadikan zonasi hijau sebagai dasar pertimbangan wajib dalam menentukan

lokasi pembebasan tanah untuk pembangunan taman dan makam. Hal ini

ditunjukkan dengan lokasi tanah yang dibebaskan TA 2017 sebagian besar tidak

berada pada sub zona hijau.

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembebasan Tanah Belum Melibatkan

Bidang-Bidang Terkait pada Dinas Kehutanan

Pada tahap perencanaan, UPT Dinas Kehutanan menyusun dokumen

perencanaan berupa kajian teknis pembebasan tanah. Kajian teknis tersebut

merupakan kajian atas rencana penyediaan dan pembangunan RTH Taman atau

Makam dalam upaya meningkatkan ketersediaan RTH di wilayah Provinsi DKI

Jakarta. Selain itu, kajian teknis juga menjelaskan terkait rencana pelaksanaan

pengadaan tanah pada lokasi yang akan dibebaskan, berupa data lahan, analisa

kesesuaian lahan dalam bentuk skoring, jangka waktu pelaksanaan pengadaan

lahan, serta perencanaan pembangunan RTH.

Berdasarkan Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Nomor 2 Tahun 2018 tanggal

12 Februari 2018 tentang Penetapan Pengelola Lokasi Hasil Kegiatan

Pembebasan Lahan TA 2017, menginstruksikan kepada Kepala Bidang pada

Dinas Kehutanan, Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta

Pusat dan Kepala UP Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan

untuk melaksanakan pengelolaan terhadap lahan hasil kegiatan pembebasan



lahan TA 2017 oleh UPT Dinas Kehutanan dengan rincian sebagaimana disajikan

pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Penetapan Pengelola Lokasi Hasil Pembebasan Tanah TA 2017

No. Unit Pengelola Jumlah

Pembebasan Tanah

1 Bidang Pertamanan 16 lokasi

2 Bidang Kehutanan 10 lokasi

3 Bidang Pemakaman 9 lokasi

4 Sudin Kehutanan Jakarta Pusat 1 lokasi

5 UPT Pengembangan Tanaman Perkotaan 1 lokasi

Sumber: Instruksi Kepala Dinas Kehutanan Nomor 2 Tahun 2018

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Pemakaman, Kepala Bidang

Kehutanan dan Kepala Bidang Pertamanan pada tanggal 13 Februari 2018

dijelaskan bahwa bidang belum dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen

perencanaan pengadaan tanah oleh UPT Dinas Kehutanan khususnya terkait

dengan penyampaian usulan kebutuhan tanah sesuai tupoksi masing-masing

bidang sehingga tidak mengetahui atas lokasi yang dibebaskan tersebut. Hanya

untuk Bidang Kehutanan yang pernah menyampaikan usulan kebutuhan tanah

secara lisan dalam rapat dan atas usulan lisan tersebut direalisasikan, namun

usulan tersebut untuk dua lokasi saja. Terkait dengan pemanfaatan lahan yang

telah dibebaskan TA 2017, diketahui belum ada pembangunan atas lahan

tersebut. Selain itu, masih terdapat lahan yang telah dibebaskan sebelum TA 2017

yang belum dilakukan pembangunan sampai dengan saat ini, dengan rincian

disajikan pada lampiran 2.5.2.

Selanjutnya, Dari hasil kegiatan pembebasan tanah oleh UPT sebagaimana

disajikan dalam Tabel 2.20, bidang masih harus melakukan survei lapangan

untuk menentukan kelayakan tanah tersebut untuk kegiatan pembangunan.

Apabila atas hasil peninjauan lapangan tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan

taman misalnya, maka lokasi tersebut akan dialihkan kepada Bidang Kehutanan

untuk dijadikan hutan kota. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pengadaan

tanah yang dilaksanakan oleh UPT Dinas Kehutanan belum berdasarkan

sepenuhnya usulan kebutuhan dari masing-masing bidang yang membutuhkan

tanah untuk pembangunan taman dan makam.


a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan

bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai

dengan:

1) Rencana Tata Ruang Wilayah;

2) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

3) Rencana Strategis; dan

4) Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum, pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap instansi yang memerlukan

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana

pengadaan tanah yang didasarkan pada:



a) Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

b) Prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

(1) Rencana Pembangungan Jangka Menengah;

(2) Rencana Strategis; dan

(3) Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pada:

1) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Tujuan RDTR dan PZ untuk:

a) Ayat (1): terwujudnya kualitas ruang yang terukur sesuai standar teknis

dan arahan dalam RTRW 2030;

b) Ayat (2): terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan ruang melalui

pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan dan keserasian peruntukan

lahan serta penyediaan prasarana yang maju dan memadai;

2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Kedudukan RDTR dan PZ merupakan

ketentuan operasional RTRW 2030 yang mengatur pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona dan zub zona peruntukan;

3) Pasal 597 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun

PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam

pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang

dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang;

4) Pasal 598 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kegiatan pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf a, diklasifikasikan

sebagai berikut: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial budaya; dan e.

fungsi khusus;

5) Pasal 598 ayat (2) yang menyatakan bahwa Klasifikasi kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:

a) kegiatan diperbolehkan dengan kode I;

b) kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;

c) kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;

d) kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB; dan

e) kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

6) Pasal 599 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 598 ayat (2) berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci

ke dalam sub zona dengan kode sub zona, sebagai berikut:

a) Huruf c: zona taman kota/lingkungan dan sub zona taman

kota/lingkungan dengan kode H.2;

b) Huruf e poin 1: sub zona jalur hijau dengan kode H.4;

c) Huruf e poin 2: sub zona hijau tegangan tinggi dengan kode H.5;

d) Huruf l poin 3: sub zona rumah sedang dengan kode R.4;

e) Huruf l poin 4: sub zona rumah besar dengan kode R.5;

f) Huruf n: zona perumahan KDB rendah dan sub zona perumahan KDB

rendah dengan kode R.9;

g) Huruf u poin 6: sub zona prasarana pelayanan umum dan sosial dengan

kode S.6;

h) Huruf w: zona terbuka biru dan sub zona terbuka biru dengan kode B.1;

7) Pasal 599 ayat (2) yang menyatakan bahwa Klasifikasi zona dan sub zona

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hierarki pola ruang



disajikan dalam Tabel-2 Kualitas Ruang yang terdapat pada Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

8) Pasal 599 ayat (3) yang menyatakan bahwa Klasifikasi sub zona sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan

ruang di setiap kecamatan;

a) Lampiran VI, Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona;

b) Lampiran III-1 Peta Zonasi;

9) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,

pada:

10) Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dokumen perencanaan pengadaan

tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala

SKPD/UKPD atau pejabat yang ditunjuk dengan didasarkan pada:

a) Rencana tata ruang wilayah;

b) Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; dan

c) Prioritas pembangunan yang tercantum dalam:

(1) Rencana pembangunan jangka menengah;

(2) Rencana strategis; dan

(3) Rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan;

11) Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa Terhadap penawaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD harus terlebih dahulu

melakukan kajian awal yang memuat informasi ringkas mengenai:

a) Kondisi dan status tanah;

b) Kesesuaian dengan rencana tata ruang serta rencana detail tata ruang dan

peraturan zonasi;

c) Kesesuaian dengan kebutuhan SKPD/UKPD; dan/atau

d) Informasi pendukung lainnya.


a. Adanya potensi pembebasan tanah yang tidak sesuai dengan prioritas

pembangunan dan rencana tata ruang dikarenakan Dinas Kehutanan belum

menyusun Master Plan RTH yang menjadi acuan dalam pembangunan, penataan

dan pengelolaan RTH Provinsi DKI Jakarta;

b. Tanah hasil pembebasan TA 2017 tidak dapat segera dilakukan pembangunan

taman dan makam dikarenakan tanah dengan zonasi yang tidak sesuai peruntukan

(tidak diijinkan) membutuhkan proses lebih lanjut untuk ijin prinsip

pembangunan sebelum dilakukan pembangunan taman dan makam;

c. Adanya potensi pembebasan tanah yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai

kebutuhan.


a. Kepala Dinas Kehutanan belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi

proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah;

b. Kepala UPT Dinas Kehutanan belum optimal dalam melaksanakan dan

mengoordinasikan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembebasan

tanah;



c. Belum adanya Master Plan RTH Provinsi DKI Jakarta yang memuat rencana

pembangunan, penataan dan pengelolaan RTH di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

d. Belum adanya pedoman atau standar baku terkait mekanisme penyusunan skala

prioritas dalam menentukan lokasi tanah yang akan dibebaskan;

e. Bidang-bidang terkait belum dilibatkan secara optimal dalam kegiatan

perencanaan untuk kegiatan pembebasan tanah dalam rangka pembangunan

makam dan taman.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan menjelaskan sependapat

dengan temuan BPK dan kedepan akan dilakukan perbaikan dalam kegiatan

perencanaan, pembangunan dan pengelolaan RTH di wilayah Provinsi DKI Jakarta,

menyusun pedoman atau SOP terkait mekanisme skala prioritas lokasi yang akan

dibebaskan, dan akan melibatkan bidang terkait dalam penyusunan dokumen

perencanaan pengadaan tanah.


Kehutanan supaya:

a. Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi proses perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah;

b. Menyusun Master Plan RTH Provinsi DKI Jakarta yang memuat rencana

pembangunan, penataan dan pengelolaan RTH di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

c. Dalam kegiatan perencanaan pembebasan tanah dalam rangka pembangunan

makam dan taman melibatkan bidang-bidang terkait di lingkungan Dinas

Kehutanan;

d. Memerintahkan kepada Kepala UPT Dinas Kehutanan di masa mendatang untuk

lebih optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan proses perencanaan

dan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah;

e. Memerintahkan Kepala UPT Dinas Kehutanan untuk menyusun pedoman atau

SOP terkait mekanisme penyusunan skala prioritas dalam menentukan lokasi

tanah yang akan dibebaskan dengan berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait

di lingkungan Dinas Kehutanan.

2.6. Penatausahaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa atas Lelang Gagal pada

Kelompok Kerja (Pokja) BJP.IV Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

(UPPBJ) Balaikota dan Jakarta Pusat Tidak Memadai dan PPK

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat Belum

Mengusulkan Sanksi Kepada Penyedia

Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat

melaksanakan kegiatan pengadaan Pada TA 2017 yang kemudian tidak direalisasikan

karena terjadi gagal lelang, yaitu:

a. Pengadaan Fire Helm untuk petugas pemadam kebakaran dengan kode paket

3493127. Nilai anggaran paket pekerjaan tersebut sebesar Rp726.000.000,00

dengan realisasi sebesar Rp0,00;



b. Pengadaan Peralatan Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

dengan kode paket 33485127. Nilai anggaran paket pekerjaan tersebut sebesar

Rp627.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.

Lelang kedua kegiatan pengadaan tersebut dilaksanakan oleh Pokja BJP.IV

UPPBJ Balaikota dan Jakarta Pusat melalui metode pengadaan e-lelang cepat dengan

dokumen satu file, pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur.

E-Tendering metode e-Lelang Cepat adalah tata cara pemilihan penyedia

barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan memafaatkan informasi kinerja

penyedia barang/jasa dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu

kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun alur proses pelaksanaan

E-Tendering metode e-Lelang Cepat dalam Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015

tentang E-Tendering secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. ULP menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) untuk

membantu mendapatkan penyedia yang berkompeten (https://sikap.lkpp.go.id);

b. ULP membuat paket lelang, mencari kriteria kualifikasi dan mengumumkan

lelang, dimana diperbolehkan menyebutkan merk dalam spesifikasi teknis/daftar

kuantitas dan harga;

c. Penyedia mendapat undangan lelang di SIKaP kemudian mendaftarkan lelang di

Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4 (SPSEv4);

d. Melakukan proses Aanwijzing jika diperlukan dan penyedia mengirimkan

penawaran harga;

e. ULP membuka penawaran harga dan mengumumkan pemenang;

f. ULP memverifikasi pemenang e-Lelang Cepat;

g. PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kontrak

dengan penyedia.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kedua paket pengadaan sebagaimana

diuraikan di atas menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengadaan yang Gagal Lelang Tidak Didokumentasikan Secara

Memadai

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang menunjukkan bahwa pada TA

2017 terdapat dua kegiatan pengadaan yang gagal lelang dengan rincian

penjelasan sebagai berikut:

1) Proses E-Lelang Cepat Pengadaan Fire Helm

Hasil pemeriksaan dokumen pengadaan diketahui bahwa pengumuman atas

paket pekerjaan tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2017 dan

diikuti oleh 14 peserta lelang. Batas pemasukan dokumen penawaran

dilakukan pada periode tanggal 2 s.d. 6 November 2017. Pada saat

pembukaan penawaran diketahui dari 14 peserta yang mendaftar, hanya

terdapat lima peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Selanjutnya dilakukan penetapan pemenang berdasarkan evaluasi harga

terendah, yaitu PT IDB dengan nilai penawaran senilai Rp654.500.000,00.

Penetapan pemenang tersebut berdasarkan Keputusan Pokja BJP.IV UPBBJ

Balaikota dan Jakarta Pusat Nomor 4300/PBJP.IV/-077.92/XI/2017 tanggal

13 November 2017. Berdasarkan penetapan pemenang tersebut, Sudin



Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat menyampaikan

Surat SPPBJ Nomor 3058/-077.92 tanggal 15 November 2017 kepada PT

IDB. Kemudian PT IDB menyurati PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran

dan Penyelamatan Jakarta Pusat melalui surat Nomor 012/SP/IDB/XI/2017

tanggal 24 November 2017 perihal Pemberitahuan bahwa Helm merk

Schubert F220 terkendala masalah import dan barang inden minimal selama

90 hari kalender sejak tanggal Purchase Order (PO).

Berdasarkan Surat dari PT IDB tersebut, Kepala Sudin Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat selaku PA/KPA menyampaikan

permintaan saran kepada Pokja BJP.IV apakah bisa untuk dilakukan lelang

ulang mengingat waktu pelaksanaan sudah mendekati akhir tahun anggaran

melalui Surat Nomor 3241/-077.92 tanggal 29 November 2017. Atas

penyampaian surat tersebut, Pokja BJP.IV menyatakan proses untuk

melakukan lelang ulang sudah tidak memungkinkan karena sudah mendekati

akhir tahun anggaran. Selanjutnya, Kepala Sudin Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat menyampaikan permintaan

membatalkan hasil pelelangan kepada Pokja BJP.IV melalui surat Nomor

3322/-077.92 pada tanggal 5 Desember 2017.

2) Proses e-Lelang Cepat Pengadaan Peralatan Operasional Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan

Hasil pemeriksaan dokumen pengadaan diketahui bahwa pengumuman atas

paket pekerjaan tersebut dilakukan pada tanggal 1 November 2017 yang

diikuti oleh 32 peserta lelang. Batas pemasukan dokumen penawaran

dilakukan pada periode tanggal 1 s.d. 6 November 2017. Pada saat

pembukaan penawaran diketahui dari 32 peserta yang mendaftar, terdapat 11

peserta yang memasukkan dokumen penawaran.

Selanjutnya dilakukan penetapan pemenang berdasarkan evaluasi harga

terendah, yaitu CV Billy Utama (BU) dengan nilai penawaran sebesar

Rp457.600.000,00. Penetapan pemenang tersebut berdasarkan Keputusan

Pokja BJP.IV Nomor 4336/PBJP.IV/-077.92/XI/2017 tanggal 15 November

2017. Berdasarkan penetapan pemenang tersebut, Sudin Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan JakartaPusat membuat Surat SPPBJ Nomor

3078/-077.92 tanggal 16 November 2017 kepada CV BU. CV BU menyurati

PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat

melalui surat Nomor 005/SPI/BU/XI/2017 tanggal 27 November 2017

perihal Pemberitahuan bahwa agen yang memberikan dukungan untuk

barang tersebut tidak mendapat dukungan dari distributor utama sehingga

harus melakukan impor barang minimal selama 90 hari kalender sejak

tanggal PO.

Berdasarkan Surat dari CV BU tersebut, Kepala Sudin Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat selaku PA/KPA menyampaikan

permintaan saran kepada Pokja BJP.IV apakah bisa untuk dilakukan lelang

ulang mengingat waktu pelaksanaan sudah mendekati akhir tahun anggaran

melalui Surat Nomor 3242/-077.92 tanggal 29 November 2017. Atas

penyampaian surat tersebut, Pokja BJP.IV menyatakan proses untuk

melakukan lelang ulang sudah tidak memungkinkan karena sudah mendekati

akhir tahun anggaran. Selanjutnya, Kepala Sudin Penanggulangan



Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat menyampaikan permintaan

pembatalan hasil pelelangan kepada Pokja BJP.IV melalui Surat No.3321/-

077.92 tanggal 5 Desember 2017.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Pokja BJP.IV Balaikota dan Jakarta

Pusat pada tanggal 26 Maret 2018 terkait dua paket di atas dijelaskan bahwa

untuk pembuktian kualifikasi atas dukungan dari agen atau distributor, Pokja

BJP.IV melakukan survei kepada distributor untuk mengklarifikasi apakah

surat dukungan itu benar atau tidak, Akan tetapi, karena keterbatasan waktu

dan dana klarifikasi maka kegiatan klarifikasi tersebut dilakukan hanya

melalui email. Selain itu, terkait dokumentasi proses e-Lelang Cepat pada

dasarnya semua sudah terekam dalam Sistem lpse.jakarta.go.id. Akan tetapi,

untuk dokumen pelelangan dalam bentuk hardcopy, dokumentasinya hanya

dilakukan untuk peserta yang dinyatakan menjadi pemenang lelang saja.

Sedangkan untuk yang peserta lelang yang gagal lelang tidak dilakukan

pendokumentasian yang memadai.

Terkait dengan permasalahan permintaan lelang ulang oleh Kepala Sudin

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, berdasarkan

hasil wawancara dengan Ketua Pokja BJP.IV Balaikota tanggal 19 Maret

2018 diperoleh penjelasan bahwa proses untuk melakukan e-Lelang Cepat

minimal 5 hari untuk proses pengumuman dan pemasukkan dokumen

penawaran dengan memanfaatkan aplikasi SIKaP di LKPP, akan tetapi untuk

proses evaluasi pembuktian klarifikasi kualifikasinya yang biasanya

membutuhkan banyak waktu. Hal ini juga sudah disampaikan kepada PPK

Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat berkaitan

saat itu sudah mendekati akhir tahun.

b. PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat

Belum Mengusulkan Penetapan Sanksi kepada Penyedia

Dalam proses pengadaan, PPK memiliki hak dan kewajiban untuk

mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporan-laporan secara periodik

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, serta

mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA. Pemeriksaan

secara uji petik pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Jakarta Pusat menunjukkan bahwa PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Jakarta Pusat belum mengusulkan sanksi kepada penyedia yang

sudah ditetapkan sebagai pemenang dan sudah ditunjuk dalam Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa dengan rincian kegiatan pengadaan sebagaimana disajikan

pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Kegiatan Pengadaan yang Gagal Lelang (dalam rupiah)

No Nama Pekerjaan Pemenang Lelang Nilai Penawaran Nomor SPPBJ

1 Pengadaan Fire Helm PT IDB 654.500.000,00 3058/-077.92

2 Pengadaan Peralatan Operasional PT BU 457.600.000,00 3078/-077.92

Sumber: Dokumen pengadaan


a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, pada:

1) Pasal 17 ayat (2) huruf g.4 yang menyatakan bahwa Tugas pokok dan

kewenangan Kelompok Kerja ULP adalah menyimpan dokumen asli

pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

2) Pasal 17 ayat (2) huruf j menyatakan bahwa Tugas pokok dan kewenangan

Kelompok Kerja ULP adalah memberikan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

pada Pasal 12 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Ruang lingkup tugas Pokja

BJP.IV meliputi menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Berita Acara

Hasil Seleksi kepada PPK melalui Kepala ULP;

c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2015 tetang E-tendering, pada:

1) Lampiran Tata Cara E-Tendering II.2.3.d. (4) yang menyatakan bahwa

Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa

menyetujui pernyataan sebagai berikut data kualifikasi yang diisikan benar,

dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan

tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan,

atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak

mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha diwakili bersedia

dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam,

gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Lampiran Tata Cara E-Tendering II. 10 huruf a yang menyatakan bahwa

Apabila penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap persyaratan

dan ketentuan penggunaan SPSE, pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan berlaku, atau masuk dalam daftar hitam maka LPSE

atau Pengelola Agregasi Data Penyedia dapat menonaktifkan kode akses

Pengguna SPSE;

d. Dokumen Pengadaan Barang Metode e-Lelang Cepat LPSE Provinsi DKI

Jakarta, pada:

1) Bab III Instruksi Kepada Peserta, huruf B Dokumen Pengadaan point 8.1

yang menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan terdiri dari umum; undangan;

instruksi kepada peserta; lembar data pemilihan; bentuk surat perjanjian,

syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak; spesifikasi teknis,

KAK, dan/atau gambar; tata cara evaluasi penawaran; daftar kuantitas dan

harga (apabila dipersyaratkan); bentuk dokumen penawaran; dan bentuk

dokumen lain; SPPBJ, Surat Pesanan, Jaminan Pelaksana dan Jaminan Uang

Muka;

2) Bab III Instruksi Kepada Peserta, Huruf D tentang Pemasukan Dokumen

Penawaran Harga dengan mengunggah (upload) pada angka 20.5 yang



menyatakan bahwa memasukkan penawaran harga secara elektronik,

penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

a) Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis,

gambar dan kuantitas (apabila ada) yang tercantum dalam dokumen

pengadaan;

b) Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan metode yang sudah

ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

c) Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang

sudah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

d) Data/informasi yang diisi/disampaikan pada SIKaP adalah benar, jika

dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi yang disampaikan

tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan

perusahaan, atau kepala cabang, bersedia dikenakan sanksi administratif,

sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau

pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Bab III Instruksi Kepada Peserta, huruf H Pelelangan/Seleksi Gagal dan

Tindak Lanjut point 32.9 yang menyatakan bahwa Kelompok Kerja ULP

menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan:

a) Angka 1 melakukan pelelangan ulang, apabila:

(1) dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan

harga satuan semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta

melampaui HPS apabila penawaran yang masuk berjumlah paling

kurang 3 dan/atau

(2) Pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No.54 Tahun

2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya.

b) Angka 8 Pelelangan/seleksi gagal karena pemenang dan pemenang

cadangan mengundurkan diri, dilakukan pelelangan/seleksi ulang dan

memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa

dimasukkan dalam Daftar Hitam;

4) Bab V Bentuk Dokumen Kontrak Huruf D. point 65.9 menyatakan bahwa

Hak dan kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen antara lain mengusulkan

penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).


a. Potensi adanya kendala dalam melakukan pembuktian apabila terjadi gugatan

dari pihak lain atas paket yang tidak terdokumentasi;

b. Tidak ada efek jera kepada penyedia yang mengundurkan diri dari pelaksanan

penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.


a. Pokja BJP IV UPBBJ Balaikota dan Jakarta Pusat lalai dalam

mendokumentasikan dokumen kegiatan pengadaan yang mengalami gagal

lelang;



b. PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat lalai

tidak mengusulkan penyedia untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam kepada

PA/KPA.

Atas permasalahan tersebut, melalui Kepala SKPD terkait menjelaskan antara

lain:

a. Kepala BPPBJ menyatakan bahwa akan menjadikan permasalahan tersebut

sebagai bahan evaluasi untuk koreksi selanjutnya. Selain itu dalam penatusahaan

dan pendokumentasian hasil pelelangan baik pelelangan berhasil maupun yang

gagal, kedepannya akan lebih ditata dan didokumentasikan;

b. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyatakan

sependapat dengan hasil temuan BPK dan mengakui bahwa PPK Sudin

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat memang belum

memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai Peraturan Kepala LKPP Nomor 18

Tahun 2014 tetang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh

karena itu maka PPK akan membuat surat usulan penetapan Sanksi Pencantuman

dalam Daftar Hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelanggaran

yang dilakukan oleh PT IDB dan CV BU. Selanjutnya usulan tersebut akan

ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPA tentang Penetapan

Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam dan kemudian atas dasar surat tersebut

akan disampaikan kepada LKPP.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan:

a. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan supaya

memerintahkan PPK Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Jakarta Pusat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan penyedia

yang mengundurkan diri dimasukkan kedalam daftar hitam sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

b. Kepala BPPBJ supaya memberikan peringatan atau teguran kepada Pokja BJP.IV

Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Balaikota dan Jakarta Pusat

yang lalai mendokumentasikan seluruh dokumen kegiatan pengadaan yang

mengalami gagal lelang.

2.7. Kesalahan Penganggaran Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam

Api Ringan dan Multi Purpose Pump Untuk Masyarakat pada Dinas dan Suku

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sebesar

Rp6.217.088.900,00

Pada Tahun Anggaran 2017, Dinas dan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Pemprov DKI telah menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan

Mesin sebesar Rp20.315.472.438,00 dengan realisasi sebesar Rp14.792.799.751,00

atau 72,81% dari anggaran. Dari nilai anggaran sebesar tersebut, terdapat pengadaan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berupa tabung pemadam kebakaran dan multi



purpose pump untuk masyarakat dengan anggaran sebesar Rp6.355.738.400,00 dan

terealisasi sebesar Rp6.217.088.900,00 atau 98% dari anggaran.

Hasil pemeriksaan atas penganggaran dan realisasi belanja modal tersebut

diketahui dibebankan pada akun Belanja Modal dengan kode rekening 5.2.3, dimana

tujuan belanja modal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

penanggulangan kebakaran dini. Berdasarkan tujuan pengadaan tersebut seharusnya

belanja modal yang menghasilkan aset untuk diserahkan kepada masyarakat termasuk

kategori hibah barang yang dianggarkan di akun belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat dengan kode rekening 5.2.2. Rincian atas kesalahan

penganggaran belanja modal APAR dan Multi purpose pump tersebut sebagaimana

disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal APAR

No Nama SKPD/UKPD Kode Anggaran Realisasi

% Rekening (Rp) (Rp)

1 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan APAR

5.2.3.10.11 1.580.396.400,00 1.567.971.900,00 99

2

Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat APAR

5.2.3.10.11 1.145.944.800,00 1.136.935.800,00 99

Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat –Motor Pompa

5.2.3.11.15 563.750.000,00 470.635.000,00 83

3 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur

5.2.3.10.11 493.917.600,00 490.034.600,00 99

4 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat

5.2.3.10.11 1.162.035.600,00 1.152.900.100,00 99

5 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan

5.2.3.10.11 594.660.000,00 589.985.000,00 99

6 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara

5.2.3.10.11 815.034.000,00 808.626.500,00 99

Jumlah 6.355.738.400,00 6.217.088.900,00 98

Sumber: e-audit www.portal.bpk.go.id

Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa belanja modal APAR dan Multi

purpose pump yang realisasinya diperuntukkan kepada masyarakat dilakukan tidak

didukung dengan dokumen pengusulan dan evaluasi kajian yang memadai.

Berdasarkan hasil konfirmasi kronologis perencanaan APAR dengan Kepala Sub

Bagian Rencana dan Penganggaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan pada tanggal 3 April 2018 dijelaskan bahwa proses penganggaran

melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk

menampung aspirasi dari masyarakat melalui Ketua RT atau Lurah. Namun atas

pengusulan dari masyarakat ini, tidak ada dokumentasinya. Kemudian dari hasil

Musrembang tersebut, ditindaklanjuti dengan rapat teknis pada tanggal 6 April 2016

yang menghasilkan kode usulan belanja modal dengan kode rekening 5.2.3. yang

kemudian diinput melalui e-budgetting. Kemudian Dinas dan Sudin melakukan

supervisi hasil peninjauan lapangan, dimana berdasarkan hasil peninjauan lapangan

tersebut tidak terdapat kajian mengenai analisis jumlah kebutuhan APAR.

Tidak dianggarkan pengadaan APAR melalui kode rekening belanja 5.2.2 dengan

rincian kode rekening 5.2.2.23.01, yaitu belanja barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian

Keuangan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tanggal 1

April 2018 dikarenakan kode rekening 5.2.2.23.01 untuk APAR belum ada.

Kemudian terjadi perubahan kode rekening menjadi belanja hibah berdasarkan



Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2017 tanggal 21

Desember 2017.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa

penyerahan APAR kepada masyarakat belum seluruhnya dilengkapi Berita Acara

Serah Terima hasil pekerjaan dari SKPD/UKPD kepada masyarakat penerima dalam

hal ini diwakilkan oleh Ketua RT atau RW setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan

fisik pada tanggal 06 Maret 2018 secara bersama oleh BPK dengan PPTK dan Staf

Sappras Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur

diketahui dari total pengadaan APAR senilai Rp5.746.453.900 terdapat sebanyak 171

unit APAR senilai Rp107.901.000,00 (171 unit x Rp631.000,00) yang belum

diserahterimakan kepada masyarakat dan masih tersimpan di rumah dinas Kepala

Sudin. Konfirmasi dengan PPTK atas belum diserahkannya sebanyak 171 unit APAR

tersebut dikarenakan jumlah APAR tidak sebanding dengan permintaan masyarakat.

Untuk itu maka Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur

sedang memproritaskan pembagian APAR pada kecamatan dan kelurahan yang padat

penduduk dan berpotensi terjadinya kebakaran tinggi untuk wilayah Jakarta Timur.

Berdasarkan dokumen pendukung atas barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat tersebut diketahui terdapat BAST dari PPK kepada Pengurus Barang

SKPD, untuk selanjutnya dari Pengurus Barang diserahkan kepada masyarakat

melalui Ketua RT atau Lurah. Seharusnya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 mengatur bahwa hibah barang yang bersumber

dari APBD harus didukung dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara

SKPD pemberi rekomendasi dengan masyarakat penerima hibah barang yang

memuat pernyataan, yaitu 1) Bentuk barang yang dihibahkan; 2) Tanggung Jawab

dan larangan pihak penerima hibah atas barang yang dihibahkan serta 3) Tanggung

Jawab pelaporan penggunaan hibah barang oleh penerima.

Atas kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp6.217.088.900,00 yang

dicatat sebagai bagian dari Aset Tetap telah dilakukan reklasifikasi ke akun

Persediaan karena atas belanja modal tersebut bukan digunakan untuk kegiatan

operasional SKPD/UKPD, namun untuk diserahkan ke masyarakat. Berdasarkan

dokumen berupa mutasi aset (setelah reviu Inspektorat) pada Dinas Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan diketahui untuk barang yang telah diserahkan ke

masyarakat sebesar Rp2.966.583.400,00 dan yang belum diserahkan ke masyarakat

s.d akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp3.250.505.500,00 dengan rincian sebagaimana

disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22. Mutasi Aset periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

No SKPD/UKPD Unit

Harga Satuan

Nilai Distribusikan ke Masyarakat

(Rp) (Rp) Nilai Barang yang

Telah Didistribusikan

Nilai Barang yang Belum Disitribsuikan dan

menjadi Persediaan Akhir Tahun 2017

(Rp) (Rp)

1 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat APAR

APAR 1.638 694.100,00 1.136.935.800,00 - 1.136.935.800,00

Multi Purpose Pump 5 94.127.000,00 470.635.000,00 - 470.635.000,00

2 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur



APAR 3,5 kg 706 694.100,00 490.034.600,00 - 490.034.600,00

3 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat

Alat Pemadam Portable 1.661 694.100,00 1.152.900.100,00 - 1.152.900.100,00

4 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan

APAR 850 694.100,00 589.985.000,00 589.985.000,00

5 Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara

Apar Tabung (Masyarakat) dari Dinas

1.165 694.100,00 808.626.500,00 808.626.500,00

APAR 2.259 694.100,00 1.567.971.900,00 1.567.971.900,00

Total 6.217.088.900,00 2.966.583.400,00 3.250.505.500,00

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan


a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah pada lampiran II.03 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Nomor 02 pada paragraph 37, menyatakan bahwa Belanja Modal adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain

belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset

tak berwujud;

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan

Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, pada:

1) Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah

lain, perusahaan daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi

kemasyarakatan dapat mengajukan usulan hibah secara tertulis kepada

Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi;

2) Pasal 9 yang menyatakan bahwa Usulan hibah secara tertulis dan/atau

dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan

kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi

dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling

lambat sebelum KUA-PPAS atau KUA-PPPAS ditetapkan;

3) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Hibah berupa barang atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok

belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang

diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang

atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan

kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD/UKPD;

4) Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap pemberian hibah berupa

barang/jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala

SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dan penerima hibah berdasarkan DPA-

SPKD atau DPPA-SKPD;

5) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyerahan hibah barang atau jasa

dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi kepada penerima

hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:

a) Berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuhi cap dan

ditandatangani;



b) NPHD;

c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

d) Surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan

e) persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika

diperlukan;

6) Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Terhadap penerima hibah yang

dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

lengkap, maka penyerahan hibah dapat dilakukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan anggaran belanja modal sebesar

Rp6.355.738.400,00 yang realisasinya adalah barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat berpotensi dilaporkan sebagai aset tetap.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Sudin Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan pada lima wilayah Kota Administrasi selaku Kuasa

Pengguna Anggaran tidak cermat dalam menyusun anggaran khususnya anggaran

belanja modal yang akan diserahkan ke masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan sependapat dengan temuan BPK dan sebagai bentuk evaluasi dan

koreksi Dinas dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akan

melakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

a. Menggunakan kode rekening belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku

tentang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat;

b. Melaksanakan mekanisme hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring

Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD dan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hibah barang daerah.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada Kepala

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan agar:

a. Berkoordinasi dengan BPKD untuk menambahkan komponen Alat Pemadam

Api Ringan dan Multi Purpose Pump dalam kode rekening belanja barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat;

b. Memerintahkan kepada para Kepala Suku Dinas untuk lebih cermat dalam

mengusulkan dan menyusun anggaran dimasa mendatang.

2.8. Pengadaan Perkakas Kerja, Alat dan Bahan Pembersih (Konsolidasi) Pada Unit

Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai

Ketentuan

Pada Tahun 2017 Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) dan Unit Pelaksana

Kebersihan (UPK) Badan Air menganggarkan rencana Pengadaan Perkakas Kerja,

Alat dan Bahan Kebersihan (Konsolidasi) kepada Kepala Badan Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI melalui Surat Nomor 116/007.8



tanggal 04 Agustus 2017. Anggaran pelaksanaan belanja perkakas kerja tersebut

berdasarkan penetapan nilai anggaran konsolidasi DPA Dinas Lingkungan Hidup

sesuai dengan pemaketan kegiatan berdasarkan jenis dan spesifikasi barang sebesar

Rp17.264.451.050,00 dengan nilai HPS sebesar Rp14.620.824.790,00.

Kontrak Payung Konsolidasi merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemprov

DKI Jakarta dengan penyedia barang/jasa yang dapat dimanfaatkan oleh SKPD

dengan ketentuan diadakan untuk menjamin harga barang/jasa yang lebih efesien,

ketersediaan barang/jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan

volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak

ditandatangani, dan pembayaran dilakukan oleh setiap PPK atau Satuan Kerja yang

didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa secara nyata. Volume

kontrak payung diartikan bahwa kebutuhan masih bersifat perkiraan (tidak fixed),

sehingga realisasi dapat tidak sejumlah volume di kontrak payung, sedangkan

kesanggupan penyedia merupakan hal yang pasti.

Proses Pengadaan Perkakas Kerja, Alat dan Bahan Pembersih (Konsolidasi)

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tertentu E BPPBJ Provinsi DKI Jakarta TA 2017

melalui metode e-lelang itemized, pascakualifikasi sistem gugur satu sampul dengan

Dokumen Pengadaan Nomor: 1787.PT.E/-077.8 tanggal 11 Agustus 2017, jenis

pembayaran kontrak harga satuan, tahun tunggal dan sumber pendanaan kontrak

payung (framework contract).

Kontrak pelaksana pekerjaan pengadaan perkakas kerja, alat dan bahan

pembersih (konsolidasi) pada UPK Badan Air adalah PT ABP berdasarkan Surat

Perjanjian Kontrak Payung Nomor 3477/-077.9 tanggal 29 September 2017 dengan

Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Jangka waktu kontrak adalah sejak tanggal

ditandatanganinya kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Kontrak Payung pada UPK Badan Air dengan PT ABP diketahui diantaranya

berupa gergaji mesin sebanyak 24 buah, figure Eight sebanyak 244 buah, dan Helm

Rafting sebanyak 244 buah, dengan volume perkiraan kontrak payung konsolidasi PT

ABP untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Kontrak Payung Konsolidasi PT ABP

No Nama Item Spesifikasi Barang Volume Perkiraan

(unit)

Harga Satuan

Harga Setelah PPN

(Rp) (Rp)

1 Figure Eight Desender Can Be Used With Rope From 8 to 13 mm 244 255.000,00 280.500,00

2 Gergaji Mesin Water Proof; kapasitas mesin 2 tak < 6 HP 24 6.500.000,00 7.150.000,00

3 Helm Rafting Material luar Abs; material dalam:polyethylene foam 244 365.000,00 401.500,00

4 Vacum Pump ½ Hp ½ Hp, bahan logam dan plastic 1 2.118.800,00 2.330.680,00

5 Capasitor 35 Micro 35 Micro 37 122.000,00 134.200,00

6 Lampu hemat energy Essential 18 watt 1.560 25.000,00 27.500,00

7 Lampu Plc 18 Watt 600 27.000,00 29.700,00

8 Lampu Plc 14 Watt 1.200 25.000,00 27.500,00

Sumber Dokumen Kontrak Payung

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen dan pelaksanaan pekerjaan kontrak

payung pada UPK Badan Air diketahui bahwa atas pengadaan tersebut tidak dapat

direalisasikan. Hal ini dikarenakan pihak SKPD/UKPD tidak dapat membuat surat

pesanan peralatan yang ada dalam kontrak payung dikarenakan penyedia tidak dapat

dihubungi.

Dari hasil wawancara dengan PPTK dan Pengurus Barang pada tanggal 22 Maret

2018 diketahui bahwa kontrak payung tersebut diterima pihak UPK Badan Air sekitar



awal Bulan November 2017, namun ketika PPTK menghubungi penyedia dengan

nomor yang bisa dihubungi yang terdapat pada syarat-syarat khusus kontrak bagian

korespondensi (021-2286xxxx/No. HP 0812897xxxx wakil sah a.n. Sdr. TH or email

[email protected]), namun panggilan tersebut tidak pernah terhubung/ditanggapi oleh

penyedia. Atas permasalahan ini, selanjutnya PPTK menghubungi pihak Pokja

Tertentu E TA 2017 untuk meminta bantuan, namun pihak Pokja dhi Sdr. Nor

(Kepala Sub Bagian Sanggah) menjelaskan bahwa pihaknya juga kesulitan untuk

menghubungi PT ABP dan menyarankan agar pihak UPK Badan Air melakukan

proses lelang lain kalau memang membutuhkan pengadaan tersebut. Atas saran ini

tidak dapat ditindaklanjuti oleh UPK Badan Air dikarenakan waktu pelaksanaan yang

sudah mendekati akhir tahun. Dalam hal ini, PPTK menjelaskan bahwa akan

membahas permasalahan ini dengan PPK yang juga bertindak sebagai PA/KPA pada

UPK Badan Air untuk mengusulkan penyedia dimasukan dalam daftar hitam. Surat

tertulis baru disampaikan oleh UPK Badan Air melalui surat Nomor:7027/-077.6

tanggal 23 Maret 2018 kepada Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta perihal

Permohonan Penetapan Daftar Hitam kepada PT ABP. Surat tersebut disampaikan

setelah melakukan wawancara dengan BPK.

Berdasarkan dokumen hasil monitoring Pokja Tertentu E TA 2017 atas realisasi

kontrak payung TA 2017 Nomor 4067/-077 tanggal 23 November 2017 dengan

pelaksanaan pekerjaan oleh PT ABP adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2. 24. Realisasi Kontrak Payung TA 2017 oleh PT ABP

No Nama Item Spesifikasi

Barang Volume

Kontrak Payung Realisasi Volume

SKPD/UKPD Penerima

Keterangan

1 Figur Eight 244 buah - - -

2 Gergaji Mesin 24 buah - - -

3 Helm Rafting 244 buah - - -

4 Vacuum Pump ½ Hp

½ Hp, Bahan logam dan plastic

1 unit 1 BPRD Pemprov DKI

Terkirim

5 Capasitor 35 Micro 35 micro 37 unit 37 unit BPRD Pemprov DKI

Terkirim

6 Lampu Hemat Energi

Essential 18 watt

1.560 buah 1.560 buah Sek. Kota Adm Jak-Timur

Proses Pengiriman

7 Lampu Plc 18 Watt 600 buah 600 buah Sek. Kota Adm Jak-Timur

Proses Pengiriman

8 Lampu Plc 14 Watt 1.200 Buah 1.200 Buah Sek. Kota Adm Jak-Timur

Proses Pengiriman

Sumber: Dokumen Daftar Realisasi Kontrak TA 2017 PT ABP

Hasil konfirmasi dengan Pokja Tertentu E TA 2017 pada tanggal 19 Maret 2018

menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa PT ABP tidak memenuhi

pesanan dari UPK Badan Air dikarenakan pihak SKPD/UKPD belum membuat

laporan/data secara tertulis atas pelaksanaan pekerjaan oleh PT ABP. Karena belum

adanya laporan tersebut, sehingga Pokja Tertentu E TA 2017 belum memberikan

sanksi apapun kepada PT ABP.


a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 53 ayat

(3) menyatakan bahwa Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan

Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang

dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan

Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume



atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak

ditandatangani; dan

2) Pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada

hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan

yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

b. Kontrak Payung Nomor 3477/-077.9, Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A,

pada:

1) Angka 9.1 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama dapat mengenakan sanksi

kepada pihak kedua berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) pada masing-masing SKPD/UKPD atau berdasarkan

pemeriksaan dan klarifikasi Pihak Pertama, jika Pihak Kedua:

a) Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi paling lambat tiga hari kerja;

b) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam

transaksi pemesanan tanpa disertai alasan yang dapat diterima;

2) Angka 9.6 1 yang menyatakan bahwa Pihak Pertama dapat mengenakan

sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua berupa: pemutusan

kontrak; dan Penetapan Daftar Hitam (Blacklist) sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku.


a. Pengadaan barang melalui e-katalog dengan kontrak payung tersebut tidak dapat

direalisasikan dan dimanfaatkan barangnya untuk menunjang operasional

kegiatan di UPK Badan Air;

b. PT ABP berpotensi dapat mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan

oleh SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov DKI Tahun 2018, padahal PT ABP

tidak dapat menunjukkan komitmennya ketika telah menandatangi kontrak

payung.


a. Pokja Tertentu E TA 2017 tidak optimal dalam melakukan tindak lanjut atas hasil

monitoring realiasi kontrak payung TA 2017;

b. PPK UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup tidak membuat laporan tertulis

dan mengusulkan penyedia untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam kepada

Pokja Tertentu E TA 2017.

Atas permasalahan tersebut, melalui SKPD terkait menjelaskan sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Dinas LH menyatakan bahwa UPK Badan Air Dinas LH telah

mengirimkan surat kepada BPPBJ Provinsi DKI Jakarta No.7027/-077.6 Tanggal

23 Maret 2018 Perihal Permohonan Penetapan Daftar Hitam (Black list) kepada

PT ABP. Permasalahan tersebut akan menjadi perhatian dan perbaikan dalam

pelaksanaan kegiatan ke depan;

b. Kepala BPPBJ menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan

menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk koreksi

selanjutnya dan melakukan analisa kebutuhan pengadaan barang SKPD untuk

mengetahui eksistensi penyedia, serta akan lebih intensif dan terjadwal untuk

melakukan monitoring dan evaluasi.



BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan kepada:

a. Kepala BPPBJ agar:

1) Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada Pokja Tertentu E TA 2017 yang tidak optimal dalam melakukan

tindak lanjut atas hasil monitoring realiasi kontrak payung;

2) Membuat mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan kontrak payung dari

SKPD kepada BPPBJ secara rutin sesuai realisasi pekerjaan yang

dilaksanakan oleh penyedia; dan

b. Kepala Dinas LH supaya memerintahkan Kepala UPK Badan Air selaku PPK

berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan penyedia (PT ABP)

dimasukkan kedalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.9. Pertanggungjawaban Pengunaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Tahun

Anggaran 2017 Tidak Memadai

Pemprov DKI Jakarta, menganggarkan Belanja Hibah (5.1.4) pada TA 2017

senilai Rp1.472.760.030.329,00 dengan realisasi senilai Rp1.112.078.352.913,00

atau 75,51% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.25. Rincian Belanja Hibah TA 2017 (dalam rupiah)

No Nama Akun Anggaran Realisasi

Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

496.278.662.929,00 365.090.358.913,00

Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

47.648.390.000,00 8.779.790.000,00

Belanja Hibah Dana BOS 727.483.453.400,00 561.080.080.000,00

Belanja Hibah BOP 201.349.524.000,00 177.128.124.000,00

TOTAL 1.472.760.030.329 1.112.078.352.913,00

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp1.112.078.352.913,00 tersebut diberikan

kepada 78 Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat. Hasil

pemeriksaan terhadap penggunaan Belanja Hibah diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Penerima hibah tidak tertib dalam menyampaikan laporan penggunaan

hibah TA 2017

Berdasarkan data monitoring pelaporan dan pertanggungjawaban penerima

hibah per tanggal 24 April 2018 diketahui bahwa dari 78 penerima hibah terdapat

34 penerima hibah yang melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu dengan

nilai Rp360.216.864.500,00 atau 32,23% dari nilai realisasi. Sedangkan sisanya

sebanyak 16 penerima hibah senilai Rp36.738.889.000,00 atau 3,29% dari nilai

realisasi belum menyampaikan laporan penggunaan hibah dan sebanyak 28

penerima hibah senilai Rp720.744.510.900,00 atau 64,48% dari nilai realisasi

terlambat menyampaikan laporan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2.26. Pelaporan Belanja Hibah Tidak Tertib

No Ketepatan Waktu Pelaporan

Penerima Hibah Jumlah

Penerima Nilai Belanja (Rupiah)

1 Tepat Waktu 34 355.135.651.902,00

2 Belum Menyampaikan Laporan 16 55.986.009.000,00

3 Terlambat 28 700.956.692.011,00

Total 78 1.112.078.352.913,00



.Berdasarkan konfirmasi dengan pihak BPKD, diperoleh informasi bahwa

BPKD telah menyampaikan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah No. 3/SE/2018

tanggal 17 Januari 2018 tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan

Laporan Audit Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2017 kepada

seluruh SKPD/UKPD pemberi rekomendasi karena sampai dengan tanggal 10 Januari

2018 laporan belum seluruhnya diterima oleh BPKD.

Lebih lanjut diketahui bahwa format pelaporan baru diatur dalam suatu

format standar melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah No.3/SE/2018 tanggal 17

Januari 2018 tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Lapora

Audit Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan TA 2017 sehingga

pelaporan yang disampaikan sebelum terbitnya SE Sekretaris Daerah tersebut

belum memilik format yang standar antara lain ada yang berupa surat dilengkapi

lembar rekapitulasi penggunaan dan ada yang berupa buku dengan

mencantumkan ringkasan laporan kegiatan.

b. Laporan penggunaan belanja hibah senilai Rp800.505.307.000,00 belum

dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik atau Aparat Pengawas

Fungsional

Dalam pedoman belanja hibah dan bantuan yang berlaku di Pemprov DKI

Jakarta disebutkan bahwa penyampaian pelaporan penggunaan belanja hibah dan

bantuan paling lambat adalah tanggal 10 Januari, dan apabila nilai hibah dan

bantuan di atas Rp200.000.000,00 maka audit atas pelaporan dilakukan paling

lambat tanggal 10 Maret atau dengan tenggang waktu audit selama 2 bulan.

Lebih lanjut berdasarkan data monitoring pelaporan dan

pertanggungjawaban penerima hibah diketahui bahwa jumlah penerima yang

menerima hibah/bantuan di atas Rp200.000.000,00 adalah sebanyak 62 penerima

dengan nilai total hibah/ bantuan senilai Rp1.116.915.264.400,00 yang laporan

penggunaannya harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Aparat

Pengawas Fungsional (APIP) yang dibuktikan dengan laporan hasil

audit/pemeriksaan.

Berdasarkan data monitoring pelaporan pada Unit Pengelola Data Informasi

dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (UP DI BPPKD) per 24 April

2018, diketahui dari 62 penerima hibah senilai Rp1.116.915.264.400,00

sebanyak 24 penerima dengan nilai hibah/bantuan senilai Rp800.505.307.000,00

belum dilakukan audit oleh KAP atau APIP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27. Rekapitulasi Laporan Belanja Hibah yang Belum diaudit (dalam rupiah)

No Nama Penerima Hibah Nilai Hibah

1. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 1.850.000.000,00

2. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta 12.933.240.000,00

3. Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta 6.411.000.000,00

4. Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI) Provinsi DKI Jakarta 950.000.000,00

5. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Raya 850.000.000,00

6. Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Provinsi DKI Jakarta 400.000.000,00

7. Sekretariat Mitra Praja Utama (MPU) 800.000.000,00

8. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi DKI Jakarta 5.676.082.500,00

9. Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta 7.814.198.000,00

10. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi DKI Jakarta 246.653.000,00

11. KWARDA Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta 3.802.142.000,00

12. Detasemen Intelijen Kodam Jaya (Deninteldam Jaya) 314.140.000,00

13. Batalyon Infanteri Mekanis Yonif 201/ Jaya Yudha 22.391.321.000,00

14. Universitas Negeri Jakarta 89.209.262.500,00

15. Yayasan Beasiswa Jakarta 20.000.000.000,00



No Nama Penerima Hibah Nilai Hibah

16. Bantuan Operasional Sekolah SD/SDLB Swasta (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

127.563.200.000,00

17. Bantuan Operasional Sekolah SMP Swasta (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

122.370.800.000,00

18. Bantuan Operasional Sekolah SMA Swasta (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

82.115.040.000,00

19. Bantuan Operasional Sekolah SMK Swasta (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

229.031.040.000,00

20. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta)

56.591.400.000,00

21 GPIB Immanuel DKI Jakarta 1.043.825.000,00

22. Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta 6.888.743.000,00

23. Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) 500.000.000,00

24. Kodam Jaya 753.220.000,00

Total 800.505.307.000,00

c. Terdapat hibah yang belum selesai pelaksanaannya senilai

Rp111.600.583.500,00

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada penerima hibah diketahui terdapat

beberapa hibah yang kegiatannya belum dilaksanakan yaitu:

1) Hibah kepada Satuan Kerja Brigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti senilai

Rp22.391.321.000,00

Pemprov DKI Jakarta, pada TA 2017 telah memberikan hibah berupa uang

senilai Rp22.391.321.000,00 kepada Satuan Kerja Brigif Mekanis 1 Pam

Ibukota/Jaya Sakti dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) tanggal 13 November 2017 melalui SP2D Nomor

1167/SP2D/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017. Rincian kegiatan yang

akan dilakukan dari hibah uang tersebut adalah untuk:

a) Pembangunan Fasilitas Gelanggang Olahraga Rp11.835.024.000,00

b) Pembangunan Fasilitas Kolam Renang Rp10.556.297.000,00

Jumlah Rp22.391.321.000,00

Selanjutnya hasil konfirmasi kepada penerima hibah atas hibah uang yang

sudah diberikan, diketahui hal sebagai berikut:

a) Kegiatan berupa pembangunan fasilitas gelanggang olahraga

dilaksanakan oleh PT SJK sesuai dengan SPK Nomor

SPKK/01/DN/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 senilai

Rp11.748.524.000,00;

b) Perwira Keuangan Brigif telah menyerahkan uang muka pembangunan

gelanggang olahraga senilai Rp2.349.704.800,00 kepada PT SJK sesuai

dengan kwitansi tanggal 1 Februari 2018;

c) Progres pekerjaan pembangunan gelanggang olahraga belum dapat

dilakukan konfirmasi;

d) Kegiatan berupa pembangunan fasilitas kolam renang dilaksanakan oleh

PT RSI sesuai SPK Nomor SPKK/02/DN/XII/2017 tanggal 27 Desember

2017 senilai Rp10.469.797.000,00;

e) Perwira Keuangan Brigif telah menyerahkan uang muka pembangunan

fasilitas kolam renang senilai Rp2.093.959.400,00 kepada PT RSI sesuai

dengan kwitansi tanggal 1 Februari 2018 dan tagihan tahap I senilai

Rp2.512.751.280,00 sesuai dengan kwitansi PT RSI tahun 2018;

f) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pembangunan kolam

renang pada tanggal 13 Februari 2018 oleh pihak Denzibang-1/Jaya

selaku Dirda diketahui bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan



pembangunan kolam renang adalah senilai 37,759 % dengan nilai

Rp3.953.290.615,43;

g) Sisa saldo Rekening Koran Penerima Hibah per 29 Desember 2017

adalah Rp22.398.191.757,00.

Berdasarkan konfirmasi dengan penerima hibah pada tanggal 5 Maret 2018

hibah uang yang sudah digunakan oleh penerima hibah senilai

Rp6.956.415.480,00 (Rp2.349.704.800,00 + Rp2.093.959.400,00 +

Rp2.512.751.280,00), seluruhnya digunakan untuk pembayaran uang muka

kerja.

Lebih lanjut berdasarkan dokumen proposal yang diajukan oleh penerima

hibah diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan

pembangunan fasilitas gelanggang olahraga dan kolam renang tersebut akan

memakan waktu selama 8 bulan.

2) Hibah kepada Universitas Negeri Jakarta senilai Rp89.209.262.500,00

Pemprov DKI Jakarta pada TA 2017 telah memberikan hibah berupa uang

senilai Rp89.209.262.500,00 kepada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan

dituangkan dalam NPHD tanggal 17 Juli 2017 melalui SP2D Nomor

1164/SP2D/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Hibah uang tersebut akan

digunakan untuk kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) UNJ

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.28. Rincian Biaya Pembangunan GOR UNJ

No Kegiatan Nilai (Rp)

1 Biaya Konstruksi Fisik 66.563.000.000,00

2 Biaya Perencanaan Konstruksi 1.944.000.000,00

3 Biaya Manajemen Konstruksi 1.587.000.000,00

4 Biaya Pengelolaan Kegiatan 542.000.000,00

5 Biaya Perlengkapan GOR 18.573.262.500,00

Total 89.209.262.500,00

Selanjutnya berdasarkan laporan penggunaan hibah uang yang telah

disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui

Kepala BPKD sesuai surat No. 396/UN39/KU/2018 tanggal 12 Januari 2018

menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a) Hibah uang telah diterima oleh UNJ pada tanggal 18 Desember 2017

sesuai dengan data pada salinan rekening koran Bank DKI Nomor

Rekening 201.12.12733.8 a.n. RPL 088 UNJ untuk operasional BLU

Hibah 400893.

b) Selanjutnya dalam rangka penggunaan oleh BLU UNJ atas hibah uang

tersebut, pada tanggal 28 Desember 2017 dana hibah uang tersebut

dipindahbukukan ke Rekening Operasional BLU UNJ dengan Nomor

Rekening 12949353 pada Bank BNI atas nama RPL UNJ-Operasional

telah terdaftar pada National Treasury Pools.

c) Berdasarkan jadwal waktu pelaksanaan pembangunan GOR yang dibuat

oleh pihak UNJ dinyatakan bahwa terdapat tiga tahapan proses

pembangunan GOR, yaitu pertama proses pengesahan pendapatan dan

revisi DIPA yang telah dilakukan pada bulan Desember 2017.

Selanjutnya proses kedua berupa penghapusan gedung yang

direncanakan mulai bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari

2018. Proses ketiga yaitu proses teknis pembangunan GOR akan dimulai

pada bulan Januari 2018 dengan serangkaian kegiatan mulai dari lelang



sampai dengan kontrak dan teknis pembangunan yang diperkirakan akan

memakan waktu selama 9 bulan. Proses teknis pembangunan

diperkirakan baru akan selesai pada bulan Desember 2018.

Dengan demikian sampai dengan berakhirnya TA 2017 kegiatan

pembangunan GOR belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kedua kegiatan pada kedua lembaga tersebut yakni pada Satuan Kerja Brigif

Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti dan UNJ sampai saat pemeriksaan

berlangsung tanggal 11 April 2018 masih dalam proses pelaksanaan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:

a. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab

secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

b. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1) laporan penggunaan hibah; 2)

surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa

hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 3) bukti-bukti

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi

penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi

penerima hibah berupa barang atau jasa.

c. Pasal 25 ayat (4) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat

disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya;

d. Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan hibah, bantuan sosial dan

bantuan keuangan oleh penerima berupa uang dengan nilai di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib di audit oleh Akuntan Publik

paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai

kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.


a. Pemprov DKI Jakarta tidak dapat segera mengevaluasi pemberian hibah atas

penerima hibah yang terlambat dan belum menyampaikan laporan penggunaan

hibah termasuk dana hibah yang belum seluruhnya digunakan sampai dengan

akhir tahun anggaran;

b. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah senilai Rp800.505.307.000,00

yang belum dilakukan audit menjadi kurang akuntabel;

Hal tersebut disebabkan karena:

a. Penerima belanja hibah tidak mematuhi peraturan perundangan terkait

pertanggungjawaban belanja hibah;

b. Kepala SKPD/UKPD koordinator tidak optimal dalam melakukan pengendalian,

monitoring dan evaluasi belanja hibah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menjelaskan bahwa:



a. BPKD selaku PPKD telah menyampaikan surat pemberitahuan realisasi hibah

TA. 2017 kepada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi setelah dana hibah

dicairkan/ditransfer ke rekening penerima, sekaligus mengingatkan

SKPD/UKPD pemberi rekomendasi untuk berkoordinasi dengan

lembaga/organisasi penerima hibah untuk menyampaikan laporan penggunaan

hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD tembusan Kepala

SKPD/UKPD pemberi rekomendasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai

menyelesaikan kegiatan atau tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

b. BPKD akan membuat konsep surat terkait penyampaian Laporan

Pertanggungjawaban dan Laporan Audit Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan TA 2017 kepada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi selaku

koordinator lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan laporan audit

sampai dengan tanggal 24 April 2018. Dari beberapa penerima hibah yang belum

menyampaikan laporan audit karena pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

hibah masih dalam proses, sehingga belum dapat dilaksanakan audit, untuk itu

akan dimonitor pelaksanaannya oleh SKPD Pemberi rekomendasi sehingga

setelah selesai langsung dilakukan audit. Untuk Bantuan Operasional Sekolah

Swasta ketentuannya mengacu pada juknis DAK, dimana diatur bahwa sekolah

swasta harus melaporkan ke Pemerintah Pusat.;

c. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli

2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah menyebabkan adanya penyesuaian

terhadap proses pencairan hibah kepada Satuan Kerja Brigif Mekanis 1 Pam

Ibukota/Jaya Sakti senilai Rp22.391.321.000,00 dan Universitas Negeri Jakarta

senilai Rp89.209.262.500,00, sehingga dana hibah cair di akhir tahun. BPKD

tidak mencairkan belanja hibah kepada instansi vertikal apabila tidak sesuai

dengan PMK Nomor 99/PMK.05/2017. Hibah yang belum selesai

pelaksanaannya tersebut telah diregister ke Kementerian Keuangan dan masuk

ke dalam revisi DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2017 dan Kementerian

Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017. Dari penerima hibah yang

melaksanakan kegiatan setelah berakhirnya Tahun Anggaran juga membuat

laporan kepada Gubernur contoh Universitas Negeri Jakarta. Dengan demikian

kegiatan tersebut dipantau oleh Kementerian Keuangan. Untuk kedepan BPKD

telah berupaya melakukan optimalisasi dalam proses pencairan hibah, bansos dan

bantuan keuangan pada Tahun Anggaran 2018, dengan dikeluarkannya Surat

Edaran Kepala BPKD Nomor 01/SE/2018 tentang Penyampaian Jadwal Rencana

Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Tahun Anggaran 2018 dan Surat Nomor 804/-1.711.314 tanggal 3 April 2018

perihal Konfirmasi Jadwal Rencana Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2018.


a. Memerintahkan Kepala BPKD supaya:

1) berkoordinasi dengan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagai

koordinator untuk mengingatkan lembaga/organisasi penerima hibah yang

belum menyampaikan laporan penggunaan hibah untuk menyampaikan

laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku

PPKD;



2) memberikan teguran kepada penerima hibah yang terlambat dan tidak

menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta belum melakukan audit atas

hibah yang diterima;

b. Memerintahkan Kepala SKPD/UKPD koordinator lebih optimal dalam

melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi belanja hibah; dan

c. Memerintahkan Inspektorat supaya melakukan monitoring terhadap uang sisa

hibah yang belum digunakan dan dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah.

2.10. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rumah

Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas Tidak Didukung dengan Perencanaan yang Memadai

Dinas Kesehatan memiliki anggaran belanja modal pada TA 2017 sebesar

Rp705.988.014.078,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp495.669.444.537,00

atau 70,20%. Salah satu realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah paket

pekerjaan fisik, yaitu Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas

D Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta.

Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan

dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor 61/PPK-

PGKDK/DKI/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 dan dilaksanakan oleh KSO PT PP

Pract, PT HH dan PT AKP dengan nilai kontrak senilai Rp211.950.000.000,00 yang

berlokasi di RSUK Cilincing, RSUK Kramat Jati, RSUK Koja, RSUK Kebayoran

Lama dan RSUK Cipayung. Menurut kontrak, pelaksanaan pekerjaan harus selesai

pada tanggal 17 Desember 2017. Perjanjian ini mengalami beberapa kali addendum,

yaitu:

a. Addendum I dengan No. 167/PPK-PGKDK/DKI/III/2017 tgl 14 Maret 2017

tentang perubahan wewenang penandatangan KSO.

b. Addendum II dengan No. 249/PPK-PGKDK/DKI/VIII/2017 tgl 25 Agustus 2017

tentang perubahan waktu pelaksanaan sehingga pekerjaan selesai tanggal 29

Desember 2017.

c. Addendum III dengan No. 234/PPK-PGKDK/DKI/VIII/2017 tgl 14 Desember

2017 dilakukan untuk pengalihan sebagian nilai kontrak 2017 ke 2018.

Pembayaran atas pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit

Umum Kelas D Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan sebesar

Rp94.361.033.145,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tabel 2.29. Rincian Realisasi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

(dalam rupiah)

No SP2D Jumlah Yang Diminta (Rp) Jumlah Potongan (Rp) Jumlah Yang Dibayar (Rp)

1 1018104/SP2D/XI/2017 tanggal 15/11/2017 6.329.966.000,00 4.680.345.982,00 1.649.620.018,00

2 1020725/SP2D/XII/2017 tanggal 12/12/2017 2.046.873.543,00 241.903.237,00 1.804.970.306,00

3 1023828/SP2D/XII/2017 tanggal 27/12/2017 2.220.660.457,00 262.441.690,00 1.958.218.767,00

4 1018105/SP2D/XI/2017 tanggal 15/11/2017 12.659.932.000,00 5.234.201.055,00 7.425.730.945,00

5 1020724/SP2D/XII/2017 tanggal 12/12/2017 4.093.747.086,00 483.806.474,00 3.609.940.612,00

6 1020723/SP2D/XII/2017 tanggal 12/12/2017 16.753.679.086,00 7.587.021.165,00 9.166.657.921,00

7 1023790/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 41.884.197.715,00 10.072.550.215,00 31.811.647.500,00

8 1023775/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 41.884.197.715,00 4.949.950.639,00 36.934.247.076,00

Jumlah 127.873.253.602,00 33.512.220.457,00 94.361.033.145,00



Sedangkan pekerjaan Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas

dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor 375/PPK-

PGKDK/DKI/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan dilaksanakan oleh NK LTM KSO

dengan nilai kontrak senilai Rp246.427.876.000,00 yang berlokasi di 34 Puskesmas.

Menurut kontrak, pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada tanggal 8 Desember

2017. Perjanjian ini mengalami beberapa kali addendum, yaitu:

a. Addendum I dengan Nomor 266/PPK-PGKDK/DKI/VII/2017 tanggal 27 Juli

2017 tentang perubahan wewenang penandatangan KSO;

b. Addendum II dengan Nomor 77/PPK-PGKDK/DKI/VIII/2017 tanggal 8 Agustus

2017 tentang penyesuaian harga terhadap pengurangan luasan bangunan

puskesmas pasar baru;

c. Addendum III dengan Nomor 05/PPK-PGKDK/DKI/XI/2017 tanggal 1

November 2017 tentang perpanjangan waktu sampai dengan 29 Desember 2017;

d. Addendum IV dengan Nomor 233/PPK-PGKDK/DKI/XII/2017 tanggal 14

Desember 2017 tentang dilakukan untuk pengalihan sebagian nilai kontrak 2017

ke 2018.

Pembayaran atas pekerjaan Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilakukan sebesar

Rp169.101.395.436,00 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Tabel 2.30. Rincian Pembayaran Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas s.d. Akhir Tahun 2017

(dalam rupiah)

No SP2D Jumlah Yang

Diminta Jumlah

Potongan Jumlah Yang

Dibayar

1 1023827/SP2D/XII/2017 tanggal 27/12/2017 48.955.391.965,00 5.785.637.233,00 43.169.754.732,00

2 1023484/SP2D/XII/2017 tanggal 22/12/2017 6.025.449.117,00 5.058.190.163,00 967.258.954,00

3 1023488/SP2D/XII/2017 tanggal 22/12/2017 14.229.341.168,00 6.027.741.042,00 8.201.600.126,00

4 1023911/SP2D/XI/2017 tanggal 27/12/2017 18.909.523.270,00 2.234.761.841,00 16.674.761.429,00

5 1023910/SP2D/XII/2017 tanggal 27/12/2017 8.773.908.498,00 1.036.916.459,00 7.736.992.039,00

6 1023794/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 17.895.127.720,00 6.460.970.362,00 11.434.157.358,00

7 1023783/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 7.603.350.840,00 898.577.827,00 6.704.773.013,00

8 1023470/SP2D/XII/2017 tanggal 22/12/2017 3.874.756.608,00 457.925.781,00 3.416.830.827,00

9 1023762/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 3.871.734.580,00 457.568.632,00 3.414.165.948,00

10 1023564/SP2D/XII/2017 tanggal 22/12/2017 2.708.696.795,00 320.118.712,00 2.388.578.083,00

11 1019947/SP2D/XII/2017 tanggal 6/12/2017 8.620.547.050,00 5.364.883.556,00 3.255.663.494,00

12 1019948/SP2D/XII/2017 tanggal 6/12/2017 3.364.008.461,00 397.564.636,00 2.966.443.825,00

13 1023761/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 300.448.334,00 35.507.530,00 264.940.804,00

14 1020043/SP2D/XII/2017 tanggal 7/12/2017 13.131.878.483,00 5.898.040.906,00 7.233.837.577,00

15 1021470/SP2D/XII/2017 tanggal 15/12/2017 9.099.081.224,00 1.075.345.963,00 8.023.735.261,00

16 1023782/SP2D/XII/2017 tanggal 23/12/2017 1.738.151.323,00 205.417.884,00 1.532.733.439,00

169.101.395.436,00 41.715.168.527,00 127.386.226.909,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran, dokumen kontrak,

pengamatan fisik di lapangan dan dokumen terkait lainnya menunjukkan terdapat

permasalahan dalam perencanaan pekerjaan yang berdampak pada pelaksanaan

pekerjaan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pekerjaan tidak dilengkapi dengan Dokumen Perencanaan

Awal yang memadai

Hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

terkait perencanaan design and build untuk Pembangunan dan Pengembangan

Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total

Gedung Puskesmas menunjukkan bahwa PPK belum memiliki dokumen



perencanaan awal berupa konsep design dan persyaratan terkait aspek

lingkungan. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan yang

diatur pada beberapa peraturan yang terdapat pada Kerangka Acuan Kerja

(KAK).

b. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan

penghapusan aset sehingga penyelesaian pekerjaan terlambat dan terdapat

denda yang belum dikenakan senilai Rp9.703.615.203,59

1) Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan

Berdasarkan surat dari PT PP Pract KSO PT HH dan PT AKP dengan No.

027/KSO/PPHHAKP/VIII/2017 tanggal 2 Agustus tentang permohonan

revisi jadwal pelaksanaan proyek RSUK, Konsultan Manajemen Konstruksi

PT CCM menyusun Justifikasi Teknis tanggal 22 Agustus 2017 yang

disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui hal-hal

sebagai berikut:

a) Pelaksanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D

Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dilakukan di lima lokasi. Kegiatan

pembangunan tersebut merupakan usulan dari RSU terkait atau Suku

Dinas Kesehatan (Sudinkes) setempat, menggunakan APBD DKI tahun

anggaran 2017, dilaksanakan serempak dengan kegiatan penghapusan

aset sebagai berikut:

(1) Usulan pembangunan RSU Kebayoran Lama oleh Sudinkes Jakarta

Selatan, bersamaan dengan pengusulan penghapusan aset bangunan

aset bangunan eks Puskesmas pada lokasi pekerjaan;

(2) Usulan pembangunan RSU Cipayung oleh Sudinkes Jakarta Timur,

pada lahan kosong, namun bermasalah secara sosial karena adanya

klaim atas tanah oleh warga yang mengaku sebagai ahli waris;

(3) Usulan pembangunan RSU Kramat Jati oleh Direktur RSU Kramat

Jati, pada eks lokasi gudang obat yang secara bersamaan diusulkan

penghapusan aset ke BPAD;

(4) Usulan pengembangan RSU Cilincing oleh Direktur RSU Cilincing

pada lokasi eks Bangunan gedung dan Rumah Dinas yang secara

bersamaan diusulkan penghapusan ke BPAD. Pada tahap

perencanaan, lokasi yang disiapkan tidak memenuhi kebutuhan

pengembangan RSU Cilincing sehingga diajukan penghapusan aset

ke BPAD untuk gedung rawat inap.

Dalam pelaksanaannya, penyerahan lahan yang dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) diketahui sesuai data sebagai berikut:

(1) RSUK Cilincing BA Serah Terima Lokasi No. 05/BA/RSUK-

CCM/X/17 tanggal 18 Oktober 2017

(2) RSUK Kramat Jati BA Serah Terima Lokasi No. 041BA/RSUK-

CCM/VII/17 tanggal 3 Juli 2017

(3) RSUK Cipayung BA Serah Terima Lokasi No. 03/BA/RSUK-


(4) RSUK Kebayoran lama BA Serah Terima Lokasi No. 02/BA/RSUK-




(5) RSUK Tugu Koja, BA Serah Terima Lokasi No. 04/BA/RSUK-


Atas dasar justifikasi teknis yang disampaikan oleh PT CCM, PPK

berdasarkan surat No. 238/PPK-PGKDP/DKI/VIII/2017 tanggal 24

Agustus 2017 menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

yang diajukan oleh PT PP Pract KSO PT HH dan PT AKP sampai dengan

29 Desember 2017.

b) Laporan progres kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK, PT

CCM (sebagai MK) dan pada tanggal 31 Desember 2017 pada 5 RSUK

diketahui:

Tabel 2.31. Rincian Progress Kemajuan Pekerjaan per 31 Desember 2017

No Lokasi Progress (%)

1 RSUK Cilincing 6,629

2 RSUK Cipayung 75,672

3 RSUK Kramat Jati 77,167

4 RSUK Kebayoran Lama 77,588

5 RSUK Tugu Koja 76,911

c) Saat dilakukan pengamatan fisik oleh tim BPK antara tanggal 27 Februari

2018 – 28 Maret 2018 pada 4 lokasi RSUK, yaitu RSUK Cilincing,

RSUK Cipayung, RSUK Kebayoran Lama dan RSUK diketahui progress

pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.32. Rincian Hasil Pemeriksaan Fisik

No Lokasi Progress (%)

Keterangan

1 RSUK Cilincing 15,025 Masih dilakukan pekerjaan struktur, arsitektur, elektrikal dan mekanikal

2 RSUK Cipayung 90,469 Masih dilakukan finishing pekerjaan arsitektur, mekanikal elektrikal dan pekerjaan lainnya

3 RSUK Kramat Jati 97,797 Masih dilakukan finishing pekerjaan arsitektur, mekanikal elektrikal dan pekerjaan lainnya

4 RSUK Kebayoran Lama 95,25 Masih dilakukan finishing pekerjaan arsitektur, mekanikal elektrikal dan pekerjaan lainnya

d) Konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

diketahui:

(1) Tidak terdapat addendum lain atas Pembangunan dan

Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan di Provinsi

DKI Jakarta selain addendum I, II, dan III sesuai yang telah diterima

oleh TIM BPK

(2) Justifikasi teknis yang dibuat oleh PT CCM merupakan dasar dari

pemberian kompensasi kepada kontraktor pelaksana dan addendum

II yang dibuat merupakan kompensasi yang telah diberikan oleh

PPK.

Atas hal tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak

melakukan addendum lain terkait perpanjangan masa kontrak atas

kontrak Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D

Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaan pekerjaan



yang sampai dengan saat dilakukan pengamatan fisik di lapangan masih

dikerjakan tidak dilindungi oleh kontrak pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik di lapangan diatas diketahui

penyelesaian pekerjaan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah

Sakit Umum Kelas D Kecamatan mengalami keterlambatan terhitung sejak

tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan progres pekerjaan per tanggal 19

Maret 2018 sehingga denda yang dikenakan adalah minimal selama 80 hari

atau senilai Rp4.756.569.368,14, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.33. Rincian Nilai Kontrak dan Denda Keterlambatan

Lokasi Nilai BoQ dalam

Kontrak termasuk PPN (Rp)

Sisa Pekerjaan

(%)

Jumlah Hari Keterlambatan

Nilai Sisa Pekerjaan (Rp)

Nilai Denda Keterlambatan (Rp)

RSUK Cilincing 44.413.470.860,00 93,3 40 41.437.768.312,38 1.657.510.732,50

RSUK Cipayung 40.937.470.860,00 24,3 80 9.947.805.418,98 795.824.433,52

RSUK Kramat Jati 40.940.770.860,00 22,8 80 9.334.495.756,08 746.759.660,49

RSUK Kebayoran Lama 40.937.470.860,00 22,4 80 9.169.993.472,64 733.599.477,81

RSUK Tugu Koja 44.721.470.860,00 23 80 10.285.938.297,80 822.875.063,82

Jumlah 4.756.569.368,14

Pengenaan denda berdasarkan nilai sisa pekerjaan tersebut diketahui tidak

sesuai dengan peraturan mengenai pengadan barang/jasa pemerintah yang

mengatur bahwa denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia

adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian

kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Dijelaskan bahwa bagian kontrak

adalah bagian pekerjaan yang tercantum didalam syarat-syarat kontrak yang

terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian

masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak

tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi

masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam

pencapaian kinerja pekerjaan. Dalam pembangunan konstruksi gedung

rumah sakit masing-masing pekerjaan yang tercantum dalam kontrak saling

terkait satu sama lain antara pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal dan

elektrikal. Konstruksi bangunan tidak dapat berfungsi jika salah satu pekerjan

belum selesai dikerjakan. Jumlah hari keterlambatan sampai dengan

pekerjaan selesai telah melebihi 50 hari. Kondisi per tanggal 31 Desember

2017 bangunan Rumah Sakit diketahui belum bisa dimanfaatkan, maka

denda yang seharusnya dikenakan adalah 5% dikalikan dengan nilai kontrak

pekerjaan yaitu senilai Rp10.597.500.000,00 (5% x Rp211.950.000.000,00).

Nilai denda yang diatur dalam kontrak oleh PPK berdasarkan nilai sisa

pekerjaan tersebut berdampak adanya potensi pendapatan denda yang hilang

senilai Rp5.840.930.631,86 (Rp10.597.500.000,00 – Rp4.756.569.368,14).

2) Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas

Berdasarkan surat dari Nindya LTM KSO dengan No. 179/Nindya-

LTM/PUSK.DKI/09/2017 tanggal 4 September 2017 tentang permohonan

perpanjangan waktu pelaksanaan. Konsultan Manajemen Konstruksi PT

CCM menyusun Justifikasi Teknis tanggal 16 Oktober 2017 yang

disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui hal-hal

sebagai berikut:



a) Kegiatan Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas di 34 lokasi

(5 lokasi Puskesmas Kecamatan dan 29 lokasi Puskesmas Kelurahan)

merupakan kegiatan usulan dari Puskesmas terkait atau Suku Dinas

(Sudin) Kesehatan setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan

dengan kegiatan penghapusan aset. dengan rincian sebagai berikut:

(1) Lokasi dengan kegiatan penghapusan aset di 31 lokasi Puskesmas;

(2) Lokasi yang tidak ada kegiatan penghapusan aset adalah Puskesmas

Kelurahan Cempaka Putih Timur. Puskesmas Kebon Melati dan

Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan.

b) PPK diketahui melakukan penyerahan lahan kepada perusahaan

pelaksana pekerjaan berkisar antara tanggal 5 Juli s.d. 28 Juli 2017

dengan rincian terlampir pada lampiran 2.10.1.

Atas dasar justifikasi teknis yang disampaikan oleh PT CCM. PPK

berdasarkan surat Nomor 165/PPK-PGKDK/DKI/X/2017 tanggal 16

Oktober 2017 menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang

diajukan oleh Nindya LTM KSO sampai dengan 29 Desember 2017. Pada

pelaksanaannya. diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Laporan progres kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK. PT

CCM (sebagai MK) dan pada tanggal 29 Desember 2017 pada 34

Puskesmas diketahui progres pekerjaan sebagai berikut: Tabel 2.34. Rincian Progres Kemajuan Pekerjaan Per 29 Desember 2017

Lokasi Puskesmas Progress s.d. 29 des (%)

1. Johar Baru 83,035

2. Kebon Sirih 76,072

3. Cempaka putih timur 94,292

4. Pasar Baru 66,116

5. Kebon Melati 75,479

6. Pademangan Timur 75,197

7. Semper Barat III 56,348

8. Kalibaru 75,384

9. Semper Barat II 59,833

10. Tegal Alur 1 75,532

11. Kelapa dua 75,002

12. Tomang 16,939

13. Kalideres II 93,336

14. Meruya Utara 67,494

15. Tegal Alur III 75,525

16. Rawa Buaya 92,208

17. Kemanggisan 75,322

18. Pinang Ranti 75,631

19. Kelapa Dua Wetan 75,069

20. Ceger 94,45

21. Lubang Buaya 75,111

22. Bidara Cina 75,756

23. Cililitan 92,133

24. Cakung Timur 75,374

25. Klender III 75,222

26. Jatinegara 75,021

27. Duren Sawit 75,833

28. Mampang Prapatan 69,539

29. Jagakarsa 75,254

30. Manggarai 75,446

31. Manggarai Selatan 76,159

32. Menteng Atas 75,037

33. Lebak Bulus 76,407

34. Pulo 66,097



b) Saat dilakukan pengamatan fisik oleh tim BPK antara tanggal 28 Februari

2018 – 6 Maret 2018 pada 10 lokasi Puskesmas. yaitu diketahui progress

pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.35. Rincian Hasil Pemeriksaan Fisik

No Lokasi Progress

(%) Keterangan

1 Puskesmas Pulo

96,017 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : peredam petir. fire alarm. floor drain. lift belum di uji coba

2 Puskesmas Kelurahan Pasar Baru

85,604 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : genset. sanitary. pompa. lift belum di uji coba

3 Puskesmas Kecamatan Johar Baru

98,785 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : outdoor ac. clean out. gate valve. check valve dan terdapat item pekerjaan yang belum datang : kran taman. clean out. electrode water level control. saftey valve.

4 Puskesmas Kelurahan Semper Barat III

80,369 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : armetuer kebakaran. busbar support. PABX

5 Puskesmas Kelurahan Semper Barat II

79,554 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : PABX dan DVR belum terpasang armateurnya. fasilitas penyandanng cacat. paving block. Lift.

6 Puskesmas Kecamatan Jatinegara

98,472 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : pengecatan dinding dan plafond lantai 4 dan 5. kloset. kran wastafel. wastafel. CCTV. APAR. penangkal petir

7 Puskesmas Kecamatan Mampang

93,563 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : genset. fire alarm. packaged booster pump. elektrode water level control. gate valve. check valve. floor drain. foot valve dan terdapat item pekerjaan yang belum datang : box hydrant. pillar hydrant. clean out. kran taman

8 Puskesmas Kelurahan Manggarai

95,830 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : pemasangan kloset pada masing-masing lantai. penempatan APAR.

9 Puskesmas Kelurahan Meruya

84,39 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : sanitary. pintu besi tahan api. water tank. kusen dan pintu km mandi. armateur sound system dan CCTV. PABX.

10 Puskesmas Kelurahan Tomang

50,141 Masih terdapat beberapa item belum terpasang/tersambung. seperti : lift. AC. Water tank.

c) Konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen

diketahui:

1) Tidak terdapat addendum lain atas Pembangunan dan Rehab Total

Gedung Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta selain addendum I. II.

III dan IV sesuai yang telah diterima oleh BPK;

2) Justifikasi teknis yang dibuat oleh PT CCM merupakan dasar dari

pemberian kompensasi kepada kontraktor pelaksana dan addendum

III yang dibuat merupakan kompensasi yang telah diberikan oleh

PPK.

Atas hal tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak

melakukan addendum lain terkait perpanjangan masa kontrak atas

kontrak Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas di Provinsi

DKI Jakarta. Sehingga pelaksanaan pekerjaan yang sampai dengan saat



dilakukan pengamatan fisik di lapangan masih dikerjakan tidak

dilindungi oleh kontrak pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik di lapangan diatas diketahui

penyelesaian pekerjaan pada Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta mengalami keterlambatan terhitung sejak

tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan progres pekerjaan per tanggal 19

Maret 2018 sehingga denda yang dikenakan adalah minimal selama 80 hari

atau senilai Rp4.947.045.835,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36. Rincian Nilai Denda Pembangunan Puskesmas

No Lokasi

Nilai BoQ dalam Kontrak

termasuk PPN (Rp)

Sisa Pekerjaan

(%)

Jumlah Hari

Keterlambatan

Nilai Sisa Pekerjaan

(Rp)

Nilai Denda Keterlambatan

(Rp)

1 Johar Baru 14.541.969.758,80 16,965 80 2.467.045.169,58 197.363.613,57

2 Kebon Sirih 6.008.966.682,40 23,928 80 1.437.825.547,76 115.026.043,82

3 Cempaka putih timur 6.008.966.682,40 5,708 80 342.991.818,23 27.439.345,46

4 Pasar Baru 5.332.501.282,20 33,884 80 1.806.864.734,46 144.549.178,76

5 Kebon Melati 6.008.966.682,40 24,521 80 1.473.458.720,19 117.876.697,62

6 Pademangan Timur 6.008.966.682,40 24,803 80 1.490.404.006,24 119.232.320,50

7 Semper Barat III 6.008.966.682,40 43,652 80 2.623.034.136,20 209.842.730,90

8 Kalibaru 6.008.966.682,40 24,616 80 1.479.167.238,54 118.333.379,08

9 Semper Barat II 6.040.045.266,20 40,167 80 2.426.104.982,07 194.088.398,57

10 Tegal Alur 1 6.008.966.682,40 24,468 80 1.470.273.967,85 117.621.917,43

11 Kelapa dua 6.008.966.682,40 24,998 80 1.502.121.491,27 120.169.719,30

12 Tomang 6.008.966.682,40 83,061 80 4.991.107.816,07 399.288.625,29

13 Kalideres II 6.008.966.682,40 6,664 80 400.437.539,72 32.035.003,18

14 Meruya Utara 6.008.966.682,40 32,506 80 1.953.274.709,78 156.261.976,78

15 Tegal Alur III 6.008.966.682,40 24,475 80 1.470.694.595,52 117.655.567,64

16 Rawa Buaya 6.008.966.682,40 7,792 80 468.218.683,89 37.457.494,71

17 Kemanggisan 6.008.966.682,40 24,678 80 1.482.892.797,88 118.631.423,83

18 Pinang Ranti 6.040.045.266,20 24,369 80 1.471.898.630,92 117.751.890,47

19 Kelapa Dua Wetan 6.008.966.682,40 24,931 80 1.498.095.483,59 119.847.638,69

20 Ceger 6.060.300.280,10 5,55 80 336.346.665,55 26.907.733,24

21 Lubang Buaya 6.008.966.682,40 24,889 80 1.495.571.717,58 119.645.737,41

22 Bidara Cina 6.008.966.682,40 24,244 80 1.456.813.882,48 116.545.110,60

23 Cililitan 6.008.966.682,40 7,867 80 472.725.408,90 37.818.032,71

24 Cakung Timur 6.008.966.682,40 24,626 80 1.479.768.135,21 118.381.450,82

25 Klender III 6.040.045.266,20 24,778 80 1.496.602.416,06 119.728.193,28

26 Jatinegara 14.541.969.758,80 24,979 80 3.632.438.626,05 290.595.090,08

27 Duren Sawit 14.541.969.758,80 24,167 80 3.514.357.831,61 281.148.626,53

28 Mampang Prapatan 14.439.017.760,20 30,461 80 4.398.269.199,93 351.861.535,99

29 Jagakarsa 13.782.698.771,60 24,746 80 3.410.666.638,02 272.853.331,04

30 Manggarai 6.008.966.682,40 24,554 80 1.475.441.679,20 118.035.334,34

31 Manggarai Selatan 6.008.966.682,40 23,841 80 1.432.597.746,75 114.607.819,74

32 Menteng Atas 6.040.045.266,20 24,963 80 1.507.776.499,80 120.622.119,98

33 Lebak Bulus 6.040.045.266,20 23,593 80 1.425.027.879,65 114.002.230,37

34 Pulo 6.040.045.266,20 33,903 80 2.047.756.546,60 163.820.523,73

Jumlah 4.947.045.835,45

Pengenaan denda berdasarkan nilai sisa pekerjaan tersebut diketahui tidak

sesuai dengan peraturan mengenai pengadan barang/jasa pemerintah. Jumlah

hari keterlambatan sampai dengan pekerjaan selesai telah melebihi 50 hari.

Kondisi per tanggal 31 Desember 2017 bangunan Puskesmas diketahui

belum bisa dimanfaatkan, maka denda yang seharusnya dikenakan adalah 5%

dikalikan dengan nilai kontrak pekerjaan yaitu senilai Rp12.285.003.850,00

(5% x Rp245.700.077.000,00). Nilai denda yang diatur dalam kontrak oleh

PPK berdasarkan nilai sisa pekerjaan tersebut berdampak adanya potensi

pendapatan denda yang hilang senilai Rp7.337.958.014,55

(Rp12.285.003.850,00 – Rp4.947.045.835,45).



c. Nilai Jaminan Pelaksanaan tidak sesuai ketentuan

1) Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan

KSO PT PP Pract, PT HH dan PT AKP dalam melaksanakan Pekerjaan

Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan

memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PPK.

Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat beberapa jaminan pelaksanaan

yang diserahkan oleh KSO PT PP Pract, PT HH dan PT AKP, yaitu:

a) No. 0131/BM.133/BG2-PL/500/III/17 tanggal 2 Maret 2017 senilai

Rp10.597.500.000,00 yang berlaku sejak 24 Februari 2017 – 11

Desember 2017, merupakan jaminan pelaksanaan sesuai kontrak Nomor

61/PPK-PGKDK/DKI/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

b) No. HBO/PB-12/2017/0148449-1 tanggal 12 Desember 2017 senilai

Rp10.597.500.000,00 yang berlaku sejak 12 Desember 2017 – 17

Desember 2017;

c) No. MBG774023006817N tanggal 20 Desember 2017 – 1 Maret 2018

senilai Rp2.094.209.886,00 yang berlaku sejak 18 Desember 2017 – 1

Maret 2018.

Atas jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan tersebut diketahui terdapat

beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan No. MBG774023006817N tanggal 20

Desember 2017 yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2018 senilai

Rp2.094.209.886,00 tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya

diserahkan yaitu Rp10.597.500.000,00 sehingga terdapat kekurangan

nilai jaminan pelaksanaan senilai Rp8.503.290.114,00

(Rp10.597.500.000,00 - Rp2.094.209.886,00);

b) Jaminan pelaksanaan yang terakhir diserahkan dengan No.

MBG774023006817N tanggal 20 Desember 2017 yang berlaku sampai

dengan 1 Maret 2018 senilai Rp2.094.209.886,00 tidak sesuai dengan

waktu penyelesaian pekerjaan yang sampai dengan tanggal 23 Maret

2018 diketahui belum dilakukan serah terima pekerjaan. Sehingga

pelaksanaan pekerjaan setelah tanggal 1 Maret 2018 tidak dilindungi

dengan Jaminan Pelaksanaan;

c) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan No. MBG774023006817N tanggal

20 Desember 2017 yang berlaku sampai dengan 1 Maret 2018 senilai

Rp2.094.209.886,00 tidak didasari dengan kontrak, karena kontrak

addendum II dengan Nomor 249/PPK-PGKDK/DKI/VIII/2017 tgl 25

Agustus 2017 tentang perubahan waktu pelaksanaan hanya mengatur

pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Desember 2017. Dari

hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa tidak terdapat addendum

kontrak lainnya yang mengatur pelaksanaan pekerjaan setelah tanggal 29

Desember 2017.

2) Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas

NK LTM KSO dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Rehab

Total Gedung Puskesmas memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan

pelaksanaan kepada PPK. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat beberapa

jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh NK LTM KSO, yaitu:



a) Nomor 17/OJR/014/9480/SENIN tanggal 20 Maret 2017 senilai

Rp12.321.393.800,00 yang berlaku sejak 20 Maret 2017 – 29 Maret 2017

yang merupakan jaminan pelaksanaan atas kontrak Nomor 375/PPK-

PGKDK/DKI/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;

b) Nomor 17/OJR/014/9480/SENIN tanggal 30 November 2017 senilai

Rp12.321.393.800,00 yang berlaku sejak 20 Maret 2017 – 15 Januari

2018;

c) Nomor 17/OJR/038/7182/RABU tanggal 20 Desember 2017 yang

berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017 - 30 Juni 2018 senilai

Rp7.599.778.500,00.

Atas jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan diketahui terdapat beberapa

hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan No. 17/OJR/038/7182/RABU tanggal

20 Desember 2017 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2017 - 30

Juni 2018 senilai Rp7.599.778.500,00 tidak sesuai dengan nilai yang

seharusnya diserahkan yaitu Rp12.321.393.800,00 sehingga terdapat

kekurangan nilai jaminan pelaksanaan senilai Rp4.721.615.300,00;

b) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp7.599.778.500,00

dilakukan tidak didasari dengan kontrak, karena kontrak addendum III

dengan No. 05/PPK-PGKDK/DKI/XI/2017 tanggal 1 November 2017

tentang perubahan waktu pelaksanaan hanya mengatur pelaksanaan

pekerjaan sampai dengan tanggal 29 Desember 2017. Dari hasil

pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa tidak terdapat addendum

kontrak lainnya yang mengatur pelaksanaan pekerjaan setelah tanggal 29

Desember 2017.

d. Pelaksanaan Pekerjaan tidak dilengkapi dokumen perencanaan teknis yang

memadai

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan jasa konstruksi

Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan

Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas antara lain adalah tahap

perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang harus dilakukan antara

lain terkait penyiapan dokumen-dokumen perencanaan teknis yang diperlukan

dalam proses pengurusan perijinan IMB, Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IIPAL) dan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin). Hasil

konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diketahui:

1) Pengurusan IMB menjadi tanggungjawab kontraktor;

2) Sampai dengan saat pemeriksaan dilakukan, proses pengurusan IMB pada

lima RSUK yaitu RSUK Kramat Jati, RSUK Cipayung, RSUK Tugu Koja,

RSUK Cilincing dan RSUK Kebayoran Lama belum selesai dilakukan.

Kendala yang terjadi dalam pengurusan IMB adalah belum selesainya

dokumen Andalalinnya;

3) Sampai dengan saat pemeriksaan dilakukan, proses pengurusan IMB pada 34

lokasi Puskesmas belum selesai dilakukan. Kendala yang terjadi dalam

pengurusan IMB adalah belum selesainya dokumen izin SPPL. Dokumen

pendukung dari masing-masing Puskesmas sesuai Pergub 2333 tahun 2002

berupa SPPL tidak dilakukan sejak awal pelaksanaan karena tidak



mengetahui proses penyelesaiannya dan baru diurus oleh Dinas Kesehatan

pada saat pemeriksaan BPK berakhir;

4) Selain kendala tersebut, diketahui juga pekerjaan Pembangunan dan

Pengembangan pada lima RSUK dan 34 Puskesmas tersebut juga tidak

dilengkapi dengan Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL) yang

seharusnya merupakan salah satu persyaratan teknis bangunan gedung pada

aspek kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan IMB;

5) Pembayaran 100% kepada perusahaan pelaksana pekerjaan akan tetap

dilakukan walaupun pengurusan IMB belum selesai dilakukan sampai

dengan selesainya masa pemeliharaan.

Dalam ketentuan peraturan perundangan diatur bahwa untuk

mengoperasikan bangunan gedung harus mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi

(SLF) terlebih dahulu. Salah satu syarat suatu bangunan gedung mendapatkan

SLF adalah adanya IMB. Dengan tidak adanya IMB atas pekerjaan Pembangunan

dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan

dan Rehab Total Gedung Puskesmas berdampak bangunan gedung Rumah Sakit

dan Puskesmas berpotensi tidak dapat dioperasikan sesuai ketentuan karena tidak

memenuhi persyaratan yaitu tidak adanya IMB dan SLF.

e. Hasil pelaksanaan pekerjaan tidak dilengkapi dengan Izin Pembuangan Air

Limbah

Selain IIPAL, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dalam rangka

menekan beban air limbah yang juga menekan terjadinya pencemaran pada air

dan/atau sumber air yang merupakan salah satu media pembuangan dari air

limbah tersebut adalah Izin Pembuangan Air Limbah. Pekerjaan Pembangunan

dan Pengembangan pada lima RSUK dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas pada 34 Puskesmas di Tahun 2017 diketahui juga belum memiliki

Izin Pembuangan Air Limbah tersebut.

Dari hasil penelusuran atas hasil evaluasi kelayakan teknis atas Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) beberapa RSUD dan Puskesmas yang sudah

selesai dibangun dan telah diserahterimakan kepada Dinas Kesehatan pada

tahun–tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam berkas permohonan Izin

Pembuangan Air Limbah di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

menunjukkan bahwa Izin Pembuangan Air Limbah tidak disetujui karena kinerja

IPAL masing-masing RSUD dan Puskesmas belum memadai untuk pengolahan

air limbah. Atas permasalahan tersebut, masing-masing RSUD dan Puskesmas

masih harus melakukan perbaikan kinerja IPAL agar semua parameter air limbah

memenuhi baku mutu air limbah.

f. Item pekerjaan mekanikal elektrikal berupa gas pembakaran tidak

dilaksanakan

Gas pembakaran (Incenerasi) adalah tungku pembakaran yang merubah

limbah padat (sampah) menjadi materi gas dan abu. Incenerator merupakan

proses pengolahan limbah padat dengan cara pembakaran pada temperatur lebih

dari 800°C untuk mereduksi sampah mudah terbakar dan sudah tidak dapat

didaur ulang lagi, membunuh bakteri, virus dan kimia toksik.



PPK menyusun Bill Of Quantity (BoQ) bersamaan waktunya dengan

penyusunan HPS. PPK hanya menyusun BoQ yang berisi rincian atas pekerjaan

tanpa didukung dengan nilai pekerjaannya. Pada saat penawaran, form BoQ

diserahkan kepada perusahaan dan nantinya akan diisi oleh perusahaan yang akan

mengikuti pelelangan. Sehingga PPK tidak menyusun BoQ lengkap yang berisi

nilai untuk setiap jenis pekerjaan.

Untuk pekerjaan mekenikal elektrikal berupa gas pembakaran diketahui

bahwa dalam BoQ yang disusun oleh PPK tetap mencantumkan item pekerjaan

gas pembakaran. Perusahaan yang memberikan penawaran juga tetap

mencantumkan item pekerjaan gas pembakaran, yang kemudian menjadi BoQ

dalam lampiran kontrak Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum

Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya diketahui, pada seluruh RSUD dan Puskesmas,

pekerjaan mekanikal elektrikal berupa gas pembakaran tidak dilakukan.

Berdasarkan penjelasan dari pihak kontraktor pelaksana pekerjaan, tidak

dikerjakannya pekerjaan gas pembakaran karena adanya arahan dari Dinas

Kesehatan untuk tidak membuat gas pembakaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, item mekanikal elektrikal berupa gas

pembakaran pada lima lokasi RSUD senilai Rp1.120.640.000,00

(Rp224.128.000,00 x 5 RSUD) dan pada 34 lokasi Puskesmas senilai senilai

Rp2.449.586.681,15 (Rincian terlampir dalam lampiran 2.10.2) tidak diyakini

kebenarannya.


a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa

Pemerintah beserta perubahannya, dalam:

1) Pasal 87 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara

kondisi di lapangan pada saat pelaksaaan, dengan gambar dan/atau

spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak , PPK bersama

penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang antara lain

mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

2) Pasal 89 yang menyatakan bahwa menyatakan Pembayaran bulanan/termin

untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang;

3) Pasal 120 yang menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa yang terlambat

menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda

keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai

bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan; dan

4) Penjelasan Pasal 120 yang menyatakan bahwa Bagian kontrak adalah bagian

pekerjaan yang tercantum didalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam

rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing

pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu

sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing

bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja

pekerjaan.



b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 19/PRT/M/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and

Build), dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa kriteria pekerjaan konstruksi yang

dapat dilaksanakan secara terintegrasi rancang dan bangun (Design and Build)

antara lain telah tersedia dokumen perencanaan awal pada tahapan konsep design

dan telah tersedia dokumen yang menjadi persyaratan aspek lingkungan;

c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang

Bangunan Gedung:

1) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang akan mendirikan

bangunan wajib memiliki IMB;

2) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan atas setiap perencanaan teknis bangunan gedung yang

telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan

gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;

3) Bagian Kedua tentang Persyaratan keandalan bangunan gedung, Pasal 54

yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi

persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan:

a) Keselamatan;

b) Kesehatan;

c) Kenyamanan; dan

d) Kemudahan.

4) Pasal 78 yang menyatakan bahwa persyaratan kesehatan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf b yang haru dipenuhi meliputi

persyaratan:

a) Penghawaan;

b) Pencahayaan;

c) Sanitasi; dan

d) Penggunaan bahan bangunan gedung.

5) Pasal 83 yang menyatakan bahwa Untuk memenuhi persyaratan sistem

sanitasi, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan:

a) sistem air bersih;

b) sistem pengolahan air limbah dan/atau air kotor;

c) sistem pembuangan sampah; dan

d) sistem penyaluran air hujan.

6) Pasal 85 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor pada

bangunan gedung harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.

d. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta:

1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa bangunan rumah tinggal dan

bangunan rumah non tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum

dibuang ke saluran umum/drainase kota;

2) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa perencanaan instalasi air limbah

domestik yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan

persyaratan dalam porses penerbitan Surat Ijin Penunjukkan penggunaan

Tanah (SIPPT), Rencana tata Letak Bangunan (RTLB), Ijin Mendirikan



Bangunan (IMB), dan terbangunnya instalasi air limbah domestic merupakan

persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)

dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB), serta perijinan operasional

dari intansi yang berwenang terkait operasional dimaksud.

e. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi

Kegiatan dan/atau Usaha:

1) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha yang

membuang air limbah di Daerah wajib menaati baku mutu air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

2) Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha yang

membuang air limbah ke sungai/badan air di daerah wajib mendapatkan izin

pembuangan air limbah dari Gubernur.

f. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 tanggal 5 Desember 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah,

Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir

Tahun 2017, pada:

1) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian sisa pekerjaan yang

dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2018 harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a) Berdasarkan penelitian PPK yang dituangkan dalam kertas kerja

menyatakan bahwa penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan

keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50

(lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan

pekerjaan;

b) Penyedia barang/jasa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan paling

lambat 50 (lima puluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan

pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesangupan yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai;

2) Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa perubahan kontrak dilaksanakan

dengan ketentuan:

a) Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa

pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran 2018 dari DPPA

SKPD tahun 2018; dan

b) Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan;

c) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebelum jangka

waktu kontrak berakhir; dan

d) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa jaminan pelaksanaan

pekerjaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh

PA/KPA/PPK, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak.

g. Masing-masing Kontrak tentang Pembangunan dan Pengembangan Gedung

Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total

Gedung Puskesmas, pada angka 3 yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen

berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak

ini, yaitu: Addendum perjanjian (bila ada), pokok perjanjian, surat penawaran,

syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, kerangka acuan kerja,

spesifikasi umum, jaminan, SPPBJ, SPMK dan BAHP.

h. Syarat-Syarat Umum Kontrak



1) Angka 20.1 menyatakan PPK berkewajiban menyerahkan keseluruhan lokasi

kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan

setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil

pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan

lokasi kerja;

2) Angka 20.3 menyatakan jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian

tertentu dari lokasi kerja, maka PPK dapat dianggap telah menunda

pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja

tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi;

3) Angka 21.1 menyatakan PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14

hari sejak tandatangan kontrak;

4) Angka 30.2 menyatakan jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal

penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau

karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda;

5) Angka 30.3 menyatakan Jika keterlambatan tersebut semata-mata

disebabkan oleh peristiwa kompensasai maka PPK dikenakan kewajiban

pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika tanggal

penyelesaian disepakati oleh para pihak untuk diperpanjang;

6) Angka 31.1 menyatakan jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga

penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka

penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian

berdasarkan data penunjang. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus

dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah

masa kontrak.


a. Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan belum dikenakan kepada KSO

PT PP Pract, PT HH dan PT AKP serta NK LTM KSO minimal sebesar

Rp9.703.615.203,59 (Rp4.756.569.368,14 + Rp4.947.045.835,45);

b. Potensi pendapatan denda yang hilang atas pekerjaan pembangunan Rumah Sakit

Umum Kelas D Kecamatan dan Pembangunan dan Rehab Total Gedung

Puskesmas senilai Rp13.178.888.646,41 (Rp5.840.930.631,86 +

Rp7.337.958.014,55);

c. Terdapat kekurangan nilai jaminan pelaksanaan pada pekerjaan Pembangunan

dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan

Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas senilai Rp13.224.905.414,00

(Rp8.503.290.114,00 + Rp4.721.615.300,00);

d. Lima Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan 34 Gedung

Puskesmas berpotensi tidak dapat dioperasikan karena tidak akan memiliki IMB

dan SLF;

e. Tidak ada IIPAL dan Izin Pembuangan Air Limbah dalam proses pembangunan

5 RSUD dan 34 Puskesmas berpotensi terjadinya duplikasi pembiayaan karena

masing-masing RSUK dapat terbebani pengeluaran untuk perbaikan Intalasi

Pengolahan Air Limbah yang seharusnya selesai terbangun dan siap digunakan

pada saat gedung RSUD dan Puskesmas diserahterimakan; dan



f. Hasil pekerjaan mekanikal elektrikal berupa gas pembakaran senilai

Rp3.570.226.681,15 (Rp1.120.640.000,00 +Rp2.449.586.681,15) tidak dapat

memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan.


a. PPK lalai dalam menyusun klausul kontrak terkait pengenaan nilai denda

keterlambatan yang tidak sesuai ketentuan serta dalam melakukan perencanaan

dan pengawasan atas Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit


Puskesmas;

b. PPTK lalai dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan

Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan

Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas;

c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak memahami tugasnya dalam proses

penerimaan hasil pekerjaan; dan

d. KSO PT PP Pract, PT HH dan PT AKP serta NK LTM KSO lalai dalam

menjalankan kewajiban sesuai kontrak dan KAK.

Atas permasalahan tersebut Dinas Kesehatan menanggapi sebagai berikut:

a. Sepakat dengan temuan BPK bahwa:

1) Basic design memang tidak ada;

2) Dokumen UKL/UPL sudah ada pada November 2017; dan

3) Persyaratan aspek lingkungan belum dilengkapi sampai dengan saat ini dan

baru diurus pada bulan Maret 2018.

b. Sepakat dengan temuan BPK bahwa:

1) Nilai Denda disesuaikan dengan menambahkan nilai PPN sesuai dengan

Nilai Kontrak;

2) Mengakui Kontrak adalah dokumen tertinggi yang mengikat antara Dinas

Kesehatan dan KSO PT PP Pract, PT HH dan PT AKP serta Dinas Kesehatan

dan NK LTM KSO;

3) Perhitungan denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya Addendum

Kontrak ke-2 yaitu dari tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan progres

pekerjaan peer 19 Maret 2018 atau selama 80 hari dikali 1/1000 dikali sisa

pekerjaan termasuk PPN;

c. Sepakat dengan temuan BPK terkait pekerjaan pembangunan yang tidak

dilindungi dengan jaminan pelaksanaan;

d. Sepakat dengan temuan BPK terkait permasalahan berpotensi tidak memiliki

IMB sampai dengan selesainya masa pemeliharaan. Pelaksana pekerjaan sudah

melakukan proses kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan PTSP, namun terdapat kekurangan dokumen persyaratan

yaitu Andal Lalin yang sedang dalam proses penyusunan dan SPPL (Surat

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang dibuat setelah gedung dipergunakan;

e. Tidak sepakat dengan temuan BPK atas permasalahan tidak ada IIPAL dan Izin

Pembuangan Air Limbah. IPAL sudah terbangun dan dapat dipergunakan oleh

RSUD dan Puskesmas. Kelaikan pengolahan air limbah di RSUD dan Puskesmas

akan dilakukan uji mutu air limbah setelah digunakan oleh pihak RSUD dan

Puskesmas. Dalam pengelolaan dan pengolahan air limbah RSUD hanya



menggunakan UKL (Upaya Kelola Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan

Lingkungan) saja dan Puskesmas hanya menggunakan SPPL saja sesuai

Keputusan Gubernur Nomor 2333/2002. Pembangunan RSUD sudah dilengkapi

dengan dokumen UKL UPL pada saat dimulainya pekerjaan. Penjelasan tersebut

akan dilengkapi dengan penjelasan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

f. Sepakat dengan temuan BPK terkait pekerjaan mekanikal elektrikal berupa gas

pembakaran yang tidak dilaksanakan. Penyusunan BOQ belum mengetahui

secara detail aturan PerMenLHK No. P.56-MenLHK-Setjen_2015 Tentang Tata

Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

dari fasilitas Pelayanan kesehatan Pasal 19 ayat 2 sehingga item mekanikal

elektrikal berupa gas pembakaran tetap di input dalam Kontrak.

Atas tanggapan Kepala Dinas Kesehatan yang menyatakan tidak sependapat

dengan alasan pembangunan RSUD sudah termasuk dengan pemasangan IPAL yang

dilengkapi dengan dokumen UKL/UPL serta pembangunan Puskesmas yang tidak

membutuhkan IPAL. Menurut BPK penjelasan Kepala Dinas Kesehatan tersebut

tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan

diketahui bahwa IPAL yang dibangun oleh Pelaksana Pekerjaan diketahui tidak

dilengkapi dengan IIPAL dan Izin Pembuangan Air Limbah. Dalam Peraturan Daerah

Provinsi DKI Jakarta DKI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung,

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air

Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun

2013 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan dan/atau Usaha diatur bahwa

persyaratan keandalan bangunan gedung yang diantaranya meliputi persyaratan

setiap bangunan gedung harus dilengkapi diantaranya dengan sistem pengolahan air

limbah dan/atau air kotor yang perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaannya

harus mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku. Perencanaan instalasi air

limbah domestik yang merupakan utilitas lingkungan atau bangunan merupakan

persyaratan dalam proses penerbitan Surat Ijin Penunjukkan penggunaan Tanah

(SIPPT), Rencana tata Letak Bangunan (RTLB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB),

dan terbangunnya instalasi air limbah domestic merupakan persyaratan dalam proses

penerbitan Surat Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan

Bangunan (KMB), serta perijinan operasional dari intansi yang berwenang terkait

operasional dimaksud. Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah ke

sungai/badan air di daerah wajib mendapatkan izin pembuangan air limbah dari

Gubernur.

BPK RI merkomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas

Kesehatan supaya:

a. Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada PPK lalai dalam menyusun klausul kontrak terkait pengenaan nilai denda

keterlambatan yang tidak sesuai ketentuan serta dalam melakukan perencanaan

dan pengawasan atas Pembangunan dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit


Puskesmas;

b. Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada PPTK yang lalai dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan



dan Pengembangan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan dan

Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas;


kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak memahami tugasnya; dan

d. Memberikan peringatan atau teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

kepada Pelaksana Pekerjaan KSO PT PP Pract, PT HH dan PT AKaP serta NK

LTM KSO dan memerintahkan untuk menyetorkan kekurangan penerimaan dari

denda yang belum dikenakan dan dipungut masing-masing minimal sebesar

Rp4.756.569.368,14 dan Rp4.947.045.835,45.

3. Kas

3.1. Pengelolaan Rekening Kas Daerah, Penampungan Penerimaan Pendapatan dan

Rekening SKPD/UKPD pada Pemprov DKI Jakarta Belum Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyajikan Kas di Kas Daerah pada Neraca (Audited)

Pada TA 2017 sebesar Rp12.402.525.459.503,00. Dengan rincian Kas di Kas Daerah

sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rincian Kas di Kas Daerah Tahun 2017 (dalam rupiah)

Uraian Nilai

Kas di rekening Bank DKI (10 rekening) 4.241.620.620.306

Kas di rekening BRI (3 rekening) 2.024.101.279.387

Kas di rekening Bank Mandiri (2 rekening) 548.368.620.314

Kas di rekening BTN (1 rekening) 333.434.939.496

Deposito di Bank DKI (4 rekening) 1.400.000.000.000

Deposito di Bank DKI Syariah (7 rekening) 1.900.000.000.000

Deposito di BRI (5 rekening) 1.220.000.000.000

Deposito di Bank Mandiri (4 rekening) 535.000.000.000

Deposito di BTN (1 rekening) 200.000.000.000

Total Kas 12.402.525.459.503

Sumber: CaLK LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 (Audited)

Selain itu terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

disajikan dalam Neraca (Audited) sebesar Rp73.503.590.091,00 antara lain masih

disimpan pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/UKPD.

Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan rekening kas daerah, rekening

penampungan dan rekening SKPD/UKPD pada bank yang dipergunakan untuk

penyimpanan uang daerah ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Tiga rekening kas daerah belum memiliki dasar hukum

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD Provinsi DKI Jakarta

memuat 19 rekening yang diakui sebagai rekening Kas Daerah oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Atas 19 rekening tersebut, terdapat

tiga rekening yang sudah dimanfaatkan namun belum ada dasar hukumnya,


Tabel 3.2. Rekening Kas Daerah Belum Memiliki Dasar Hukum

(dalam rupiah)

No No. Rekening

Nama Bank

Nama Rekening Kegunaan Saldo per 31 Des 2017 (Rp)

1 10802015759 Bank DKI Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rekening Kas Umum Daerah

1.443.960.636.348,00

2 10802016054 Bank DKI BPKD Provinsi DKI Jakarta

Rekening Pengeluaran

629.055.701.113,00



No No. Rekening

Nama Bank

Nama Rekening Kegunaan Saldo per 31 Des 2017 (Rp)

3 10802715751 Bank DKI Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rekening Vallas 35.946.872.809,00

Total 2.108.963.210.270,00

Sumber: CaLK LKPD TA 2017 (Audited)

Rekening nomor 10802015759 dan 10802016054 adalah rekening baru yang

dibuka pada Tahun 2017 untuk digunakan sebagai rekening Kas Umum Daerah

dan Rekening Pengeluaran sebagai akibat perpindahan lokasi kantor BPKD yang

semula bertempat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis dan saat ini bertempat di

Gedung Balaikota, sehingga untuk memudahkan pemantauan rekening dan

koordinasi dengan Bank DKI, dilakukan pemindahan pengelolaan rekening yang

semula di bawah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank DKI Abdul Muis

menjadi Kantor Cabang Utama (KCU) Bank DKI Balaikota. Atas pembukaan

rekening 10802015759 belum dilakukan penutupan terhadap rekening lama

dengan nomor 13902015759 dengan alasan masih ada penerimaan yang masuk

ke rekening tersebut dan masih ada pengeluaran pindah buku ke rekening Suku

Badan Pengelola Keuangan (SBPK) Wilayah. Sedangkan, untuk rekening

13902016054 telah dilakukan penutupan berdasarkan surat Kepala BPKD

Nomor 2483/-078.2 tanggal 2 Desember 2017 dan diubah dengan rekening

10802016054. Saldo pada rekening 13902016054 telah dipindahbukukan ke

rekening induk 10802015759 pada tanggal 29 Desember 2017.

Pembukaan rekening valas 10802715751 dilakukan terkait dengan

pembayaran denda keterlambatan pembangunan Gelanggang Olahraga

Mahasiswa Soemantri Brojonegoro dan Komplek Seni Budaya dan Pusat

Perfilman H. Umar Ismail, Kuningan Jakarta Selatan di Area IIA dan wanprestasi

oleh PT Bakrie Swasakti Utama (BSU) seperti yang terdapat dalam LKPD DKI

TA 2014 Nomor 13.B/LHP/XVIII.JKT2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015. Pemprov

DKI dan PT BSU membuat perjanjian tambahan (addendum) tentang Penataan,

Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Gelanggang Olahraga

Mahasiswa Soemantri Brojonegoro dan Komplek Seni Budaya dan Pusat

Perfilman H. Umar Ismail, Kuningan Jakarta Selatan Nomor 11 Tahun 2017 dan

Nomor 026/BSU-PRESDIR/SH/IX-17 tanggal 8 September 2017 yang mengacu

kepada Perjanjian Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Bakrie

Investindo tanggal 22 Agustus 1992. Dalam perjanjian tersebut memuat

kewajiban pembayaran denda sebesar $2,686,142.25.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut mengenai rekening valas milik Pemprov DKI

tersebut diketahui bahwa pembukaan rekening valas dilakukan oleh Bank DKI

pada tanggal 25 September 2017, sementara dana berupa pembayaran denda

keterlambatan baru disetorkan oleh PT BSU pada tanggal 26 September 2017.

Sampai 31 Desember 2017, diketahui bahwa Bank DKI hanya memberikan dua

kali pembayaran jasa giro yaitu tanggal 25 November 2017 dan 27 Desember

2017. Atas hal tersebut diketahui bahwa Bank DKI tidak memberikan jasa giro

untuk bulan Oktober 2017. Kepala Subbid Kas dan Bank telah melakukan

konfirmasi kepada Bank DKI dengan jawaban bahwa terkait jasa giro valas

menjadi kewenangan Bank DKI Kantor Pusat sehingga perhitungan jasa giro

diterima oleh Bank DKI KCU Balaikota sesuai perhitungan yang diterima dari

Bank DKI Kantor Pusat. Hasil konfirmasi kepada Kepala Customer Service Bank



DKI KCU Balaikota, perhitungan jasa giro valas didasarkan pada saldo minimum

yang terdapat pada rekening setiap bulannya, sehingga dalam kasus rekening

Bank DKI yang baru menerima dana pada tanggal 26 September 2017, sementara

rekening tersebut baru dibuka pada tanggal 25 September 2017 maka rekening

tersebut tidak diberikan jasa giro untuk bulan Oktober 2017.

b. Rekening Kas Daerah yang Memiliki Dasar Hukum Tetapi Tidak

Dilaporkan sebagai Rekening Kas Daerah

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 738 Tahun 2013 diketahui

terdapat penunjukkan dua rekening penerimaan pajak hotel, pajak hiburan, pajak

restoran, dan pajak parkir melalui online system, yang salah satunya adalah

rekening yang terdapat di Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Abdul Muis

dengan nomor rekening 13902002398. Hasil pemeriksaan atas rekening tersebut,

diketahui bahwa rekening berstatus tidak aktif (dormant) dan selama tahun 2017

tidak terdapat transaksi mutasi debit maupun kredit dengan saldo per 31

Desember 2017 sebesar Rp0,00. Nomor rekening Bank DKI tersebut tidak

dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2017 sebagai

rekening kas daerah. Hasil konfirmasi dengan Kepala Subbidang Pajak diketahui

bahwa pembukaan rekening tersebut semula digunakan untuk penerimaan

pendapatan pajak melalui e-tax yang disanggupi untuk difasilitasi oleh Bank BRI

dan Bank DKI dengan menyediakan alat bareboune (alat monitoring invoice) di

objek pajak. Namun dalam perjalanannya, Bank DKI tidak menyanggupi untuk

menginvestasikan alat tersebut, sehingga Bank DKI sampai saat ini tidak

menerima pendapatan pajak pada rekening tersebut. Bank DKI secara lisan

menyampaikan kepada Kepala Subbidang Pajak bahwa rekening tersebut sudah

ditutup karena ketidaksanggupan Bank DKI menginvestasikan alat, namun

belum ada pernyataan resmi secara tertulis dari Bank DKI.

c. Rekening Kas Daerah yang Dasar Hukumnya Sudah Dicabut Namun Masih

Aktif

Hasil konfirmasi kepada Bank DKI terkait rekening milik Kas Daerah

diketahui bahwa terdapat nomor rekening 10802615756 atas nama Unit

Pelayanan Perbendaharaan dan Kas (UPPK) BPKD Balaikota yang statusnya

masih aktif Tahun 2017 dengan transaksi mutasi debit dan kredit pada tahun 2017

masing-masing sebesar Rp1.511.954.948.604,07 serta per 31 Desember 2017

bersaldo Rp0,00. Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Subbidang Kas dan

Bank diketahui bahwa UPPK BPKD adalah satker pengelola keuangan yang

sudah ditiadakan seiring perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Pemprov DKI Jakarta. Rekening tersebut masih digunakan sebagai rekening

penampungan untuk transaksi yang dilakukan oleh BPKD baik penerimaan

maupun pengeluaran.

d. Terdapat Perbedaan Penggunaan Rekening Penampungan Penerimaan Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Bank dengan

Rekening yang Tercantum pada Keputusan Gubernur

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penanganan penerimaan BPHTB,

Pemprov DKI menunjuk enam cabang Bank DKI sebagai tempat pembayaran



dan rekening penampungan penerimaan BPHTB melalui Keputusan Gubernur

Nomor 487 Tahun 2011. Hasil konfirmasi dengan Bank DKI terkait saldo

rekening penampungan penerimaan sesuai Keputusan Gubernur tersebut

diketahui bahwa nomor rekening yang digunakan Bank DKI untuk menampung

penerimaan BPHTB Cabang Walikota Jakarta Utara adalah nomor rekening

20192210156 berbeda dengan yang tercantum pada Keputusan Gubernur yaitu

20992210151. Perbedaan nomor rekening tersebut dikarenakan pada saat

pembuatan Keputusan Gubernur, Bank DKI menyampaikan informasi nomor

rekening pada Kantor Cabang Pembantu yang terletak di Jakarta Utara bukan

rekening Kantor Cabang Utama di Jakarta Utara. Subbidang Kas dan Bank tidak

mengetahui perihal pemberian nomor rekening tersebut karena pemberian nomor

adalah kewenangan internal Bank DKI.

e. Belum Semua Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Mencantumkan Nomor Rekening Penampungan Sementara dan

Belum Semua Bank Telah Menggunakan Rekening Penerimaan Sesuai PKS

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mewujudkan penyelenggaraan

pengelolaan keuangan daerah yang transparan, responsif, partisipatif, dan

berkualitas dalam penerimaan retribusi dan pajak, Pemprov DKI Jakarta

membuat PKS dengan beberapa pihak. Semula PKS tersebut hanya

mengakomodir peneriman Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB-P2), namun untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan

pembayaran berbagai jenis pajak daerah melalui fasilitas layanan perbankan

elektronik, dilakukan perubahan (addendum) atas PKS tersebut. Perubahan PKS

dilakukan juga berdasarkan temuan pada LHP LKPD DKI Jakarta TA 2016

Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang

merekomendasikan untuk memuat nomor rekening yang digunakan untuk

menjadi penampungan sementara.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen PKS dan konfirmasi kepada pihak-pihak

yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta diketahui sebagai berikut.

1) Pemprov DKI Jakarta belum melakukan addendum atas PKS penerimaan

pajak dengan Bank DKI, Bank BTN, dan Bank MNC

Proses addendum PKS penerimaan pajak dengan tiga bank tersebut sebagai

berikut.

a) Bank DKI sedang dalam proses analisis dari bagian legal;

b) Bank BTN dalam proses pembuatan adenddum ke-3 karena pada

addendum ke-2 belum dimasukkan nomor rekening;

c) Bank MNC sedang dalam proses pembuatan addendum ke-2.

Kondisi tersebut mengakibatkan penggunaan rekening penerimaan pajak

daerah selain PBB-P2 pada ketiga bank tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Selain itu juga mempersulit Bidang Perbendaharaan dan Bidang Pendapatan

BPKD dalam memonitor penerimaan kas dari pendapatan pajak yang masuk

pada rekening di ketiga bank tersebut.

2) Penggunaan nomor Rekening Simpanan Sementara (SS) penerimaan pajak

Tidak Sesuai PKS atau Peraturan Gubernur

Hasil konfirmasi dari beberapa bank yang bekerja sama dengan Pemprov

DKI Jakarta atas nomor rekening aktif yang digunakan untuk penampungan



pajak daerah adalah sebagai berikut.

a) PKS penerimaan PBB-P2 dengan Bank DKI, BTN, dan Bukopin belum

mencantumkan nomor rekening penampungan. Hasil konfirmasi

terhadap ketiga bank tersebut nomor rekening aktif yang digunakan

sebagai penampungan PBB-P2 masing-masing adalah 13992219651,

1401300017914, dan 100010000095230;

b) Tujuh bank penerima pajak daerah menggunakan nomor rekening yang

berbeda dengan yang tercantum dalam PKS yaitu BRI, Bank Mandiri,

BNI, BJB, BRI Syariah, CIMB, dan Maybank;

c) Delapan addendum PKS penerimaan pajak daerah menggunakan nomor

rekening 10802015759 sebagai rekening pelimpahan pajak daerah,

meskipun rekening tersebut belum ditetapkan sebagai rekening umum

kas daerah. Kedelapan addendum PKS tersebut dibuat dengan BRI, Bank

Mandiri, CIMB, BRI Syariah, BCA, PT Pos Indonesia, Bank Danamon,

dan Maybank.

Rincian permasalahan pada tiga poin di atas dapat dilihat pada Lampiran

3.1.1.

3) PKS penerimaan penampungan pendapatan retribusi tentang e-ret tidak

mencantumkan nomor rekening yang sesungguhnya digunakan dan PKS

SIMPAD (e-ret versi 2) tidak memuat nomor rekening yang digunakan

Terdapat PKS penunjukkan rekening penampungan sementara penerimaan

retribusi yang tidak memuat nomor rekening yang sesungguhnya digunakan

yaitu pada PKS nomor 5511/-1.725 tanggal 16 Desember 2014 (e-ret) dan

2778/-1.725 tanggal 15 Desember 2017 (SIMPAD/e-Ret versi 2). Berdasarkan

hasil konfirmasi dengan Kepala Subbidang Retribusi diketahui bahwa

penerimaan pendapatan retribusi saat ini sedang dalam proses migrasi dari e-

ret ke SIMPAD (efektif digunakan Tahun 2018) yang memiliki nomor rekening

penampungan tertentu, namun tidak dicantumkan dalam PKS dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 3.3. Penggunaan Rekening Penampungan pada Sistem e-Ret dan SIMPAD

No. Sistem Aplikasi Penggunaan Nomor Rekening

1. e-ret e-ret Balaikota

2. e-ret RTGS e-ret Balaikota

3. e-ret e-ret Jakarta Pusat

4. e-ret e-ret Jakarta Selatan 40416047506

5. e-ret e-ret Jakarta Barat 30392213239

6. e-ret e-ret Jakarta Timur

7. e-ret e-ret Jakarta Utara 20192213236

8. SIMPAD e-channel SIMPAD Balaikota 10816170093

9. SIMPAD RTGS SIMPAD Balaikota 10816170107

10. SIMPAD SIMPAD Jakarta Pusat 11116080311

11. SIMPAD SIMPAD Jakarta Selatan 40416009981

12. SIMPAD SIMPAD Jakarta Barat 30316040027

13. SIMPAD SIMPAD Jakarta Timur 50316023265

14. SIMPAD SIMPAD Jakarta Utara 20116127367

Sumber: Hasil konfirmasi dengan Kasubbidang Arus Kas dan Kasubbidang Retribusi

f. Terdapat 44 Rekening yang Belum Ditetapkan dengan SK Gubernur

44 rekening yang belum ditetapkan dengan SK Gubernur DKI Jakarta, terdiri

dari:

1) 31 rekening penampungan (Escrow)

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bank DKI diketahui terdapat 31



rekening escrow yang merupakan rekening penampungan yang dibuka atas

permintaan dari Pemprov DKI Jakarta baik itu dari BPKD selaku PPKD,

SKPD, maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Rekening escrow

tersebut sebagian besar dipergunakan untuk penampungan penerimaan

pendapatan dan penyaluran dana hibah atau bantuan sosial yaitu antara lain

dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

sekolah di bawah Kementerian Agama dan Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) swasta. Namun ke-31 rekening tersebut belum ditetapkan dengan SK

Gubernur. Rekening escrow tersebut terdiri atas 18 rekening berstatus

dormant (aktif namun tidak ada mutasi debit/kredit selama Tahun 2017) dan

13 rekening memiliki transaksi mutasi dengan saldo per 31 Desember 2017

sebesar Rp17.356.141,00. Hasil penelusuran lebih lanjut terhadap rekening

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Sebanyak 18 rekening berstatus dormant terdiri dari: 13 rekening milik

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; tiga rekening milik Unit

Pengelola Perparkiran; dan dua rekening milik Dinas Koperasi atas nama

UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta

Pemukiman Pulogadung dan atas nama Pengelola Topup IRTI;

b) Sebanyak 13 rekening yang memiliki transaksi debit/kredit dengan saldo

sebesar Rp17.356.141,00, terdiri dari:

a) Tujuh rekening milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b) Dua rekening milik Dinas Perhubungan atas nama Dinas

Perhubungan yang digunakan sebagai rekening penampungan derek

dan atas nama PPKB Provinsi DKI Jakarta sebagai rekening

penampungan penerimaan PKB Wilayah Cilincing, Ujung Menteng,

dan Pulo Gadung;

c) Dua rekening milik Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan

Pertanian atas nama Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

dan atas nama Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;

d) Satu rekening milik Dinas Koperasi dengan nomor rekening

12216025927 atas nama Dinas Koperasi, UMKM. Hasil konfirmasi

dengan Dinas Koperasi rekening tersebut digunakan sebagai

rekening penampungan CMS untuk penerimaan retribusi PKL di

seluruh DKI Jakarta.;

e) Satu rekening milik Unit Pengelola Perparkiran dengan nomor

rekening 12216029418 atas nama Topup TPE Tahap I.

Rincian 31 nomor rekening dan saldo rekening escrow dapat dilihat pada

Lampiran 3.1.2.

2) Tujuh rekening SKPD/UKPD

Terdapat tujuh rekening yang digunakan SKPD/UKPD yang belum

ditetapkan SK Gubernur DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.4. Rekening SKPD/UKPD yang Belum Ditetapkan dengan SK Gubernur

No. No.

Rekening Nama Rekening

Saldo Per 01 Jan 2017

Mutasi Kredit (Selama 2017)

Mutasi Debit (Selama 2017)

Saldo Per 31 Des 2017

1. 30302001971 Sudin Pendidikan Wilayah II Jakbar

190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

2. 30302039307 Sudin Pendidikan Wilayah II Jakbar

0,00 0,00 0,00 0,00

3. 30302039315 Sudin Pendidikan Wilayah I 0,00 0,00 0,00 0,00



No. No.

Rekening Nama Rekening

Saldo Per 01 Jan 2017

Mutasi Kredit (Selama 2017)



Jakarta Barat

4. 12202027396 Unit Pengelola Perparkiran 393.919.180,00 96.098.210.322,00 96.476.246.750,00 15.882.752,00

5. 11103080261 Sekertariat Dewan Pengawas (Dinas Kesehatan)

0,00 2.504.308.042,00 2.343.573.613,00 160.734.429,00

6. 10892269224 Sekretariat DPRD 0,00 125.577.322.481,00 125.577.322.481,00 0,00

7. 11192269623 Dinas Kesehatan 0,00 1.509.728.902.230,00 1.509.728.902.230,00 0,00

Total 176.807.181,00

3) Enam rekening belum dapat diidentifikasi pengelola dan peruntukkannya Dari rekening Kas Daerah diketahui terdapat penyetoran jasa giro yang

belum dapat diidentifikasi pengelola dan peruntukkannya sebagai berikut.

Tabel 3.5. Rekening yang Menyetorkan Jasa Giro ke Kas Daerah dan Belum Ditetapkan dengan

SK Gubernur

No. No. Rekening Nama Rekening Saldo Per

01 Jan 2017 Mutasi Kredit (Selama 2017)



1. 10803112537 Satgas Dinas Tenaga Kerja 170.603.387,00 851.967,00 1.176.967,00 170.278.387,00

2. 10803119671 Proyek Pemb Rumah Susun 145.779.763,00 727.836,00 1.052.836,00 145.454.763,00

3. 10803129448 DPRD Prov Dki Jakarta 0,00 100.211.173.685,00 100.211.173.685,00 0,00

4. 10816099607 Titipan Jaminan Pajak Reklame

149.805.726,00 748.033,00 1.073.033,00 149.480.726,00

5. 10816155752 Dewan Kesenian Jakarta 0,00 5.006.688.405,00 5.006.688.405,00 0,00

6. 11802040513 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

0,00 139.090.502.434,00 139.090.502.434,00 0,00

Total 465.213.876,00

g. Pengendalian atas pendapatan jasa giro dan biaya administrasi pada

rekening SKPD/UKPD belum memadai

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

di SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 2360

tanggal 28 Desember 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening untuk Keperluan

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit

Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk

menetapkan 730 rekening pengeluaran yang tersebar di tiga bank dan 144

rekening penerimaan yang tersebar di enam bank (rekening penerimaan dan

pengeluaran tersebut termasuk rekening BLUD).

Dari rekening yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur, diketahui bahwa 125

diantaranya belum mendapatkan jasa giro dan 128 rekening dikenakan biaya

administrasi.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah :

a) Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa penunjukan Bank Umum untuk

menyimpan Uang Daerah dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum

Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan sekurang kurangnya

mencakup: jenis pelayanan yang diberikan; mekanisme

pengeluaran/penyaluran dana melalui bank; pelimpahan penerimaan dan

saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah; pemberian

bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening; pemberian imbalan atas jasa

pelayanan; kewajiban menyampaikan laporan; sanksi berupa denda dan/atau



pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai

dengan perjanjian; tata cara penyelesaian perselisihan.

1) Pasal 19 Ayat (3) yang menyatakan Penunjukan Bank Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum

Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan;

2) Pasal 25 yang menyatakan bahwa terhadap Uang Negara/Daerah yang berada

di Bank Umum/badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak

memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku

umum untuk keuntungan Kas Negara/Daerah;

3) Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izin

kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah

daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang

ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota;

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Pasal 14 Ayat (10) menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran dan

bendahara pengeluaran pembantu harus menyimpan uang pada Bank DKI

atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk;

2) Pasal 156:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, BUD bertanggung jawab terhadap

pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, Untuk mengelola kas daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas

umum daerah di bank yang sehat;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, Pembukaan rekening di bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

3) Pasal 157:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD/UKPD atau masyarakat,

BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran

pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur;

b) Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur dapat memberikan izin

pembukaan rekening SKPD/UKPD untuk keperluan pelaksanaan

pengeluaran SKPD/UKPD;

c) Pasal 170 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Gubernur dapat menunjuk

bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.

c. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerimaan Jasa

Giro atas Rekening Giro Dana APBD Provinsi DKI Jakarta:

1) Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa kepala unit satuan kerja/pengguna

anggaran/PASK bertanggung jawab atas penempatan dana APBD pada bank

dan berkewajiban menghitung besarnya jasa giro yang harus diterima.

2) Pasal 6 ayat:

a) Menyatakan bahwa seluruh penerimaan jasa giro yang bersumber dari

rekening giro pemegang kas pada Bank DKI sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, oleh bank langsung dikreditkan ke

masing-masing rekening bank yang bersangkutan, dan;

b) Menyatakan bahwa seluruh penerimaan jasa giro yang bersumber dari

rekening giro pemegang kas pada Bank DKI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dipindah bukukan pada akhir bulan secara

otomatis ke rekening giro a.n. Kas Daerah pada Bank DKI Cabang

Utama Juanda No.101.02.06015.


a. Adanya potensi penyalahgunaan kas yang berada di rekening Kas Umum Daerah,

Rekening SKPD/UKPD, Rekening SS, Rekening Escrow yang tidak memiliki

dasar hukum dan rekening-rekening yang tidak teridentifikasi kepemilikannya;

b. BUD tidak dapat melakukan monitoring atas beberapa rekening yang belum

ditetapkan dalam SK Gubernur;

c. Adanya potensi kekurangan penerimaan atas jasa giro bulan Oktober 2017 untuk

rekening giro valas milik Pemprov DKI Jakarta dan atas jasa giro rekening

SKPD/UKPD pada Pemprov DKI Jakarta.


a. BUD tidak dapat memonitor rekening-rekening yang sudah dibuka oleh SKPD

namun belum dilaporkan dan rekening-rekening lama yang masih aktif namun

belum tercatat pada SK Gubernur;

b. Belum adanya perjanjian dengan Bank DKI selaku Bank Umum yang ditunjuk

untuk menyimpan uang daerah termasuk jasa giro dan biaya administrasi;

c. BUD kurang cermat dalam mengelola rekening valas khususnya untuk

perhitungan penerimaan jasa giro.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menyatakan antara lain:

a. Terhadap empat rekening kas daerah masih dalam proses pengajuan konsep revisi

keputusan gubernur tentang penunjukan rekening kas daerah;

b. Terhadap rekening yang berstatus dormant akan bersurat ke Bank DKI untuk

dilakukan penutupan atas rekening tersebut;

c. Terhadap rekening yang belum memiliki dasar hukum akan ditindaklanjuti

dengan dibuatkan dasar hukumnya;

d. Rekening SKPD/UKPD yang belum memiliki dasar hukum dikarenakan tidak

ada usulan dari SKPD/UKPD terkait;

e. Terdapat dua rekening SKPD/UKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan

gubernur namun tidak terdaftar pada Bank DKI karena kesalahan pencantuman

nomor rekening dan akan dilakukan revisi keputusan gubernur;

f. Adanya perbedaan pencatatan realisasi pendapatan jasa giro pemegang kas yang

dicatat oleh Bidang Perbendaharaan BPKD pada SIPKD dengan Pendapatan Jasa

Giro pada catatan e-BKU SKPD/UKPD, hal tersebut terjadi karena SKPD-UKPD

belum sepenuhnya melaksanakan pembukuan jasa giro di dalam e-BKU SIPKD

secara tertib. Berkaitan dengan hal tresebut akan menjadi perhatian kami untuk



mendorong SKPD melakukan perbaikan pencatatan jasa giro di masa yang akan

datang;

g. Atas permasalahan rekening SKPD/UKPD tidak mendapatkan jasa giro dan ada

rekening SKPD/UKPD yang dikenakan biaya administrasi oleh Bank DKI, hal

tersebut akan menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti dengan dibuatkan

perjanjian kerjasama.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar Kepala BPKD selaku PPKD

untuk:

a. Melakukan inventarisasi atas rekening kas daerah, rekening penampungan

penerimaan dan rekening SKPD/UKPD yang belum jelas peruntukan dan/atau

dasar hukumnya dan selanjutnya menetapkan rekening yang masih dipergunakan

dan menutup rekening yang sudah tidak dipergunakan;

b. Menyusun suatu prosedur yang dapat memonitor rekening-rekening yang sudah

dibuka oleh SKPD namun belum dilaporkan dan rekening-rekening lama yang

masih aktif namun belum tercatat pada SK Gubernur;

c. Membuat perjanjian dengan Bank DKI selaku Bank Umum yang ditunjuk untuk

menyimpan uang daerah termasuk klausul yang mengatur jasa giro dan biaya

administrasi;

d. Melakukan monitoring penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah termasuk

rekening valas yang menjadi hak Pemprov DKI Jakarta secara periodik.

3.2. Pembayaran Belanja Daerah pada Pemprov DKI Jakarta Belum Tersalurkan

dan Berada di Rekening Penampungan/Simpanan Sementara (SS) per 31

Desember 2017 Sebesar Rp71.183.446.811,00

Realisasi Belanja Daerah Pemprov DKI Jakarta pada TA 2017 sebesar

Rp50.721.960.241.767,00 dari anggaran sebesar Rp61.457.200.230.480,00 (atau

82,53%) dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang

(TU)/Langsung (LS). Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun

2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi

Non Cash) menyatakan dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)

melalui CMS serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai termasuk

pembayaran kepada pihak ketiga, Gubernur menginstruksikan kepada Kepala

SKPD/UKPD agar:

a. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial

yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

SKPD/UKPD melalui mekanisme non tunai; dan

b. Mengimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank DKI

selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemprov DKI Jakarta.

Hasil reviu sampel dokumen rekening koran dan pembayaran belanja daerah

diketahui terdapat penyaluran pembayaran tidak secara langsung dibayarkan ke

rekening pihak ketiga selaku penerima namun melalui rekening penampungan atau

rekening SS. Antara lain belanja yang pembayarannya kepada lebih dari satu

penerima, misalnya belanja pegawai, hibah dan bantuan sosial yang sebagian besar

dengan mekanisme belanja langsung. Dimana pencairan SP2D-LS dari kas daerah ke



rekening Bendahara Pengeluaran atau LS Bendahara Pengeluaran, baru kemudian

ditransfer atau dipindahbukukan ke rekening penampungan atau rekening SS melalui

CMS, namun ketika penyaluran dari rekening penampungan atau rekening SS ke

rekening penerima tidak melalui CMS.

Berdasarkan pemeriksaan dalam rangka memastikan seluruh pembayaran atas

belanja daerah telah disalurkan kepada pihak yang berhak, diketahui permasalahan

sebagai berikut:

a. Terdapat pembayaran belanja daerah yang berada di rekening SS per 31

Desember 2017

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bank DKI terhadap rekening milik dan

atas nama Pemprov DKI Jakarta diketahui terdapat rekening SS berstatus aktif

yang masih menampung belanja daerah yang belum disalurkan ke pihak yang

berhak menerima. Rekening tersebut terdiri atas rekening SS yang dibuka khusus

untuk transaksi Pemprov DKI Jakarta dan rekening SS yang dipergunakan untuk

transaksi Pemprov DKI Jakarta dan nasabah Bank DKI lainnya. Saldo per 31

Desember 2017 pada rekening SS tersebut masih terdapat belanja daerah yang

belum tersalurkan termasuk belanja sebelum TA 2017. Rincian rekening SS yang

masih menampung belanja yang belum disalurkan per 31 Desember 2017, 28

Ferbruari 2018 dan 31 Maret 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6. Daftar Rekening SS yang Menampung Belanja Belum Disalurkan

Nomor Rekening

Kegunaan Saldo per31 Desember 2017

Saldo Per 28 Februari 2018

Saldo Per 31 Maret 2018

Rekening SS (Khusus Transaksi Pemprov DKI Jakarta)

10392269614 GURU PEMDA DKI 688.505.407,00 718.748.607,00 0,00

11092213042 S.S. GAJI PEMDA JATIBARU 35.196.100,00 41.851.300,00 41.851.300,00

12292213062 S.S. HONOR PHL DAN PPSU 261.000,00 0,00 -

20092213068 S.S. HONOR PHL DAN PPSU 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00

30392213069 S.S. HONOR PHL DAN PPSU 19.291.583,00 19.291.583,00 19.291.583,00

Total 745.129.090,00 781.766.490,00 63.017.883,00

Rekening SS (Transaksi Pemprov DKI Jakarta dan Nasabah Lainnya)

10892213091 LLG Bank yang akan Dikembalikan 637.049.404,00 412.933.602,00 215.365.352,00

13992271016 Penerimaan Warkat/Nota Kredit 190.801.246,00 126.568.141,00 126.568.141,00

20092213408 SS Lainnya 150.000,00 150.000,00 150.000,00

11092213051 SS Tabungan – Jatibaru 416.048.923,00 61.530.731,00 51.414.191,00

30392213051 SS Tabungan – Walikota Jakarta Barat 141.089.121,00 5.640.000,00 5.640.000,00

10392213058 S.S. TABUNGAN 336.507.400,00 636.000,00 636.000,00

Total 1.721.646.094,00 607.458.474,00 399.773.684,00

Grand Total 2.466.775.184,00 1.389.224.964,00 462.791.567,00

Sumber : Hasil Konfirmasi Bank DKI (diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan belanja daerah yang masih di rekening SS

khusus Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2017 sebesar Rp745.129.090,00.

Sedangkan belanja daerah Pemprov DKI Jakarta yang berada di rekening SS

Bank DKI untuk penampungan transaksi Pemprov DKI Jakarta dan nasabah

lainnya, BPK belum memperoleh data dari Bank DKI atas nilai belanja yang

belum tersalurkan.

b. Pembayaran belanja melalui Dinas Pendidikan belum tersalurkan dan

berada di rekening penampungan per 31 Desember 2017 senilai

Rp70.438.317.721,00

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu SKPD teknis



yang menangani beberapa belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah yang

pengelolaan melalui Dinas Pendidikan antara lain belanja Biaya Operasional

Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta dan belanja hibah BOP Madrasah.

Sedangkan untuk belanja sosial antara lain adalah Biaya Operasional Siswa

Miskin melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Sosial kepada

Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (KJMU). Selain itu terdapat

belanja pegawai berupa tambahan penghasilan guru sertifikasi yang dikelola

Dinas Pendidikan dengan mekanisme LS melalui Bendahara Pengeluaran.

Pada TA 2017, realisasi atas belanja hibah, belanja bantuan sosial dan tambahan

penghasilan guru yang pencairan dan penyalurannya melalui Dinas Pendidikan

sebesar Rp5.192.628.039.449,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7. Realisasi TA 2017 Belanja Hibah, Bansos dan Belanja Pegawai yang Pencairan dan Penyaluran Melalui Dinas Pendidikan

No. Uraian Jenis

Belanja Jumlah

1. BOS Sekolah Swasta Hibah 561.080.080.000,00

2. BOP Madrasah Negeri Hibah 120.536.724.000,00

3. Biaya Personal Siswa Miskin melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP)

Bansos 3.174.521.640.000,00

4. Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (KJMU)

Bansos 26.019.000.000,00

5. Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi Belanja Pegawai

1.310.470.595.449,00

Total 5.192.628.039.449,00

Dari hasil wawancara dan reviu dokumen terkait belanja hibah BOS sekolah

swasta, BOP Madrasah, bansos melalui KJP dan KJMU diketahui permasalahan-


1) Terdapat saldo dana BOS sekolah swasta senilai Rp3.250.640.000,00 pada

rekening penampungan Dinas Pendidikan

Hasil konfirmasi dengan Bank DKI, diketahui masih terdapat saldo pada

rekening penampungan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan untuk dana

BOS sekolah swasta per 31 Desember 2017, 28 Februari 2018 dan 31 Maret

2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.8. Rincian Dana BOS Swasta di Rekening Penampungan per 31 Desember 2017, 28 Februari 2018 dan 31 Maret 2018

No. Rekening Penampungan

No. Rekening Saldo per 31 Desember 2017

Saldo per 28 Februari 2018

Saldo per 31 Maret 2018

1. BOS SD Swasta 10312003418 1.330.400.000,00 1.330.400.000,00 1.330.400.000,00

2. BOS SMP Swasta 10312003426 0,00 0,00 0,00

2. BOS SMA Swasta 10312003396 1.887.480.000,00 1.887.480.000,00 1.887.480.000,00

3. BOS SMK Swasta 10312003400 32.760.000,00 32.760.000,00 32.760.000,00

Jumlah 3.250.640.000,00 3.250.640.000,00 3.250.640.000,00

Sumber : Rekening koran per 31 Desember 2017 dan Hasil konfirmasi Bank DKI (diolah)

Dari hasil wawancara dengan Manager BOS diketahui bahwa sisa dana di

rekening tersebut disebabkan antara lain:

(a) Kelebihan salur Sudin Jakarta Timur I sebesar Rp3.920.000,00.

(b) Gagal transfer

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 4615/-1.851.91

tanggal 31 Maret 2018 diketahui penyaluran dana BOS swasta Tahun



2017 yang mengalami gagal transfer karena salah nomor rekening

sekolah penerima sebanyak delapan sekolah senilai Rp324.960.000,00;

(c) Penolakan dari sekolah swasta calon penerima dana BOS

Terdapat beberapa sekolah swasta yang menolak menerima dana BOS,

yang disebabkan kesalahan pada tahap pengajuan dan pengisian data

dapodik. Sekolah tersebut tidak pernah mengajukan permintaan dana

BOS namun didata dapodik terdaftar sebagai sekolah penerima dana

BOS. Sekolah yang menolak menerima hibah BOS sekolah swasta

sebanyak 18 sekolah dengan dana sebesar Rp2.921.760.000,00 dengan

rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Rincian Sekolah Swasta yang Menolak Menerima BOS Namun Diajukan dalam Pencairan Hibah BOS Sekolah Swasta

No. Nama Sekolah Jumlah Dana (Rp)

1. SMAS Saint Peter 131.600.000,00

2. SMAS Pelita 2 146.160.000,00

3. SMAS High Scope 225.120.000,00

4. SMA Jakarta International School 569.520.000,00

5. SMA Islam Al Jabr 39.480.000,00

6. SMAS Al Izhar Jakarta 384.720.000,00

7. SD Tetum Bunaya 23.520.000,00

8. SMAS Cita Buana 94.920.000,00

9. SD Islam Al Azhar 5 Kemandoran 406.560.000,00

10. SMA Raffles Christian School Pondok Indah 123.480.000,00

Total 2.145.080.000,00

Sumber : Laporan penyaluran BOS swasta dan dokumen pengajuan SP2D LS (diolah)

2) Terdapat saldo dana BOP madrasah negeri senilai Rp548.796.088,00 pada


Dana hibah diberikan kepada madrasah negeri melalui BOP Madrasah. Atas

dana BOP Madrasah yang telah disalurkan masih terdapat sisa dana per 31

Desember 2017 sebesar Rp548.796.088,00 yang belum disetorkan kembali

ke kas daerah, yaitu:

Tabel 3.10. Rincian Sisa Dana BOP Madrasah per 31 Desember 2017

No. Uraian Jumlah Tanggal Setor

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3.734.000,00 9 Januari 2018

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 300.000,00 9 Januari 2018

3. Madrasah Aliyah Negeri 544.762.088,00 9 Januari 2018

Jumlah 548.796.088,00

Sumber : Surat Tanda Setoran (STS) dari Kementerian Agama (diolah)

3) Terdapat saldo dana KJP dan KJMU senilai Rp6.863.510.986,00 pada


Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sosial berupa Biaya Personal

Siswa Miskin melalui KJP dan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan

bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJMU. Untuk

penyaluran dana KJP dan KJMU, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank DKI yang berlaku selama satu

tahun. Untuk penyaluran KJP dibuat rekening penampungan masing-masing

tahun penyaluran.

Dari hasil konfirmasi dengan Bank DKI diketahui masih terdapat saldo di

rekening penampungan Dinas Pendidikan yang digunakan untuk



menampung dana KJP dan KJMU per 31 Desember 2017 senilai

Rp6.863.510.986,00 dengan rincian:

Tabel 3.11. Rincian Dana KJP dan KJMU Belum Tersalurkan per 31 Desember 2017, 28 Februari 2018 dan 31 Maret 2018

No. Rekening

Penampungan No. Rekening

Saldo 31 Desember 2017

Saldo per 28 Februari 2018

Saldo per 31 Maret 2018

1. KJP Tahun 2013-2014 10192253495 261.765.759,00 648.160.730,00 781.562.678,00

2. KJP Tahun 2015 10116001642 70.344.494,00 189.144.494,00 193.704.494,00

3. KJP Tahun 2016 10116760161 0,00 9.219.095,00 9.219.095,00

4. KJP Tahun 2017 10116092826 2.830.514.511,00 2.841.914.511,00 1.733.624.511,00

5. KJMU 10316003552 3.700.886.222,00 658.086.222,00 667.886.222,00

Jumlah 6.863.510.986,00 4.346.525.052,00 3.385.997.000,00

Sumber : Rekening koran per 31 Desember 2017 dan Hasil konfirmasi Bank DKI (diolah)

4) Terdapat saldo dana Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi senilai

Rp59.775.370.647,00 pada rekening penampungan Dinas Pendidikan

Sertifikasi diberikan kepada guru PNS dan CPNS yang sudah bersertifikasi

dan guru non sertifikasi (khusus PNS). Dasar Penerimaan sertifikasi adalah

SK Tunjangan Profesi, berdasarkan data dari Kemendikbud. Terkait

penyaluran dana sertifikasi, empat bank penyalur melaporkan dana yang

berhasil dan gagal disalurkan kepada Dinas Pendidikan. Untuk transaksi

yang gagal transfer, akan disampaikan ke operator wilayah untuk dilakukan

proses perbaikan untuk diproses kembali. Atas keempat rekening

penampungan untuk dana sertifikasi guru tersebut, per 31 Desember 2017

masih terdapat sisa dana sebesar Rp59.775.370.647,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3.12. Dana Tambahan Penghasilan Guru Sertifikasi per 31 Desember 2017 Belum Tersalurkan

No. Rekening Penampungan No. Rekening Saldo

per 31 Desember 2017

1. Bank BNI 0630003152 5.999.214.747,00

2. Bank BRI 19301001417994 1.017.591.132,00

3. Bank Mandiri 9910000008269 775.732.522,00

4. Bank DKI 10392253289 51.982.832.246,00

Jumlah 59.775.370.647,00

Sumber : Rekening koran per 31 Desember 2017 (diolah)


a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,

Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan

Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD:

1) Pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pemberian hibah berupa uang

dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku

PPKD dan penerima hibah berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD;

2) Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan hibah dari Pemerintah

Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah dilakukan

penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3) Pasal 17 Ayat (5) menyatakan bahwa NPHD berupa uang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang penandatanganannya dapat dikuasakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;



4) Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan hibah berupa uang dilakukan

dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

5) Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan hibah berupa uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-

PPKD, NPHD dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait;

6) Pasal 41 Ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan bantuan sosial yang

direncanakan berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung (LS);

7) Pasal 41 Ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan bantuan sosial yang

direncanakan berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan

surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD;

8) Pasal 42 Ayat (4) menyatakan bahwa Setelah SPM diterbitkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan

SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD

mentransfer dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial;

b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/SE/2017 tanggal

2 Agustus 2017 tentang Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan

Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Sebelum Pencairan Belanja Hibah dan

Bantuan Keuangan Berupa Uang Tahun Anggaran 2017, point 1 yang

menjelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat

Daerah (SKPD/UKPD) selaku koordinator agar memberitahukan kepada

Penerima Hibah dan/atau Bantuan Keuangan untuk segera mengajukan

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Naskah Perjanjian

Bantuan Keuangan.


a. Adanya potensi penyalahgunaan kas yang berada di rekening penampungan

senilai Rp70.438.317.721,00 (Rp3.250.640.000,00+Rp548.796.088,00+

Rp6.863.510.986,00+Rp59.775.370.647,00) yang belum disalurkan kepada

pihak yang berkepentingan dan tidak diungkapkan pada Laporan Keuangan;

b. Dana yang belum tersalurkan per 31 Desember 2017 tidak dapat segera

dimanfaatkan baik oleh penerima hibah/bansos atau Pemprov DKI Jakarta atas

belanja daerah sebelum TA 2017 yang belum tersalurkan namun tidak jelas pihak

penerimanya.


a. Bidang Perbendaharaan BPKD tidak berkoordinasi dengan Bank DKI dan SKPD

terkait atas pembayaran belanja daerah yang belum tersalurkan yang masih

terdapat dalam Rekening SS pada akhir tahun anggaran;

b. Belum adanya perjanjian dengan Bank DKI terkait jangka waktu pengembalian

ke rekening Pemprov DKI Jakarta atas dana yang gagal salur atau ketentuan yang

mengatur jangka waktu pengembalian dana yang tidak dapat disalurkan ke

rekening Kas Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menyatakan atas dana yang belum

tersalurkan akan berkoordinasi dengan Bank DKI untuk segera disalurkan atau

dikembalikan ke kas daerah serta atas dana yang belum tersalurkan akan diungkapkan

pada CaLK Pemprov DKI Jakarta TA 2017. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan

menyatakan :



a. Dalam mengawasi dan mengelola rekening BOS akan lebih ditingkatkan kembali

dengan cara lebih meningkatkan koordinasi dengan Bank DKI dalam mengelola

keuangan hibah. Untuk pengembalian dana BOS Dinas Pendidikan telah bersurat

ke Bank DKI untuk menyalurkan kembali dana yang gagal salur sebesar

Rp324.960.000,00 dan mengembalikan dana sebesar Rp2.925.680.000,00 ke kas

daerah;

b. Untuk selanjutnya NPHD yang dipergunakan untuk pencairan dana akan

ditandatangani oleh PPKD dengan pihak penerima hibah;

c. Dinas Pendidikan akan melakukan revisi Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan

Bank DKI terkait jangka waktu pengembalian dana yang tidak tersalurkan ke

rekening kas daerah yaitu untuk tahun berikutnya maksimal dua bulan setelah

tutup tahun.

d. Atas sisa dana KJP dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dan dana KJMU yang

masih berada di rekening penampungan, Dinas Pendidikan akan memerintahkan

Bank DKI untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Selain itu, atas sisa

dana KJP tahun 2017, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Bank DKI

untuk menyelesaikan pembuatan rekening peserta didik dan menyalurkan ke

rekening masing-masing peserta didik serta segera mendistribusikan buku

tabungan dan kartu ATM kepada penerima KJP.


a. Kepala BPKD selaku PPKD berkoordinasi dengan Bank DKI dan SKPD terkait

untuk melakukan inventarisasi pembayaran belanja daerah yang belum

tersalurkan dan atas pembayaran yang tidak dapat disalurkan untuk disetorkan

kembali ke kas daerah;

b. Kepala Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis atas belanja hibah, bantuan sosial

dan belanja pegawai untuk mereviu dan merevisi perjanjian dengan bank atas

penyaluran hibah, bantuan sosial dan belanja pegawai (tambahan penghasilan

guru sertifikasi) terkait jangka waktu pengembalian dana yang gagal salur ke

rekening Kas Daerah.

3.3. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas atas Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Belum Memadai

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk

penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan

menengah. BOS disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) setiap triwulan pada waktu yang ditentukan. Bendahara

Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara langsung ke rekening sekolah

dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang (UP/TU) melalui Bendahara

Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan.

Petunjuk teknis BOS telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Sedangkan petunjuk teknis pengelolaan dana

BOS ditetapkan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/1043/SJ

tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan



Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan

Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2017 tanggal 27 Juli

2017 tentang Tata Cara Pembayaran Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang

Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung.

Pada Tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja BOS berdasarkan Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Audited) sebesar Rp782.683.114.471,00


Tabel 3.13. Rincian Realisasi Belanja BOS TA 2017

Kode Akun Nama Akun Realisasi Belanja (Rp)

5.1.01.15.01 Honorarium Operasional Pengelolaan Dana BOS 19.197.195.082,00

5.1.02.28.01 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 404.705.293.841,00

5.2.02.37.01 Belanja Modal Dana BOS 242.121.624.911,00

5.1.01.01.01.004 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 116.659.000.637,00

Total 782.683.114.471,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2017 (Audited)

Hasil reviu dokumen rekening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan,

rekening koran Bendahara BOS Dinas Pendidikan, sampel rekening koran sekolah

penerima dana BOS dan bukti pengembalian dana BOS dapat dijelaskan mekanisme

penyaluran dana BOS adalah sebagai berikut :

a. Rekening bank untuk penyaluran dana BOS terdiri dari enam rekening pada

Bank DKI dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14. Rincian Rekening pada Bank DKI yang Dipergunakan Dalam Penyaluran Dana BOS

No Nomor Rekening Nama Rekening Keterangan

1 40402416059 Suku Badan Pengelola Keuangan Jaksel

Rekening Pengeluaran KPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk pencairan SP2D(SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1545 Tahun 2016)

2 10302001641 Dinas Pendidikan Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2360 Tahun 2017)

3 90092253625 S.S. Gaji Via Cms Rekening simpanan sementara Bank DKI untuk pembayaran melalui CMS dengan jumlah rekening tujuan lebih dari satu rekening penerima

4 10302004012 Bendahara Bos Dinas Pendidikan

Rekening penampungan dana BOS (SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2360 Tahun 2017)

5 10316003625 Bendahara Bos Dinas Pendidikan

Rekening penampungan dana BOS (belum ditetapkan dengan SK Gubernur)

6 Nomor rekening pada masing-masing sekolah

Rekening Sekolah Penerima BOS

Rekening atas nama sekolah yang khusus untuk menampung dana BOS (belum ditetapkan dengan SK Gubernur)

Sumber : Rekening koran Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Rekening koran kuasa BUD, Rekening koran Bendahara BOS Dinas Pendidikan dan Rekening koran sampel sekolah penerima BOS (diolah)

b. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melakukan pengajuan SPP dan SPM

TU terkait pencairan dana BOS per triwulan. Suku Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D

TU berdasarkan SPP dan SPM TU tersebut.

c. Pencairan SP2D oleh Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Administrasi Jakarta Selatan melalui rekening nomor 40402416059 yang



kemudian ditransfer ke rekening nomor 10302001641 merupakan rekening

Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan.

d. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOS dari rekening

nomor 10302001641 langsung ke rekening-rekening sekolah penerima dana BOS

dengan menggunakan CMS sehingga dana BOS tersebut masuk ke rekening SS

Gaji via CMS (nomor rekening 90092253625), baru kemudian masuk ke

rekening masing-masing sekolah dari rekening SS tersebut. Untuk penyaluran

akhir tahun atas pengembalian sisa dana BOS yang terlanjur disetor ke Kas

Daerah, dari rekening Bendahara Pengeluaran nomor rekening 10302001641

ditransfer ke rekening Bendahara BOS Dinas Pendidikan nomor rekening

10302004012, baru kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah melalui Rekening

SS Gaji via CMS.

Sedangkan mekanisme pengembalian dana BOS dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Sisa dana BOS yang masih ada di rekening masing-masing sekolah sampai

dengan akhir bulan atas bulan terakhir pada triwulan I dan II yaitu akhir bulan

April dan Agustus 2017 dilakukan penarikan otomatis oleh Bank DKI atas

perintah Dinas Pendidikan.

b. Penarikan otomatis dari rekening masing-masing sekolah penerima BOS ke

rekening Bendahara BOS nomor rekening 10316003625 untuk triwulan I dan

nomor rekening 10302004012 untuk triwulan II.

c. Hasil penarikan otomatis oleh Bank DKI yang masuk ke rekening Bendahara

BOS nomor 10316003625 dan 10302004012 dilakukan pemindahbukuan ke

rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan nomor rekening

10302001641.

d. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan kemudian melakukan transfer atas sisa

dana BOS triwulan I dan II ke rekening induk BUD nomor 13902015759 atas

nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

e. Namun selain itu terdapat sekolah penerima BOS yang secara langsung

menyetorkan sisa dana BOS secara tunai atau transfer ke rekening Bendahara

Pengeluaran Dinas Pendidikan nomor rekening 10302001641 atau rekening

induk BUD nomor 13902015759. Pengembalian sisa dana BOS tersebut selain

atas sisa dana BOS triwulan I dan II, juga terdapat sisa dana BOS triwulan III

atau IV.

f. Atas penarikan otomatis sisa dana BOS triwulan I dan II, pihak Dinas Pendidikan

mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri dikarenakan sesuai dengan SE

Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ dinyatakan bahwa dalam hal sampai

dengan berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana BOS pada sekolah, maka

sisa dana BOS tetap berada di rekening bendahara Dana BOS dan dilaporkan

kepada PPKD melalui SKPD Dinas Pendidikan Provinsi.

g. Sehingga pada akhir tahun dilakukan pengembalian sisa dana BOS yang sudah

terlanjur disetorkan ke Kas Daerah kepada masing-masing sekolah dengan

mekanisme TU.

Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 (Audited)

menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk dana BOS sebesar

Rp62.659.228.773,00, yang merupakan nilai sisa dana BOS per 31 Desember 2017



yang masih berada di sekolah. Berdasarkan pemeriksaaan atas pengelolaan dan

penatausahaan Dana BOS, ditemukan permasalahan sebagai berikut:

a. Penetapan Bendahara Dana BOS dan Rekening Dana BOS belum sesuai

ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah sekolah penerima Dana

BOS dan rekening Dana BOS yang digunakan oleh sekolah tidak dapat

dipastikan. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1394 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada TK, SD, PLB, SMP, SMA dan SMK

Negeri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, ditunjuk Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu sebanyak 2023 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15. Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Per Suku Dinas Pendidikan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Untuk SD, PLB,

SMP, SMA dan SMK Negeri

No. Nama Suku Dinas Pendidikan Jumlah Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu

1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 250

2 Kota Administrasi Jakarta Timur 612

3 Kota Administrasi Jakarta Barat 407

4 Kota Administrasi Jakarta Utara 250

5 Kota Administrasi Jakarta Selatan 481

6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 23

Total 2.023

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1394 Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan Laporan Penyaluran Dana BOS Tahun 2017 yang disusun Dinas

Pendidikan diketahui jumlah sekolah penerima dana BOS sebanyak 2.094

sekolah dengan penyaluran melalui 2.050 rekening sekolah karena terdapat

sekolah terbuka dan sekolah luar biasa penyaluran pada rekening yang sama.

Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS yang

disajikan pada Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) terdiri dari 2064 sekolah.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, belum ada penetapan Bendahara

Dana BOS dan nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima dana BOS

oleh Gubernur DKI Jakarta.

b. Ketidaksesuaian Laporan Penyaluran dan Realisasi Dana BOS Dinas

Pendidikan dengan Pihak Sekolah Penerima Dana BOS

Berdasarkan register SP2D TU dan GU atas kegiatan dana BOS, Dinas

Pendidikan telah menerima pencairan Dana BOS sebesar Rp886.798.691.671,00


Tabel 3. 16. Rincian SP2D TU dan GU TA 2017 atas Kegiatan BOS pada Dinas Pendidikan

No. Nomor SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D (Rp)

1 4 002693/SP2D/III/2017 29/03/2017 174.788.996.849,00

2 4 008396/SP2D/VII/2017 05/07/2017 328.291.286.333,00

3 4 010662/SP2D/VIII/2017 14/08/2017 176.840.654.949,00

4 4 016787/SP2D/XI/2017 15/11/2017 203.886.873.540,00

5 4 018661/SP2D/XII/2017 08/12/2017 2.880.000.000,00

6 SP2D GU 15/12/2017 110.880.000,00

Total 886.798.691.671,00

Sumber : Register SP2D dan BKU Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan TA 2017 (diolah)



Pencairan SP2D TU dan GU tersebut tidak seluruhnya disalurkan ke sekolah

namun ada yang dikembalikan ke Kas Daerah. Selain itu, pada akhir triwulan I

dan II telah dilakukan penarikan sisa Dana BOS oleh Dinas Pendidikan yang

kemudian di setor ke Kas Daerah. Secara keseluruhan atas dana yang tidak

disalurkan dan sisa dana triwulan I dan II yang ditarik Dinas Pendidikan telah

disetor sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp41.464.695.177,00.

Dengan adanya Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ yang menyatakan bahwa

dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS

maka sisa tetap berada di rekening bendahara Dana BOS. Maka Dinas Pendidikan

melakukan penyaluran kembali atas sisa Dana BOS triwulan I dan II yang telah

disetorkan ke Kas Daerah. Namun atas penyaluran tersebut terdapat selisih

kekurangan penyaluran sebesar Rp216.985.230,00 dengan rincian sebagai

berikut :

Pencairan SP2D TU dan GU selama TA 2017 Rp886.798.611.671,00 STS pengembalian Dana BOS sampai dengan 31 Desember 2017

(Rp 41.464.695.177,00)

Dana BOS yang riil disalurkan Rp845.333.996.494,00 Dana BOS yang disalurkan (sesuai Laporan Penyaluran dan Realisasi Dana BOS Dinas Pendidikan)

(Rp845.550.981.724,00)

Selisih Penyaluran Dana BOS (Rp216.985.230,00)

Atas selisih tersebut, Dinas Pendidikan tidak dapat merinci sekolah-sekolah mana

yang belum menerima kembali atas sisa Dana BOS triwulan I dan II.

Dari Laporan Realisasi Dana BOS yang disusun oleh Dinas Pendidikan

berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) masing-masing

sekolah penerima Dana BOS diketahui bahwa nilai realisasi Belanja BOS TA

2017 untuk 2.094 sekolah sebesar Rp779.411.827.863,00. Selain itu, hasil

konfirmasi saldo rekening sekolah penerima Dana BOS diketahui terdapat saldo

per 01 Januari 2017 sebesar Rp16.753.632,00 yang merupakan sisa dana BOS

tahun sebelumnya.

Maka dapat diperhitungkan sisa dana BOS yang seharusnya masih terdapat

di sekolah penerima dana BOS sebagai berikut :

Saldo Awal (per 01 Januari 2017) Rekening Sekolah Penerima Dana BOS

Rp16.753.632,00

Dana BOS yang disalurkan (sesuai Laporan Penyaluran dan Realisasi Dana BOS Dinas Pendidikan)

Rp845.550.981.724,00

Total Dana BOS yang dikelola sekolah Rp845.567.735.356,00 Realisasi BOS TA 2017 (sesuai SPTJM) (Rp779.411.827.863,00) Sisa Dana BOS TA 2017 di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS per 31 Desember 2017 (seharusnya)

Rp66.155.907.493,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 (pada rekening masing-masing sekolah )

Rp61.711.692.303,00

Selisih kekurangan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp4.444.215.190,00)

Selisih kekurangan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari

selisih kurang Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.512.105.779,00 dan

selisih lebih Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.067.890.589,00 dengan

rincian terdapat pada lampiran 3.3.1.

Atas selisih kas tersebut, BPK telah melakukan konfirmasi kepada Dinas

Pendidikan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas penyajian Kas di



Bendahara Pengeluaran untuk Dana BOS. Namun dari pihak Dinas Pendidikan

memberikan perubahan data realisasi belanja BOS dengan melakukan perubahan

SPTJM pada beberapa sekolah. Hal tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat

menyakini nilai realisasi belanja BOS yang dapat dipergunakan sebagai dasar

penghitungan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran di masing-masing sekolah

dengan adanya data realisasi belanja BOS dan SPTJM yang berubah-ubah.

Dari wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan dan

Bendahara BOS Dinas Pendidikan diketahui bahwa penyajian nilai Kas di

Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS pada Neraca per 31 Desember

2017 (Audited) sebesar Rp62.659.228.773,00 merupakan hasil konfirmasi saldo

kas di rekening sekolah penerima dana BOS sebanyak 2.064 rekening sekolah.

Untuk penyajian realisasi Belanja BOS pada LRA sampai dengan 31 Desember

2017 (Audited) dengan cara mengakui besarnya realisasi belanja sebesar seluruh

nilai penyaluran dana BOS kemudian dilakukan koreksi pengurangan belanja

pada saat terdapat pengembalian sisa dana BOS.

Hasil analisa perhitungan sisa kas atas pengelolaan dana BOS, BPK hanya

menyakini nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada 1.396 sekolah sebesar

Rp39.282.935.483,00 yang disajikan wajar per 31 Desember 2017 dengan rincian

terdapat pada lampiran 3.3.2.

Hasil uji petik pada 109 sekolah menunjukkan saldo kas pada rekening

sekolah per 31 Desember 2017 belum tentu merupakan sisa dana BOS pada

masing-masing sekolah, dikarenakan masih memungkinkan terdapat pembayaran

pihak ketiga yang gagal transfer atau belum dibayarkan, terdapat sisa kas yang

masih disimpan secara tunai dan terdapat sisa kas yang masih dalam penguasaan

pihak ketiga misalnya kelebihan transfer kepada rekanan namun dikembalikan ke

sekolah pada Tahun 2018. Selain itu, atas uji petik pada 109 sekolah diketahui

terdapat beberapa permasalahan pelaporan dana BOS dengan rincian sebagai

berikut :

1) Terdapat perbedaan nilai penyaluran pada Laporan Penyaluran dan Realisasi

Belanja BOS yang disusun oleh Dinas Pendidikan dengan dana BOS yang

riil diterima pada rekening sekolah sebesar Rp118.243.130,00 dengan rincian

terdapat pada Lampiran 3.3.3;

2) Terdapat perbedaan nilai realisasi Belanja BOS antara laporan dinas dengan

SPTJM beberapa sekolah sebesar Rp25.133.248,00 dengan rincian terdapat

pada Lampiran 3.3.3;

3) Nilai penyaluran pada laporan dinas belum mencatat penambahan dan

pengurangan dana yang disalurkan ke sekolah dikarenakan adanya penarikan

dan penyaluran kembali sisa dana BOS per triwulan yang terlanjur disetorkan

ke Kas Daerah. Dari hasil uji petik terdapat terdapat tujuh sekolah yang

kelebihan dalam penyaluran kembali dana BOS dengan nominal sebesar

Rp83.939.861,00 dan 19 sekolah yang masih belum menerima kembali sisa

dana BOS yang terlanjur ditarik otomatis atau disetorkan ke Kas Daerah

dengan nominal sebesar Rp174.052.640,00. Rincian kelebihan dan

kekurangan penyaluran kembali sisa dana BOS terdapat pada Lampiran

3.3.3;



4) Terdapat selisih kurang atas sisa dana BOS pada 12 sekolah sebesar

Rp16.328.123,00 dan selisih lebih atas sisa dana BOS pada 18 sekolah

sebesar Rp49.124.786,00 dengan rincian terdapat pada Lampiran 3.3.3.

c. Kelemahan Pengendalian atas Transaksi Pengeluaran Kas pada Sekolah

Penerima Dana BOS

Reviu dokumen rekening koran atas uji petik pada 109 sekolah diketahui

terdapat transaksi penerimaan uang melalui rekening sekolah dengan mekanisme

setoran tunai. Setoran tunai tersebut antara lain dikarenakan pengembalian dari

pihak ketiga/rekanan atas kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran

Sekolah untuk Dana BOS. Transaksi penerimaan melalui setoran tunai dari pihak

ketiga/rekanan selama tahun 2017 atas 38 sekolah diketahui sebesar

Rp600.673.758,00 dengan rincian terdapat pada lampiran 3.3.4.

Mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan pada masing-masing

sekolah menggunakan bilyet giro dan slip transfer untuk pemindahbukuan ke

rekening pihak ketiga/rekanan. Selain itu, terdapat beberapa sekolah dalam

melakukan transfer ke pihak ketiga dengan memindahkan dana ke rekening SS

Tabungan Bank DKI baru kemudian ditransfer ke masing-masing rekening pihak

ketiga/rekanan oleh Bank DKI atas perintah dari pihak sekolah.

Dari reviu uji petik dokumen pertanggungjawaban sekolah diketahui terdapat

perbedaan antara nilai tagihan/invoice/kuitansi yang dibuat oleh pihak

ketiga/rekanan dengan slip transfer dan bilyet giro yang dibuat oleh Bendahara

Pengeluaran Sekolah untuk pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan. Hasil

wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Sekolah diketahui hal tersebut

dikarenakan kekurangcermatan Bendahara Pengeluaran Sekolah dalam membuat

bilyet giro dan slip transfer, Bendahara Pengeluaran Sekolah melakukan

pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pihak ketiga tidak berdasarkan

tagihan/invoice/kuitansi yang sah serta belum optimalnya verifikasi yang

dilakukan Bendahara Pengeluaran Sekolah atas bukti transaksi pengeluaran kas.

Hal tersebut juga mengakibatkan pada akhir tahun terdapat sisa dana BOS yang

masih berada dalam penguasaan pihak ketiga/rekanan dan baru disetorkan pada

tahun 2018 pada sembilan sekolah sebesar Rp349.696.905,00 dengan rincian


d. Jasa giro pada Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Belum Disetorkan ke

Kas Daerah Sebesar Rp7.637.792,00

Hasil konfirmasi atas rekening sekolah penerima Dana BOS diketahui

terdapat 102 sekolah yang menerima jasa giro selama tahun 2017 sebesar

Rp10.245.680,00. Atas jasa giro tersebut terdapat koreksi kesalahan perhitungan

jasa giro oleh Bank DKI dengan pendebitan saldo sebesar Rp588.573,00 dan

telah dikenakan pajak jasa giro selama tahun 2017 sebesar Rp2.019.315,00,

sehingga pendapatan jasa giro atas rekening sekolah penerima Dana BOS yang

diterima sekolah sebesar Rp7.637.792,00 ((Rp10.245.680,00 - Rp588.573,00) -

Rp2.019.315,00). Pendapatan jasa giro tersebut sampai dengan pemeriksaan

berakhir belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Rincian besaran jasa giro

per sekolah terdapat pada Lampiran 3.3.5.



Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan

Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan

Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada :

1) Poin B.5 yang menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan fungsi

perbendaharaan Dana BOS, atas usul Kepala SKPD Dinas Pendidikan

melalui PPKD, Gubernur menetapkan Bendahara Dana BOS pada masing-

masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri yang ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

2) Poin B.6 yang menyatakan bahwa Bendahara Dana BOS pada masing-

masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud pada

angka 5, membuka rekening Dana BOS atas nama Satdikmen Negeri atau

Satdiksus Negeri sesuai Peraturan Perundangundangan pada Bank yang

ditetapkan oleh Gubernur.

3) Poin B.8 yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat bunga dan/ atau jasa

giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga dan/ atau jasa giro tersebut disetor

langsung ke RKUD Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.

4) Poin C.6 yang menyatakan bahwa Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja

Dana BOS yang disampaikan oleh masing-masing Satdikmen

Negeri/Satdiksus Negeri sampai dengan Semester II tahun berkenaan

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan bukti penyaluran Dana BOS

sampai dengan akhir tahun anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD

Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 4,

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi

melakukan rekonsiliasi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pendidikan Provinsi.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang diubah dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab VII

Pertanggungjawaban Keuangan, A. Pembukuan, Laporan dan Transparansi di

Sekolah poin g. Bukti Pengeluaran yang menyatakan bahwa 1) Setiap transaksi

pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan 5) Setiap bukti

pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh Bendahara.


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada :

1) Lampiran 1.10 Akuntansi Belanja-Pengakuan Belanja poin 10 yang

menyatakan bahwa Belanja diakui pada saat b. Khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pasa saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

2) Lampiran 1.15 Akuntansi Kas dan Setara Kas-Definisi poin 4 yang

menyatakan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas,

baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari



pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan

PFK di Bendahara Pengeluaran. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara

pengeluaran, baik berupa uang tunai ( cash on hand ), uang di bank maupun

uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari

pencairan UP/GU/TU dan LS.


a. Potensi terjadinya kekurangan/kelebihan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran

Sekolah untuk Dana BOS per 31 Desember 2017;

b. Terdapat potensi penyalahgunaan Dana BOS atas pengeluaran kas yang

kemudian dana tersebut dikembalikan lagi ke rekening sekolah.

c. Kekurangan penerimaan Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp7.637.792,00.


a. Kepala Dinas Pendidikan tidak menyampaikan usulan Bendahara Dana BOS dan

nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima BOS melalui PPKD,

namun hanya menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas

nama-nama Bendahara Dana BOS untuk masing-masing sekolah penerima BOS;

b. Kurang optimalnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas

Pendidikan dalam melakukan rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Belanja Dana

BOS yang disampaikan masing-masing sekolah dengan bukti penyaluran dana

BOS sampai dengan akhir tahun anggaran sebagai bahan penyusunan Laporan

Keuangan SKPD Dinas Pendidikan;

c. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan kurang cermat dalam membuat

laporan realisasi penyaluran dana BOS dan mengumpulkan serta merekapitulasi

laporan penggunaan dana BOS;

d. Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk dana BOS tidak cermat dalam melakukan

pengeluaran kas dan menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS;

e. Kurangnya pengawasan Kepala Sekolah atas pengeluaran kas yang dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan:

a. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan BKPD terkait penetapan PBPP

melalui keputusan gubernur;

b. Terkait ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran Sekolah dalam menyusun

Laporan Realisasi Belanja BOS, Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan

agar tidak terulang di masa yang akan datang;

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pendidikan belum optimal dalam

melakukan rekonsiliasi namun kedepannya akan dilakukan rekonsiliasi secara

periodik;

d. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan kurang cermat dalam membuat

laporan realisasi penyaluran dana BOS dan mengumpulkan serta merekapitulasi

laporan penggunaan dana BOS karena kurang tertibnya sekolah dalam



melakukan pelaporan. Untuk itu Dinas Pendidikan akan melakukan pembinaan

terhadap sekolah;

e. Ketidakcermatan Bendahara Sekolah dalam melakukan pengeluaran kas

disebabkan masih minimnya pengetahuan pada bendahara terkait laporan

keuangan sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan

akan bekerjasama dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan

kompetensi SDM di sekolah terutama Bendahara Pengeluaran Sekolah;

f. Kepala sekolah yang belum melakukan pengawasan akan diberikan sanksi sesuai

ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas

Pendidikan supaya:

a. Menyusun dan menyampaikan usulan Bendahara Sekolah untuk Dana BOS dan

nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima BOS melalui PPKD

untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan gubernur;

b. Melakukan koordinasi dengan Bank DKI untuk melakukan revisi pemberian

nama rekening Bendahara BOS yang telah ditetapkan dengan keputusan

gubernur agar memudahkan identifikasi peruntukan rekening sekolah tersebut;

c. Menginstruksikan Kepala Sekolah penerima BOS untuk:

1) Memerintahkan Bendahara Sekolah untuk dana BOS supaya lebih cermat

dalam melakukan pengeluaran kas dan lebih cermat dalam menyusun

Laporan Realisasi Belanja Dana BOS;

2) Meningkatkan pengawasan atas pengeluaran kas oleh Bendahara Sekolah

untuk dana BOS antara lain melakukan pemeriksaan kas sesuai ketentuan

yang berlaku;

3) Menginstruksikan Bendahara Pengeluaran untuk Dana BOS menyetorkan

jasa giro sebesar Rp7.637.792,00 ke Kas Daerah

d. Menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur

(SOP) terkait mekanisme rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Belanja Dana

BOS yang disampaikan masing-masing sekolah dengan bukti penyaluran dana

BOS sampai dengan akhir tahun anggaran;

e. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kepala

Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam melakukan

rekonsiliasi dan membuat laporan realisasi penyaluran dana BOS serta

merekapitulasi laporan penggunaan dana BOS;

f. Menginstruksikan Kepala UPT P4OP dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi

untuk melakukan monitoring dan evaluasi dana BOS secara periodik;

g. Berkoordinasi dengan Inspektur, Kepala BPKD dan Kepala Sekolah penerima

dana BOS untuk menyajikan nilai realisasi belanja BOS TA 2017 dan sisa Kas

di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2017 sebagai dasar saldo

awal Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS TA 2018 serta

memastikan apabila terdapat kekurangan/kelebihan fisik kas telah disetor

kembali ke rekening sekolah serta mengakui kelebihan fisik kas sebagai lain-lain

pendapatan.



3.4. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas atas Dana Biaya Operasional Pendidikan

(BOP) Belum Memadai

BOP diberikan kepada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dengan tujuan untuk

membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Sekolah Negeri/Madrasah Negeri

dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Tujuan khusus pemberian dana BOP

bagi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri adalah untuk:

a. Membebaskan seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah dari

segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler pada

Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;

b. Meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah

Negeri/Madrasah Negeri;

c. Melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Sekolah

Negeri/Madrasah Negeri;

d. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;

e. Meningkatkan pengelolaan administrasi Sekolah Negeri/Madrasah Negeri; dan

f. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang

berpusat pada peserta didik.

Pemberian dana BOP merupakan pendukung atas kegiatan operasional Sekolah

Negeri/Madrasah Negeri yang belum tercukupi dari pendanaan yang bersumber dari

dana BOS. BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar. Sasaran Penerima dana

BOP adalah Sekolah Negeri yang terdiri dari TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri,

SMP Terbuka, SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri.

Pada Tahun Anggaran 2017 Anggaran dan Realisasi Belanja BOP untuk sekolah

negeri berdasarkan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (Audited) masing-

masing sebesar Rp1.497.236.216.951,00 dan Rp1.225.259.690.475,00 dengan


Tabel 3.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja BOP Sekolah Negeri TA 2017

No. SKPD Anggaran Realisasi

1. Dinas Pendidikan 5.476.030.125,00 4.429.557.995,00

2. Sudin Pendidikan Kab. Kepulauan Seribu 8.284.692.312,00 6.780.374.662,00

3. Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat 134.524.953.557,00 113.881.208.076,00

4. Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat 82.673.616.000,00 67.331.997.916,00

5. Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan 167.142.417.864,00 140.792.828.689,00

6. Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur 246.625.408.000,00 199.264.275.462,00

7. Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara 89.446.634.047,00 76.554.974.005,00

8. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat 112.215.230.160,00 103.216.142.296,00

9. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat 99.248.202.886,00 77.772.217.971,00

10. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan 191.502.360.000,00 139.586.558.109,00

11. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur 234.276.408.000,00 194.186.273.992,00

12. Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara 125.820.264.000,00 101.463.281.302,00

Jumlah 1.497.236.216.951,00 1.225.259.690.475,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 (Audited)

Mekanisme pengusulan, penganggaran, pencairan dan penyaluran dana BOP

adalah sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah mengajukan kebutuhan dana per triwulan kepada Kepala Suku

Dinas Pendidikan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran

Sekolah/Madrasah(RKAS/M) yang diajukan dan program kegiatan serta kode

rekening yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku

Dinas Pendidikan;



b. Pengajuan kebutuhan dana menjadi dasar bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu

pada Suku Dinas Pendidikan untuk mencairkan dana BOP melalui mekanisme

Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar Tambahan Uang

(SPP/SPM-TU);

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP dan SPM TU terkait

pencairan dana BOP per triwulan. Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah

menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPP dan SPM TU tersebut.

d. Pencairan SP2D oleh Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah ditransfer ke

rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Suku Dinas Pendidikan. Bendahara

Pengeluaran Pembantu Sudin Pendidikan menyalurkan dana BOP langsung ke

rekening-rekening sekolah penerima dana BOP;

e. Apabila ada sisa dana, sekolah menyetorkan ke rekening Sudin Pendidikan, dan

menyerahkan bukti transfer manual ke Sudin Pendidikan. Dari pengembalian

sekolah tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu Sudin Pendidikan membuat

rekap untuk disetor ke Kas Daerah.

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan kas Dana BOP di

wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Penetapan Bendahara Dana BOP dan Rekening Dana BOP belum sesuai

ketentuan

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa jumlah sekolah penerima Dana

BOP dan rekening Dana BOP yang digunakan sekolah tidak dapat dipastikan.

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1394

Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu pada TK, SD, PLB, SMP, SMA dan SMK Negeri

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, ditunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu sebanyak 2023 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 18. Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah Per Suku Dinas Pendidikan di Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Untuk SD, PLB, SMP,

SMA dan SMK Negeri

No. Nama Suku Dinas Pendidikan Jumlah Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu

1 Kota Administrasi Jakarta Pusat 250

2 Kota Administrasi Jakarta Timur 612

3 Kota Administrasi Jakarta Barat 407

4 Kota Administrasi Jakarta Utara 250

5 Kota Administrasi Jakarta Selatan 481

6 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 23

Total 2023

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1394 Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan Laporan Penyaluran Dana BOP Tahun 2017 yang disusun Dinas

Pendidikan diketahui jumlah sekolah penerima dana BOP sebanyak 2.111

sekolah.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, belum ada penetapan Bendahara Dana

BOP dan nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima dana BOP oleh

Gubernur DKI Jakarta.



b. Ketidaksesuaian Laporan Penyaluran dan Realisasi Dana BOP Dinas

Pendidikan, Sudin Pendidikan dengan Pihak Sekolah Penerima Dana BOP

Berdasarkan register SP2D TU atas kegiatan Penyediaan BOP Dinas

Pendidikan dan Sudin Pendidikan telah menerima pencairan dana BOP sebesar

Rp1.340.662.550.494,00. Realisasi belanja untuk dana BOP TA 2017 sebesar

Rp1.225.259.690.475,00 sehingga sisa belanja sebesar Rp115.402.860.019,00.

Dari sisa belanja tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas daerah oleh Dinas

Pendidikan dan Sudin Pendidikan sebesar Rp105.637.044.641,00. Sehingga

masih terdapat sisa dana BOP sebesar Rp10.939.276.636,00 dengan rincian

untuk masing-masing Dinas dan Sudin Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 19. Rincian SP2D, Realisasi Belanja, Pengembalian dan Sisa Kas atas Dana BOP

No. Nama SKPD Total SP2D Realisasi Belanja

Sisa Belanja BOP

Pengembalian Sisa BOP

Sisa BOP Belum Disetor

1 Dinas Pendidikan 4.968.518.472 4.429.557.995 538.960.477 538.960.477

2 Sudin Pendidikan Kab.Kepulauan Seribu

8.284.657.312 6.780.374.662 1.504.282.650 1.409.337.091 94.945.559

3 Sudin Pendidikan Wil 1 Jakarta Barat

119.377.573.163 113.881.208.076 5.496.365.087 5.496.365.087 -

4 Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakarta Pusat

70.263.288.495 67.331.997.916 2.931.290.579 2.854.672.500 76.618.079

5 Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakarta Selatan

174.509.108.020 140.792.828.689 33.716.279.331 24.448.173.327 9.268.106.004

6 Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakarta Timur

215.295.905.872 199.264.275.462 16.031.630.410 16.031.630.410 -

7 Sudin Pendidikan Wil. 1 Jakarta Utara

83.311.419.936 76.554.974.005 6.756.445.931 6.756.445.931 -

8 Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakarta Barat

108.200.746.253 103.216.142.296 4.984.603.957 4.984.603.957 -

9 Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakarta Pusat

83.296.926.461 77.772.217.971 5.524.708.490 5.610.181.344 (85.472.854)

10 Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakarta Selatan

147.118.459.689 139.586.558.109 7.531.901.580 7.531.901.580 -

11 Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakarta Timur

215.756.603.090 194.186.273.992 21.570.329.098 21.158.710.508 411.618.590

12 Sudin Pendidikan Wil. 2 Jakarta Utara

110.279.343.731 101.463.281.302 8.816.062.429 8.816.062.429 -

Jumlah 1.340.662.550.494 1.225.259.690.475 115.402.860.019 105.637.044.641 9.765.815.378

Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran atas sisa Dana BOP pada Neraca

per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp9.851.288.232,00. Sedangkan dari

tabel 3 menunjukkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran atas sisa Dana BOP per

31 Desember 2017 seharusnya sebesar Rp9.765.815.378,00, sehingga terdapat

selisih sebesar Rp85.472.854,00. Selisih tersebut merupakan kelebihan kas di

Bendahara Pengeluaran Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, dikarenakan

sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat

pada Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) disajikan sebesar Rp0,00.

Selain itu, dari data hasil konfirmasi Dinas Pendidikan kepada Bank DKI atas

saldo rekening sekolah penerima BOP sebanyak 2.111 sekolah dengan

penyaluran melalui 2.068 rekening sekolah karena terdapat sekolah terbuka dan

sekolah luar biasa penyaluran pada rekening yang sama per 31 Desember 2017

diketahui terdapat saldo di rekening sebesar Rp8.107.818.336,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 3. 20. Rincian Saldo Rekening Sekolah Sesuai Jenjang Per 31 Desember 2017

No. Uraian Jumlah

1. Sekolah Luar Biasa 451.985,00

2. TK Negeri 26.133.676,00



No. Uraian Jumlah

3. SD Negeri 748.671.653,00

4. SMP Negeri 1.343.960.656,00

5. SMA Negeri 4.762.904.762,00

6. SMK Negeri 1.225.695.604,00

Jumlah 8.107.818.336,00

Sumber : Hasil konfirmasi saldo rekening sekolah penerima BOP (diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan masih terdapat sisa Dana BOP di sekolah

penerima BOP yang belum disetorkan ke Kas Daerah dan tidak disajikan sebagai

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2017 (Audited).

Berdasarkan Laporan Realisasi Dana BOP yang disusun oleh Dinas

Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak (SPTJM) masing-masing sekolah penerima Dana BOP diketahui bahwa

nilai realisasi Belanja BOP TA 2017 untuk 2.111 sekolah sebesar

Rp1.216.612.431.159,00. Selain itu, hasil konfirmasi saldo rekening sekolah

penerima Dana BOS diketahui terdapat saldo per 01 Januari 2017 sebesar

Rp1.254.541.174,00 yang kemungkinan merupakan sisa dana BOP tahun

sebelumnya.

Maka dapat diperhitungkan sisa dana BOP yang seharusnya belum disetor ke

Kas Daerah dan disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2017 sebagai berikut :

Saldo Awal (per 01 Januari 2017) Rekening Sekolah Penerima Dana BOP (BOP 2016)

Rp1.254.541.174,00

Pencairan SP2D BOP TA 2017 Rp1.340.662.550.494,00

Total Dana BOP Rp1.341.917.091.668,00

Realisasi Belanja BOP TA 2017 (sesuai SPTJM) Rp1.216.612.431.159,00

Sisa Dana BOP TA 2017 Rp125.304.660.509,00 Sisa Dana BOP telah disetor s.d 31 Desember 2017 (Rp105.637.044.641,00)

Sisa Dana BOP yang belum disetor ke Kasda per 31 Desember 2017

Rp19.667.615.868,00

Saldo Rekening Sudin per 31 Desember 2017 (Rp9.356.865.186,00) Saldo Rekening Sekolah Penerima BOP per 31 Desember 2017

(Rp8.107.818.336,00)

Selisih kekurangan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp2.202.932.346,00)

Selisih kekurangan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari

selisih kurang Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.556.661.295,00 pada

tujuh Sudin dan selisih lebih Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp4.353.728.949,00 pada lima Sudin dan Dinas dengan rincian selisih pada

masing-masing Dinas dan Suku Dinas Pendidikan dapat dilihat pada lampiran

3.4.1. Terkait dengan selisih fisik kas per masing-masing sekolah, BPK tidak

dapat melakukan perhitungan dikarenakan sampai dengan berakhirnya

pemeriksaan tidak dapat diperoleh setoran pengembalian per masing-masing

sekolah selama tahun 2017, sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi selisih kas

untuk masing-masing sekolah.

Berdasarkan hasil reviu dokumen Laporan Sekolah atas Penyaluran dan

Realisasi Belanja BOP dan rekening sekolah diketahui selain sisa kas di rekening

sekolah, masih terdapat sisa kas yang dipegang tunai oleh Bendahara

Pengeluaran Sekolah antara lain SDN Srengseng Sawah 04 per 21 Maret 2018

sebesar Rp1.538.043,00 dan dapat ditunjukkan kepada BPK. Hasil wawancara

dengan Bendahara Pengeluaran Sekolah diketahui bahwa sisa Dana BOP pada

akhir tahun masih dipegang tunai oleh pegawai dan disetorkan ke rekening sudin



sebesar Rp10.131.880,00 pada tanggal 02 Januari 2018 bersama sisa kas yang

direkening BOP sebesar Rp69.328.375,00. Sedangkan sisa kas sebesar

Rp1.538.043,00 diketahui setelah proses pencocokan data oleh Bendahara

Pengeluaran Sekolah.

Bendahara Pengeluaran SDN Srengseng Sawah 04 telah melakukan

penyetoran sisa Dana BOP ke rekening Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta

Selatan sebesar Rp79.460.255,00 terdiri dari dua STS yaitu Rp10.131.880,00 dan

Rp69.328.375,00 pada tanggal 02 Januari 2018, namun atas sisa dana BOP

tersebut pada tanggal 02 Januari 2018 ditransfer kembali oleh Sudin ke rekening

BOP sekolah dikarenakan Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan tidak bisa

tutup kas untuk akhir tahun.

Untuk menyakini penyajian kewajaran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran

atas sisa Dana BOP, dilakukan reviu dokumen Laporan Penyaluran dan Realisasi

Belanja BOP dan rekening koran pada 109 sekolah penerima BOP. Hasil uji petik

pada 109 sekolah penerima dana BOP TA 2017, diketahui beberapa

permasalahan pelaporan atas dana BOP, yaitu:

1) Terdapat perbedaan nilai penyaluran pada laporan yang disusun Dinas/Sudin

Pendidikan dengan nominal penyaluran dana BOP yang diterima melalui

rekening masing-masing sekolah sebesar Rp521.809.411,00 dengan rincian

pada lampiran 3.4.2;

2) Terdapat perbedaan nilai realisasi belanja BOP antara laporan Dinas/Sudin

Pendidikan dengan laporan beberapa sekolah sesuai SPTJM sebesar

Rp1.587.916.046,00 dengan rincian pada lampiran 3.4.2;

3) Terdapat selisih lebih atas sisa dana BOP pada 17 sekolah sebesar

Rp687.129.334,00 dan selisih kurang atas sisa dana BOP pada 21 sekolah

sebesar Rp792.624.077,00 dengan rincian pada lampiran 3.4.2.

c. Kelemahan Pengendalian atas Transaksi Pengeluaran Kas pada Sekolah

Penerima Dana BOP

Reviu dokumen rekening koran atas uji petik pada 109 sekolah diketahui

terdapat transaksi penerimaan uang melalui rekening sekolah dengan mekanisme

setoran tunai. Setoran tunai tersebut antara lain dikarenakan pengembalian dari

pihak ketiga/rekanan atas kelebihan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran

Sekolah untuk Dana BOP. Transaksi penerimaan melalui setoran tunai dari pihak

ketiga/rekanan selama tahun 2017 atas 36 sekolah diketahui sebesar

Rp1.630.401.682,00 dengan rincian terdapat pada lampiran 3.4.3.

Mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan pada masing-masing

sekolah menggunakan bilyet giro dan slip transfer untuk pemindahbukuan ke

rekening pihak ketiga/rekanan. Selain itu, terdapat beberapa sekolah dalam

melakukan pembayaran kepada pihak ketiga dengan mekanisme transfer ke pihak

ketiga dengan memindahkan dana ke rekening SS Tabungan Bank DKI baru

kemudian ditransfer ke masing-masing rekening pihak ketiga/rekanan oleh Bank

DKI atas perintah dari pihak sekolah.

Dari reviu uji petik dokumen pertanggungjawaban sekolah diketahui terdapat

perbedaan nilai tagihan/invoice/kuitansi yang dibuat pihak ketiga/rekanan

dengan slip transfer dan bilyet giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran

Sekolah untuk pembayaran kepada pihak ketiga/rekanan. Hasil wawancara



dengan Bendahara Pengeluaran Sekolah diketahui hal tersebut dikarenakan

kekurangcermatan Bendahara Pengeluaran Sekolah dalam membuat bilyet giro

dan slip transfer, Bendahara Pengeluaran Sekolah melakukan pengeluaran kas

untuk pembayaran kepada pihak ketiga tidak berdasarkan

tagihan/invoice/kuitansi yang sah serta belum optimalnya verifikasi yang

dilakukan Bendahara Pengeluaran Sekolah atas bukti transaksi pengeluaran kas.


a. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional

Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri

1) Pasal 16 ayat (4) Rekening masing-masing Sekolah Negeri di luar dari

rekening untuk penampungan dana BOS dan dilaporkan kepada Kepala

BPKAD untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mengenai izin

pembukaan rekening.

2) Pasal 17 ayat (2) Apabila terdapat sisa dalam penggunaan dana BOP triwulan

sebelumnya, maka harus dikembalikan atau disetor ke Kas Daerah.

b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 320 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional

Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2017:

1) Point 3, dijelaskan bahwa Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOP

merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah Negeri, yang dibuktikan dengan

Surat Pertanggungjawaban yang disusun Kepala Sekolah sebagai Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diverifikasi oleh Kepala Subbagian

Tata Usaha Sudin Pendidikan. Khusus pengelolaan dana BOP TK Negeri dan

SLB Negeri diveifikasi oleh Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan,

sedangkan pengelolaan dana BOP pada SMP Terbuka merupakan

tanggungjawab Kepala Sekolah Induk SMP Terbuka.

2) Point 12, dijelaskan bahwa rekening giro masing-masing sekolah, berupa

rekening giro atas nama sekolah harus dilaporkan kepada Kepala BPKD

selaku PPKD untuk dapat ditetapkan dalam keputusan gubenur tentang izin

pembukaan rekening.

3) Point 19, dijelaskan Apabila terdapat sisa dalam penggunaan dana BOP

triwulan sebelumnya harus dikembalikan atau disetor ke Dinas

Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

pencairan.

4) Point 20, dijelaskan Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Pusat

Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)

melakukan pembinaan tentang pembuatan surat pertanggungjawaban dana

BOP berkaitan dengan penggunaan Kode Rekening dan tata cara belanja

dana BOP

5) Point 22, dijelaskan Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional

Pendidikan (P4OP) melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan

penggunaan BOP Sekolah.


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada :

1) Lampiran 1.10 Akuntansi Belanja-Pengakuan Belanja poin 10 yang

menyatakan bahwa Belanja diakui pada saat b. Khusus pengeluaran melalui



bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan

Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA.

2) Lampiran 1.15 Akuntansi Kas dan Setara Kas-Definisi poin 4 yang

menyatakan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas,

baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang sumbernya berasal dari

pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Potongan

PFK di Bendahara Pengeluaran. Sisa Pengisian Kas adalah kas di bendahara

pengeluaran, baik berupa uang tunai (cash on hand), uang di bank maupun

uang panjar yang belum disetor ke Kas Daerah, meliputi sisa uang dari

pencairan UP/GU/TU dan LS.


a. Potensi terjadinya kekurangan/kelebihan fisik Kas di Bendahara Pengeluaran

Sekolah untuk Dana BOP per 31 Desember 2017;

b. Terdapat potensi penyalahgunaan Dana BOP atas pengeluaran kas yang

kemudian dana tersebut dikembalikan lagi ke rekening sekolah.

Hal tersebut disebabkan :

a. Kepala Dinas Pendidikan tidak menyampaikan usulan Bendahara Dana BOP dan

nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima BOP melalui PPKD,

namun hanya menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan atas

nama-nama Bendahara Dana BOP untuk masing-masing sekolah penerima BOP;

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Dinas Pendidikan, Sudin

Pendidikan kurang optimal dalam melakukan rekonsiliasi antara Laporan

Realisasi Belanja Dana BOP yang disampaikan masing-masing sekolah dengan

bukti penyaluran dana BOP sampai dengan akhir tahun anggaran sebagai bahan

penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan;

c. Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan kurang

cermat dalam membuat laporan realisasi penyaluran dana BOP dan

mengumpulkan serta merekapitulasi laporan penggunaan dana BOP;

d. Ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk dana BOP dalam

melakukan pengeluaran kas dan menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana

BOP;

e. Kurangnya pengawasan Kepala Sekolah atas pengeluaran kas yang dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk dana BOP.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan:

a. Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan BKPD terkait penetapan PBPP

melalui keputusan gubernur;

b. Ketidakcermatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah dalam

menyusun Laporan Realisasi Belanja BOP disebabkan kurangnya kemampuan

SDM disekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan akan



bekerjasama dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan

kompetensi SDM di sekolah terutama Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Sekolah;

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas dan Sudin Pendidikan kurang

optimal dalam melakukan rekonsiliasi namun kedepannya akan dilakukan

rekonsiliasi secara periodik;

d. Kepala Subbagian Keuangan Dinas dan Sudin Pendidikan kurang cermat dalam

membuat laporan realisasi penyaluran dana BOP dan mengumpulkan serta

merekapitulasi laporan penggunaan dana BOP karena kurang tertibnya sekolah

dalam melakukan pelaporan. Untuk itu Dinas dan Sudin Pendidikan akan

melakukan pembinaan terhadap sekolah;

e. Ketidakcermatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah untuk

dana BOP dalam melakukan pengeluaran kas disebabkan masih minimnya

pengetahuan pada PBPP terkait laporan keuangan sekolah. Untuk mengatasi

permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan akan bekerjasama dengan BPSDM

Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kompetensi SDM di sekolah terutama

Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah;

f. Kepala sekolah yang belum melakukan pengawasan akan diberikan sanksi sesuai


BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas

Pendidikan dan melalui Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan Kepala Suku Dinas

Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten untuk:

a. Menyusun dan menyampaikan usulan Bendahara Sekolah untuk Dana BOP dan

nomor rekening pada masing-masing sekolah penerima BOP melalui PPKD

untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan gubernur;

b. Melakukan koordinasi dengan Bank DKI untuk melakukan revisi pemberian

nama rekening Bendahara BOP yang telah ditetapkan dengan keputusan

gubernur agar memudahkan identifikasi peruntukan rekening sekolah tersebut;

c. Mengintruksikan Kepala Sekolah penerima BOP untuk:

1) Memerintahkan Bendahara Sekolah untuk dana BOP supaya lebih cermat

dalam melakukan pengeluaran kas dan lebih cermat dalam menyusun

Laporan Realisasi Belanja Dana BOP;

2) Meningkatkan pengawasan atas pengeluaran kas oleh Bendahara Sekolah

untuk dana BOP antara lain melakukan pemeriksaan kas sesuai ketentuan

yang berlaku;

d. Menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur

(SOP) terkait mekanisme rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Belanja Dana

BOP yang disampaikan masing-masing sekolah dengan bukti penyaluran dana

BOP sampai dengan akhir tahun anggaran;

e. Menginstruksikan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Kepala

Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan serta Suku Dinas Pendidikan Kota

Admnistrasi/Kabupaten untuk lebih cermat dalam melakukan rekonsiliasi dan

membuat laporan realisasi penyaluran dana BOP serta merekapitulasi laporan

penggunaan dana BOP;

f. Menginstruksikan Kepala UPT P4OP dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi

untuk melakukan monitoring dan evaluasi dana BOP secara periodik;



g. Berkoordinasi dengan Inspektur, Kepala BPKD dan Kepala Sekolah penerima

dana BOP untuk menyajikan nilai realisasi belanja BOP TA 2017 dan sisa Kas

di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2017 serta memastikan

apabila terdapat kekurangan/kelebihan fisik kas telah disetor ke kas daerah serta

mengakui kelebihan fisik kas sebagai lain-lain pendapatan;

h. Menginstruksikan Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran Sekolah

penerima dana BOP untuk menyetorkan sisa Dana BOP secara tepat waktu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

3.5. Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan pada Bendahara Pengeluaran di

SKPD/UKPD Belum Memadai

Dalam rangka menilai pengendalian atas pengelolaan dan penatausahaan

keuangan pada SKPD/UKPD, BPK telah melakukan reviu sampel dokumen

pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, rekening koran, laporan keuangan TA

2017 (Unaudited) dan wawancara dengan pihak terkait dan terdapat beberapa


a. Terdapat pengajuan uang persediaan melebihi besaran yang ditetapkan

dengan keputusan gubernur

Hasil reviu register SP2D Uang Persediaan (UP), diketahui Suku Dinas

Perhubungan Kepulauan Seribu dalam pencairan UP besarannya melebihi yang

ditetapkan. SP2D UP yang diterbitkan atas pengajuan uang persediaan TA 2017

pada Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu sebesar Rp120.600.000,00

dengan SP2D Nomor 2 000889/SP2D/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

Sedangkan berdasarkan keputusan gubernur, besaran uang persediaan atas Suku

Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu hanya sebesar Rp100.000.000,00

sehingga terdapat pelampauan sebesar Rp20.600.000,00.

BPK telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada pihak sudin dan BPKD,

namun hingga pemeriksaan berakhir belum diperoleh tanggapan atas

permasalahan tersebut.

b. Pengajuan SP2D LS pada Dinas Pemuda dan Olahraga tidak berdasarkan

dokumen pertanggungjawaban definitif

Hasil reviu sampel dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

dan SP2D pada Dinas Pemuda dan Olahraga diketahui terdapat perbedaan nilai

dokumen pertanggungjawaban belanja LS dengan pencairan SP2D LS.

Pada Tahun 2017, Dispora mempunyai kegiatan Pembinaan Olahraga

Prestasi Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi sebesar

Rp21.835.305.000,00 dari anggaran sebesar Rp29.960.457.500,00 (atau

72,88%). Realisasi sebesar Rp21.835.305.000,00 terdiri dari belanja honorarium

pegawai honorer/tidak tetap sebesar Rp21.651.305.000,00 dan belanja tenaga

ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp184.000.000,00. Belanja kegiatan tersebut

menggunakan mekanisme belanja LS dengan pencairan SP2D LS sebesar

Rp22.190.555.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp355.250.000,00

(Rp22.190.555.000,00-Rp21.835.305.000,00). Selisih tersebut telah disetorkan

ke Kas Daerah sebagai pengembalian belanja LS. Hasil perbandingan antara



dokumen pertanggungjawaban dengan nilai SP2D LS diketahui bahwa pengajuan

SP2D LS belum berdasarkan nilai pasti yang seharusnya dibayarkan karena

terdapat pertanggungjawaban yang melebihi SP2D LS dan pertanggungjawaban

yang nilainya kurang dari nilai SP2D LS yang diterbitkan. Adapun perbedaan

nilai pertanggungjawaban dengan nilai SP2D LS tersebut dapat ditunjukkan pada

tabel berikut ini:

Tabel 3. 21. Perbedaan Nilai Dokumen Pertanggungjawaban dengan Pencairan SP2D LS (dalam rupiah)

No. Nomor SP2D LS Jumlah SP2D LS Jumlah

Pertanggungjawaban Selisih

1 5 024977/SP2D/XII/2017 3,366,750,000.00 3,430,750,000.00 (64,000,000.00)

2 5 024978/SP2D/XII/2017 3,133,250,000.00 3,089,750,000.00 43,500,000.00

3 5 024979/SP2D/XII/2017 2,814,750,000.00 2,772,500,000.00 42,250,000.00

4 5 024980/SP2D/XII/2017 2,814,750,000.00 2,780,500,000.00 34,250,000.00

5 5 024981/SP2D/XII/2017 2,814,750,000.00 2,791,750,000.00 23,000,000.00

6 5 024982/SP2D/XII/2017 2,814,750,000.00 2,791,750,000.00 23,000,000.00

7 5 027667/SP2D/XII/2017 117,451,250.00 117,451,250.00 -

8 5 027668/SP2D/XII/2017 117,451,250.00 117,451,250.00 -

9 5 027670/SP2D/XII/2017 117,451,250.00 117,451,250.00 -

10 5 027671/SP2D/XII/2017 117,451,250.00 117,451,250.00 -

11 5 027672/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00

12 5 027673/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00

13 5 027674/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 38,250,000.00 46,750,000.00

14 5 027675/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00

15 5 027676/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00

16 5 027677/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 42,500,000.00 42,500,000.00

17 5 027678/SP2D/XII/2017 85,000,000.00 38,250,000.00 46,750,000.00

18 5 027689/SP2D/XII/2017 3,366,750,000.00 3,419,500,000.00 (52,750,000.00)

Total 22,190,555,000.00 21,835,305,000.00 355,250,000.00

Sumber : Dokumen pertanggungjawaban dan SP2D LS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan atas 18 SP2D LS yang diterbitkan sebanyak 14 SP2D

LS diajukan atas dasar nilai belanja yang belum pasti.

c. Kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember

2017 pada Kelurahan Pekojan sebesar Rp22.414.133,00

Hasil reviu dokumen BKU Kelurahan Pekojan bulan Desember 2017

diketahui saldo sisa kas di bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp66.554.990,00

yang terdiri dari sisa UP/GU sebesar Rp293.240,00 dan pajak belum disetor

sebesar Rp66.261.750,00. Namun berdasarkan rekening koran bulan Desember

2017 pada tanggal 31 Desember 2017 hanya terdapat saldo senilai

Rp19.727.857,00 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak menyimpan uang

secara tunai per 31 Desember 2017, sehingga terdapat selisih kekurangan kas

sebesar Rp46.827.133,00.

Selain itu, dari hasil reviu dan analisa dokumen penatausahaan kas dan

rekening bank serta wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kelurahan Pekojan diketahui permasalahan sebagai berikut:

1) Pajak belum disetor per 31 Desember 2017 sebesar Rp66.261.750,00

sebenarnya sudah dilakukan penyetoran di Tahun 2017 sebesar

Rp24.413.000,00 namun atas pembayaran pajak tersebut belum dibukukan ke

dalam BKU. Sehingga pajak yang belum disetor per 31 Desember 2017

seharusnya sebesar Rp41.848.750,00;

2) Saldo rekening bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.727.857,00,

sehingga terdapat kekurangan kas (kas tekor) sebesar Rp22.414.133,00

(Rp41.848.750,00- (Rp19.727.857,00+ Rp293.240,00));



3) Dari penelusuran transaksi rekening giro Kelurahan Pekojan bulan Januari

2018 diketahui pada tanggal 4 Januari 2018 terdapat pembayaran pajak

sebesar Rp11.995.000,00 sedangkan di rekening tidak ada mutasi transaksi

pengeluaran kas atas pembayaran pajak tersebut dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu tidak menyimpan uang secara tunai. Selain itu, pada tanggal 10

Januari 2018 terdapat uang masuk ke rekening sebesar Rp10.000.000,00.

Atas kedua transaksi tersebut Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan

Pekojan tidak dapat menjelaskan sumber dana untuk pembayaran pajak

sebesar Rp11.995.000,00 serta asal dana yang masuk ke rekening sebesar

Rp10.000.000,00;

4) Pada akhir tahun 31 Desember 2017 tidak dilakukan penutupan dan

pemeriksaan kas sehingga selisih kas tidak diketahui oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu Kelurahan Pekojan. Untuk pembukuan transaksi

kedalam BKU dilakukan oleh operator (PHL);

5) Untuk pengeluaran kas pada Kelurahan Pekojan menggunakan sistem CMS,

dimana fungsi maker oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, sedangkan

fungsi cheker dan release oleh Lurah. Dari wawancara dengan Bendahara

Pengeluaran Pembantu diketahui selain Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang melakukan input pembayaran pada sistem CMS dan menggunakan

token CMS sebagai fungsi maker adalah operator (PHL) di Kelurahan

Pekojan;

6) Bendahara Pengeluaran Pembantu telah melakukan penyetoran kekurangan

kas tersebut melalui SSP tanggal 10 Januari 2018.

d. Keterlambatan penyetoran sisa UP/GU/TU oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) menyajikan Kas di Bendahara

Pengeluaran senilai Rp73.503.590.091,00 yang merupakan saldo kas yang masih

berada di Bendahara Pengeluaran di 47 SKPD , dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 22. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017

No. Uraian Jumlah

1. Sisa Uang Persediaan 10.594.172.190,00

2. Potongan PFK di SKPD yang belum Disetor 250.189.128,00

3. Kas di Bendahara Sekolah 62.659.228.773,00

Jumlah 73.503.590.091,00

Sumber : CaLK TA 2017 (Audited) (diolah)

Berdasarkan keputusan gubernur terkait pedoman penerimaan dan

pengeluaran daerah pada akhir tahun dinyatakan bahwa Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/UKPD harus

menyetorkan sisa uang persediaan kas atau sisa kas tambah uang persediaan

melalui Bank DKI di lima wilayah Kota Administrasi, Bank DKI Cabang

Pembantu Samsat Gubung Sahari atau Bank DKI Cabang Pembantu Abdul Muis

paling lama tanggal 31 Desember 2017 pukul 12.00 WIB.

Namun hasil reviu dokumen slip setoran dan surat tanda setoran (STS) atas

sisa UP/GU/TU diketahui terdapat keterlambatan penyetoran sisa kas rata-rata

selama 24 hari. Adapun rincian keterlambatan penyetoran sisa UP/GU/TU

terdapat pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 23. Keterlambatan Penyetoran Sisa UP/GU/TU

No Nama SKPD Sisa UP/GU/TU Tanggal Setor

ke Kasda Hari

Keterlambatan

1 Sudin Pendidikan I – JAKPUS 76,618,079.00 30/01/2018 30

2 Sudin Pendidikan I – JAKSEL 9,360,390,590.00 04/01/2018 4

3 Sudin Pendidikan II – JAKTIM 411,658,593.00 07/03/2018 66

4 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu 94,945,559.00 15/03/2018 74

5 Pusat Data dan Informasi Kebencanaan 4,801,942.00 23/01/2018 23

6 Kecamatan Cengkareng - JAKBAR 1,069,710.00 04/01/2018 4

7 Kecamatan Grogol Petamburan - JAKBAR 5,853,160.00 03/01/2018 3

8 Kelurahan Pekojan – JAKBAR 293,240.00 09/01/2018 9

9 BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT 11,260,000.00 02/01/2018 2

Rata-rata Keterlambatan 24

Sumber : Slip transfer/STS tahun 2018 (diolah)

e. Penatausahaan dan pengelolaan kas Bendahara Pengeluaran pada

Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta belum memadai

Hasil reviu dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, sampel

bukti transaksi bulan Desember 2017 dan wawancara dengan Bendahara

Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui beberapa permasalahan sebagai

berikut:

1) Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD belum disetorkan ke

Kas Daerah dan belum disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017

(Audited) sebesar Rp16.300.000,00

SP2D UP/GU/TU/LS selama TA 2017 atas belanja Sekretariat DPRD telah

diterbitkan sebesar Rp191.015.288.782,00 dan realisasi belanja Sekretariat

DPRD sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp153.853.728.929,00.

Sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp37.161.559.853,00 yang seluruhnya

telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2017. Neraca per 31 Desember 2017

(Audited) menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD

sebesar Rp0,00. Namun hasil pemeriksaan fisik kas pada tanggal 06 Maret

2018 diketahui terdapat uang tunai sebesar Rp16.300.000,00 yang

merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri. Uang tunai

tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27 April 2018.

2) Keterlambatan dan kekurangan pencatatan pengeluaran kas pada BKU

Hasil reviu dokumen Buku Kas Umum (BKU) bulan Desember 2017,

dokumen sampel pertanggungjawaban bulan Desember 2017 dan rekening

koran diketahui Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pencatatan atas

transaksi pengeluaran kas di BKU pada tanggal transaksi sesuai dengan

dokumen pertanggungjawaban, dan ditemukan selisih pencatatan di BKU

dengan bukti pengeluaran kas senilai Rp37.534.600,00. Rincian selisih

pengeluaran kas yang belum dicatat pada BKU dan jumlah rata-rata hari

keterlambatan pencatatan pengeluaran kas dapat dilihat pada Lampiran

3.5.1.

3) Terdapat Pengeluaran Kas yang Tidak Didukung Dokumen

Pertanggungjawaban Sebesar Rp9.915.151,00

Hasil reviu sampel dokumen pertanggungjawaban bulan Desember 2017 dan

rekening koran diketahui terdapat pengeluaran kas yang tidak didukung

dengan dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp9.915.151,00. Atas

pengeluaran kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar



Rp9.915.151,00 pada bulan Maret dan April 2018. Rincian terdapat pada

Lampiran 3.5.2.

Dari wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui

keterlambatan pencatatan pengeluaran kas pada BKU dikarenakan staff

pendamping Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD terlambat menyampaikan SPJ

pendukung belanja perjalanan dinas. Selain itu, Bendahara Pengeluaran tidak

melakukan konfirmasi atas pertanggungjawaban yang belum diterima dan

penatausahaan bukti-bukti pengeluaran yang sah belum tertib.

f. Terdapat pengembalian belanja pada tahun 2018 yang dicatat sebagai kas


Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan jurnal koreksi BPKD, diketahui

pada tahun 2018 terdapat penyetoran uang senilai Rp479.278.473,00 dari pihak

ketiga pada rekening kas daerah. Nilai tersebut merupakan penyetoran atas

kelebihan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat Provinsi DKI

Jakarta.

Atas pengembalian tersebut, pihak BPKD melakukan koreksi dengan

mengakui Rp479.278.473,00 sebagai penambah kas dan pengurang belanja pada

31 Desember 2017. Kebijakan tersebut berbeda dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan Pernyataan No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran paragraf

45. Seharusnya koreksi atas penerimaan kembali belanja yang diterima pada

periode berikutnya, dibukukan dalam pendapatan lain-lain pada periode

berikutnya.

Disisi lain, terdapat beberapa penyetoran serupa pada tahun 2018 yang

merupakan pengembalian belanja TA 2017 tetapi tidak dilakukan jurnal koreksi

oleh BPKD sebagaimana koreksi diatas.


a. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran

Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan

dan Mekanisme Langsung:

1) Pasal 4 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Besaran pagu Uang Persediaan

SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap awal

tahun anggaran dengan Keputusan Gubernur;

2) Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Berdasarkan penetapan pagu Uang

Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu pada SKPD /UKPD menerbitkan dan mengajukan

SPP-UP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/ UKPD;

3) Pasal 7 menyatakan bahwa:

a) Pertanggungjawaban Uang Persediaan diverifikasi oleh PPK

SKPD/UKPD dan mendapat pengesahan dari PA/KPA;

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan

pembayaran melalui pemindahbukuan kepada penerima/penyedia

barang/jasa untuk selanjutnya ditatausahakan dan dibukukan ke dalam

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau

elektronik-Buku Kas Umum (e-BKU);

c) Pembukuan ke dalam SIPKD atau e-BKU dengan ketentuan sebagai

berikut.



1) untuk transaksi sampai dengan pukul 15.00 WIB dibukukan pada

hari kerja berkenaan;

2) untuk transaksi setelah pukul 15.00 WIB dibukukan pada hari kerja

berikutnya;

4) Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembayaran atas belanja yang

sudah pasti jumlah, penerima dan waktu pembayaran dan/atau pembayaran

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung;

5) Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang

dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a kepada

PA/KPA melalui PPKSKPD/UKPD;

b) Lampiran dokumen disiapkan oleh PPTK untuk disampaikan kepada

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

c) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada

PPTK untuk dilengkapi;

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

SPP-LS kepada SPP-LS dilampiri dengan dokumen sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan keuangan daerah;

e) PA/KPA setelah ditandatangani oleh PPTK;

c. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 151 Tahun

2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran

Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan

Uang Persediaan pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sisa Uang

Persediaan yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas

Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan;

d. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan

yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017 pada Pasal 33 yang

menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

SKPD/ UKPD harus menyetor sisa uang persediaan kas atau sisa kas tambahan

uang persediaan melalui Bank DKI di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, Bank

DKI Cabang Pembantu Samsat Gunung Sahari atau Bank DKI Cabang Pembantu

Abdul Muis paling lama tanggal 31 Desember 2017 pukul 12.00 WIB.


a. Potensi penyalahgunaan UP karena melebihi kebutuhan SKPD/UKPD dan

pertanggungjawaban yang tidak tertib;

b. Potensi penyalahgunaan sisa belanja LS karena pengakuan belanja LS adalah

sebesar nilai SP2D LS;

c. Potensi penggunaan kas di Bendahara Pengeluaran Kas tidak sesuai

peruntukannya;

d. Sisa UP/GU/TU yang terlambat disetor ke Kas Daerah tidak dapat segera

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Pemprov tahun anggaran berikutnya.



e. Potensi adanya pengeluaran kas yang belum dicatat pada BKU;

f. Pengeluaran kas senilai Rp37.534.600,00 belum dapat ditelusuri pencatatannya

di BKU;


a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Sudin Perhubungan Kepulauan

Seribu dalam pengajuan SPP/SPM UP tidak memedomani ketentuan yang

berlaku serta lemahnya pengendalian Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa BUD dalam melakukan

verifikasi atas pengajuan SPP/SPM UP oleh SKPD/UKPD;

b. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemuda

dan Olahraga belum melakukan verifikasi dokumen secara optimal serta

lemahnya pengawasan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan

realisasi belanja;

c. Mekanisme pengeluaran kas tidak hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu Kelurahan Pekojan namun melibatkan operator (PHL) dan tidak

dilakukan pemeriksaan kas secara periodik serta lemahnya pengawasan Lurah

dalam pelaksanaan realisasi belanja;

d. Ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

dalam melakukan penyetoran sisa UP/GU/TU serta lemahnya pengawasan

PA/KPA terkait penyetoran sisa UP/GU/TU yang terlambat disetor.

e. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengendalian dan

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah belum optimal;

f. PPTK pada kegiatan perjalanan dinas tidak segera menyusun dan menyampaian

bukti pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan berakhir serta

mengembalikan sisa dana belanja pada Bendahara Pengeluaran;

g. Ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dalam pengelolaan

kas, penatausahaan keuangan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban;

h. Belum ada penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sekretariat

DPRD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyatakan :

a. Pada bulan Oktober 2017 Dinas Pemuda dan Olahraga baru menerima anggaran

untuk kegiatan Pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta yang telah disahkan pada APBD-P 2017

sebesar Rp29.960.457.500,00;

b. Pencairan anggaran dilaksanakan berdasarkan pengajuan PPTK yang diajukan

pada bulan Desember 2017. Namun setelah anggaran cair terdapat perubahan

pada data penerima honor Pelatda, sehingga proses transaksi disesuaikan dengan

data terbaru yang diajukan oleh PPTK;

c. Data atlet Pelatda penerima honor terkendala dengan adanya konflik

kepengurusan KONI DKI Jakarta yang mengakibatkan keterlambatan

pembayaran honor dan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir waktu

pencairan;

d. Pada saat pemeriksaan ada beberapa dokumen yang belum dilakukan verifikasi,

hal tersebut akan menjadi perhatian dan perbaikan kinerja kedepan.



Sedangkan atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan bahwa:

a. Atas sisa kas sebesar Rp16.310.000,00 merupakan pengembalian uang tiket

(refund) sister city ke Korea Selatan yang diterima tanggal 5 Januari 2018 dan

telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 27 April 2018;

b. Kekurangan pencatatan pada BKU sebesar Rp37.534.600,00 merupakan realisasi

pembayaran tiket dan hotel kunjungan kerja yang sudah diinput pada tanggal

transaksi namun disaat bersamaan SP2D LS yang jumlahnya cukup banyak juga

dalam proses validasi oleh BPKD, sehingga transaksi yang kami input tidak

tercatat di BKU;

c. Pengeluaran kas yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar

Rp9.915.151,00 telah dilakukan penyetoran pada Bulan Maret 2018.

Selain itu, Lurah Pekojan menyatakan bahwa:

a. PHL (operator) sebagai tenaga yang diperbantukan untuk membantu tugas

Bendahara Pengeluaran Pembantu, ketika akhir tahun anggaran 2017 PHL

membantu tutup buku sesuai perintah Kepala SKPD dengan sepengetahuan

Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan pembuktian berkas tutup buku

anggaran 2017 di tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selisih

yang timbul dalam melakukan tutup buku tersebut yang Bendahara Pengeluaran

Pembantu merasa tidak mengetahui/mengerti dikarenakan Bendahara

Pengeluaran Pembantu tidak responsif terhadap situasi sesuai dengan bukti-bukti

yang ada;

b. PHL(operator) sebagai tenaga yang diperbantukan untuk membantu tugas

Bendahara Pengeluaran Pembantu, transaksi apapun yang harus dilakukan oleh

PHL(Operator) pasti dan/atau sepengetahuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan/atau Kepala SKPD.


a. Kepala Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Seribu

untuk memerintahkan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu supaya dalam mengusulkan dan menyetujui

SPP dan SPM UP sesuai keputusan gubernur tentang penetapan besaran uang

persediaan;

b. Kepala BPKD berkoordinasi dengan Walikota Administratif Jakarta Utara untuk

memerintahkan Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Administrasi Jakarta Utara selaku Kuasa BUD supaya dalam menerbitkan SP2D

UP berdasarkan keputusan gubernur tentang penetapan besaran uang persediaan;

c. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, PPK dan Bendahara Pengeluaran Dinas

Pemuda dan Olahraga supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen

pertanggungjawaban serta dalam pengajuan dan persetujuan SPP dan SPM LS

berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja LS yang telah diverifikasi;

d. Walikota Administratif Jakarta Barat memberikan peringatan atau teguran sesuai

dengan ketentuan yang berlaku kepada Lurah Pekojan yang lalai dalam

pengawasan atas pengelolaan kas.

e. Memerintahkan Lurah Pekojan untuk menjaga keamanan akses (PIN)

pengeluaran kas hanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;



f. Kepala SKPD/UKPD yang terlambat menyetorkan sisa UP/GU/TU untuk

memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu supaya

menyetorkan sisa UP/GU/TU sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Sekretaris DPRD untuk:

1) Lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan;


kepada PPTK pada kegiatan perjalanan dinas supaya segera menyusun dan

menyampaian bukti pertanggungjawaban keuangan setelah kegiatan berakhir

serta mengembalikan sisa dana belanja pada Bendahara Pengeluaran;


kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam melakukan

pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;

4) Menunjuk dan menetapkan PPK;

5) Menyusun SOP pencairan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas

di lingkungan Sekretariat DPRD.

3.6. Penyetoran Sisa Kas atas Ex Unit Pengelola (UP) Transjakarta Busway Selisih

Sebesar Rp138.271.090,00

Pada LHP atas LKPD TA 2016, BPK antara lain merekomendasikan kepada

Gubernur agar memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (saat ini

Dinas Perhubungan) supaya berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk

mengamankan sisa uang kas eks UP Transjakarta dengan menyetorkan ke kas daerah

yang terdiri dari kas tunai di brankas senilai Rp385.325.000,00 dan kas di bank senilai

Rp233.554.122.644,00.

Dinas Perhubungan telah melakukan penutupan rekening dan penyetoran ke kas

daerah selama Bulan Desember 2017 dan Januari 2018 sebesar

Rp238.293.846.069,45, yaitu berupa sisa kas tunai dan sisa kas pada delapan

rekening bank dan pencairan dua deposito dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 24. Rincian Penyetoran Sisa Kas Ex. UP Transjakarta Busway

No. Jenis Rekening Nama Bank Nomor Rekening Tanggal

Setor Jumlah (Rp)

1 Rekening Penerimaan Bank DKI 511-16-18345-0 04/12/2017 589.143.994,00

2 Rekening Penerimaan Bank DKI 511-16-18341-7 04/12/2017 10.769.114.272,00

3 Rekening Penerimaan Bank BCA 0023059492 07/12/2017 70.847.226.716,74

4 Rekening Penerimaan Bank BNI 2888878887 23/11/2017 4.420.040.613,00

5 Rekening Penerimaan Bank Mandiri 124001888819 11/12/2017 40.244.148.914,37

6 Rekening Penerimaan Bank BRI 034001001402304 13/12/2017 6.427.193.329,00

7 Rekening Penerimaan Bank Mega 010200011000389 08/01/2018 1.106.734.645,00

8 Rekening Penampungan Penerimaan dan Pengeluaran

Bank DKI 511-16-18340-9 04/12/2017 66.199.594.668,34

9 Deposito Bank DKI 511-25-03490-9 04/12/2017 17.150.040.977,00

10 Deposito Bank DKI 511-25-03694-4 04/12/2017 20.155.282.940,00

11 Kas Tunai 18/12/2017 385.325.000,00

Total 238.293.846.069,45

Sumber : Surat Tanda Setoran (STS) dan slip transfer atas kas ex UP. Transjakarta Busway (diolah)

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan nilai penyetoran kas atas

rekomendasi BPK sebesar Rp4.354.398.425,45 (Rp238.293.846.069,45-

(Rp385.325.000,00 + Rp233.554.122.644,00) dikarenakan adanya penambahan

bunga deposito dan jasa giro atas sisa kas yang disimpan di bank.



Terkait pengelolaan kas ex UP Transjakarta Busway tersebut telah menjadi

temuan pemeriksaan selama tiga tahun berturut-turut yaitu Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun

Anggaran (TA) 2014 Nomor 13.B/LHP/XVIII.JKT.2/06/2015, LHP atas LKPD TA

2015 Nomor 10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016 dan LHP atas LKPD TA

2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017.

Selain itu, sampai dengan pemeriksaan BPK tanggal 18 April 2018, diketahui

bahwa atas Laporan Keuangan dan Neraca Penutup UP Transjakarta Busway untuk

tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 belum dilakukan audit

sesuai dengan rekomendasi LHP atas LKPD TA 2014 Nomor

13.B/LHP/XVIII.JKT.2/06/2015 dan LHP atas LKPD TA 2015 Nomor

10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016.

BPK melakukan konfirmasi kepada bank atas saldo akhir penutupan kas ex UP.

Tranjakarta Busway dan reviu dokumen rekening koran per 01 Desember 2015

sampai dengan 31 Desember 2017 untuk memastikan atas seluruh kas telah

disetorkan ke kas daerah dalam rangka pengamanan sisa uang kas ex UP Transjakarta

Busway. Hasil konfirmasi bank dan reviu dokumen rekening koran diketahui

beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Pendebitan rekening koran pada tahun 2015 melebihi saldo outstanding cek

senilai Rp127.337.090,00

Laporan Keuangan dan Neraca Penutup UP Transjakarta Busway untuk

Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 pada Catatan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan atas sisa kas pada rekening Bank DKI

Nomor 51116183409 per 31 Desember 2014 masih terdapat outstanding cek

sehubungan dengan belanja sampai dengan akhir tahun 2014 sebesar

Rp19.253.572.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 25. Rincian Outstanding Cek Per 31 Desember 2014

No. Uraian Nominal (Rp)

1. Biaya kepada operator untuk periode 16 s.d 28 Desember 2014 17.338.740.000,00

2. Pengadaan barang dan jasa 1.716.691.757,00

3. Honorarium Dewan Pengawas 181.308.710,00

4. Kewajiban lainnya 16.831.858,00

Total 19.253.572.325,00

Sumber : Laporan Keuangan dan Neraca Penutup UP. Transjakarta Busway untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (diolah)

Hasil reviu dokumen rekening koran diketahui pendebitan rekening selama

tahun 2015 pada rekening Bank DKI nomor 51116183409 senilai

Rp19.380.909.415,00 dengan rincian terdapat pada Lampiran 3.6.1. Sehingga

terdapat perbedaan pendebitan rekening dengan saldo outstanding cek sebesar

Rp127.337.090,00 (Rp19.380.909.415,00-Rp19.253.572.325,00).

b. Terdapat Transaksi Keluar Masuk Dana pada Rekening Penerimaan BRI

dengan Selisih Kurang Sebesar Rp10.934.000,00

Hasil reviu dokumen rekening koran BRI nomor rekening 034001001402304

diketahui terdapat transaksi mutasi debit (penarikan uang) pada tanggal 24

November 2017 sebesar Rp27.190.000,00 dengan keterangan koreksi

pendapatan PT. TJ 31 Desember 2014 s.d Februari 2015 dan transaksi mutasi



kredit (uang masuk) pada tanggal 24 November 2017 Rp16.256.000,00 dengan

keterangan koreksi pendapatan UP TJ 2013 s.d 2014. Sehingga saldo kas ex UP.

Transjakarta Busway per 24 November 2017 berkurang sebesar Rp10.934.000,00

(Rp27.190.000,00- Rp16.256.000,00).

Dari reviu dokumen berita acara UP Transjakarta Busway diketahui pada

tanggal 30 April 2015 telah dilakukan Berita Acara Pembayaran yang

ditandatangani empat pihak yaitu Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi

Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT. Gamatechno Indonesia, Direktur

Keuangan PT Transportasi Jakarta dan Executive Vice President Electronic Bank

Rakyat Indonesia (BRI) yang menyatakan BRI sudah melaksanakan kewajiban

untuk melunasi selisih rekonsiliasi periode 22 Januari 2013 s.d 31 Desember

2014 dan sudah mengkreditkan ke rekening UP Transjakarta Busway serta

dengan sudah terlaksananya kewajiban ini maka segala selisih periode 22 Januari

2013 s.d 31 Desember 2014 dianggap sudah selesai dan tidak menjadi tanggung

jawab BRI lagi.

Sedangkan hasil konfirmasi dengan Bagian Keuangan Dinas Perhubungan

diketahui atas mutasi transaksi tersebut pihak Dinas Perhubungan tidak

mengetahui hal tersebut dan telah menyampaikan surat kepada Kepala BRI

Cabang Otista Nomor 1971/-078.7 tanggal 12 April 2018 perihal klarifikasi

transaksi pada rekening nomor 34001001402304 atas nama UP Transjakarta.

Namun sampai dengan pemeriksaan tanggal 18 April 2018 belum diperoleh hasil

klarifikasi dari BRI terkait permasalahan tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada :

1) Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

2) Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Secara tertib sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat

waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang

dapat dipertanggungjawabkan;

b. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 272 Tahun 2015 tentang

Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Likuidasi UP Transjakarta Busway kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI

Jakarta selaku Koordinator Keuangan Daerah untuk lebih mengoptimalkan

pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Keuangan Daerah dan Likuidasi

UP Transjakarta Busway.

Permasalahan tersebut mengakibatkan masih terdapat selisih penyetoran kas

dalam rangka mengamankan sisa kas ex UP Transjakarta Busway sebesar

Rp138.271.090,00.

Hal tersebut disebabkan :

a. Belum dilakukan audit atas Laporan Keuangan dan Neraca Penutup untuk Tahun



yang berakhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 untuk meyakini nilai

outstanding cek;

b. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala BPKD belum optimal dalam

menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP atas LKPD TA 2014, 2015 dan

2016.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan menyatakan bahwa

sependapat dengan temuan BPK serta atas selisih OC akan dilakukan penelusuran

lebih lanjut ke dalam laporan keuangan penutup ex UP Transjakarta. Sedangkan atas

transkasi keluar masuk dana, Dinas Perhubungan tidak mengetahui dan tidak

melakukan otorisasi atas transaksi tersebut. Atas hal tersebut Dinas Perhubungan

telah menyampaikan surat kepada Kepala Bank BRI Cabang Otista perihal klarifikasi

transaksi rekening milik ex UP Tranjakarta dan masih menunggu jawaban secara

resmi.


Perhubungan beserta jajarannya supaya:

a. Melakukan penelusuran atas selisih pembayaran Outstanding Cek pada tahun

2015 sebesar Rp127.337.090,00;

b. Melakukan koordinasi dengan PT Transjakarta dan Bank BRI untuk memastikan

transaksi keluar masuk dana pada Rekening Penerimaan BRI dengan selisih

kurang sebesar Rp10.934.000,00, untuk kemudian menyetorkan ke kas daerah

atas uang yang merupakan hak dari Pemprov DKI Jakarta.

3.7. Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) dan Penerimaan Jasa Giro Sebesar Rp1.617.072.942,00 Belum

Diterima di Rekening BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

pruduktivitas. BLUD dapat mengelola keuangannya secara mandiri, dalam

pengelolaan kas BLUD pencatatan penerimaan dicatat dalam BKU penerimaan serta

atas belanja BLUD dicatatkan dalam BKU pengeluaran dan di BKU BLUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan rekening kas BLUD diketahui

hal-hal berikut:

a. Rekening Koran Maupun Cash Management System (CMS) Bank DKI pada

Tiga BLUD Tidak Andal dalam Penyajian Mutasi Maupun Saldo Rekening

BLUD

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 1 Maret

2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash),

Gubernur menginstruksikan Kepala SKPD/UPKD melakukan pembayaran

kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber

dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UPKD melalui mekanisme

non tunai. Transaksi non tunai tersebut tanpa ada batasan nominal tertentu.



Seluruh pengeluaran diharuskan melalui transfer antar rekening dengan

menggunakan CMS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil konfirmasi pada tiga Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) diketahui terdapat selisih antara CMS dengan

rekening koran. Nilai saldo akhir rekening koran yang dicetak berbeda dengan

saldo awal dibulan berikutnya, yaitu :

1) Ambulan Gawat Darurat

Mutasi kredit dan debet Rekening Koran Nomor 108-16-15026-2 berbeda

dengan CMS, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Rincian Selisih Ambulan Gawat Darurat

Jenis Transaksi

CMS RK Selisih Tgl

transaksi Saldo Keterangan

Mutasi Debet 4.034.984.801,00 4.058.589.271,00 23.604.470,00 8/12/2018 910.000,00 Tercatat di Rekening koran tetapi tidak tercatat di CMS

13/12/2018 1.566.220,00 Tercatat di Rekening koran tetapi tidak tercatat di CMS

13/12/2018 21.128.250,00 Tercatat di Rekening koran tetapi tidak tercatat di CMS

Mutasi Kredit 5.924.595.083,00 5.922.845.083,00 1.750.000,00 31/12/2018 1.750.000,00 Tercatat di CMS tetapi tidak tercatat di Rekening Koran

2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo

Pada rekening koran RSUD Pasar Rebo nomor 513-05-00835-6 terdapat

perbedaan antara saldo awal bulan Maret 2017 dengan saldo akhir bulan

Februari 2017. Seharusnya saldo akhir bulan Februari merupakan saldo awal

bulan Maret, namun berdasarkan data rekening koran saldo tidak

menunjukkan angka yang sama. Pada saldo akhir bulan Februari 2017 saldo

rekening koran menunjukkan saldo sebesar Rp1.823.613.185,00, sedangkan

saldo bulan Maret 2017 menunjukkan saldo awal sebesar

Rp1.822.019.979,00 atau terdapat selisih Rp1.593.206,00. Atas selisih

sebesar Rp1.593.206,00 tersebut tidak dapat dijelaskan oleh pihak RSUD

Pasar Rebo.

b. Penerimaan jasa giro senilai Rp1.617.072.942,00 atas penempatan dana

BLUD di Bank DKI disetor ke rekening Kas Daerah

Pendapatan PPK-BLUD diantaranya terdiri dari Pendapatan BLUD yang

bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, dapat berupa

hibah terikat dan hibah tidak terikat, perolehan dari kerja sama operasional, sewa

menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD, serta

dapat berupa lain-lain pendapatan BLUD yang sah terdiri dari hasil penjualan

kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro,

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, dan/atau hasil investasi.



Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi kredit rekening koran dan BKU

Penerimaan BLUD diketahui bahwa terdapat jasa giro pada lima BLUD yang

tidak diterima di rekening BLUD melainkan di rekening kas daerah. Kelima

BLUD tersebut adalah Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Koja, Puskesmas

Cilincing, Puskesmas Tanjung Priok dan RSUD Cilincing. Jasa giro RSUD

Cilincing diterima sejak Oktober 2017, sedangkan Januari sampai dengan

September diterima di rekening kas daerah. Rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27. Rincian SKPD dan Nomor Rekening Jasa Giro ke Kas Daerah

Nama SKPD No.Rek BLUD No.Rek Kasda Jumlah (Rp) Ket

PKM Kelapa Gading 20002029335 10102060153 38.345.042,00

PKM Koja 20002028657 10102060153 578.706.854,00

PKM Cilincing 20002029386 10102060153 490.862.286,00

PKM Tanjung Priok 20102104050 10102060153 451.351.978,00

RSUD Cilincing 20002053821 10102060153 57.806.782,00 Jan-Sept masuk ke kasda

Jumlah 1.617.072.942,00

Atas pemindahan jasa giro pada lima BLUD tersebut ke kas daerah BPK

tidak memperoleh penjelasan yang cukup memadai.


a. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahun

2012 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal

30 ayat (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 29 huruf f, antara lain: hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan kekayaan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan ataupun bentuk

lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh

BLUD; dan/atau hasil investasi;

b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 165 Tahum

2012 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal

31 ayat (5) menyatakan bahwa, pendapatan jasa giro dari pasal 29 huruf a, huruf

b, huruf c dan huruf f langsung menambah rekening pendapatan BLUD yang

bersangkutan.


a. Data yang disajikan pada rekening CMS dan data rekening koran bank tidak

dapat diyakini;

b. Data rekening koran Bank DKI tidak dapat dijadikan alat kontrol transaksi

keuangan;

c. Lima BLUD tidak dapat memanfaatkan penerimaan dari jasa giro sebesar

Rp1.559.266.160,00 untuk operasional BLUD.


a. Pemprov DKI belum membuat perjanjian kerja sama dengan Bank DKI terkait

penggunaan CMS;

b. Pimpinan dan PPK BLUD tidak optimal melakukan pengendalian atas

penempatan dana BLUD;



c. Pimpinan BLUD kurang optimal berkordinasi dengan Bidang Pendapatan atas

pendapatan BLUD.

Atas kondisi tersebut, BPKD memberikan penjelasan bahwa terkait temuan

kelemahan pengendalian pengelolaan kas BLUD dan penerimaan jasa giro sebesar

Rp1.559.266.160,00 belum diterima di rekening BLUD, BPKD Provinsi DKI Jakarta

selaku Pembina Keuangan BLUD telah menfasilitasi rapat koordinasi antara UP

Taman Margasatwa Ragunan (UPT yang menerapkan PPK-BLUD) dengan Bank

DKI yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2018, di Ruang Rapat BPKD

Provinsi DKI Jakarta Lantai XV Gedung Balaikota Blok G, dimana salah satu

pembahasannya adalah pembahasan LHP BPK RI Tahun 2010 terkait Pendapatan

Jasa Giro. Menurut pihak Bank DKI, bahwa setiap cabang Bank DKI memiliki

kebijakan yang berbeda, ada beberapa cabang yang memerlukan surat keterangan dari

Pemerintah Daerah untuk menyatakan unit tersebut merupakan unit kerja dari

Pemerintah Daerah.


a. Pimpinan BLUD membuat MoU dengan Bank DKI yang antara lain mengatur

mengenai rekonsiliasi antara rekening koran dengan CMS;

b. Memerintahkan SKPD terkait untuk menginstruksikan Pimpinan BLUD lebih

optimal melakukan pengendalian atas penempatan dana BLUD dan

berkoordinasi dengan Bidang Pendapatan Daerah BPKD atas pendapatan BLUD.

3.8. Pemprov DKI Jakarta Kehilangan Potensi Penerimaan Jasa Giro atas

Kerjasama UP Taman Margasatwa dengan Bank DKI

Unit Pengelola (UP) Taman Margasatwa Ragunan (TMR) merupakan unit kerja

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan Pola

Pengelola Keuangan (PPK) BLUD sejak Tahun 2010 berdasarkan Keputusan

Gubernur Nomor 323/2010. Penerimaan UP TMR diperoleh dari penjualan tiket

masuk dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Sejak Tahun 2016 akses masuk ke

TMR menggunakan e-ticketing yang sebelumnya menggunakan tiket kertas. Sistem

e-ticketing adalah sistem penerimaan tiket masuk, tiket wahana, tiket parkir dan alat

pembayaran lainnya melalui uang elektronik berupa jack card. Untuk pengelolaan

sistem e- ticketing Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank DKI.

Kerja sama diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 644/-072.26 dan Nomor

30/PKS/DIR/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kerja sama tersebut ditemukan

permasalahan-permasalahan berikut:

a. Penerimaan TMR dari tiket masuk TMR tidak diterima setiap hari pada

rekening penerimaan UP TMR

Pada TA 2017 UP TMR merealisasikan penerimaan sebesar

Rp39.027.813.094,00 yang diperoleh dari kerja sama dengan pihak ketiga dan

penerimaan akses masuk TMR yang diperoleh dari hasil penjualan tiket,

pembelian kartu dan top up kartu.



Berdasarkan perjanjian kerja sama dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa,

seluruh pelayanan e ticketing dari penjualan kartu jack card sampai pengisian top

up dilakukan oleh pihak UP TMR. Setiap hari, termasuk hari libur, petugas Bank

DKI mengambil uang tunai hasil pelayanan e ticketing dari UP TMR.

Penyetoran uang tiket ditujukan ke tiga rekening yaitu:

1) Uang penerimaan tiket disetorkan ke rekening Nomor 401.05.02273.1 atas

nama Kantor pengelola TMR;

2) Uang penerimaan penjualan kartu jack card disetorkan ke rekening Nomor

900.91.19601.6 atas nama Persediaan Kartu Jackcard;

3) Uang penerimaan top up tunai kartu jack card disetorkan ke rekening

401.16.02227.4 atas nama Deposit Kantor Pengelola TMR.

Dua rekening yaitu, rekening Nomor 401.05.02273.1 dan Nomor

401.16.02227.4 6 telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2360/

Tahun 2017, sedangkan satu rekening Nomor 900.91.19601.6 adalah rekening

yang dibuka sepihak oleh Bank DKI.

Perjanjian kerjasama UP TMR dengan Bank DKI didukung dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP). Dalam SOP diatur tugas dan tanggung jawab

masing-masing pihak, antara lain mengatur bahwa seluruh penerimaan uang tiket

disetor pada hari yang sama kecuali penerimaan pada hari libur disetor pada hari

kerja berikutnya.

Setiap transaksi yang terjadi pada mesin EDC Bank DKI, akan terekam pada

sistem dan tersimpan di dalam database dan secara sistem dapat ditampilkan

pada komputer monitoring yang ada pada setiap loket. Mesin EDC Bank DKI

dapat mengeluarkan laporan detail dan rekapitulasi transaksi top up kartu jack

card dan detail serta rekapitulasi transaksi kartu debit Bank DKI. Dengan

demikian setiap jenis penerimaan dapat diketahui segera setelah terjadi transaksi

sehingga penerimaan dapat segera disetorkan ke rekening yang dituju.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan dan penyetoran uang

penerimaan tiket diketahui bahwa penerimaan yang diterima tidak disetorkan

setiap hari ke rekening BLUD Nomor 401.05.02273.1, melainkan disetorkan

pada hari berikutnya bahkan melebihi satu hari kerja. Data penerimaan dan

penyetoran uang tiket pada tabel berikut:

Tabel 3. 28. Penerimaan dan Penyetoran Uang Tiket

Bulan Penerimaan (Rp) Penyetoran (Rp)

H+1 Melebihi H+1

Januari 3,266,896,750.00 3,175,557,750.00 91,339,000.00

Februari 946,179,125.00 939,459,125.00 6,720,000.00

Maret 1,804,521,875.00 1,777,556,500.00 26,965,375.00

April 2,641,257,750.00 2,620,404,000.00 20,853,750.00

Mei 2,117,036,250.00 2,115,208,250.00 1,828,000.00

Juni 3,033,931,250.00 3,033,847,250.00 84,000.00

Juli 3,847,182,750.00 3,841,664,250.00 5,518,500.00

Agustus 1,864,202,750.00 1,825,654,250.00 38,548,500.00

September 2,200,963,250.00 2,173,387,250.00 27,576,000.00

Oktober 2,113,753,500.00 2,080,131,000.00 33,622,500.00

November 1,862,461,250.00 1,846,899,750.00 15,561,500.00

Desember 3,984,566,500.00 3,983,697,500.00 869,000.00

Jumlah 29,682,953,000.00 29,413,466,875.00 269,486,125.00

b. Dana Deposit di Rekening 401.16.02227.4 atas nama Deposit Kantor

Pengelola TMR Belum Diberikan Jasa Giro



Pengunjung yang telah memiliki kartu jack card dapat melakukan isi ulang

atau top up yang dapat dilakukan di loket di lingkungan TMR. Untuk keperluan

top up kartu jack card tersebut, pihak UP TMR harus menyetorkan sejumlah dana

ke Bank DKI sebagai deposit dengan melakukan pemindahbukukan dari rekening

BLUD Nomor 401.05.02273.1.

Saldo awal rekening deposit per 1 Januari 2017 sebesar Rp496.140.000,00,

selanjutnya dilakukan pengisian dana sebanyak 15 tahap. Jumlah dana yang

disediakan dari dana BLUD selama TA 2017 adalah sebesar Rp9.800.000.000,00

sehingga seluruhnya menjadi Rp10.296.140.000,00 (Rp496.140.000,00 +

Rp9.800.000.000,00). 15 tahapan pemindahbukuan dana deposit sebagai berikut:

Tabel 3. 29. Dana Deposit

No. Tanggal Jumlah (Rp)

1 3 Januari 2017 300,000,000.00

2 1 Februari 2017 500,000,000.00

3 1 Maret 2017 500,000,000.00

4 1-Apr-17 500,000,000.00

5 2 Mei 2017 500,000,000.00

6 2 Juni 2017 500,000,000.00

7 22 Juni 2017 2,500,000,000.00

8 3 Juli 2017 1,000,000,000.00

9 3 Agustus 2017 500,000,000.00

10 1-Sep-17 500,000,000.00

11 1 Oktober 2017 500,000,000.00

12 1-Nov-17 500,000,000.00

13 30-Nov-17 500,000,000.00

14 1 Desember 2017 500,000,000.00

15 27 Desember 2017 500,000,000.00

Jumlah 9,800,000,000.00

Pembukaan rekening deposit diawali dengan surat Kepala Kantor Pengelola

UP TMR kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Pondok Labu sesuai

Nomor 45/-072.26 tanggal 8 Januari 2016. Rekening yang telah dibuka kemudian

ditetapkan dalam keputusan gubernur. Dalam keputusan gubernur tersebut

diketahui bahwa tujuan pembukaan rekening selain untuk penempatan dana

deposit digunakan untuk menampung hasil penerimaan atas pelayanan top up e-

ticket.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan jasa giro yang diperoleh oleh

BLUD TMR atas penempatan uang di Bank DKI, Bank DKI hanya memberikan

jasa giro pada rekening BLUD Nomor 401.05.02273.1. Tarif jasa giro yang

diberikan disesuaikan dengan jumlah saldo pada rekening koran dan mengacu

pada ketentuan internal Bank DKI yaitu 3% dari saldo harian. Sedangkan atas

penempatan dana pada rekening Nomor 401.16.02227.4 Bank DKI tidak

memberikan jasa giro. Sesuai ketentuan terhadap uang negara/daerah yang

berada di Bank Umum/Badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak

memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum

untuk keuntungan Kas Negara/Daerah.


a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank

DKI tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik di Taman

Margasatwa Ragunan Nomor 644/-072.26 dan Nomor 30/PKS/DIR/V/2016

tanggl 4 Mei 2016 pada Pasal 6 angka (1) huruf d menyatakan bahwa, selain hak-



hak yang telah ditentukan dalam pasal lain perjanjian ini, pihak pertama memiliki

hak memperoleh penerimaan dana atas pelaksanaan Sistem Elektronik di

Lingkungan Taman Margasatwa Ragunan dari Pihak kedua dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam SOP;

b. SOP Layanan System E-Ticketing Taman Margasatwa Ragunan dan PT Bank

DKI, pada angka:

1) 4.11.2 menyatakan bahwa, penerimaan uang tiket pada hari kerja biasa

disetorkan ke rekening PT Bank DKI dan divalidasi pada hari yang sama;

2) 4.11.3 menyatakan bahwa, penerimaan uang tiket pada hari sabtu, minggu

dan hari libur nasional akan diterima oleh Bank DKI dan disetorkan ke

rekening PT Bank DKI dan divalidasi pada hari berikutnya.


a. Potensi penyalahgunaan hasil penjualan tiket atas pelayanan UP TMR yang tidak

segera disetorkan sesuai ketentuan;

b. UP Taman Margasatwa kehilangan potensi penerimaan jasa giro dari penempatan

uang di Bank DKI.


a. Bank DKI tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam PKS dan SOP;

b. UP TMR belum optimal melakukan koordinasi dengan Bank DKI.

Atas kondisi tersebut, UP TMR menyatajan bahwa berkaitan dengan Temuan

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kehilangan potensi

penerimaan jasa giro, berikut disampaikan tanggapan atas hal dimaksud:

a. UP TMR telah melakukan koordinasi kepada PT. Bank DKI dengan cara

mengundang rapat untuk membahas/evaluasi Perjanjian Kerjasama PKS.

(Dokumen Terlampir).

b. UP TMR sudah melakukan penutupan atas rekening Escrow per 01 Januari 2018

( Surat Terlampir).

c. UP TMR sedang melakukan addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) yang

mengakomodir jasa giro. (data terlampir)


a. Menginstruksikan Bank DKI mematuhi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Kerjasama dan SOP; dan

b. Menginstruksikan UP TMR untuk melakukan koordinasi dengan Bank DKI.

4. Persediaan

4.1. Penatausahaan Barang Persediaan pada 11 UKPD BLUD dan Tiga SKPD di

Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Belum Memadai

Laporan Keuangan Audited Pemprov DKI Jakarta TA 2017 menyajikan saldo

persediaan senilai 1.123.316.384.810,00. Persediaan tersebut diantaranya senilai

Rp439.216.627.494,00 berasal dari 11 UKPD BLUD dan tiga SKPD dengan rincian

sebagai berikut:



Tabel 4.1. Nilai Persediaan di 11 UKPD BLUD dan Tiga SKPD per 31 Desember 2017 (Unaudited) (dalam rupiah)

No Nama SKPD/UKPD Nilai Persediaan

1 RSUD Pasar Minggu 16.179.586.033,00

2 RSUD Koja 19.957.862.417,00

3 RSUD Jagakarsa 3.030.424.439,00

4 RSUD Kalideres 2.365.580.764,00

5 RSUD Tarakan 9.379.952.490,00

6 RSUD Kemayoran 5.170.494.451,00

7 RSUD Cengkareng 20.849.633.185,00

8 RSUD Pasar Rebo 18.065.584.128,00

9 Puskesmas Kecamatan Koja 4.832.071.175,00

10 Puskesmas Kecamatan Makasar 3.844.406.171,00

11 UP TMR 5.168.185.537,00

12 Dinas Kesehatan 128.165.657.676,00

13 Dinas PE (gabungan) 175.140.132.234,00

14 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 27.067.056.794,00

Total 439.216.627.494,00

Persediaan yang dikelola antara lain Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan,

Alat Rumah Tangga dan Kantor (ARTK), alat kebersihan, obat, alat kesehatan, bahan

laboratorium, bahan linen, vaksin, bahan kimia, barang cetakan, bahan pangan, dan

lain-lain.

Pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan barang persediaan pada beberapa

SKPD/UKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada 3 RSUD, 2 Puskesmas, 1

Kantor UP TMR dan Dinas Kesehatan belum menggunakan sistem aplikasi

persediaan

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (UP TMR), RSUD Jagakarsa,

Puskesmas Kec. Koja, Puskesmas Kec. Makasar, RSUD Kalideres, RSUD

Kemayoran, dan Dinas Kesehatan masih mengelola dan melakukan

penatausahaan persediaan secara manual. Masing-masing barang persediaan

memiliki kartu stok sebagai kontrol selain catatan yang menggunakan program

excel.

Selain Dinas Kesehatan, stok opname dilakukan sebanyak 4 kali dalam

setahun atau per triwulan dan dituangkan dalam BA Stock Opname. Apabila pada

saat stok opname petugas menemukan selisih antara jumlah fisik barang yang ada

dengan jumlah barang yang tercatat pada catatan persediaan, maka jumlah barang

dalam laporan akan disesuaikan berdasarkan hasil stock opname dengan

mengubah langsung secara manual angka jumlah pada catatan persediaan.

Dinas Kesehatan melakukan stock opname atas persediaan namun tidak

dituangkan dalam dalam BA stock opname dan tidak dijadikan dasar dalam

pencatatan persediaan per 31 Desember 2017. Pencatatan persediaan per 31

Desember 2017 menggunakan Laporan Mutasi Persediaan selama tahun 2017

yang dibuat oleh pengurus barang.

b. Sistem pengelolaan persediaan farmasi pada RSUD di Provinsi DKI Jakarta

Belum Optimal.

Pada Tahun 2017, pengelolaan persediaan pada RSUD di Provinsi DKI

Jakarta, selain manual menggunakan Excel, juga telah menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). SIMRS merupakan sistem aplikasi



yang dibuat oleh masing-masing RSUD. Dalam SIMRS terdapat beberapa

aplikasi diantaranya pendaftaran pasien, pelayanan pasien, persediaan farmasi

sampai dengan tagihan pelayanan pasien. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas

pengelolaan persediaan menggunakan SIMRS pada lima RSUD di lingkungan

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa SIMRS belum dimanfaatkan secara

optimal dalam menghasilkan Laporan Persediaan per 31 Desember 2017. Kondisi

ini terjadi pada:

1) RSUD Pasar Minggu

Dari hasil wawancara dengan Kepala Depo/Gudang dan pengamatan

langsung atas penggunaan SIMRS untuk pengelolaan dan penatausahaan

persediaan farmasi diketahui sebagai berikut.

a) Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan 2017, Laporan

Persediaan masih disusun secara manual, yaitu dengan mengunduh

laporan akhir persediaan masing-masing depo lalu dikonversi kedalam

bentuk MS Excel. RSUD Pasar Minggu memiliki 6 Depo Farmasi yaitu

Gudang Farmasi, Depo 06, Apotek, IGD, OK dan Depo 03. Laporan

persediaan masing-masing depo tersebut kemudian digabungkan

menjadi Laporan Persediaan Farmasi Tahun 2017. Selanjutnya Laporan

Persediaan Farmasi tersebut diunggah ke dalam SIMRS. Penggabungan

secara manual tersebut berisiko timbulnya kesalahan karena faktor

human error.

b) Stok opname farmasi dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun,

yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2017. Jika terjadi

perbedaan fisik obat/alkes antara jumlah fisik yang ada dengan jumlah

yang tertera pada SIMRS maka jumlah yang tertera pada SIMRS akan

disesuaikan dengan jumlah yang ada berdasarkan stok opname fisik

dengan cara mengubah angka jumlah yang ada di SIMRS. Kewenangan

mengubah angka/jumlah tersebut diberikan kepada satu orang

penanggung jawab farmasi di masing-masing depo. Penanggung jawab

farmasi di tiap depo diberi 1 user_id untuk menginput jumlah barang

yang diterima dari gudang utama, dan mengoreksi/mengupdate stok

persediaan di sistem dengan hasil stock opname apabila ditemukan

selisih lebih atau selisih kurang.

c) Pengelolaan dan penatausahaan persediaan selain obat/alkes, masih

dilakukan secara manual, belum menggunakan SIMRS. Untuk

penerimaan dan pengeluaran barang persediaan di gudang logistik umum

masih dilakukan secara manual dengan menggunakan program excel.

2) RSUD Koja

Hasil wawancara dengan pengurus barang dan petugas gudang serta

pengamatan langsung atas penggunaan Sistem Logistik (SIMRS pada RSUD

Koja) untuk pengelolaan dan penatausahaan persediaan diketahui sebagai

berikut:

a) Terdapat kelemahan sistem dalam membaca tanggal kadaluarsa, misal

expired date obat tanggal 1 November 2021 dibaca di sistem menjadi 8

Agustus 2015.

b) RSUD Koja belum sepenuhnya menerapkan penghitungan persediaan

dengan metode perpetual. Untuk penghitungan nilai persediaan akhir,



nilai persediaan dihitung dengan cara mengalikan jumlah stok akhir

persediaan dengan harga pembelian tertinggi. Masih ditemukan beberapa

stok akhir persediaan obat yang dinilai tidak berdasarkan harga

pembelian terakhir. Rincian barang termuat dalam lampiran 4.1.1.

c) Pada Sistem Logistik Farmasi dapat dilihat ketersediaan jumlah dan jenis

obat pada masing-masing depo. Berdasarkan hasil pengujian BPK atas

sistem tersebut menunjukkan terdapat perbedaan jumlah barang

persediaan antara Sistem Logistik Farmasi (gudang utama obat) dengan

Sistem Logistik Apotik dalam hal ini Depo Instalasi Gawat Darurat

(IGD). Sebagai contoh untuk persediaan obat efavirons pada Sistem

Logistik Farmasi tercatat sebanyak 3 tablet sedangkan pada Sistem

Logistik Apotek (Depo IGD) tercatat sebanyak 0 tablet. Berdasarkan cek

fisik barang di Depo IGD menunjukkan bahwa tidak ada stok obat

tersebut.

3) RSUD Tarakan

Stock opname persediaan dilakukan dan dilaporkan setiap bulan. Jika

terjadi selisih antara jumlah fisik barang yang ada di gudang dengan jumlah

barang yang tertera pada sistem logistik, akan disesuaikan dengan jumlah

barang yang ada secara fisik dengan cara mengubah angka jumlah barang

yang tertera pada sistem logistik. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari

petugas gudang kemungkinan terjadinya selisih adalah barang belum terinput

di sistem atau barang belum didistribusikan. Masing–masing gudang

memiliki satu petugas yaitu penanggung jawab gudang yang diberi akses

untuk mengoreksi/meng-update stok persediaan di sistem sesuai dengan hasil

stok opname apabila ditemukan selisih.

4) RSUD Cengkareng

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung atas penggunaan

SIMRS dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan diketahui hal-hal

sebagai berikut:

a) Stock opname obat dan alat kesehatan (alkes) dilakukan sebanyak empat

kali dalam satu tahun atau per triwulan. Dalam melakukan stock opname

RSUD Cengkareng masih melakukannya secara manual menggunakan

program Excel. Pada saat menginput jumlah stock opname, pengurus

barang mengunduh terlebih dahulu laporan persediaan dari sistem pada

saat stok opname, kemudian menginput angka hasil stok opname secara

manual di program excel. File terakhir tersebut nantinya akan diunggah

kembali ke dalam sistem. Apabila ditemukan selisih antara pencatatan di

sistem dengan fisik barang atau hasil stock opname, petugas akan

menelusuri penyebab selisih tersebut. Jika penyebabnya tidak juga

ditemukan, maka petugas hanya akan menginput persediaan sesuai hasil

stok opname, keterangan penyebab selisih atau perbedaan angka tidak

dapat dilihat dan tidak tercatat dalam mutasi keluar masuk barang pada

sistem persediaan farmasi RSUD Cengkareng.

b) Sistem persediaan farmasi yang dipakai tidak andal dalam meyajikan

laporan persediaan tahun 2017. Ditemukan beberapa obat yang harga

satuannya bernilai Rp1,00 dalam hasil print out sistem namun ketika

dilihat di layar sistem, barang dengan nilai Rp1,00 tersebut memiliki



harga satuan atau nilai HPP (Harga Perolehan Persediaan). Petugas tidak

dapat menjelaskan alasan perbedaan nilai tersebut antara yang

ditayangkan langsung di layar sistem dengan nilai yang dilaporkan sesuai

hasil print out persediaan.

c) Pengelolaan dan penatausahaan persediaan selain obat/alkes, masih

dilakukan secara manual, belum menggunakan SIMRS. Untuk

penerimaan dan pengeluaran barang persediaan juga masih dilakukan

secara manual dengan menggunakan program excel.

5) RSUD Pasar Rebo

Pengelolaan persediaan RSUD Pasar Rebo menggunakan Sistem

Informasi Aplikasi Rumah Sakit Terpadu (SIMART), yang dimulai dari

proses pengajuan pengadaan barang, pencatatan, pendistribusian, dan

pelaporan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan melalui SIMART

diketahui sebagai berikut:

a) Terdapat persediaan obat yaitu BASO4/MICROBAR POWDER FOR

RADIOLOGY 100 GRBAS04 yang pada saat dilakukan stock opname

tanggal 24 Desember 2017 jumlah barangnya adalah 0 satuan, sementara

jika dilihat pada kartu stok terdapat mutasi masuk dari pembelian tanggal

23 Desember 2017 (1 hari sebelum stock opname) yaitu sebanyak 5000

satuan. Jika stock opname dilakukan tanggal 24 Desember 2017 maka

seharusnya pada saat stock opname, barang tersebut akan ditemukan

sebanyak kurang lebih 5000 satuan. Kemudian di tanggal berikutnya

yaitu antara tanggal 25 s.d. 31 Desember 2017 dilakukan penyesuaian

dengan menginput sekaligus pada kolom mutasi keluar yaitu nilai plus

dan minus 5000 satuan, sehingga hasil akhirnya tetap sesuai hasil stock

opname yaitu sebanyak 0 satuan.

b) Terdapat persediaan obat salah satunya adalah MEYLON 8.4 %-OTS,

yang berdasarkan stock opname, barang tersebut sudah habis stoknya,

sedangkan dalam kartu stok barang di SIMART tercatat sebanyak 243

vial, namun dari hasil stock opname adalah 0 satuan. Dalam perhitungan

penyesuaian di tanggal 25 s.d. 31 Desember 2017, Bagian Akuntansi

mencatat di kolom mutasi masuk sebanyak 243 vial kemudian akan

mencatat di mutasi keluar sebanyak 243 vial, sehingga hasil akhir

menjadi sebanyak 0 vial dan menjadi sesuai dengan hasil stock opname.

c) Berdasarkan Laporan Mutasi Stok Persediaan diketahui terdapat 132

jenis obat total senilai Rp4.628.733.471,00 yang mutasi keluarnya

terinput dalam angka minus (-) agar sesuai dengan jumlah barang hasil

stok opname tanggal 24 Desember 2017. Rincian termuat dalam

lampiran 4.1.2.

c. Petugas Gudang Tidak Membuat Kartu Gudang dan/atau Kartu Barang

Persediaan.

Kondisi ini terjadi pada:

1) RSUD Koja

Instalasi Gizi pada RSUD Koja mengelola persediaan alat perlengkapan

dapur. Persediaan tersebut tidak memiliki kartu stok. Berdasarkan cek fisik

yang dilakukan BPK menunjukkan bahwa persediaan alat perlengkapan



dapur milik gudang instalasi gizi bercampur dengan titipan alat perlengkapan

dapur ruang VIP yang sedang direnovasi. Petugas Gudang tidak dapat

mengidentifikasi antara persediaan milik gudang instalasi gizi dengan

persediaan titipan ruang VIP, sehingga BPK tidak dapat meyakini jumlah

persediaan alat dapur pada gudang gizi.

2) RSUD Kemayoran

Pada RSUD Kemayoran, terdapat barang persediaan yang tidak memiliki

kartu stok, hal tersebut ditemui pada Ruang Perina yaitu untuk barang

Handscoon, Wing Needle dan D40 25ml yang pada saat pemeriksaan fisik

masing-masing berjumlah 2 buah, 9 buah dan 3 botol.

3) RSUD Cengkareng

Semua barang yang tersimpan dalam lemari farmasi tidak memiliki kartu

stok, sedangkan untuk barang persediaan non farmasi masih ditemukan

beberapa barang yang tidak didukung dengan kartu stok.

Untuk persediaan obat yang berlokasi di gudang lantai 2, tidak memiliki kartu

stok. Pencatatan keluar dan masuk barang persediaan hanya berdasarkan

sistem. Kartu stok yang ada hanya untuk obat program dari pemerintah

namun kartu stok itu juga tidak di-update setiap ada mutasi.

4) RSUD Pasar Rebo

Masih terdapat barang persediaan yang tidak menggunakan kartu stok

dan hanya mengandalkan jumlah persediaan yang tercantum di sistem untuk

mengetahui stok persediaan barang tersebut. Sedangkan jumlah stok di

sistem dengan fisik barang yang ada masih banyak ditemukan selisih pada

saat stok opname.

5) Dinas Kesehatan

Dari hasil sampling atas stok opname fisik persediaan diketahui bahwa

30 jenis barang tidak didukung dengan kartu stok barang dengan total nilai

per 31 Desember 2017 senilai Rp236.050.920,00. Rincian barang termuat

dalam lampiran 4.1.3.

d. Terdapat persediaan yang tidak dicatat dan dilaporkan dalam Laporan

Persediaan per 31 Desember 2017


1) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Terdapat persediaan habis pakai yang tidak dicatat dan dilaporkan dalam

laporan persediaan tahun 2017. Barang tersebut berupa gas elpiji sebanyak

10 tabung, aqua botol mini 111 dus, aqua gelas 406 dus dan aqua galon 51

buah. Barang-barang tersebut menumpuk di gudang dan memiliki kartu

stock. Harga satuan atas barang tersebut belum diketahui.

2) Puskesmas Kecamatan Koja

Hasil cek fisik pada gudang alat kesehatan/farmasi tanggal 22 Maret 2018

diketahui terdapat persediaan alat kesehatan berupa berupa Handpiece

Panama sebanyak 8 Pcs. Namun barang persediaan tersebut tidak dicatat

dalam persediaan per 31 Desember 2017 dan juga tidak dimasukkan dalam

persediaan awal tahun 2018; dan

3) Dinas Kesehatan



Terdapat beberapa barang persediaan di gudang yang belum dicatat pada

Laporan Persediaan dan tidak diketahui nilainya yaitu ballpoint merk faster,

ballpoint merk skyco, map plastic snelhecter, merk DAIA yang tidak

diketahui nilainya. Sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, atas barang-

barang yang belum dicatat tersebut belum dilakukan inventarisasi.

e. Persediaan obat yang berasal dari Hibah Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) belum dicatat dalam Laporan Persediaan per 31 Desember

2017

Selain dari pengadaan sendiri, 6 RSUD dan 1 Puskesmas Kecamatan berikut

juga menerima hibah obat dari Kemenkes melalui Dinas Kesehatan. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan diketahui nilai hibah obat yang telah

diterima.

Tabel 4.2. Nilai Hibah Obat dari Kemenkes pada 6 RSUD dan 1 Puskesmas Kecamatan TA 2017 (dalam rupiah)

No Nama UKPD Obat (Rp) ARV (Rp) Total (Rp)

1 RSUD Koja 1.257.471.636 1.257.471.636

2 RSUD Jagakarsa 57.222.000 1.784.145 59.006.145

3 Puskesmas Kec. Koja 542.555.472 542.555.472

4 RSUD Kalideres 76.296.000 10.944.237 87.240.237

5 RSUD Tarakan 1.499.000 4.596.085.428 4.597.584.428

6 RSUD Kemayoran 57.222.000 57.222.000

7 RSUD Cengkareng 1.047.392.169 1.047.392.169

Total 192.239.000 7.456.233.087 7.648.472.087

Penerimaan obat hibah tersebut tidak dicatat dalam Laporan Persediaan per

31 Desember 2017. Pencatatan dalam laporan obat hanya untuk mengetahui

ketersediaan jumlah obat. Persediaan obat yang berasal dari hibah tidak dicatat

dengan harga satuan, tetapi hanya kuantitasnya saja sehingga nilai riil persediaan

obat yang berasal dari hibah tidak diketahui. Sedangkan pencatatan obat yang

sudah menggunakan sistem, obat hibah tersebut diberikan nilai angka satu agar

bisa terbaca dalam sistem untuk diberikan kepada pasien dan dapat diketahui

ketersediaan jumlah obat. Sedangkan dalam Laporan Persediaan, obat hibah

tersebut diberikan nilai harga satuan barang yang diambil dari BAST pemberi

hibah. Untuk harga satuan yang tidak tercantum dalam BAST, maka obat hibah

tersebut menggunakan harga satuan yang diambil dari e-katalog dengan jenis

obat serupa. Sedangkan pada Puskesmas Kec. Koja nilai satuan obat hibah

diinput berdasarkan informasi harga yang diterima melalui aplikasi whatsapp

dengan petugas di Dinas Kesehatan, tidak didukung dokumen yang valid.

Sementara untuk RSUD Jagakarsa diketahui menerima hibah obat-obatan

berupa Cartridge MTB/RIF sebanyak 300 test dengan harga satuan senilai

Rp190.740,00 total senilai Rp57.222.000,00 dan Triple FDC Dewasa

(TDF+3TC+EFV) sebanyak 5 botol dengan harga satuan senilai Rp356.829,00

total senilai Rp1.784.145,00. Dari rincian barang persediaan berupa obat-obatan

pada Laporan Persediaan RSUD Jagakarsa per 31 Desember 2017 diketahui

bahwa tidak ada pencatatan atas penerimaan hibah obat berupa Cartridge

MTB/RIF selama TA 2017. Sedangkan untuk hibah obat ARV berupa Triple

FDC Dewasa (TDF+3TC+EFV), penerimaan hibah obat ARV tersebut dicatat

pertama kali dalam Laporan Persediaan obat bulan Mei 2017 sebanyak 150 tablet

dalam kolom penerimaan hibah dari Dinas Kesehatan, tanpa harga satuan.

Sampai dengan 31 Desember 2017, stok obat ARV tersebut masih utuh sebayak



150 botol namun tetap tidak terinput dengan harga satuan, sehingga tidak

diketahui nilai atas persediaan obat tersebut. Hal tersebut juga ditemukan pada

pencatatan persediaan obat berupa Obat Suntik KB I Tiga Bulanan sebanyak 580

ampul dan Pil KB Kombinasi sebanyak 1.150 strip. Kedua obat ini juga tidak

terinput dengan harga satuan. Pencatatan dalam laporan obat hanya untuk

mengetahui ketersediaan jumlah obat. Terdapat kekurangan penyajian atas

penerimaan hibah obat tersebut.

Selain hibah berupa obat-obatan, Kemenkes juga memberikan hibah berupa

Biskuit Balita dan Biskuit Program Pemberian Makanan Tambahan ke

puskesmas-puskesmas kelurahan. Pemeriksaan secara uji petik pada Puskesmas

Kec. Koja dan Puskesmas Kec. Makasar, diketahui sebagai berikut:

1) Puskesmas Kecamatan Koja

Dari hasil cek fisik di Puskesmas Kelurahan Tugu III tanggal 23 Maret

2018 diketahui bahwa Puskesmas Kelurahan Tugu III menerima hibah dari

Kemenkes berupa Biskuit Balita sebanyak 257 dus pada tanggal 26

Desember 2017 dan Biskuit Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Ibu Hamil sebanyak 187 dus pada tanggal 29 Desember 2017. Barang-barang

tersebut tidak dimasukkan dalam Laporan Persediaan sehingga tidak masuk

dalam Laporan Persediaan Puskesmas Kecamatan Koja. Menurut pengurus

barang Puskesmas Kecamatan Koja tidak dimasukkannya biskuit dropping

Kemenkes ke dalam Laporan Persediaan karena untuk tahun 2017

Puskesmas-puskesmas Kelurahan dibawah Puskesmas Kecamatan Koja

belum membuat Laporan Persediaan Gizi. Laporan Persediaan Gizi baru

dibuat oleh Puskesmas-Puskesmas Kelurahan pada tahun 2018.

2) Puskesmas Kecamatan Makasar

Terdapat penerimaan barang hibah dari Kemenkes melalui Dinas

Kesehatan berupa Biskuit Balita, dan Biskuit Ibu Hamil yang diterima

Puskesmas Kec. Makasar pada tanggal 20 dan 21 Desember 2017. Menurut

keterangan Petugas Bagian Gizi Puskesmas Kecamatan Makasar,

Puskesmas-Puskesmas kelurahan yang berada dibawah Puskesmas

Kecamatan Makasar juga mendapat droping barang-barang tersebut di bulan

Desember 2017 namun tidak dilaporkan kepada Puskesmas Kecamatan

Makasar. Puskesmas Kecamatan Makasar tidak mengetahui, mencatat, dan

melaporkan jumlah yang diterima oleh masing-masing Puskesmas kelurahan

di bawahnya ke dalam persediaan akhir Puskesmas Kec. Makasar.

Penerimaan yang diterima oleh Puskesmas Kec. Makasar juga tidak

dilaporkan sebagai stok akhir persediaan dalam Laporan Persediaan

Puskesmas Kec. Makasar per 31 Desember 2017. Harga satuan barang hibah

tersebut tidak diketahui karena BAST tidak mencantumkan nilai harga

satuannya.

f. Terdapat Barang Usang/Rusak yang Masih Tercatat dalam Laporan

Persediaan Per 31 Desember 2017


1) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Manajemen UP TMR melalui surat No.2271/-077.96 Tanggal 6 November

2017 telah mengusulkan pemusnahan barang-barang yang habis masa



berlakunya (expired) dan barang-barang yang tidak terpakai untuk

dimusnahkan ke BPAD. Barang- barang yang akan dimusnahkan tersebut

masih tercatat dalan Laporan Persediaan UP TMR tahun 2017. Jumlah

persediaan yang diusulkan pemusnahannya senilai Rp72.248.330,00 yang

dirinci dalam lampiran 4.1.4.

Terkait proses pemusnahan barang persediaan yang usang dan obat yang

kadaluwarsa, sampai dengan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 30 Maret

2018, UP TMR masih menunggu surat persetujuan pemusnahan barang

persediaan dari BPAD. Menurut informasi dari BPAD diketahui bahwa saat

ini belum ada unit kerja atau bagian yang khusus menangani pemusnahan

barang persediaan.

Sementara sambil menunggu keluarnya persetujuan dari BPAD, UP TMR

mengumpulkan data tambahan barang persediaan yang akan dimusnahkan

sehingga bertambah senilai Rp289.289.950,00, yang berupa obat satwa yang

sudah habis masa berlakunya/kadaluwarsa senilai Rp22.857.850,00 dan

karcis yang sudah tidak terpakai senilai Rp266.432.100,00, yang dirinci


2) RSUD Cengkareng

Berdasarkan pemeriksaan cek fisik pada gudang farmasi dan laporan stock

opname diketahui terdapat beberapa obat/alkes yang telah kadaluwarsa dan

masih tersimpan di dalam gudang senilai Rp14.318.908,00. Selama tahun

2017, RSUD Cengkareng belum pernah mengajukan usulan pemusnahan atas

obat kadaluwarsa tersebut. Barang tersebut masih tercatat sebagai persediaan

dalam laporan persediaan per 31 Desember 2017. Rincian termuat dalam

lampiran 4.1.6.

3) Dinas Kesehatan

Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang diperoleh informasi bahwa

dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 terdapat jenis persediaan

yang usang/sudah tidak terpakai senilai Rp15.769.500,00. Barang yang telah

usang tersebut berupa cetakan surat jaminan rawat inap JPK PNS, Formulir

Konsep BAP, Lembar Laporan Ka. Dinas, Kop Surat UP Jamkesda, Map

berlogo Jamkesda, dan Map Snelhecter berlogo Jamkesda. Barang tersebut

merupakan pelimpahan dari UPT Jamkesda yang pada tahun 2016 sudah

dilikuidasi dan melebur dengan Dinas Kesehatan. Rincian barang termuat

dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3. Rincian Barang Usang pada Dinas Kesehatan

No. Nama / Jenis Barang Satuan Jml. Brg

Hrg Sat (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Lembar Laporan Ka. Dinas rim 51 35.500 1.810.500

2 Surat Jaminan Rawat Inap JPK PNS rim 70 51.700 3.619.000

3 Formulir Konsep BAP rim 15 50.600 759.000

4 Map berlogo Jamkesda buah 2.000 3.080 6.160.000

5 Map snailhecter berlogo Jamkesda buah 500 3.300 1.650.000

6 Kop Surat Jamkesda rim 35 50.600 1.771.000

Total 15.769.500

4) Dinas PE

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2016 Nomor 16/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, antara lain mengungkapkan



bahwa dari nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2016 terdapat

barang persediaan usang dan barang yang tidak ada mutasi keluar sejak 2012

(slow moving) senilai Rp8.138.429.343,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.4. Rincian Persediaan Slow Moving TLHP 2016

No SKPD Jumlah barang Nilai barang (Rp)

1 Dinas PE 49 jenis komponen 3.069.985.400

2 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

580 jenis suku cadang kendaraan 5.068.443.943

Total 8.138.429.343

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan

agar Kepala SKPD segera membuat usulan penghapusan persediaan yang

usang dan tidak dibutuhkan baik oleh SKPD yang bersangkutan atau SKPD

lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kepada Pengelola Barang dalam

hal ini Sekda dan tembusan kepada Kepala BPKAD (saat ini BPAD) dan

menginventarisasi barang slow moving yang sudah tidak digunakan lagi agar

memaksimalkan pemanfaatannya untuk SKPD lain atau membuat usulan

penghapusan kepada Pengelola Barang dhi. Sekda dengan tembusan ke

BPAD.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kepala Dinas PE menerbitkan

Instruksi Kadis Nomor 57 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pengawasan dan

Pengendalian Persediaan tanggal 12 April 2017 yang menginstruksikan

kepada seluruh UKPD dan UPT dibawahnya agar melakukan inventarisasi

barang persediaan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk diproses

pengusulan penghapusannya sesuai mekanisme penghapusan persediaan.

Berdasarkan instruksi tersebut, Petugas Penyimpan Barang pada Dinas dan

Sudin di lingkungan Dinas PE telah melakukan inventarisasi barang

persediaan yang telah usang/tidak digunakan lagi, barang persediaan yang

rusak, serta barang persediaan yang tidak ada mutasi keluar (slow moving).

Dari hasil inventarisasi tersebut, Dinas dan Sudin telah mengajukan surat

usulan penghapusan yang ditujukan kepada BPAD ataupun Suku Badan Aset

Daerah Wilayah Kota/Kabupaten. Daftar usulan penghapusan barang

tersebut seperti pada Tabel 4.5, dengan rincian pada lampiran 4.1.7. Tabel 4. 5. Daftar Usulan Penghapusan Barang Persediaan yang Telah Usang/Rusak

(dalam rupiah)

No. SKPD Nomor/Tanggal Surat Nilai

1 Dinas PE 1752/-077 3.120.881.400

2 Sudin PE Jakarta Selatan 1752/-077 5.454.624.367

3 Sudin PE Jakarta Pusat 1752/-077 33.413.850

4 Sudin PE Jakarta Utara 1752/-077 45.617.500

5 Sudin PE Jakarta Timur 1752/-077 74.165.000

6 Sudin PE Jakarta Barat 1752/-077 276.032.460

7 Sudin PE Kepulauan Seribu 1752/-077 26.495.112

Jumlah 9.031.229.689

Sumber: Surat Usulan Penghapusan Dinas PE dan Sudin PE Tahun 2017

Atas surat usulan penghapusan barang persediaan senilai

Rp9.031.229.689,00 yang telah diajukan kepada BPAD/Suku Badan Aset

Daerah Kota/Kabupaten, sampai dengan saat pemeriksaan BPK berakhir,

belum ada tindak lanjut penyelesaian permasalahan penghapusan barang

persediaan tersebut.



Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Bidang Perubahan Status Aset pada

BPAD diketahui bahwa prosedur penghapusan untuk barang persediaan

belum dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. Sampai saat ini SOP

Penghapusan Barang Milik Daerah Nomor 56 Tahun 2016 hanya mengatur

penghapusan tanah/dan atau bangunan, kendaraan dinas operasional dan

inventaris lainnya selain kendaraan bermotor.

Selain Dinas PE, kondisi tersebut juga terjadi pada Sudin PE Kepulauan

Seribu. Berdasarkan Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017, barang

persediaan Sudin PE Kepulauan Seribu senilai Rp1.711.201.393,00 terdiri

dari alat listrik elektronik, ATK dan cetakan.

Hasil cek fisik yang dilaksanakan tanggal 9 Februari 2018, atas persediaan

pada Sudin PE Kepulauan Seribu diketahui terdapat barang yang sudah

usang/tidak terpakai lagi senilai Rp14.370.000,00 yaitu Blanko SSP

sebanyak 50 buah buku senilai Rp2.970.000,00 dan 750 buah buku senilai

Rp11.400.000,00. Pencatatan persediaan rusak tersebut belum diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sudin PE Kepulauan Seribu

dan masih tercatat dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 serta

belum diusulkan untuk dihapuskan.

5) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017, barang

persediaan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Provinsi DKI Jakarta senilai Rp16.581.390.362,00 yang terdiri dari:

Tabel 4.6. Nilai Persediaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan per 31 Desember 2017 (Audited)

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan Nilai

Persediaan Barang Pakai Habis 6.770.183.375,00

Persediaan Bahan/Material 8.779.348.697,00

Persediaan Barang Lainnya 1.031.858.290,00

Nilai Persediaan 16.581.390.362,00

Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan persediaan

pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diketahui bahwa

seluruh barang persediaan tersimpan pada gudang atau Bengkel Ciracas.

Hasil cek fisik yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018, diketahui

terdapat barang persediaan berupa barang suku cadang kendaraan

operasional pengadaan tahun 2014 s.d 2016 yang tidak dapat

dimanfaatkan/digunakan lagi. Berdasarkan Berita Acara Stock Opname yang

dilakukan bersama Inspektorat pada 31 Desember 2017, diketahui jumlah

barang persediaan senilai Rp2.983.693.726,00 terdiri dari persediaan slow

moving senilai Rp1.574.401.217,00 dan persediaan usang senilai

Rp1.409.292.509,00.

Petugas Penyimpan Barang telah melakukan inventarisasi barang persediaan

yang telah usang dan persediaan slow moving. Dari hasil inventarisasi

tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan telah

mengajukan surat pengusulan kembali penghapusan sebanyak dua kali yang

ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPAD



dengan nomor. 4376/-077.92 tanggal 27 Juli 2017 senilai

Rp1.574.401.217,00 dan Surat nomor 139/-077.3 tanggal 11 Januari 2018

yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta senilai

Rp2.983.693.726,00 dengan tembusan kepada Kepala BPAD. Dalam surat

kedua tersebut besarnya nilai usulan penghapusan termasuk nilai persediaan

usang senilai Rp1.574.401.217,00 yang telah diusulkan pada surat

sebelumnya.

Berdasarkan TLHP Pemeriksaan LKPD TA 2016 diketahui persediaan usang

dan slow moving senilai Rp5.068.443.943,00 sementara itu barang

persediaan yang telah diusulkan untuk dihapuskan senilai

Rp2.983.693.726,00 yang dirinci dalam lampiran 4.1.8. Hal ini menunjukan

barang persediaan yang usang dan slow moving yang belum diusulkan untuk

penghapusannya senilai Rp2.084.750.217,00 (Rp5.068.443.943,00 -

Rp2.983.693.726,00).

Pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan cek fisik yang dilaksanakan pada

tanggal 13 Maret 2018, diketahui bahwa terdapat barang persediaan yang

berupa barang suku cadang kendaraan operasional. Pemeriksaan atas Berita

Acara stock opname diketahui terdapat barang persediaan berupa pengadaan

tahun yang senilai Rp981.269.214,00 pada Dinas Pemadam Kebakaran yang

tidak dapat dimanfaatkan/digunakan lagi, hal ini terjadi karena kendaraan

operasional sudah tidak ada dengan rincian termuat dalam lampiran 4.1.9.

Hal ini menunjukan bahwa barang persediaan using dan slow moving yang

belum diusulkan untuk dihapuskan senilai Rp3.066.019.431,00

(Rp2.084.750.217,00 + Rp981.269.214,00) dan jumlah barang persediaan

usang dan slow moving yang tercatat dalam Nilai Persediaan per 31

Desember 2017 senilai Rp6.049.713.157,00 (Rp5.068.443.943,00 +

Rp981.269.214,00).

Atas surat usulan penghapusan barang persediaan yang telah diajukan kepada

Suku Badan Aset Daerah Kota/Kabupaten, sampai dengan saat pemeriksaan

BPK berakhir, belum ada tindak lanjut penyelesaian.

Barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi dapat dikelompokkan dalam

persediaan slow moving/usang dan sesuai kebijakan akuntansi persediaan,

atas persediaan yang sudah usang tersebut disajikan sebagai beban

persediaan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jika terdapat penghapusan barang persediaan dengan cara penjualan, maka

atas hasil penjualan barang-barang yang usang tersebut, diakui sebagai Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah.

g. Persediaan yang Terdapat di Ruang Poli dan Ruang Perawatan Belum

Memiliki Aturan/SOP Terkait Pencatatan dan Pelaporan Persediaan


1) RSUD Cengkareng

Dalam mengelola persediaan farmasi, RSUD Cengkareng memiliki 2

gudang besar yaitu Gudang Persediaan Apotek dan Gudang Persediaan

Farmasi. Gudang Persediaan Apotek berisi obat dan alat kesehatan (alkes)

yang diberikan kepada pasien secara satuan. Sedangkan Gudang Persediaan



Farmasi diantaranya berisi obat dan alkes untuk pelayanan kesehatan kepada

pasien seperti masker, betadine, cairan sanitizer, kapas dll.

Gudang Persediaan Apotek mendistribusikan obat/alkes kepada poli-poli

atau ruang rawat inap dan persediaan obat/alkes tersebut disimpan pada

lemari emergency masing-masing poli atau ruang rawat inap. Persediaan

obat/alkes pada lemari emergency masing masing poli/ruang rawat

dimasukkan dalam Laporan Persediaan RSUD Cengkareng tahun 2017.

Gudang Persediaan Farmasi mendistribusikan obat/alkes pada poli-poli

atau ruang rawat inap dan persediaan obat/alkes tersebut disimpan pada

lemari Farmasi masing-masing poli atau ruang rawat inap. Obat dan alkes

yang keluar dari gudang farmasi sudah dianggap habis pakai. Persediaan

obat/alkes pada lemari farmasi masing poli/ruang rawat tidak dimasukkan

dalam Laporan Persediaan RSUD Cengkareng tahun 2017. Berdasarkan

informasi dari petugas gudang persediaan farmasi diketahui tidak terdapat

aturan/SOP mengenai pencatatan dan pelaporan persediaan barang yang

telah didistribusikan dari gudang farmasi ke poli atau ruang rawat inap. Pada

saat BPK melakukan pemeriksaan fisik tanggal 7 Maret 2018 masih

ditemukan stok obat/alkes pada lemari farmasi 14 ruang rawat, 17 poli, 1

laboratorium dan 1 radiologi.

2) RSUD Pasar Rebo

Untuk barang medis habis pakai yaitu obat dan alkes untuk pelayanan

kesehatan ke pasien seperti masker, betadine, cairan sanitizer, apabila telah

keluar dari gudang utama maka dianggap habis dan menjadi beban

persediaan tahun berjalan. Barang-barang yang keluar dari gudang tersebut

didistribusikan ke poli-poli atau ruang rawat. Berdasarkan informasi dari

petugas gudang barang medis habis pakai diketahui tidak terdapat

aturan/SOP mengenai pencatatan dan pelaporan persediaan barang yang

telah didistribusikan dari gudang utama ke poli atau ruang rawat inap. Pada

saat BPK melakukan pemeriksaan fisik, di poli atau ruang rawat inap tersebut

masih ditemukan stok persediaan barang yang didistribusikan dari gudang.

Poli dan ruang rawat tidak mengadministrasikan, baik itu pencatatan maupun

pembuatan kartu stok atas barang medis habis pakai tersebut.

h. Nilai Persediaan yang dicatat oleh RSUD Cengkareng dan Puskesmas

Kecamatan Makasar Bukan Merupakan Nilai Persediaan per 31 Desember

2017


1) RSUD Cengkareng

Stok opname persediaan pada gudang apotek dilakukan pada tanggal 29

Desember 2017. Sebagian besar persediaan di gudang tersebut adalah

persediaan yang pergerakannya cepat (fast moving) sehingga mutasi barang

antara tanggal 29 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 tidak tercatat dalam

laporan persediaan rumah sakit. Tidak ada penyesuaian atas mutasi

persediaan yang terjadi dalam 2 hari tersebut untuk menyesuaikan dengan

kondisi fisik yang ada per 31 Desember 2017.

2) Puskesmas Kecamatan Makasar



Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 berdasarkan laporan

persediaan dari Puskesmas Kecamatan Makasar dan enam puskesmas

kelurahan di bawahnya yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2017.

Sedangkan stok opname persediaan dilakukan per tanggal 19 Desember

2017. Dari kartu stok diketahui masih terdapat mutasi keluar dan masuk

barang persediaan di antara tanggal tersebut.

Puskesmas Kecamatan Makasar tidak memperhitungkan mutasi

transaksi tersebut untuk perhitungan saldo persediaan per 31 Desember 2017.

i. Pelaksanaan pemusnahan barang persediaan tanpa persetujuan BPAD

sebagai Pengelola Barang

RSUD Pasar Minggu, RSUD Koja, RSUD Jagakarsa, Puskesmas Kec. Koja,

RSUD Kalideres, RSUD Tarakan, dan Dinas Kesehatan telah melakukan

pemusnahan obat/alkes melalui pihak ketiga. Pemusnahan obat kadaluwarsa

tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 72 tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan telah

dilaksanakan oleh pihak ketiga. Berita Acara Pemusnahan telah ditembuskan ke

Dinas Kesehatan, Balai Besar Obat dan Makanan, dan Sudinkes Jakpus.

Pelaksanaan pemusnahan tersebut telah dilakukan tanpa persetujuan dari BPAD

sebagai Pengelola Barang dan tidak dilaporkan kepada BPAD.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Bidang Perubahan Status Aset pada BPAD

diketahui bahwa prosedur penghapusan untuk barang persediaan belum dibuat

Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, sampai saat ini SOP penghapusan

barang milik daerah Nomor 56 Tahun 2016 hanya mengatur penghapusan

tanah/dan atau bangunan, kendaraan dinas operasional dan inventaris lainnya

selain kendaraan bermotor.

j. Nilai Persediaan Non Farmasi per 31 Desember 2017 pada Dinas Kesehatan

tidak dapat diyakini kewajarannya.

Pada tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, jabatan penyimpan barang dihapuskan

sehingga pengelolaan persediaan diserahkan kepada Pengurus Barang. Dalam

pelaksanaan tugasnya, Pengurus Barang dibantu oleh Pengurus Barang

Pembantu. Berdasarkan BAST Barang Persediaan No. 067/-077.2 tanggal 2

Januari 2017, Penyimpan Barang Dinas Kesehatan menyerahkan penatausahaan

barang persediaan kepada Pengurus Barang Dinas Kesehatan. Kemudian

berdasarkan BAST Barang Persediaan Nomor 068/-077.2 tanggal 2 Januari 2017,

Pengurus Barang Dinas Kesehatan menyerahkan penatausahaan persediaan

kepada Pengurus Barang Pembantu dhi. Petugas Gudang. Penetapan Pengurus

Barang Pembantu Dinas Kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan No 51 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan

akibat terjadinya pengalihan pengelolaan persediaan tersebut dan pencatatan

saldo awal persediaan per 1 Januari 2017, yaitu:

1) Penyimpan Barang lama menyampaikan data persediaan kepada Pengurus

Barang dengan nilai yang tidak dapat diyakini karena kesalahan rumus pada



tabel persediaan dan harga satuan untuk beberapa item tidak dapat diyakini

yaitu untuk barang yang sejenis memiliki harga satuan yang berbeda-beda;

2) Pada saat dilakukan stok opname fisik persediaan, Pengurus Barang

menemukan kendala pada saat mencocokkan beberapa nama barang di

Laporan Persediaan dengan fisik barang di gudang, begitu juga sebaliknya.

Pengurus Barang tidak dapat mencocokkan fisik barang di gudang dengan

nama barang yang tercatat di Laporan Persediaan per 31 Desember 2016

(Saldo awal tahun 2017). Sebagai contoh di Laporan Persediaan tertulis

Lembar disposisi Ka. Bag/Sub dan Lembar disposisi Ka. Dinas, namun fisik

barang di gudang berupa lembar disposisi warna kuning dan putih sehingga

baik pengurus barang maupun petugas stok opname kesulitan untuk

menentukam jenis barangnya.

3) Berdasarkan LK Audited TA 2016, Persediaan Dinas Kesehatan di awal

tahun 2017 (tanggal 1 Januari 2017) senilai Rp3.817.418.122,00. Sedangkan

nilai persediaan sesuai catatan di Dinas Kesehatan adalah senilai

Rp41.967.239.060,00. Sehingga untuk melanjutkan transaksi berikutnya

selama tahun 2017, Pengurus Barang menemukan kesulitan tidak dapat

merinci jenis barangnya karena persediaan senilai Rp3.817.418.122,00 tidak

diketahui dasar pencatatannya. Adanya perbedaan saldo awal tersebut baru

diketahui pada saat bagian akuntansi selesai menginput saldo persediaan

akhir per 31 Desember 2017 ke dalam Sistem Penyusunan Laporan

Keuangan yang dibuat oleh BPKD. Petugas pengurus barang Dinas

Kesehatan menggunakan data saldo awal persediaan per 1 Januari 2017

senilai Rp41.967.239.060,00. Selisih saldo awal persediaan senilai

Rp38.149.820.938,00 (Rp41.967.239.060,00 - Rp3.817.418.122,00) dicatat

sebagai penambah saldo awal persediaan dan ekuitas TA 2017.

Dinas kesehatan mencatat saldo persediaan per 31 Desember 2017 senilai

Rp128.165.657.676,00 yang terdiri dari persediaan farmasi senilai

Rp109.050.630.298,00 dan non farmasi Rp19.115.027.469,00. BPK telah

melakukan pemeriksaan fisik persediaan per 31 Desember 2017 pada Dinas

Kesehatan tanggal 21 Maret 2018 yang menghasilkan informasi bahwa saldo

akhir persediaan farmasi telah dapat diyakini kewajarannya namun untuk

saldo akhir persediaan non farmasi ditemukan selisih yang tidak dapat

dijelaskan oleh pengurus barang sehingga atas saldo akhir persediaan non

farmasi tidak dapat diyakini kewajarannya.

k. Terdapat barang persediaan yang memenuhi kriteria aset ekstrakomptabel

pada RSUD Kemayoran

Pada Poli Gigi ditemukan alat kesehatan yaitu Bein Luxator yang

dimasukkan dalam persediaan, melihat karakteristik barang tersebut yang bisa

dipakai berulang-ulang dengan cara disterilkan dan dapat digunakan lebih dari

satu tahun, seharusnya barang tersebut dimasukkan dalam kategori asset

ekstrakomptabel karena nilainya dibawah Rp5.000.000,00.


a. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam

Lampiran I.17 Akuntansi Persediaan:



1) Ayat 21: Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang

SKPD/UKPD untuk kegiatan operasional SKPD/UKPD diakui sebagai

beban persediaan;

2) Ayat 26: Belanja barang/aset yang tidak memenuhi kriteria persediaan dan

atau aset tetap diakui sebagai beban barang yang dicatat sebagai

ekstrakomptabel;

3) Ayat 28 poin c: Persediaan disajikan sebesar nilai wajar, apabila diperoleh

dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan; Harga/nilai wajar persediaan

meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang

memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length

transaction);

4) Ayat 30: Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada

akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara

catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai

pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk

menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak

dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun; dan

5) Ayat 40: Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak

pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/

inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan

sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 434:

1) Ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat

mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa

barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna

dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan

2) Ayat (5) menyatakan bahwa Pelaksanaan atas penghapusan barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota.


a. Risiko penyalahgunaan pemakaian barang persediaan menjadi tinggi;

b. Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 yang dihasilkan SIMRS belum dapat

diyakini keandalannya;

c. Terdapat barang persediaan yang usang/diusulkan penghapusan yang membebani

pencatatan pada Laporan Persediaan senilai Rp15.486.939.534,00

(Rp72.248.330,00 + Rp289.289.950,00 + Rp14.318.908,00 + Rp15.769.500,00

+ Rp9.031.229.689,00 + Rp11.400.000,00 + Rp6.049.713.157,00);

d. Adanya risiko kehilangan atau kerusakan atas persediaan yang tidak dapat

dipergunakan (usang) dan yang sudah lama tidak dipergunakan (slow moving)

serta risiko usang/kerusakan barang persediaan yang masih baik menjadi rusak.

e. Persediaan non farmasi per 31 Desember 2017 pada Dinas Kesehatan senilai

Rp19.115.027.469,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; dan



f. Persediaan yang belum diketahui nilainya dan tidak tercatat sebagai persediaan

pada Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 berisiko terjadinya

kehilangan/kerusakan; dan

g. Adanya risiko kehilangan atau kerusakan atas persediaan yang sudah lama tidak

dipergunakan (slow moving).


a. SKPD/UKPD belum memiliki aplikasi sistem pengelolaan persediaan yang

terintegrasi dan memadai;

b. Sistem Persediaan pada SIMRS belum andal dan pengurus barang belum optimal

memanfaatkan SIMRS untuk pembuatan laporan persediaan;

c. Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu serta Penyimpan Barang belum

optimal dalam melaksanakan penatausahaan barang persediaan

d. Kabag Umum & Pemasaran/Kasubbag TU atau Kasatpel Kesekretariatan, Legal

dan Logistik selaku atasan Pengurus Barang dan atau Pengurus Barang

Pembantu, serta Kepala Bidang Penunjang Medis selaku atasan Kepala Instalasi

Farmasi lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan

persediaan;

e. Bagian Akuntansi belum menyusun Laporan Keuangan yang informatif dan

kurang cermat dalam menghitung pembebanan persediaan;

f. Direktur RSUD dan Kepala UP belum optimal dalam mengembangkan SIMRS

untuk persediaan baik farmasi maupun non farmasi dan mengintegrasikan

SIMRS dalam pengelolaan persediaan;

g. Direktur RSUD, Kepala UP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PE, Sudin

PE Kepulauan Seribu dan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang kurang optimal

dalam pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dan penyajian persediaan;

h. Dinas Kesehatan belum menyusun aturan/ SOP terkait pencatatan dan pelaporan

persediaan;

i. Dinas Kesehatan dan Sudinkes selaku pemberi hibah tidak mencantumkan harga

satuan per jenis barang dalam BAST hibah;

j. BPAD belum menyusun SOP tentang pemusnahan barang persediaan;

k. BPAD belum menindaklanjuti surat usulan penghapusan barang persediaan dari

Dinas PE dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

l. Kurangnya pengetahuan petugas penyimpan barang Dinas dan Sudin PE serta

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terkait penyajian

persediaan pada Laporan Keuangan; dan

m. Kepala Dinas PE, Sudin PE Kepulauan Seribu dan Kepala Dinas

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan selaku Pengguna Anggaran (PA)

dan Pengguna Barang (PB) kurang optimal dalam pengendalian dan pengawasan

atas pengelolaan dan penyajian persediaan.

Atas permasalahan yang diungkapkan dalam temuan, Kepala SKPD/UKPD

sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai

rekomendasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Direktur RSUD Pasar Minggu menjelaskan bahwa SIMRS masih dalam proses

pengembangan. Untuk barang yang telah dan akan diusulkan pemusnahan akan



diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD Pasar Minggu per 31

Desember 2017 setelah audit BPK;

b. Kepala UP TMR menjelaskan bahwa UP TMR belum menggunakan aplikasi

system pengelolaan persediaan. BPAD sebagai Pembina SKPD/UKPD dalam

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum memberikan arahan terkait

penggunaan aplikasi system persediaan;

c. Direktur RSUD Koja menjelaskan bahwa sistem logistik dan Simbaki masih

dalam tahap pengembangan untuk mendukung pengelolaan barang persediaan

yang lebih akurat. Terjadinya selisih data stock opname dengan sistem pada

beberapa data kemungkinan karena ketidakstabilan penyimpanan data ke dalam

database;

d. Direktur RSUD Jagakarsa menjelaskan bahwa RSUD Jagakarsa akan

menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Zahir. Pelaporan ke BPAD tidak

dilakukan karena belum adanya arahan dan SOP dari BPAD. RSUD Jagakarsa

akan melakukan konfirmasi terkait SOP pelaporan pemusnahan obat kadaluwarsa

tersebut ke Dinas Kesehatan dan BPAD;

e. Kepala Puskesmas Kec. Koja menjelaskan bahwa kedepannya akan dibuat sistem

aplikasi yang terintegrasi dengan stock opname persediaan dan memperbaiki

pengelolaan dan penatausahaan persediaan baik farmasi dan non farmasi;

f. Kepala Puskesmas Kec. Makasar menjelaskan bahwa Bagian IT Puskesmas Kec.

Makasar sedang membuat sistem Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan.

Terkait belum dicatatnya persediaan gizi berupa hibah biskuit karena Kemenkes

mendistribusikan langsung ke masing-masing Puskesmas kelurahan sementara

petugas gizi Puskesmas Kelurahan kurang koordinasi dengan Puskesmas

Kecamatan;

g. Direktur RSUD Kalideres menjelaskan bahwa RSUD Kalideres akan

mengembangkan SIMRS persediaan guna mengakomodir pencatatan persediaan

yang terkomputerisasi;

h. Direktur RSUD Tarakan menjelaskan bahwa RSUD Tarakan sedang melakukan

proses pengembangan sistem dan pengintegrasian sistem logistik. Terkait obat

hibah, kedepannya akan disinkronkan antara pencatatan harga di sistem dengan

harga pada Laporan Persediaan. Laporan pemusnahan tidak dilaporkan ke BPAD

dikarenakan belum adanya arahan dan SOP dari BPAD. RSUD Tarakan akan

melakukan konfirmasi terkait SOP pemusnahan obat kadaluarsa / rusak ke

BPAD;

i. Direktur RSUD Kemayoran menjelaskan bahwa kedepannya untuk pengelolaan

persediaan akan menggunakan SIMRS Khanza dan akan dilakukan kontrol serta

evaluasi terus di tiap bulannya;

j. Direktur RSUD Cengkareng menjelaskan bahwa RSUD Cengkareng akan

membuat sistem untuk stock opname menggunakan barcode dan dibuat Berita

Acara pada setiap proses stock opname dan akan diinstruksikan agar Instalasi

Farmasi dan SIMRS berkoordinasi untuk pembuatan modul pengelolaan barang

persediaan. Terkait obat hibah akan dikoordinasikan kepada pemberi hibah untuk

menyertakan Berita Acara Serah Terima pada setiap penyerahan barang hibah

lengkap dengan harga satuan;

k. Direktur RSUD Pasar Rebo menjelaskan bahwa terjadi kekurang telitian dalam

proses pendataan obat BaSO4 karena barang datang sehari sebelum stock



opname. Pada saat proses penerimaan barang, barang tersebut diinput kelokasi

yang berbeda dari lokasi yang seharusnya, sehingga tidak tercatat pada waktu

pelaksanaan stock opname.Tindakan perbaikan Pelaksanaan stock opname untuk

selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap

persediaan barang Medis Habis Pakai yang terdapat di poliklinik Rawat Jalan dan

Rawat Inap akan dihitung sebagai persediaan pada saat stock opname;

l. Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan akan

menggunakan aplikasi/system informasi persediaan dalam rangka pengelolaan

persediaan menjadi lebih baik, pengurus barang akan melakukan inventarisasi

dan mencatat barang persediaan yang belum tercatat kedalam laporan persediaan

Dinas Kesehatan; dan merevisi kertas kerja mutasi persediaan dengan membuat

pemisahan pencatatan barang persediaan sejenis yang memiliki harga berbeda;

dan

m. Kepala Dinas PE, Kepala Suku Dinas PE Kepulauan Seribu, dan Kepala Dinas

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan akan menindaklanjuti dengan

berkoordinasi dengan BPAD terkait penghapusan persediaan (slow moving).

BPK RI merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan kepada:

a. Kepala SKPD/UKPD terkait supaya:

1) Mengembangkan sistem aplikasi persediaan untuk seluruh jenis persediaan

baik farmasi maupun non farmasi dan mengintegrasikannya dalam

pengelolaan persediaan untuk menghasilkan pelaporan persediaan yang

andal;

2) Memerintahkan Penanggung Jawab gudang untuk memanfaatkan sistem

aplikasi persediaan dalam pembuatan laporan persediaan;

3) Memerintahkan Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu untuk

melakukan tata kelola barang persediaan secara tertib dalam rangka

pelaporan persediaan yang andal;

4) Memerintahkan Kabag Umum & Pemasaran/Kasubbag TU atau Kasatpel

Kesekretariatan, Legal dan Logistik atau Kasatpel Rumah Tangga selaku

atasan Pengurus Barang dan atau Pengurus Barang Pembantu, serta Kepala

Bidang Penunjang Medis selaku atasan Kepala Instalasi Farmasi dan untuk

meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan persediaan

sesuai tugasnya sebagaimana diatur dalam Pergub tentang SOTK pada

masing-masing SKPD/UKPD; dan

5) Meningkatkan kompetensi pengurus barang, pembantu pengurus barang,

dan bagian akuntansi melalui Diklat/Pelatihan terkait pencatatan dan

penyajian persediaan dalam laporan keuangan;

b. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan selaku penerima

hibah dari Kementerian Kesehatan supaya mencantumkan harga satuan per jenis

barang dalam BAST hibah;

c. Kepala Dinas Kesehatan agar menyusun aturan/ SOP terkait pencatatan dan

pelaporan persediaan;

d. Kepala SKPD/UKPD terkait supaya:

1) Segera membuat usulan penghapusan persediaan yang usang dan tidak

dibutuhkan baik oleh SKPD/UKPD yang bersangkutan atau SKPD/UKPD



lainnya dilingkungan Pemprov DKI Jakarta kepada Pengelola Barang dhi

Sekretaris Daerah dan tembusan kepada Kepala BPAD;

2) Menginvetarisasi barang slow moving/deadstock, atas barang slow moving

yang sudah tidak akan digunakan lagi agar membuat usulan penghapusan

atas barang non farmasi kepada pengelola barang dhi. Sekretaris Daerah

dengan tembusan ke BPAD. Untuk barang slow moving yang masih

digunakan agar memaksimalkan pemanfaatannnya untuk SKPD/UKPD lain

atau melakukan pengelolaan barang persediaan dengan baik;

e. Sekretaris Daerah supaya membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala

BPAD yang bertanggungjawab untuk:

1) Membuat peraturan terkait pengelolaan persediaan termasuk penghapusan

persediaan sebagai turunan dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016;

2) Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme penghapusan/

pemusnahan persediaan di SKPD/UKPD dengan melakukan revisi atas

Keputusan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2016

tanggal 4 Mei 2016 tentang SOP Penghapusan BMD Provinsi DKI Jakarta;

3) Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pencatatan persediaan

yang dikelola oleh Bidang/Satuan Pelaksana;

4) Segera memproses usulan penghapusan dari SKPD/UKPD dengan

melakukan verifikasi kebenaran data dokumen dan fisik barang persediaan

yang dihapuskan apakah dengan cara dimusnahkan atau dilakukan proses

pelelangan dan selanjutnya membuat SK Penghapusan; dan

f. Kepala BPAD supaya menyusun SOP tentang pemusnahan barang persediaan.

4.2. Perhitungan Beban Persediaan Belum Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi

Pemprov DKI Jakarta

Dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan berbasis akrual, SKPD menyusun

Laporan Operasional (LO) yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan

selama tahun bersangkutan.

Laporan Keuangan Laporan Keuangan Audited Pemprov DKI Jakarta TA 2017

menyajikan Beban Persediaan senilai Rp2.577.052.681.914,00. Beban Persediaan

tersebut diantaranya senilai Rp155.789.578.624,00 berasal dari 5 SKPD. Rincian

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Rincian Beban Persediaan di 5 SKPD dan Jajarannya per 31 Desember 2017 (Audited) (dalam rupiah)

No Nama SKPD dan UKPD Nilai Beban Persediaan

1 Dinas PE 45.008.980.839,00

2 DPRKP 17.768.754.913,00

3 Dinas CKTRP 2.801.730.380,00

4 Dinas SDA 60.676.738.253,00

5 Dinas Pemuda dan Olah Raga 29.533.374.239,00

Total 155.789.578.624,00

Beban persediaan disajikan dengan cara menginput data persediaan ke dalam

rumus yang telah dibuat oleh BPKD pada Kertas Kerja LK 2017. Rumusan

perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai berikut:



BEBAN PERSEDIAAN:

Belanja pada LRA 2017 (belanja barang persediaan) Ditambah: Persediaan per 31 Des 2016 Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2017 Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2016 Transfer Keluar Utang Tahun 2016 Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Persediaan Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD Reklasifikasi dari Belanja Non Persediaan Hasil perkembangbiakan untuk diserahkan ke Pihak Lain/Dijual Kurang Catat Persediaan Awal Dikurang: Kapitalisasi Belanja Persediaan ke Aset Tetap/Lain-lain Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2016 Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2016 Transfer Masuk Utang per 31 Desember 2016 Belanja Persediaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan Lebih Catat Persediaan Awal Koreksi Beban Persediaan Menjadi Uang Muka Koreksi Pengembalian Belanja Persediaan per 31 Desember 2017

Hasil pemeriksaan terhadap Kertas Kerja LK 2017 pada beberapa SKPD/UKPD

diketahui bahwa beban persediaan belum dicatat sebesar pemakaian persediaan

seperti yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi. Permasalahan ini terjadi pada

beberapa SKPD/UKPD yang dilakukan uji petik, sebagai berikut:

a. Dinas PE

Hasil pemeriksaan pada Kertas Kerja LK 2017 Dinas PE (Gabungan)

diketahui bahwa Beban Persediaan pada LO (Unaudited) adalah senilai

Rp44.718.251.197,00 dengan rincian sebagai berikut. Belanja Persediaan dalam LRA 648.247.816.761 Mutasi tambah: Persediaan Awal (1 Januari 2017) 99.923.476.673 + Reklas aset tetap ke persediaan 778.000 + Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain 556.843.998.296 + Mutasi kurang: Kapitalisasi Belanja Persediaan ke Aset Tetap 528.176.850.122 - Transfer Keluar Persediaan ke SKPD Lain 556.092.074.541 - Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan 864.463.544 - Persediaan Akhir (31 Desember 2017) 175.164.430.326 -

Beban Persediaan tahun 2017 44.718.251.197

Pemeriksaan atas Beban Persediaan secara sampel diketahui bahwa:

1) Kertas kerja beban persediaan belum seluruhnya memperhitungkan mutasi

persediaan antar suku dinas

Persediaan pada Suku Dinas (Sudin) Perindustrian dan Energi dapat berasal

dari pengadaan Sudin, pengadaan Dinas yang ditransfer ke Sudin dan transfer

dari Sudin lain. Dalam Kertas Kerja Beban Persediaan, transfer masuk



persediaan dicatat sebagai mutasi tambah, sedangkan transfer keluar

persediaan dicatat sebagai mutasi kurang.

Berdasarkan pengecekan atas Kertas Kerja Beban Persediaan diketahui

bahwa transfer persediaan dari Dinas ke Sudin yang telah dicatat dalam

Kertas Kerja Beban Persediaan, namun untuk transfer antar Sudin belum

seluruhnya dicatat dalam Kertas Kerja Beban Persediaan. Terdapat mutasi

persediaan di Sudin Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Sudin

Kepulauan Seribu yang belum masuk dalam perhitungan Beban Persediaan

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8. Mutasi keluar dan masuk persediaan Sudin Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta

Timur dan Kepulauan Seribu (dalam rupiah)

SKPD/UKPD Transfer Keluar/Masuk Jumlah Kertas Kerja Beban Persediaan

SDPE Jakarta Barat Ke SDPE Jakarta Selatan 41.900.000 0

Dari SDPE Jakarta Pusat 340.087.550 0

Dari Dinas PE 164.687.484.760 164.687.484.760

SDPE Jakarta Selatan Ke SDPE Kep. Seribu 3.135.000 0

Dari SDPE Jakarta Barat 41.900.000 0

Dari Dinas PE 1.565.205.919 1.565.205.919

SDPE Jakarta Timur Ke SDPE Kep. Seribu 6.391.000 0

Dari Dinas PE 225.883.754.402 225.883.754.402

Dari SDPE Jakarta Pusat 921.798.273 921.798.273

Dari SDPE Jakarta Utara 863.029.200 863.029.200

SPDE Kep. Seribu Dari SDPE Jakarta Selatan 3.135.000 0

Dari SPDE Jakarta Timur 6.391.000 0

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa beban persediaan pada Kertas

Kerja Beban Persediaan tidak dicatat berdasarkan jurnal transaksi masuk dan

pengeluaran persediaan dari Dinas maupun antar Sudin.

2) Terdapat pengadaan aset tetap senilai Rp73.656.000,00 yang menggunakan

anggaran belanja habis pakai, belum diperhitungkan dalam Kertas Kerja

Beban Persediaan Sudin Perindustrian dan Energi Kepulauan Seribu

Berdasarkan pengecekan atas dokumen SPK dan pembayaran diketahui

terdapat pembelian aset tetap pada Sudin Perindustrian dan Energi

Kepulauan Seribu dengan menggunakan kode rekening belanja habis pakai

yaitu:

Tabel 4.9. Nilai Pembelian Aset Tetap menggunakan Belanja Pakai Habis

Kode Rekening

Nama Barang Jumlah Harga Satuan

(blm PPN) Nilai (Rp)

5.2.2.01.14 Katrol takel 12 2.140.000 25.680.000

5.2.2.01.17 Mesin Las IGBT 120 A 12 2.550.000 30.600.000

5.2.2.01.17 Tang Press Schoon 300 mm 12 890.000 10.680.000

66.960.000

+ PPN 73.656.000

Atas pembelian aset tetap tersebut, sebagian telah digunakan dan terdapat

sisa yang belum digunakan per 31 Desember 2017 dan dicatat sebagai

persediaan yaitu:



Tabel 4.10. Nilai Aset Tetap Dalam Laporan Stock Opname Akhir Tahun

Nama Barang Jumlah Harga Satuan Nilai (Rp)

Katrol takel 2 2.140.000 4.280.000

Mesin Las LGBT 120 A 1 2.550.000 2.550.000

Tang Press Schoon 300 mm 4 890.000 3.560.000

10.390.000

3) Belum dilakukan reklas atas pembelian aset tersebut dalam Kertas Kerja

Beban Persediaan menyebabkan nilai beban persediaan lebih catat.

Kondisi di atas menunjukan bahwa Subbag Keuangan Dinas PE dan Subbag

TU Sudin PE Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan

Seribu dalam menghitung Beban Persediaan hanya menggunakan rumusan

dalam Kertas Kerja dan tidak berdasarkan pencatatan transaksi barang

persediaan sehingga nilai Beban Persediaan pada Laporan Keuangan Dinas

PE per 31 Desember 2017 (Unaudited), menjadi tidak akurat dan bukan nilai

beban persediaan yang sebenarnya. Atas mutasi transfer persediaan dan

Belanja Persediaan yang dibebankan sebagai Beban Persediaan telah

dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan Unaudited 2017.

b. DPRKP

Hasil pemeriksaan pada Kertas Kerja LK 2017 DPRKP (Gabungan)

diketahui bahwa Beban Persediaan pada LO adalah senilai Rp17.838.136.340,00.

Pemeriksaan atas Beban Persediaan secara sampel dilakukan pada:

1) DPRKP

Penghitungan Beban Persediaan pada DPRKP adalah sebagai berikut:

Belanja Persediaan dalam LRA 779.311.055 Persediaan Awal (1 Januari 2017) 90.279.631.490 + Mutasi tambah: Reklas aset tetap ke persediaan 2.233.000 + Reklasifikasi dari Belanja Non Persediaan 51.619.295.000 + Mutasi kurang: Persediaan Akhir (31 Desember 2017) 131.728.234.187 -


Penjelasan atas nilai dalam perhitungan beban persediaan tersebut adalah

sebagai berikut:

a) Belanja LRA Tahun 2017 terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis

(5.2.2.01), Belanja Bahan/Material (5.2.2.01), Belanja Cetak (5.2.2.06)

dan Belanja Pakaian Kerja (5.2.2.13);

b) Mutasi tambah berupa reklas aset tetap ke persediaan senilai

Rp2.233.000,00 terdiri atas Belanja Modal Pengadaan Jaringan

Teknologi Informasi senilai Rp1.045.000,00 (2 buah Modem Wifi) dan

Belanja Modal Kelengkapan Komputer senilai Rp 1.188.000,00 (6 buah

Mouse Optical Wireless);

c) Mutasi tambah senilai Rp51.619.295.000,00 merupakan realisasi

Belanja Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga berupa Kegiatan

Pembangunan Rusun Polri Pesing sesuai Realisasi Belanja dalam

Formulir 50, senilai Rp51.619.295.000,00 terdiri atas pekerjaan fisik

senilai Rp50.714.891.500,00 dan konsultan senilai Rp904.403.500,00.



Berdasarkan pemeriksaan kertas kerja perhitungan beban dan bukti

pendukungnya diketahui:

a) Dalam Realisasi Belanja Perkakas Kerja, termasuk di dalamnya Belanja

Perkakas Kerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja (009)

senilai Rp7.940.000,00, yaitu pembelian aset tetap berupa TV Sony LED

32 Inch sebanyak 2 buah (harga satuan Rp3.970.000,00). Belanja

Perkakas Kerja atas pembelian TV ini seharusnya tidak menjadi Beban

Persediaan dan berdasarkan pengecekan dalam KIB B, barang tersebut

belum dicatat;

b) Sisa deposit BBM per 31 Desember 2017 senilai Rp7.908.881,00. Sisa

Deposit BBM tidak masuk sebagai mutasi kurang dalam Kertas Kerja

Beban Persediaan sehingga Beban Persediaan lebih catat senilai

Rp7.908.881,00;

c) Nilai realisasi Belanja yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

(Kegiatan Pembangunan Rusun Polri Pesing) senilai

Rp51.619.295.000,00 merupakan realisasi progress sampai dengan

tanggal 20 Desember 2017. Nilai progress dari tanggal 21 sd. 31

Desember 2017 senilai Rp7.750.835.680,00 belum dicatat dalam nilai

persediaan. Sehingga nilai realisasi belanja yang akan diserahkan kepada

pihak ketiga kurang dicatat senilai Rp7.750.835.680,00.

Atas kelebihan catat beban persediaan tersebut telah dilakukan koreksi

terhadap Laporan Keuangan Unaudited 2017 .

2) Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda

Penghitungan Beban Persediaan pada UPRS Marunda adalah sebagai

berikut:

Belanja Persediaan dalam LRA 2.282.300.500 Persediaan Awal (1 Januari 2017) 0 + Mutasi tambah: Utang Belanja Persediaan per 31 Des 2017 1.258.730 + Reklasifikasi dari Belanja Non Persediaan 15.328.740 + Mutasi kurang: Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan 15.328.740 - Persediaan Akhir (31 Desember 2017) 853.230.115 -


Penjelasan terkait penghitungan beban persediaan tersebut sebagai berikut:

a) Mutasi tambah Utang Belanja Persediaan per 31 Des 2017 senilai

Rp1.258.730,00 merupakan utang belanja BBM karena pengeluaran

BBM oleh Pertamina akhir tahun 2017 melebihi deposit yang ada.

b) Menurut penjelasan pihak UPRS Marunda mutasi tambah Reklasifikasi

dari Belanja Non Persediaan senilai Rp15.328.740,00 merupakan belanja

BBM yang belum masuk dalam Belanja Persediaan, sedangkan mutasi

kurang Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan

senilai Rp15.328.740,00 merupakan persediaan BBM yang dimasukan

dalam drum dan masuk dalam Laporan Stok Opname 31 Desember 2017.

Berdasarkan pemeriksaan kertas kerja perhitungan beban dan bukti

pendukungnya diketahui:



a) Mutasi tambah senilai Rp15.328.740,00 tidak diperlukan dalam Kertas

Kerja Beban Persediaan karena realisasi Belanja Persediaan dalam LRA

senilai Rp2.282.300.500,00 sudah termasuk nilai Belanja BBM tersebut,

sedangkan mutasi kurang senilai Rp15.328.740,00 seharusnya tidak

dimasukan dalam Kertas Kerja Beban Persediaan karena dalam nilai

Persediaan Akhir sudah termasuk di dalamnya BBM senilai

Rp15.328.740,00;

b) Terdapat Belanja dengan Kode Akun Belanja Persediaan yang tidak

digunakan untuk membeli barang persediaan, tetapi menjadi beban

persediaan yaitu:

(1) Belanja Alat Rumah Tangga Kantor (5.2.2.01.11) senilai

Rp17.325.000,00 digunakan untuk membeli 5 buah Lemari Besi

(Aset Tetap/Harga Satuan senilai Rp3.465.000,00). Lemari Besi

tersebut juga belum dicatat dalam KIB B;

(2) Belanja Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban (5.2.2.01.23) senilai

Rp244.020.000,00 digunakan untuk membeli 84 unit HT CP 1660

(Aset Tetap/Harga Satuan senilai Rp2.905.000,00). Berdasarkan

Laporan Stock Opname 31 Desember 2017 diketahui pesawat HT CP

1660 masih ada 30 buah di gudang atau sebanyak 54 pesawat HT

sudah terpakai senilai Rp 156.870.000,00 (54 x Rp2.905.000,00). HT

CP 1660 tersebut juga belum dicatat dalam KIB B;

(3) Belanja Perkakas Kerja (5.2.2.01.14) senilai Rp199.650.000,00

terdiri dari:

(a) Rp143.385.000,00 digunakan untuk membeli 30 unit HT GP 338

(Aset Tetap/Harga Satuan senilai Rp4.779.500),

(b) Rp9.240.000,00 digunakan untuk membeli 2 buah Alat Potong

Keramik (Aset Tetap/Harga Satuan senilai Rp4.620.000,00),

(c) Rp34.650.000,00 digunakan untuk membeli 9 buah Mesin Bor

(Aset tetap/Harga Satuan senilai Rp3.850.000,00)

(d) Rp12.375.000,00 digunakan untuk membeli 9 buah Mesin

Gerinda Tangan (Aset Tetap/Harga Satuan senilai

Rp1.375.000,00)

Berdasarkan Laporan Stock Opname 31 Desember 2017 diketahui

bahwa untuk HT GP 338 masih ada 11 buah di gudang dan sebanyak

19 buah sudah terpakai senilai Rp90.810.500,00 (19 x

Rp4.779.500,00). Sedangkan untuk Alat Potong Keramik, Mesin

Bor dan Mesin Gerinda Tangan masih ada seluruhnya digudang

(belum terpakai).

Atas pemakaian HT GP 338 tersebut, telah dibebankan dalam kertas

kerja beban persediaan seharusnya beban tersebut tidak dicatat

karena merupakan aset tetap. HT GP 388, Alat Potong Keramik,

Mesin Bor dan Mesin Gerinda Tangan tersebut juga belum dicatat

dalam KIB B.



Atas Belanja Persediaan yang tidak digunakan untuk membeli

barang persediaan telah dilakukan koreksi terhadap Laporan

Keuangan Unaudited 2017 .

c) Hasil cek fisik pada tanggal 14 Februari 2018, menunjukkan terdapat

barang dari pihak ketiga yaitu PT Av berupa cat tembok Avitex sebanyak

188 kaleng dan cat pelapis anti bocor No Drop sebanyak 44 kaleng yang

merupakan sisa pelatihan pengecatan di rumah susun yang tidak

dimasukkan dalam persediaan. Persediaan yang diperoleh dari pihak

ketiga, seharusnya diakui sebagai mutasi tambah dalam Kertas Kerja

Beban Persediaan.

3) Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Penjaringan

Penghitungan Beban Persediaan di UPRS Penjaringan adalah sebagai

berikut:

Belanja Persediaan dalam LRA 436.228.070 Persediaan Awal (1 Januari 2017) 0 + Mutasi tambah: 0 + Mutasi kurang: Reklasifikasi Belanja Persediaan ke Beban Non Persediaan 3.372.598 - Persediaan Akhir (31 Desember 2017) 16.788.805 -

Beban Persediaan tahun 2017 416.066.667

Penjelasan atas nilai dalam perhitungan Beban Persediaan adalah sebagai

berikut:

a) Belanja LRA Tahun 2017 terdiri atas Belanja Bahan Pakai Habis

(5.2.2.01), Belanja Bahan/Material (5.2.2.02), Belanja Cetak (5.2.2.06)

dan Belanja Pakaian Kerja (5.2.2.13).

b) Mutasi kurang berupa Saldo BBM per 31 Desember 2017 dan Nilai

Persediaan per 31 Desember 2017.

Berdasarkan pemeriksaan atas Kertas Kerja Perhitungan Beban dan Bukti

Pendukungnya diketahui terdapat Belanja dengan Kode Akun Belanja

Persediaan yang tidak digunakan untuk membeli persediaan, tetapi menjadi

beban persediaan, yaitu:

a) Belanja Perkakas Kerja berupa Alat Komunikasi HT sebanyak 4 unit

senilai Rp19.118.000,00 (Aset Tetap/Harga Satuan senilai Rp4.779.500).

HT tersebut juga belum dicatat dalam KIB B.

b) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Vacum Cleaner sebanyak

2 unit senilai Rp9.759.200,00 (Aset Tetap/Harga Satuan senilai

Rp4.879.600,00). Vacum Cleaner tersebut juga belum dicatat dalam

KIB B.

c) Belanja Suku Cadang Alat Berat berupa Greaser Stand Rotary Dinamo

Chiller sebanyak 1 unit senilai Rp7.590.000,00. Greaser Stand Rotary

Dinamo Chiller tersebut juga belum dicatat dalam KIB B.

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa Pengurus Barang dan Bagian

Akuntansi dalam menghitung Beban Persediaan semata-mata menggunakan

rumusan dalam Kertas Kerja dan tidak berdasarkan pencatatan transaksi barang



sehingga nilai pembebanan Belanja Persediaan pada Laporan Keuangan

Gabungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI

Jakarta per 31 Desember 2017 (Unaudited), menjadi tidak akurat dan terdapat

persediaan barang dari pihak ketiga pada UPRS Marunda yang belum

diperhitungkan dalam beban persediaan per 31 Desember 2017. Atas Belanja

Persediaan yang bukan digunakan untuk membeli barang persediaan telah

dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan Unaudited 2017 .

c. Dinas CKTRP

Hasil pemeriksaan pada Kertas Kerja Laporan Keuangan Tahun 2017 Dinas

CKTRP (Gabungan) diketahui bahwa Beban Persediaan pada LO adalah senilai

Rp2.724.089.783. Pemeriksaan Beban Persediaan secara sampel atas Kertas

Kerja Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas diketahui Beban Persediaan

adalah sebesar Rp1.885.202.159,00 berasal dari:

Belanja Persediaan LRA 2017 1.009.202.375 Persediaan 31 Des 2016 958.732.159 (+) Reklas dari Belanja Non Persediaan 1.127.672.659 (+) Persediaan 31 Des 2017 1.210.405.034 (-)

Beban Persediaan 1.885.202.159

Pemeriksaan lebih lanjut atas perhitungan dalam Kertas Kerja Beban tersebut

diketahui:

1) Terdapat pembelian aset tetap menggunakan kode rekening persediaan dan

belum dicatat sebagai aset tetap

Belanja Persediaan LRA 2017 pada Dinas CKTRP diantaranya terdiri atas

Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp654.743.375,00, yang antara lain

terdiri dari Belanja Alat Kebersihan dan Belanja Pembersih senilai

Rp139.760.500,00. Lebih lanjut diketahui dari realisasi Belanja Alat

Kebersihan dan Belanja Pembersih tersebut terdapat pembelian aset tetap

berupa Mesin Poliser (merk Tecnofak) sebanyak 1 unit senilai

Rp12.650.000,00 (Harga satuan Rp11.500.000,00 ditambah PPN) yang

masih dimasukkan dalam komponen perhitungan Beban Persediaan. Aset

tetap yang dibeli menggunakan kode rekening belanja, yaitu pada kode

rekening Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih (5.2.2.01.05),

seharusnya dicatat sebagai aset tetap, dan beban persediaan dikoreksi sebesar

Rp12.650.000,00. Atas Belanja Persediaan yang tidak digunakan untuk

membeli barang persediaan telah dilakukan koreksi terhadap Laporan

Keuangan Unaudited 2017.

2) Terdapat sisa barang dari Belanja Non Persediaan yang masuk dalam

Persediaan akhir, namun belum diperhitungkan dalam Kertas Kerja Beban

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2017 di dalamnya termasuk persediaan lampu

TL Ring sebanyak 16 buah senilai Rp2.816.000,00 yang merupakan sisa

barang dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor Lift/Elevator (Lampu dan Oli) yang mengunakan kode rekening

5.2.2.20.05.013. Belanja Pemeliharaan senilai Rp2.816.000,00 seharusnya di

reklas ke Belanja Persediaan. Atas Belanja Pemeliharaan yang harus di reklas



menjadi Belanja Persediaan telah dilakukan koreksi terhadap Laporan

Keuangan.

d. Dinas Sumber Daya Air (SDA)

Hasil pemeriksaan pada Kertas Kerja LK 2017 Dinas SDA (Gabungan)


Pemeriksaan atas Beban Persediaan secara sampel pada Dinas SDA diketahui

Kertas Kerja Beban Persediaan Dinas dan Sudin SDA Timur belum

memperhitungkan mutasi masuk dan keluar persediaan, yaitu:

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan Bahan

Pakai Habis Nomor: 11318/-1.774.126 dan Nomor: 2932/-1.774.126 tanggal 29

Agustus 2017 diketahui terdapat transfer persediaan dari Dinas SDA ke Dinas PE

senilai Rp1.092.011.305,00, namun belum dicatat dalam Kertas Kerja Beban

Persediaan yaitu:

Tabel 4.11. Mutasi Persediaan dari Dinas SDA ke Dinas PE (dalam rupiah)

Nama Barang Jumlah Nilai Persediaan

Meter Air 1 inch 381 unit 472.440.000

Meter Air 1,5 inch 8 unit 16.800.000



Kawat Segel 436 meter 1.526.000

Timah Segel 2.430 buah 251.550

Mur dan baut 1.380 pasang 5.520.000

Blanko surat bukti pencatatan meter pengambilan dan pemanfaatan NCR rangkap 4

250 buku 7.500.000

992.737.550

PPN 10% 99.273.755

Total 1.092.011.305

Atas mutasi transfer persediaan tersebut telah dilakukan koreksi terhadap

Laporan Keuangan Unaudited 2017 .

Selain itu, pada saat cek fisik gudang persediaan Sudin SDA Jakarta Timur

tanggal 26 Februari 2018 diketahui terdapat 40 drum plastik ukuran sekitar @200

liter yang belum diketahui asal-usulnya, namun menurut petugas gudang, barang

tersebut datang sekitar bulan Desember 2017. Pada tanggal 26 Februari 2018

terdapat mutasi keluar drum sebanyak 1 buah dengan didukung surat Delivery

Order, sehingga jumlahnya menjadi 39 buah.

Mutasi keluar persediaan dari Dinas SDA dan mutasi masuk persediaan dari

SKPD lain seharusnya diperhitungkan sebagai mutasi kurang dan tambah dalam

Kertas Kerja Beban yaitu Transfer Keluar dan masuk Persediaan.



e. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)

Hasil pemeriksaan pada Kertas Kerja LK 2017 Dispora (Gabungan)


Pemeriksaan atas perhitungan Beban Persediaan berupa barang pakai habis

cetakan khusus (karcis kolam renang) pada Dispora diketahui bahwa Kertas

Kerja Beban Persediaan yang dibuat oleh Pengurus Barang dan Subbag

Keuangan belum sepenuhnya memperhitungkan mutasi persediaan dari Dinas ke

SKPD/UKPD di lingkungan Dispora.

Berdasarkan data pengadaan barang pakai habis, diketahui terdapat Belanja

Cetakan Khusus (karcis kolam renang) yang didistribusikan ke Sudin dan

Gelanggang Remaja yang memiliki kolam renang. Karcis kolam renang tersebut

telah didistribusikan habis ke Sudin dan Gelanggang Remaja dan tidak dicatat

lagi dalam persediaan Dinas. Dalam Kertas Kerja Beban Persediaan, Belanja

Cetakan Khusus (Karcis Kolam Renang) tersebut telah dibebankan seluruhnya

dalam Beban Persediaan, sebagian Sudin dan Gelanggang Remaja masih

melaporkan Karcis Kolam Renang tersebut sebagai persediaan, yaitu:

Tabel 4. 12. Sisa Karcis dalam Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017

SKPD/UKPD Sisa per 31 Des 2017

GR Jakarta Barat

Karcis Kolam Renang Hari Biasa 4.786 lembar

Karcis Kolam Renang Hari Libur 1.270 lembar

Kartu Kolam Renang 1.775 lembar

GR Jakarta Selatan



Kartu Kolam Renang 0

GR Jakarta Utara

Karcis Kolam Renang Hari Biasa 0

Karcis Kolam Renang Hari Libur 0


GR Jakarta Timur




Sudin Jakarta Timur




Sudin Jakarta Barat




Sudin Jakarta Pusat




Sudin Jakarta Selatan




Sudin Jakarta Utara

Karcis Kolam Renang Hari Biasa Belum ada data



SKPD/UKPD Sisa per 31 Des 2017

Karcis Kolam Renang Hari Libur Belum ada data

Kartu Kolam Renang Belum ada data

Dari kondisi tersebut di atas diketahui bahwa beban persediaan pada Kertas

Kerja Beban Persediaan tidak dicatat berdasarkan jurnal transaksi masuk dan

pengeluaran persediaan. Sesuai ketentuan, seharusnya Beban Persediaan dicatat

sesuai dengan besarnya pemakaian. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK

belum menerima data terkait jumlah penyaluran untuk seluruh karcis masing-

masing Sudin Dispora dan Gelanggang Remaja.

Hal ini menunjukan bahwa nilai persediaan dan Beban Persediaan yang

dilaporkan dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 bukan nilai yang

sebenarnya.


a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan

Akuntansi pada Lampiran 1.14 Tentang Kebijakan Akuntansi Beban pada Ruang

Lingkup menyatakan bahwa:

1) Poin 3, Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pencatatan akuntansi beban

yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual;

2) Poin 4, Akuntansi beban sebagai bagian dari Laporan Operasional digunakan

dalam mengevaluasi beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga

diharapkan dapat menyediakan informasi:

a) mengenai besarnya beban yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta untuk menjalankan pelayanan;

b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakartadalam hal

efisiensi, efektivitas, dan kehematan penggunaan sumber daya ekonomi;

3) Poin 5, Akuntansi beban diselenggarakan dalam rangka menyusun laporan

operasional yang ditujukan untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi

berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai

keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Poin 6, Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

5) Poin 8b, Beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset, yang dimaksud

dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas

kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya

pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah);

dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, Pernyataan No. 05 Akuntansi Persediaan Persediaan adalah aset

lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka



pelayanan kepada masyarakat. Paragraf 22, menyatakan bahwa Beban persediaan

dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods);

Permasalahan tersebut mengakibatkan perhitungan nilai beban persediaan pada

Laporan Operasional Dinas PE, DPRKP, UPRS Marunda, UPRS Penjaringan, Dinas

CKTRP, Dinas SDA, Suku Dinas SDA Jakarta Timur Dispora menjadi tidak akurat

dan bukan nilai beban persediaan yang sebenarnya .


a. Kasubbag Keuangan pada Dinas PE dan Kasubbag TU pada Sudin PE Jakarta

Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu kurang cermat dalam

menghitung beban persediaan;

b. Kepala Dinas PE, Kepala Suku Dinas PE Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta

Selatan dan Kepulauan Seribu selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang

kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas

pengelolaan, penatausahaan dan penyajian beban persediaan;

c. Kasubbag Keuangan pada DPRKP, UPRS Marunda dan UPRS Penjaringan

kurang cermat dalam menghitung beban persediaan;

d. Kepala DPRKP, Kepala UPRS Marunda dan Kepala UPRS Penjaringan selaku

Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang lemah dalam melakukan

pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan, penatausahaan dan penyajian

beban persediaan;

e. Kasubbag Keuangan pada Dinas CKTRP kurang cermat dalam menghitung

beban persediaan;

f. Kepala Dinas CKTRP selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang kurang

optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan,

penatausahaan dan penyajian beban persediaan.

g. Kepala Subbagian Keuangan Dinas SDA dan Kepala Subbagian Tata Usaha

Sudin SDA Jakarta Timur kurang cermat dalam menghitung beban persediaan;

h. Kepala Dinas SDA dan Kepala Sudin SDA Jakarta Timur selaku Pengguna

Anggaran dan Pengguna Barang kurang optimal dalam melakukan pengendalian

dan pengawasan atas pengelolaan, penatausahaan dan penyajian beban

persediaan.

i. Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga kurang cermat dalam

menghitung beban persediaan;

j. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna

Barang kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas

pengelolaan, penatausahaan dan penyajian beban persediaan;

Atas permasalahan yang diungkapkan dalam temuan, Kepala SKPD sependapat

dengan hasil pemeriksaan:

a. Dinas PE

Laporan Keuangan Dinas PE TA 2017 terdapat mutasi transfer masuk/keluar

persediaan yang belum dicatat dan selanjutnya akan dilakukan revisi pada

Laporan Keuangan TA 2017. Perolehan aset tetap dengan kode rekening barang

pakai habis akan dikapitalisasi dan akan diperhitungkan dalam Kertas Kerja

Beban Persediaan.



b. DPRKP

Perolehan aset tetap dengan kode rekening barang pakai habis memang

semestinya dimasukkan sebagai penambahan aset tetap pada saat rekonsiliasi aset

dengan BPAD serta akan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang maupun Kartu

Inventaris Ruangan. Persediaan yang seharusnya dimasukkan sebagai persediaan

akhir tahun 2017 akan ditambahkan dalam koreksi terhadap Laporan Keuangan.

c. Dinas CKTRP

Perolehan aset tetap dengan kode rekening barang pakai habis memang

semestinya dimasukkan sebagai penambahan aset tetap pada saat rekonsiliasi aset

dengan BPAD. Penambahan persediaan dari sisa barang dari kegiatan

pemeliharaan juga harus diikuti dengan reklas beban pemeliharaan ke beban

persediaan. Langkah perbaikan akan dilakukan pendampingan oleh Penyusun

Laporan Keuangan serta dalam pelaksanaan rekonsiliasi aset antara Pengurus

Barang dengan BPAD akan memperhatikan potensi kesalahan perlakuan

akuntansi pada perolehan aset tetap dengan kode rekening belanja barang dan

jasa serta persediaan dengan kode rekening belanja jasa pemeliharaan.

d. Dinas SDA

Dinas SDA belum mencatat transfer keluar persediaan senilai

Rp1.092.011.305,00 kepada Dinas PE dan atas mutasi transfer keluar persediaan

tersebut akan dicatat dan diperhitungkan dalam Kertas Kerja Perhitungan Beban

Persediaan.

e. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Langkah perbaikan yang akan dilakukan yaitu Pengurus Barang dalam

menghitung Beban Persediaan akan menggunakan sistem akrual, Pengurus

Barang akan membuat rekap jumlah penyaluran karcis kolam renang serta akan

diinstruksikan kepada Sudin untuk melaporkan karcis kolam renang sebagai

persediaan.


a. Sekretaris Daerah supaya membentuk:

1) Tim yang dikoordinasikan oleh BPAD dan BPKD untuk mengadakan

sosialisasi/workshop kepada Pengurus Barang dan Tim Penyusun Laporan

Keuangan pada SKPD/UKPD terkait penyajian persediaan dan beban

persediaan pada Laporan Keuangan

2) Tim yang dikoordinasikan oleh BPAD untuk mengembangkan aplikasi

persediaan sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan Laporan Keuangan;

dan

3) Tim yang dikoordinasikan oleh BPAD dan BPKD terkait pencatatan

persediaan dalam Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan jurnal transaksi

pengeluaran sehingga diperoleh nilai beban persediaan yang wajar.

b. Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang supaya

melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan dan penyajian

persediaan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;

c. Kepala SKPD/UKPD terkait untuk memerintahkan:

1) Pengurus Barang agar melakukan rekonsiliasi data persediaan dengan Tim

Penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD sehingga mutasi

keluar barang persediaan mencerminkan beban persediaan yang disajikan



dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta. Rekonsiliasi ini dibuatkan

dalam bentuk Berita Acara;

2) Pengurus Barang agar pada saat rekonsiliasi aset juga memperhatikan adanya

perolehan aset tetap yang menggunakan kode rekening barang pakai habis;

3) Tim Penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing SKPD/UKPD agar

mencatat transfer masuk dari SKPD dan transfer keluar kepada SKPD

sehingga beban persediaan pada SKPD sesuai dengan pengeluaran

persediaan tahun yang bersangkutan; dan

4) Pengurus Barang agar mengadministrasikan dengan baik pencatatan

pemakaian barang persediaan, pencatatan barang persediaan yang diterima

dari SKPD lain dan persediaan yang diberikan kepada SKPD lain sehingga

beban persediaan riil dapat diketahui untuk diuji dengan saldo beban

persediaan di LO.

4.3. Barang Persediaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Belum Jelas Status

Kepemilikannya

Laporan Keuangan Gabungan DPRKP Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember

2017 (Audited) menyajikan Persediaan senilai Rp141.026.758.911,00 dengan rincian

pada tabel berikut:

Tabel 4.13. Nilai Persediaan DPRKP Gabungan per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)

No Nama SKPD/UKPD Nilai

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 139.479.069.867

2. Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan 16.788.805

3. Unit pengelola Rumah Susun Marunda 649.124.265

4. Unit Pengelola Rumah Susun Cakung Barat 53.684.664

5. Unit Pengelola Rumah Susun Tambora 3.379.500

6. Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang 101.568.579

7. Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari 94.641.427

8. Unit Pengelola Rumah Susun Cipinang 206.235.809

9. Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok 3.672.610

10. Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Kaum 138.223.690

11. Unit Pengelola Rumah Susun Jatinegara Barat 69.645.240

12. Unit Pengelola Rumah Susun Semper 37.482.830

13. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-Jakarta Pusat 22.716.600

14. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Jakarta Utara 26.355.340

15. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Jakarta Barat 105.822.832

16. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Jakarta Selatan 5.569.498

17. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Jakarta Timur 3.930.750

18. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -Kepulauan Seribu 966.050

Jumlah 141.025.758.911

Sumber: Matriks Neraca Gabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Audited)

Berdasarkan Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017, saldo Barang

Persediaan DPRKP senilai Rp131.728.234.187 terdiri dari:

Tabel 4.14. Nilai Persediaan DPRKP per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)


Persediaan Barang Pakai Habis 25.403.647

Persediaan Bahan/Material 0

Persediaan Barang Lainnya 131.702.830.540

Total 131.728.234.187



Persediaan Barang Pakai Habis senilai Rp25.403.647,00 terdiri atas alat listrik

dan elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih, alat rumah tangga kantor, ATK

dan cetakan umum. Sedangkan untuk Persediaan Barang Lainnya senilai

Rp131.702.830.540 terdiri atas Meubelair Gedung STIKES Pondok Karya

Pembangunan (PKP) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5.032.469.200,00 dan Barang

yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp126.670.361.340,00. Penjelasan

lebih lanjut atas Persediaan Barang Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyerahan meubelair STIKES Pondok Karya Pembangunan (PKP)

Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5.032.469.200,00 belum didukung BAST

dan masih tercatat dalam persediaan DPRKP

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Perencanaan dan Penerimaan Aset

BPAD, diketahui bahwa Gedung STIKES Jayakarta PKP DKI Jakarta dibangun

oleh Pemprov DKI Jakarta melalui DPRKP, dan digunakan oleh STIKES PKP

dengan status sewa. Dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana gedung baru

tersebut, DPRKP melaksanakan pengadaan meubelair pada Tahun 2014 dan

2015, dengan dana yang bersumber dari Kegiatan Pengadaan Meubelair Gedung

PKP (STIKES), kode rekening 5.2.3.13 (Belanja Modal Pengadaan Meubelair)


Tabel 4.15. Kegiatan Pengadaan Meubelair Gedung PKP (STIKES) Tahun 2014 dan 2015 (dalam rupiah)

Kode Rekening Belanja Nilai (Rp)

5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1.439.774.600

5.2.3.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 1.001.668.800

5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 773.242.800

5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 491.717.600

5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.326.065.400

Jumlah 5.032.469.200

Lebih lanjut diketahui bahwa Aset Gedung tersebut telah dicatat oleh BPAD.

Pihak DPRKP menjelaskan bahwa setelah pembangunan selesai dilaksanakan

dan digunakan oleh STIKES PKP, maka secara otomatis meubelair yang telah

berada di STIKES PKP tersebut telah digunakan, namun penyerahannya kepada

pihak STIKES PKP belum disertai dengan BAST.

Meubelair senilai Rp5.032.469.200,00 tersebut masih tercatat dalam

persediaan DPRKP dan belum jelas status kepemilikannya.

b. Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai

Rp126.670.361.340,00 belum didukung dengan dokumen serah terima

barang kepada pihak ketiga

Barang Persediaan yang merupakan pembangunan dan rehab beberapa

gedung pada tahun 2015, 2016 dan 2017, berasal dari Belanja Barang yang Akan

Diserahkan kepada Pihak Ketiga (Kode Rekening 5.2.2.23.02) dan sampai

dengan 31 Maret 2018 belum diserahterimakan kepada pihak ketiga, yaitu:



Tabel 4.16. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

Tahun 2015, 2016 dan 2017 (dalam rupiah)

No. Belanja Tahun Nilai

1. Pembangunan Mess dan GOR TNI AU Halim 2015-2016 26.130.817.650

2. Pembangunan Prassarana Lapangan Tembak Group 3 Kopassus Cijantung

2015 2.910.368.000

3. Rehab Asrama Group 3 Cijantung 2015 3.731.161.500

4. Rehabilitasi Asrama AURI Halim Perdana Kusuma 2015-2016 12.343.224.100

5. Rehab VIP/VVIP Gedung Suma I s.d IV 2015 1.411.978.700

6. Rehab Gedung Yayasan Santi Rama 2015 915.013.304

7. Perluasan Gedung Kantor PMI Jakarta Timur 2015 1.345.139.000

8. Rehab total Kantor PMI Jakarta Selatan 2015 4.262.465.911

9. Pembangunan Asrama Perwira dan Bintara serta Sarana Pendukung Sekolah Wanita

2015 574.523.125

10. Rehab Total Wisma Atlet Senopati/Kopassus 2016 20.076.196.000

11. Rehab Tribun Markas Komando (Mako) Kopassus 2016 1.350.179.050

12. Pembangunan Rusun Polri Pesing Jakarta Barat 2017 51.619.295.000

126.670.361.340

Dasar pembangunan dan rehab beberapa gedung tersebut di atas (No. 10,11

dan 12) adalah Keputusan Gubernur Nomor 1888 Tahun 2017 dan Nomor 1889

Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Barang dan Jasa Kepada

Lembaga Pemerintahan dan/atau Lembaga Kemasyarakatan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, sedangkan keputusan gubernur

untuk pemberian hibah gedung No. 1 s.d 9 belum diterima BPK.

Penjelasan pihak DPRKP, barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga tersebut di atas (kecuali Rusun Polri Pesing) sudah digunakan oleh instansi

yang bersangkutan namun terkendala dalam hal serah terima barang dari

Pemprov DKI sehingga masih dicatat sebagai Persediaan. Pihak DPRKP

menyatakan telah menyampaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

kepada pihak ketiga namun sampai saat ini belum ditandatangani oleh pihak

ketiga. Kendala serah terima antara lain karena mutasi pejabat di instansi pihak

ketiga tersebut cukup tinggi sehingga pejabat yang baru tidak paham atas usulan

pembangunan/rehab yang diajukan oleh pejabat lama.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa pembangunan Rusun Polri Pesing

masuk dalam APBD tahun 2017, progres pekerjaan sampai dengan tanggal 20

Desember 2017 telah mencapai 65%. Pembayaran yang sudah dilakukan sampai

dengan progres tersebut yaitu Rp51.619.295.000 yang terdiri atas pekerjaan fisik

senilai Rp50.714.891.500 dan konsultan senilai Rp904.403.500 .

Terkait Persediaan Barang Lainnya dalam Laporan Keuangan DPRKP, telah

disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2016 (LHP SPI) Temuan No.4.3, yaitu terdapat beberapa barang yang

dikelompokan dalam persediaan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Provinsi DKI Jakarta Belum Jelas Kepemilikan dan Statusnya. Atas LHP

tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar

membuat mekanisme barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga

sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Pergub

Nomor 55 Tahun 2013 serta menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah supaya

memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman beserta

jajarannya antara lain untuk:

1) Mempedomani peraturan terkait mengenai belanja yang akan diserahkan ke

pihak ketiga mulai dari penganggaran, sampai dengan pencatatan aset dan



mengarsipkan administrasi pendukung terkait kepemilikan aset yang akan

dibangun;

2) Melakukan sosialisasi atas aset yang akan diserahkan kepada SKPD lain atau

kepada pihak ketiga; serta

3) Melakukan koordinasi dengan BPKAD (sekarang BPAD) dan KPAD serta

SKPD terkait mengenai informasi aset yang dibangun/pengadaan aset.

Namun sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir pada tanggal 18 April

2018, Kepala DPRKP belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.


a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1888 tahun 2017 tanggal 11

Oktober 2017, Nomor 1889 tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Hibah

dalam Bentuk Barang dan Jasa kepada Lembaga Pemerintahan dan/atau Lembaga

Kemasyarakatan pada APBD tahun 2016, Pada:

1) Diktum Kedua: Penyerahan hibah barang dan jasa sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu dilaksanakan setelah ditandatangani Naskah Perjanjian

Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

pemberi rekomendasi dan penerima hibah serta dituangkan dalam Berita

Acara Serah Terima (BAST).

2) Diktum Ketiga: Penerima hibah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat

pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa hibah

yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua kepada Gubernur

melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 1

(satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.

b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

1) Menimbang Angka 8 menjelaskan Pengelola Barang Milik Daerah yang

selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;

2) Menimbang Angka 8 menjelaskan Barang Milik Daerah adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah;

3) Paragraf 6 mengenai Tata Cara pengamanan Barang Milik Daerah Berupa

Barang Persediaan Pasal 318 ayat 2 menyatakan Pengamanan administrasi

barang persediaan dilakukan, antara lain (a) buku persediaan, (b) kartu

barang, (c) Berita Acara Serah Terima (BAST), (d) berita acara pemeriksaan

fisik barang, (e) Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB), (f) laporan

persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan,

dan (g) dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan barang yang akan diserahkan kepada

pihak ketiga senilai Rp131.702.830.540,00 (Rp5.032.469.200,00 +

Rp126.670.361.340,00) belum jelas kepemilikan dan statusnya.



Hal tersebut disebabkan Kepala DPRKP belum menindaklanjuti LHP BPK

LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan kurang aktif berkoordinasi dengan

BPAD dan pihak ketiga penerima barang dalam mengurus dokumen penyerahan

barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga

Atas permasalahan tersebut, Kepala DPRKP sependapat dengan temuan BPK,

dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Meubelair STIKES Pondok Karya Pembangunan (PKP) Provinsi DKI Jakarta

senilai Rp5.032.469.200;

b. DPRKP akan melakukan koordinasi dengan sasaran terbitnya BAST atas

penyerahan meubelair untuk STIKES Jayakarta PKP kepada BPAD.

c. Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp126.670.361.340

Atas rincian daftar aset yang belum memenuhi ketentuan aturan hibah PRKP

akan berusaha untuk dapat memenuhi ketentuan aturan yang berlaku serta

melaksanakan langkah tindak lanjut yang direkomendasikan oleh BPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan kepada

Kepala DPRKP untuk melakukan koordinasi dengan BPAD dan pihak ketiga

penerima barang supaya segera mengurus dokumen yang diperlukan untuk serah

terima asset persediaan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

4.4. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Persediaan pada Empat SKPD di

lingkungan Pemprov DKI Jakarta Belum Tertib

Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan secara uji petik atas pengelolaan dan

penatausahaan barang persediaan pada beberapa SKPD di lingkungan Provinsi DKI

Jakarta, menunjukkan bahwa penatausahaan dan pengelolaan barang persediaan yang

dilakukan pada Dinas maupun UKPD/UPT yang berada dibawahnya belum

dilaksanakan secara tertib dan memadai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. DPRKP

Laporan Keuangan Gabungan DPRKP per 31 Desember 2017 (Audited)

menyajikan Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 senilai


Tabel 4.17. Nilai Persediaan Gabungan DPRKP per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan Nilai (Rp)

Persediaan Barang Pakai Habis 1.259.355.688,00

Persediaan Bahan/Material 100.434.425,00

Persediaan Barang Lainnya 139.659.088.243,00

Nilai Persediaan 141.018.878.356.00

Pemeriksaan atas Laporan Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2017,

catatan persediaan, catatan penerimaan baik berupa BAST maupun buku manual

atas pengadaan barang persediaan, surat keluar barang dari gudang, serta laporan

persediaan pada lima Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) yang menjadi UKPD

DPRKP, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:



1) UPRS Marunda

Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017 Unaudited menunjukan

bahwa barang persediaan UPRS Marunda senilai Rp853.230.115,00, terdiri

dari:

Tabel 4.18. Nilai Persediaan UPRS Marunda per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)



Persediaan Bahan/Material 1.365.525

Persediaan Barang Lainnya 18.033.400

Nilai Persediaan 853.230.115

Pemeriksaan lebih lanjut atas persediaan UPRS Marunda diketahui hal-hal

sebagai berikut:

a) Pemeriksaan atas Laporan Stock Opname Barang Persediaan per 31

Desember 2017, diketahui terdapat barang persediaan berupa aset tetap

dan barang pecah belah yang seharusnya masuk dalam ekstra komptabel,

tercatat dalam barang persediaan senilai Rp200.915.850,00, dengan


Tabel 4.19. Aset Tetap dan Ekstra Komptabel dalam Laporan Persediaan per 31 Desember 2017

No Nama Barang Jumlah HargaSatuan

(Rp) Nilai (Rp)

Aset Tetap

1 Alat Potong Keramik 2 buah 4.620.000 9.240.000

2 Mesin Bor 9 buah 3.850.000 34.650.000

3 Mesin Gerinda Tangan 9 buah 1.375.000 12.375.000

4 Pesawat HT CP 1660 30 buah 2.905.000 87.150.000

5 Pesawat HT GP 338 11 buah 4.779.500 52.574.500

Jumlah Aset Tetap 195.989.500

ekstra komptabel

6 Cangkir 3 lusin 298.100 894.300

7 Garpu 1 lusin 159.500 159.500

8 Gelas 36 buah 36.300 1.306.800

9 Mangkok keramik motif 30 buah 22.000 660.000

10 Piring kecil 2 lusin 231.000 462.000

11 Piring makan 4 lusin 242.000 968.000

12 Sendok 2,5 lusin 71.500 178.750

13 Tutup gelas 30 buah 9.900 297.000

Jumlah ekstra komptabel 4.926.350

Total 200.915.850

Atas pencatatan aset tetap dan barang pecah belah dalam barang

persediaan akhir tahun, maka persediaan 31 Desember 2017 UPRS

Marunda lebih saji.

b) Terdapat armature lampu sorot sebanyak 5 buah senilai Rp3.190.000,00

yang bohlamnya telah rusak. Armature lampu sorot jika tidak disertai

dengan bohlam, maka tidak bisa digunakan. Atas barang yang tidak dapat

digunakan tersebut seharusnya tidak tercatat dalam barang persediaan

per 31 Desember 2017, namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLk).

c) Berdasarkan cek fisik tanggal 14 Februari 2018, diketahui bahwa

terdapat barang dari pihak luar berupa cat tembok Avitex sebanyak 188

kaleng dan cat pelapis anti bocor No Drop sebanyak 44 kaleng yang

merupakan sisa hasil pelatihan pengecatan di rumah susun dari PT Av



yang tidak dimasukkan dalam persediaan karena tidak ada BAST

penyerahan atas barang tersebut dari PT Av. Jumlah dan harga satuan

barang juga belum diketahui. Sisa barang yang masih ada di gudang

tersebut, dipakai untuk pemeliharaan/perbaikan insidentil di rusun.

UPRS Marunda tidak melakukan pencatatan atas barang yang diterima

dari pihak lain. Persediaan yang diperoleh dari pihak ketiga dan masih

ada dalam gudang seharusnya dimasukkan dalam Laporan Stock Opname

31 Desember 2017.

d) Dokumen pencatatan persediaan tidak dapat mengambarkan jumlah

barang yang diterima dan sisa barang pada akhir tahun.

Berdasarkan penjelasan Pengurus Barang terkait pencatatan penerimaan dan

penyaluran barang persediaan di UPRS Marunda diketahui bahwa:

a) Pencatatan penerimaan persediaan dilakukan secara manual dalam satu

buku dan catatan dalam Ms. Excel untuk barang-barang yang datang

hasil pengadaan tahun 2017 yang dibuat oleh Petugas Harian Lepas

(PHL);

b) Buku manual tersebut mencatat penerimaan barang sejak bulan April

2017, sementara catatan dalam Ms. Excel mencatat penerimaan barang

dari Maret s.d Desember 2017;

c) Pengurus Barang dan PHL hanya mencatat barang yang diterimanya

tanpa mengetahui jumlah pengadaan dan harga barang sebenarnya sesuai

kontrak.

d) Penyaluran barang persediaan dicatat dalam beberapa dokumen, yaitu

dua buku catatan manual tanda terima pengambilan barang, dan satu

odner berisi tanda terima pengambilan barang dan dokumen surat

pemakaian Handy Talky (HT).

e) Atas kondisi penerimaan dan penyaluran barang persediaan, Pengurus

Barang tidak membuat Kartu Barang dan Laporan Mutasi Persediaan.

Sementara itu jumlah barang dalam Laporan Stock Opname per 31

Desember 2017 merupakan jumlah barang hasil perhitungan fisik di

gudang pada akhir tahun. Hal ini menunjukan bahwa barang hasil

Pengadaan dan penyaluran/penggunaan persediaan Tahun 2017 tidak

dapat diketahui secara pasti baik jumlah barang maupun nilai

persediaannya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap buku catatan manual dan catatan dalam

Ms Excel diketahui bahwa jumlah barang yang diterima dari hasil pengadaan

tidak cocok dengan jumlah yang tercantum dalam BAST hasil pengadaan.

Pengecekan secara sampel atas beberapa barang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Tabel 4.20. Pengecekan dokumen catatan persediaan secara sampel

Nama Barang Stok

31/12/2016 SPK/BAST

Catatan Barang datang

dalam Ms. Excel

Catatan dalam Buku Manual

BA Stok opname 31 Des 2017

Cek Fisik 6 Feb 2018

Kloset Jongkok (Harga: Rp495.000,00)

* 400 buah Tidak ada Terima tidak ada. Pengeluaran tahun 2017 sebanyak 3 buah

144 buah 54 buah



Meteran Air (Harga: Rp797.500,00)

* 55 buah 50 buah Terima tidak ada. Pengeluaran tahun 2017 sebanyak 3 buah

50 buah 50 buah

Stok awal tidak ada data karena UPRS Marunda baru memiliki DIPA sendiri di tahun 2017, sebelumnya tergabung dalam UPRS Wilayah I. Dalam saldo persediaan 2016 (Audited), persediaan UPRS Wilayah 1 adalah NOL.

Dari penjelasan dan data tabel di atas menunjukkan bahwa catatan

penerimaan barang dari hasil pengadaan dan penyaluran selama tahun 2017

tidak dapat digunakan untuk menyakini jumlah barang yang diterima dan sisa

barang yang seharusnya dilaporkan pada 31 Desember 2017.

2) UPRS Pinus Elok

Barang Persediaan UPRS Pinus Elok yang disajikan dalam Laporan Stock

Opname per 31 Desember 2017 Unaudited senilai Rp235,587,533,00 terdiri

dari: Tabel 4. 21. Nilai Persediaan UPRS Pinus Elok per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)


Persediaan Barang Pakai Habis 53,574,610.00


Persediaan Barang Lainnya 182,012,923.00

Nilai Persediaan 235,587,533.00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaaan persediaan diketahui hal-

hal sebagai berikut:

a) Pemeriksaan atas Laporan Stock Opname Barang Persediaan per 31

Desember 2017, diketahui terdapat barang persediaan berupa aset tetap

dan barang pecah belah yang seharusnya masuk dalam ekstrakomptabel,

tercatat dalam barang persediaan senilai Rp231.914.923,00

(Rp182.012.923,00/Aset + Rp49.902.000,00/ekstrakomptabel), dengan

rincian dalam lampiran 4.4.1. Aset tetap tersebut telah dicatat juga

dalam KIB.

b) Dalam pengelolaan barang persediaan, Pengurus Barang tidak

melaksanakan pencatatan penerimaan barang persediaan maupun barang

yang keluar dari tempat penyimpanan. Barang persediaan yang keluar

tidak menggunakan surat permintaan barang. UPRS Pinus Elok juga

tidak memiliki gudang penyimpanan, sehingga barang persediaan yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dapat langsung diambil dalam

lemari penyimpanan barang, yang tidak terkunci. Kondisi ini dapat

berisiko hilangnya barang persediaan yang ada, serta tidak dapat

diketahui secara pasti jumlah dan nilai penerimaan dan penyaluran

barang persediaan yang merupakan pengadaan belanja barang persediaan

senilai Rp450.811.649,00 yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017;

Kondisi di atas menunjukkan bahwa dengan tidak adanya pencatatan

penerimaan barang dari hasil pengadaan dan penyalurannya, maka tidak ada

data yang dapat digunakan untuk menyakini jumlah barang yang diterima

dan sisa barang yang seharusnya dilaporkan pada laporan persediaan per 31

Desember 2017.

3) UPRS Penjaringan



Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017 (Unaudited)

menunjukkan bahwa barang persediaan UPRS Penjaringan senilai

Rp16.788.805,00 terdiri dari:

Tabel 4.22. Nilai Persediaan UPRS Penjaringan per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)


Persediaan Barang Pakai Habis 6,880,555.00

Persediaan Bahan/Material 5,768,400.00

Persediaan Barang Lainnya 4,139,850.00

Nilai Persediaan 16,788,805,00

Hasil pemeriksaan cek fisik yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari

2018, atas pengelolaan persediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang

persediaan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Dalam pengelolaan barang persediaan, pengurus tidak melaksanakan

pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang. Pengadaan atas barang

persediaan yang telah dilaksanakan langsung didistribusikan habis pada

unit-unit kerja dengan bukti pengambilan barang. Pemeriksaan lebih

lanjut atas SPK Pengadaan barang persediaan TA 2017, diketahui

terdapat sisa persediaan berupa barang perlengkapan pakaian dinas

harian, pakaian dinas lapangan dan atribut seragam keamanan yang tidak

ditemukan di gudang, terdiri dari:

Tabel 4. 23. Sisa persediaan yang tidak ditemukan di gudang UPRS Penjaringan

Nama/Jenis Barang Pengadaan Penyaluran Sisa

Borgol 55 50 5

Ikat pinggang 55 50 5

Jas hujan 55 50 5

Kaos kaki 110 100 10

Pakaian Dinas Harian 21 20 1

Pakaian Dinas Lapangan 21 20 1

b) Pemeriksaan atas pelaksanaan pendistribusi persediaan barang,

menunjukkan terdapat pendistribusian yang dilaksanakan mendahului

BAST atas Hasil Pengadaan barang persediaan senilai Rp42.210.550,00

yaitu:

Tabel 4.24. Pendistribusian yang mendahului BAST (UPRS Penjaringan) (dalam rupiah)

No. Uraian Tgl

Pendistribusian Tgl. BAST Nilai Pengadaan

1 Barang keamanan dan ketertiban Juli 2017 22 September 2017 25.333.550

2. Barang cetakan umum Agustus 2017 5 September 2017 16.877.000

Nilai pengadaan 42.210.550

Berdasarkan Berita Acara cek fisik pada UPRS Penjaringan, diketahui

bahwa persediaan yang ada hanya berupa 2 buah ban kendaraan. Dari kondisi

diatas menunjukkan bahwa bukti penyaluran yang dilakukan mendahului

BAST hasil pengadaan, tidak dapat diyakini pelaksanaannya, disamping itu

dengan tidak adanya pencatatan penerimaan barang dari hasil pengadaan dan

penyalurannya, mengakibatkan tidak ada data yang dapat digunakan untuk

menyakini jumlah barang yang diterima dan sisa barang yang seharusnya

dilaporkan pada Laporan Persediaan per 31 Desember 2017.

4) UPRS Muara Baru



Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 (Audited), nilai persediaan

UPRS muara baru per 31 Desember 2017 adalah Nol. Berdasarkan BA

pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada 7 Februari 2018, diketahui bahwa:

a) Pengadaan barang persediaan dan penyalurannya hanya dicatat dalam

kartu barang, yang dilaksanakan tidak secara berkala dan tertib,

sementara itu hasil pengadaan didistribusikan habis. Pemeriksaan atas

SPK Pengadaan barang persediaan Tahun 2017, diketahui terdapat sisa

persediaan berupa barang perlengkapan yang tidak ditemukan di

gudang, yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.25. Sisa Persediaan yang tidak ditemukan di gudang UPRS Muara Baru

No Nama/Jenis Barang BAST Penyaluran Sisa Harga Satuan

(Rp)

Selisih Kurang (Rp)

1 Kertas F 4 80 gram 90 79 11 42,500 467,500

2 Keset karet 18 10 8 91,500 732,000

3 Palu karet 10 3 7 42,000 294,000

4 Toples 6 3 3 88,000 264,000

5 Kertas post it 25 5 5 6,300 6,900,000

6 Amplop putih 15 10 5 14,600 73,000

7 Tinta stempel 7 7 7 3,850 53,900

Total 8,784,400

b) Pemeriksaan lebih lanjut atas pelaksanaan pendistribusi persediaan

barang, juga ditemukan bahwa terdapat pendistribusian yang

dilaksanakan mendahului BAST atas hasil pengadaan barang persediaan

senilai Rp27.549.500,00 yaitu:

Tabel 4.26. Pendistribusian yang mendahului BAST (UPRS Muara Baru)

Nomor BAST Tgl BAST Tgl

Pendistribusian Nilai (Rp)

No. 275.2/-077.143 28 Agustus 2017 13 Juli 2017 23,497,500

No. 441/-077.143 10 Nopember 2017 13 Juli 2017 4,052,000

Total 27,549,500

c) Pemeriksaan cek fisik pada gudang penyimpanan persediaan

menunjukan bahwa pada UPRS Muara Baru masih terdapat barang

persediaan yang merupakan hasil pengadaan 2017, yang tersimpan pada

Subbagian Mechanical Electric senilai Rp59.348.525,00 seperti

dijelaskan dalam Lampiran 4.4.2.

Dari kondisi diatas menunjukan bahwa barang persediaan pada UPRS

Muara Baru memiliki risiko kehilangan, sementara itu bukti penyaluran yang

dilakukan mendahului BAST hasil pengadaan, sehingga tidak dapat diyakini

pelaksanaannya, dan dengan tidak adanya pencatatan penerimaan barang dari

hasil pengadaan dan penyalurannya, maka tidak ada data yang dapat

digunakan untuk menyakini jumlah barang yang diterima serta terdapat sisa

barang yang seharusnya dilaporkan pada Laporan Persediaan per 31

Desember 2017 senilai Rp59.348.525,00.

5) UPRS Pulogebang

Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017 (Unaudited)

menunjukkan bahwa saldo barang persediaan UPRS Penjaringan senilai

Rp117.212.779,00, terdiri dari Persediaan Barang Pakai Habis.



Berdasarkan BA cek fisik yang dilaksanakan pada 6 Februari 2018,

diketahui bahwa pencatatan mutasi barang masuk dan keluar persediaan di

UPRS Pulogebang telah dilakukan dalam kartu barang, namun

pelaksanaannya tidak dilakukan pencatatan secara berkala dan tertib. Barang

persediaan pada UPRS Pulogebang tersimpan pada unit kerja dalam lemari

penyimpan. Penyaluran yang dilaksanakan atas barang persediaan tidak

selalu dilaksanakan dengan bukti penyaluran. Pemeriksaan atas Laporan

Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2017, diketahui terdapat

barang persediaan berupa aset tetap yang tercatat dalam barang persediaan

senilai Rp15.644.200,00 yang dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 4.27. Aset Tetap yang terdapat dalam Laporan Stock Opname UPRS Pulogebang (dalam rupiah)

No Nama barang Jumlah Harga satuan Nilai Barang

1 Meja alat 2 3.900.600 7.801.200

2 Mesin las 2 3.245.000 6.490.000

3 Multi PurposeWrench 20 67.650 1.353.0000

Total 15.644.200

Dengan tidak adanya pencatatan penerimaan barang dari hasil pengadaan

dan penyalurannya yang dilaksanakan secara tertib dan baik, maka tidak ada

data yang dapat digunakan untuk menyakini jumlah barang yang diterima

dan sisa barang yang seharusnya dilaporkan pada laporan persediaan UPRS

Pulogebang per 31 Desember 2017.

b. Dinas PE

Laporan Keuangan Gabungan Dinas PE per 31 Desember 2017 (Audited)

menyajikan Persediaan senilai Rp175.140.132.234,00. Rincian dapat dilihat pada

tabel berikut: Tabel 4.28. Nilai Persediaan Dinas PE per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No NAMA SKPD/UKPD Nilai (Rp)

1. Dinas PE 72.406.367.284

2. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil 152.725.606

3. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik 124.617.180

4. Sudin PE -Jakarta Pusat 10.477.924.221

5. Sudin PE -Jakarta Utara 18.426.519.903

6. Sudin PE -Jakarta Barat 10.694.839.884

7. Sudin PE -Jakarta Selatan 12.712.157.884

8. Sudin PE -Jakarta Timur 48.463.307.471

9. Sudin PE – Kepulauan Seribu 1.681.672.801

Jumlah 175.140.132.234


Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan penatusahaan persediaan pada

Dinas PE diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Sudin PE Kepulauan Seribu


persediaan Sudin PE Kepulauan Seribu senilai Rp1.711.201.393,00 terdiri

dari alat listrik elektronik, ATK dan cetakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.29. Nilai Persediaan Sudin PE Kepulauan Seribu per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)


Persediaan Barang Pakai Habis 1.607.831.213

Persediaan Bahan/Material 29.443.950


1.711.201.393



Berdasarkan pemeriksaan dan cek fisik yang dilaksanakan tanggal 9

Februari 2018, atas persediaan pada Sudin PE Kepulauan Seribu diketahui


a) Jumlah sisa barang dalam Laporan Stock Opname akhir tahun berbeda

dengan jumlah sisa barang dalam Kartu Barang

Mutasi barang masuk dan keluar persediaan pada Sudin PE Kepulauan

Seribu telah tercatat dalam Kartu Barang. Penyaluran persediaan

dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan permintaan dari pengguna

kepada Pengurus Barang.

Berdasarkan pengecekan secara sampel atas beberapa barang dalam

Laporan Stock Opname akhir tahun dibandingkan dengan sisa barang

dalam Kartu Barang diketahui bahwa terdapat jumlah sisa persediaan

dalam Laporan Stock Opname akhir tahun atas beberapa barang berbeda

dengan jumlah sisa persediaan dalam Kartu Barang, seperti dijelaskan


b) Terdapat selisih jumlah persediaan yang harus disajikan pada akhir tahun

2017

Stock Opname persediaan akhir tahun dilakukan pada tanggal 29

Desember 2017. Nilai persediaan hasil stock opname tanggal 29

Desember 2017 tersebut menjadi nilai persediaan dalam Laporan

Keuangan Unaudited tahun 2017. Berdasarkan penjelasan Pengurus

Barang, stock opname barang dilakukan kembali pada tanggal 4 Januari

2018 untuk memulai administrasi persediaan yang di kelola. Dari hasil

stock opname tersebut, diketahui terdapat perbedaan jumlah barang

untuk beberapa jenis barang sebagaimana dijelaskan dalam lampiran

4.4.4. Penjelasan lebih lanjut oleh Pengurus Barang, diketahui bahwa

selama periode tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4

Januari 2018 tidak ada pengeluaran barang.

c. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Laporan Keuangan Gabungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 (Audited) menyajikan

Persediaan senilai Rp27.067.056.794,00, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 4.30. Nilai Persediaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan per 31 Desember 2017


No Nama SKPD/UKPD Nilai (Rp)

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 16.581.390.362

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

130.602.383

3. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan 58.078.600

4. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan -Jakarta Pusat 2.520.812.225

5. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan -Jakarta Utara 561.224.120

6. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan -Jakarta Barat 2.731.692.985

7. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan -Jakarta Selatan 1.190.282.856

8. Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan -Jakarta Timur 3.292.973.263

Jumlah 27.067.056.794



Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan persediaan

pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diketahui hal-hal

berikut:

1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan

Pemeriksaan atas prosedur penyaluran barang persediaan di Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan,

diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Untuk pengambilan/distribusi barang tidak selalu disertai surat

permintaan/pengeluaran barang (terutama jika Pengurus Barang tidak

ada di tempat). Surat permintaan/pengeluaran barang dibuat menyusul;

b) Pencatatan di kartu barang untuk pengambilan/distribusi barang tahun

2017 tidak segera dilakukan dan bukti pengeluaran barang harus

dikumpulkan terlebih dahulu pada unit yang membutuhkan barang;

c) Kartu Barang tahun 2017 belum seluruhnya ada (baru sebagian dibuat);

d) Pemeriksaan secara sampel atas pencatatan mutasi keluar di Kartu

Barang dibandingkan dengan Surat Permintaan Barang atau Surat

Perintah Penyaluran barang, diketahui bahwa pada tanggal yang sama

terdapat jumlah mutasi keluar yang berbeda antara catatan pada kartu

barang dan surat permintaan barang.

Hasil cek fisik yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2018 menunjukkan

bahwa terdapat selisih antara Laporan Persediaan dengan fisik barang di

gudang, sebagai berikut:

Tabel 4.31. Selisih catatan dan fisik persediaan di Pusdiklat Kebakaran dan Penyelamatan

Nama Barang 31/12/2017 Penyaluran

Jan – 13 Maret 2018 13/03/2018 (Catatan)

13/03/2018 (Fisik)

Selisih (kurang)

Lampu LED 18 W 77 0 77 72 (5)

Lampu Mercury 160 W 10 0 10 0 (10)

Lampu TL 36 W 34 13 21 0 (21)

Lampu TL 18 W 17 4 13 3 (10)

Kertas A4 24 0 24 13 (11)

Kertas F4 534 10 524 188 (336)

Tinta Printer (black) 67 10 57 29 (28)

Tinta Printer (colour) 27 0 27 15 (12)

Pembersih porselin 145 0 145 92 (53)

Sapu lidi 321 32 289 146 (143)

Garpu Sampah 2 0 2 1 (1)

Floor Cleaner 60 11 49 18 (31)

Tempat sampah besar 5 0 5 0 (5)

Alat Pel 95 0 95 53 (42)

Pengurus Barang menyatakan bahwa selisih tersebut sebagian besar

disebabkan tanda terima penyaluran terlambat disampaikan kepada Pengurus

Barang, sedangkan untuk kertas F4, selisih antara lain disebabkan karena

kertas tersebut dipakai untuk kegiatan penggadaan modul diklat dan saat itu

belum disertai surat permintaan/pengeluaran barang karena kebutuhan yang

mendesak. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir, tanda terima

penyaluran atas barang persediaan yang selisih belum diterima oleh BPK.

Dengan tidak adanya bukti penyaluran atas barang persediaan yang

selisih tersebut, maka tidak dapat diyakini penggunaannya dan tidak ada data

yang dapat digunakan untuk menyakini jumlah sisa barang yang seharusnya



dilaporkan pada Laporan Persediaan per 31 Desember 2017. Kondisi ini

menunjukan bahwa Laporan Persediaan per 31 Desember 2017 pada Pusat

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2) Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan

Pemeriksaan atas prosedur penyaluran barang persediaan pada Sudin

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, diketahui


a) Pengurus Barang hanya mencatat penerimaan barang dan pengeluaran

barang ATK, Alat Kebersihan, Cetakan. Untuk pencatatan penerimaan

dan pengeluaran peralatan pemadam dan alat listrik, dilakukan oleh Seksi

Prasarana dan Sarana;

b) Untuk pelaporan persediaan, Seksi Prasarana dan Sarana tidak

melaporkan penerimaan dan pengeluaran serta sisa barang kepada

Pengurus Barang, sehingga untuk pelaporan persediaan, Pengurus

Barang menghitung fisik seluruh barang persediaan (stok opname) yang

ada di gudang;

c) Mutasi masuk dan keluar barang untuk persediaan yang dikelola Seksi

Prasarana dan Sarana belum diperoleh;

d) Bukti pengeluaran barang yang masih tersimpan dalam map belum

diinput ke dalam Kartu Barang tahun 2017.

Berdasarkan cek fisik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018

diketahui terdapat barang yang tidak masuk dalam Laporan Stok opname

akhir tahun karena pengelolaannya dilakukan oleh Seksi Sarana dan

Prasarana. Barang persediaan yang belum masuk dalam Laporan Stock

opname per 31 Desember 2017 tersebut dijelaskan dalam Lampiran 4.4.5.

Hal tersebut menunjukan bahwa Laporan Stock Opname per 31

Desember 2017 pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Jakarta Selatan belum menyajikan jumlah dan nilai persediaan yang

sebenarnya.

d. Dinas CKTRP

Laporan Keuangan Gabungan Dinas CKTRP per 31 Desember 2017

(Audited) menyajikan Persediaan senilai Rp37.173.105.044,00, dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 4.32. Nilai Persediaan Dinas CKTRP per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)

No NAMA SKPD/UKPD Nilai (Rp)

1. Dinas Cipta Karya 36.821.874.297

2. Sudin Cipta Karya-Jakarta Pusat 77.677.563

3. Sudin Cipta Karya-Jakarta Utara 8.235.000

4. Sudin Cipta Karya-Jakarta Barat 15.586.298

5. Sudin Cipta Karya-Jakarta Selatan 105.350.906

6. Sudin Cipta Karya-Jakarta Timur 93.659.056

7. Sudin Cipta Karya-Kepulauan Seribu 50.721.924

Jumlah 37.173.105.044


Pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Stock Opname Persediaan per 31

Desember 2017, catatan persediaan, catatan penerimaan baik berupa BAST



maupun buku manual atas pengadaan barang persediaan, surat keluar barang dari

gudang, serta laporan persediaan terkait lainnya pada Dinas CKTRP dan

beberapa UKPD di bawah Dinas CKTRP, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Sudin CKTRP Jakarta Selatan


persediaan Sudin CKTRP Jakarta Selatan senilai Rp105.350.906,00 terdiri

dari:

Tabel 4.33. Nilai Persediaan Sudin CKTRP Jaksel per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)





Nilai Persediaan 105.350.906

Hasil pemeriksaan atas laporan persediaan dan pemeriksaan fisik yang

dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Terdapat barang persediaan yang dikeluarkan dari Laporan Persediaan

senilai Rp84.668.231,00 yang belum diungkapkan dalam CaLK. Barang

persediaan tersebut dikeluarkan dari laporan persediaan karena dianggap

sudah tidak digunakan/tidak dibutuhkan lagi di Sudin CKTRP sesuai

perubahan organisasi yang baru. Atas barang-barang tersebut belum

diajukan untuk dihapuskan;

b) Hasil cek fisik yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 atas

barang-barang tersebut diketahui kondisi barang masih baik. Jumlah

barang persediaan yang dihapuskan tersebut sebanyak 21 jenis senilai

Rp84.668.231,00 seperti dijelaskan dalam Lampiran 4.4.6.

Barang persediaan yang tidak dipergunakan lagi dapat dikelompokkan dalam



persediaan dan dijelaskan dalam Calk. Jika ada penjualan atas barang-barang

yang usang tersebut, maka diakui sebagai Lain-lain pendapatan Asli Daerah.

Hal ini menunjukkan terdapat barang persediaan yang tidak tercatat dalam

laporan persediaan per 31 Desember 2017 Unaudited pada Sudin CKTRP

Jakarta Selatan dan nilai persediaan tersebut bukan nilai persediaan yang

sebenarnya.

2) Sudin CKTRP Jakarta Timur

Berdasarkan Laporan Stock Opname per 31 Desember 2017, Barang

Persediaan Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur

senilai Rp181.133.653,00 terdiri dari:

Tabel 4.34. Nilai Persediaan Sudin CKTRP Jaktim per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)





181.133.653

Berdasarkan pemeriksaan dan cek fisik yang dilaksanakan pada tanggal 21

Maret 2018 atas persediaan pada Sudin CKTRP Jakarta Timur diketahui



terdapat barang persediaan usang senilai Rp90.465.850,00 yang belum

diungkapkan dalam CaLK.

Dalam Laporan Stock Opname 31 Desember 2017 terdapat barang persediaan

yang sudah tidak dipakai karena adanya perubahan organisasi yang terdiri

dari 19 jenis barang senilai Rp90.465.850 seperti dijelaskan dalam

Lampiran 4.4.7.

Barang-barang yang tidak dipakai lagi seharusnya dikelompokkan dalam



persediaan dan dijelaskan dalam CaLK. Jika ada penjualan atas barang-

barang yang usang tersebut, maka diakui sebagai Lain-lain pendapatan asli

daerah.

Hal ini menunjukan bahwa nilai persediaan yang dilaporkan dalam Laporan

Persediaan Sudin CKTRP Jakarta Timur per 31 Desember 2017 bukan nilai

persediaan yang sebenarnya.


a. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 161 Tahun 2017 yang mengatur tentang

Kebijakan Akuntansi Pemprov DKI Jakarta, pada:

1) Kebijakan Akuntansi Persediaan

a) Angka 5 mengenai definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar

dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

b) Angka 8 menyatakan Persediaan juga mencakup Barang atau

perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya

yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari

Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap;

c) Angka 14 menyatakan Persediaan dalam kondisi sudah layak

pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Angka 15 menyatakan Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak

pakai/usang/rusak/sejenisnya adalah persediaan yang sudah tidak dapat

difungsikan.

e) Angka 16 menyatakan Barang yang memiliki kriteria barang pecah belah

seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai

habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komptabel dengan

pertimbangan barang tersebut relative mudah tidak berfungsi karena

mudah pecah atau rusak

f) Angka 40 menyatakan Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak

pakai/using/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/

inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname,

disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan

operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



g) Angka 41 menyatakan jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah

using atau rusak diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah-LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO.

b. Keputusan Gubernur Nomor 315 tahun 2017 tentang Penunjukkan Pengurus

Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran

2017, pada diktum kedua: Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang dan

Pengurus Barang Pembantu antara lain:

1) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah

2) Melakukan stock opname barang persediaan

3) Membuat Laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada

Pengelola Barang melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah

diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai persediaan DPRKP, Dinas PE serta

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Dinas CKTRP per 31

Desember 2017 tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai persediaan yang

sebenarnya.


a. Pengurus Barang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu

mengadministrasikan barang persediaan;

b. Kepala UPRS Marunda, UPRS Pinus Elok, UPRS Penjaringan, UPRS Muara

Baru, UPRS Pulo Gebang, Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Kepulauan

Seribu, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala

Sudin Diskar Jakarta Selatan, Kepala Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan, Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta

Selatan dan Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur

lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan,

penatausahaan dan penyajian barang persediaan.

Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD terkait sepakat dengan penjelasan

sebagai berikut.

a. Kepala UPRS Marunda sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti

dengan melakukan perbaikan administrasi dan mengadakan penyediaan sarana

dan prasarana untuk menyimpan barang persediaan yang memadai;

b. Kepala UPRS Pinus Elok sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti


dan prasarana untuk menyimpan barang persediaan;

c. Kepala UPRS Penjaringan sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti


dan prasarana untuk menyimpan barang persediaan;

d. Kepala UPRS Muara Baru sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti


dan prasarana untuk menyimpan barang persediaan

e. Kepala UPRS Pulo Gebang sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti

dengan mematuhi ketentuan yang berlaku;



f. Kepala Sudin PE Kepulauan Seribu sependapat dengan BPK dan akan

menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan administrasi pencatatan

persediaan;

g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sependapat dengan

BPK dan akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan administrasi

pencatatan persediaan serta Pengurus Barang akan berkoordinasi dengan Seksi

Prasarana dan Sarana untuk memperoleh bukti keluar masuk barang persediaan;

h. Kepala Sudin Diskar Jakarta Selatan sependapat dengan BPK dan akan

menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan administrasi pencatatan

persediaan;

i. Kepala Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sependapat

dengan BPK dan akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan

administrasi pencatatan persediaan;

j. Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Selatan

sependapat dengan BPK dan akan menindaklanjuti dengan mengajukan usulan

penghapusan barang; dan

k. Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Timur sependapat

dengan BPK dan akan menindaklanjuti dengan mengajukan usulan penghapusan

barang.


a. Sekretaris Daerah supaya membentuk Tim yang dikoordinasikan oleh Kepala

BPAD yang bertanggungjawab untuk:

1) Membuat peraturan terkait pengelolaan persediaan termasuk penghapusan

persediaan sebagai turunan dari Permendagri nomor 19 Tahun 2016; dan

2) Menyusun dan menetapkan SOP terkait mekanisme pencatatan persediaan

yang dikelola oleh Bidang/Satuan Pelaksana;

b. Kepala Dinas terkait untuk:

1) Melakukan Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penatausahaan

dan pengelolaan persediaan di instansinya sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan;

2) Memerintahkan Pengurus Barang agar melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam penatausahaan dan pengelolaan persediaan sesuai ketentuan

yang berlaku.

4.5. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas SDA Tidak

Tertib

Tiga SKPD Pemprov DKI Jakarta yaitu Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin

SDA Jakarta Barat dan Sudin SDA Jakarta Timur menyajikan Persediaan dalam

Neraca (Audited) per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.612.742.520,00 dengan


Tabel 4.35. Rincian Persediaan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara, Suku Dinas SDA Jakarta Barat dan Suku Dinas SDA Jakarta Timur per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No Nama SKPD/UKPD Persediaan

Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

Nilai Persediaan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Sudin Bina Marga Jakarta Utara 10.699.403,00 4.575.065.185,00 7.141.530,00 4.592.906.118,00

2 Sudin SDA – Jakarta Barat - 5.296.206.261,00 - 5.296.206.261,00




Bahan Pakai Habis



Nilai Persediaan

3 Sudin SDA – Jakarta Timur 2.753.300,00 6.720.876.841,00 - 6.723.630.141,00

Jumlah Persediaan 13.452.703,00 16.592.148.287,00 7.141.530,00 16.612.742.520,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan persediaan pada ketiga suku dinas

tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Sudin Bina Marga Jakarta Utara

Sudin Bina Marga Jakarta Utara menyajikan Persediaan dalam Neraca

(Unaudited) per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.592.906.118,00 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 4.36. Rincian Persediaan Sudin Bina Marga Jakarta Utara (Audited) 2017 (dalam rupiah)

No. Jenis Persediaan Jumlah

1 Persediaan Bahan Pakai Habis 10.699.403,00

2 Persediaan Bahan/Material 4.575.065.185,00

3 Persediaan Barang Lainnya 7.141.530,00

Nilai Persediaan 4.592.906.118,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan persediaan pada Sudin Bina Marga

Jakarta Utara diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Pengelolaan Persediaan Material di Gudang Belum Tertib dan tidak

dilakukan oleh Pengurus Barang

Pelaksanaan pengadaan barang persediaan bahan habis pakai berupa ATK

dan barang lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) Kepala Seksi Perencanaan, sedangkan untuk pelaksanaan

pengadaan persediaan barang material dilaksanakan oleh Kepala Seksi Jalan

dan Jembatan. Berdasarkan Daftar Penerimaan Barang Persediaan tahun

2017 diketahui bahwa jumlah persediaan yang diterima digudang senilai


Tabel 4.37. Pengadaan Persediaan Diterima di Gudang Tahun 2017 (dalam rupiah)

Nomor Uraian Jumlah SPK/SP Nilai (Pajak)

1. Persediaan Bahan Pakai Habis 2 75,327,912

2. Persediaan Barang Material 53 11,567,851,168

3. PersediaanBarang Lainnya 8 567,780,832

Jumlah Pengadan persediaan 12,210,959,912

Pengadaan atas Belanja Barang Persediaan Bahan Pakai Habis (ATK) dan

persediaan barang lainnya tersimpan dalam gudang yang berada di Kantor

Sudin Bina Marga Jakarta Utara, sementara hasil pengadaan barang

persediaan material di diterima di gudang penyimpanan yang dimiliki Sudin

Bina Marga Jakarta Utara, yaitu Gudang Cilincing, Loadan dan Gudang

BMW (gudang milik Pemprov DKI Jakarta, yang ditempati bersama dinas

lain). Pemeriksaan atas pengelolaan persediaan barang material tersebut

diketahui permasalahan sebagai berikut.

a) Penerimaan material di gudang:

(1) Penyerahan hasil pengadaan tahun 2017, untuk barang habis pakai

dan barang lainnya, diterima di kantor Sudin Bina Marga Jakarta

Utara oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Setelah



dilakukan pengecekan apabila telah sesuai dengan pesanan,

barang disimpan dan PPHP menyerahkan barang tersebut kepada

Pengurus Barang kemudian disimpan di gudang kantor dan

dikelola oleh Pengurus Barang;

(2) Persediaan barang material diterima oleh PPHP di gudang sudin.

Namun barang seringkali datang dan diterima hanya oleh Penjaga

Gudang, karena barang datang ke gudang pada malam hari

mengingat barang material merupakan barang besar dan berat yang

tidak boleh diangkut pada siang hari, sehingga seringkali PPHP

tidak mengikuti penerimaan barang digudang. Laporan atas barang

masuk ke gudang disampaikan oleh penjaga gudang kepada Seksi

Jalan dan Jembatan sementara itu laporan barang material yang

masuk ke gudang tidak disampaikan ke Pengurus Barang

sehingga Pengurus Barang tidak mengetahui jumlah barang dan

jenis barang yg telah masuk dalam gudang

(3) Surat jalan penerimaan barang ditandatangani oleh penerima

barang (Penjaga Gudang), pengawas lapangan dan pengemudi dari

supplier;

(4) Selanjutnya material disimpan sesuai dengan jenis barang.

b) Pengelolaan dan pencatatan barang di gudang

(1) Pencatatan barang di gudang baik jenis maupun jumlah barang

didasarkan pada SPK ataupun SP Pengadaan.

(2) Penggunaan barang di gudang persediaan dilaksanakan oleh

Pengurus Barang dan Penjaga Gudang yang merupakan staf dari

Seksi Jalan dan Jembatan. Barang persediaan yang keluar dari

gudang dicatat berdasarkan surat permohonan permintan barang,

namun sering pula dilakukan secara lisan dan surat permohonan

diajukan setelah barang keluar dari gudang.;

(3) Surat permohonan barang ditandatangani oleh Kepala Satuan

Pelaksana, kooordinator kepala dan seksi. Surat permohonan yang

sudah ditandatangani diajukan ke gudang untuk permintaan dan

pengeluaran barang dari gudang;

(4) Pencatatan pengeluaran barang oleh penjaga gudang diserahkan

kepada Seksi Jalan dan Jembatan dan dibuat rekap pengeluaran

barang;

(5) Kartu barang dibuat oleh Seksi Jembatan dan Jalan selaku

pelaksanaan pengadaan dan pengguna barang;

(6) Dari laporan rekapan Seksi Jembatan dan Jalan, setiap semester

diberikan kepada Pengurus Barang untuk dibuat Laporan

Persediaan secara keseluruhan

(7) Penggunaan barang persediaan diketahui oleh Seksi Pemeliharaan,

selaku pelaksana pengadaan barang dan selaku pemilik serta

pengguna barang persediaan.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa penatausahaan persediaan belum

dilaksanakan secara tertib, dimana pencatatan surat jalan dan pengeluaran



persediaan tidak langsung dilakukan pada saat terjadi mutasi barang, surat

jalan hanya ditandatangani oleh penjaga gudang dan penerima/pengguna

barang (PHL Kecamatan), sementara itu barang keluar dari gudang dapat

dilakukan walau tidak mengunakan surat permohonan dan permintaan

dilakukan secara lisan;

Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat kartu kendali atas

penggunaan barang di gudang, sebagai bukti mutasi persediaan, selain surat

jalan dan buku catatan penjaga gudang. Pencatatan buku penjaga gudang

tidak dilaksanakan secara berkala dan tertib. Rekapitulasi pengeluaran

barang persediaan yang dibuat berdasarkan surat jalan tidak dilaksanakan

setiap bulan. Kondisi di atas juga menunjukkan bahwa pelaksanaan

pengelolaan di gudang persediaan barang material tidak dilaksanakan oleh

Pengurus Barang selaku penanggung jawab gudang, yang telah ditetapkan

berdasarkan Ketetapan Gubernur, namun dilaksanakan oleh Seksi

Pemeliharan Jalan dan Jembatan selaku pelaksana pengadaan dan pengguna

barang.

2) Terdapat Selisih antara Catatan Persediaan Tahun 2017 dengan Jumlah

Barang di Gudang sebanyak 1.826 Buah Kansteen Tali Air

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Sudin Bina Marga Jakarta Utara,

diketahui nilai persediaan per 31 Desember 2017 senilai

Rp12.210.959.912,00 yang terdiri dari 3 macam persediaan, sebagaimana

tabel di atas. Hasil pemeriksaan fisik persediaan di Gudang Material

Cilincing, Lodan dan Gudang BMW pada tanggal 6 Maret 2018 yang

dilaksanakan oleh BPK didampingi oleh Pengurus Barang dan Penanggung

Jawab Gudang, diketahui bahwa terdapat selisih atas persediaan barang

material berupa Kansteen Tali Air yang ada di gudang dengan jumlah

persediaan yang sesunguhnya.

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan barang persediaan Tahun 2017

diketahui bahwa jumlah pengadaan kansteen tali air dilaksanakan

berdasarkan tiga SPK yang dilaksanakan oleh dua rekanan. Keseluruhan

pengadaan persediaan kansteen tali air Tahun 2017, telah dibayar lunas oleh

Sudin Bina Marga Jakarta Utara. Berdasarkan data rekapitulasi penerimaan

barang persediaan, jumlah pengadaan kansteen tali air Tahun 2017

sebanyak 2.500 buah, sedangkan sisa persediaan tahun 2016 sebanyak 16

buah, sehingga jumlah stock kansteen tali air tahun 2017 sebanyak 2.516

buah. Rekapitulasi pengeluaran barang Tahun 2017 dari gudang sebanyak

269 buah. Hasil cek fisik pada tanggal 6 Maret 2018 pada ketiga gudang

tersebut sebanyak 165 buah. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran atas

kansteen tali air dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.38. Pengadaan dan Pengeluaran Persediaan Kasteen Tali Air

No Rekanan SPK/SP Tgl . Bayar

SP2D Jumlah (batang)

Harga Satuan

Pajak Nilai

A. Saldo Kansteen Tali-tali Air berdasarkan stock opname per 31 Desember 2016

16.00

B. Pengadaaan Kansteen Tali Air Tahun 2017

CV. Danil Riani Mandiri 227/1.792.1 tgl. 17 April 2017

2007028 tgl. 20 Juni 2017

200 71,000 1,420,000 15,620,000



No Rekanan SPK/SP Tgl . Bayar

SP2D Jumlah (batang)

Harga Satuan

Pajak Nilai

PT. Fajar Cemerlang 1577/1.792.1 tgl. 6 Okt. 2017

2020303 tgl. 27 Des. 2017

1,500 62,000 9,300,000 102,300,000

PT. Fajar Cemerlang 1616/1.792.1 tgl. 13 Okt. 2017

2020304 tgl. 27 Des. 2017

800 62,000 4,960,000 54,560,000

Jumlah Pengadaaan Kansteen Tali Air 2017 2,500

Jumlah Kasteen Tali Air Tahun 2017 2,516

C. Jumlah Pengeluaran Tahun 2017 berdasarkan Rekapitulasi pengeluaran

( 269 )

D. Saldo Kansteen per 31 Desember 2017 2,247

F. Januari - Maret 2018

- Barang masuk ke gudang pada tanggal 10 Januari 2018 60

- Pengeluaran berdasarkan Bukti surat keluar dan catatan (126)

G. Saldo kansteen tali Air seharusnya per Maret 2018 2,181

H. Cek Fisik di Gudang per Maret 2018 (165)

Kansteen Tali Air yang dititipkan pada gudang rekanan (190)

Nilai Selisih Persediaan atas Kasteen tali air 1,826 62,000 11,321,200 124,533,200

Dari tabel di atas diketahui bahwa saldo kansteen tali air per 31 Desember

2017 seharusnya sebanyak 2.247 buah, jumlah pengeluaran Januari sampai

dengan 6 Maret 2018 sebanyak 126 buah, sehingga jumlah kansteen tali air

seharusnya yang tersimpan digudang sebanyak 2.181 buah. Namun

berdasarkan hasil cek fisik hanya sebanyak 165 buah dan yang dititipkan

pada gudang rekanan sebanyak 190 buah. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat selisih pencatatan persediaan atas barang persediaan kansteen tali

air sebanyak 1.826 buah atau senilai Rp124.533.200,00.

b. Sudin SDA Jakarta Barat

Sudin SDA Jakarta Barat dan Jakarta Timur menyajikan Persediaan dalam

Neraca (Audited) per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.019.836.402,00 dengan


Tabel 4.39. Rincian Persediaan Suku Dinas SDA Jakarta Barat dan Jakarta Timur Unaudited 2017

(dalam rupiah)


Bahan Pakai Habis



Nilai Persediaan

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1 Sudin SDA – Jakarta Barat - 5.296.206.261,00 - 5.296.206.261,00

2 Sudin SDA – Jakarta Timur 2.753.300,00 6.720.876.841,00 - 6.723.630.141,00

Jumlah Persediaan 2.753.300,00 12.017.083.102,00 12.019.836.402,00

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan persediaan pada Sudin tersebut


1) Pengelolaan Persediaan Material di Gudang Belum Tertib dan Tidak

Dilaksanakan oleh Pengurus Barang

Pengadaan barang persediaan bahan material dilakukan dalam rangka

pemeliharaan saluran air di Wilayah Jakarta Barat, dilaksanakan oleh Seksi

Pemeliharaan Saluran Air Sudin SDA Jakarta Barat. Barang persediaan

material tersebut diterima di gudang penyimpanan yang dimiliki Sudin SDA

Jakarta Barat, yaitu Gudang eks Kantor Kecamatan Kembangan dan Gudang

Mercu Buana.



Hasil pemeriksaan cek fisik tanggal 20 Februari 2018 di gudang

penyimpanan material menunjukkan penatausahaan dan pengelolaan

persediaan belum dilaksanakan secara tertib, sebagai berikut :

a) Penerimaan material di gudang:

(1) Penerimaan barang persediaan pengadaan tahun 2017 dilaksanakan

oleh Seksi Pemeliharaan (sebagai pelaksana pengadaan barang) dan

Sub Bagian Tata Usaha, selaku Panitia Penerima Barang Tahun

2017, namun tidak disaksikan oleh Pengurus Barang;

(2) Setelah dilakukan pengecekan kesesuaian antara barang yang datang

dengan pesanan, maka barang akan disimpan di gudang. Untuk

pasir, batu belah, kayu dolken disimpan di Gudang Mercu Buana,

sedangkan triplek, karung, kayu, paku dan bahan materil lainnya

disimpan di Gudang eks Kantor Kecamatan Kembangan;

(3) Surat jalan dari rekanan ditandatangani oleh Panitia Penerima

barang, dan pengemudi dari supplier (Pengurus barang tidak ikut

serta dalam panitia penerima barang maupun pada saat barang

diterima di gudang).

b) Pencatatan dan Pengelolaan barang di gudang

(1) Pencatatan barang di gudang baik jenis maupun jumlah barang

didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun Surat Pesanan

(SP) Pengadaan;

(2) Pengelolaan barang di gudang dilaksanakan oleh Penjaga Gudang,

yang merupakan Pekerja Lepas Harian/Penyedia Jasa Lainnya

Perorangan (PLH/PJLP) staf Seksi Pemeliharaan. Barang

persediaan yang keluar dari gudang dicatat dalam surat jalan

(rangkap 4) atau buku catatan Penjaga Gudang. Lampiran putih dari

surat jalan diberikan oleh Penjaga Gudang ke Kantor Sudin SDA

Jakarta Barat setiap akhir bulan untuk direkap oleh pengurus barang

dan staf, dan berdasarkan rekap surat jalan tersebut Pengurus Barang

membuat Laporan Barang Persediaan Tahun 2017;

c) Pencatatan surat jalan dan pencatatan pengeluaran persediaan tidak

langsung dilakukan pada saat terjadi mutasi barang, surat jalan hanya

ditandatangani oleh Penjaga Gudang dan penerima/pengguna barang

PJLP Kecamatan. Seharusnya Pengurus Barang selaku penggungja wab

gudang ikut menandatangani surat keluar. Pengeluaran barang tidak

langsung dicatat dalam buku pencatatan persediaan gudang ataupun

diinput dalam kartu barang;

d) Pada saat permintaan barang yang dibutuhkan untuk pekerjaan, Kepala

Satuan Pelaksanaan di kecamatan akan meminta barang kepada Seksi

Pemeliharaan tanpa form permintaan barang maupun surat permohonan

pengeluaran barang, dimana permintaan dilakukan secara lisan, dan surat

jalan baru dibuatkan setelah beberapa hari barang keluar dari gudang.

Permintaan barang maupun pengeluaran barang tidak disampaikan dan

tanpa persetujuan Pengurus Barang selaku penanggung jawab gudang;

e) Setelah permohonan barang disetujui oleh Seksi Pemeliharaan, penjaga

gudang membuat surat jalan pengeluaran barang dari gudang.



f) Tidak terdapat kartu kendali atas mutasi barang di gudang selain faktur

surat jalan dan buku catatan penjaga gudang;

g) Sudin SDA Jakarta Barat belum memiliki SOP pengelolaan dan

penatausahaan barang persediaan;

h) Terdapat barang persediaan berupa congkrang yang tidak dimasukkan

dalam Laporan Persediaan Barang per 31 Desember 2017 sebanyak 35

buah senilai Rp14.621.728,00;

i) Rekapitulasi pengeluaran barang persediaan yang dibuat berdasarkan

surat jalan tidak dilaksanakan setiap bulan, hal ini diketahui dengan

adanya perbedaan jumlah pada pengeluaran barang persediaan berupa

multiplek dan kayu dolken, yang berdasarkan rekapitulasi pengeluaran

kartu barang persediaan dan surat jalan terdapat selisih masing-masing

sebanyak 485 lembar multiplek dan 1.028 batang kayu dolken, dengan


Tabel 4.40. Selisih Pengeluaran Persediaan

No. Bulan Jumlah Pengeluaran Multiplek Jumlah Pengeluaran Kayu Dolken

Kartu Barang Surat Jalan Kartu Barang Surat Jalan

1 Januari

2 Februari 270

3 Maret 875

4. April

5. Mei 60 200 200

6. Juni 330 330

7. Juli 367 676 150 150

8. Agustus 231 231

9. September 213 229

10. Oktober 157 142 7

11. Nopember 84 110

12. Desember 31

Catatan buku

Jumlah 968 1.453 1.825 797

Selisih 485 1.028

2) Terdapat Selisih Catatan Persediaan Tahun 2017 dengan Jumlah Barang di

Gudang sebanyak 2.006 Lembar Multiplek dan 4.255 Kayu Dolken

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Sudin SDA Jakarta Barat, diketahui

bahwa persediaan per 31 Desember 2017 senilai Rp5.296.206.261,00. Hasil

pemeriksaan fisik yang dilaksanakan oleh BPK didampingi Pengurus Barang

dan Penanggung Jawab Gudang atas barang persediaan di Gudang Material

eks Kantor Kecamatan Kembangan dan Gudang Mercu Buana yang berlokasi

di daerah Kembangan Jakarta Barat pada tanggal 20 Februari 2018,

diketahui bahwa terdapat selisih persediaan barang material. Pemeriksaan

lebih lanjut atas pengadaan barang persediaan berupa multipleks dan kayu

dolken Tahun 2017 yang menjadi stok barang persediaan Tahun 2017,


a) Pengadaan persediaan multiplek dilaksanakan oleh 5 (lima) rekanan

dengan total pengadaan sebanyak 2.787 lembar multiplek dan telah

dibayar lunas oleh Sudin SDA Jakarta Barat. Pemeriksaan atas bukti

pengeluaran barang persediaan berupa surat jalan dan buku catatan

Penjaga Gudang, diketahui bahwa jumlah pengeluaran barang persediaan

multiplek berdasarkan surat jalan, buku catatan penjaga gudang serta

pelaksanaan pekerjaan adalah sebanyak 1.570 lembar Hasil cek fisik



pada tanggal 20 Februari 2018 diketahui jumlah multiplek hanya 20

lembar. Perhitungan lebih lanjut atas pengadaan dan pengeluaran

multiplek dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.41. Pengadaan dan Pengeluaran Persediaan Multiplek

No. Rekanan SPK/SP Tgl.

Pembayaran Jumlah (lembar)

Harga Satuan

(Rp) Nilai (Rp)

A. Saldo Kayu Lapis Multiplek berdasarkan stock opname per 31 Desember 2016

830 102,993,000

B. Surat Pesanan Pengadaaan Multiplek Uk. 9mm Tahun 2017

CV. Putri Bersinar SPK No.4075/-076.542 tgl. 10 Februari 2017

8 Mar 2017 153 133,100 20,364,300

PT. Aldonial Putra Perkasa SPK No. 4787 /-076.542 tgl. 10 April 2017

28 Apr2017 684 133,100 91,040,400

CV. Putri Bersinar SPK No. 4973/-076.542 tgl. 23 Maret 2017

5 Apr 2017 1,000 133,100 133,100,000

PT. Rapindo Jaya Abadi SP No. 346/Pemerl/VII/2017 tgl. 31 Agustus 2017 27 Sep. 2017 250 102,410 25,602,500

PT. Rapindo Jaya Abadi SP No. 433/Pemerl/IX/2017 tgl. 11 September 2017

10 Okt. 2017 250 102,410 25,602,500

PT. Landuru Berlian SP No.547/Pemerl/X/2017 tgl. 11 Oktober 2017 30 Okt 2017 250 102,410 25,602,500

PT. Nagaraja Sakti SP No. 734/Pemerl/XI/2017 tgl.2 November 2017 17 Nov 2017 100 102,410 10,241,000

PT. Nagaraja Sakti SP No.588/Pemerl/IX/2017 tgl. 8 September 2017

17 Nov 2017 100 102,410 10,241,000

Jumlah Pengadaaan Multiplek 2017 2,787

Jumlah Saldo awal + Pengadaan Tahun 2017 3,617 444,787,200

C. Jumlah Pengeluaran Tahun 2017 berdasarkan Bukti surat keluar dan Buku Catatan Penjaga Gudang

(1,570)

D. Saldo Kayu Lapis Multiplek seharusnya per 31 Desember 2017 2,047

F. Januari -Feb 2018 - Pengeluaran berdasarkan Bukti surat keluar dan catatan (21)

G. Saldo Kayu Lapis Multiplek seharusnya per Februari 2018 2,026

H. Cek Fisik di Gudang per 20 Februari 2018 (20)

Nilai Selisih Persediaan atas Multiplek 2,006 102,410 205.434.460

Dari tabel di atas diketahui bahwa saldo kayu lapis multiplek per 31

Desember 2017 seharusnya sebanyak 2.047 lembar, sementara itu jumlah

pengeluaran Januari sampai dengan 20 Februari 2018 sebanyak 21

lembar, sehingga jumlah multiplek seharusnya yang tersimpan di gudang

sebanyak 2.006 lembar, namun berdasarkan cek fisik diketahui

multiplek yang ada di gudang hanya 20 lembar. Hal ini menunjukan

bahwa terdapat selisih persediaan atas barang persediaan multiplek

sebanyak 2.006 lembar senilai Rp205.434.460,00.

b) Pengadaan persediaan kayu dolken dilaksanakan oleh satu rekanan

sebanyak 4.400 batang dan telah dibayar lunas oleh Sudin SDA Jakarta

Barat. Pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pengeluaran barang persediaan

berupa faktur surat jalan dan buku catatan Penjaga Gudang diketahui

bahwa jumlah pengeluaran barang persediaan kayu dolken berdasarkan

surat jalan, buku catatan penjaga gudang dan laporan pekerjaan waduk

sebanyak 2.914 batang. Hasil cek fisik pada tanggal 20 Februari 2018

di gudang penyimpanan Sudin SDA Jakarta Barat, diketahui jumlah

kayu dolken yang ada digudang sebanyak 922 batang. Perhitungan lebih

lanjut atas pengadaan dan pengeluaran kayu dolken dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tabel 4.42. Pengadaan dan Pengeluaran Persediaan Kayu Dolken



No. Rekanan SPK/SP Tgl . Bayar

(SP2D) Jumlah (batang)

Harga Satuan

(Rp)

Pajak (Rp)

Nilai+Pajak (Rp)

A. Saldo Kayu Dolken berdasarkan stock opname per 31 Desember 2016

3,741 141,970,950

B. Surat Pesanan Pengadaaan kayu dolken Tahun 2017

CV. Tri Cahaya Artha SPK No. 5081/-76.542 tgl.31 Juli 2017

6 Des 2017 400 31,500 1,260,000 13,860,000

CV. Tri Cahaya Artha SPK No. 624/076.542 tgl. 20 Sept. 2017

19 Des 2017 600 31,500 1,890,000 20,790,000

CV. Tri Cahaya Artha SPK No. 6917/-76.542 tgl. 27 Sept. 2017

16 Des 2017 2,800 31,500 8,820,000 97,020,000

CV. Tri Cahaya Artha (untuk pekerjaan Waduk)

SP No.626/Pemel/XI /2017 tgl.15 Nov 2017

18 Des 2017 600 31,500 1,890,000 20,790,000

Jumlah Pengadaaan Kayu Dolken 2017 4,400 152,460,000

Jumlah saldo awal + Pengadaan Kayu Dolken Tahun 2017 8,141 294,430,950

C. Jumlah Pengeluaran Tahun 2017 berdasarkan Bukti surat keluar dan Buku Catatan Penjaga Gudang

(2,914)

-Surat Jalan (797) -Buku 1 (Buku Merah Catatan Gudang = 240) -Buku 2 (Buku Biru Catatan Gudang = 975+50) - Pekerjaan Waduk = 852

D. Saldo Kayu Dolken seharusnya per 31 Desember 2017 5,227

F. Januari -Feb 2018

- Pengeluaran berdasarkan Bukti surat keluar dan catatan (50)

G. Saldo Kayu Dolken seharusnya per Februari 2018 5,177

H. Cek Fisik di Gudang per 20 Februari 2018 (922)

Persediaan Tekor atas Dolken 4,255 31,500 134,032,500

Pajak 13,403,250

Nilai Persediaan 147,435,750

Dari tabel di atas diketahui bahwa saldo kayu dolken seharusnya per 31

Desember 2017 sebanyak 5.227 batang, jumlah pengeluaran Januari sampai

dengan 20 Februari 2018 sebanyak 50 batang, sehingga jumlah kayu dolken

seharusnya yang tersimpan digudang sebanyak 5.177 batang. Namun

berdasarkan hasil cek fisik tanggal 20 Februari 2018 jumlah kayu dolken

yang ada di gudang hanya 922 batang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

selisih persediaan kayu dolken sebanyak 4.255 batang senilai

Rp147.435.750,00.

3) Pengeluaran atas 237.532 Barang Material pada Suku Dinas SDA Jakarta

Barat Tidak Disertai Surat Jalan

Berdasarkan Nilai Persediaan Barang Suku Dinas SDA Jakarta Barat TA

2017 yang telah ditandatangani Kepala Suku Dinas diketahui bahwa Nilai

Persediaan per 31 Desember 2017 senilai Rp 5.296.206.261,27.

Hasil perhitungan secara sampel terhadap 10 jenis barang persediaan dengan

menjumlahkan saldo awal 2017 ditambah pengadaan 2017 dikurangi mutasi

keluar 2017 diperoleh hasil perhitungan jumlah barang per 31 Desember

2017 adalah sebanyak 1.089,83 barang. Hasil pemeriksaan cek fisik tanggal

20 Februari 2018 dan berdasarkan keterangan Pengurus Barang di gudang

penyimpanan material diperoleh informasi bahwa terdapat pengadaan

barang persediaan tahun 2018 berupa karung plastik sebanyak 820.000

lembar sehingga barang persediaan per Januari 2018 sebanyak 821.090

barang (1.089,83 + 820.000 ).

Data yang diterima oleh BPK sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal

18 April 2018, bahwa jumlah pengadaan tahun 2018 hanya berupa karung

plastik sebanyak 820.000 lembar yang berasal dari beberapa pengadaan



selama bulan Januari 2018, sehingga barang persediaan per 31 Januari 2018

sebanyak 821.090 barang (1.089,83 + 820.000 ).

Berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pengurus Barang,

PPTK dan Kasudin SDA Jakarta Barat diketahui pula bahwa pada bulan

Januari 2018 tidak ada permintaan barang material, karena tidak ada kegiatan

pemeliharaan saluran air di wilayah Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan

pemeliharaan saluran air baru dikerjakan pada tanggal 3 Februari 2018 yang

menggunakan persediaan barang material sebanyak 406.770 barang,

sehingga jumlah barang seharusnya yang ada di gudang per Februari 2018

sebanyak 414.320 barang (821.090-406.770). Hasil cek fisik pada tanggal

20 Februari 2018 atas 10 jenis barang tersebut BPK hanya menemukan

sebanyak 179.400 barang, sehingga terdapat selisih sebanyak 237.532

barang (414.320 – 179.400). Pemeriksaan lebih lanjut atas selisih barang

sebanyak 237.532 barang yang telah keluar dari gudang tersebut,

menunjukkan bahwa pengeluaran barang tersebut tidak didukung dengan

dokumen pengeluaran barang.

Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 18 April 2018, bukti

tersebut tidak dapat diberikan oleh Pengurus Barang ataupun Seksi

pemeliharaan selaku Pelaksana Gudang, maupun Pengurus Barang selaku

penanggung jawab gudang. Kondisi tersebut menunjukan bahwa persediaan

barang material pada Suku Dinas SDA Jakarta Barat sebanyak 237.532

barang atau senilai Rp3.544.132.933,00 pengeluarannya tidak disertai surat

jalan. Perhitungan secara rinci pada Lampiran 4.5.1.

c. Sudin SDA Jakarta Timur

Laporan Keuangan (Audited) Sudin SDA Jakarta Timur TA 2017 menyajikan

saldo persediaan senilai Rp6.723.630.141,00. Persediaan tersebut diantaranya

berasal dari persediaan Bahan Pakai Habis, Barang Persediaan Material dan

Persediaan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.43. Rincian persediaan di Suku Dinas SDA Jakarta Timur per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)

No Jenis Persediaan Nilai persediaan

1 Persediaan Bahan Pakai Habis 2.753.300,00

2 Persediaan Bahan/Material 6.720.876.841,00

3 Persediaan Lainnya

Jumlah 6.723.630.141,00

Sumber : Matriks Neraca Gabungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 (Audited)

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan persediaan pada Sudin SDA Jakarta

Timur diketahui bahwa Barang Persediaan Material yang dimiliki oleh Sudin

SDA Jakarta Timur terdiri dari 34 jenis barang. Pemeriksaan atas barang

persediaan meterial pada gudang Pulau Gebang diketahui bahwa barang

persediaan berupa Uditch 800, bronjong, karung dan multiplek merupakan

pengadaan Tahun 2017 dan telah diperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penelusuran

atas dokumen pembayaran diketahui pengadaan tersebut telah dibayar 100%.

Barang persediaan tersebut telah dicatat dalam kartu persediaan sebagai mutasi

tambah tahun 2017.

Berdasarkan hasil cek fisik BPK pada tanggal 20 Februari 2018 bersama

Pengurus Barang di Gudang Suku Dinas SDA Jakarta Timur diketahui terdapat



beberapa pencatatan mutasi keluar yang tidak didukung dengan bukti dokumen

pengeluaran barang, yang tediri dari: Tabel 4.44. Rincian Catatan Barang Persediaan Suku Dinas SDA Jakarta Timur

No Jenis

persediaan

Stock opname per 31 Des.

2017

Pengeluaran 2018 (Jan-20

Feb)

Jumlah seharusnya per 20

Feb . 2018

Volume cek

Fisik Selisih

Harga satuan

Nilai Persediaan

1 U-ditch 22 - 22 10 12 228,200 2,738,400

2 Kawat Bronjong 660 172 488 453 35 221,153 7,740,355

3 Karung 544,130 167,180 376,950 288,000 88,950 1,595 141,875,250

Jumlah 152,354,005

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa:

1) Persediaan bahan U-ditch 800 pada catatan saldo stock opname per 31

Desember 2017 tercatat saldo sebesar 22 buah U-ditch 800, hasil

pemeriksaan dilapangan bersama dengan BPK untuk U-ditch 800 ada

sebanyak 10 buah. Pemeriksaan dokumen yang dilaksanakan oleh penggurus

barang menunjukan bahwa ada pengeluaran pada tanggal 2 Desember 2017

untuk lokasi pekerjaan Pasar Becek dan tanggal 20 Desember 2017 untuk

lokasi pekerjaan Jalan H. Norin yang belum tercatat sebagai pengeluaran

pada Kartu Barang Persediaan U-ditch 800 sehingga menyebabkan selisih 12

buah U-ditch 800.

2) Persediaan bahan Kawat Bronjong untuk volume pencatatan sebanyak 488

buah dan volume Cek Fisik 453 buah, Diketahui bahwa sebanyak 25 buah

kawat bronjong tersebut merupakan pengeluaran pada tanggal 5 Februari

2018 untuk penahan saat banjir pada lokasi Kali Sunter belakang SMK

Penabur yang pengeluarannya belum tercatat.

Dari data dan keterangan tersebut diketahui bahwa atas 10 kawat bronjong

(10 X Rp 221.153 = Rp2.211.530) serta karung sebanyak 88.950 lembar (88.950

x Rp1.595 = Rp141.875.250) pengeluarannya tidak disertai surat jalan. Hingga

pemeriksaan berakhir, Pengurus Barang belum memberikan bukti dokumen

pengeluaran barang maupun dokumen lainnya atas keberadaan barang persediaan

tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan pengelolaan persediaan tidak tertib dan

pencatatan kartu barang tidak akurat.


a. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah:

1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, yang menyebutkan bahwa dalam

melakukan perencanaan kebutuhan barang dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan untuk menjaga tingkat persediaan barang milik daerah bagi

setiap tahun anggaran bersangkutan agar efisien dan efektif.

2) Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas beban tugas

dan panggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) barang apa yang dibutuhkan;

b) dimana dibutuhkan;

c) bilamana dibutuhkan;

d) berapa biaya;

e) siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan;



f) alasan-alasan kebutuhan; dan

g) cara pengadaan.

b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah, Paragraf KeenamTata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah

Berupa Barang Persediaan pasal 318:

1) Pasal (1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan, antara lain:

bagian (f) menghitung fisik persediaan secara periodik; dan (g) melakukan

pengamanan persediaan;

2) Pasal (3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan

melakukan pemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-

pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat

kelalaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013

Lampiran I tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1) Point 5, yang menjelaskan bahwa “Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat”

2) Point 25, pengakuan persediaan, yang menjelaskan bahwa “Pada akhir

periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi

fisik (stock opname).

d. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lampiran 1.17 Akuntansi Persediaan:

1) Paragraf 19 menyatakan “Barang persediaan disajikan di neraca sebesar nilai

persediaan yang berada dalam pengelolaan Penyimpan/ Pengurus barang di

gudang SKPD/UKPD”;

2) Paragraf 26 menyatakan “Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui

sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan

barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil

inventarisasi fisik (stock opname). Barang persediaan yang ada pada unit

pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan

jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan,

kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan”;

e. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang

Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsungnya TA 2016, diktum

kedua poin g yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab penyimpan

barang adalah melakukan perhitungan barang (stock opname) paling kurang

setiap enam bulan sekali yang menyebutkan dengan jelas nama barang,

spesifikasi barang, jumlah barang dan harga serta keterangan lain yang

diperlukan untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasan

Langsungnya mengenai perhitungan barang yang ditandatangani oleh Penyimpan

Barang bersangkutan dan atasan langsungnya.


a. Nilai Persediaan pada Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin SDA Jakarta Barat

dan Sudin SDA Jakarta Timur per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan



kondisi yang sebenarnya, karena tidak dilakukan stock opname/pemeriksaan fisik

yang sebenarnya per 31 Desember 2017;

b. Terdapat selisih antara catatan Persediaan Barang Material Tahun 2017 dengan

jumlah barang di gudang Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin SDA Jakarta

Barat dan Sudin SDA Jakarta Timur sebanyak 97.047 (1.826 + 2.006 + 4.255 +

10 +88.950) barang senilai Rp621.490.190,00 (Rp124.533.200,00

+;Rp205.434.460,00 + Rp147.435.750,00 + Rp2.211.530,00 +

Rp141.875.250,00) dan

c. Pengeluaran barang persediaan sebanyak 237.532 barang senilai

Rp3.544.132.933,00 tidak dapat diyakini.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

a. Kasudin Bina Marga Jakarta Utara, Kasudin SDA Jakarta Barat dan Kasudin

SDA Jakarta Timur lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas

pengelolaan barang persediaan;

b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Utara

tidak melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang

persediaan serta tidak berkoordinasi dengan Kasubbag TU;

c. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran Air Sudin SDA Jakarta Barat dan Sudin SDA

Jakarta Timur tidak melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan

barang persediaan serta tidak nerkoordinasi dengan Kasubbag TU

d. Pengurus Barang pada Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin SDA Jakarta

Barat dan Sudin SDA Jakarta Timur tidak melakukan stock opname persediaan

per 31 Desember 2017;

e. Sudin Bina Marga Jakarta Utara, Sudin SDA Jakarta Barat dan Sudin SDA

Jakarta Timur tidak mempunyai SOP terkait pengelolaan barang persediaan.

Atas permasalahan tersebut di atas SKPD/UKPD sependapat dengan temuan

BPK, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara pada prinsipnya sepakat atas temuan

persediaan sebagaimana yang disampaikan dalam temuan BPK ;

b. Suku Dinas SDA Jakarta Barat menjelaskan bahwa pada tahun 2017 penerimaan

barang tidak disaksikan oleh Pengurus barang, namun di tahun 2018 ini setiap

tagihan yang masuk ke bendahara harus ada Berita Acara Penerimaan Barang

ditandatangani oleh Penggurus Barang, pencatatan surat jalan dan pencatatan

pengeluaran barang yang sebelumnya tidak ditandatangani pada tahun 2018

sudah ditandatangani oleh staf TU, kartu kendali dan SOP akan dibuat sebagai

panduan kepada PJLP dalam melaksankan tugas. Rekapitulasi pengeluaran

barang berupa multiplek 2.026 lembar dan kayu dolken 4.255 batang yang

disebutkan persediaan tekor, hal ini disebabkan karena kelalaian Pengurus barang

yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan benar. Dan sedang melakukan

penggecekan ulang terhadap barang persediaan, sehingga untuk pemeriksaan

2019 data akan akurat dan tidak terjadi seperti tahun sebelumnya;

c. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur menjelaskan bahwa selisih

sebanyak 25 buah kawat bronjong tersebut dikarenakan ada pengeluaran

sebanyak 25 buah kawat bronjong pada tanggal 5 Februari 2018 untuk penahan

saat banjir pada lokasi Kali Sunter belakang SMK Penabur yang pengeluarannya



belum tercatat dan persediaan bahan Karung pada volume pencatatan ada

sebanyak 376.950 buah karung dan saat dilakukan pengecekan ada sebanyak

288.000 buah karung dan terdapat selisih sebanyak 88.950 buah karung. Bahwa

kedepannya dalam rangka pengelolaan yang lebih baik dan tertib administrasi,

Suku Dinas SDA Kota Administrasi Jakarta Timur akan melakukan evaluasi serta

optimalisasi terhadap pengelolaan persediaan agar pencatatan kartu barang

akurat.

Atas permasalahan pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara terkait selisih

pencatatan persediaan atas barang persediaan kansteen tali air sebanyak 1.826 buah

atau senilai Rp124.533.200,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar

Rp124.533.200,00 pada tanggal 22 Mei 2018 dengan nomor STS 001/2018 dan

nomor validasi 2018PUTA020001060.


a. Kepala Dinas Bina Marga supaya:

1) Memerintahkan Kasudin Bina Marga Jakarta Utara untuk melakukan

pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang persediaan;

2) Memerintahkan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sudin Bina

Marga Jakarta Utara untuk melakukan koordinasi dengan pengurus barang

dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausaan barang persediaan

b. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta supaya:

1) Memerintahkan Kasudin SDA Jakarta Barat dan Kasudin SDA Jakarta Timur

untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan barang

persediaan;

2) Memerintahkan Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran Air Suku Dinas SDA

Jakarta Barat dan Sudin SDA Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi

dengan Pengurus Barang dalam pelaksanaan pengelolaan dan penatausaan

barang persediaan

c. Kepala Inspektorat Pemprov DKI supaya memeriksa selisih antara catatan

persediaan dengan jumlah barang material di gudang Tahun 2017 pada :

1) Sudin Bina Marga Jakarta Utara sebanyak 1.826 buah kansteen tali air senilai

Rp124.533.200,00;

2) Sudin SDA Jakarta Barat sebanyak 2.066 lembar multipleks senilai

Rp205.434.460,00, sebanyak 4.255 batang kayu dolken senilai

Rp147.435.750,00 serta sebanyak 237.532 barang persediaan yang

pengeluarannya tidak disertai surat jalan senilai Rp3.544.132.933,00;

3) Sudin SDA Jakarta Timur sebanyak 10 kawat bronjong senilai

Rp2.211.530,00 serta karung sebanyak 88.950 lembar senilai

Rp141.875.250,00.

Untuk diproses sesuai ketentuan serta menyampaikan hasilnya kepada BPK.

5. Investasi

5.1. Pengelolaan Piutang Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Dana Bergulir

Belum Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2017

menyajikan Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir senilai



Rp557.090.226.397,00 dengan penyisihan Dana Bergulir tak tertagih senilai

Rp556.792.315.856,00.

Dalam CaLK dijelaskan bahwa Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kelompok pembiayaan,

diperuntukkan bagi perberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan

secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana

Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat

kelurahan, meningkatkan perekomian masyarakat kelurahan dan menciptakan

lapangan kerja.

Saldo Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir yang disajikan pada

Neraca per 31 Desember 2017 tercatat senilai Rp557.090.226.397,00 dan penyisihan

Rp556.792.315.856,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Rekapitulasi Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir

Per 31 Desember 2017 (dalam rupiah)

Tabel 5.2. Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No Uraian Lancar Macet Akumulasi

Penyisihan per 31 Desember 2016

0,5% 100%

I

Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir

200.256.000 121.982.563.880 122.182.819.880

II Penyisihan 1.001.280 121.982.563.880 121.983.565.160

III Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK

- 434.808.750.696 434.808.750.696

IV Penyisihan - 434.808.750.696 434.808.750.696

V Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih – Executing Agency (II + IV)

1.001.280 556.791.314.576 556.792.315.856

Sumber: CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2017 (Audited)

No. Uraian Bina Ekonomi PPMK

(2001 s.d 2007)

UPT Dana Bergulir (Dinas Koperasi) (2008 s.d 2017)

Total

1 2 3 4 5 = 3+4

I Dana Awal 560.895.943.615 324.977.125.000 885.873.068.615

II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB (124.544.360.537) 124.544.360.537 -

III Pendapatan Jasa Pemanfaatan - 11.314.522.622 11.314.522.622

IV Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah

(1.542.832.382) (338.554.532.458) (340.097.364.840)

V Koreksi Investasi Dana Bergulir - -

VI Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)

434.808.750.696 122.281.475.701 557.090.226.397

VII Saldo Kas dan Bank - 861.718.256 861.718.256

VIII Dana di Pemanfaat 427.150.913.165 121.419.757.445 548.570.670.610

IX Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)

427.150.913.165 122.281.475.701 549.432.388.866

X Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX) 7.657.837.531 7.657.837.531

Sumber: CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2017 (Audited)



Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat,

sekarang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

(DPPAPP) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan selanjutnya pengelolaan

dilakukan oleh UPT Dana Bergulir (UPDB) berdasarkan Pergub Nomor 96 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Program Perberdayaan Masyarakat

Kelurahan (PPMK), dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perdagangan (DKUKMP) yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana

Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. UPDB mengelola Dana Bergulir untuk

periode 2008 sampai dengan 2015. Tahun 2015 UPDB dibubarkan sesuai dengan

Peraturan Gubernur Nomor 246 tanggal 15 Desember 2015 tentang pembubaran

UPDB. Proses administrasi pengelolaan dan penagihan dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP)

khususnya di Bidang Koperasi yang merupakan unit kerja Dinas KUMKMP sesuai

dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016.

Pemeriksaan atas pengelolaan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir TA 2016,

yang hasilnya telah dituangkan dalam Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2017 Tanggal 29 Mei 2017, yaitu:

a. Terdapat selisih saldo rincian dana bergulir yang dikelola Bina Ekonomi PPMK

tahun 2001 s.d. 2007 senilai Rp7.657.837.531,00 yang tidak dapat dijelaskan;

b. Pengelola dana bergulir belum optimal dalam melakukan upaya penagihan

Piutang dana bergulir;

c. Masih terdapat Saldo Rekening per 31 Desember 2016 atas nama Dewan

Kelurahan dan Satgas Kelurahan senilai Rp1.545.507.957,00;

d. Terdapat perbedaan data saldo Piutang Dana Bergulir periode 2008 s.d. 2015

dengan hasil konfirmasi pada 25 Koperasi Jasa Keuangan (KJK);

e. Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir tidak menggunakan mekanisme

pengelolaan dana bergulir yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No. 73 Tahun 2015.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar:

a. Memerintahkan Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta untuk:

1) Melakukan penghapusan bersyarat atas saldo dana bergulir senilai

Rp7.657.837.531,00 sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun

2015 dan selanjutnya melakukan proses penghapusbukuan;

2) Segera menyetorkan pengembalian dana bergulir pada rekening Dewan

Kelurahan dan Satgas senilai Rp1.545.507.957,00 ke kas daerah

3) Melakukan monitoring terjadwal atas pengembalian dana bergulir yang

dikelola oleh Dewan Kelurahan dan Satgas dan melaksanakan rekonsiliasi

dengan Bank DKI terkait pengembalian dana bergulir.

b. Memerintahkan Kepala DKUKMP Provinsi DKI Jakarta untuk:



1) Menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan

dana bergulir;

2) Mengusulkan perubahan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah untuk mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan

Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

3) Segera memperbaharui pencatatan piutang dana bergulir dan melakukan

update terkait dengan jumlah piutang dengan melakukan konfirmasi kepada

Koperasi Jasa Keuangan (KJK); dan

4) Menyesuaikan kembali penyisihan dana bergulir yang disajikan di neraca

senilai Rp488.089.215.864,00 dengan metode pola executing agency.

Atas temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala DPPAPP

Nomor 6264/-1.883.1 tanggal 30 November 2017 tentang permohonan penghapusan

bersyarat atas saldo dana bina ekonomi PPMK 2001-2007 kepada BPKD dan Surat

Nomor 63/GPJ/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang laporan pemindahbukuan

rekening atas nama Satgas PMKK dari Bank DKI. Total Dana yang dipindahbukukan

senilai Rp1.157.088.949,00 dan Surat Nomor 73/GPJ/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017

tentang Laporan Pemindahbukuan Saldo pada Rekening Dewan Kelurahan senilai

Rp385.743.433,00.

Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

(KUKMP) Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Biro Organisasi dan Reformasi

Birokrasi Setda No.7572/-089 tanggal 20 November 2017 perihal Penyampaian Peta

Jabatan sesuai Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 dan draft

Perubahan Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.

Pengujian lebih lanjut atas pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan wawancara

dan pemeriksaan dokumen diketahui sebagai berikut:

a. Rincian Data di Pemanfaat pada Bina Ekonomi PPMK tidak Update

Catatan atas Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2017 menyajikan nilai piutang dana bergulir yang dikelola oleh Bina

Ekonomi PPMK (sekarang dikelola DPPAPP) tahun 2001 s.d. 2007 senilai

Rp434.808.750.696,000. Atas nilai piutang tersebut telah dilakukan penyisihan

piutang dana bergulir senilai Rp434.808.750.696,00 karena nilai piutang dana

bergulir masuk kategori piutang macet.

Pengelolaan dan penagihan dana bergulir periode 2001 s.d. 2007 sesuai

dengan lampiran Peraturan Gubernur No. 156 Tahun 2015 dilakukan oleh tim

asistensi/satuan tugas yang terdiri dari:

1) Tim Asistensi tingkat Provinsi;

2) Tim Asistensi Kota Administasi dan Kabupaten Administrasi; dan

3) Satuan Tugas Tingkat Kelurahan,

Adapun rincian tugas sebagai berikut:

Tim Asistensi Tingkat Provinsi melakukan:

1) Sosialisasi kebijakan umum dan memantau serta memfasilitasi mengenai

tata cara penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun

2001 sampai dengan Tahun 2007 kepada Tim Asistensi Tingkat Kota

Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan



2) Mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Tim Asistensi Tingkat

Kota/Kabupaten Administrasi dan Satuan Tugas Tingkat Kelurahan

Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

melakukan:

1) Sosialisasi kebijakan operasional dan memantau serta memfasilitasi

penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001

sampai dengan Tahun 2007 kepada Satuan Tugas Tingkat Kelurahan; dan

2) Mengevaiuasi dan melaporkan hasil kerja Satuan Tugas Tingkat Kelurahan

Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melakukan kegiatan penyelesaian

permasalahan keuangan PPMK Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007 secara

terpadu dan terkoordinasi dengan unsur yang terkait guna menjamin penyelesaian

secara efektif, akuntabel, tertib dan lancar sehingga mencapai sasaran yang

ditentukan.

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai

dengan 2007 dikelola oleh DPPAPP per 31 Desember 2017 senilai

Rp434.808.750.696,00, yaitu dana awal senilai Rp560.895.943.615,00 dikurangi

dana yang sudah dialihkan ke UPTDB senilai Rp124.544.360.537,00 (sesuai

Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana

Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada UPT Dana Bergulir

PEMK), dan penyetoran ke Kas Daerah Tahun 2017 senilai Rp1.542.832.382,00.

Dari nilai investasi senilai Rp434.808.750.696,00 tersebut, tercatat senilai

Rp427.150.913.165,00 berada di pemanfaat, dan sisanya senilai

Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana yang belum dapat dijelaskan karena

kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi pada Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2017 dapat dilihat

pada tebel berikut:

Tabel 5.3. Mutasi Investasi Dana Bergulir pada Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2017

No Uraian

Saldo Awal Mutasi Tahun 2017 Saldo Akhir

31 Des 2016 (Audited)

Pengembalian dari KJK

Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke

Kas Daerah 31 Des 2017

1 Saldo Kas dan Bank 983.012.914 559.819.468 (1.542.832.382) -

2 Dana di Pemanfaat 427.710.732.633 (559.819.468) - 427.150.913.165

3 Selisih Dana belum terjelaskan

7.657.837.531 - - 7.657.837.531

Jumlah 436.351.583.078 - (1.542.832.382) 434.808.750.696

Sedangkan rincian Dana Bergulir di Pemanfaat pada Bina Ekonomi PPMK

DPPAPP Per 31 Desember 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4. Rincian Dana Bergulir di Pemanfaat pada Bina Ekonomi PPMK DPPAPP Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No Uraian Jumlah

1 Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia 4.387.726.959

2 Dana di Pemanfaat – Bangkrut 43.102.284.762

3 Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat 8.415.019.717

4 Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan 331.036.629.913

5 Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola 13.698.243.589

6 Data TidakLengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya 26.511.008.225

7 Saldo di Pemanfaat - Belum Terjelaskan 7.657.837.531

Jumlah 434.808.750.696



Pengujian lebih lanjut terkait pengelolaan Dana Bergulir yang di kelola

DPPAPP diketahui bahwa sisa dana pada pemanfaat per 31 Desember 2017 tidak

valid. Rincian data di Pemanfaat yang dipakai adalah data hasil audit Kantor

Akuntan Publik (KAP) pada Tahun 2009. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel

berikut:

Tabel 5.5. Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK DPPAPP dari TA 2009 s.d 2017

(dalam rupiah)

No Uraian 2009 2015 2016 2017

1 Lancar/Belum Jatuh Tempo 133.482.529.709

2 Meninggal Dunia 4.387.726.959 4.387.726.959 4.387.726.959 4.387.726.959

3 Bangkrut 43.102.284.762 43.102.284.762 43.102.284.762 43.102.284.762

4 Pindah Alamat 8.415.019.717 8.415.019.717 8.415.019.717 8.415.019.717

5 Enggan Mengembalikan 224.635.481.995 331.596.449.381 331.596.449.381 331.036.629.913

6 Penyalahgunaan Pengelola 13.698.243.589 13.698.243.589 13.698.243.589 13.698.243.589

7 Data Tidak Lengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya

26.511.008.225 26.511.008.225 26.511.008.225 26.511.008.225

8 Saldo Belum Terjelaskan 7.657.837.531 7.657.837.531 7.657.837.531 7.657.837.531

Jumlah 461.890.132.487 435.368.570.164 435.368.570.164 434.808.750.696

Dari tabel di atas menunjukkan secara umum tidak terdapat perubahan terkait

posisi dana di pemanfaat sejak Tahun 2009 s.d 2017. Perubahan terjadi hanya

pada posisi Dana di Pemanfaat - Enggan Mengembalikan. Setelah keseluruhan

piutang telah jatuh tempo maka dana telah jatuh tempo dimasukkan dalam

kategori enggan mengembalikan. Selanjutnya setiap tahun terjadi pergerakan

pada saldo Dana Bergulir di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan berdasarkan

saldo pada rekening satgas. Tahun 2017 seluruh rekening yang berada di Dewan

Kelurahan dan rekening satgas sudah di setor ke Kas Daerah senilai

Rp1.542.832.382,00. Rekening Satgas adalah rekening penampungan pada Bank

DKI atas nama Satgas Kelurahan untuk menampung dana tunai hasil

pengembalian dari pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarat Dinas

DPPAPP diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Data rincian di pemanfaat yang dipakai sebagai dasar adalah data hasil audit

Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2009. Data pemanfaat dalam

laporan tersebut hanya terdiri dari nama dan RT/RW tempat tinggal. Tidak

didukung dengan dokumen perikatan/perjanjian atas penyaluran dan

pemanfaatan dana bergulir pada saat disalurkan oleh PPMK. Selain itu hasil

audit dana Bina Ekonomi PPMK tahun 2009 yang disusun per Dewan

Kelurahan sudah banyak yang hilang atau sudah tidak komplit lagi.

2) Banyaknya kendala dalam kegiatan penagihan dana bergulir PPMK

diantaranya sebagai berikut:

a) Perubahan struktur organisasi mengakibatkan rotasi jabatan dan

perubahan regulasi dalam strukuktur organisasi.

b) Penggantian lembaga tidak dibarengi dengan pelimpahan/serah terima

data atau berkas yang menyangkut dana bergulir Bina Ekonomi PPMK

2001-2007 termasuk data autentik peminjam atau nama-nama pemanfaat

yang harus mengembalikan dana bergulir tersebut. Dengan keluarnya

Peraturan Gubernur No 84 tahun 2010 tentang pengalihan Pengelolaan

Dana Bina Ekonomu PPMK.



c) Untuk penyelesaian permasalahan keuangan Bina Ekonomi PPMK

tahun 2001 s.d 2007 di bentuk Tim Asistensi/Satuan Tugas sesuai dengan

lampiran Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2011, namun Tim Asistensi

tidak berjalan. Sejak Tahun 2014 sudah tidak ada lagi Tim Asisitensi

penyelesaian permasalahan Bina Ekonimi PPMK.

b. Dinas KUKMP Belum Optimal dalam Melaksanakan Tugasnya

Dana Bergulir yang awalnya dikelola oleh Unit Pengelola Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPBD PEM) telah dibubarkan sesuai

dengan Peraturan Gubernur No. 215 Tahun 2015 dan perubahannya Peraturan

Gubernur No. 246 Tahun 2015 tanggal 15 September 2015 tentang pembubaran

UPT Dana Bergulir.

Dengan pembubaran tersebut maka untuk pelaksanaan tugas, fungsi,

wewenang dan tanggung jawab UPBD PEM dilaksanakan oleh Bidang Koperasi

KUKMP. Sesuai Peraturan Gubenur No 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata kerja Dinas KUKMP Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi antara lain

melaksanakan pengelolaan piutang Dana Bergulir, mencatat dan melaporkan

pengembalian Dana Bergulir, pelaksanaan monitoring, pembinaan,

pendampingan dan pengevaluasian usaha yang menerima Dana Bergulir dan

pelaksanaan pendampingan pengembalian Dana Bergulir.

Sisa Dana Bergulir di Pemanfaat per 31 Desember 2017 yang dikelola oleh

252 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan 6 (enam) Koperasi Masyarakat senilai

Rp121.415.591.445,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Sisa Dana Bergulir di Pemanfaat per 31 Desember 2017 yang dikelola oleh 252 KJK dan 6 Koperasi Masyarakat

No Wilayah Koperasi Piutang per 31 Desember 2016

Pembayaran Tahun 2017

Sisa Piutang Tahun 2017 Jumlah

KJK

1 Jakarta timur 26.437.443.989 82.016.000 26.355.427.989 63

2 Jakarta barat 29.853.480.735 89.442.000 29.764.038.735 54

3 Jakarta selatan 26.994.331.030 215.176.000 26.779.155.030 59

4 Jakarta utara 15.172.278.278 0 15.172.278.278 30

5 Kepulauan seribu 494.655.690 0 494.655.690 2

6 Jakarta pusat 22.783.530.158 400.000 22.783.130.158 44

7 Koperasi Masyarakat 1.079.702.000 245.568.000 834.134.000 6

Total KJK Se DKI Jakarta 122.815.421.880 632.602.000 122.182.819.880 258

Belum teridentifikasi 704.096.435 63.132.000 767.228.435

Jumlah Seluruhnya 122.111.325.445 695.734.000 121.415.591.445

Sumber: Rincian data piutang Dana Bergulir KJK PEMK dan Koperasi Masyarakat Berdasarkan System Executting Pasca Pembubaran UPDB-PEMK DKUKMP Tahun 2017

Pengujian lebih lanjut atas pengelolaan Dana Bergulir di Bidang Koperasi

Dinas KUKMP berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui

sebagai berikut:

1) Pengembalian Dana Bergulir selama Tahun 2017 senilai Rp695.734.000,00

diantaranya senilai Rp63.132.000,00 tidak dapat diidentifikasi sumbernya.

Sampai dengan Tahun 2017 total pengembalian dana bergulir yang belum

teridentifikasi sumbernya senilai Rp767.228.435,00.

2) Dinas KUKMP belum membuat Addendum atas semua perikatan/Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dengan KJK dan Koperasi Masyarakat.



3) Setelah UPDB dibubarkan, Dinas KUKMP belum melaksanakan penagihan

dana bergulir serta belum melakukan addendum PKS dengan 252 KJK dan

6 Koperasi Masyarakat. Selain itu tidak ada Berita Acara Serah Terima dari

UPDB PEMK kepada Dinas KUKMP

4) Dinas KUKMP belum menyelesaikan proses hukum terkait pengelolaan

Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

5) Inventarisasi/pendataan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan,

pelaporan dan pertanggunjawaban pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat telah dilaksanakan, namun belum optimal mengingat

belum ada Berita Acara Serah Terima sebagai dasar pengalihan dari UPDB

PEMK ke Dinas KUKMP;

6) Monitoring dan evaluasi pengembalian piutang Dana Bergulir telah

dilaksanakan, namun monitoring dan pengevaluasian usaha KJK PEMK

tidak dapat dilakukan Dinas KUKMP hanya mengacu kepada PKS yang saat

ini sedang dilakukan proses addendum;

Berdasarkan hasil konfirmasi pada 25 KJK diketahui terdapat 9 (sembilan)

KJK yang nilai piutang per 31 Desember 2017 berbeda dengan rincian data

Bidang Koperasi Dinas KUKMP dan sebanyak 13 (tiga belas) KJK yang tidak

dapat ditemui (tidak aktif) dengan rincian:

1) Terdapat sembilan KJK dengan saldo Piutang Dana Begulir per 31 Desember

2017 yang berbeda dengan saldo yang disajikan dalam rincian laporan

keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. Hasil Konfirmasi Piutang Dana Bergulir yang Saldonya Berbeda (dalam rupiah)

No. Nama KJK

Piutang Dana bergulir

Rekap Piutang 31 Desember 2017

Hasil konfirmasi Selisih

1 KJK PEMK Cipayung 1.085.431.000,00 1.062.781.000,00 (22.650.000,00)

2 KJK PEMK Munjul 901.634.172,00 901.333.315,00 (300.857,00)

3 KJK PEMK Pela Mampang 953.421,000,00 943.821.000,00 (9.600.000,00)

4 KJK PEMK Kelapa Gading Barat 903.503.000,00 753.503.000,00 (150.000.000,00)

5 KJK PEMK Cakung Timur 497.940.000,00 489.940.000,00 (8.000.000,00)

6 KJK PEMKCengkareng Timur 661.159.000,00 661.141.000,00 (18.000,00)

7 KJK PEMK Kedoya Utara 475.285.000,00 473.985.000,00 (1.300.000,00)

8 KJK PEMK Pondok Rangon 443.082.900,00 407.100.000,00 (35.982.900,00)

9 KJK PEMK Paseban 397.186.000,00 375.000.000,00 (22.186.000,00)

Jumlah 6.318.642.072,00 6.068.604.315,00 (250.037.757,00)

2) Terdapat 13 (tiga belas) KJK senilai Rp9.314.822.784,00 tidak dapat

diketahui nilai saldo Dana Bergulir karena pengurus KJK tidak ada/aktif


Tabel 5.8. Hasil Konfirmasi Piutang Dana Bergulir yang KJK-nya Bermasalah (dalam rupiah)

No. Nama KJK

Piutang Dana Bergulir

Keterangan Rekap Piutang 31 Desember 2017

Hasil konfirmasi

1 KJK PEMK Tegal Akur 992.658.284,00 - Tidak ada/aktif

2 KJK PEMK Cideng 945.352.000,00 - Tidak ada/aktif

3 KJK PEMK Serdang 685.399.000,00 - Tidak ada/aktif

4 KJK PEMK Kwitang 781.750.000,00 - Tidak ada/aktif

5 KJK PEMK Gelora 646.738.000,00 - Tidak ada/aktif

6 KJK PEMK Makassar 533.255.000,00 - Tidak ada/aktif



No. Nama KJK

Piutang Dana Bergulir

Keterangan Rekap Piutang 31 Desember 2017

Hasil konfirmasi

7 KJK PEMK Kebon Kosong 783.616.000,00 - Tidak ada/aktif

8 KJK PEMK Cipinang Besar Selatan 543.920.000,00 - Tidak ada/aktif

9 KJK PEMK Menteng 472.500.000,00 - Tidak ada/aktif

10 KJK PEMK Ancol 1.261.086.500,00 - Tidak ada/aktif

11 KJK PEMK Kenari 540.000.000,00 - Tidak ada/aktif

12 KJK PEMK Kramat 467.500.000,00 - Tidak ada/aktif

13 KJK PEMK Kartini 661.048.000,00 - Tidak ada/aktif

Jumlah 9.314.822.784,00


a. Pergub Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Permasalahan Keuangan

Bina Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) TA 2001

s.d. TA 2007 dan perubahannya yaitu Pergub Nomor 156 Tahun 2015, pada:

1) Pasal 17 huruf c yang menyatakan bahwa, Tim Asistensi Tingkat Kota

Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan

pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi Tingkat Provinsi cq. Kepala

BPMPP dan KB setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya

dengan mempergunakan form L.2 sebagaimana tercantum pala Lampiran IV

Peraturan Gubernur ini;

2) Pasal 17 huruf d yang menyatakan bahwa Tim Asistensi Tingkat Provinsi

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris

Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya dengan

mempergunakan form L.1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV

Peraturan Gubernur ini.

b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2015 Tentang

Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,

Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dan Unit pengelola Rumah Potong Hewan

1) Pasal 2 antara lain menyatakan bahwa Dengan Peraturan Gubernur ini,

membubarkan Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 338

Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit.

Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

2) Pasal 3 antara lain menyatakan bahwa Dengan pembubaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi,

wewenang dan tanggungjawab dari Unit Pengelola Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan oleh Bidang Koperasi,

Dinas KUMKM Serta Perdagangan;

c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 246 Tahun 2015 Tentang

perubahan atas peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2015

Tentang Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat:

1) Pasal 5 ayat (2) antara lain meyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian

peralihan tugas dilaksanakan penyelesiaan seluruh kewajiban serta tanggung

jawab terhadap ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

2) Pasal 5 ayat (3) antara lain menyatakan bahwa seluruh kewajiban dan

tanggung jawab menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengelola Dana

Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.



d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta

Perdagangan:

1) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Bidang Koperasi merupakan unit kerja

lini Dinas KUKM serta Perdagangan dalam pelaksanaan pembinaan,

pengembangan, dan perlindungan perkoperasian serta penyelesaian piutang

dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk

fasilitasi pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi beserta anggotanya.

2) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Bidang Koperasi mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perkoperasian

dan penyelesaian dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

dalam bentuk fasilitasi pembiayaan atau pinjaman kepada koperasi beserta

anggotanya

3) Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi

diantaranya:

a) melaksanakan penyelesaian piutang dana bergulir;

b) mencatat dan melaporkan pengembalian dana bergulir;

c) pelaksanaan monitoring, pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian

usaha yang menerima dana bergulir;

d) pelaksanaan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak ketiga

dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha;

e) pelaksanaan pendampingan pengembalian dana bergulir;

4) Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Seksi Pembiayaan Koperasi merupakan

satuan kerja Bidang Koperasi dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengembangan modal koperasi.

5) Pasal 14 ayat (3) antara lain menyatakan bahwa seksi Pembiayaan Koperasi

mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyelesaian piutang dana bergulir;

b) mencatat dan melaporkan pengembalian dana bergulir;

c) melaksanakan monitoring, pembinaan, pendampingan dan

pengevaluasian usaha yang menerima dana bergulir;

Hal tersebut mengakibatkan:

a. Penyelesaian piutang dana bergulir PPMK berlarut-larut dan berpotensi

merugikan keuangan daerah sebesar Rp434.808.750.696,00;

b. Nilai piutang Dana Bergulir yang dikelola Bidang Koperasi Dinas KUKMP

belum dapat diyakini senilai Rp9.564.860.541,00 (Rp250.037.757,00 +

Rp9.314.822.784,00).


a. Kepala Dinas KUKMP beserta jajarannya kurang optimal menindaklanjuti

rekomendasi LHP BPK Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017

tanggal 29 Mei 2017

b. Kepala Dinas KUKMP dan Kepala DPPAPP belum optimal melakukan

koordinasi dengan Walikota dan jajarannya terkait pengelolaan Dana Bergulir;



Atas permasalahan tersebut Plt. Kepala DPPAPP dan Kepala DKUKMP Provinsi

DKI Jakarta memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Kepala DPPAPP Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa:

1) Dana senilai Rp434.808.750.696,00 adalah data terakhir sebagaimana

rekapitulasi Saldo Investasi Non Permanen piutang Dana Bergulir PPMK per

31 Desember 2017 yang telah kami sampaikan ke BPKD;

2) Dinas PPAPP belum dapat meyakini dana senilai Rp434.808.750.696,00

tersebut ada di masyarakat atau sudah dikembalikan ke pengelola (Dekel,

UPKMK, TPK RW) tetapi tidak dilaporkan;

3) Kami mengakui bahwa Dinas PPAPP belum optimal dalam penagihan dana

bergulir dengan alasan-alasan yang tersebut dalam temuan pemeriksaan BPK

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

b. Kepala DKUKMP Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa

1) Pengembalian dana bergulir senilai Rp767.228.435,00 belum teridentifikasi

sumbernya. Hal ini disebabkan antara lain:

a) Sebagian penyetor yang mengembalikan dana bergulir tidak

mencantumkan nama KJK PEMK.

b) Penyetor tidak merinci setoran tersebut sesuai dengan PKS (angsuran

pokok, bagi hasil atau denda keterlambatan) di dalam slip setoran ke

Bank.

c) Nama KJK PEMK terpotong pada field sistem komputerisasi Bank.

2) Setelah dibubarkannya UPDB PEMK, adendum PKS belum dibuat meskipun

Dinas Koperasi sudah berupaya secara maksimal tetapi Biro Tapem belum

menyetujui pembuatan addendum PKS, karena hukum perdata dan hukum

pidana tidak dapat dicampuradukkan. Saat ini proses pembuatan PKS baru

sedang berjalan di Biro Tata Pemerintahan Setda. Nilai piutang yang akan

dituangkan dalam PKS baru menunggu hasil audit dari KAP yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 menggunakan dana dari APBD.

3) Inventarisasi/pendataan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan,

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tetap dilaksanakan, sekalipun belum

ada BAST.

4) Monitoring dan pengevaluasian usaha KJK PEMK tidak dilakukan oleh

Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan karena mengacu pada PKS,

metode yang dipakai adalah executing agency, sehingga monitoring evaluasi

usaha penerima dana bergulir menjadi tanggung jawab masing-masing KJK

PEMK. Adapun fungsi Bidang Koperasi sebagaimana tertuang dalam Pasal

14 ayat (3) huruf h Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan bahwa

Seksi Pembiayaan Koperasi Bidang Koperasi menyelenggarakan tugas

melaksanakan monitoring, pembinaan, pendampingan, dan pengevaluasian

usaha yang menerima dana bergulir akan direvisi/dihapus karena tidak sesuai

dengan metode executing agency.


a. Kepala Dinas KUKMP segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun



2016 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017

yaitu segera memperbaharui pencatatan piutang dana bergulir dan melakukan

update terkait dengan jumlah piutang dengan melakukan konfirmasi ke KJK;

b. Kepala Dinas KUKMP untuk berkoordinasi dengan Asisten Perekonomian dan

Keuangan, Asisten Tata Pemerintahan dan jajarannya (termasuk para lurah)

terkait dengan pengelolaan dana bergulir untuk menginventarisir/mendata secara

keseluruhan atas KJK PEMK dan Kopmas penerima dana bergulir;

c. Kepala Dinas DPPAPP untuk berkoordinasi dengan walikota dan jajarannya

terkait dengan pengelolaan dana bergulir untuk menginventarisir/mendata secara

keseluruhan atas penerima dana bergulir di masing-masing kelurahan;

d. Memberikan wewenang kepada Dinas KUKMP untuk melakukan penagihan dan

penyelesaian Dana Begulir yang dulunya dikelola UPDB.

5.2. Penyaluran dan Pemanfaatan Investasi Pemerintah Daerah Dalam Bentuk

Penyertaan Modal Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Perencanaan

Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang

dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi

langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum.

Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan penyertaan modal daerah sebagai

bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan mendapatkan hak kepemilikan. Penyertaan Modal Daerah (PMD) Provinsi

DKI Jakarta pada TA 2017 direalisasikan dalam pengeluaran pembiayaan sebesar

Rp9.207.434.910.162,00 atau terealisasi 92,22% dari anggaran sebesar

Rp9.984.453.464.820,00 kepada 9 (sembilan) BUMD dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 5.9. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2017

No Nama Perusahaan Anggaran Realisasi Capaian

(Rp) (Rp) (%)

1 PD Pembangunan Sarana Jaya 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 100

2 PT Jakarta Toursindo 6.593.464.820,00 6.593.464.820,00 100

3 PT Transportasi Jakarta 420.000.000.000,00 420.000.000.000,00 100

4 PT Asuransi Bangun Askrida 4.400.000.000,00 4.400.000.000,00 100

5 PT Penjamin Kredit Daerah 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100

6 PDAM Jaya 300.000.000.000,00 300.000.000.000,00 100

7 PD Pasar Jaya 200.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100

8 PT Mass Rapid Transportstation (MRT) 4.166.460.000.000,00 3.389.441.445.342,00 81,35

9 PT Jakarta Propertindo 4.662.000.000.000,00 4.662.000.000.000,00 100

TOTAL 9.984.453.464.820,00 9.207.434.910.162,00 92,22


TA 2016 Nomor: 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017,

BPK telah mengungkapkan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern

pada Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, yaitu antara lain:

a. Proses Penganggaran dan Realisasi PMD belum sepenuhnya efektif;

b. PMD TA 2016 terlambat dimanfaatkan dan tidak optimal terserap; dan

c. Evaluasi terhadap perusahaan patungan dengan kepemilikan saham minoritas

yang tidak memberikan kontribusi belum dilaksanakan.



Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan

kepada Gubernur DKI Jakarta agar mengesahkan draft Peraturan Gubernur tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi dan memerintahkan PPKD untuk melaksanakan

Peraturan Gubernur tersebut. Berdasarkan pemantauan atas tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK diketahui bahwa, Pemprov DKI Jakarta belum menindaklanjuti

rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK.

Hasil pengujian lebih lanjut atas pengendalian dan pengelolaan penyertaan modal

daerah diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Perencanaan Penyertaan Modal Daerah (PMD) TA 2017 Belum Memadai

dan Pencairannya Dilakukan pada Akhir Tahun

Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Bidang Pembinaan Keuangan Daerah

BPKD telah melakukan penyaluran atas PMD. Penetapan jumlah PMD pada

masing masing BUMD tersebut berdasarkan usulan atau proposal permohonan

penyertaan modalnya. Usulan tersebut diteruskan kepada BPKD untuk

dianggarkan dan direalisasikan dengan terlebih dahulu melakukan kajian atas

usulan PMD.

Dalam melakukan kajian atas usulan proposal permohonan tersebut, BPKD

dalam hal ini Bidang Pembinaan Keuangan Daerah telah melibatkan dan

menunjuk Penasehat Investasi untuk melaksanakan kajian atas usulan masing

masing BUMD. Kajian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk

pembahasan bersama dengan Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) bersama

sama dengan Inspektorat, Bappeda, Biro Hukum dan Perekonomian dalam

menilai pemberian PMD yang layak diberikan atas usulan permintaan PMD dari

masing masing BUMD. Setelah melakukan evaluasi atas kajian yang diusulan

BUMD, Gubernur menerbitkan Surat Keputusan tentang Pencairan Investasi

untuk masing masing BUMD sebagai dasar pencairan ke Kas Daerah,

Pengujian lebih lanjut terhadap proses penganggaran dan realiasi PMD TA

2017 diketahui permasalahan sebagai berikut:

1) Terdapat empat BUMD yang anggaran alokasi PMD ditampung dalam DPA

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10. Rincian BUMD yang Dianggarkan Dalam DPA Perubahan APBD TA 2017

No Nama BUMD DPA murni APBD

TA 2017 (Rp) DPA Perubahan APBD

TA 2017 1 PD Pembangunan Sarana Jaya 0 125.000.000.000,00 2 PT Jakarta Toursindo 0 6.593.464.820,00 3 PT Asuransi Bangun Askrida 0 4.400.000.000,00 4 PT Penjamin Kredit Daerah 0 100.000.000.000,00

Dari kondisi di atas diketahui bahwa walaupun usulan proposal penyertaan

modal empat BUMD tersebut telah diusulkan tahun sebelumnya bersamaan

dengan BUMD lainnya yang anggarannya ditampung dalam APBD TA 2017

namun baru dialokasikan dalam APBD Perubahan. Hal tersebut terjadi

dikarenakan terbatasnya anggaran serta skala prioritas yang harus dilaksanakan.

Selain itu terdapat alokasi anggaran PMD yang telah ditampung dalam DPA

APBD 2017, namun baru direalisasikan pencairannya pada akhir tahun, dengan


Tabel 5.11. Rincian BUMD yang Pencairannya akhir tahun

No Nama BUMD APBD TA 2017 (Rp) Tanggal Realisasi (SP2D)

1 PD Pasar Jaya 200,000,000,000 26 Desember 2017 2 PT Mass Rapid Transportstation (MRT) 444,000,000,000 26 Desember 2017



Pengujian lebih lanjut diketahui bahwa keterlambatan realisasi PMD karena:

1) Adanya kebijakan pengelolaan kas yang dilaksanakan oleh Bendahara

Umum Daerah (BUD); dan

2) Beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh BUMD dan BPKD selaku

pengelola investasi dalam merealisasikan anggaran PMD yakni dengan

melakukan pembahasan usulan realisasi dengan BPKD, pelaksanaan

permintaan penasehat investasi. Sehingga dengan banyaknya prosedur yang

dilaksanakan mengakibatkan realisasi PMD menjadi terlambat.

b. PMD pada beberapa BUMD belum dimanfaatkan secara optimal

Berdasarkan laporan hasil monitoring yang dilakukan Bidang Pembinaan

Keuangan Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta posisi 31 Desember 2017,

diketahui bahwa dari realisasi PMD Tahun 2011 s.d Tahun 2017 senilai

Rp17.914.346.491.180,00, yang sudah digunakan oleh BUMD penerima senilai

Rp12.148.772.960.494,00 atau 67,82%, sedangkan sisanya senilai

Rp5,765,573,530,686,00 atau 32,18% belum dimanfaatkan oleh BUMD

penerima dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 5.2.1.

Hasil konfirmasi dan wawancara lebih lanjut dengan BUMD penerima dana

PMD terkait dengan keterlambatan dalam memanfaatkan dana PMD, diperoleh

informasi sebagai berikut:

1) Beberapa usulan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap awal namun

pada saat realisasi PMD kegiatan tersebut tidak layak/feasible lagi untuk

dilaksanakan;

2) Terdapat aturan atau kebijakan Pemerintah Pusat yang kemudian

menghambat proses pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat;

3) Terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung lama dan

berlarut-larut mengakibatkan perencanaan awal alokasi PMD menjadi tidak

relevan;

4) Terkendala perijinan dengan pemda setempat (luar DKI);

5) Nilai realisasi PMD yang diterima tidak sesuai dengan usulan anggaran yang

dibutuhkan oleh BUMD, sehingga BUMD perlu melakukan penyesuaian

kegiatan sesuai dengan realisasi yang diterima;

6) Terjadi perubahan arahan konsep pembangunan dari rencana awal.

c. Beberapa kegiatan dari PMD pada PT Jakarta Propertindo tahun 2013 dan

tahun 2015 belum dilaksanakan

Berdasarkan laporan hasil monitoring yang dilakukan Bidang Pembinaan

Keuangan Daerah BPKD per 31 Desember 2017, diketahui bahwa PMD pada

PT Jakarta Propertindo tidak dilaksanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.12. Kegiatan PT Jakarta Propertindo dari PMD tahun 2013 dan tahun 2015 belum dilaksanakan

No Proyek/ Kegiatan Nilai PMD (Rp)

TA2013

1 Akuisisi saham Palyja 650.000.000.000

TA 2015

1 Pengembangan lahan Pemprov DKI 110.000.000.000



No Proyek/ Kegiatan Nilai PMD (Rp)

2 Pengembangan properti di depo Pegangsaan 225.000.000.000

3 Pengembangan TOD dan proyek potensial 306.000.000.000

4 Reklamasi pulau F, O, P, Q 50.000.000.000

5 Power plant di JIEP dan Marunda 53.000.000.000

6 Pembentukkan anak usaha Jakpro Beton 31.000.000.000

Jumlah 1.425.000.000.000

Dari kondisi di atas diketahui terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan

antara lain sebagai berikut:

1) PMD TA 2013 senilai Rp750.000.000.000,00 diantaranya untuk kegiatan

Akuisisi Saham PT Palyja senilai Rp650.000.000.000,00 belum

dilaksanakan; PMD direncanakan untuk pembelian 49% saham PT AN pada

PT Palyja & pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Bersih (Water

Treatment Plant/WTP). Namun karena terbit Putusan MA atas gugatan

Citizen Law Suite (CLS) maka penyediaan air minum tidak bisa dikelola oleh

swasta maka pembelian saham tersebut menjadi batal dilaksanakan.

2) PMD TA 2015 senilai Rp1.500.000.000.000,00 diantaranya senilai

Rp775.000.000.000,00 proyek belum berjalan atau dilaksanakan.

Dari pemeriksaan dokumen diketahui bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jakpro tanggal 20 Juni 2016

diputuskan untuk:

1) Menyetujui realokasi dana PMD Tahun 2015 sebesar

Rp1.500.000.000.000,00 untuk digunakan kegiatan proyek-proyek

penugasan lain.

2) Menyetujui pembatalan akuisisi saham Palyja dan direalokasi sebagai modal

kerja proyek penugasan lain.

Namun berdasarkan Berita Acara RUPS_LB PT Jakpro tanggal 8 Mei 2017

diputuskan menyetujui pembatalan keputusan RUPS-LB tanggal 20 Juni 2016

terkait realokasi Dana PMD APBD Tahun 2015 terkait belum adanya

ketentuan/kebijakan terkait mekanisme realokasi PMD tersebut.

d. Penasihat Investasi tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan

pekerjaannya.

Dalam melaksanakan tugasnya melakukan kajian atas proposal PMD, Bidang

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD selaku penyalur dana investasi

pada BUMD dibantu oleh Konsultan atau Jasa Konsultasi sebagai Penasihat

Investasi yang bertujuan untuk membantu melakukan kajian analisis, kelayakan

ekonomi, analisis portofolio, analisis resiko investasi yang dituangkan dalam

bentuk rekomendasi atas rencana investasi.

Selain itu tugas Penasihat Investasi juga melakukan kajian analisis dan

memberikan rekomendasi atas kebijakan juklak dan juknis atau Standart

Operating Procedure (SOP) serta memberikan rekomendasi atas investasi yang

telah dilaksanakan atau rencana Divestasi pada BUMD/PT Patungan dengan

tujuan agar investasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPKD pada TA 2017 telah membuat Surat Perjanjian untuk melaksanakan

paket pekerjaan Jasa Konsultansi Manjemnen/Keuangan/SDM untuk kegiatan

pengelolaan investasi daerah dengan PT TIS. Penandatanganan kontrak



dilakukan pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor:

1707/PPKD/BPKD/IV/2017 dan SPMK Nomor: 1708/PPKD/BPKD/IV/2017

tanggal 17 April 2017. Nilai Kontrak sebesar Rp1.588.400.000,00 dengan jangka

waktu selama 8 bulan dan berakhir tanggal 17 Desember 2017.

Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan PT TIS sebagai Penasehat

Investasi (PI) Pemprov DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Analisis investasi atas rencana investasi pada APBD-P Tahun Anggaran

2017 dan/atau APBD Tahun 2018

2) Memberikan rekomendasi terkait kebijakan, Produk Hukum dan/atau

Petunjuk Pelaksanaan dan teknis (SOP) pengelolaan investasi daerah

3) Mereviu investasi yang sudah dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta pada

BUMD/perusahaan patungan.

Berdasarkan notulen rapat nomor: 2102/PPKD/BKD/XII/2017 tanggal 21

Desember 2017 atas rapat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Desember

2017 antara lain dinyatakan dalam pembahasan/kesimpulan:

1) Penasihat Investasi melakukan pekerjaan dari bulan April s.d Desember 2017

atas ketiga kegiatan tersebut, namun karena menunggu proposal kajian maka

yang pertama kali dilakukan adalah mereviu investasi pada bulan April s.d

Juni dan itupun tidak dapat diselesaikan oleh PI, karena tidak selesai maka

dilanjutkan pada Analisis Investasi APBD-P TA 2017 dan APBD 2018

2) Hasil pekerjaan Penasehat Investasi sampai dengan bulan Oktober tidak

sesuai dengan yang diharapkan sehingga dikeluarkan Surat Peringatan I,

hingga sampai bulan Desember pekerjaan tidak seluruhnya selesai dan masih

banyak kekurangan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

3) Data dan informasi yang digunakan tidak update, pihak PI disarankan agar

berkoordinasi dan mengunjungi lansung BUMD/PT Patungan yang

bersangkutan, Namun pada kenyataannya PI hanya datang ke BUMD/PT

Patungan dalam waktu 1 sampai 2 jam saja yang pastinya data yang diperoleh

tidak maksimal.

4) Atas 3 kegiatan PI tersebut hanya 1 output laporan yang dapat diterima itupun

setelah dibantu masukan dan saran oleh pengguna laporan yaitu BPKD, BP

BUMD, Biro Perekonomian , sedangkan point 2 dan 3 hanya menyadur hasil

kajian investasi dari BUMD/PT Patungan yang mengajukan PMD dan

hasilnya tidak sesuai dan tidak dapat dipakai.

Pada tanggal 19 Desember 2017 BPKD telah membuat Berita Acara

Penilaian Laporan Hasil Pekerjaan PT TIS dengan

nomor:1905/PPKD/BPKD/XII/2017 yang memuat isi laporan diantaranya bahwa

PPK BPKD berpendapat bahwa hasil pekerjaan belum sesuai dengan harapan dan

atas kondisi tersebut PPK menilai bahwa hasil belanja konsultasi adalah tiga

puluh lima persen (35%) dari keseluruhan hasil pekerjaan.

e. BUMD penerima PMD belum melaksanakan RUPS LB untuk mencatat

tambahan modal dari PMD TA 2017

Pada salah satu diktum keputusan gubernur tentang pencairan PMD pada

masing masing perusahaan disebutkan bahwa Direksi BUMD penerima PMD

setelah menerima PMD segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) untuk mencatat tambahan modal dari Pemprov DKI Jakarta. Namun



berdasarkan konfirmasi dari lima perusahaan penerima PMD yang berbadan

hukum perseroran diketahui bahwa sampai saat pemeriksaan tanggal 9 April

2018 dua perusahaan yakni PT Transportasi Jakarta dan PT Jakarta Propertindo

belum menyelenggarakan RUPS LB.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah:

a. Pasal 6 yang menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang

dimiliki kepala daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a,

meliputi:

1) menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;

2) menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi

pemerintah daerah; dan

3) menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek

penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak

kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan

perjanjian investasi.

b. Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab

operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b, meliputi:

1) meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari

pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;

2) mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi

pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

4) melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau

barang pemerintah daerah;

5) melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi

pemerintah daerah;

6) mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah

daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;

7) mengusulkan perubahan perjanjian investasi;

8) melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi

sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan

9) melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah.

c. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kewenangan dan tanggungjawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola

investasi;

d. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelola investasi menyusun analisis

investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi;

e. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa analisis investasi pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah

daerah;

f. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelola investasi menyusun laporan

kegiatan investasi pemerintah daerah;



g. Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan kegiatan investasi pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) laporan posisi portofolio investasi; dan

2) laporan hasil investasi.

h. Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan kegiatan investasi pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.

Permasalahan tersebut tersebut mengakibatkan:

a. Usaha perbaikan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah yang

dilaksanakan oleh PPKD dibantu oleh Penasihat Investasi belum tercapai;

b. Keterlambatan penganggaran dana PMD sehingga capaian tujuan pelaksanaan

investasi daerah tidak optimal;

c. Program kerja BUMD tidak tercapai dan capaian deviden tidak optimal; dan

d. Dana PMD yang belum dimanfaatkan mengendap di rekening dan berpotensi

tidak produktif.

Hal tersebut disebabkan Pemprov DKI Jakarta belum mempunyai kebijakan

terkait pengelolaan investasi yang di dalamnya mencakup realokasi pemanfaatan

dana PMD.

Atas permasalahan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Penganggaran APBD diatur dalam 2 tahap yaitu APBD Murni dan APBD

Perubahan (APBD-P). Penganggaran PMD pada APBD yang disulkan

berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, sehingga sebagian PMD yang dianggarkan TA 2017 merupakan

pengalihan atas PMD yang sebelumnya yang telah dianggarkan pada TA 2016.

b. PMD PT Jakarta Propertindo TA 2013 dilakukan untuk mengakuisisi Saham PT

Palyja sebesar Rp650.000.000.000,00 namun tidak jadi dikarenakan adanya

putusan Makamah Agung terkait pengelolaan air, maka proses akuissisi tersebut

dibatalkan dan sudah dialokasikan pada APBD untuk dikembalikan ke kas

daerah, serta alokasi TA 2015 sebesar Rp1,5 T direncanakan digunakan untuk

kegiatan komersial. Namun terdapat penugasan kepada PT Jakarta Propertindo

untuk melaksanakan 3 kegiatan persiapan Asean Games yaitu LRT, Velodrome

dan Equestrian, maka Pemprov DKI bderencana untuk merelokasikan PMD TA

2015. Namun hingga saat ini belum ada dasar hukum untuk realokasi dana

tersebut.

c. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta

terkadap realisasi penggunaan dana PMD per 31 Maret 2018, terdapat Rp5,7 T

dana PMD yang belum digunakan oleh BUMD dan tersebar di 13 BUMD perima

PMD sejak Tahun 2012. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan realokasi

penggunaan dana PMD yang antara lain disebabkan karena dinamika bisnis,

proses hukum, atau perubahan kebijakan oleh direksi baru.

d. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penasehat Investasi, ruang lingkup

pekerjaan PT TIS dibagi menjadi tiga namun dari ketiga kegiatan yang harus

diselesaikan oleh PT.TIS hanya satu sub kegiatan sesuai dengan KAK.



e. BPKD sudah mengkonfirmasi terhadap BUMD penerima PMD yang belum

melaksanakan RUPS LB. yaitu PT Tranportasi Jakarta, keterlambatan karena

proses inbreng aset yang belum selesai dan sedang dilakukan appraisal dan PT

Jakarta Propertindo menjadwalkan RUPS pada awal Mei 2018.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala BPKD

selaku PPKD supaya:

a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2016 Nomor

16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 yaitu

menyelesaikan rancangan regulasi tentang pedoman pengelolaan investasi untuk

segera disahkan oleh Gubernur;

b. Dalam menyusun rancangan regulasi tentang pedoman pengelolaan investasi

supaya memuat pengawasan tentang penggunaan dana investasi pada BUMD

yang telah menerima dana investasi; dan

c. Berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pembinaaan BUMD agar lebih

mencermati proposal usulan pengajuan penyertaan modal dari BUMD.

6. Aset Tetap

6.1. Penatausahaan Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta Tidak Memadai

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta menyajikan aset tetap dalam Neraca

per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar Rp401.235.577.913.230,00 dan nilai

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 (Audited) sebesar

Rp48.230.504.144.578,00. Selanjutnya, dibandingkan dengan TA 2016 (Audited),

Aset Tetap TA 2017 bertambah sebesar Rp18.585.129.862.247,00 sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1. Saldo Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam Rupiah)

Uraian 31 Desember 2017

(Audited) 31 Desember 2016

(Audited) Mutasi

(1) (2) (3) (4=2-3)

Tanah 298.499.135.884.947,00 295.061.775.240.044,00 3.437.360.644.903,00

Peralatan dan Mesin 23.984.923.949.031 20.697.283.889.021,00 3.287.640.060.010,00

Gedung dan Bangunan 31.214.105.901.427,00 25.161.441.901.081,00 6.052.664.000.346,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan 40.403.967.992.805,00 35.643.522.661.901,00 4.760.445.330.904,00

Aset Tetap Lainnya 1.676.564.224.112,00 1.363.955.273.179,00 312.608.950.933,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.456.879.960.908,00 4.722.469.085.757,00 734.410.875.151,00

Jumlah 401.235.577.913.230,00 382.650.448.050.983,00 18.585.129.862.247,00

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta

menunjukkan penatausahaan Aset Tetap yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI

Jakarta masih belum memadai dengan uraian sebagai berikut:

a. Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta yang disajikan dalam Kartu Inventaris

Barang (KIB) belum ditatausahakan secara memadai (selain Dinas

Pendidikan)

1) Aset Tetap dalam LKPD Pemprov DKI Jakarta TA 2017 Belum Disajikan

dengan rincian identitas aset dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yang

lengkap dan informatif



Salah satu langkah dalam pengamanan administratif atas Barang Milik

Daerah Pemprov DKI Jakarta adalah dengan membuat daftar inventaris

barang atau dhi. KIB dengan data yang lengkap dan informatif. Dengan

informasi KIB yang lengkap akan memberikan kemudahan bagi pengurus

barang untuk melakukan monitoring/pengawasan, penganggaran

pemeliharaan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang dibawah

penguasaannya.

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik pada KIB, wawancara dengan

pengurus barang dan pengecekan fisik aset di lapangan menunjukkan

terdapat ketidaklengkapan informasi identitas aset pada KIB dengan rincian

sebagai berikut:

a) Aset dicatat dalam KIB tanpa informasi Alamat/lokasi aset, kolom

panjang, lebar, ukuran/luasan, merk/tipe/nomor kendaraan, tahun

perolehan, kesalahan/ tanpa Nomor Register/ kode barang.

b) Tidak ada informasi keterangan Konstruksi/ Bahan Jalan pada KIB D

Dinas Bina Marga dan UKPD dibawahnya minimal sebanyak 1.712 item.

Hal tersebut menyulitkan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dalam hal penganggaran pemeliharaan/perbaikan

jalan sekaligus penentuan kapitalisasi aset.

c) Nama barang berbeda dengan fisik barangnya pada aset Trotoar Dinas

Bina Marga dan UKPD dibawahnya, minimal sebanyak 211 Aset Trotoar

dicatat sebagai Jalan/Jembatan/Instalasi Penangkal Petir. Kesalahan

pencatatan nama barang Aset Trotoar tersebut mengakibatkan pengurus

barang mengalami kesulitan mengidentifikasi trotoar yang dibongkar

sepanjang proyek LRT untuk keperluan penghapusan.

d) Dinas Bina Marga belum melakukan penyeragaman nama barang pada

KIB D berupa Jalan. Aset Jalan dengan karakteristik yang sama, dicatat

dengan nama barang yang berbeda-beda.

e) Aset Tanah Dicatat/Digunakan tidak sesuai dengan tupoksi SKPD

terkait.

(1) Tiga bidang tanah jalan dicatat oleh Dinas Sumber Daya Air;

(2) Satu bidang tanah bangunan kantor Dinas Sumber Daya Air seluas

106.697 m2, digunakan sebagai Depo LRT oleh PT Jakarta

Propertindo;

(3) Satu bidang tanah bangunan kantor tercatat pada KIB A unit

Pengelola PSB Bangun Daya 1 seluas 10.000 m2, telah menjadi

bagian dari lahan Banjir Kanal Timur. (Rincian lihat lampiran 6.1.1)

f) Luasan Aset Tanah yang dicatat SKPD/UKPD tidak sesuai dengan

Dokumen Kepemilikan tanah

(1) Luas Tanah di Jalan Dermaga Muara Angke seluas total 587.581 m2

Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) berdasar

KIB A TA 2017 senilai Rp949.903.659.859,00 berbeda dengan:

(a) Dokumen kronologis tanah dari tahun 1987 sampai dengan tahun

2008,

(b) Peta Bidang Suku Dinas Tata Ruang, Situasi Pengukuran

No.31,72,01,14,09,0044,00 dan Ketetapan Rencana Kota



No.0533/GSB/JU/PJ/XII/14 tanggal 19 Desember 2014 Muara

Angke;

(c) SK Gub No.3761/-76,3 tahun 2008 dan SK Gub

No.2364/073,541 tahun 2006 tentang penggunaan lahan Jalan

Dermaga Muara Angke;

(d) Luas Tanah berdasar Surat Keputusan Gubernur, yaitu No.598

tahun 1990 aset tanah di Jalan Dermaga Muara Angke seluas

total 649.784m2 tanpa nilai. Rincian terkait informasi di atas

terdapat pada lampiran 6.1.2.

(2) Selisih luas lahan dengan dokumen kepemilikan lahan juga

ditemukan pada 11 SKPD lainnya, minimal sebanyak 51 bidang

tanah seluas 1.116.113 m2 dengan rincian pada lampiran 6.1.3.

2) Terdapat pencatatan ganda Aset Tetap pada KIB

a) Terdapat pencatatan ganda Aset Tanah atau dicatat lebih dari dua SKPD

senilai Rp24.802.029.956.637,00. Rincian dapat dilihat pada lampiran

6.1.4. Diantaranya pencatatan lahan di Kelurahan Srengseng seluas 1.387

m2 oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA), yang merupakan bagian dari

lahan kebun bibit yang dicatat Dinas Kehutanan seluas 80.570m2.

b) Terdapat pencatatan ganda Aset Peralatan Mesin pada KIB B RSUK

Ciracas dan KIB B Puskesmas Ciracas senilai Rp2.138.484.494,00

(Lihat KIB B RSUK Ciracas dan KIB B Puskesmas Ciracas).

c) Terdapat pencatatan ganda Aset Gedung dan Bangunan pada KIB C dan

akun Aset Lainnya (Aset Kerjasama) Pejabat Pengelola Aset Daerah

(PPAD), yaitu Gedung Ex. Imigrasi 1320 senilai Rp2.772.000.000,00.

Gedung tersebut telah tercatat dalam aset lainnya karena telah

dikerjasamakan melalui perjanjian sewa menyewa antara Pemprov DKI

Jakarta dengan PT Lingkar Seni Indonesia.

3) Aset dicatat secara gabungan atau tidak rinci

Untuk dapat melakukan inventarisasi, monitoring ataupun pengujian atas

keberadaan dan perhitungan penyusutan barang milik daerah diperlukan

pencatatan secara rinci hingga ke satuan unit barang pada KIB. Jika

pencatatan atas barang milik daerah dilakukan secara gabungan/tidak rinci

dalam KIB, perlu adanya tambahan informasi terkait jumlah unit atau bidang

lahan yang tergabung pencatatannya. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada

KIB, pengecekan fisik lapangan dan wawancara dengan pengurus barang

menunjukkan adanya aset dicatat pada KIB secara gabungan/tidak rinci

sebesar Rp14.318.117.099.080,80 rincian dapat dilihat pada lampiran 6.1.5.

4) Aset dicatat terpisah dari Aset Tetap induknya dan Aset Konstruksi dalam

Pengerjaan (KDP) belum diatribusikan ke Aset Tetap induknya

Berdasarkan pemeriksaan atas KIB secara sampel dan wawancara dengan

pengurus barang diketahui terdapat Aset yang tercatat terpisah dari Aset

Tetap induknya dan pekerjaan yang telah selesai masih tercatat di KDP dan

belum dikapitalisasi ke Aset Tetap. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan

kesalahan perhitungan beban penyusutan pada setiap unit barang yang dicatat

terpisah dan/atau belum dikapitalisasi. Nilai aset yang dicatat terpisah dan

belum dikapitalisasi sebesar Rp4.462.097.598.805,60 Rincian dapat dilihat




5) Salah klasifikasi aset dan bukan masuk sebagai kriteria Aset Tetap

Hasil pemeriksaan atas KIB secara sampel menunjukkan terdapat kesalahan

klasifikasi aset dan aset yang dicatat tidak masuk dalam kriteria aset

sebagaimana telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 108 tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan

Gubernur nomor 161 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemprov DKI

Jakarta.

Kesalahan klasifikasi aset diantaranya adalah kesalahan pencatatan aset

Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Gedung dan aset bernilai dibawah batas

nilai minimum aset. Selain itu, terdapat Aset Peralatan dan Mesin dengan

kondisi rusak berat masih dicatat di KIB dan belum diusulkan untuk

dihapuskan. Nilai Aset yang salah klasifikasi dan bukan kriteria aset yang

dapat diidentifikasi adalah minimal sebesar Rp476.173.876.366,00. Rincian


Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan pada dokumen mutasi aset secara

sampel dan wawancara dengan pengurus barang diketahui terdapat beberapa

kondisi mutasi aset yang dapat menimbulkan kesalahan pencatatan, antara

lain;

a) DPRKP telah mencatat Masjid Raya dan lima Rumah Susun pengadaan

tahun 2016/2017 pada Aset Gedung dan Bangunan (KIB C) dengan total

senilai Rp792.949.759.912,71 (nilai kontrak). Berdasarkan dokumen

kontrak pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan Mekanikal/Elektrikal

(ME) keenam bangunan tersebut berkisar antara 22% s.d 33% dari nilai

kontrak. Sampai dengan akhir pemeriksaan Aset ME yang termasuk

dalam golongan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) belum dicatat

terpisah. Hal tersebut terjadi juga pada kegiatan pembangunan dan rehab

total gedung RSUD dan puskesmas senilai total Rp284.900.697.540,00

di Dinas Kesehatan. Rata-rata biaya ME pada gedung RSUD tersebut

adalah sebesar 37% dari nilai kontrak.

b) Pembangunan Trestle Dermaga sebesar Rp1.905.558.252,43 TA 2017

pada Sudinhub Kep.Seribu telah dicatat seluruhnya pada Aset Gedung

dan Bangunan (KIB C). Berdasarkan progress report pekerjaan per 31

Desember 2017 diketahui bahwa fisik bangunan baru sebesar 87,24%

atau senilai Rp1.662.366.687,75. Pencatatan Trestle Dermaga di KIB C

sebesar 100% didasarkan pada pekerjaan yang telah dibayarkan

seluruhnya dengan jaminan dari pelaksana pekerjaan.

c) Sudin SDA Jakarta Pusat telah mengeluarkan aset JIJ bernilai dibawah

batas nilai kapitalisasi dari KIB D. Aset yang dikeluarkan tersebut belum

tercatat pada daftar barang ekstrakomptabel.

d) Terdapat 23 item Aset Dinas Perhubungan yang terkena Pembangunan

MRT berupa RAM, JPO, halte, dan tangga busway telah dibongkar atau

rusak. Kondisi tersebut belum diinformasikan dalam KIB atau belum

diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan LKPD Pemprov

DKI Jakarta TA 2017.

6) Aset belum atau lebih dicatat

Untuk meyakini bahwa seluruh Realisasi Belanja yang masuk dalam kriteria

sebagai penambah Aset Tetap telah dicatat seluruhnya dalam KIB,



pemeriksaan dilaksanakan secara sampel membandingkan data KIB dengan

Realisasi belanja modal dan belanja barang dan jasa. Hasil pemeriksaan atas

kecukupan pencatatan penambahan aset menunjukkan bahwa terdapat

realisasi belanja yang belum dikapitalisasi ke Aset Tetap minimal sebesar

Rp597.227.964.915,77 dan realisasi belanja lebih dicatat ke Aset Tetap

minimal sebesar Rp484.412.016.116,00. Rincian dapat dilihat pada

lampiran 6.1.8.

7) Aset dicatat dengan nilai Rp0,00, Rp1,00, dan minus

Berdasarkan penelitian atas pencatatan aset dalam KIB secara sampel

diketahui terdapat aset tetap dicatat dengan Rp0,00 Rp1,00 nilai minus atau

nilai tidak wajar. Nilai aset dicatat tidak wajar tersebut yang dapat

diidentifikasi terjadi pada 27 unit Aset Tanah, 1.177 unit Aset Peralatan dan

Mesin dan 151 unit Aset Gedung dan Bangunan, rincian dapat dilihat pada

lampiran 6.1.9. Selain itu di Dinas Sumber Daya Air terdapat 2 unit Aset

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dicatat dengan nilai minus

Rp1.026.765.765.700,00 dan minus Rp1.025.379.000.000,00. Nilai minus

tersebut merupakan koreksi atas hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2012, 2013

dan 2014 yang dicatat terpisah di KIB D dan belum diatribusikan ke dalam

Aset induknya.

8) Perubahan status aset tidak didukung administrasi yang memadai

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik aset yang disajikan dalam KIB, BA

rekonsiliasi, pengecekan fisik lapangan dan wawancara dengan Pengurus

Barang diketahui bahwa terdapat perubahan status aset karena reklasifikasi

antar aset tetap namun tanpa verifikasi kebenaran fisik asetnya, mutasi antar

SKPD tanpa melalui SK Gubernur, penghapusan gedung tanpa melalui SK

Penghapusan, dan aset gedung yang masih tercatat namun fisik gedungnya

sudah tidak ada.

9) Aset tidak diketahui keberadaannya

Aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp713.978.796.627,73

yang terdiri dari Aset Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan dan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, rincian pada lampiran 6.1.10. Aset tidak

diketahui tersebut dapat terjadi karena fisik barangnya telah dibongkar

namun belum dihapuskan, berpindah tempat atau mutasi antar SKPD tanpa

melalui prosedur mutasi, atau aset renovasi yang tercatat terpisah dan tidak

dapat diketahui aset induknya.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian pada KIB A dan wawancara dengan

pengurus barang diketahui bahwa terdapat 412 Bidang Tanah pada KIB A

yang tidak dilengkapi keterangan alamat yang jelas, sebagaimana

ditunjukkan pada lampiran 6.1.11.

10) Aset dimanfaatkan pihak ketiga tanpa perjanjian kerja sama

Aset dimanfaatkan pihak ketiga tanpa perjanjian kerja sama yang dapat

diidentifikasi berdasarkan penelitian KIB dan dokumen pendukung aset

adalah sebesar Rp555.424.397.188,98 lampiran 6.1.12. Aset tersebut

diantaranya gedung dan bangunan yang belum dapat diidentifikasi nilainya

yang digunakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) selain

Gedung STIKES 8 lantai (sudah ada PKS), aset lainnya berupa bangunan

asrama putra dan putri terdiri dari 2 tower masing-masing 12 lantai,



bangunan GOR, bangunan yang dipergunakan untuk SMA sebanyak 3 blok,

bangunan STM (SMK 2) 3 blok, bangunan SMK 1 (SMEA) 3 blok, bangunan

SD, Bangunan TK 1 lantai, gedung sekretariat, Aula Al Kautsar, 1 bangunan

amphitheater dan masjid belum dilakukan PKS.

11) Permasalahan penyusutan Aset Gedung dan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berdasarkan pemeriksaan uji petik pada Kertas Kerja Penyusutan Gedung

dan bangunan, BA Rekonsiliasi Aset dan wawancara dengan pengurus

barang, diketahui beberapa permasalahan perhitungan penyusutan yang

disebabkan karena penatausahaan aset gedung dan bangunan yang belum

tertib, antara lain;

a) Kesalahan perhitungan penyusutan pada aset Renovasi Gedung dan

bangunan yang dicatat terpisah dari Aset Tetap Induknya

Aset renovasi yang dicatat terpisah dari aset gedung/bangunan induknya

disusutkan selama 20 tahun tanpa memperhitungkan penambahan usia

masa manfaat berdasarkan besaran prosentase nilai renovasi atas nilai

aset tetap induknya.

b) Kesalahan perhitungan penyusutan pada beberapa aset yang dicatat

dengan nilai tidak wajar (Rp1,00; Rp0,00; minus atau dibawah nilai

satuan minimum kapitalisasi).

c) Metode Penyusutan Biaya Renovasi/Overhaul pada Aset Tetap Gedung

dan Bangunan yang sudah diatribusikan ke aset induknya belum

menggunakan prosentase nilai kapitalisasi untuk menambah masa

manfaatnya, dengan rincian:

(1) Bangunan gedung kantor lain-lain, Gedung Kantor Dinas

Pertamanan dan Pemakaman Jalan K.S. Tubun No.1, Jakarta Pusat

senilai senilai Rp12.891.523.229,00 (1993) yang disusutkan ulang

selama 20 tahun dari tahun 2010.

(2) Bangunan gedung kantor lain-lain, Gedung Kantor TPU Petamburan

Jalan K.S. Tubun, Jakarta Pusat senilai senilai Rp3.646.786.344

(1975) yang disusutkan ulang selama 20 tahun dari tahun 2010.

(3) Bangunan gedung kantor lain-lain, Gedung Kantor TPU Karet Bivak

senilai Rp3.665.711.705,00 (2001) yang disusutkan ulang selama 20

tahun dari tahu 2010.

(4) Bangunan gedung kantor lain-lain, Gedung Kantor TPU Pondok

Kelapa senilai Rp413.393.497,00 (1994) yang disusutkan ulang

selama 20 tahun dari tahun 2010.

(5) BLUD Puskesmas Kec. Ciracas mencatat lima gedung dan bangunan

masing-masing dengan tahun 1970, 1975, 1967, dan 2009,

seluruhnya disusutkan mulai tahun 2011.

(6) Sudin Kesehatan Jakarta Timur mencatat sembilan bangunan senilai

Rp40.124.167.585,00 dengan tahun perolehan dan disusutkan sejak

tahun 2008. Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

diketahui bahwa atas sembilan bangunan tersebut memiliki tahun

perolehan yang berbeda-beda dari Tahun 2013 s.d. 2015.

d) Terdapat aset tetap yang sudah tidak berwujud/dibongkar namun masih

diperhitungkan penyusutannya



e) Kesalahan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap JIJ TA 2016

senilai Rp2.824.571.882,00 di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara

dengan menambahkan Beban LO - Beban Penyusutan dan Amortisasi –

LO TA 2017.

f) Selisih KIB C dengan Saldo akun Aset Gedung dan Bangunannya di

LKPD TA 2017 (Unaudited) pada BLUD Puskesmas Kec.Cilandak

dengan sebesar Rp118.522.000,00 belum mendapat penjelasan.

b. Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Daerah Pada UPT PPBD Pulomas

Tidak Memadai

Pusat Penyimpanan Barang Daerah (PPBD) merupakan Unit Pelaksana

Teknis BPAD dalam pelaksanaan penyimpanan barang daerah. PPBD

menyelenggarakan fungsi antara lain penerimaan, pencatatan, pembukuan,

penyimpanan, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban barang

daerah dalam status penyimpanan; dan pelaksanaan penitipan Barang Milik

Daerah (BMD) usul hapus dari SKPD/UKPD.

Hasil pengujian fisik menunjukkan bahwa bahwa kapasitas gudang penitipan

barang sudah overload dan tidak memadai sehingga atas BMD dan Kendaraan

Dinas Operasional (KDO) yang dititipkan berpotensi rusak. Berdasarkan catatan

UPT PPBD, barang SKPD yang dititipkan dan dapat diinventarisir yaitu

sebanyak 7.082 inventaris kantor, 167 unit KDO roda 2, dan 10 unit KDO roda

4. Seluruh barang tersebut dalam kondisi rusak, belum diusulkan untuk

dihapuskan dan pencatatan aset masih pada KIB SKPD masing-masing.

Disamping itu terdapat 106 unit KDO roda 2 gagal lelang milik Dinas

Perhubungan yang dititipkan pada UPT PPBD.

c. Inputan Data Aset Tetap pada Aplikasi Sistem Informasi Aset (SIA) belum

didukung dengan proses rekonsiliasi serta validasi data aset yang memadai

Nilai Aset Tetap Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2017 pada tabel 6.1

disajikan berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) Manual. Untuk

pengelolaan data aset, Pemprov DKI Jakarta telah mengembangkan aplikasi

Sistem Informasi Aset (SIA). Aplikasi ini diharapkan dapat menggantikan KIB

manual. Namun demikian inputan data aset pada aplikasi SIA belum selesai dan

belum dapat digunakan untuk menyajikan data Aset Tetap Per 31 Desember

2017.

Dari pengujian kelengkapan aplikasi SIA dan kualitas inputan data aset

secara sampel, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada aplikasi SIA

dan keluaran berupa data aset sebagai berikut.

1) Pemprov DKI Jakarta belum dapat menyajikan rincian Aset Tetap per 31

Desember 2017 dengan data aset dari Aplikasi SIA

Pada tanggal 29 Maret 2018 yaitu saat LKPD Pemprov DKI Jakarta TA 2017

(Unaudited) diserahkan kepada BPK, data aset dalam aplikasi SIA diunduh

melalui aplikasi eAudit BPK RI. Berdasarkan data aset tersebut diketahui

masih terdapat selisih antara data aset SIA untuk semua jenis aset dengan

saldo Aset Tetap Neraca, dengan total selisih sebesar Rp221,522,708,248,00.

Selisih tersebut terus mengalami perubahan. Kasubid Informasi dan Data

Aset BPAD menjelaskan bahwa BPAD tidak dapat memastikan kapan data



aset dari Aplikasi SIA tersebut dapat digunakan (tidak selisih). Hal tersebut

disebabkan karena user input data aset Aplikasi SIA sudah diberikan ke

seluruh pengurus barang, dan Aplikasi SIA belum memiliki fitur yang

membatasi (user limit) pengurus barang untuk melakukan perubahan data

aset pada Aplikasi SIA. BPAD juga belum memiliki data pembanding aset

untuk memvalidasi kebenaran perubahan data aset/perekaman data aset yang

dilakukan oleh pengurus barang.

2) Aplikasi SIA belum memiliki data Aset Ekstrakomptabel

Secara desain tabel, Aplikasi SIA belum memiliki tabel untuk aset

Ekstrakomptabel. Pemisahan aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel masih

dilakukan secara manual.

3) Aplikasi SIA belum dapat mengotomasi perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Perhitungan penyusutan masih dilakukan secara manual (excell). Hal tersebut

mengakibatkan tingginya risiko kesalahan perhitungan penyusutan apabila

terjadi perubahan data aset pada aplikasi SIA yang mempengaruhi nilai,

kapitalisasi hasil renovasi maupun perubahan pada tahun perolehan aset.

4) Perubahan saldo awal aset pada data aset Aplikasi SIA belum dapat ditelusuri

Berdasarkan unduhan data aset aplikasi SIA tanggal 16 Maret 2018, terdapat

selisih atas saldo awal aset (Aset Tetap TA 2016) pada 134 satker senilai

Rp5.683.782.575.283,16. Selisih saldo awal tersebut belum dapat dijelaskan

dan terus mengalami perubahan karena data aset aplikasi SIA bergerak secara

realtime sepanjang pengurus barang SKPD/UKPD melakukan perubahan.

5) Data Base SKPD/UKPD Aplikasi SIA belum update dengan perubahan

struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017

6) Informasi pada data aplikasi SIA tidak sesuai dengan kondisi fisik barang.

Pengujian inputan data aset dilakukan secara sampel pada beberapa SKPD

menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a) Perbedaan rincian Aset Gedung Dinas Pendidikan tahun 2016 antara SIA

dengan KIB C Manual

Nilai dan jumlah Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan TA 2016

yang tersaji dalam Aplikasi SIA telah sesuai dengan Laporan Keuangan

(LK) Audited Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar

Rp5.138.690.681.660,00 dengan jumlah 61 item aset gedung. Namun

berdasarkan data KIB C Manual per 31 Desember 2016 nilai gedung

yang tersaji dari KIB adalah sebesar Rp4.137.863.376.140,00 dengan

jumlah 64 item aset gedung atau terdapat selisih sebesar

Rp1.000.827.305.520,00. Kondisi lainnya adalah beberapa item gedung

memiliki nilai yang berbeda antara data SIA dengan KIB C Manual.

b) Identitas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berbeda dengan identitas

aset pada KIB D manual atas barang yang sama di Dinas Lingkungan

Hidup dan UKPD dibawahnya, Dinas Bina Marga dan UKPD

dibawahnya, serta Dinas PE dan UKPD dibawahnya.

Perbedaan pada ukuran panjang, lebar dan luasan aset Jalan Khusus

Inspeksi dan perbedaan identitas nama barang instalasi. Hal tersebut

disebabkan karena dalam Aplikasi SIA identitas ukuran barang tidak bisa

diinput nol sehingga penginputan luasan sebagian besar dilakukan

dengan ukuran perkiraan dan tanpa melalui pengukuran ulang.



d. Aset Peralatan dan Mesin Milik Pemprov DKI Jakarta yang dimanfaatkan

Oleh PT Transportasi Jakarta (PT TJ) dalam kondisi rusak dan tidak

diketahui keberadaannya

Pemanfaatan aset-aset Pemprov DKI Jakarta oleh PT TJ sesuai dengan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1006 Tahun 2015 Tanggal 4

Juni 2015 tentang pemanfaatan barang milik Pemprov DKI Jakarta oleh PT TJ.

Salah satu Aset yang dimanfaatkan PT TJ adalah Aset Peralatan Mesin senilai

Rp393.013.056.097,00. Aset tersebut merupakan bagian dari aset yang akan

diserahkan ke PT TJ melalui inbreng penyertaan modal, namun sampai akhir

Tahun 2017 proses inbreng belum diselesaikan.

Dalan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor

13.C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2015 Tanggal 17 Juni 2015 atas

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2014, Permasalahan

inbreng penyertaan modal pernah diungkapkan antara lain bahwa penyerahan

aset Pemprov DKI Jakarta sebagai inbreng penyertaan modal kepada PT TJ tidak

sesuai dengan Core Business-nya, dan inbreng belum memperhitungkan aset

pengadaan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur

Provinsi DKI Jakarta antara lain agar meninjau kembali proses penetapan dan

melakukan penghitungan ulang nilai aset Pemprov DKI Jakarta yang menjadi

PMP kepada PT TJ secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan menguntungkan Pemprov DKI. Sampai dengan akhir

pemeriksaan LKPD Pemprov DKI Jakarta TA 2017, proses inbreng antara

Pemprov DKI Jakarta dengan PT TJ belum diselesaikan.

Proses inbreng yang sampai dengan tahun 2018 belum diselesaikan

mengakibatkan beberapa aset yang dimanfaatkan PT TJ khususnya Aset

Peralatan Mesin semakin berkurang umur ekonomisnya dan tidak dapat

digunakan sebagai bagian dari aset inbreng. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan

KIB atas aset peralatan dan mesin yang dimanfaatkan PT TJ sesuai SK Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1006 Tahun 2015 Tanggal 4 Juni 2015 diketahui

terdapat aset dalam kondisi rusak dan tidak lagi dimanfaatkan oleh PT TJ

sebanyak 262 item aset senilai Rp392.364.022.063,00 diantaranya terdapat

Kendaraan Bus dan sarpras senilai Rp89.509.883.513,00 tidak diketahui

keberadaannya.

Atas temuan-temuan tersebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya-

upaya tindak lanjut atau perbaikan dan penjelasan, diantaranya sebagai berikut:

a. Informasi KIB yang kurang lengkap, Dinas SDA melengkapi dengan

menggunakan tahun perolehan neraca awal (2006); Aset tetap gedung dengan

keterangan renovasi gedung blok G senilai Rp.95 miliar di Dinas Perumahan

dibuatkan SK mutasi ke aset induknya yang tercatat di Biro Umum; Sudin Bina

Marga Jakbar dengan total nilai Rp25.558.248.270,00 telah melengkapi KIB nya

senilai Rp16.459.251.374,00 sisanya merupakan beban pemeliharaan (tidak

diakui sebagai aset tetap); Dinas Perhubungan, Sudin dan UP di bawahnya sudah

melengkapi informasi merk dan tipe aset di KIB senilai Rp572.087.382.003,00;

Sudin Bina Marga Jakata Utara telah menelusuri aset jalan senilai



Rp4.486.752.000,00 dan merupakan jalan sisi selatan dan sisi utara; Sudin Bina

Marga Jakbar telah melengkapi KIB atas tanah tanpa register senilai

Rp68.060.604.505,00 dan tanpa tahun perolehan senilai Rp68.060.604.505,00;

Sudin Perumahan Jakpus, Jaksel, Jakut melengkapi data luas jalan di KIB

menggunakan dokumen SPK belanja masing-masing senilai

Rp32.667.638.244,00, Rp160.518.964.111,00 dan Rp13.416.412.998,00. Sudin

Perumahan Jakut juga melengkapi kode barang di KIB senilai

Rp1.337.158.703,00. Sudin Perumahan Kep. Seribu melengkapi KIB untuk item

yang tidak ada Kode Barang atau kesalahan Kode Barang senilai

Rp21.593.559.084,00, Tanpa nomor register senilai Rp21.593.559.084,00 dan

Luasan dicatat Nol dan 1 M2 senilai Rp376.071.726,00. Para Kepala Dinas juga

membuat pernyataan komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut atau

perbaikan KIB dalam waktu 60 hari.

b. Terkait pencatatan ganda aset tetap pada KIB, tanah yang dicatat di Dinas Bina

Marga senilai Rp22,425 triliun telah dilakukan pengukuran dengan google maps,

lalu diperdalam dengan pengukuran di lapangan atas Rp15,147 triliun (70%)

dengan alat teodolit dan GPS garmin. Saldo yang tercatat Rp22,425 triliun

dikoreksi menjadi Rp16.624.399.463.883,00 sesuai hasil pengukuran; Tanah

kebon bibit yang tercatat di Dinas SDA senilai Rp5.194.315.000,00

direklasifikasi ke aset lainnya; SDN Setiabudi 01 Pagi Rp7.350.000.000,00 tidak

dikoreksi angka karena ada bukti sertifikat; SMKN 58 dan SMPN 283 dijelaskan

tidak dobel catat, sehingga tidak dilakukan koreksi; Tanah SMPN 58 sudah

merupakan bagian tanah Kecamatan Setiabudi sehingga dikoreksi hapus; Aset

tanah di Sudin Bina Marga Jakbar sebanyak 223 item senilai

Rp1.555.785.311.750 sudah teridentifikasi menjadi 199 item. Dari pengukuran

lapangan dilakukan perubahan luas dan nilai dikoreksi menggunakan NJOP 2007

untuk perolehan aset sebelum neraca awal sehingga nilainya menjadi

Rp1.380.695.185.400,00. Aset tanah di Sudin Bina Marga Jaksel dari 129 item,

6 item belum bisa diidentifikasi, sisanya sudah teridentifikasi menjadi 47 item.

Dari pengukuran lapangan dilakukan perubahan luas dan nilai dikoreksi

menggunakan NJOP 2007 sehingga nilainya menjadi Rp567.732.099.470,00.

Aset tanah di Sudin Bina Marga Jaktim dari 66 item senilai

Rp106.871.880.508,00, 7 item senilai Rp20.071.704.000,00 belum

teridentifikasi, sisanya sudah teridentifikasi menjadi 21 item. Dari pengukuran

lapangan dilakukan perubahan luas dan nilai dikoreksi menggunakan NJOP 2007

sehingga nilainya menjadi Rp43.454.315.422,00. Aset tanah di Sudin Bina

Marga Jakpus dari 50 item senilai Rp170.738.723.570,00 sudah teridentifikasi

menjadi 25 item dengan nilai Rp199.040.872.800. Dari pengukuran lapangan

dilakukan perubahan luas dan nilai dikoreksi menggunakan NJOP 2007.

Sudinhut Jaktim sudah mengidentifikasi sebanyak 4 item aset senilai

Rp23.079.900.000,00. Sudin Damkar Jaksel sudah mengidentifikasi dan

mengoreksi nilai aset menjadi Rp78.884.377.000,00.

c. Aset yang dicatat gabungan dapat dirinci oleh beberapa SKPD senilai

Rp7.527.836.775.327,00

d. Masalah aset yang dicatat terpisah dari aset induknya dan KDP yang belum

diatribusikan ke aset tetap induknya, beberapa SKPD diantaranya Dinas

Perumahan, Sudin Perumahan Jakpus, Sudin Perumahan Jakut, Dinas SDA, dan



RS Koja sudah melakukan grouping aset sesuai lokasi, mengatribusikan ke aset

induk, koreksi KIB dan atribusi KDP sesuai aset tetap induknya. Nilai aset yang

teridentifikasi dan digabungkan ke aset induknya sebesar

Rp4.435.389.050.887,00.

e. Aset yang tidak masuk kategori aset tetap, aset yang telah diidentifikasi dan

dikoreksi sesuai kategorinya senilai Rp143.998.260.011,00.

f. Aset yang belum dicatat atau lebih catat, beberapa SKPD diantaranya Dinas Bina

Marga, Sudin Bina Marga Jakbar, Sudin Bina Marga Jaktim, Dinas Perumahan,

Sudin Lingkungan Hidup Jaktim, Sudin PE Jakbar melakukan jurnal koreksi dan

perbaikan KIB. Nilai koreksi untuk aset kurang catat sebesar

Rp517.149.027.980,77 dan aset lebih catat sebesar Rp386.606.756.854,00.

g. Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, beberapa SKPD telah

mengidentifikasi aset tetap tersebut dengan menelusuri ke dokumen aset,

dokumen belanja dan cek fisik. PPAD telah menambahkan alamat pada KIB dan

sudah diinput ke KIB Sistem senilai Rp137.465.447.299,00; Bina Marga sudah

mengidentifikasi aset senilai Rp68.605.231.550,00; Aset di Dinas Lingkungan

Hidup senilai Rp71.318.438.816,00 sudah ditemukan, aset tersebut merupakan

aset Dinas LH berupa kendaraan yang di BKO/pinjam pakai ke Sudin atau

Instansi lainnya. Aset yang belum teridentifikasi berupa perkakas sebanyak 582

unit senilai Rp49.522.469.011,00. Aset di UPK Badan Air berupa perangkap

sampah senilai Rp26.607.305.800 sudah diketahui keberadaannya dengan

lampiran BA cek fisik dan foto-foto. Sudin LH Jakpus, Jakbar, dan Jaksel serta

UP Sampah Terpadu mengidentifikasi aset masing-masing senilai

Rp78.100.000,00, Rp682.361.980,00 dan Rp1.099.052.251,00 serta

Rp10.789.123.230,00. Aset gedung di Dinas Kehutanan senilai

Rp6.526.886.941,00 sebenarnya berupa KDP senilai Rp5.535.750.091,00 dan

sudah dikoreksi ke KDP. Aset di UP Pelatihan Seni Budaya senilai

Rp3.638.597.000,00 dan Rp1.871.692.000,00 teridentifikasi sebagai biaya

pemeliharaan, KIB sudah dikoreksi menambah aset induknya. Aset yg tidak

diketahui keberadaannya sebagian besar berupa peralatan dan mesin yang

memiliki umur lebih dari 5 tahun, sehingga nilai buku saat ini telah bernilai

Rp0,00.

Bidang Tanah tanpa keterangan alamat yang jelas, beberapa SKPD telah

mengidentifikasi aset tersebut. Dari temuan senilai Rp27.953.971.933.671,00 di

Dinas SDA yang dapat diidentifikasi dengan pengambilan gambar menggunakan

drone dan identifikasi lokasi dengan google maps dan GPS (titik koordinat) senilai

Rp27,84 triliun dengan rincian Rp11.363.095.461.120,00 milik Dinas SDA,

sedangkan Rp10.995.227.900.000,00 diindikasikan milik pemerintah pusat (11 item)

dan akan direklasifikasi ke aset lainnya sambil menunggu konfirmasi ke pemerintah

pusat. Aset di Dinas Perhubungan senilai Rp223.801.573.154,00 sudah dilengkapi

gambar peta bidang. Aset di UP Gelanggang Remaja Jaksel dan Dinas Kehutanan

masing-masing senilai Rp60.290.600.000,00 dan Rp601.859.603.928,00 sudah

dilengkapi bukti cek fisik, foto, update KIB A. Aset Sudinpora Jakbar senilai

Rp391.936.000,00 sudah dilengkapi informasi alamat di KIBnya. Aset di Dinas

Perumahan senilai Rp76.749.910,00 sudah dikapitalisasi ke aset induk, sementara

Rp16.202.250.000,00 direklas ke aset tetap belum ditetapkan statusnya. Aset di Dinas



Bina Marga senilai Rp42.242.715.000,00 telah dilengkapi dengan alamat di KIB-nya

dan lampiran BAST fasos fasum.


a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan,

pada:

1) Pasal 1 angka 12 mengenai leger jalan;

2) Pasal 114 mengenai dokumen jalan;

3) Pasal 115 ayat (1) mengenai penyelenggara jalan;

4) Pasal 116 pada:

a) Huruf a mengenai penggunaan leger jalan;

b) Huruf b mengenai pendataan ruas jalan.

5) Pasal 117 pada:

a) Ayat (1) mengenai leger jalan

b) Ayat (2) mengenai data identitas jalan

c) Ayat (5) mengenai data ruang milik jalan

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

1) Pasal 2 ayat 1 mengenai pernyataan SAP

2) Pasal 3 ayat 1 mengenai kelengkapan PSAP

3) Pasal 42 ayat (1) mengenai pihak yang wajib melakukan pengamanan

BMN/D, dan ayat (2) mengenai Pengamanan BMN/D;

4) Pernyataan No. 07:

a) Paragraf 7 mengenai pengklasifikasian aset tetap;

b) Paragraf 14, 15 mengenai pengakuan aset tetap;

c) Paragraf 41 mengenai biaya perolehan aset tetap gabungan;

d) Paragraf 49 mengenai penambahan nilai aset tetap.

5) Lampiran II, Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 65 mengenai

pencatatan aset tetap;

6) Lampiran I.08 PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 14, 15,

dan 49;

7) Lampiran I.09 PSAP 08, Paragraf 6, 10, 17, dan 18 mengenai definisi KDP,

kontrak konstruksi, dan uang muka kerja;

8) Lampiran I.11, Pernyataan No. 10, pada:

a) Paragraf 4 mengenai koreksi;

b) Paragraf 31 mengenai koreksi kesalahan tidak berulang

c. Bultek Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15:

1) Paragraf 15 mengenai pengakuan aset tetap

2) Bab V tentang akuntansi Jalan, Irigasi dan jaringan angka 5.1 mengenai

definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

1) Pasal 1 pada:

a) Nomor 10 mengenai pemanfaatan BMN/D;

b) Nomor 11 mengenai sewa BMN/D; dan

c) Nomor 24 mengenai penatausahaan BMN/D



2) Bab II Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 5 dan 8

mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang dan Pengguna

Barang.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

1) Pasal 10 huruf d mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengelola

Barang;

2) Pasal 11 ayat (3) huruf c mengenai wewenang dan tanggung jawab Pejabat

Penatausahaan Barang

3) Pasal 12 ayat (3) mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengguna

Barang pada huruf c, e, dan h

4) Pasal 14 pada ayat (1) dan (4) mengenai Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang

5) Pasal 15 pada ayat (3) mengenai pengurus barang

6) Pasal 16 ayat (2) mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengurus

Barang pada huruf c, d, dan p

7) Pasal 44 ayat (1) mengenai penggunaan barang milik daerah

8) Pasal 54 s.d Pasal 60 mengenai prosedur Pengalihan Status Aset

9) Pasal 56 ayat (1) mengenai pengalihan status penggunaan BMD, ayat (2)

mengenai pengajuan permohonan

10) Pasal 296 ayat (1), (2), (3) mengenai pengamanan BMD

11) Pasal 299 ayat (3) mengenai pengamanan administrasi tanah

12) Pasal 431, 433, 434, 437, dan 450 mengenai prosedur dan kewenangan

penghapusan BMD

13) Pasal 433 ayat (1) huruf b mengenai pengalihan status penggunaan barang

milik daerah;

14) Pasal 474 ayat (1) mengenai Daftar Barang Pengelola

15) Pasal 475 ayat (1) dan (2) mengenai tugas Pengelola Barang, serta ayat (3)

daftar barang milik daerah

16) Pasal 478 ayat (1) mengenai Kuasa Pengguna barang dan ayat (2)

menyatakan Pengguna Barang

17) Pasal 479 ayat (1), (2) dan (3) mengenai tugas Pengelola barang dalam

menyusun laporan barang

18) Pasal 512 ayat (2) mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

daerah dan ayat (3) mengenai pembukuan, inventarisasi dan pelaporan

BMD

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Bab I Ketentuan

Umum pada:

1) Pasal 1 ayat (6) mengenai definisi penggolongan;

2) Pasal 5, 6, dan 7 mengenai kode lokasi dan kode register

g. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108

Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada

huruf f tentang Tabel Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Sampai

Dengan Sub-Sub Rincian Objek, yaitu pada tabel 2.6.



h. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan

Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

1) Pasal 3

a) ayat (4) mengenai pencatatan aset tetap/ BMD dalam KIB;

b) ayat (5) mengenai pelaksana pencatatan;

c) ayat (6) mengenai tugas pengurus BMD;

2) Pasal 4, ayat (1) dan (2) mengenai rekonsiliasi aset tetap

i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah pada:

1) Pasal 1 pada angka 15 mengenai definisi pemanfaatan

2) Pasal 6 mengenai Mitra Sewa Barang Milik Daerah

3) Pasal 7 mengenai pihak swasta

j. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun

2017 Tentang Kebijakan Akuntansi yaitu pada Lampiran 1-19 Tentang Akuntansi

Aset Tetap dan Lampiran 1.20, Paragraf 23 mengenai nilai kontruksi.

k. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1006 Tahun 2015 tentang

pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PT TJ, yang

antara lain menyatakan dalam pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta, Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta berkewajiban:

1) Membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh

terhadap barang milik daerah;

2) Merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan

pemeliharaan terhadap barang milik daerah serta sarana penunjang lainnya;

3) Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah serta

sarana penunjang lainnya;

4) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik

daerah yang ada dalam penguasaannya;

5) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


a. Kartu Inventaris Barang (KIB) belum mampu memberikan informasi yang

handal untuk pengelolaan aset tetap;

b. Pengurus barang kesulitan melakukan inventarisasi, monitoring ataupun

pengujian atas keberadaan dan perhitungan penyusutan barang milik daerah yang

dicatat secara gabungan atau tidak dirinci;

c. Ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemanfaatan aset

oleh pihak ketiga yang tanpa perjanjian kerja sama;

d. Catatan Aset Tetap belum sepenuhnya mencerminkan nilai sebenarnya;

e. Tingginya potensi kerusakan dan/atau kehilangan atas BMD yang dititipkan pada

UP Pusat Penyimpanan Barang Daerah (PPBD).

f. Aset tetap dalam Aplikasi SIA tidak dapat dijadikan dasar dalam penyusunan

LKPD Pemprov DKI Jakarta TA 2017;

g. Aset Peralatan dan Mesin bagian dari aset inbreng penyertaan modal kepada PT

TJ berpotensi tidak dapat dimanfaatkan.




a. Belum menindaklanjuti rekomendasi BPK secara optimal untuk melakukan

sensus aset tetap secara menyeluruh dan Pemprov DKI Jakarta;

b. Belum menyusun Sistem Pengendalian Intern yang memadai pada penatausahaan

Barang Milik Daerah di UPPD Pulomas dan Aplikasi SIA;

c. Belum melaksanakan inbreng aset tetap kepada PT TJ.

Atas permaslahan tersebut Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah:

a. Telah melakukan pembahasan, penelusuran dokumen dan cek fisik untuk

perbaikan penatausahaan aset tetap atas temuan pemeriksaan tersebut. Hasil

pembahasan, penelusuran dokumen dan cek fisik tersebut menjadi bahan

perbaikan pada KIB SKPD/UKPD sekaligus melakukan koreksi pada akun aset

tetap yang terdampak. Selanjutnya untuk perbaikan pada KIB SKPD/UKPD akan

tetap dilakukan penelusuran seiring dengan proses inventarisasi aset tetap yang

saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

b. UP PPBD telah melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut.

1) Telah menyusun kebijakan pengelolaan aset berupa, SOP Pengembalian

KDO, SOP Penitipan Barang Purna Pakai dan SOP Pendistribusian KDO,

2) Telah dilakukan pendataan ulang barang-barang purna pakai dan KDO,

3) Telah mengusulkan penghapusan KDO dan barang purna pakai ke BPAD,

4) Untuk perawatan KDO yang dititipkan merupakan tanggung jawab masing-

masing SKPD/UKPD dikarenakan UP PPBD tidak memiliki anggaran

perawatan untuk KDO yang dititipkan.

Selanjutnya, terhadap tidak memadainya penyimpanan BMD di UP PPBD akan

tetap menjadi perhatian kami.

c. Terkait dengan aset-aset yang telah dikerjasamakan dengan PT TJ dengan ini

kami sampaikan hal sebagi berikut.

1) Untuk aset yang telah dikerjasamakan yang kondisinya baik, saat ini sedang

dilakukan penilaian kembali oleh KJPP sebagai dasar inbreng kepada PT TJ.

2) Aset yang kondisinya kurang baik akan dilaksanakan penghapusan dan tidak

dimasukkan ke dalam inbreng kepada PT TJ.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Sekretaris Daerah

bersama dengan BPAD dan Kepala SKPD terkait supaya:

a. Melakukan inventarisasi aset tetap milik Pemprov DKI Jakarta secara fisik dan

secara administrasi;

b. Menyusun sistem penatausahaan aset tetap yang memadai pada UPPD Pulomas

dan Aplikasi SIA;

c. Segera melaksanakan inbreng aset tetap kepada PT TJ dengan memperhitungkan

aset peralatan dan mesin yang dapat dimanfaatkan.

6.2. Penatausahaan Aset Tetap Belum Didukung dengan Proses Rekonsiliasi dan

Validasi Data Aset yang Memadai pada Dinas Pendidikan dan UKPD

Dibawahnya



Berdasarkan Neraca pada Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta per 31

Desember 2017 (Audited) nilai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan (Gabungan)

disajikan sebesar Rp29.103.989.323.614,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 2. Saldo Aset Tetap pada Dinas Pendidikan (Gabungan) Per 31 Desember 2017 (Audited)

Aset Tetap TA 2017 (Audited) (Rp)

TA 2016 (Audited) (Rp)

Tanah 11.863.051.745.055,00 6,756,050,679,496,00

Peralatan dan Mesin 5.843.359.469.120,00 4,140,844,190,783,00

Gedung dan Bangunan 9.653.924.075.572,00 5,512,462,639,909,00

Jalan, Jaringan dan Instalasi 158.793.212.902,00 157,920,364,683,00

Aset Tetap Lainnya 904.614.874.596,00 667,222,013,358,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 680.245.946.369,00 306,195,238,479,00

Total Aset 29.103.989.323.614,00 17.540.695.126.708,00

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan, pencatatan, penyajian, dan pelaporan Aset

Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya

pada Dinas Pendidikan (Gabungan) diketahui kondisi sebagai berikut:

a. Aset Tetap Tanah

Dari Tabel 6.2 di atas menunjukkan adanya penambahan signifikan Aset

Tanah di Dinas Pendidikan (Gabungan) TA 2017, yang semula pada TA 2016

sebesar Rp6.756.050.679.496,00 menjadi Rp11.863.051.745.055,00 pada TA

2017 atau bertambah sebesar Rp5.107.001.065.559,00. Penambahan saldo Aset

Tetap Tanah TA 2017 diantaranya karena reklasifikasi Aset Belum Validasi

Tanah Sekolah menjadi Aset Tetap Tanah Dinas Pendidikan sebesar

Rp4.750.525.206.209,00.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern atas

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 yang diterbitkan

oleh BPK dengan Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal

29 Mei 2017 menyatakan bahwa Neraca Dinas Pendidikan sampai dengan 31

Desember 2016 masih menyajikan Aset Tanah Sekolah secara gelondongan

senilai Rp6.483.494.846.290,00.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, mulai Tahun 2017 Dinas

Pendidikan dibantu dengan BPAD melakukan kegiatan pencacahan Aset Tanah

Sekolah tersebut. Data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pencacahan

adalah Kartu Inventaris Barang yang dibuat oleh sekolah, Berita Acara

Rekonsiliasi Aset antara sekolah dengan BPKD/BPAD (jika ada) dan Berita

Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013.

Berdasarkan dokumen pencatatan terkait Barang Milik Daerah milik sekolah,

hasil wawancara dengan pengurus barang sekolah-sekolah dan Pengurus Barang

Dinas Pendidikan ditemukan permasalahan terkait aset tetap tanah sekolah pada

Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1) Dasar Pencatatan Nilai Tanah Sekolah Tidak Konsisten

Hasil pemeriksaan pada KIB Dinas Pendidikan menunjukkan adanya

ketidakwajaran nilai aset tanah pada sekolah-sekolah yang lokasi lahannya

berdekatan, sebagian hasil uji petik terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. 3. Contoh Inkonsistensi Nilai Aset Tanah Sekolah yang Berdekatan

No Nama Sekolah Alamat Perolehan Ukuran

(m2) Nilai (Rp)

1 SMK Negeri 1 Jl Budi Utomo No 7 Jak Pus 1983 dan 1997 16.775 12.586.910,00



No Nama Sekolah Alamat Perolehan Ukuran

(m2) Nilai (Rp)

2 SMA Negeri 1 Jl Budi Utomo No 7 Jak Pus 1987 7.060 57.503.700.000,00

3 SMK Negeri 27 Jalan Dr. Sutomo No. 1 1997 15.060 122.663.700.000,00

Hasil uji petik lebih lengkap dapat pada Lampiran 6.2.1

Hasil wawancara dengan pengurus barang sekolah diketahui bahwa terdapat

sekolah yang mencatat nilai tanah berdasarkan NJOP Tahun 2007 (dalam

rangka penyusunan neraca awal Tahun 2008), NJOP Tahun 2012 (dalam

rangka sensus aset Tahun 2013), dan NJOP Tahun 2015 (dalam rangka input

aset tanah ke SIA Tahun 2016), atau tidak mengetahui dasar penilaian tanah.

Atas kondisi tersebut BPK melakukan penambahan uji petik sebanyak 37

sekolah terkait pencatatan nilai aset tanah sekolah yang diperoleh sebelum

Tahun 2007. Dari hasil perbandingan dengan NJOP Tahun 2007 menunjukan

hasil antara lain:

a) Nilai tanah pada 15 sekolah dicatat lebih kecil dari NJOP Tahun 2007;

b) Nilai tanah pada 16 sekolah dicatat lebih besar dari NJOP Tahun 2007.

Lebih lengkap tentang inkonsistensi nilai tanah sekolah dan dasar

penentuan nilai tanah sekolah tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6.2.1.

b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1) Dinas Pendidikan (SKPD)

a) Dinas Pendidikan tidak dapat menunjukkan KIB C TA 2016 yang sesuai

dengan nilai saldo di neraca Audited per 31 Desember 2016

Berdasarkan matriks Laporan Keuangan (LK) Audited Tahun Anggaran

(TA) 2016 diketahui bahwa saldo Gedung dan Bangunan (KIB C) adalah

sebesar Rp5.138.690.681.660,00, namun berdasarkan KIB C per 31

Desember 2016 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan berupa softcopy

dan hardcopy untuk saldo Audited 2016 adalah sebesar

Rp4.137.863.376.140,00 atau terdapat selisih sebesar

Rp1.000.827.305.520,00.

b) Gedung dan Bangunan dicatat secara gabungan sebesar

Rp1.216.693.542.493,00 dalam KIB C TA 2017

Berdasarkan penelitian atas rincian aset dalam KIB 2016 dan KIB 2017

(saldo awal) diketahui terdapat perubahan rincian barang karena

kesalahan data KIB 2016, sebagai berikut.

1) Terdapat aset-aset yang sebenarnya belum divalidasi dimasukkan

menjadi aset tetap dengan total senilai Rp64.965.356.000,00,

2) Terdapat aset yang double catat senilai Rp5.502.538.249,00.

3) Aset sekolah belum validasi yang direklasifikasi menjadi aset tetap

tercatat secara gabungan senilai Rp4.633.301.264.470,00, yang

seharusnya sesuai matriks aset Audited TA 2015 adalah senilai

Rp3.545.288.958.626,00.

Atas hal tersebut di atas, Staf Subid Inventarisasi BPAD melakukan

penelusuran ulang serta pencacahan sesuai KIB TA 2015 UPB/sekolah

dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6. 4. Hasil Pencacahan KIB TA 2015

No Nama Barang Tahun Nilai (Rp) Keterangan

1 2.446 Sekolah Negeri 3.487.075.616.226,00 Rinci per masing-masing Sekolah



No Nama Barang Tahun Nilai (Rp) Keterangan

2 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

2013 262.452.813.593,00 Gabungan

3 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen

2014 215.364.413.595,00 Gabungan

4 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

2015 8.816.637.000,00 Gabungan

5 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan

2015 355.977.354.845,00 Gabungan

6 Jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan

2015 9.288.331.615,00 Gabungan

7 Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP

2015 364.793.991.845,00 Gabungan

Total Gabungan 1.216.693.542.493,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa masih terdapat aset gedung dan

bangunan masih dicatat secara gabungan sebesar

Rp1.216.693.542.493,00.

c) Pencatatan dan penyajian aset gedung dan bangunan di KIB C Dinas

Pendidikan tidak memadai dan belum menggambarkan nilai serta rincian

yang sebenarnya

1) 33 unit gedung sekolah (2016) tercatat di KIB C senilai

Rp343.458.830.269,00 belum menggambarkan nilai yang

sebenarnya. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti realisasi belanja


(a) Nilai aset yang tersaji di Neraca sebesar Rp343.458.830.269,00,

jika dibandingkan dengan data realisasi keuangan pada 33 unit

gedung sekolah (2016) tersebut hanya merupakan angka realisasi

Belanja Modal (BM) khusus untuk Bulan Desember 2016,

sedangkan untuk realisasi bulan Januari s.d Bulan November

2016 belum dikapitalisasikan ke nilai aset pada KIB.

Berdasarkan data Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional

diketahui bahwa angka realisasi bulan Januari s.d November TA

2016 yang dapat diidentifikasi dan belum dikapitalisasi adalah

minimal sebesar Rp68.989.760.600,00.

Nilai aset yang tersaji sebesar Rp343.458.830.269,00 belum

menggambarkan nilai konstruksi bangunan secara utuh

(b) Berdasarkan penelusuran pada register SP2D untuk 33 unit aset

tersebut, diketahui bahwa atas beberapa kegiatan pembangunan

gedung sekolah merupakan kegiatan lanjutan dari pembangunan

tahun-tahun sebelumnya. Nilai yang dapat diidentifikasi dan

belum dikapitalisasi pada 33 unit gedung tersebut berdasarkan

data realisasi belanja dari tahun 2012 s.d 2015 minimal sebesar

Rp145.773.151.329,00. Nilai tersebut belum termasuk Biaya

Perencanaan dan Manajemen Konstruksi.

2) 5 Unit aset gedung sekolah yang tercatat di KIB C belum

menggambarkan nilai dan kondisi yang sebenarnya.

5 unit aset gedung senilai Rp78.215.380.634,00, merupakan

reklasifikasi dari KDP pada tahun 2017, dicatat dalam KIB C dengan

Tahun Perolehan 2013-2015, sedangkan dalam KK Penyusutan

Tahun Perolehannya dicatat Tahun 2017.



Berdasarkan penelusuran pada SPJ Fungsional TA 2016 diketahui

bahwa nilai 5 unit aset gedung tersebut hanya merupakan nilai

realisasi BM untuk Bulan Desember tahun 2016 saja, sedangkan nilai

realisasi bulan sebelumnya belum tercatat.

Tabel 6. 5. Nilai Realisasi Belanja Modal 5 Unit Aset yang Belum Dikapitalisasi

No Nama Barang Nilai Realisai Jan-Nov (Rp)

Keterangan

1 Rehab Total 2.933.598.200,00 SDN penjaringan (06/07/08/09)

2 Rehab Total 1.615.835.600,00 SDN Pejagalan (11/12)

3 Rehab Total 4.610.319.400,00 SMPN 162

4 Rehab Total 4.650.305.000,00 SMPN 244

5 Rehab Total 3.715.211.200,00 SMPN 266

Total 17.525.269.400,00

Lebih lanjut dalam KIB C sebesar Rp9.410.966.366,00 (2017) yang

merupakan bagian dari 5 unit aset gedung tersebut dicatat terpisah.

Penambahan aset tersebut merupakan penambahan dari pembayaran

hutang daerah pekerjaan TA 2016.

3) Penyajian dan pencatatan Aset gedung bangunan yang berasal dari

reklasifikasi aset belum validasi (aset lain-lain) belum

menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB C Sekolah, wawancara

dengan pengurus barang sekolah, serta cek fisik di lapangan atas aset

gedung bangunan yang berasal dari pencacahan aset sekolah belum

validasi yang direklasifikasi menjadi Aset Tetap, belum

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilihat

pada kondisi sebagai berikut:

(a) Terdapat bangunan yang telah tercatat di KIB UPB/Sekolah

namun tidak tercatat di KIB C Dinas Pendidikan, antara lain di

SDN Rawa Buaya 01 Pagi_04 Petang (Rumah penjaga dan

Musholla), di SDN Cipedak 03 Pagi (Musholla dan Lapangan

Terbuka Permanen), di SDN Kembangan Selatan 03 (Musholla),

di SMKN 1 (Bangunan Masjid Al Jihad), di SDN Menteng 02

Pagi (Gedung Cagar Budaya), di SMAN 81 (Masjid 2 lantai,

rumah dinas 1 unit, pos jaga 1 unit dan kantin 1 unit), di SDN

Cipedak 01 Pagi (Musholla dan kantin), di SDN Grogol Selatan

13 (Taman Literasi dan perluasan bangunan kantin), di SDN

Jagakarsa 05 (Perpustakaan, Mushola dan Rumah dinas), di SDN

Pegangsaan dua 06 (Mushola dan kantin), di SDN Pegangsaan

dua 08 (kantin).

(b) Aset Gedung Sekolah dan Bangunan pada SDN Sunter Agung

07 Pg senilai Rp1.173.878.000,00 telah dicatat secara rinci

dalam KIB SDN Sunter Agung 07 Pg, namun masih dicatat

secara gabungan pada KIB C Dinas Pendidikan.

(c) Aset Gedung Sekolah yang tercatat di KIB Sekolah maupun

Dinas Pendidikan belum termasuk penambahan dari rehab berat

dari Suku Dinas Pendidikan. Rincian angka rehab berat dari

Suku Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran 6.2.2.



(d) Terdapat bangunan gedung sekolah yang secara fisik sudah tidak

ada karena dibongkar untuk kepentingan rehab total namun

masih tercatat di KIB Sekolah maupun Dinas Pendidikan, antara

lain SDN Kebagusan 01 (1982), SDN Cipinang Melayu 04

(1982), SDN Ciganjur 01 (1981), SLTPN 172 (1977), dan SMPN

162 (1986) dengan total nilai Rp11.082.700.000,00.

(e) Terdapat aset bangunan milik sekolah yang sudah terbit SK

Penghapusannya namun masih tercatat di KIB, yaitu sebagai

berikut:

(1) 24 lokasi sekolah yang menjadi objek SK Penghapusan No.

1068 Tahun 2014 senilai Rp64.591.100.300,00, masih

tercatat di KIB (rincian lihat Lampiran 6.2.3). Hal tersebut

disebabkan karena data aset dalam SK Penghapusan No.

1068 Tahun 2014 berbeda dengan data dalam KIB.

(2) 49 unit aset pada 14 lokasi sekolah di KIB C senilai

Rp21.059.162.000,00 sesuai SK Penghapusan No 260

Tahun 2017, masih tercatat di KIB. (rincian lihat

Lampiran 6.2.4). Nilai 8 unit aset dalam SK Penghapusan

No 260 Tahun 2017 berbeda dengan nilai di KIB C.

(f) Terdapat bangunan sekolah yang memiliki nilai tidak wajar

(1) Gedung sekolah (1986) SDN Kembangan Selatan 03 senilai

Rp3.954.000.000,00

Nilai tersebut sama dengan nilai tanah sekolah tersebut.

(2) SDN Jagakarsa 02 Pagi senilai Rp79.150.000.000,00

Bangunan sekolah (1992) dengan luasan 397 m2 senilai

Rp40.000.000.000,00 dan Rumah dinas penjaga sekolah

dengan luasan 63 m2 senilai Rp39.150.000.000,00.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan diketahui bahwa aset

berupa rumah dinas sebenarnya merupakan bagian dari

bangunan sekolah dengan luas +/- 30m2.

(3) SMAN 90 senilai Rp214.768.300.000,00

Dari sembilan unit gedung yang tercatat di KIB C SMAN

90, terdapat satu unit bangunan (1986) seluas 4.455 m2 (3

lantai) dicatat senilai Rp214.768.300.000,00. Pengurus

Barang SMAN 90 tidak memiliki data pendukung atas nilai

bangunan tersebut.

(4) SMPN 107 senilai Rp126.116.000.000,00

Terdapat dua unit aset SMPN 107 yaitu Gedung sekolah

(2002) dengan luas 3.469 m2 (3 lantai) senilai

Rp104.076.000.000,00 dan Bangunan sarana olahraga

(2002) dengan luas 1.920 m2 berupa lapangan senilai

Rp22.040.000.000,00. Pengurus Barang tidak memiliki data

pendukung atas nilai bangunan tersebut .

(5) SDN Sukabumi Utara 07 Pagi senilai Rp11.946.510.554,00

Nilai gedung sekolah dicatat pada KIB sekolah (2016)

sebesar Rp11.946.510.554,00. Berdasarkan Register SP2D

BM Gedung pada Dinas Pendidikan untuk Rehab Total SDN



Sukabumi Utara 07 Pagi pada TA 2013 terealisasi sebesar

Rp3.879.278.444,00 dan TA 2015 terealisasi sebesar

Rp11.332.000.000,00 sehingga total aset gedung SDN

Sukabumi Utara 07 Pagi seharusnya sebesar

Rp15.211.278.444,00.

(g) Terdapat aset bangunan milik 41 sekolah yang belum tercatat

atau kurang catat minimal senilai Rp146.886.954.400,00 karena

hasil validasi aset tidak sesuai dengan KIB manual sekolah dan

kondisi riil di lapangan (Rincian lampiran 6.2.5).

4) Terdapat aset gedung bangunan di bawah nilai kapitalisasi bangunan

sebanyak 354 unit dengan total sebesar Rp2.762.652.371,00.

Berdasarkan penelusuran KIB C diketahui terdapat aset-aset yang

berada di bawah nilai kapitalisasi yang merupakan aset-aset milik

UPB atau sekolah negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan

dengan total senilai Rp2.762.652.371,00 (Rincian lampiran 6.2.6).

d) Pencatatan dan penyajian aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) di

KIB F Dinas Pendidikan tidak memadai dan belum menggambarkan nilai

serta rincian yang sebenarnya

1) 37 unit KDP (KIB F) Gedung bangunan Tahun 2015 dengan total

nilai Rp227.979.857.845,00 belum menggambarkan nilai yang

sebenarnya.

Berdasarkan perbandingan data realisasi belanja TA 2015, dapat


(a) Terdapat perbedaan nilai 4 unit aset senilai Rp7.772.466.162,00,

antara KIB F senilai Rp43.965.606.638,00 dengan realisasi BM

TA 2015 senilai Rp51.738.072.800,00, sebagai berikut.

Tabel 6. 6. Selisih Nilai KIB F dan Realisasi Belanja Modal 4 Unit Aset

No Uraian Nilai di KIB F

(Rp) Realisasi

BM TA 2015 (Rp) Keterangan

1 SDN Petukangan Utara 01/04

5.988.885.200,00 5.389.966.800,00 Selisih tidak dapat dijelaskan

2 SMPN 97 7.088.476.000,00 6.338.134.000,00 Selisih tidak dapat dijelaskan

3 Puslatdikjur Jaktim 28.296.675.038,00 28.350.534.000,00 Selisih tidak dapat dijelaskan

4 SMPN 164 2.591.570.400,00 11.659.438.000,00 Angka yang tersaji di KIB merupakan angka realisasi BM bulan Jan sd. November, belum termasuk realisasi bulan Desember.

Total 43.965.606.638,00 51.738.072.800,00

(b) Nilai aset yang tersaji sebesar Rp227.979.857.845,00 belum

menggambarkan nilai konstruksi bangunan secara utuh

Berdasarkan penelusuran pada register SP2D untuk 37 unit aset

tersebut, diketahui bahwa atas beberapa kegiatan pembangunan

gedung sekolah merupakan kegiatan lanjutan atau penyelesaian

atas pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

Dari register SP2D dari tahun 2011 s.d 2015 menunjukkan

bahwa total nilai realisasi BM untuk kegiatan pembangunan

yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat

diidentifikasi dan belum tercatat di KIB F minimal sebesar

Rp292.946.391.635,00 (Rincian lampiran 6.2.7). Nilai tersebut



belum termasuk biaya jasa konsultasi perencanaan dan jasa

konsultasi pengawasan.

(c) KDP sebanyak 37 unit dengan Tahun Perolehan 2015 di KIB F

belum dikapitalisasikan ke aset induknya di KIB C.

Berdasarkan keterangan dari pengurus barang diketahui bahwa

pengurus barang belum memperoleh dokumen BAST maupun

BAPP dari pihak ketiga kepada Dinas Pendidikan atau dari

Dinas Pendidikan ke Pengurus Barang.

2) 48 unit KDP (KIB F) Gedung bangunan Tahun 2017 dengan total

nilai Rp680.245.946.369,00 belum menggambarkan rincian nilai

yang sebenarnya.

Sesuai dengan BA Rekon Unaudited 2017 diketahui bahwa realisasi

BM TA 2017 yang tersaji menjadi nilai KDP adalah sebesar

Rp680.245.946.369,00 termasuk pengakuan hutang daerah TA 2017

menjadi penambah aset KDP sekolah terkait, dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 6. 7. Pencatatan 48 unit aset KDP tahun 2017

No Nama Barang Nilai Keterangan

1 47 unit aset KDP Rp629.454.683.403,00 angka realisasi pembayaran per 20 Desember 2017 (dicatat rinci di 47 sekolah)

2 1 unit aset KDP Rp50.791.262.966,00 Progress pekerjaan tanggal 20 Des s.d 31 Des 2017 (dicatat gelondongan)

Total Rp680.245.946.369,00

Berdasarkan rincian data pembayaran dari Bidang Prasardik

diketahui bahwa realisasi per 20 Desember 2017 untuk 47 sekolah

seharusnya adalah sebesar Rp628.018.108.677,00. Sehingga terdapat

selisih lebih di KIB senilai Rp1.436.574.726,00

(Rp629.454.683.403,00 - Rp628.018.108.677,00).

Di samping itu dari 47 lokasi sekolah yang tercatat di KDP,

diantaranya sebanyak 22 lokasi telah dibayarkan 100% pada tanggal

20 Desember 2017 meskipun progress pekerjaannya belum

mencapai 100%. Sisa progress pekerjaan sampai dengan 31

Desember 2017 dijamin dengan bank garansi. Pada tanggal 31

Desember 2017 ternyata progress pekerjaan atas 22 lokasi tersebut

tidak mencapai 100%, sehingga atas sisa pekerjaan yang tidak

terselesaikan oleh rekanan telah dikembalikan dalam bentuk tunai ke

Kasda sebesar Rp7.665.988.427,00.

e) Aset dari realisasi kode rekening Belanja Modal (BM) Gedung Bangunan

Tahun 2011 s.d Tahun 2015 minimal 126 unit aset sekolah dengan nilai

minimal Rp1.016.111.508.255,00 belum tersaji dalam aset gedung

bangunan Dinas Pendidikan.

Penelusuran lebih lanjut pada register SP2D Belanja Modal Dinas

Pendidikan Tahun 2011 s.d 2015 diketahui bahwa terdapat minimal 126

unit aset dari realisasi BM dengan nilai yang dapat diidentifikasi minimal

sebesar Rp1.016.111.508.255,00 belum tersaji dalam KIB C maupun F

Dinas Pendidikan. Nilai tersebut belum memperhitungkan belanja Jasa

Konsultasi Perencanaan maupun Jasa Konsultasi Pengawasan yang telah

terealisasi pada tahun bersangkutan.



Nilai aset yang belum tersaji tersebut masih merupakan angka minimal

yang dapat ditelusuri, karena diketahui bahwa realisasi BM di Tahun

2011 untuk beberapa kegiatan menggunakan nomenklatur Penyelesaian

Rehab Total, sehingga terindikasi bahwa kegiatan di Tahun 2011 tersebut

merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

f) Dinas Pendidikan belum melakukan kapitalisasi belanja barang dan jasa

berupa kegiatan Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Rehab Total

Gedung Sekolah untuk TA 2016 dan 2017 senilai Rp22.480.437.453,00

Berdasarkan penelusuran pada KIB dan SPJ Fungsional Tahun 2016 dan

2017 diketahui bahwa pengurus barang belum mengkapitalisasi belanja

barang dan jasa menjadi aset tetap untuk Kegiatan Jasa Konsultasi

Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 6. 8. Belanja Manajemen Konstruksi yang Belum Dikapitalisasi

Tahun Nama Kegiatan Nama Belanja Nilai

2017 Manajemen Konstruksi Paket 4 (Jasa Konsultasi Pengawasan)

Jasa Konsultasi Pengawasan

2.417.148.800,00

Konsolidasi Manajemen Konstruksi Design and Build Rehab Total Gedung Sekolah 3 wilayah (Jasa Konsultasi pengawasan)


12.150.050.000,00

2016 Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi (MK) Rehab Total Gedung Sekolah


7.913.238.653,00

Jumlah 22.480.437.453,00

g) Terdapat aset gedung dan bangunan Gedung Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP) yang terletak di Jalan Aselih Nomor 100 Cipedak,

Kecamatan Jagakarsa belum tercatat di KIB C senilai

Rp4.767.815.606,00

Aset tersebut merupakan aset yang sudah diserahterimakan dari Dinas

Pertanian kepada BPKAD berdasarkan BAST Tahun 2014 dan kemudian

oleh BPKAD telah dibuatkan SK Penggunaan atas aset tersebut kepada

Dinas Pendidikan berdasarkan SK Nomor 1350 Tahun 2014. Aset yang

diserahterimakan sebanyak 16 unit dengan nilai Rp7.229.285.996,00.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dari 16 unit tersebut sebanyak

5 unit bangunan dengan total senilai Rp2.461.470.390,00 telah

dihapuskan melalui SK Penghapusan No 260 Tahun 2017. Sehingga aset

gedung SPP yang belum dicatat sebanyak 11 unit senilai

Rp4.767.815.606,00.

h) Terdapat dua unit aset yang tercatat di KIB C dengan nilai total

Rp33.418.538.249,00 merupakan aset fasos fasum dan sudah

dikerjasamakan dengan pihak ketiga

Aset tersebut yaitu Bangunan Gedung Pendidikan dengan alamat di

Perum Citra Garden City Blok BI.12 Citra 2 Eks Kel. Pegadungan

Kalideres Jak-Barat senilai Rp5.502.538.249,00 dan Bangunan Gedung

Pendidikan dengan alamat di Jalan Paradise Boulevard Utara Blok

Paradise 16 Kel. Pegadungan Kalideres Jakbar senilai

Rp27.916.000.000,00. Pencatatan kedua aset tersebut telah tercatat

dalam Aset Lainnya-Aset Kerjasama.

2) Suku Dinas Pendidikan dan UPT



Berdasarkan penelitian atas rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

yang disajikan dalam KIB C Suku Dinas Pendidikan dan UPT, dapat

diketahui permasalahan penyajian Aset Tetap dengan total nilai minimal

sebesar Rp517.590.247.409,00, antara lain Aset berupa rehab berat gedung

sekolah dan gedung Kantor Kecamatan belum dikapitalisasikan ke aset

induknya, identitas aset dalam KIB C tidak lengkap/tidak jelas, aset gedung

belum dicatat atau bernilai Rp0,00 dan salah klasifikasi aset gedung. Rincian

permasalahan penyajian aset dalam KIB C di Sudin Pendidikan dan UPT

dapat dilihat dalam Lampiran 6.2.8.

c. Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya

1) Pencatatan aset secara paket/gabungan pada Dinas Pendidikan

Berdasarkan pemeriksaan atas rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

dalam KIB B dan Aset Tetap Lainnya dalam KIB E Dinas Pendidikan,

diketahui terdapat pencatatan aset secara gabungan pada KIB B minimal

senilai Rp4.749.708.145.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 9. Daftar Aset yang dicatat secara gabungan

Uraian Tahun

Perolehan Harga Perolehan (Rp) Keterangan

Sekolah -- 3.832.807.122.227,00 Aset KIB B pada sekolah-sekolah

Belanja Modal Dana BOS 2017 242.121.624.911,00 Aset dari belanja dana BOS TA 2017 di sekolah-sekolah

Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin AC Split

2017 3.190.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

2017 4.000.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

2017 2.238.500.000,00

Atlas Al Qur'an 2006 665,350,898,642,00 Aset KIB E

Jumlah 4.749.708.145.780,00

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan wawancara dengan pengurus barang

secara sampling di 11 Sekolah atas pencatatan aset di KIB B Sekolah yang

merupakan bagian dari KIB B Dinas Pendidikan, diketahui bahwa terdapat

pencatatan asset KIB B yang dilakukan secara paket/gabungan minimal

senilai Rp66.775.294.025,00. Rincian pada Lampiran 6.2.9.

2) Pencatatan nilai aset yang diperoleh dari Belanja Modal Dana BOS tidak

menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

a) Terdapat perbedaan jumlah aset dari Belanja Modal Dana BOS (BM

BOS) antara rekapitulasi pertanggungjawaban (SPJ) per realisasi

kegiatan dengan rekapitulasi SPJ BM BOS per sekolah.

Berdasarkan pemeriksaan atas KIB B Dinas Pendidikan diketahui bahwa

Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari realisasi BM BOS TA 2017

dicatat secara gabungan berdasarkan realisasi pencairan BM BOS TA

2017 senilai Rp242.121.624.911,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 10. Realisasi Pencairan Belanja Modal BOS TA 2017 dari Dinas Pendidikan ke Sekolah

Nama Kegiatan Nilai (Rp)

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB 147.746.397.488,00

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 52.152.606.173,00



Nama Kegiatan Nilai (Rp)

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 28,.222.657.695,00

Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK 13.999.963.555,00

Jumlah 242.121.624.911,00

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap rekapitulasi SPJ BM BOS TA 2017 pada

2.094 sekolah diketahui bahwa total Aset Peralatan dan Mesin yang berasal

dari BM BOS TA 2017 adalah senilai Rp240.833.936.178,00, sehingga

terdapat selisih senilai Rp1.287.688.733,00. Kemudian dari SPJ BM BOS

TA 2017 tersebut diketahui bahwa senilai Rp134.632.934.181,00 merupakan

Aset Tetap Lainnya (KIB E) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 11. Perbandingan perolehan aset dari Dana BOS TA 2017 menurut rekapitulasi per SPJ kegiatan dengan rekapitulasi per SPJ sekolah

Nilai Aset Menurut Realisasi BM BOS TA 2017

Menurut Rekapitulasi SPJ per Sekolah (Rp)

Selisih (Rp)

Pada KIB B 242.121.624.911,00 106.201.001.997,00 135.920.622.914,00

Pada KIB E 0,00 134.632.934.181,00 -134.632.934.181,00

Jumlah 242.121.624.911,00 240.833.936.178,00 1.287.688.733,00

1) Terdapat perbedaan pencatatan antara SPJ BM BOS TA 2017 sekolah

dengan KIB B dan E sekolah.

Berdasarkan pemeriksaan atas rekapitulasi pertanggungjawaban BM BOS

TA 2017 pada 2.094 sekolah dengan KIB sekolah secara sampling diketahui

bahwa terdapat perbedaan nilai aset antara yang dilaporkan dalam

rekapitulasi SPJ BM BOS TA 2017 dengan nilai yang dicatat dalam KIB B

senilai Rp81.991.596,00 dan KIB E senilai Rp100.188.666,00 pada 18

sekolah, dengan rincian pada lampiran 6.2.10.

d. Permasalahan Lainnya pada pencatatan aset tetap Dinas Pendidikan

Berdasarkan pemeriksaan secara sampling pada KIB Sekolah dapat diketahui

permasalahan lainnya antara lain;

1) Terdapat pencatatan aset yang rusak berat/tidak dapat digunakan masih

tercatat dalam KIB B

Pemeriksaan KIB dan wawancara dengan pengurus barang pada SMK 57,

SMK 13, SMP 30, SMP 73, SMA 98, SMA 106 dan Sudin Pendidikan Wil.1

Jakbar diketahui terdapat Aset Rusak Berat antara lain alat-alat praktikum

dan meubelair yang masih dicatat dalam KIB B dan belum diusulkan untuk

dihapuskan senilai Rp5.673.339.800,00.

2) Dinas Pendidikan dan sekolah tidak memiliki daftar aset ekstrakomptabel

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017

Tentang Kebijakan Akuntansi dijelaskan bahwa asset yang memiliki nilai

perolehan dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam catatan

asset ekstrakomptabel. Berdasarkan pemeriksaan KIB B secara sampling

pada Dinas Pendidikan, SMA 39, SMA 70, SMA 101 dan SMA 106

diketahui bahwa pengurus barang belum memiliki catatan asset

ekstrakomptabel dan asset dalam KIB B yang memiliki nilai dibawah nilai

minimal kapitalisasi pada satker tersebut minimal sebanyak 4.836 unit senilai

Rp1.285.697.187,00.





Pemerintahan, Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual,

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Penyajian Laporan

Keuangan Paragraf 65 menyatakan bahwa Aset Tetap dicatat sebesar biaya

perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan

tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat

perolehan;

b. Peraturan Pemerintah (PP) No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah pada Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang,

Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan

pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam pengawasannya;

dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah

meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;


Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 16

mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan Pengurus Barang.

d. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan

dan Kodefikasi Barang Milik Daerah pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan

bahwa kodefikasi barang ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan

kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode

objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek

barang milik daerah.

e. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, pada:

1) Paragraf 24 menyatakan bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya

aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh

2) Paragraf 30 menyatakan Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan

yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang

dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan

sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya

yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

3) Paragraf 59 menyatakan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada

umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan

pemerintah yang berlaku secara nasional

f. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Penyusunan

Neraca Awal Pemerintah Daerah Bab IV tentang Aset Tetap huruf A mengenai

penentuan nilai wajar tanah pada penyusunan neraca awal.

g. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset

Tetap Berbasis Akrual.

h. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaporan

Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset Tetap Satuan

Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, pada:

1) Pasal 3, mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD/UKPD sebagai

Pengguna Barang.

2) Pasal 4, mengenai kewajiban rekonsiliasi aset tetap.



i. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada:

1) Lampiran 1.10 Akuntansi Belanja,

2) Lampiran 1.19 Akuntansi Aset Tetap, dan

3) Lampiran 1.22 Akuntansi Aset Tetap Lainnya,

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan,

Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya serta Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

pada Dinas Pendidikan belum sepenuhnya handal.


a. BPAD dan Dinas Pendidikan tidak melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi

secara memadai dalam penatausahaan dan pengelolaan aset tetap Gedung

Bangunan Dinas Pendidikan;

b. Pengelola Barang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

c. Pengguna Barang belum optimal dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam

penguasaannya;

d. Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan SKPD di bawahnya belum melakukan

koordinasi dengan Pengurus Barang Sekolah atas perubahan nilai dan data aset

sekolah serta belum mengisi data KIB secara lengkap dan valid sesuai kodefikasi

dan penggolongan barang milik daerah,

e. Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan SKPD di bawahnya tidak melakukan

koordinasi dengan Bidang Prasardik Dinas Pendidikan yang melakukan

pengadaan barang.

Atas permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan dan BPAD Pemprov DKI Jakarta

menyatakan bahwa telah melakukan pembahasan, penelusuran dokumen dan cek

fisik serta inventarisasi untuk perbaikan penatausahaan aset tetap atas temuan

pemeriksaan tersebut. Hasil pembahasan, penelusuran dokumen dan cek fisik serta

inventarisasi yang didukung pernyataan kepala sekolah mengenai status aset yang ada

di sekolah tersebut telah menjadi bahan perbaikan pada KIB SKPD/UKPD sekaligus

melakukan koreksi pada akun aset tetap yang terdampak, sehingga memperbaiki

kondisi aset yang masih dicatat gabungan, belum sesuai dengan dokumen belanja,

belum dinilai wajar, aset belum tercatat atau belum dihapuskan, atau seharusnya

dikeluarkan ke catatan ekstra komtabel. Selanjutnya untuk perbaikan pada KIB

SKPD/UKPD akan tetap dilakukan penelusuran seiring dengan proses inventarisasi

aset tetap yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan kepada Kepala Dinas

Pendidikan sebagai pengguna barang SKPD dan satker di bawahya dan BPAD

sebagai pengelola barang Pemprov DKI untuk melakukan inventarisasi ulang aset

sekolah yang dicatat pada KIB Dinas Pendidikan.

6.3. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah Belum Memadai



Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta mencatat Aset Tetap Tanah pada

Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016 masing-masing sebesar

Rp298.499.135.884.947,00 dan Rp295.061.775.240.044,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada dokumen aset beberapa SKPD dan

wawancara dengan pengurus barang SKPD serta pengujian fisik di lapangan

diketahui terdapat beberapa permasalahan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta

dalam hal penatausahaan dan pengamanan baik secara fisik, secara administrasi,

maupun secara hukum (SKPD/UKPD selain Dinas Pendidikan), antara lain:

a. Aset tanah tidak dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah (KIB A)

Pemprov DKI Jakarta

Terdapat minimal 23 bidang tanah dengan luas total ± 979.885 m2 tidak

tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah Pemprov DKI Jakarta dengan


1) Tanah Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Seluas ±179.498 m2

Pemanfaatan tanah milik Pemprov DKI Jakarta oleh Yayasan PKP tertuang

dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 7300/1998 tentang Penyerahan

Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah DKI Jakarta seluas 185.340

m2 kepada Yayasan (PKP) yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK atas Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor

12/LHP/XIV.3-XIV.3.2/07/2006 tanggal 27 Juli 2006, diungkapkan bahwa

aset tanah seluas 185.340 m2 yang digunakan oleh Yayasan PKP belum

dicatat dalam Daftar Barang Daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK

merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memberikan

instruksi kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi DKI

Jakarta untuk segera mencatat Barang Daerah yang dipergunakan oleh

Yayasan PKP dalam Daftar Inventaris.

Dari hasil pemeriksaan fisik di lokasi dan wawancara dengan pengurus

barang menunjukkan di diantaranya tanah seluas ±185.340 m2 tersebut

sebagian telah tercatat sebagai aset tanah Pemprov DKI dengan rincian

sebagai berikut:

a) Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan luas tanah sebesar 1.590

m2 yang beralamat di Jalan PKP RT 001/08 senilai Rp1.116.180.000,00;

dan

b) Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur berupa Gelanggang

Remaja Kecamatan Ciracas dengan luas tanah sebesar 4.252 m2 yang

beralamat di Jalan Raya PKP senilai Rp5.701.932.000,00.

Dengan demikian luas tanah yang dimanfaatkan Yayasan PKP dan

belum dicatat dalam Daftar Inventaris Aset Tetap Tanah Pemprov DKI

Jakarta sebesar 179.498 m2 (185.340 m2 - 1.590 m2 - 4.252 m2).

2) Hutan Kota Keliling Waduk Sunter Utara seluas ±8,2 Ha

Dari pemeriksaan dokumen diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta pernah

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 317/1999

tanggal 18 Februari 1999 tentang Penetapan Hutan Kota Keliling Waduk

Sunter Utara dengan luas ±8,2 Ha sebagai Hutan Kota Wisata di Kotamadya

Jakarta Utara. Dalam SK Gubernur tersebut Dinas Kehutanan ditunjuk



sebagai pengelola Hutan Kota Keliling Waduk Sunter Utara. Namun dari

hasil pemeriksaan pada KIB menunjukkan tanah hutan kota tersebut tidak

tercatat dalam Daftar Inventaris Aset Tetap Tanah Pemprov DKI Jakarta.

3) Danau Cincin/Waduk Sunter Utara seluas ±40 Ha

Seperti yang telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor

10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016 tanggal 31 Mei 2016

disebutkan bahwa area waduk dan ring waduk Danau Cincin/Waduk Sunter

Utara dengan luas ±40 Ha, merupakan bagian dari aset tanah Taman BMW

dengan total seluruhnya ±66,5 Ha yang berasal dari pemenuhan kewajiban

Proporsional PT AP yang telah diserahterimakan kepada Dinas Pekerjaan

Umum Pemprov DKI Jakarta melalui BP3L Sunter sesuai Berita Acara Serah

Terima (BAST) Nomor 15-969/077.73 tanggal 2 Desember 1996.

Area waduk dan ring waduk Danau Cincin/Waduk Sunter Utara dengan luas

±40 Ha saat ini belum tercatat dalam Daftar Inventaris Aset Tetap Tanah

Pemprov DKI Jakarta.

4) Pasar Ikan Kampung Akuarium Seluas 9.900 m2

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Milik

Pemprov DKI Jakarta dengan Tanah dan Bangunan Nomor

487/k/Sekwilda/VII/1990 tanggal 18 Juli 1990, Pemprov DKI Jakarta

melakukan ruislag dengan Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI).

Dalam ruislag tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan tanah di

Kompleks Bina Samudera Jalan Pasir Putih No. 1 Ancol Timur Jakarta Utara

seluas ±5.880 m2 beserta bangunan di atasnya seluas 1.697 m2 dan tanah di

Sunter seluas ±5.484 m2 beserta bangunan di atasnya seluas 649 m2. Dari

LIPI diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta tanah seluas ±9.900 m2 dan

bangunan seluas ±3.683 m2 yang dibangun di atas tanah tersebut yang

terletak di Pasar Ikan Jakarta Utara.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 27 Maret 2018 di lokasi Pasar Ikan

Kampung Akuarium dan dokumen Sertifikat Hak Pakai atas tanah Pasar Ikan

yang dimiliki oleh PD Pasar Jaya menunjukkan lokasi tanah seluas ±9.900

m2 tersebut berlokasi di sekitar Pasar Ikan dan saat ini digunakan sebagai

shelter warga kampung akuarium.

Atas tanah seluas ±9.900 m2 tersebut belum dicatat dalam Daftar Inventaris

Aset Tetap Tanah Pemprov DKI Jakarta.

5) Tanah RPTRA Kalijodo

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1101

Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI

Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Fasilitas

Ruang Terbuka Hijau Kalijodo yang Terletak di Jalan Kepanduan II

Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Dinas

Kehutanan menerima Bangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berdiri di

atas Tanah Negara Jalan Kepanduan II Kelurahan Pejagalan Kecamatan

Penjaringan Jakarta Utara. Namun demikian, sesuai keterangan dari

Pengurus Barang Dinas Kehutanan dan penelusuran pada KIB A atas tanah

RPTRA Kalijodo belum dicatat dalam Daftar Inventaris Aset Tetap Tanah




6) Tanah atas Tukar Menukar antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta

Propertindo Seluas 24.603 m2

Pada tanggal 20 Januari 2012, Pemprov DKI Jakarta melakukan Perjanjian

Tukar Menukar dengan PT Jakarta Propertindo. Dalam perjanjian tersebut,

Pemprov DKI Jakarta bersedia menyerahkan tanah yang terletak di Jalan

Senopati Nomor 72 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan dengan luas 7.354 m2 dan bangunan (Sekolah SDN Selong 01,

Kantor Seksi Pendidikan Menengah dan Puskesmas Kelurahan Selong)

dengan luas 1.004 m2. PT Jakarta Propertindo telah mengganti bangunan SD

Selong 01 dan Kantor Seksi Pendidikan Menengah yang dibangun di Jalan

Citayem II Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan (menggunakan lahan SDN Rawa Barat 09 Pagi, dan siswa SDN

Selong 01 menjadi siswa SDN Rawa Barat 09 Pagi). Untuk pengganti

bangunan Puskesmas Kelurahan Selong dibangun puskesmas baru di Jalan

Daksa IV (menggunakan sebagian lahan SDN Selong 04 Pagi).

Sebagai pengganti atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan

Senopati Nomor 72 tersebut, PT Jakarta Propertindo akan menyerahkan

lahan miliknya yang berlokasi di Jalan Muara Baru Kelurahan Penjaringan

dengan luas ±24.603 m2 senilai Rp66.211.000.000. Hasil pemeriksaan pada

KIB A menunjukkan bahwa tanah SDN Selong 01 ataupun tanah di Jalan

Muara Baru Kelurahan Penjaringan seluas 24.603 m2 tidak tercatat dalam

Daftar Inventaris Aset Tetap Tanah Pemprov DKI Jakarta.

7) Sebanyak 17 Bidang Tanah Sedang Berperkara di Pengadilan Dengan Luas

Total 404.337m2 Tidak Tercatat.

Atas kondisi yang ditemukan BPK tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah

melakukan upaya-upaya tindak lanjut atau perbaikan dan penjelasan, yaitu

melakukan koreksi tambah (pencatatan) dalam Neraca Pemprov DKI Jakarta atas

tanah sebagai berikut:

1) Tanah Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) Seluas ±179.498 m2;

2) Hutan Kota Keliling Waduk Sunter Utara seluas ±8,2 Ha;

3) Danau Cincin/Waduk Sunter Utara seluas ±40 Ha;

4) Pasar Ikan Kampung Akuarium Seluas 9.900 m2;

5) Tanah atas Tukar Menukar antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Jakarta

Propertindo Seluas 24.603 m2;

6) 17 Bidang Tanah Sedang Berperkara di Pengadilan Dengan Luas Total

404.337m2.

Sedangkan atas Tanah RPTRA Kalijodo, Pemprov DKI Jakarta belum

melakukan koreksi tambah ke dalam Neraca, karena belum cukup diyakini status

kepemilikannya.

b. Aset tanah Pemprov DKI Jakarta dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa

didukung perjanjian pemanfaatan aset

Berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan, keterangan Pengurus Barang dan

Laporan Monitoring Suku Badan Pengelola Aset Wil. Jakarta Timur atas aset

tanah yang tercatat dalam KIB A diketahui bahwa terdapat Aset Tanah minimal

seluas 891.335 m2 dengan nilai minimal Rp1.201.351.138.420,00 yang

dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa melalui suatu perjanjian kerjasama/sewa



dengan Pemprov DKI Jakarta. Diantaranya masih dalam proses penyelesaian

sengketa di pengadilan. Rincian Aset Tanah Pemprov DKI Jakarta yang telah

dimanfaatkan pihak ketiga dapat dilihat pada lampiran 6.3.1.

Atas kondisi tersebut Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta

menyatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait untuk

memperoleh informasi dan dokumen/data tanah tersebut serta petunjuk-petunjuk

lainnya dalam rangka mengambil keputusan

c. Aset tanah Pemprov DKI Jakarta yang telah dicatat dalam KIB A tidak

diketahui lokasi keberadaannya

Berdasarkan pemeriksaan dokumen Aset Tanah, pemeriksaan fisik lapangan

dan keterangan Pengurus Barang diketahui bahwa terdapat Aset Tanah minimal

35 bidang tanah dengan luas total ± 164.420,99 m2 minimal senilai

Rp486.742.842.345,00 tercatat dalam KIB A Pemprov DKI Jakarta namun tidak

diketahui lokasi/keberadaannya dengan rincian sebagai berikut.

1) Tanah Waduk Kelapa Dua Wetan dengan Luas 115.932 m2 senilai

Rp91.465.864.000,00

Dinas Sumber Daya Air dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur

mencatat tanah waduk Kelapa Dua Wetan dengan rincian sesuai KIB A

sebagai berikut:

Tabel 6. 12. Tanah Dinas Sumber Daya Air dan Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur yang Tidak diketahui Lokasi Keberadaannya

No SKPD Uraian Alamat Tahun

perolehan Luas/m2

Nilai Rp

1 Dinas Sumber Daya Air

Situ Kelapa Dua Wetan

Kelapa Dua Wetan Ciracas

1996 45.000 27.630.000.000,00


Situ Kelapa Dua Wetan


2003 30.000 22.500.000.000,00

3 SDA Jakarta Timur

Situ Kelapa Dua Wetan-Ciracas


2006 22.971 24.373.305.000,00

4 SDA Jakarta Timur



2007 17.961 16.962.559.000,00

Jumlah 115.932 91.465.864.000,00

Pengurus Barang Sumber Daya Air tidak dapat secara pasti menunjukkan

batas-batas kepemilikan lahan tersebut. Sudin SDA Jakarta Timur memiliki

dokumen kepemilikan lahan Situ Kelapa Dua Wetan Ciracas tahun 2006 dan

2007, namun masing-masing dokumen hanya menunjukkan luas 9.275 m2

dan 9.604 m2. Berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan pada alamat yang

tercatat kondisinya sudah dikuasai oleh masyarakat.

2) 20 Bidang Tanah Taman/RTH Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat, Jakarta

Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Hasil pemeriksaan atas KIB A Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat, Jakarta

Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dan wawancara dengan Pengurus

Barang menunjukkan adanya 20 Bidang Tanah Taman/RTH dengan luas

11.908 m2 senilai Rp20.218.851.000,00 tidak diketahui keberadaannya

dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 6.3.2.

3) 10 Bidang Tanah Jalan Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga

Jakarta Barat dengan luas 34.542 m2 Senilai Rp375.058.127.345



Hasil pemeriksaan atas KIB A Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina

Marga Jakarta Barat beserta wawancara dengan Pengurus Barang

menunjukkan adanya tanah jalan yang tidak diketahui keberadaannya dengan

luas 34.542 m2 Senilai Rp375.058.127.345,00, dengan rincian dapat dilihat


4) Tanah Taman BMW Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Luas 2.038,99 m2

Pada Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2017, Pemprov DKI Jakarta

mencatat Aset Tanah Taman BMW yang terletak di Kelurahan Sunter Agung

dan Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 3

SKPD yaitu, Dispora, Sudin Kehutanan Jakut dan UP Sampah Terpadu.

Keseluruhan luasan Aset Tanah Taman BMW dicatat oleh Dispora dengan

luas 265.335,99 m2 senilai Rp737.395.249.809,00, sedangkan untuk aset

tanah Taman BMW tersebut tercatat juga pada Sudin Kehutanan Jakut dan

UP Sampah Terpadu namun hanya mencatat sebahagian di dalamnya

masing-masing seluas ±33.000 m2 senilai Rp37.851.000.000,00 dan ±60.000

m2 senilai Rp130.560.000.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut pada tanah Taman BMW yang dicatat Dispora

menunjukkan bahwa telah terbit 6 Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov

DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 13. Daftar Sertifikat Tanah Taman BMW

No No.

Sertifikat Tanggal Sertifikat Luas (m2)

1 250 10 Maret 2014 72.858

2 251 10 Maret 2014 35.098

3 314 18 Agustus 2017 29.256

4 315 18 Agustus 2017 66.999

5 508 18 Agustus 2017 30.245

6 509 18 Agustus 2017 28.841

Jumlah 263.297

Berdasarkan jumlah luas tanah yang tercantum dalam sertifikat yang telah

terbit dan data luas tanah pada KIB maka diketahui bahwa tanah Taman

BMW yang belum terbit sertifikatnya adalah seluas 2.038,99 m2 (265.335,99

m2-263.297 m2).

Dari pemeriksaan fisik lapangan bersama dengan para pengurus barang

SKPD terkait, Kepala Seksi Pengawasan Dispora, Kepala Seksi Pertamanan

Suku Dinas Kehutanan Kota Adm. Jakarta Utara, dan Kepala Suku Badan

Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Utara diketahui bahwa lokasi aset

tanah seluas 2.038,99 m2 terpisah dari area Taman BMW. Pengurus barang

Dispora dan Kepala Seksi Pengawasan Dispora menunjukan lokasi tanah

tersebut, akan tetapi lokasi yang ditunjukan berupa pemukiman padat

penduduk dengan bangunan permanen. Selain itu Pengurus barang juga tidak

dapat menunjukan batas-batasnya. Sampai dengan pemeriksaan berakhir

tidak ada dokumen yang meyakinkan bahwa sisa tanah yang belum

bersertifikat tersebut adalah kawasan yang sudah digunakan sebagai

pemukiman penduduk yang ditunjukan oleh pengurus barang.


melakukan upaya-upaya tindak lanjut atau perbaikan dan penjelasan. Dinas Bina

Marga menjelaskan bahwa atas tanah Fly Over Pramuka senilai

Rp31.655.862.345,00 terdiri dari 2 sertifikat, dan sudah menyerahkan bukti



fotocopy sertifikat yang menunjukan pelepasan hak kepada Pemprov DKI Jakarta

kepada BPK. Kemudian tanah senilai Rp332.500.000.000,00 berada di Kedaung

Kali Angke, Kec. Cengkareng Barat, dengan lampiran bukti kepemilikan berupa

sertifikat dan girik. Aset tanah di Sudin SDA Jaktim dan Sudinhut Jaksel masing-

masing senilai Rp41.335.864.000,00 dan Rp4.929.160.000,00 sudah diketahui

keberadaannya

d. Penatausahaan aset tetap tanah yang berasal dari pemenuhan kewajiban

pengembang berupa aset tanah fasos fasum belum optimal

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2017 (Unaudited) menyajikan

nilai aset tetap tanah senilai Rp312.924.111.864.048,00. Salah satu penambah

Aset Tanah Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2017 berasal dari reklasifikasi asset

tanah fasos fasum yang sebelumnya dicatat pada akun Aset Lain-lain sebesar

Rp12.455.208.656.522.

Reklasifikasi aset fasos fasum menjadi Aset Tetap Tanah dilakukan

berdasarkan SK Penggunaan yang ditetapkan Gubernur, dari sebelumnya dicatat

oleh Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) BPAD di akun Aset Lain-lain

dimutasi/ditransfer ke SKPD/UKPD untuk dicatat pada akun Aset Tetapnya.

Pemeriksaan Aset Tanah fasos fasum yang telah dimutasi ke SKPD/UKPD

dilakukan secara uji petik pada dokumen dan wawancara dengan pengurus

barang di 4 SKPD dari tahun 2014 s.d tahun 2017 seperti yang disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 6. 14. Daftar Aset Tanah Fasos Fasum yang Dimutasi ke Empat SKPD

No Nama SKPD Tahun Nilai (Rp)

1 Dinas Bina Marga 2016 dan 2017 11.461.479.862.728,00

2 Dinas Pendidikan 2016 42.546.120.000,00

3 Dinas SDA 2014, 2015 dan 2016 1.264.699.340.000,00

4 Dinas Kehutanan 2016 dan 2017 999.085.123.000,00

Jumlah 13.767.810.445.728,00

Rincian sampel Aset tetap tanah yang berasal dari aset fasos fasum dapat

dilihat pada lampiran 6.3.4.

SK Penggunaan secara umum berisi infromasi tentang Kepala SKPD/UKPD

yang ditunjuk sebagai pengguna, nama barang/tanah yang ditransfer, alamat

lokasi tanah, luas tanah, dan nilai tanah. Alamat yang dicantumkan dalam SK

Penggunaan tidak mencantumkan titik koordinat dan tidak melampirkan peta

bidang atau peta lokasi sesuai dengan luas tanah yang diserahkan. Hal tersebut

menyulitkan SKPD dhi. Pengurus Barang SKPD untuk mengetahui lokasi fisik

tanah sesuai ukuran yang akan dicatat dalam KIB A SKPD.

Berdasarkan wawancara dengan Pengurus Barang SKPD yang menerima

Aset Tanah fasos fasum dari PPAD, diketahui informasi sebagai berikut.

1) Aset tetap tanah fasos fasum yang diterima bukan berdasarkan permintaan

SKPD;

2) Pengurus barang SKPD hanya mendapat SK Penggunaan tanpa adanya

Berita Acara Serah Terima ataupun dokumen pendukung lainnya yang dapat

menunjukan lokasi aset tetap tanah;

3) Pengurus barang SKPD tidak mengetahui lokasi aset tetap tanah fasos fasum

yang ditransfer PPAD. Dalam proses mutasi/transfer tidak dilakukan



peninjauan lapangan, cek fisik atau kegiatan lainnya untuk mengetahui lokasi

aset tetap tanah tersebut;

4) Pengurus Barang SKPD tidak mengetahui kondisi fisik aset tetap tanah

tersebut;

5) Pengurus Barang SKPD tidak mengetahui apakah aset tanah fasos fasum

tersebut sudah dilakukan pengamanan atau belum, baik pengamanan fisik,

administrasi maupun pengamanan hukum.


melakukan upaya-upaya tindak lanjut atau perbaikan dan penjelasan. Aset tanah

fasos fasum telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara (BA) peninjauan

lapangan, dokumen pendukung serah terima dari pengembang ke walikota

terkait, dan pernyataan dari para Kepala Dinas yang menerima aset fasos fasum

tersebut, yaitu bahwa para Kepala Dinas telah menerima dokumen dan

penjelasan terkait lokasi keberadaan aset tanah fasos fasum. Para Kepala Dinas

yang menerima aset fasos fasum tersebut adalah Kadis Bina Marga, Kadis

Pendidikan, Kadis SDA, Kadis Kehutanan, dan Kadis Kesehatan. Nilai aset

tanah fasos fasum masing-masing Dinas adalah Rp11.461.479.862.728,00,

Rp42.546.120.000,00, Rp1.264.699.340.000,00, Rp999.085.123.000,00 dan

Rp3.470.550.000,00.

e. Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam inventarisasi dokumen

sertifikat tanah yang dimiliki dan mensertifikatkan seluruh tanah milik

Pemprov DKI Jakarta

Hasil pemeriksaan atas KIB A SKPD serta wawancara dengan pengurus

barang SKPD/BPAD terkait inventarisasi dokumen sertifikat tanah dan proses

sertifikasi menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pengamanan Administrasi Aset

Tanah oleh Pemprov DKI Jakarta Belum Ditindaklanjuti secara memadai

Permasalahan terkait pengamanan administrasi tanah di Pemprov DKI

Jakarta telah diungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagai

berikut:

a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD

Provinsi DKI Jakarta TA 2016 dengan Nomor Laporan

16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017.

b) Dalam laporan tersebut diungkap sebanyak 25.810 Bidang Tanah di KIB

A pada 68 SKPD senilai Rp266.762.347.316.678,00 belum ada

informasi nomor sertifikat tanah.

c) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD

Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dengan Nomor Laporan

10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016 tanggal 31 Mei 2016.

Dalam laporan tersebut diungkap permasalahan antara lain,

a) Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset BPKAD tidak memiliki

data yang valid tentang dokumen kepemilikan tanah;

b) Sebagian besar Aset tetap tanah pada Dinas Penanggulangan Kebakaran

dan Penyelamatan dan DKPKP belum bersertifikat atas nama Pemprov

DKI Jakarta.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern LKPD Provinsi

DKI Jakarta TA 2014 dengan Nomor Laporan 13.B/LHP/XVIII.JKT-



XVIII.JKT.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015. Dalam laporan tersebut

diungkap permasalahan sebagai berikut:

a) Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Sub Bidang

Inventarisasi dan Dokumentasi pada BPKAD tidak memiliki alat

pemantauan atas bukti fisik sertifikat tanah serta rekapitulasi nomor

sertifikat, luas, nilai perolehan dan peruntukan tanah yang digunakan

oleh masing-masing SKPD.

b) Sebanyak 2.680 bidang tanah seluas 2.341.074,34 m2 senilai

Rp3.602.345.882.263 pada empat SKPD bukti kepemilikannya masih

disimpan oleh SKPD bersangkutan atau tidak ditemukan.

3) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Aset pada Pemprov DKI Jakarta

dengan Nomor Laporan 10/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/5/2015 tanggal 25

Mei 2015. Dalam laporan tersebut diungkapkan permasalahan terkait

sertifikat tanah sebagai berikut:

a) Aset tetap tanah Pemprov DKI Jakarta seluas ±1.538.972 m2 minimal

senilai Rp7.976.183.446.050 dalam sengketa hukum di Pengadilan,

diantaranya seluas 67.239 m2 minimal senilai Rp259.055.991.000

Pemprov DKI Jakarta telah dinyatakan kalah.

b) Terdapat tanah belum bersertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta

minimal seluas 17.392.884 m2 senilai Rp98.887.072.189.203,00.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI

Jakarta untuk memerintahkan Sekretaris Daerah bersama dengan BPKAD

dan Kepala SKPD terkait diantaranya untuk melakukan inventarisasi tanah

milik Pemprov DKI Jakarta dan melakukan pengamanan bukti kepemilikan

aset tanah yang menjadi kewenangannya.

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 173

Tahun 2016 tentang Pengamanan Dokumen Kepemilikan Aset Tanah dan

Kendaraan Dinas, yang antara lain menginstruksikan kepada Kepala

SKPD/UKPD untuk menginventarisasi dokumen kepemilikan aset tanah

yang dimilikinya, mendigitalisasikan dan menitipkan dokumen kepemilikan

tersebut bersama hasil digitalisasinya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

dan ditembuskan ke BPAD. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember

2017 pelaksanaan Instruksi Gubernur tersebut tidak berjalan secara memadai.

4) Penatausahaan Bukti Kepemilikan Tanah di BPAD dan SKPD Belum

Optimal

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah, BPAD telah

melaksanakan tugasnya terkait penatausahaan bukti kepemilikan tanah, baik

atas tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta maupun

yang belum. Hasil penelusuran terhadap pengelolaan penyimpanan bukti

kepemilikan tanah yang ada BPAD dan SKPD menunjukkan bahwa BPAD

dan SKPD belum dapat menyediakan data yang lengkap, akurat, dan sesuai

dengan Aset Tanah yang dicatat dalam KIB A SKPD/UKPD terkait jumlah

tanah Pemprov DKI Jakarta yang sudah atau belum bersertifikat a.n Pemprov

DKI Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Subbidang Dokumentasi Aset,

inventarisasi atau stock opname atas dokumen tanah yang terdapat di gudang



Pulo Mas terakhir dilakukan pada Tahun 2013. Atas inventarisasi tersebut

diterbitkan Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Stock Opname

Dokumen Aset Pemprov DKI Jakarta Tahun 2013 dengan hasil sebanyak

2.804 sertifikat dengan luas 16.811.214 m2 telah a.n Pemprov DKI Jakarta

dan sejumlah 3.527 seluas 17.886.054 belum atas nama Pemprov DKI

Jakarta.

Data inventarisasi sertifikat tersebut belum valid karena:

a) Dokumen sertifikat tanah yang diinventarisasi terbatas pada sertifikat

yang telah tersimpan di gudang arsip UP Pusat Penitipan Barang Daerah

(PPBD) Pulomas, sedangkan jumlah sertifikat yang masih tersimpan di

masing-masing SKPD/UKPD maupun Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan belum diketahui.

b) Dari hasil scan sertifikat yang ada di UP PPBD Pulomas menunjukkan

bahwa terdapat selisih antara jumlah fisik sertifikat dengan data hasil

inventarisasi tahun 2013 dengan hasil scan yang ditunjukkan pada tabel

berikut:

Tabel 6. 15. Perbandingan Hasil Inventarisasi 2013 dengan Scan Sertifikat an Pemprov DKI Jakarta

No Wilayah

Data Sertifikat An Pemprov DKI Jakarta dari Hasil Inventarisasi

Tahun 2013

Data Sertifikat An Pemprov DKI Jakarta

dari Hasil Scan

Selisih Jumlah

sertifikat

Jumlah Luas (m2) Jumlah Luas (m2)

(a) (b) (c=a-b)

1 Jakarta Pusat 454 1.502.572 465 1.527.291 (11)

2 Jakarta Utara 408 7.201.249 446 1.674.249 (38)

3 Jakarta Barat 644 2.937.756 658 2.690.574 (14)

4 Jakarta Selatan 601 2.601.470 584 2.017.416 17

5 Jakarta Timur 625 2.420.623 98 247.264 527

6 Kep Seribu 72 147.544 72 142.602 0

Jumlah 2.804 16.811.214 2.323 8.299.396 481

Tabel 6. 16. Perbandingan Hasil Inventarisasi 2013 dengan Scan Sertifikat Belum an Pemprov DKI Jakarta

No Wilayah

Data Sertifikat Belum An Pemprov DKI Jakarta dari

Hasil Inventarisasi Tahun 2013

Data Sertifikat Belum An Pemprov DKI Jakarta dari Hasil

Scan

Jumlah Luas (m2) Jumlah * Luas (m2)

1 Jakarta Pusat 175 290.425 N/A N/A

2 Jakarta Utara 1.043 3.711.427 N/A N/A

3 Jakarta Barat 645 3.800.025 698 5.897.991

4 Jakarta Selatan 510 4.287.533 N/A N/A

5 Jakarta Timur 1.118 5.527.144 N/A N/A

6 Kep Seribu 36 269.500 N/A N/A

Jumlah 3.527 17.886.054 698 5.897.991

*Jumlah sertifikat belum an Pemprov DKI Jakarta masih dalam proses perhitungan

c) Hasil scan telah disimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Aset (SIA) per

Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan penyimpanan

fisiknya. Hasil digitalisasi belum dapat disandingkan dengan data aset

tanah yang dicatat dalam KIB A SKPD/UKPD, sehingga belum dapat

ditentukan status kepemilikan Aset Tanah per SKPD/UKPD.

Pemeriksaan secara uji petik atas 15 SKPD menunjukkan minimal sebanyak

2.608 bidang lahan senilai Rp164.183.227.786.531 yang tidak tercantum



dokumen kepemilikan atau perolehan aset tanah pada KIB A dengan rincian

dapat dilihat pada lampiran 6.3.5. Berdasarkan keterangan Pengurus Barang

Dinas SDA diketahui bahwa Dinas SDA menyimpan bukti kepemilikan aset

tanah yang dimiliknya, namun belum mencantumkan bukti kepemilikan

tersebut dalam KIB A.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah Bab VII Pengamanan dan Pemeliharaan, Pasal 42, 43, 44, dan 45

mengenai pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum

Barang Milik Daerah.


Pengelolaan Barang Milik Daerah,

1) Pasal 10, 12, dan 16 mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengelola

Barang, Pengguna Barang dan Pengurus Barang.

2) Pasal 54 dan 55 mengenai pengalihan status penggunaan Barang Milik

Daerah.

3) Pasal 296 dan 299 mengenai pengamanan fisik, pengamanan administrasi

dan pengamanan hukum Aset Tanah

c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 255 Tahun 2016 tenang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah, Bab II Kedudukan,

Tugas dan Fungsi BPAD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan,

a. Catatan aset tanah belum sepenuhnya handal;

b. Aset Tanah Pemprov DKI Jakarta yang belum tercatat dan bukti kepemilikan

tidak terdokumentasi dengan baik menimbulkan potensi Aset Tanah digugat,

diklaim, dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan, dimanfaatkan oleh pihak lain,

dan/atau hilang;

c. Pengguna Barang tidak dapat melakukan monitoring penyelesaian pengurusan

surat kepemilikan tanah fasos fasum yang menjadi tanggung jawab pengembang

dan tidak dapat melakukan pengamanan fisik tanah fasos fasum tersebut.


a. Pemprov DKI Jakarta tidak optimal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

BPK RI;

b. Pengelola Barang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

c. Pengguna Barang SKPD terkait belum optimal dalam melakukan pembinaan,

pengawasan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang ada dalam

penguasaannya;

d. BPAD dan SKPD terkait belum berkoordinasi secara optimal dalam mengelola

aset tetap tanah Pemprov DKI Jakarta, antara lain dalam;

1) Melakukan inventarisasi atas seluruh dokumen perolehan dan kepemilikan

Aset Tanah yang disimpan baik oleh BPAD maupun SKPD terkait; dan

2) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyimpanan

bukti kepemilkan tanah yang ada dalam penguasaannya



e. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses serah

terima aset fasos fasum baik dari pengembang ke Pemprov DKI Jakarta maupun

proses serah terima mutasi aset dari PPAD ke SKPD yang ditetapkan sebagai

pengguna barang.

f. Pemprov DKI Jakarta belum melaksanakan pengamanan dan penyimpanan bukti

kepemilikan tanah sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tentang

pengelolaan Barang Milik Daerah;

g. Pengurus Barang SKPD terkait belum optimal dalam melakukan penatausahaan

pencatatan aset.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan telah

melakukan pembahasan, penelusuran dokumen dan cek fisik untuk perbaikan

penatausahaan aset tetap atas temuan pemeriksaan tersebut. Hasil pembahasan,

penelusuran dokumen dan cek fisik tersebut akan menjadi bahan perbaikan pada KIB

SKPD/UKPD sekaligus melakukan koreksi pada akun aset tetap yang terdampak.

Selanjutnya untuk perbaikan pada KIB SKPD/UKPD akan tetap dilakukan

penelusuran seiring dengan proses inventarisasi aset tetap yang saat ini masih dalam

proses pelaksanaan.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Sekretaris Daerah

bersama dengan BPAD dan Kepala SKPD terkait agar:

a. Melakukan sensus/inventarisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta secara

fisik dan secara administrasi serta melakukan pengamanan secara legal dan fisik

atas bukti kepemilikan aset tanah;

b. Menyusun SOP terkait yang mengatur proses serah terima aset fasos fasum baik

dari pengembang ke Pemprov DKI Jakarta maupun proses serah terima mutasi

aset dari PPAD ke SKPD yang ditetapkan sebagai pengguna barang.

7. Aset Lainnya

7.1. Perjanjian Aset Dikerjasamakan Build Operate Transfer (BOT) di Jalan MT

Haryono Kav 35-37 Senilai Rp48.508.000.000,00 Tidak Didukung dengan

Perjanjian Kerja Sama dan Aset Tanah Seluas 12.135m2 Tidak Dapat

Dimanfaatkan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Daerah

Pemprov DKI Jakarta menyajikan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT per

31 Desember 2017 (Audited) senilai Rp3.004.854.572.572,00, atau turun 0,67% jika

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 (Audited) senilai

Rp3.024.998.547.572,00. Data KIB dalam Sistem Informasi Aset (SIA)

menunjukkan bahwa Aset Dikerjasamakan BOT antara lain berupa tanah di Jalan MT

Haryono Kav 35-37 Jakarta Selatan senilai Rp48.508.000.000,00 dengan tanggal

perolehan 9 September 1997. Dalam CaLK Lain lain Pendapatan Asli Daerah, CaLK

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan data monitoring Piutang

BOT/BTO pada Sub Bidang Pemanfaatan Aset tidak terdapat catatan penerimaan

maupun piutang yang berasal dari aset yang dikerjasamakan BOT yang terletak di Jl

MT Haryono Kav 35-37 tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas

Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta



Nomor 13/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2017 tanggal 30 Januari 2017,

mengungkap temuan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum dapat memanfaatkan lahan

Eks Kerjasama dengan PT BGJ seluas 12.135m2. Atas temuan tersebut, BPK

merekomendasikan Gubernur agar melakukan pengamanan dan optimalisasi

pemanfaatan aset lahan eks kerjasama PT BGJ seluas 12.135m2 dalam rangka

meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan data Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, atas rekomendasi tersebut belum

ditindaklanjuti.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas penyajian aset Kerjasama BOT pada

Sub Bidang Pemanfaatan Aset dan Pemeriksaan fisik di lokasi aset oleh BPK bersama

Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga

(P5H) BPAD, diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Penyajian Aset Dikerjasamakan Bangun Guna Serah Berupa Tanah Seluas

12.135m2 di Jalan MT Haryono Kav 35-37 Senilai Rp48.508.000.000,00 tidak

didukung dengan PKS

Berdasarkan data Subbidang Pemanfaatan Aset BPAD, Aset Dikerjasamakan

BOT di Jalan MT Haryono Kav 35-37 merupakan aset tanah Pemprov DKI

Jakarta senilai Rp48.508.000.000,00 yang dikerjasamakan dengan PT BGJ. Pada

awalnya PT BGJ merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta dengan struktur

kepemilikan saham 88% Pemprov DKI Jakarta dan 12 % Yayasan MJ.

Kedudukan PT BGJ berada di Jalan MT Haryono Kavling 35-37 Jakarta di atas

lahan milik Pemprov DKI Jakarta dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 seluas

12.135m2. Namun pada tahun 1997 dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS)

Pengembangan PT BGJ tanggal 8 September 1997, oleh dan diantara Pemprov

DKI Jakarta, Yayasan MJ dan PT GA, struktur kepemilikan saham berubah

menjadi 25% Pemprov DKI Jakarta, 70% PT GA, 3,5% Yayasan MJ dan 1,5%

Yayasan Korpri.

Pemeriksaan atas dokumen perjanjian tersebut menunjukkan tidak terdapat

klausul yang menyatakan bahwa atas aset tanah tersebut dikerjasamakan kepada

PT BGJ dalam bentuk BOT. PKS Pengembangan PT BGJ tanggal 8 September

1997 tersebut hanya merupakan rencana pengembangan pengelolaan PT BGJ

dengan masuknya PT GA sebagai pemegang saham terbesar di PT BGJ. Dengan

demikian atas penyajian pemanfaatan lahan oleh PT BGJ di atas lahan Pemprov

DKI Jakarta berupa Hak Pakai Nomor 47 sebagai aset dikerjasamakan BOT

menjadi tidak tepat karena tidak didukung dengan perjanjian pemanfaatan aset.

b. Aset senilai Rp48.508.000.000,00 di Jalan MT Haryono Kav 35-37 seluas

12.135m2 tidak dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan

penerimaan daerah

Berdasarkan PKS pengembangan PT BGJ tanggal 8 September 1997, oleh

dan diantara Pemprov DKI Jakarta, Yayasan MJ dan PT GA, antara lain

disebutkan sebagai berikut:

1) Pemprov DKI Jakarta dan Yayasan MJ merupakan para pemilik dari seluruh

saham PT BGJ, berkedudukan di Jakarta, dan berkantor di Jalan MT Haryono

Kav 35-37, Jakarta Selatan, yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang



seluruhnya berjumlah 1.000 lembar saham, dimana Pemprov DKI Jakarta

memiliki 880 lembar saham dan Yayasan MJ memiliki 120 lembar saham.

2) Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama pengembangan PT BGJ, antara

lain: (i) meletakkan dasar-dasar dari beberapa perjanjian yang telah disetujui

dan/atau akan dibuat, ditandatangani dan diberlakukan sebagai kelanjutan

dan/atau pelaksanaan dari ketentuan dalam perjanjian kerjasama; (ii)

melakukan penataan kembali dan pengembangan usaha PT BGJ sesuai

dengan tuntutan era globalisasi dengan mempertahankan lokasi usaha di

Jalan MT Haryono Kavling 35-37, Jakarta Selatan; (iii) mengusahakan agar

kepada PT BGJ di atas lokasi tersebut akan diberikan Hak Guna Bangunan

(HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov DKI Jakarta; dan (iv)

meningkatkan modal dasar PT BGJ dan perubahan menyeluruh atas anggaran

dasar PT BGJ untuk memenuhi ketentuan undang-undang perseroan terbatas.

3) Menyelenggarakan RUPS untuk: (i) menyetujui masuknya PT GA dan

Yayasan Korpri sebagai pemegang saham PT BGJ dimana PT GA akan

mengambil bagian atas sejumlah 560.000 lembar saham baru dari PT BGJ

dan Yayasan Korpri mengambil bagian atas sejumlah 12.000 lembar saham

baru PT BGJ, (ii) memberhentikan seluruh anggota dewan komisaris dan

direksi PT BGJ dan mengangkat anggota komisaris dan direksi PT BGJ yang

baru sebagai penggantinya; dan (iii) menaikkan modal dasar PT BGJ dari

semula Rp200.000.000,00 menjadi Rp3.200.000.000,00 dan menaikkan

modal yang ditempatkan dan disetor penuh dari Rp200.000.000,00 menjadi

Rp800.000.000,00 serta merubah seluruh ketentuan anggaran dasar PT BGJ;

4) Melaksanakan penempatan dan pengambil bagian atas sejumlah 560.000

lembar saham PT BGJ kepada dan untuk dimiliki oleh PT GA dan atas

sejumlah 12.000 saham PT BGJ kepada dan untuk dimiliki Yayasan Korpri

yang seluruhnya berasal dari saham baru PT BGJ yang dikeluarkan setelah

adanya kenaikan modal dasar PT BGJ;

5) Pembayaran yang harus dibayarkan oleh PT GA kepada PT BGJ sehubungan

dengan pengambilan bagian dari saham PT GA adalah sebagai berikut:

a) Uang tunai sejumlah Rp560.000.000,00 yang merupakan nilai nominal

seluruh saham PT GA ditambah uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00

yang akan dipergunakan untuk membayar pengambilan saham Yayasan

Korpri sejumlah 12.000 lembar saham baru PT BGJ senilai

Rp12.000.000,00, tambahan bagian modal saham dari DKI Jakarta

senilai Rp24.000.000,00 dan Yayasan MJ senilai Rp4.000.000,00;

b) Uang tunai sejumlah Rp4.000.000.000,00 akan dipergunakan untuk

program pengembangan PT BGJ dengan mengkapitalisasi menjadi

modal perseroan dan didistribusikan di antara para pemegang saham PT

BGJ secara pro rata.

c) Pemprov DKI Jakarta, Yayasan MJ, PT GA, dan Yayasan Korpri akan

mengambil bagian dari modal dasar tersebut dengan susunan: a)

Pemprov DKI Jakarta akan memiliki 25% dari modal yang telah

ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari 200.000 saham; PT GA

akan memiliki 70% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh

yang terdiri dari 560.000 lembar saham; Yayasan MJ akan memiliki

3,5% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri



dari 28.000 saham; dan Yayasan Korpri akan memiliki 1,5% dari modal

yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari 12.000 saham.

6) Pemprov DKI Jakarta mengikatkan diri untuk melakukan dan memenuhi

kewajiban antara lain, melakukan setiap dan seluruh tindakan yang

diperlukan agar atas lokasi oleh instansi yang berwenang kepada Pemprov

DKI Jakarta diberikan sertipikat HPL, dan di atas HPL tersebut diterbitkan

satu sertipikat HGB atas nama PT BGJ, serta memberikan kuasa khusus

kepada PT BGJ untuk mengurus dan mendapatkan Sertipikat HGB di atas

nama PT BGJ di atas lokasi tersebut.

7) Setelah HGB dan Sertipikat HGB atas nama PT BGJ diperoleh, maka akan

dilakukan penilaian atas lokasi yang dicakup Sertipikat HGB sesuai dengan

harga pasar, dengan sepenuhnya mempertimbangkan bahwa HGB pada

lokasi tersebut diberikan di atas HPL milik Pemprov DKI Jakarta dalam

rangka pengembangan usaha PT BGJ dan sarana penunjangnya, serta dengan

mempertimbangkan goodwill yang telah dilakukan dan dikontribusikan PT

GA terhadap pembangunan dan pengoperasian PT BGJ. Nilai lokasi sebagai

hasil dari penilaian tersebut akan dimasukkan oleh Pemprov DKI Jakarta

kedalam PT BGJ sebagai penambah modal saham pada PT BGJ.

Pada tanggal 29 Juli 2008 terbit Keputusan DPRD Nomor 96 Tahun 2008

tentang Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Pelepasan Saham

(Divestasi) Enam Perseroan Terbatas Milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk di

dalamnya saham pada PT BGJ. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti oleh

Gubernur dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008

tentang Penjualan Saham milik Pemprov DKI Jakarta, antara lain penjualan atas

keseluruhan saham pada PT BGJ, sebanyak 1.200.000 lembar saham dengan nilai

nominal sebesar Rp1.200.000.000 dan merupakan kepemilikan sebesar 25% dari

jumlah saham PT BGJ. Sesuai Pergub, penjualan saham tersebut tidak termasuk

tanah dan bangunan yang status asetnya tidak disertakan sebagai penyertaan

modal Pemprov DKI Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010, Gubernur menetapkan

Keputusan Nomor 2165/2010 tentang Penetapan Harga Jual Saham Milik

Pemprov DKI Jakarta, antara lain seluruh saham pada PT BGJ sejumlah

1.200.000 lembar saham senilai Rp1.200.000.000,00.

Pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Akta Berita Acara (BA) RUPS

PT BGJ Nomor 191 di hadapan Notaris HL, SH, SE, MKn memutuskan

menyetujui penjualan seluruh saham milik Pemprov DKI Jakarta sebanyak

1.200.000 saham dan seluruh saham Yayasan Korpri sebanyak 72.000 saham

kepada PT GA, sehingga setelah penjualan saham-saham tersebut selesai

dilaksanakan, maka susunan pemegang saham menjadi PT GA sebanyak

4.632.000 saham dan Yayasan MJ sebanyak 168.000 saham, serta merubah

seluruh AD/ART. Di tanggal yang sama, dibuat Akta Jual Beli Saham Nomor

192 di hadapan Notaris HL, SH, SE, MKn atas penjualan seluruh saham Pemprov

DKI Jakarta sejumlah 1.200.000 saham senilai Rp1.200.000.000 saham kepada

PT GA, yang ditindaklanjuti berupa STS tanggal 17 Januari 2011 sebesar

Rp1.200.000.000,00 ke rekening Kas Daerah. Dengan demikian, sejak adanya

transaksi jual beli tanggal 17 Desember 2010, tidak ada lagi kepemilikan saham

Pemprov DKI Jakarta di PT BGJ.



Sebagaimana dimuat dalam Akta 191 dan 192 masing-masing pada angka

4.2.11 disebutkan bahwa “Penjual menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama

Pengembangan PT BGJ tanggal 8 September 1997 masih tetap berlaku, dan

mengingat gedung dan infrastruktur yang ada di lokasi adalah milik PT BGJ

maka Penjual menjamin bahwa Perseroan berhak menempati dan menjalankan

kegiatan usahanya di lokasi Jalan Letjen MT Haryono Kav 35, 36, 37 sampai

dengan sesuai ketentuan yang akan diatur di dalam Addendum Perjanjian Kerja

Sama”. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan tanggal 30 April 2018,

Pemprov DKI Jakarta tidak menindaklanjuti Akta tersebut dalam bentuk

addendum Perjanjian Kerjasama Pengembangan PT BGJ tanggal 8 September

1997.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Direktur Utama PT BGJ (sekarang

bekerja pada PT GA) pada tanggal 26 Maret 2018, diketahui bahwa:

1) PT BGJ merupakan kerjasama patungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan

PT GA, Yayasan MJ dan Yayasan Korpri. Tanah yang digunakan oleh PT

BGJ yang berlokasi di Jalan MT Haryono Kav 36-37 adalah milik Pemprov

DKI Jakarta, dan di atasnya berdiri bangunan yang sebelumnya merupakan

gudang beras juga merupakan milik Pemprov DKI Jakarta.

2) Rencana pengembangan PT BGJ antara lain dengan mendirikan bangunan

Jakarta Printing Center dan Pusat Multimedia DKI oleh PT GA, namun

sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, tidak terdapat realisasi

pembangunan yang dilakukan oleh PT GA. PT BGJ sudah tidak beroperasi

sekitar tahun 2009 karena adanya rencana divestasi saham Pemprov DKI

Jakarta. Sampai saat ini PT BGJ masih eksis/belum likuidasi.

Hasil pemeriksaan fisik atas aset tanah di di Jalan MT Haryono Kav 35-37

pada tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

1) Kondisi tanah maupun bangunan tidak terawat, serta tidak menunjukkan

aktivitas kegiatan dalam waktu lama. Di dalam bangunan terdapat satu mesin

cetak dalam keadaan rusak. Lahan di depan bangunan digunakan sebagai

tempat parkir kendaraan bermotor roda empat;

2) Bangunan yang digunakan oleh PT BGJ sebagai kantor dan gudang

merupakan bangunan dengan tata letak sama sebagaimana tertuang dalam

Sertifikat Hak Pakai Nomor 47 yang diterbitkan tahun 1992 atas nama

Pemprov DKI Jakarta;

3) Tidak terdapat tanda kepemilikan tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Lokasi

tanah telah dipagar, terdapat satu akses untuk kendaraan roda empat dan pos

penjagaan oleh Pihak PT BGJ.

Gambaran atas kondisi lahan dan bangunan Pemprov DKI Jakarta yang

digunakan oleh PT BGJ sebagaimana dimuat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kondisi Fisik Bangunan dan Lahan Pemprov yang digunakan oleh PT BGJ

Sejak adanya divestasi atas seluruh saham Pemprov DKI Jakarta tanggal 17

Desember 2010, atau selama tujuh tahun, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat

memanfaatkan aset tersebut dalam rangka optimalisasi dan peningkatan

penerimaan daerah.


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1) Pasal 1 angka 32 yang menyatakan bahwa pemanfaatan adalah

pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;

2) Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota

menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna

Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak

dimanfaatkan oleh pihak lain;

3) Pasal 296:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang

dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang

milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:a. pengamanan fisik; b.

pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum;

4) Pasal 299 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengamanan fisik tanah

dilakukan dengan antara lain: a. Memasang tanda letak tanah dengan

membangun pagar batas; b. Memasang tanda kepemilikan tanah; dan c.

melakukan penjagaan.



b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan

Barang Milik Daerah, pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Barang

Milik Daerah bertujuan untuk: pada huruf c. meningkatkan penerimaan daerah

dengan memberikan kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah (PAD); dan

huruf d. pengamanan Barang Milik Daerah.


a. Penyajian Aset Dikerjasamakan Build Operate Transfer (BOT) di Jalan MT

Haryono Kav 35-37 senilai Rp48.508.000.000,00 tidak menunjukkan kondisi

sebenarnya;

b. Aset tanah Pemprov DKI Jakarta di Jalan MT Haryono Kav 35-37 seluas

12.135m2 berpotensi beralih penguasaannya kepada Pihak Lain dan tidak dapat

dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Pemprov DKI Jakarta belum mengatur penatausahaan aset-aset yang tidak

dimanfaatkan oleh Pengguna maupun Pengelola (aset idle);

b. Kepala BPAD tidak melakukan pengamanan fisik atas aset tanah di Jalan MT

Haryono Kav 35-37 seluas 12.135m2 dan tidak mengevaluasi kelanjutan

perjanjian kerja sama pengembangan PT BGJ dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan aset tanah di Jl MT Haryono Kav 35-37.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPAD menyatakan sependapat dengan

temuan BPK dan menjelaskan bahwa BPAD telah mengundang PT BGJ, PT GA,

Yayasan MJ, Yayasan Korpri dan SKPD terkait. Dari pertemuan tersebut, BPAD

berkesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus menarik kembali aset tanah yang

beralamat di Jalan MT Haryono Kav 35-37 yang dimanfaatkan oleh PT BGJ.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan memaksimalkan pemanfaatan aset tanah di

lahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


a. Menyusun kebijakan penatausahaan aset-aset yang tidak dimanfaatkan oleh

Pengguna maupun Pengelola (aset idle) sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Memerintahkan Kepala BPAD selaku Pembantu Pengelola Barang supaya:

1) Menginventarisasi aset-aset yang tidak dimanfaatkan oleh Pengguna maupun

Pengelola (aset idle);

2) Melakukan pengamanan fisik aset tanah yang terletak di Jalan MT Haryono

Kav 35-37 sesuai ketentuan berlaku; dan

3) Mengevaluasi kelanjutan perjanjian kerja sama pengembangan PT BGJ

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset tanah di Jalan MT Haryono Kav

35-37.



7.2. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT dan Piutang Hasil dari

Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Belum Dapat Ditelusuri masing-masing

senilai Rp1.920.812.396,00 dan Rp2.375.625.000,00 serta Piutang Hasil dari

Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa Tidak Menunjukkan Kondisi Sebenarnya

Senilai Rp4.267.296.385,70

Pemprov DKI Jakarta menyajikan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan

Daerah dalam Neraca per 31 Desember 2017 Audited senilai Rp20.524.241.484,00

atau naik 19,94% jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2016 senilai

Rp17.111.434.243,00. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan

piutang pokok atas pemanfaatan aset daerah. CaLK mengungkapkan bahwa nilai

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam rupiah)

No Uraian 31 Desember 2017 31 Desember 2016

1 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

15.406.772.252,00 11.565.733.135,00

2 Piutang Hasil Lelang Titik Reklame 2.871.178.295,00 2.871.178.295,00

3 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (BOT)

1.921.645.729,00 2.420.812.396,00

4 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (BTO)

324.645.208,00 253.710.417,00

Jumlah 20.524.241.484,00 17.111.434.243,00

Berdasarkan Pergub Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

BPAD, pencatatan dan monitoring piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset merupakan

tupoksi Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset (P3A) BPAD. Hasil

pemeriksaan atas dokumen dan data pendukung pencatatan Piutang pada Bidang P3A

dan hasil konfirmasi dengan Pihak Ketiga menunjukkan permasalahan sebagai

berikut:

a. Piutang Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah BOT dan piutang hasil

dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa belum dapat ditelusuri masing-

masing senilai Rp1.920.812.396,00 dan Rp2.375.625.000,00 serta terdapat

piutang kerjasama BOT yang tercatat juga pada piutang kerja sama sewa

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT per 31 Desember

2017 senilai Rp1.921.645.729,00, diantaranya senilai Rp1.920.812.396,00

merupakan Piutang pada empat pihak ketiga yang telah disajikan sejak Laporan

Keuangan TA 2010 dengan nilai yang tetap. Dari empat pihak ketiga tersebut,

tiga diantaranya merupakan Piutang yang disajikan berdasarkan Berita Acara

Serah Terima (BAST) BPIPM Jaya kepada Pemprov DKI Jakarta tahun 2000.

Rincian penyajian Piutang berdasarkan dokumen dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7.2. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT Tahun 2000 s.d. 2017 (dalam rupiah)

No Pihak Ketiga BAST BPIPM Tahun 2000

Neraca Awal Tahun 2003

LKPD TA 2008 & 2009

LKPD TA 2010-2016

Unaudited 2017

1 PT AAP Tidak ada data Tidak ada data 4.302.396,00 4.302.396,00 4.302.396,00

2 PT TDP (Eks Komp. Aloca)

122.500.000,00 105.000.000,00 400.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00

3 PT TDP (Eks. PD Undagi Klender)

75.000.000,00 145.000.000,00 330.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00

4 PT JNS (Tanah Kav No.I.C.2 JIEP)

113.750.000,00 260.000.000,00 450.000.000,00 525.000.000,00 525.000.000,00

5 PT MML Tidak ada data 130.000.000,00 82.510.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00



No Pihak Ketiga BAST BPIPM Tahun 2000

Neraca Awal Tahun 2003

LKPD TA 2008 & 2009

LKPD TA 2010-2016

Unaudited 2017

6 PT JNS (Tanah Kav Blok II/J.14 JIEP Eks. PD.Parwita Jaya)

113.750.000,00 260.000.000,00 375.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

Jumlah 425.000.000,00 900.000.000,00 1.641.812.396,00 1.920.812.396,00 1.920.812.396,00

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas informasi piutang di atas diketahui


1) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT pada PT AAP senilai

Rp4.302.396,00 telah tercatat di Neraca tahun 2008 dan nilainya tetap s.d.

Neraca per 31 Desember 2017. BPAD tidak memiliki dokumen sumber

pencatatan Piutang tersebut.

2) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT pada PT TDP (Eks

Kompleks Aloca) senilai Rp540.000.000,00 tercatat juga di Piutang Hasil

dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa tahun 2017 senilai

Rp1.585.000.000,00. BPAD tidak memiliki data pendukung atas piutang

kerjasama BOT senilai Rp540.000.000,00 dan piutang kerjasama sewa

senilai Rp1.585.000.000,00. Atas nilai piutang tersebut, BPK telah

melakukan konfirmasi kepada PT TDP namun sampai dengan pemeriksaan

berakhir belum mendapatkan jawaban. Pada pemeriksaan LKPD TA 2015,

BPK pernah mengirimkan surat konfirmasi piutang senilai

Rp1.425.000.000,00 kepada PT TDP dan mendapatkan jawaban konfirmasi

dari Direktur Utama PT TDP yang menyatakan bahwa hutang PT TDP ke

Pemprov DKI Jakarta atas kerjasama tersebut adalah senilai Rp0 (nihil).

Namun tidak ada informasi lebih lanjut yang diperoleh oleh BPK atas piutang

tersebut baik dari PT TDP maupun Pemprov DKI Jakarta.

3) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT pada PT TDP (Eks.

PD Undagi Klender) tercatat di Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA

2017 (Unaudited) senilai Rp400.000.000,00. Piutang tersebut merupakan

nilai yang harus dibayarkan oleh PT TDP atas pemanfaatan aset tanah di

Jalan Raya Bekasi KM 17. BPAD tidak memiliki data monitoring

pembayaran piutang tersebut. Apabila dikaitkan dengan tahapan pembayaran

yang ada di perjanjian, dapat diketahui informasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.3. Tahapan Pembayaran yang Termuat Dalam Perjanjian PT TDP

Uraian Jumlah Tahun

Nilai sewa/tahun (Rp)

Nilai sewa (Rp)

Periode I : Jan 1996 -Jan 2001 5 50.000.000,00 250.000.000,00

Periode II: Jan 2001 -Jan 2006 5 60.000.000,00 300.000.000,00

Periode III : Jan 2006 -Jan 2011 5 70.000.000,00 350.000.000,00

Periode IV : Jan 2011 -Jan 2016 5 90.000.000,00 450.000.000,00

Periode V : Jan 2016 -Jan 2018 2 110.000.000,00 220.000.000,00

Potensi Pendapatan 1.570.000.000,00

Dari tabel di atas, perhitungan nilai piutang kerjasama s.d. 31 Desember 2017

seharusnya Rp1.570.000.000,00 (dengan asumsi tidak pernah ada

pembayaran oleh PT TDP). Hasil pengamatan fisik BPK bersama pihak

Kecamatan Pulogadung dan Kelurahan Klender pada 8 Maret 2018

menunjukkan bahwa aset tanah yang dikerjasamakan di Jalan Raya Bekasi

KM 17 tersebut saat ini dikuasai pihak lain dan terpasang papan milik TM

dan plang tanah dalam proses penyidikan Polres Metro Jakarta Timur.



4) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT pada PT JNS (Tanah

Kav I.C.2 JIEP), dan PT JNS (Tanah Kav Blok II/J.14 JIEP Eks. PD.Parwita

Jaya) telah tercatat sejak tahun 2000 berdasarkan BAST Kas, Piutang, Aktiva

Tetap BPIPM Jaya kepada Gubernur DKI Jakarta sehubungan dengan

pembubaran BPIPM Jaya, masing-masing senilai Rp525.000.000,00 dan

Rp450.000.000,00. BPAD tidak memiliki dokumen sumber/pendukung

pencatatan awal pada saat BAST beserta mutasi saldonya s.d. Neraca per 31

Desember 2017 (Unaudited).

Apabila dikaitkan dengan tahapan pembayaran yang ada di perjanjian, dapat

diketahui informasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.4. Tahapan Pembayaran yang Termuat Dalam Perjanjian PT JNS

Uraian Jumlah Tahun

Nilai sewa/tahun

Nilai sewa (Rp)

Periode I : Maret 1998 -Maret 2003 5 65.000.000 325.000.000

Periode II : Maret 2003 -Maret 2008 5 75.000.000 375.000.000

Periode III : Maret 2008 -Maret 2013 5 90.000.000 450.000.000

Periode IV: Maret 2013 -Maret 2017 5 105.000.000 525.000.000

Periode IV: Maret 2017 –Des 2017 0,75 105.000.000 78.750.000

Potensi pendapatan 1.753.750.000

Sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor

44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Desember 2012, dan Putusan

MA Nomor 556K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013, PT JNS telah dinyatakan

pailit.

5) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT pada PT MML per

31 Desember 2017 senilai Rp1.510.000,00 tercatat juga di Piutang Hasil dari

Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa senilai Rp790.625.000,00. Hasil

konfirmasi BPK kepada PT MML menunjukkan bahwa PT MML tidak

memiliki utang kepada Pemprov DKI Jakarta. Hasil wawancara dengan staf

Subbidang Pemanfaatan Aset menunjukkan bahwa BPAD tidak memiliki

catatan pendukung atas piutang kerjasama BOT senilai Rp1.510.000,00.

Sedangkan piutang kerjasama sewa senilai Rp790.625.000,00 merupakan

Piutang PT MML selama tahun 2000 s.d. 2010 yang belum didukung dengan

sumber/bukti pencatatan.

Dalam CaLK Pemprov DKI Jakarta TA 2017 diungkapkan Penyisihan

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT. Namun demikian,

Piutang senilai Rp1.920.812.396,00 tersebut masih disajikan sebagai Piutang

Lancar, dengan nilai penyisihannya senilai Rp9.604.062,00 (0,50% x

Rp1.920.812.396,00). Kondisi tersebut tidak menggambarkan kualitas Piutang

yang sebenarnya karena selain tidak didukung dokumen yang memadai, umur

piutang tersebut lebih dari lima tahun atau kategori piutang macet.

b. Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa tidak menunjukkan

kondisi sebenarnya senilai Rp4.267.296.385,70

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa per 31 Desember

2017 senilai Rp15.406.772.252,00 merupakan Piutang pada sejumlah 37 Pihak

Ketiga yang memanfaatkan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor

255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPAD, monitoring atas aset

kerjasama dilakukan oleh Suku Badan Aset dan Bidang P3A BPAD. Monitoring



dilakukan per triwulan oleh Suku Badan Aset dan hasilnya dilaporkan ke BPAD

untuk ditindaklanjuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada tahun 2017 dari

enam Suku Badan Kota/Kabupaten, hanya tiga Suku Badan (Suban Aset Jakarta

Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan) yang telah membuat dan mengirimkan

laporan monitoring pada tahun 2017 kepada BPAD. Namun monitoring tersebut

hanya dilakukan atas beberapa perjanjian kerjasama dan belum atas seluruh

perjanjian kerjasama. Selain itu, format monitoring oleh masing-masing Suku

Badan Aset belum seragam dan belum seluruhnya informatif.

Hasil konfirmasi secara uji petik oleh BPK kepada 28 Pihak Ketiga senilai

Rp13.196.172.903,00 atau 85,65% dari total Piutang Hasil dari Pemanfaatan

Kekayaan Daerah Sewa menunjukkan bahwa terdapat Piutang yang tidak diakui

oleh Pihak Ketiga senilai Rp4.267.296.385,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5. Hasil Konfirmasi Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa (dalam rupiah)

No. Pihak Ketiga Piutang Neraca 31 Desember 2017 Hasil

Konfirmasi Selisih

Pokok Denda Total

1 PT PFU 500.000.000,00 1.309.500.000,00 1.809.500.000,00 0 1.809.500.000,00

2 PT SCP 1.186.519.525,00 87.667.276,90 1.274.186.801,90 0 1.274.186.801,90

3 PT WS 463.709.296,00 23.185.464,80 486.894.760,80 0

486.894.760,80

4 Koperasi UKM DKUKM

12.000.000,00 21.660.000,00 33.660.000,00 0 33.660.000,00

5 PT TE 316.342.950,00 545.228.159,00 861.571.109,00 198.516.286,00 663.054.823,00

Jumlah 2.478.571.771,00 1.987.240.900,70 4.465.812.671,70 198.516.286,00 4.267.296.385,70

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa tersebut didasarkan

pada perjanjian kerja sama (PKS) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Piutang pada PT PFU senilai Rp1.809.500.000,00 didasarkan pada PKS

Nomor 15/AK/BP/X/2017 tanggal 23 Oktober 2007 dengan jangka waktu

lima tahun atau telah berakhir 23 Oktober 2012. Aset yang dikerjasamakan

berupa jalan seluas ±1.859m2 yang terletak di Kompleks Pertokoan Kedoya

Elok Plaza yang akan digunakan sebagai lahan parkir kendaraan. Sesuai PKS,

hak PT PFU adalah menerima pengelolaan lahan jalan dengan kewajibannya

berupa pembayaran uang sewa kepada Pemprov DKI Jakarta atas

pemanfaatan lahan jalan yang dibayarkan setiap tahun senilai

Rp100.000.000,00.

Eks Direktur Utama PT PFU menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah

mengelola maupun memanfaatkan lahan jalan yang dikerjasamakan dengan

Pemprov DKI Jakarta karena terjadi gugatan hukum oleh PT AE atas

Keputusan Nomor 1443/2007 tentang Persetujuan Pemanfaatan Lahan Jalan

Seluas ±1.859m2 kepada PT PFU.

2) Piutang pada PT SCP senilai Rp1.274.186.801,90 didasarkan pada PKS

tanggal 13 Mei 2014 dengan jangka waktu lima tahun atau berakhir 12 Mei

2019. Aset yang dikerjasamakan berupa lahan ±3.000m2 di Jalan Mayjen

Sutoyo Cililitan yang akan digunakan sebagai Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Gas (SPBG). Sesuai PKS, hak PT SCP adalah menerima izin

pengelolaan lahan untuk SPBG dengan kewajibannya berupa pembayaran

uang sewa atas pemanfaatan lahan untuk SPBG.

Manajer Operasional PT SCP menjelaskan bahwa PT SCP belum pernah

memanfaatkan lahan yang dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta

walaupun telah membayar sewa tahun pertama kepada Pemprov DKI Jakarta



senilai Rp420.000.000,00. PT SCP menjelaskan bahwa pada tahun kedua

kerjasama, PT. SCP pernah mengajukan surat keberatan melanjutkan

kerjasama ke BPKAD. Namun atas surat tersebut Pihaknya tidak

memperoleh jawaban dari BPKAD, sehingga berasumsi bahwa perjanjian

sudah dibatalkan. Selain itu sejak tahun kedua sampai dengan tahun keempat

perjanjian PT SCP tidak pernah mendapat tagihan piutang dari BPKAD

maupun BPAD.

3) Piutang pada PT WS senilai Rp486.894.760,80 didasarkan pada PKS tanggal

8 November 2012 dengan jangka waktu lima tahun atau berakhir 10

November 2017. Aset yang dikerjasamakan berupa lahan kosong seluas

±2.900m2 yang akan digunakan sebagai sarana pendidikan olahraga

bulutangkis. Sesuai PKS, hak PT WS adalah menerima pengelolaan lahan

tanah dan membangun sarana pendidikan olahraga bulutangkis dengan

kewajibannya berupa membayar uang sewa atas pemanfaatan lahan dengan

besaran antara Rp100.000.000,00 s.d. Rp126.248.000,00 setiap tahun.

Pihak PT WS menjelaskan bahwa PT WS tidak dapat memanfaatkan lahan

yang dikerjasamakan dengan Pemprov DKI Jakarta, karena mendapat

pertentangan dari masyarakat RW 11 Perumahan Kelapa Gading. PT WS

tidak mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan karena adanya surat keberatan

dari masyarakat ke Walikota Jakarta Utara.

4) Piutang pada Koperasi UKM DKUKM Provinsi DKI Jakarta senilai

Rp33.660.000,00 didasarkan pada PKS tanggal 14 Juli 2008 dengan jangka

waktu lima tahun atau berakhir 14 Juli 2013. Aset yang dikerjasamakan

berupa ruangan seluas ±270m2 di Gedung Kantor DKUKM Provinsi DKI

Jakarta untuk kantin dan mini market. Sesuai PKS, hak Koperasi UKM

DKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah menerima izin pemanfaatan ruangan

untuk kantin dan mini market dengan kewajiban membayar uang sewa

kepada Pemprov DKI Jakarta atas pemanfaatan ruangan, yang dibayarkan

setiap tahun sebesar Rp6.000.000,00.

Koperasi UKM DKUKM Provinsi DKI Jakarta menjelaskan sejak awal tahun

2009 Koperasi UKM DKUKM Provinsi DKI Jakarta sudah tidak

menjalankan usaha di gedung milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Letjen MT

Haryono Jakarta Selatan dikarenakan Pemprov DKI Jakarta telah mengubah

pemanfaatan aset gedung tersebut untuk Dinas PE.

5) Piutang pada PT TE senilai Rp861.571.109,00 didasarkan pada PKS tanggal

1 Desember 2008 dengan jangka waktu lima tahun atau berakhir 30

November 2013. Aset yang dikerjasamakan berupa lahan seluas ±2.234m2 di

Terminal Bus Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sesuai PKS, hak PT TE adalah

menerima izin pemanfaatan lahan untuk untuk mengelola dan membangun

konstruksi, sarana dan prasarana SPBG dengan kewajiban berupa membayar

uang sewa kepada Pemprov atas pemanfaatan lahan, yang dibayarkan setiap

tahun sebesar Rp540.000.000,00.

Sehubungan dengan sampai dengan tahun kedua PT TE belum dapat

mengoperasionalkan SPBG, maka PT TE mengajukan addendum PKS.

Berdasarkan perjanjian tambahan (addendum) tanggal 27 Agustus 2010 telah

disepakati besaran sewa diturunkan menjadi Rp316.342.950,00 per tahun dan

pembayaran sewa tahun kedua dihitung dan dibayarkan setelah SPBG



dioperasionalkan yaitu pada bulan Desember 2010. PT TE telah membayar

sewa tahun pertama pada tanggal 23 Desember 2008.

BPAD berpendapat bahwa addendum tersebut hanya bersifat menunda

tanggal jatuh tempo pembayaran sewa yang sebelumnya jatuh tempo pada

bulan Desember 2009 menjadi bulan Desember 2010. BPAD menyajikan

saldo Piutang senilai Rp861.571.109,00, sedangkan hasil konfirmasi kepada

PT TE menunjukkan bahwa Piutang Pemprov DKI Jakarta kepada PT TE

senilai Rp198.516.286,00 Perbedaan perhitungan piutang menyebabkan

BPAD mencatat piutang lebih besar senilai Rp663.054.823,00

(Rp861.571.109,00 - Rp198.516.286,00). Perbedaan perhitungan piutang

tersebut dijelaskan pada lampiran 7.2.1

Atas kelima piutang di atas, BPAD melakukan penyisihan piutang dengan

kategori kurang lancar (umur piutang 1 s.d. 2 tahun). Hal ini tidak sesuai dengan

kebijakan akuntansi penyisihan piutang Pemprov DKI Jakarta, karena umur

piutang PT PFU sudah lebih dari lima tahun (kategori macet), umur piutang PT

SCP adalah tiga tahun (kategori diragukan) dan umur piutang PT WS dan

Koperasi UKM DKUKM Provinsi DKI Jakarta adalah di atas lima tahun

(kategori macet) dan umur piutang PT TE adalah empat tahun (kategori

diragukan).


a. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), pada:

1) Pasal 3 ayat (2) angka l yang menyatakan bahwa BPAD menyelenggarakan

fungsi pelaksanaan penagihan piutang daerah atas pemanfaatan aset;

2) Pasal 17 ayat (2) huruf f. yang menyatakan bahwa Bidang Pembinaan,

Pengendalian dan Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi atas optimalisasi pemanfaatan aset daerah; dan huruf

g. yang menyatakan bahwa Bidang Pembinaan, Pengendalian dan

Pemanfaatan Aset menyelenggarakan fungsi pembukuan dan penyajian data,

informasi dan dokumen aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga;

3) Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa Subbidang Kerjasama dan

Penerimaan Aset merupakan Satuan Kerja lini Suku Badan Kota dalam

penerimaan aset pihak ketiga dan monitoring pengendalian aset kerja sama.

b. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Lampiran 1.16 – Akuntansi Piutang:

1) Pada angka 31 yang menyatakan bahwa Piutang Kerjasama/Pemanfaatan

Aset diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga, atau

dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan penyesuaian di akhir

periode pelaporan sesuai dengan periodisasi pemanfaatan aset yang telah

menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan

kontrak/Perjanjian Kerjasama dan/atau Berita Acara Rekonsiliasi Piutang;

2) Pada angka 47 yang menyatakan bahwa Aset berupa piutang di neraca agar

terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net

realizable value);

3) Pada angka 48 yang menyatakan bahwa Alat untuk menyesuaikan adalah

dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan



piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap

kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan

nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada pertanggal neraca;

4) Pada angka 50 yang menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang

berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

5) Pada angka 60 yang menyatakan bahwa Penggolongan kualitas Piutang

selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun

sampai dengan 2 tahun;

c) Kualitas diragukan, dengan kriteria umur piutang di atas 2 tahun sampai

dengan 5 tahun;

d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun

6) Pada angka 65 menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk

objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

dan

d) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

c. Perjanjian Tambahan (Addendum) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan

PT TE tentang Pemanfaatan Berupa Penyewaan Tanah yang Terletak di Terminal

Bus Pinang Ranti Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk Stasiun Pengisian

Bahan Bakar Gas Busway, Pasal 1 huruf b yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat

(4) tentang tata cara pembayaran yang dirubah dan ditambah sehingga bunyinya

menjadi sebagai berikut: Untuk pembayaran sewa tahun kedua dihitung dan

dibayarkan setelah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) siap

dioperasionalkan yaitu pada Bulan Desember Tahun 2010.


a. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT senilai

Rp1.920.812.396,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa senilai

Rp2.375.625.000,00 (Rp1.585.000.000,00 + Rp790.625.000,00) tidak dapat

diyakini kewajarannya;

c. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa senilai

Rp4.267.296.385,70 berpotensi tidak dapat tertagih.


a. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Aset belum cermat

dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas optimalisasi pemanfaatan aset



daerah serta pembukuan dan penyajian data, informasi dan dokumen aset yang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga;

b. Kepala Suku Badan Aset di enam wilayah Kota Administratif/Kabupaten belum

optimal dalam melakukan monitoring atas pengendalian aset kerja sama;

c. Kepala BPAD belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan

pengawasan piutang daerah atas pemanfaatan aset.


temuan BPK dan menjelaskan bahwa:

a. Atas piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2017 dari empat

mitra kerjasama senilai Rp1.920.812.396,00 dapat dijelaskan bahwa:

1) Terhadap permasalahan Piutang PT AAP, BPAD akan berkoordinasi dengan

BPKD terkait usulan penghapusan piutangnya PT AAP;

2) Terhadap double catat piutang pada monitoring sewa dan BOT PT TDP (eks.

Komp. Aloca), BPAD akan melakukan penelitian terhadap PKS PT TDP

apakah lebih memenuhi karakteristik sewa atau BOT dan akan dilakukan

koreksi pencatatan monitoringnya dan konfirmasi piutang ke PT TDP;

3) Terhadap piutang PT TDP (eks. PD Undagi Klender), BPAD akan berupaya

melakukan konfirmasi ke PT TDP dan terhadap PKS yang ada akan

dilakukan koordinasi untuk dilakukan upaya pengakhiran kerja sama;

4) Terhadap permasalahan Piutang pada PT JNS yang telah dinyatakan pailit

oleh pengadilan (Kav. No.1 C.2 JIEP dan Kav Blok II/J.14 JIEP Eks. PO

Parwita Jaya), senilai Rp.975.000.000,00, BPAD akan berkoordinasi dengan

BPKD terkait usulan penghapusan piutang PT JNS;

5) Terhadap double catat piutang pada monitoring sewa dan BOT PT MML,

BPAD akan melakukan penelitian terhadap PKS PT MML apakah lebih

memenuhi karakteristik sewa atau BOT dan akan dilakukan koreksi

pencatatan monitoringnya. BPAD juga akan melakukan konfirmasi terhadap

nilai piutang PT MML.

b. Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa tidak menunjukkan kondisi

sebenarnya karena PT PFU, PT SCP, dan PT WS tidak dapat memanfaatkan aset

yang dikerjasamakan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut akan dilakukan

pengakhiran kerjasama dan usulan penghapusan piutangnya.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan:

a. Kepala BPAD supaya menginstruksikan:

1) Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Aset supaya:

a) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen Piutang Hasil dari

Pemanfaatan Kekayaan Daerah BOT senilai Rp1.920.812.396,00 dan

Sewa senilai Rp2.375.625.000,00 serta mencatat dan menyajikannya

sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku;

b) Melakukan telaah atas status Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan

Daerah Sewa pada PT PFU, PT SCP, PT WS, Koperasi UKM DKUKM,

dan PT TE senilai Rp4.267.296.385,70 dan menindaklanjutinya sesuai




2) Kepala Suku Badan Aset di enam wilayah Kota Administratif/Kabupaten

supaya melakukan monitoring atas pelaksanaan aset kerja sama dan

melaporkannya secara periodik kepada BPAD;

b. Kepala BPAD supaya menyusun Prosedur Operasional Standar monitoring

pemanfaatan aset daerah.

7.3. Pengelolaan Aset Kerja Sama Eks BP IPM Jaya pada Badan Pengelola Aset

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tidak Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyajikan nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dalam Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) senilai Rp6.498.705.739.298,00 atau

naik 1,78% jika dibandingkan dengan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31

Desember 2016 (Audited) senilai Rp6.385.119.814.778,00 dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 7.6. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016

No. Uraian 31 Desember 2017

(Rp) 31 Desember 2016

(Rp)

1 Bangun Guna Serah /Built Operate Transfer (BOT) 3.004.854.572.572,00 3.024.998.547.572,00

2 Bangun Serah Guna/Built Transfer Operated (BTO) 1.191.199.704.808,00 1.122.210.704.808,00

3 Kerjasama Operasional (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00

4 Aset Kekayaan daerah yang disewakan 2.034.296.585.918,00 1.969.555.686.398,00

Jumlah 6.498.705.739.298,00 6.385.119.814.778,00

Dari nilai Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebagaimana tabel di atas

senilai Rp2.034.296.585.918,00, diantaranya senilai Rp54.801.282.000,00

merupakan nilai aset kerjasama pemanfaatan sewa oleh eks Badan Pengelola

Investasi dan Penanaman Modal (BP IPM) Jaya.

BP IPM Jaya merupakan Badan yang mengelola investasi dan penanaman modal

Pemprov DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI

Jakarta Nomor 1.093 Tahun 1983. Nilai aset kerjasama eks BP IPM Jaya yang

disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 merupakan nilai yang tercantum

dalam daftar tanah dan bangunan BP IPM Jaya berdasarkan Berita Acara Serah

Terima (BAST) Kas, Bank, Piutang, Aktiva Tetap BP IPM Jaya dari caretaker

Kepala BP IPM Jaya kepada Gubernur DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2000.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Nomor 3797 Tahun 2000 tanggal 15

Desember 2000 tentang Pembubaran BP IPM Jaya, aset-aset eks BP IPM Jaya

termasuk aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, berdasarkan BAST tersebut

dikembalikan ke Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Perlengkapan.

Pengelolaan aset kerjasama eks BP IPM Jaya mulai dari tahun 2000 s.d. tahun

2017 telah mengalami beberapa kali perpindahan yang disebabkan perubahan

struktur organisasi, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tahun 2000 s.d. 2008 dikelola oleh Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah;

b. Tahun 2008 s.d. 2014 dikelola oleh BPKD, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun

2008 tentang Penggabungan Biro Keuangan, Biro Perlengkapan, Kantor

Perbendaharaan dan Kas Daerah dan sebagian Dinas Pendapatan Daerah menjadi

BPKD dan diatur lebih lanjut dengan Pergub Nomor 39 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;



c. Tahun 2014 s.d. 2016 dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD), berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, yang selanjutnya diterbitkan Pergub Nomor 25 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

d. Tahun 2016 s.d. sekarang dikelola oleh BPAD, berdasarkan Perda Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI

Jakarta yang selanjutnya diterbitkan Pergub Nomor 255 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah.

Sumber data yang dimiliki oleh BPAD berupa fotocopy buku BAST tanggal 22

Desember 2000 beserta lampirannya, sedangkan bukti asli dokumen kerjasama

maupun sertifikat kepemilikan berdasarkan BAST tersebut diserahkan oleh BP IPM

Jaya kepada Biro Perlengkapan. Sehubungan pengelolaan Aset Kerjasama berpindah-

pindah (sesuai perubahan SOTK penjelasan huruf a sampai dengan d), berdasarkan

keterangan staf pada Subbidang Pemanfaatan Aset BPAD, dokumen asli kerjasama

dan sertifikat asli berada di gudang aset Pulomas.

Hasil pemeriksaan dokumen BAST beserta lampirannya, konfirmasi dengan

pihak ketiga, serta hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa pengelolaan aset

kerjasama eks BP IPM Jaya tidak memadai, yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai

berikut:

a. Aset yang dikerjasamakan dengan PT JNS tidak jelas status hukum dan

keberlangsungan kerjasamanya senilai Rp11.841.075.000,00

Aset yang dikerjasamakan oleh eks BP IPM Jaya dengan PT JNS berupa

tanah/lahan yang terletak di Kawasan Industri Pulogadung, yakni di Jalan Pulo

Kambing Kav II.J.14 seluas 6.500m2 dan Jalan Pulo Kambing Kav. I.C.2 seluas

8.730,5m2 dengan nilai aset kerjasama dalam Neraca 31 Desember 2017, masing-

masing senilai Rp5.293.200.000,00 dan Rp6.547.875.000,00.

Bentuk kerja sama atas lahan tersebut adalah Perjanjian Sewa Menyewa

Lahan Milik BP IPM Jaya dengan PT JNS masing-masing tertanggal 7 Oktober

1996 dengan jangka waktu selama 30 tahun, atau berakhir 7 Maret 2028. Dalam

perjanjian tersebut tidak dicantumkan tujuan penggunaan lahan, namun

dicantumkan akan dibangun bangunan baru. Lebih lanjut, dalam salah satu

klausulnya disebutkan bahwa pada akhir perjanjian PT JNS harus menyerahkan

semua bangunan dan lahannya kepada BP IPM Jaya

Berdasarkan dokumen perolehan aset dan hasil konfirmasi dengan PT JIEP

(Persero) selaku pengelola Kawasan Industri Pulogadung diketahui sebagai

berikut:

1) Dokumen perolehan aset di Kav II.J.14 yakni Surat Perjanjian Penggunaan

Tanah Industri (SPPTI) Nomor 87/JIEP/In/VI/1977 tanggal 6 Juni 1977

antara PD Parwita Jaya dengan PT JIEP di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan

(HPL) PT JIEP, yakni HPL Nomor 1/Jatinegara. Dalam SPPTI tersebut telah

dicantumkan peruntukan lahan, yakni pabrik es. Atas SPPTI tersebut, PD

Parwita Jaya diwajibkan membayar develepment charge kepada PT JIEP.

Development charge merupakan harga yang harus dibayarkan pemegang

SPPTI kepada PT JIEP meliputi harga tanah kavling, biaya pengurugan,

sumbangan untuk memperlancar pengadaan prasarana, dan biaya-biaya jasa

untuk pengurusan memperoleh surat penggunaan tanah, izin bangunan, dan



izin gangguan. Berdasarkan konfirmasi kepada PT JIEP diketahui bahwa

development charge atas Kav II.J.14 sebesar Rp43.550.000,00 sudah tidak

tercatat dalam kartu Piutang PT JIEP. Sehubungan dengan dilikuidasinya PD

Parwita Jaya tahun 1980, maka asetnya beralih ke BP IPM Jaya.

2) Dokumen perolehan aset di Kav I.C.2 berupa SPPTI Nomor 244.I/1987

tanggal 15 Juni 1987, antara BP IPM Jaya dengan PT JIEP di atas tanah HPL

PT JIEP, yakni HPL Nomor 3/Rawaterate. Dalam SPPTI tersebut tidak

mencantumkan tujuan penggunaan/peruntukan lahan. Berdasarkan

konfirmasi kepada PT JIEP diketahui bahwa development charge atas Kav

I.C.2 sebesar Rp507.787.705,25 sudah tidak tercatat dalam kartu Piutang PT

JIEP.

Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK bersama Subbidang Pemanfaaatan

Aset BPAD dan PT JIEP pada 8 Maret 2018 diketahui sebagai berikut:

1) Kondisi lahan pada Kav. II.J.14 terbengkalai dan tidak terdapat bangunan

pabrik es sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Di lahan tersebut

telah berdiri tiga bangunan semi permanen, dua bangunan digunakan sebagai

warung makan dan sebuah bangunan non permanen untuk tempat tambal ban;

2) Kondisi lahan pada Kav I.C.2 telah dikuasai oleh Pihak Lain dan digunakan

sebagai lahan parkir truk. Terdapat papan klaim Tanah Milik “H. MIT bin U”

Girik C No.532.

Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan atas Hak Pengelolaan Tanah Kav II.J.14 dan C.I.2 yang diterbitkan

BPKP Nomor LHE-3056/PW09/5/2011 tanggal 28 April 2011 diketahui terdapat

permasalahan pada Kav II.J.14 dan I.C.2 dengan kronologis sebagai berikut:

1) Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.V-a.3/2/36/73 tanggal

1 November 1973 PT JIEP merupakan pemegang HPL atas tanah-tanah

seluas 500 Ha, antara lain HPL No.1/Jatinegara dan HPL Nomor

3/Rawaterate;

2) Berdasarkan SPPTI Nomor 87/JIEP/In/VI/1977 tanggal 6 Juni 1977 PD

Parwita Jaya menggunakan tanah Blok J.14 seluas 6.500m2 di atas HPL

Nomor 1/Jatinegara dan berdasarkan SPPTI Nomor 244.I/1987 tanggal 15

Juni 1987 BP IPM Jaya menggunakan tanah Blok I.C.2 seluas 8.730,5m2 di

atas HPL Nomor 3/Rawaterate;

3) Berdasarkan SPPTI Nomor 87/JIEP/In/VI/1977 dan 244.I/1987, Pemprov

DKI Jakarta cq. Biro Perlengkapan mencatat tanah Blok II.J.14 dan Blok

C.I.2 sebagai aset tetap Pemprov DKI Jakarta;

4) Pada tanggal 7 Oktober 1996, BP IPM Jaya menyewakan kedua tanah

tersebut kepada PT JNS selama 30 tahun. Kedua Perjanjian tersebut tanpa

sepengetahuan dan izin dari PT JIEP;

5) Selanjutnya pada tahun 2000, BP IPM Jaya dibubarkan/dilikuidasi dan

menjadi Badan Penyertaan Modal Pemprov DKI Jakarta (saat ini dengan

nama Badan Pembinaan BUMD) sehingga Kas, Bank, Piutang, Aktiva Tetap

BP IPM Jaya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta;

6) Pada tanggal 13 Agustus 2008 PT JNS melalui Surat Nomor

084/JNS/SK/VIII/08 mengajukan permohonan kepada PT JIEP untuk

membangun rusunami atas Kav J.14 dan C.2;



7) Atas permohonan tersebut, pada 1 September 2008 melalui Surat Nomor

2568 PT JIEP mengajukan keberatan karena peruntukan tanah tersebut

adalah untuk industri;

8) Atas kondisi tersebut, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah dan PT JIEP

sepakat untuk meminta Legal Opinion kepada konsultan hukum independen

WO. Hasil Legal Opinion WO Ref No.062/wecolaw/AE-FF/B/2010 perihal

pendapat hukum mengenai permasalahan status hak atas penguasaan tanah

Hak Pengelolaan yang terletak di Blok J-14 dan Blok C-2 pada Kawasan

Industri Pulogadung, dengan kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

a) PT JIEP merupakan pemegang Hak Pengelolaan atas tanah-tanah seluas

500 Ha termasuk di dalamnya tanah-tanah yang terletak di Blok J-14 dan

Blok C-2 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.D.V-

a.3/2/36/73 tanggal 1 November 1973 dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

b) Bahwa berdasarkan Perjanjian PD Parwita dan Perjanjian BPIPM, PT

JNS tidak memiliki dasar penguasaan yang sah karena berdasarkan kedua

perjanjian tersebut tanah yang terletak di Blok J-14 dan blok C-4 pada

Kawasan Industri Pulogadung penggunaannya tidak dapat dialihkan atas

dalih apapun kepada pihak lain kecuali atas persetujuan dari PT JIEP

dengan memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian

tersebut.

9) Berdasarkan hasil evaluasi BPKP diketahui bahwa:

a) Sesuai Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 16 ayat (2) SPPTI Nomor

87/JIEP/In/VI/1977 tanggal 6 Juni 1977 dan Pasal 17 SPPTI Nomor

244.I/1987 tanggal 15 Juni 1987, pengalihan penggunaan tanah kepada

pihak lain dengan dalih apapun adalah dilarang;

b) Sesuai dengan LO konsultan hukum independen “WO”, dinyatakan

bahwa PT JIEP merupakan pemegang Hak Pengelolaan atas tanah seluas

500 Ha, termasuk di dalamnya tanah-tanah yang terletak di Blok J.14 dan

C.2 berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor No.D.V-

a.3/2/36/73 tanggal 1 November 1973.

10) Alternatif penyelesaian masalah dari BPKP sebagai berikut:

a) Pemprov DKI Jakarta agar mengembalikan kepemilikan tanah Kav J.14

dan C.2 kepada PT JIEP sebagai pemegang HPL No.1/Jatinegara dan

No.3/Rawaterate dan melakukan prosesnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

b) Dengan mempertimbangkan PKS antara BPIPM dengan PT JNS tanggal

7 Oktober 1996, PT JIEP melanjutkan kerjasama dengan PT JNS untuk

memanfaatkan Kav C.2 dan J.14 yang dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

11) Hasil evaluasi tersebut telah dipaparkan dan berdasarkan hasil koordinasi

dengan PT JIEP dan Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada tanggal

15 April 2011, telah disepakati bersama, kecuali BPKD yang menyatakan

tidak setuju, dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset

Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1977.



Sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor

44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26 Desember 2012, dan Putusan MA

Nomor 556K/Pdt.Sus-Pailit/PKPU/2013, PT JNS telah dinyatakan pailit.

Dengan dilikuidasinya PT JNS dan masih adanya permasalahan status tanah

J.14 dan C.2 dengan PT JIEP, maka aset kerjasama eks BP IPM Jaya dengan PT

JNS tidak jelas status hukum dan keberlangsungan kerjasamanya senilai

Rp11.841.075.000,00, terdiri dari Aset di Jalan Pulo Kambing Kav. I.C.2 dan di

Jalan Pulo Kambing Kav II.J.14 masing-masing senilai Rp6.547.875.000,00 dan

Rp5.293.200.000,00.

b. Aset yang dikerjasamakan dengan PT TDP senilai Rp24.416.397.000,00

tidak jelas keberlangsungannya, diantaranya senilai Rp1.832.550.000,00

dalam sengketa kepemilikan

Aset yang dikerjasamakan dengan PT TDP berupa tanah/lahan yang

berlokasi di Jalan Raya Bekasi KM 17 Klender Jakarta Timur seluas 6.430m2 dan

berlokasi di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 Jakarta Barat seluas 12.210m2

dengan nilai aset kerjasama dalam Neraca 31 Desember 2017, masing-masing

senilai Rp1.832.550.000,00 dan Rp22.583.847.000,00, atau total senilai

Rp24.416.397.000,00.

Bentuk kerja sama atas lahan/tanah pada lokasi tersebut yakni perjanjian

sewa menyewa (kontrak) antara BP IPM Jaya dengan PT TDP masing-masing

tertanggal 28 September 1995, dengan pola Build Operate Transfer (BOT), yakni

Akta Nomor 28 atas aset yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi KM 17 Klender

dan Akta Nomor 29 atas aset yang berlokasi di Jalan Kali Besar Timur No.31.

Atas Akta Nomor 29 terdapat addendum I tanggal 7 Oktober 1996 jo addendum

II tanggal 18 Desember 1996. Kedua perjanjian tersebut berjangka waktu selama

30 tahun, atau berakhir 1 Januari 2028.

Bukti kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas tanah di Jalan Raya Bekasi KM

17 berupa sertifikat HGB Nomor 30 Jatinegara Kaum an. PD Undagi IV Jaya

Klender yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Timur tanggal 8

Februari 1988 dan berlaku selama 20 tahun atau berakhir 7 Februari 2008.

Sedangkan bukti kepemilikan Pemprov DKI Jakarta atas aset di lokasi Jalan Kali

Besar Timur berupa sertifikat HGB Nomor 1638/Pinangsia atas nama PD

Haksara Tastra Jaya yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Wilayah Jakarta Barat

pada tanggal 13 Februari 1986 dan berlaku selama 20 tahun atau berakhir 12

Februari 2006.

Hasil pemeriksaan fisik oleh BPK bersama pihak Kecamatan Pulogadung

dan Kelurahan Klender pada 8 Maret 2018 menunjukkan bahwa aset tanah yang

terletak di Jalan Raya Bekasi KM 17 tersebut masih dikuasai pihak lain dan

terpasang papan milik “TM” dan plang tanah dalam proses penyidikan Polres

Metro Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan PNS Kelurahan Jatinegara Kaum

dan Kecamatan Jatinegara diketahui bahwa di tanah tersebut tidak pernah

didirikan gedung atau dioperasikan seperti yang tertuang dalam perjanjian tahun

1995. Berdasarkan pemaparan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta diketahui

bahwa aset tersebut dalam proses sengketa di pengadilan.

Sesuai Instruksi Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kota

Tua, dan sesuai Notulen Rapat Subbidang Pemanfaatan Aset tanggal 16 Oktober



2016 diketahui bahwa lahan di Jalan Kali Besar Timur seluas 12.210m2 sesuai

HGB Nomor 1638/Pinangsia termasuk dalam program revitalisasi, yakni

digunakan untuk menampung pedagang kaki lima dan parkir. Saat ini, lahan

seluas 12.210m2 telah dimanfaatkan untuk UMKM, relokasi PKL dan sarana

perparkiran.

Berdasarkan resume Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, atas perjanjian BP

IPM Jaya dengan PT TDP yang berlokasi di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31

Jakarta Barat seluas 12.210m2 terdapat permasalahan hukum sebagai berikut:

1) Sekretaris Daerah a.n. Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Nomor

3320/-076.25 tanggal 20 November 2007 kepada PT TDP, Hal

Pemberitahuan Pemutusan/Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa atas

Bidang Tanah yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur Nomor 31, antara

lain karena sejak ditandatangani perjanjian PT TDP tidak melakukan

pembangunan atas bidang tanah yang menjadi obyek perjanjian sewa

menyewa;

2) Surat tersebut digugat secara hukum oleh PT TDP dan telah terbit putusan

hukum Nomor 622/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Brt jo 03/Pdt/2012/PT DKI jo

K/Pdt/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Nomor 3320/-076.25

tanggal 20 November 2007 adalah catat hukum, tidak sah, dan tidak

mempunyai kekuatan hukum, menyatakan bahwa Akta Perjanjian Nomor 29

tanggal 28 September 1995 beserta addendum-addendumnya adalah sah dan

mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta mempunyai kekuatan hukum,

serta memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat menjalankan isi

Perjanjian tersebut;

3) Pada tanggal 20 Oktober 2015 Pemprov DKI Jakarta mengajukan gugatan

perbuatan melawan hukum kepada PT TDP atas pelaksanaan Akta Perjanjian

Nomor 29 tanggal 28 September 1995 jo addendum tanggal 7 Oktober 1996

jo addendum II tanggal 18 Desember 1996. Atas gugatan tersebut telah terbit

Putusan PN Jakarta Barat No.643/PDt.G/2015/Pn.jkt.Brt jo 759/Pdt/2016/PT

DKI yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan nebis in idem (tindakan

yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kali dalam perkara yang sama) dan

Putusan PT menguatkan PN. Atas putusan tersebut saat ini masih proses

Kasasi di MA;

4) PT TDP mengajukan gugatan hukum kepada Pemprov DKI Jakarta atas

ketidakpatuhan isi Putusan Perkara Nomor 622/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Brt jo

03/Pdt/2012/PT DKI jo K/Pdt/2013 dan terhadap Putusan Perkara

No.643/PDt.G/2015/Pn.jkt.Brt jo 759/Pdt/2016/PT DKI dengan dasar

tuntutan mengembalikan pemanfaatan lahan/tanah Kali Besar Timur kepada

PT TDP dengan tambahan ganti rugi karena PT TDP tidak dapat

memanfaatkan lahan/tanah tersebut. Atas gugatan tersebut telah terbit

Putusan PN Jakarta Barat Nomor 54/Pdt.G/2017/Pn.jkt.Brt yang pada intinya

menyatakan bahwa Pemprov DKI terbukti melakukan perbuatan hukum,

membayar ganti rugi/pengosongan yang dibayar Penggugat kepada pemilik

sewa lama an. Sdr SH dan membayar/mengembalikan uang sewa/royalty

yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat. Atas Putusan tersebut,

Pemprov DKI Jakarta masih melakukan upaya banding ke Pengadilan

Negeri.



Dengan adanya permasalahan hukum atas perjanjian kerja sama aset yang

terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 31 yang belum selesai dan klaim pihak

ketiga atas aset yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 17 Klender, maka aset

kerja sama eks BP IPM Jaya dengan PT TDP tidak jelas keberlangsungan

kerjasamanya dan berisiko kehilangan aset daerah.

c. Aset di Jalan Prof Soepomo Tebet seluas 1.225m2 senilai Rp872.200.000,00

tidak dimanfaatkan

Aset tanah ini dicatat di aset kerjasama sewa, namun BPAD tidak memiliki

Perjanjian Kerja Sama atas aset tersebut. Bukti kepemilikan Pemprov DKI

Jakarta atas tanah tersebut berupa HGB 3002 atas nama BP IPM Jaya, tahun

2000, Bekas Tanah Negara, yang berlaku s.d. 19 November 2030. Kondisi lahan

tidak terpakai dan terdapat bekas SPBU. Hasil pemeriksaan lebih lanjut

menunjukkan bahwa atas aset eks SPBU tersebut ada dalam daftar monitoring

aset bermasalah, karena ada gugatan dari pihak ketiga, namun belum sampai ke

proses pengadilan. Saat ini aset tersebut dalam kondisi belum dimanfaatkan oleh


d. Aset Pengelolaan Eks BPIPM Jaya belum tercatat dan tersaji dalam Neraca


1) Tanah yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama BP IPM Jaya dengan PT CJBF

Restaurant tanggal 30 September 1992, BP IPM Jaya menyewakan dan

menyerahkan untuk menggunakan, kepada PT CJBF suatu gedung/bangunan

yang terletak di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat, yang berlaku s.d.

31 Juli 2000. Kerjasama tersebut dilanjutkan oleh PT HDUI (anak

perusahaan PT CJBF) berdasarkan Perjanjian Nomor 21.1/AK/BP/XII/2008

tanggal 23 Desember 2008, berlaku lima tahun atau berakhir 22 Desember

2013, serta Perjanjian tanggal 30 April 2014 dengan jangka waktu lima tahun

dan berlaku s.d. 22 Desember 2018.

Mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 182 Tahun 2014 tanggal 4

Februari 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah dan

Bangunan Jalan Ir. Juanda Nomor 19 disebutkan luas tanah seluruhnya

1.930m2 dan luas tanah yang dimanfaatkan 500m2, serta luas bangunan

seluruhnya 2.500m2 dan luas bangunan yang dimanfaatkan 500m2.

Pada Lampiran Buku BAST 2000 Dokumen Kepemilikan Tanah dan

Dokumen Kendaraan Bermotor, daftar dokumen tanah pada angka 9 tertulis

alamat Eks Toko P (PT CJBF Restaurant) Jalan Ir. Juanda Nomor 19 Jakarta

Pusat, dengan luas tanah dan bangunan masing-masing 1.930m2 dan

2.500m2.

Berdasarkan Daftar Inventaris eks Biro Perlengkapan diketahui bahwa

terdapat aset tanah pertokoan perolehan tahun 1957 seluas 1.930m2 dan

gedung pertokoan dengan tahun perolehan sama seluas 2.500m2 masing-

masing senilai Rp289.500.000,00 dan Rp187.000.000,00.

Penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa atas aset tanah seluas 1.930m2

belum tercatat dalam KIB BPAD. Sedangkan gedung seluas 500m2 senilai

Rp915.000.000,00 tercatat pada KIB BPAD. Sampai dengan pemeriksaan



berakhir, BPAD belum dapat menjelaskan perbedaan luasan gedung dalam

Keputusan Gubernur dan Daftar Inventaris eks Biro Perlengkapan seluas

2.500m2 dibandingkan dengan data KIB BPAD seluas 500m2

2) Tanah seluas 271 m2 dan bangunan di Jalan Ir H Juanda Nomor 31-A Jakarta

Pusat

Bukti perolehan tanah dan bangunan di Jalan Ir H Juanda Nomor 31-A

Jakarta Pusat didasarkan pada dokumen Penjualan dan Pembelian Dengan

Pelepasan Hak, sesuai Akta Nomor 157 tanggal 30 Mei 1972 di hadapan

Notaris AL. Dalam Akta tersebut memuat informasi sebagai berikut:

a) Pembeli adalah Asisten Bidang Umum Kantor Urusan Perusahaan

Daerah DKI Jakarta dan penjual tiga orang status pelajar;

b) Objek jual beli yaitu sebuah bangunan bertingkat satu terletak di Jalan Ir

H Juanda Nomor 31-A dibawah satu wuwungan dengan dua buah

bangunan, karenanya dinding sebelah kiri dan kanannya merupakan

dinding bersama. Didirikan di atas sebagian dari sebidang tanah HGB

Nomor 43, Kecamatan Sawah Besar, Desa Kebon Kelapa;

c) Bagian tanah mana luasnya kurang lebih adalah 271m2 sebelum kena

pelebaran jalan;

d) Penjualan dan pembelian telah terjadi dan diterima dengan harga sebesar

Rp4.000.000,00

Lebih lanjut sesuai Perjanjian berdasarkan Akta Nomor 158 tertanggal 30

Mei 1972 di hadapan Notaris AL disebutkan bahwa dengan akte penjualan

dan pembelian dengan pelepasan hak Nomor 157 Penjual telah melepaskan

hak-hak atas sebagian dari sebidang tanah HGB Nomor 43 terletak di

Kecamatan Sawah Besar Desa Kebon Kelapa.

Berdasarkan Daftar Inventaris eks Biro Perlengkapan diketahui bahwa

terdapat aset tanah pertokoan perolehan tahun 1972 seluas 271m2 senilai

Rp4.000.000,00 serta gedung pertokoan dengan tahun perolehan sama seluas

300m2 di lokasi yang sama senilai Rp15.000.000,00. Namun demikian, atas

atas aset tanah dan bangunan tersebut belum tercatat pada KIB BPAD.

3) Tanah seluas 11.005m2 di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta

Utara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 192 Tahun 1997 tanggal 6 Februari

1997 tentang Tukar Menukar dan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan

Eks Pabrik Milik/Dikuasai Pemerintah DKI Jakarta seluas 697m2 yang

terletak di Jalan Semboja Nomor 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan

Gambir dengan tanah Milik Sdr Piter Andy Nugroho seluas 11.000 m2 yang

terletak di Jalan Armai’in RW 03 Kampung Sarang Bangau, Kelurahan

Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Pemerintah DKI Jakarta akan

menerima tanah (tanah matang) sebagai pengganti, seluas 11.000 m2

bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah DKI Jakarta. Dalam Keputusan

tersebut Gubernur menugaskan Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Kanwil

BPN DKI Jakarta dan Kepala BP IPM Jaya serta unit terkait lainnya untuk

melaksanakan penyerahan dan penerimaan tukar menukar tersebut.

Mengacu dokumen BAST tahun 2000 dari BP IPM Jaya kepada Pemprov

DKI Jakarta, terdapat tanah berasal dari ruislag (ex Nasionalisasi) seluas



11.005m2 dengan bukti berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 40 Desa Marunda

seluas 11.005m2 atas nama Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan Data KIB A, tanah seluas 11.005m2 belum tercatat. Sampai

dengan pemeriksaan tanggal 30 April 2018, BPK belum mendapatkan

penjelasan dari BPAD terkait lokasi aset tersebut sehingga belum dapat

dilakukan pemeriksaan fisik atas keberadaan asetnya



Pemerintahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor

7 tentang Akuntansi Aset Tetap yaitu pada:

1) Paragraf 18 menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan andal bila aset

tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat

penguasaannya berpindah;

2) Paragraf 19 menyatakan bahwa Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan

apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan

dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti

kepemilikan kendaraan bermotor.

b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada:

1) Lampiran 1.19 Akuntansi Aset Tetap pada Paragraf 20 menyatakan bahwa

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti

bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara

hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor;

2) Lampiran 1.22 Akuntansi Aset Lainnya, Definisi, Nomor 5 yang menyatakan

bahwa Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak

atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang

dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa: a. Sewa b.

Pinjam Pakai c. Bangun guna serah d. Bangun serah guna e. Kerjasama

Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset

pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak

ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk

kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut

fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu

yang disepakati (masa konsesi).


a. Aset kerjasama dengan PT JNS dan PT TDP tidak dapat dimanfaatkan senilai

Rp36.257.472.000,00 (Rp11.841.075.000,00 + Rp24.416.397.000,00);

b. Risiko kehilangan aset tanah di Jalan Raya Bekasi KM 17 Klender yang sedang

dalam proses sengketa di pengadilan senilai Rp1.832.550.000,00;



c. Risiko kehilangan aset tanah Pemprov di Jalan Prof Soepomo seluas 1.225m2

senilai Rp872.200.000,00;

d. Potensi kurang saji aset tanah dan bangunan eks BP IPM Jaya dalam Neraca per

31 Desember 2017.

Hal tersebut disebabkan.

a. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset belum

menghimpun data, menyajikan data dan informasi, dan melengkapi dokumen

hukum aset daerah yang berasal dari aset aset eks BP IPM Jaya;

b. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset belum

sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi

pemanfaatan aset daerah eks BP IPM Jaya;

c. Kepala BPAD belum optimal dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi aset daerah



a. Terhadap ketidakjelasan status hukum dan keberlangsungan kerjasama PT JNS,

BPAD akan berkoordinasi dengan PT JIEP dan SKPD terkait;

b. Terhadap ketidakjelasan keberlangsungan kerjasama PT TDP, BPAD akan

berkoordinasi dengan SKPD terkait;

c. Terhadap aset tanah di Jalan Prof. Soepomo, Tebet yang tidak dimanfaatkan,

BPAD belum memiliki kelengkapan dokumen terhadap aset tersebut dan akan

berkoordinasi dengan SKPD terkait;

d. Terhadap aset pengelolaan eks BPIPM Jaya belum tercatat dan tersaji dalam

neraca per 31 Desember 2017 Unaudited yaitu:

1) Tanah yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No.19 Jakarta Pusat, BPAD akan

melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui kejelasan

perbedaan luasan gedung yang saat ini dimanfaatkan oleh PT HDU

Indonesia;

2) Tanah seluas 271 m2 dan bangunan di Jalan Ir H Juanda Nomor 31-A Jakarta

Pusat, BPAD akan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan penelusuran

status dan dokumen asetnya.

3) Tanah seluas 11.005m2 di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta

Utara, BPAD akan melakukan koordinasi dalam melakukan penelusuran

dokumen dan peninjauan lokasi dengan SKPD terkait.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala BPAD supaya

menginstruksikan:

a. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset supaya

menghimpun, menyajikan data dan informasi serta melakukan upaya

pengamanan administrasi aset daerah eks BP IPM Jaya, termasuk aset tanah yang

terletak di Jalan Ir. H. Juanda No.19 Jakarta Pusat, tanah seluas 271 m2 dan

bangunan di Jalan Ir. H Juanda No. 31-A Jakarta Pusat, dan tanah seluas

11.005m2 di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

b. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset supaya:

1) Memproses kejelasan status aset eks BP IPM Jaya yang terletak di Jalan Pulo

Kambing Kav II.J.14 seluas 6.500m2 dan Jalan Pulo Kambing Kav. I.C.2



seluas 8.730,5m2 serta mengevaluasi keberlangsungan perjanjian kerja

samanya sesuai ketentuan yang berlaku;

2) Memproses kejelasan keberlangsungan kerja sama dengan PT TDP atas aset

yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 17 Klender Jakarta Timur seluas

6.430m2 dan di Jalan Kali Besar Timur No.31 Jakarta Barat seluas 12.210m2

sesuai ketentuan yang berlaku;

3) Mengupayakan pemanfaatan aset tanah di Jalan Prof Soepomo Tebet seluas

1.225m2 untuk meningkatkan penerimaan daerah.

7.4. Pencatatan Aset Pemprov DKI Jakarta di Kelurahan Kelapa Dua Wetan yang

Digunakan oleh Yayasan PKP Belum Memadai Serta Pemanfaatan Aset pada

Sebagian Lahan Tersebut Belum Disertai Dengan Perjanjian Sewa

Neraca Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2017 (Audited) menyajikan saldo

Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp6.498.705.739.298,00 atau

naik 1,78% jika dibandingkan dengan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31

Desember 2016 senilai Rp6.385.119.814.778,00. CaLK mengungkapkan bahwa

saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga termasuk di dalamnya Aset Kekayaan Daerah

yang Disewakan dengan saldo per 31 Desember 2017 senilai

Rp2.034.296.585.918,00.

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan pemanfaatan Barang Milik

Daerah (BMD), yakni pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD dalam bentuk sewa. Sewa adalah pemanfaatan

BMD oleh pihak lain/pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan menerima

imbalan uang tunai. Pihak Ketiga adalah Badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi,

yayasan, perkumpulan, lembaga, dana pensiun atau organisasi yang sejenis serta

bentuk usaha tetap yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Yayasan PKP merupakan lembaga pendidikan dan ketrampilan yang didirikan

pada tahun 1973, yang merupakan proyek bersama dari Ditjen Bimas Islam

Departemen Agama, Pusat Dakwah Islam, Koordinator Dakwah Islam, Pendidikan

Tinggi dakwah Islam dan Panitia MTQ Nasional V yang dikukuhkan dengan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor D.III.b.14/2/23/73 tentang Pengukuhan

PKP. Untuk mendukung terlaksananya sarana pendidikan tersebut pada tahun 1975

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur No. D.IV-2985/e/7/1975

tentang Peruntukan Bidang Tanah Seluas ±2 Ha yang terletak di Kelurahan Kelapa

Dua Wetan Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur untuk Pembangunan Bangunan

Pondok Karya Pembangunan. Pada tahun 1976 diterbitkan kembali surat keputusan

untuk merubah luas lahan dari semula seluas ±2 Ha menjadi ±18 Ha dengan

Keputusan Gubernur Nomor D.IV.6778/e/5/1976 tentang Peruntukan dan

Penggunaan Tanah seluas ± 18 Ha terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Kecamatan Pasar Rebo, Wilayah Jakarta Timur untuk Pembangunan Kompleks

Pendidikan Beserta Kelengkapannya.

Berdasarkan data KIB tahun 2017, LHP BPK, dan konfirmasi dengan Pihak

Ketiga diketahui bahwa pencatatan aset Pemprov DKI Jakarta di Kelurahan Kelapa

Dua Wetan yang digunakan oleh Yayasan PKP belum memadai serta pemanfaatan



aset pada sebagian lahan tersebut belum disertai dengan perjanjian sewa dengan

uraian sebagai berikut:

a. Catatan atas Aset yang digunakan oleh Yayasan PKP belum memadai

Berdasarkan LHP BPK atas Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 12/LHP/XIV.3-XIV.3.2/07/2006 tanggal 27 Juli 2006 telah diungkapkan

temuan pemanfaatan lahan seluas 185.340 m² senilai Rp18.534.000.000,00 milik

Pemprov DKI Jakarta oleh Yayasan PKP belum tertib dan tidak didukung bukti

kepemilikan. Atas temuan tersebut BPK memberikan rekomendasi sebagai

berikut:

a. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat

Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencatat Barang Daerah yang

dipergunakan oleh Yayasan PKP dalam Daftar Inventaris dan segera

membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan Barang Daerah dengan Yayasan

PKP sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Pengelolaan Barang

Daerah;

b. Memberikan instruksi tertulis kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat

Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Timur supaya

meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan bukti-bukti kepemilikan

Barang Daerah yang dipergunakan oleh Yayasan PKP.

Berdasarkan data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2017

Pemprov DKI telah melakukan tindak lanjut dengan telah menerbitkan Surat

Sekda an. Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Walikotamadya Jakarta Timur

dan Kepala Biro Perlengkapan Nomor 3087/-1.93 tanggal 11 Desember 2006

perihal teguran, yang juga memuat instruksi kepada Kepala Biro Pelengkapan

Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Timur supaya

meningkatkan koordinasi untuk mendapatkan bukti-bukti kepemilikan Barang

Daerah yang dipergunakan oleh Yayasan PKP.

Dari LHP Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor

12/LHP/XIV.3-XIV.3.2/07/2006 mengungkap informasi sebagai berikut:

a. Peruntukkan dan penggunaan tanah oleh Yayasan PKP ditetapkan

berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor D.IV2985/e/7/1975

tanggal 10 Mei 1975 seluas dua Ha. Pembebasan/pengosongan tanah

dilaksanakan oleh Walikota Jakarta Timur dengan beban APBD Provinsi

DKI Jakarta;

b. Dalam rangka usaha pengembangan dan peningkatan pendidikan Gubernur

menetapkan kembali luas/peruntukkan tanah disekitar Kompleks PKP

dengan SK Gubernur Nomor D.IV-6778/e/5/1976 tanggal 12 Agustus 1976

seluas ±18 Ha;

c. Surat Walikota Jakarta Timur kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

276/9/1/WJT/77 tanggal 9 Maret 1977 tentang laporan hasil pembebasan

tanah antara lain menyebutkan bahwa, berdasarkan SK Gubernur Nomor

D.IV-6778/e/5/1976 tanah yang dikuasai dan dipergunakan oleh Yayasan

PKP adalah seluas 151.347 m². Dari tanah tersebut, yang sudah dibebaskan

adalah seluas 78.230 m² melalui dua tahap dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahap I tanah yang dibebaskan seluas 22.626 m²;

2) Tahap II tanah yang dibebaskan seluas 55.604 m².



Sisa yang belum dibebaskan adalah seluas 73.117m² (151.347m² – 78.230m²)

d. Surat Walikota Jakarta Timur kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

482/AIV.9/I/WJT/1977 tanggal 24 Mei 1977, tentang laporan pembebasan

tanah untuk perluasan tanah PKP seluas 40.518 m², sehingga luas seluruhnya

areal tanah PKP menjadi 118.748 m² (78.230 m² + 40.518 m²);

e. Surat Kepala Biro Perlengkapan kepada Wakil Gubernur Bidang Ekbang

Nomor 1835/073.51 tanggal 27 Nopember 1997 perihal Pengukuran Lahan

Komplek PKP mengungkapkan bahwa Biro Perlengkapan bersama dengan

Kantor Badan Pertanahan DKI Jakarta dibantu dengan unsur Walikota

Jakarta Timur, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Unsur Bimas, dan Koramil

setempat telah melakukan pengukuran terhadap lokasi komplek PKP Kelapa

Dua Wetan. Hasil ukur bersama BPN tersebut menunjukkan areal

keseluruhannya adalah 185.340 m² sedang luas fisik yang dikuasai oleh

Pemerintah DKI Jakarta adalah seluas 152.920 m² dan sudah dipagar.

Sisanya seluas 32.420 m² berada diluar areal pagar dan dikuasai oleh anggota

masyarakat yang mengakui sebagai pemilik;

f. Dasar pemanfaatan lahan tersebut oleh Yayasan PKP adalah SK Gubernur

Nomor 7300 Tahun 1998 tanggal 26 November 1998 tentang Penyerahan

Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah DKI Jakarta seluas 185.340

m² kepada Yayasan PKP yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur;

g. Tanah yang dimiliki/dikuasai seluas 185.340 m² belum memiliki sertifikat

hak pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta;

h. Dalam rangka mencari surat/dokumen bukti pembebasan areal tanah

Yayasan PKP, Biro Perlengkapan bersama Walikotamadya Jakarta Timur

dan Biro Bina Mental Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Januari 1998

melakukan pertemuan dengan hasil pertemuan antara lain menyatakan

Walikotamadya Jakarta Timur c.q. Bagian Perlengkapan dan Camat Ciracas

diminta untuk melakukan inventarisasi terhadap penghuni yang menempati

areal tanah PKP seluas kurang lebih tiga hektar yang berada di luar pagar

sesuai gambar situasi dari Kanwil BPN, dan meneliti bukti kepemilikan tanah

yang digunakan masyarakat serta hasilnya disampaikan kepada Biro

Perlengkapan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari 1998;

i. Berdasarkan keterangan Kabag Analisa Kebutuhan Biro Perlengkapan DKI

Jakarta, dijelaskan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 2 Juni

2006, Biro Perlengkapan tidak pernah menerima laporan Walikotamadya

Jakarta Timur c.q. Bagian Perlengkapan dan Camat Ciracas atas

perkembangan informasi tanah tersebut;

j. Sampai dengan tanggal 2 Juni 2006 lahan yang dipergunakan oleh Yayasan

PKP tidak didukung dengan bukti-bukti pembebasan dan surat-surat tanah

atas lahan komplek PKP tersebut, baik berupa girik, akta jual beli maupun

surat pelepasan hak

Lebih lanjut dalam LHP BPK atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset

Fasos Fasum pada Pemprov DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya Nomor

13/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah

diungkapkan temuan penatausahaan dokumen pemilikan tanah di kelurahan



Kelapa Dua Wetan Jakarta seluas ±18 Ha tidak memadai. Atas temuan tersebut

BPK memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BPKAD beserta

jajarannya supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk

mengamankan aset daerah serta menginstruksikannya untuk:

1) Berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Timur dan BPN supaya

melakukan langkah-langkah pengamanan untuk mendapatkan bukti-bukti

kepemilikan Barang Daerah yang dipergunakan oleh YPKP sebagaimana

telah direkomendasikan pada LHP BPK atas Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/LHP/XIV.3-XIV.3.2/07/2006 tanggal 27

Juli 2006;

2) Menerbitkan petunjuk teknis pengelolaan arsip vital terkait dengan

pengelolaan aset tanah.

b. Memerintahkan Kepala Biro Hukum untuk lebih optimal dalam melakukan

upaya hukum terkait pengamanan aset daerah terutama yang sedang dalam

proses hukum di pengadilan.

Berdasarkan data Pemantauan Tindak Lanjut Semester II Tahun 2017

Pemprov DKI belum melakukan tindak lanjut.

Dari LHP BPK atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum

pada Pemprov DKI serta instansi terkait lainnya Nomor 13/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/01/2017 mengungkap informasi sebagai berikut:

a. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembebasan lahan seluas 40.939m2

yaitu pada tahun 2006 seluas 22.971m2 dan pada tahun 2007 seluas 9.616m2;

b. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh DPU adalah untuk pembangunan

kawasan Situ Kelapa Dua Wetan;

c. Pembebasan pada tahun 2006 dilakukan atas 10 bidang tanah yang telah

terdokumentasi Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah (SPH)-

nya;

d. Atas pembebasan lahan tahun 2007 tidak diperoleh bukti-bukti pelepasan

hak;

e. Informasi bahwa telah dilakukan pembebasan oleh DPU pada tahun 2007

berasal dari surat Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi

Jakarta Timur Nomor 03/076.221 tanggal 5 Februari 2010 yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta perihal Laporan

Pembebasan Tanah Situ Kelapa Dua Wetan/Rawa Bambon;

f. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 7300/1998 pada Diktum Kedua

secara khusus menyatakan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Pertama seluas 185.340m² merupakan barang milik/dikuasai

Pemerintah DKI Jakarta yang tercatat dalam Buku Inventaris barang milik

Pemerintah DKI Jakarta dengan data sebagai berikut:

Tanah: 11.09.00.04.76.15.20.01

01.11.04.02.001

Atas dasar kodefikasi nomor inventaris barang tersebut belum terdapat

SKPD/UKPD yang melakukan pencatatan atas aset berupa tanah tersebut.



g. Pihak Yayasan PKP sebagai pengguna lahan telah mengajukan permohonan

pensertifikatan tanah melalui surat permohonan sebanyak tiga kali yaitu:

1) Surat Nomor 159/Sekr/PKP/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 perihal

Sertifikasi Tanah Kampus PKP JIS yang ditujukan kepada Sekretaris

Daerah Pemprov DKI Jakarta;

2) Surat Nomor 137/Sekr/PKP/VIII/2009 tanggal 19 Oktober 2009 perihal

Penyelesaian Tanah yang ditujukan kepada Kepala BPKD; dan

3) Surat Nomor 119/Sekr/PKP/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 perihal

Klaim Kepemilikan Bidang Tanah di Kampus PKP JIS yang ditujukan

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

h. Terdapat klaim masyarakat atas lahan Pemprov DKI Jakarta, klaim dilakukan

oleh ahli waris “S bin B” dengan mengajukan gugatan, ahli waris mengklaim

bahwa tanah seluas 20.050 m2 yang berada di dalam wilayah PKP tersebut

adalah milik “S bin B” dengan bukti yang tercatat di buku Letter C Kelurahan

Kelapa Dua Wetan.

Dari foto gambar situasi Yayasan PKP yang diperoleh, diketahui luas lahan

yang tercantum dalam gambar situasi tersebut adalah seluas 185.340m2.

Berdasarkan data KIB tahun 2017 tidak ditemukan informasi mengenai aset tanah

seluas 185.340m2 yang beralamat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Berdasarkan

data KIB tersebut ditemukan sejumlah sembilan aset milik Pemprov DKI Jakarta

yang beralamat sama dengan Yayasan PKP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.7. Aset Pemprov DKI Jakarta yang Beralamat Sama Dengan Yayasan PKP

No Nama Sekolah/SKPD Alamat Perolehan Ukuran

(m2) Nilai (Rp)

1 Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Jl PKP RT 001 1982 1590 1.116.180.000,00

2 Sudin PU Jalan – Jaktim

Jl PKP Ciracas 2007 10.500 13.377.000.000,00

3 Dinas KPKP Jl PKP Raya Gg Persahabatan Kelapa Dua Wetan Ps Rebo

1975 4.850 34.047.000.000,00

4 Dinas Kehutanan Jl Raya PKP RT 008/009 2010 4.576 7.287.703.084,00

5 Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Jl Raya PKP 1971 4.252 5.701.932.000,00

6 Dinas Sumber Daya Air (SDA)

Situ Kelapa Dua Wetan 1996 45.000 27.630.000.000,00

7 Suku Dinas SDA Jakarta Timur


2006 23.000 24.373.305.000,00

8 Suku Dinas SDA Jakarta Timur


2007 18.000 16.962.559.000,00


Situ Kelapa Dua Wetan 2003 30.000 22.500.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lokasi serta keterangan Kelurahan

Kelapa Dua Wetan yang dilaksanakan oleh BPK pada tanggal 2 April 2018

diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Tanah Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Dinas KPKP, Dinas Kehutanan, Unit

Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur berada dalam wilayah tanah

18,5 Ha;

b. Tanah Sudin PU Jalan – Jaktim merupakan tanah jalan sekeliling Yayasan

PKP (tidak dapat dipastikan apakah bagian dari tanah 18,5 Ha atau tidak);

c. Waduk Rawa Babon merupakan bagian dari area tanah 18,5 Ha;



d. Tanah SDA Jakarta Timur merupakan pembebasan tanah di pinggir waduk

Rawa Babon. Namun pembebasan belum selesai (spot tanah tertentu saja –

didukung dengan peta bidang). Pembebasan dihentikan karena ada kasus

hukum yang dialami Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Timur.

e. Dinas SDA belum dapat menunjukkan dokumen pengadaan tanahnya.

Dari hasil konfirmasi dengan pengurus barang Dinas SDA diperoleh

penjelasan bahwa pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas SDA adalah

untuk lahan disamping waduk Rawa Babon, sedangkan waduknya sendiri sudah

ada sejak lama. Dengan demikian pencatatan atas Waduk Rawa Babon belum

dicatat oleh Dinas dan Sudin SDA. Berdasarkan pengukuran BPK menggunakan

googlemaps, luas waduk Rawa Babon ± 56.000 m².

Berdasarkan konfirmasi dari Ketua Bidang Usaha Yayasan PKP tanggal 11

April 2018 diketahui bahwa tanah yang digunakan oleh Yayasan PKP merupakan

tanah bekas kebun karet PT TO yang merupakan tanah eigendom/tanah negara.

Pihak Yayasan PKP menyatakan bahwa Pihaknya pernah melakukan konfirmasi

ke Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur dan melihat peta dasar

atas tanah yang digunakan Yayasan PKP dan merupakan kesatuan satu bidang

tanah. Atas tanah seluas ± 18 Ha tersebut lokasinya berada dalam satu kompleks

dan telah dikelilingi pagar yang di dalamnya merupakan tempat pendidikan,

termasuk danau dan jalan yang melingkar diluar pagar yang digunakan sebagai

pengganti jalan tembus yang saat ini berada di dalam area pendidikan Yayasan

PKP.

Bukti yang saat ini dimiliki oleh Yayasan PKP yang menunjukkan bahwa

tanah tersebut merupakan tanah milik Pemprov DKI berupa Surat Keputusan

Gubernur DKI Nomor 7300/1998 tanggal 26 November 1998 tentang

Penyerahan Pemanfaatan Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah DKI Jakarta Seluas

185.349 m2 kepada Yayasan PKP yang terletak di Kelurahan Kelapa Dua Wetan,

Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPAD belum dapat menunjukkan

bukti dokumen kepemilikan atas aset tanah yang berlokasi di Kelurahan Kelapa

Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

Atas klaim masyarakat terhadap tanah Pemprov DKI Jakarta yang menjadi

sengketa antara Yayasan PKP, Pemprov DKI dan penggugat a.n ahli waris “S bin

B” yang berada di lokasi lahan yang menjadi tempat kegiatan pendidikan

Yayasan PKP dengan luas yang disengketakan 20.050m2 telah diungkap dalam

LHP BPK atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada

Pemprov DKI serta Instansi Terkait Lainnya Nomor 13/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/01/2017 tgl 30 Januari 2017. Berdasarkan keputusan Mahkamah

Agung Nomor 2600 K/Pdt/2016 atas kasus tersebut telah dimenangkan oleh


b. Pemanfaatan aset Pemprov DKI Jakarta pada sebagian lahan yang

digunakan oleh Yayasan PKP belum disertai dengan perjanjian sewa

Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian sebelumnya bahwa dalam LHP

BPK atas Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemprov

DKI serta instansi terkait lainnya Nomor 13/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/01/2017 telah diungkap temuan penatausahaan dokumen pemilikan



tanah di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Jakarta seluas ±18 Ha tidak memadai.

Dalam temuan tersebut antara lain mengungkapkan adanya bangunan Gedung

Olahraga (GOR) dan bangunan STIKes pada lahan milik Pemprov DKI yang

berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur yang

digunakan oleh Yayasan PKP namun belum didukung perjanjian atas

penggunaan lahan dan bangunan.

Dokumen yang diperoleh dari Subbagian Pemanfaatan Aset BPAD diketahui

bahwa Yayasan PKP pernah mengajukan permohonan pemanfaatan dan

pengelolaan aset Pemprov DKI Jakarta dengan surat sebagai berikut:

a. Surat Nomor 110/BP-YPKP/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 perihal

Permohonan penyerahan pemanfaatan dan pengelolaan Aset Pemprov DKI

Jakarta dengan permohonan pada angka 4, bahwa Pemprov DKI Jakarta

berkenan menyerahkan pemanfaatan Kampus PKP yang terletak di

Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta

Timur dengan status pinjam pakai selama kampus/aset tersebut dimanfaatkan

untuk kepentingan pendidikan;

b. Surat Nomor 14/Sekr/PKP/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal

Permohonan Penggunaan Gedung STIKes dan Gedung Olahraga;

c. Surat Nomor 42/Sekr/PKP/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 perihal

permohonan pengelolaan Gedung Olahraga yang dikelola oleh Dinas

Pemuda dan Olahraga agar dialihkan kepada Yayasan PKP DKI Jakarta.

Atas surat yang telah diajukan oleh Yayasan PKP tersebut Gubernur

menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 2679 Tahun 2015 tentang Persetujuan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan STIKES yang

terletak di Jalan Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas,

Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan PKP. Dalam keputusan

tersebut disebutkan bahwa Gubernur menyetujui pemanfaatan barang milik

daerah berupa sebagian tanah dan bangunan masing-masing seluas seluas ±

821m2 dan seluas ± 6.565,75m2. Pemanfaatan BMD tersebut diberikan dalam

bentuk sewa untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal

ditandatanganinya perjanjian kerjasama sewa dengan besaran sewa yang harus

dibayar oleh Yayasan PKP senilai Rp138.789.000,00 per tahun.

Dari gambar denah dan buku 40 Tahun PKP Mewujudkan Mimpi dan

Mengelola Harapan diketahui fasilitas sarana dan prasarana kampus PKP per

tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.8. Fasilitas Sarana dan Prasarana Kampus Yayasan PKP Tahun 2016

No Jenis Bangunan Kapasitas Kondisi

1 Gedung TK Islam 150 siswa Amat Baik

2 Gedung MI 600 siswa Baik

3 Gedung MTs 400 siswa Baik

4 Gedung SMA 700 siswa Amat Baik

5 Gedung SMEA/ SMK 1 700 siswa Baik

6 Gedung STM/ SMK 2 700 siswa Amat Baik

7 Gedung STIKes 1.600 orang Amat Baik

8 Kolam Renang 30 siswa Baik

9 Aula Al Kautsar 500 orang Amat Baik

10 Aula Masjid 400 orang Baik

11 Masjid Baitushshidqi 500 orang Baik

12 Perpustakaan 100 siswa Baik

13 Lab. Komputer 120 siswa Baik



No Jenis Bangunan Kapasitas Kondisi

14 Lab. Bahasa 80 siswa Baik

15 Kantor yayasan 50 orang Baik

16 Kantin Koperasi 600 orang Baik

17 Kantin/ Toko 20 orang Baik

18 Bidang Sarpras 5 orang Baik

19 Bidang Pendidikan 5 orang Baik

20 Ruang Sanggar Seni 5 orang Baik

21 Ruang TPA 40 siswa Baik

22 Pos Satpam 5 orang Baik

23 Lapangan Voli 12 orang Baik

24 Lapangan Basket 10 orang Cukup Baik

25 Lapangan Badminton 4 orang Baik

26 Lapangan Futsal 12 orang Baik

27 Amphiteater 500 orang Amat Baik

28 GOR 2.500 orang Amat Baik

29 Wallclimbing 10 orang Baik

30 Ruang Radio dan Majalah JISchool 10 orang Baik

31 Bank dan ATM 30 orang Baik

Berdasarkan hasil wawancara antara BPK dengan Ketua Umum Yayasan

PKP tanggal 14 Maret 2018 diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa

bangunan ruang kelas yang dibangun tidak menggunakan APBD Pemprov DKI

Jakarta atau dibangun sendiri oleh Yayasan PKP. Ketua Bidang Usaha Yayasan

PKP pada 12 April 2018 menjelaskan bahwa ruang kelas yang dibangun oleh

Yayasan PKP merupakan wakaf yang terdiri dari tiga ruang kelas pada tiga lantai

yang terletak pada blok A sekolah SMA, selain itu dari tabel 7.8 angka 11 di atas

diketahui bahwa Masjid Baitushshidqi merupakan hasil wakaf. Selebihnya

berupa Gedung STIKes, GOR, Gedung/Ruang Kelas dan Asrama Siswa

dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hasil permintaan dokumen perjanjian sewa atas lahan yang digunakan oleh

Yayasan PKP kepada Subbagian Pemanfaatan Aset BPAD diperoleh informasi

bahwa saat ini perjanjian sewa yang telah ada hanyalah perjanjian sewa atas tanah

dan bangunan yang digunakan untuk Gedung STIKes, yakni Perjanjian sewa

menyewa Nomor 487/-076.11 tanggal 1 Februari 2016, untuk luas tanah dan

bangunan yang digunakan masing-masing seluas ± 821m2 dan ± 6.565,75m2.

Selain tanah dan bangunan gedung STIKes tersebut Pemprov DKI Jakarta belum

membuat perjanjian sewa dengan Yayasan PKP. Penjelasan dari Yayasan PKP

atas gedung STIKes yang terdiri dari 8 lantai tersebut diketahui bahwa saat ini

pada lantai 4 dan 5 bangunan tersebut masih digunakan sebagai tempat diklat

oleh Pemprov DKI dan untuk bangunan GOR sedang dalam proses untuk

pembuatan perjanjian sewa.


a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah:

1) Pasal 42:


dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang

Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;

2) Pasal 43:



a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa

tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik

Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa

bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

3) Pasal 44:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bukti kepemilikan Barang Milik

Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

b) ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan

Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.


Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1) Pasal 296:



Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,

pengamanan fisik, dan pengamanan hokum;

2) Pasal 297:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bukti kepemilikan Barang Milik

Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan

Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang;

3) Pasal 299 ayat (3) yang menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah

dilakukan dengan:

a) menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen

bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;

b) melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;

(2) membuat kartu identitas barang;

(3) melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam

5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan

(4) mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna.

c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Daerah dapat

dilakukan secara fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan hukum yang

dalam penjelasan disebutkan bahwa pengamanan administratif dilakukan dengan

melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti pemilikan/penguasaan;

d. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

1) Pasal 1:

a) angka 12 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan adalah Pendayagunaan

Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD/UKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja



sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan

tidak mengubah status kepemilikan;

b) angka 13 yang menyatakan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan Barang

Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan

menerima imbalan uang tunai;

c) angka 15 yang menyatakan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan adalah

Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka

waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan

pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;

2) Pasal (2) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Barang Milik Daerah

bertujuan untuk:

a) mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah;

b) tidak membebani anggaran belanja daerah khususnya untuk

pemeliharaan;

c) meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan kontribusi

terhadap pendapatan hasil daerah (PAD);

d) pengamanan Barang Milik Daerah;

e) meringankan beban pemeliharaan/perawatan atas Barang Milik Daerah;

dan

f) meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja;

3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah baik barang

bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah

Daerah, dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan

daerah;

4) Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penyewaan Barang

Milik Daerah dilakukan dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat

antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa yang bersangkutan;

5) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Untuk mengoptimalkan daya guna dan

hasil guna barang milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dapat

dilakukan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga


a. Potensi kurang saji aset tetap dan aset lainnya yang berlokasi di Kelurahan

Kelapa Dua Wetan Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dalam Neraca per 31

Desember 2017;

b. Aset tanah seluas ±18 Ha yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan

Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur berpotensi digugat oleh pihak lain;

c. Pemprov DKI Jakarta tidak memperoleh penerimaan daerah atas pemanfaatan

lahan yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Pasar Rebo

Jakarta Timur oleh Yayasan PKP tanpa didukung perjanjian kerja sama.


a. Kepala BPAD belum memprioritaskan upaya pengamanan administrasi atas

Barang Milik Daerah seluas ±18 Ha yang berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua

Wetan Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;



b. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset kurang optimal

dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi pemanfaatan

aset daerah.


temuan BPK dan menjelaskan bahwa BPAD bersama dengan SKPD terkait, akan

mengkoordinasikan, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan

optimalisasi barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan aset dengan Yayasan

PKP.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Kepala BPAD supaya:

a. Melakukan pengamanan administrasi dan hukum atas tanah seluas ±18 Ha yang

berlokasi di Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur

dengan melengkapi bukti kepemilikan, mencatatnya dalam Daftar Barang

Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna, dan mensertifikatkan tanah

tersebut; dan

b. Mengikat dengan perjanjian kerja sama atas pemanfaatan tanah dan bangunan

milik daerah oleh Yayasan PKP.

7.5. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum

Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyajikan akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset

Kekayaan Daerah yang Disewakan dalam Neraca per 31 Desember 2017 senilai

Rp2.034.296.585.918,00 atau naik 3,29% jika dibandingkan dengan saldo Kemitraan

dengan Pihak Ketiga - Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2016

senilai Rp1.969.555.686.398,00. Dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, pada

Lampiran 1.22 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua

pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang

dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki

oleh Pemprov DKI Jakarta.


Tahun 2016 telah diungkap temuan pelaksanaan pemanfaatan kerjasama pihak ketiga

lainnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain terdapat sembilan aset

perjanjian kerjasama yang telah habis jangka waktunya dan telah diajukan

perpanjangan sewanya oleh pihak ketiga, namun sampai dengan akhir pemeriksaan

belum selesai diproses, dan terdapat 13 aset perjanjian kerja sama yang telah habis

jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh pihak ketiga namun proses

penyelesaian BAST pengembalian aset belum dilaksanakan. Atas temuan tersebut

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta agar menginstruksikan

Kepala BPAD antara lain supaya memproses penarikan dan penetapan aset atau

melakukan optimalisasi melalui pemanfaatan aset atas 22 Perjanjian Kerjasama Sewa

yang telah berakhir masa kerjasamanya. Berdasarkan data tindak lanjut Semester II

Tahun 2017 rekomendasi tersebut belum selesai ditindaklanjuti. Untuk permasalahan

aset kerjasama yang telah habis jangka waktunya dan dalam proses perpanjangan,

BPAD telah menindaklanjutinya berupa perpanjangan kerjasama dengan PT HAJ,

namun masih terdapat delapan kerjasama lainnya yang belum selesai proses



perpanjangan pemanfaatannya maupun BAST penarikan/pengambilalihan. Untuk

permasalahan aset perjanjian kerjasama yang telah habis jangka waktunya dan tidak

diajukan perpanjangan oleh pihak ketiga, BPAD telah menindaklanjutinya dengan

menyelesaikan BAST penarikan aset yang sebelumnya dikerjasamakan dengan PT

KW Joint Operation, atas aset yang sebelumnya dikerjasamakan dengan Yayasan NH

telah dijadikan RPTRA, dan atas sebelas kerjasama lainnya yang telah berakhir belum

selesai BAST-nya.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan pengelolaan kerjasama pihak

ketiga menunjukkan penatausahaan dan pencatatan aset kemitraan dengan pihak

ketiga belum memadai yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

a. Terdapat 29 Pemanfaatan Aset yang sudah berakhir masa PKS dengan

potensi penerimaan daerah minimal Senilai Rp4.243.075.436,00

Sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov

DKI Jakarta dengan masing-masing Pihak Ketiga, permohonan perpanjangan

kerja sama harus disampaikan oleh Pihak Ketiga kepada Pemprov DKI Jakarta

paling lambat empat bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan

lapangan berakhir tanggal 30 April 2018 terdapat 29 pemanfaatan aset daerah

yang sudah berakhir masa perjanjian kerja samanya. Aset tersebut masih

dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga terdiri dari:

1) 23 PKS yang telah diajukan perpanjangan sewa oleh Pihak Ketiga, namun

s.d. tanggal 30 April 2018, perpanjangan PKS tersebut belum selesai diproses

oleh BPAD.

Atas belum selesainya proses perpanjangan PKS tersebut, terdapat potensi

penerimaan daerah yang seharusnya diterima s.d. 30 April 2018 minimal

sebesar Rp2.720.476.670,00, dengan rincian pada lampiran 7.5.1.

2) Empat PKS belum diajukan perpanjangan sewa oleh tiga Pihak Ketiga, yakni

Kadin Jakarta Barat, PT XLA (Gedung Walikota Jaktim), PT XLA (Gedung

Walikota Jakbar), dan PT XLA (Balai Kota Blok G Jakarta Pusat)

Potensi penerimaan atas pemanfaatan aset daerah yang seharusnya diterima

s.d. 30 April 2018 minimal sebesar Rp691.333.332,00 dengan rincian pada

lampiran 7.5.2.

3) Dua PKS telah diajukan perpanjangan sewa oleh Pihak Ketiga, yakni Perum

DAMRI dan PT DMG, namun perpanjangan PKS tersebut belum diproses

oleh BPAD. Potensi penerimaan atas pemanfaatan aset daerah yang

seharusnya diterima s.d. 30 April 2018 minimal sebesar Rp831.265.434,00,

dengan rincian pada lampiran 7.5.3.

Hasil konfirmasi dengan pihak Perum DAMRI dan PT DMG diketahui hal-

hal sebagai berikut:

a) Perum DAMRI

Perjanjian kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Perum DAMRI

berupa pemanfaatan lahan seluas ±11.200m2 (merupakan bagian dari

lahan seluas ±18.427m2) di Jalan Daan Mogot No. 94 – 95 Pesing,

Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

untuk Pool Busway koridor 1 dan koridor 8 dengan jangka waktu lima

tahun sejak 1 November 2012 s.d. 1 November 2017. Sampai dengan



pemeriksaan BPK tanggal 8 Mei 2018, Perum DAMRI masih menempati

lahan tersebut. Perum DAMRI telah mengajukan perpanjangan sewa atas

aset yang digunakan, namun BPAD tidak mengizinkan karena Pemprov

DKI Jakarta akan menginbrengkan aset tersebut kepada PT Trans Jakarta.

Sampai dengan pemeriksaan BPK tanggal 8 Mei 2018 proses inbreng

tersebut belum selesai.

b) PT DMG

Perjanjian kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan PT DMG berupa

pemanfaatan lahan seluas ±2.586m2 (merupakan bagian dari lahan seluas

±18.427m2) di Jalan Daan Mogot Nomor 94 – 95 Pesing, Kelurahan

Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan

jangka waktu lima tahun sejak 15 Maret 2007 s.d. 14 Maret 2012.

Selanjutnya, atas perjanjian tersebut diperpanjang dengan jangka waktu

lima tahun, dimulai tanggal 15 Maret 2012 s.d. 14 Maret 2017. Sampai

dengan pemeriksaan BPK tanggal 9 Mei 2018 PT DMG masih

menempati lahan tersebut sebagai SPBG. PT DMG telah mengajukan

perpanjangan sewa atas aset yang digunakan tersebut, namun BPAD

tidak mengizinkan karena Pemprov DKI Jakarta akan melakukan

penyertaan modal aset tersebut lewat inbreng kepada PT Trans Jakarta.

Namun sampai dengan saat pemeriksaan BPK tanggal 9 Mei 2018 proses

inbreng tersebut belum selesai.

Potensi penerimaan daerah minimal sebesar Rp4.243.075.436,00

(Rp2.720.476.670,00 + Rp691.333.332,00 + Rp831.265.434,00) dihitung dari

tanggal berakhirnya perjanjian s.d. 30 April 2018 berdasarkan tarif dalam PKS

sebelumnya. Kepala Subbagian Pemanfaatan Aset menjelaskan bahwa kewajiban

membayar sewa selama masa perpanjangan akan diperhitungkan pada saat

perjanjian kerjasama selesai ditandatangani dengan tanggal mulai kerjasama

yang dihitung mundur.

b. Terdapat 14 Aset Kerjasama yang telah selesai jangka waktunya dan tidak

diperpanjang namun belum diproses pengembaliannya

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sampai dengan pemeriksaan tanggal

30 April 2018, masih terdapat 14 aset perjanjian kerjasama yang telah habis

jangka waktunya dan tidak diperpanjang oleh Pihak Ketiga namun belum

diproses pengembaliannya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 9. Perjanjian Kerjasama yang Telah Berakhir Masa Kerjasamanya namun Belum Diproses Pengembaliannya

No. Nama Aset Pihak Ketiga

1 Lahan/danau dan fasilitasnya (sebagian lahan) CV SN

2 Sarana Pendidikan Yayasan PA

3 Sarana Pendidikan Yayasan PI AH

4 Ruang gedung/bangunan (sebagian bangunan) Koppeg Dinas Pariwisata

5 Tanah belakang terminal sisi timur kalideres (sebagian lahan)

PT. PS

6 Tanah dan bangunan eks bengkel PPD H PT HTI

7 Tanah UD RI

8 Tanah dan Bangunan PT RGB

9 Tanah PT WS

10 Tanah dan gedung PT IAP

11 Sebagian gedung Koperasi Pegawai DKUKM Provinsi DKI Jakarta

12 Sebagian tanah PT FKS



13 Sebagian bangunan PT JJ

14 Sebagian tanah jalan dan jembatan PT DGK

Hasil monitoring Suku Badan Pengelola Aset Daerah atas aset yang telah

selesai dikerjasamakan namun belum diproses pengembaliannya dimuat pada

lampiran 7.5.3.

c. Terdapat Aset Kerjasama yang merupakan bagian dari aset yang dikelola

SKPD yang tidak dicatat senilai Rp0,00

CaLK mengungkapkan bahwa atas kerjasama sebagian aset tanah dan

bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola

oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui

pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita,

Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dicatat senilai Rp0,00 karena sudah

dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rincian aset kerjasama TA 2017

diketahui masih terdapat aset kerjasama yang merupakan bagian dari aset yang

dikelola SKPD tidak dicatat senilai Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.10. Aset Kerjasama yang Merupakan Bagian dari Aset Tanah dan Bangunan yang Dikelola oleh SKPD Tidak Dicatat Senilai Rp0,00

No Pihak Ketiga

Alamat SKPD Pencatat

Jenis Aset yang

dimanfaat kan

Status Kerjasama

(berakhir/ aktif)

Nilai Aset yang Tercatat di SKPD

Nilai Aset Kerjasama yang tercatat di BPAD

(Rp)

1 Koppeg Dinas Pariwisata

Jalan Kuningan Barat I, Jakarta Selatan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Ruang gedung/ bangunan

PKS Berakhir Tanggal 30 Desember 2013

21.025.830.000,00 532.350.000,00

2 UD RI Areal Pasar Ikan Luar Batang

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tanah PKS Berakhir Tanggal 5 Desember 2013

3.457.200.000,00 793.125.000,00

3 PT FKS Sebagian tanah di depan kantor Walikota Jaksel

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Tanah PKS Berakhir Tanggal 10 Desember 2017

178.197.625.000,00 471.900.000,00

4 PT SKU Sebagian tanah di SMK 29 Jl. Prof. Sutono, Petogogan

SMK Negeri 29 (SMTN. Penerbangan)

Tanah PKS Berakhir Tanggal 13 Oktober 2016

106.893.100.000,00 509.500.000,00

Jumlah 2.306.875.000,00

d. Terdapat lima aset kerjasama seluas 5.924m2 yang tidak tercatat dalam KIB

Berdasarkan dokumen mutasi aset kerjasama tahun 2017 dan dokumen PKS

Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga diketahui terdapat lima aset Pemprov

DKI Jakarta yang dikerjasamakan seluas 5.924m2 yang belum tercatat dalam KIB

dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.11. Aset Kerjasama yang Tidak Tercatat dalam KIB

No. Nama Aset Pihak Ketiga Luas

Tanah Keterangan

1 Tanah di Jalan Tari Klasik RT:005/08 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading

Yayasan AH 1.186 Tidak tercatat di KIB A

2 Jalan Otista Raya Nomor 64, Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

Yayasan Rumah Bersalin BM

340 Tidak tercatat di KIB A



3 Kawasan Rumah Susun Cengkareng Nomor 2, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat

YP Cengkareng 1 3.696 Tanah belum tercatat di KIB A

4 Taman Meruya Ilir Utara, Blok I-8, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat

Yayasan AI Meruya 702,1 Tidak tercatat di KIB A

5

Jaringan Distribusi Kabel Listrik Bawah Laut untuk distribusi listrik yang terletak di Pulau Kaliage, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, kabupaten administrasi kepulauan seribu

PT IC - Tidak tercatat di KIB D

Jumlah 5.924

e. Terdapat Aset yang dikerjasamakan seluruhnya namun masih tercatat

sebagai Aset Tetap SKPD senilai Rp513.117.547.252,98 dan luasan asetnya

berbeda antara data dalam PKS dengan data pada KIB

CaLK mengungkapkan bahwa atas kerjasama sebagian aset tanah dan

bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola

oleh SKPD dinilai sebesar Rp0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset

di SKPD Pengguna Barang. Dengan demikian untuk aset kerjasama yang

digunakan seluruhnya seharusnya tercatat di BPAD – Aset Kerjasama.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen mutasi aset kerjasama 2017

diketahui bahwa terdapat aset yang seluruhnya dikerjasamakan dengan Pihak

Ketiga masih tercatat sebagai Aset Tetap SKPD senilai Rp513.117.547.252,98,

yakni:

1) Aset yang dikerjasamakan dengan MUI senilai Rp633.250.000,00

Aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Melur I/4 RT.

006/013, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja Jakarta Utara. Aset tersebut

masih tercatat di KIB sebagai aset tanah (KIB A) dan bangunan (KIB C)

Walikota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu terdapat perbedaan luasan

aset yang tercantum dalam perjanjian kerja sama sewa Nomor 1740/-076.11

tanggal 5 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan MUI Kota

Administrasi Jakarta Utara, dibandingkan dengan luasan aset yang tercatat

pada KIB Walikota. Luas tanah dan bangunan dalam PKS dengan MUI

masing-masing seluas 472m2 dan 280m2, sedangkan yang tercatat di KIB

Walikota Administrasi Jakarta Utara, yakni KIB A seluas 250m2 senilai

Rp393.250.000,00 dan KIB C seluas 260m2 senilai Rp240.000.000,00.

2) Aset yang dikerjasamakan dengan PT SUI senilai Rp104.156.971.930,00.

Aset tersebut berupa kabel sepanjang 34.239m beserta mesin genset yang

dikerjasamakan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala

Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Direktur Utama PT SUI

tertanggal 20 Oktober 2014. Aset tersebut masih tercatat sebagai aset

jaringan (KIB D) di Sudin PE Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

senilai Rp104.156.971.930,00.

3) Aset yang dikerjasamakan dengan PD PAL senilai Rp408.327.325.322,98

Aset kerjasama dengan PD PAL didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa

tanggal 1 Februari 2016 dengan jangka waktu satu tahun sejak

ditandatanganinya perjanjian. Obyek kerja sama pemanfaatan BMD berupa

lahan kantor dan lahan jalan, inventaris peralatan dan mesin, bangunan

gedung kantor, jalan irigasi dan jaringan, tanaman perkebunan dan kendaraan

dinas operasional sebagaimana dirinci dalam Keputusan Gubernur Nomor



1977 Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 sebesar Rp408.327.325.322,98


Tabel 7.12. Aset yang Dikerjasamakan dengan PD PAL

No Nama Aset Jumlah Nilai (Rp)

1 Lahan Kantor dan Lahan Jalan 3 268.501.492.000,00

2 Inventaris Peralatan dan Mesin 111 78.046.257.172,00

3 Bangunan Gedung Kantor 51 41.714.953.606,00

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 13 9.925.053.174,98

5 Tanaman Perkebunan 1 4.262.733.211,00

6 Kendaraan Dinas Operasional 14 5.876.836.159,00

Jumlah 408.327.325.322,98

Aset yang dikerjasamakan dengan PD PAL senilai Rp408.327.325.322,98

masih tercatat dalam KIB Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Notulen Rapat BPAD Nomor 16/NA/PA/III/2017 tanggal

27 Februari 2017 diketahui bahwa aset kerjasama dengan PD PAL masih dalam

proses permohonan perpanjangan sewa lahan.

Atas aset kerjasama dengan MUI Kota Administrasi Jakarta Utara dan aset

kabel dan genset yang dikerjasamakan dengan PT SUI dicatat di BPAD senilai

Rp0,00 sedangkan atas aset kerjasama dengan PD PAL belum tercatat dalam aset

kerjasama yang dikelola BPAD.


a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah pada:

1) Pasal 29, pada:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Jangka waktu sewa Barang Milik

Daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan:

(1) Gubernur untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang berada pada Pengelola; dan

(2) Pengelola untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah

dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna dan/atau

selain tanah dan/atau bangunan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan perpanjangan

jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) untuk jangka waktu sewa lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun,

permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4

(empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; dan

(2) untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan

paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu

sewa.

2) Pasal 33 ayat (7) yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan sewa

berakhir, penyewa menyerahkan Barang Milik Daerah yang disewa kepada

Pengelola/Pengguna a untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang berada pada Pengelola; Pengguna untuk Barang Milik Daerah

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh

Pengguna dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dan dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima (BAST).



b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 161 tahun 2017 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lampiran 1.22 – Akuntansi Aset

Lainnya, Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak

Ketiga pada angka 57 yang menyatakan bahwa Aset kerjasama/kemitraan

disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset

kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk

kegiatan operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.


a. Tertundanya potensi penerimaan daerah atas pemanfaatan aset yang sudah

berakhir masa perjanjian kerja samanya minimal senilai Rp4.243.075.436,00;

b. Aset perjanjian kerjasama yang belum diproses BAST dan BA pengambilalihan

aset tidak dapat segera dioptimalkan pemanfaatannya dalam rangka

meningkatkan penerimaan daerah;

c. Potensi lebih saji atas aset kerjasama yang merupakan bagian dari aset yang

dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kelautan, Pertanian dan

Ketahanan Pangan, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan SMKN 29 Jakarta;

d. Potensi lebih saji pada Aset Tetap Walikota Jakarta Utara, Sudin Perindustrian

dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan DLH dan Kurang Saji

Aset Kerjasama pada BPAD.


a. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD tidak optimal

memproses perpanjangan kerjasama pemanfaatan aset serta tidak segera

melakukan pengakhiran dan penarikan atas aset yang telah selesai

dikerjasamakan.

b. Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset kurang cermat dalam menghimpun,

mencatat, dan menyajikan aset kerjasama sesuai kebijakan akuntansi; serta belum

optimal melaksanakan rekonsiliasi aset yang dikerjasamakan bersama SKPD

terkait.



a. Terhadap perjanjian kerja sama yang telah berakhir akan dilakukan percepatan

proses perpanjangan kerja sama;

b. Terhadap aset kerja sama yang telah selesai jangka waktunya dan tidak

diperpanjang akan dilakukan proses BAST pengembalian asetnya;

c. Terhadap aset kerja sama yang merupakan bagian dari aset yang dikelola SKPD

yang tidak dicatat senilai Rp0,00 BPAD akan melakukan koreksi terhadap

pencatatan asetnya;

d. Terhadap aset kerja sama seluas 5.924 m2 yang tidak tercatat dalam KIB akan

menjadi perhatian dan bahan masukan untuk pengembangan KIB di masa yang

akan datang.


menginstruksikan:

a. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan BPAD untuk segera:



1) memproses penyelesaian perpanjangan 23 PKS, memproses empat PKS yang

belum diajukan perpanjangan oleh Pihak Ketiga, serta menarik sewa atas

penggunaan aset daerah selama masa perpanjangan tersebut sesuai ketentuan

yang berlaku;

2) mengevaluasi dan memutuskan status permohonan perpanjangan PKS Perum

DAMRI dan PT DMG serta menarik sewa atas penggunaan aset daerah

selama masa perpanjangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

3) melakukan pengakhiran dan penarikan atas 14 aset yang telah selesai

dikerjasamakan sesuai ketentuan yang berlaku;

b. Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset untuk segera menghimpun, mencatat,

merekonsiliasikan aset kerjasama serta menyajikannya sesuai kebijakan

akuntansi atas:

1) aset kerjasama yang merupakan bagian dari aset SKPD yang tidak dicatat

senilai Rp0,00;

2) aset kerjasama yang tidak tercatat dalam KIB; dan

3) aset yang dikerjasamakan seluruhnya namun masih tercatat sebagai aset tetap

SKPD serta luasan aset yang berbeda antara data dalam PKS dengan data

KIB.

7.6. Pengelolaan Aset Rusak Berat pada Tujuh UKPD/SKPD Provinsi DKI Jakarta

Belum Memadai

Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2017 (Audited) menyajikan saldo

aset rusak berat per 31 Desember 2017 senilai Rp1.029.033.534.463,00 atau naik

13,43% dari saldo aset rusak berat per 31 Desember 2016 senilai

Rp907.176.584.877,00. Dari saldo senilai Rp1.029.033.534.463,00 tersebut

diantaranya merupakan aset rusak berat pada tujuh SKPD/UKPD dengan rincian

sebagai berikut: Tabel 7.13. Saldo Aset Rusak Berat TA 2017

No. SKPD/UKPD Saldo per 31

Desember 2016 Mutasi Tahun 2017

Saldo per 31 Desember 2017

1 Dinas Kehutanan 23.906.785.458,00 - 23.906.785.458,00

2 Dinas Lingkungan Hidup 101.557595.695,00 (27.070.825.536,00) 74.486.770.159,00

3 Dinas Sumber Daya Air 11.597.976.920,00 (3.136.940.000,00) 8.461.036.920,00

4 Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian 17.385.580.328,00 - 17.385.580.328,00

5 Suku Dinas Kehutanan Jakarta Barat 1.126.260.012,00 - 1.126.260.012,00

6 Suku Dinas Kehutanan Jakarta Selatan 2.165.965.402,00 910.962.500,00 3.076.927.902,00

7 Unit Pengelola Taman Marga Satwa 2.491.782.566,00 6.874.116.418,00 9.365.898.984,00

Aset Rusak Berat merupakan aset tetap yang telah rusak berat dan telah diusulkan

untuk segera dihapus dari neraca. Hasil wawancara dan pemeriksaan fisik atas

pengelolaan Aset Rusak Berat diketahui bahwa BPAD selaku Pembantu Pengelola

Barang belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk proses

penghapusan aset, namun telah terdapat alur proses penghapusan aset dengan urutan

sebagai berikut:

a. Pengguna Barang menyiapkan permohonan penjualan/penghapusan BMD untuk

diajukan kepada Gubernur.

Surat Usulan Penghapusan dari SKPD yang ditujukan kepada Pengelola Barang

akan dibuatkan Nota Dinas Sekretariat Daerah (Pengelola Barang) kepada

Gubernur untuk membentuk Tim Penelitian.



b. Pembentukan Tim Penelitian oleh Gubernur.

Gubernur membentuk Tim Peneliti untuk meneliti dan meninjau apakah aset

yang diusulkan sudah memenuhi syarat untuk dihapuskan.

c. Pelaporan hasil Penelitian dalam Berita Acara Penelitian kepada Gubernur

melalui Pengelola Barang;

d. Gubernur menugaskan Penilai.

Berdasarkan laporan Tim Peneliti, Gubernur akan mendisposisi kepada

Pengelola Barang untuk membentuk Tim Penilai. Disposisi tersebut biasanya

ditujukan kepada Kepala BPAD selaku Pembantu Pengelola Barang. Atas

disposisi tersebut Kepala BPAD akan membentuk Tim Penilai atau membuat

Surat Permohonan Penilaian kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

(DJKN). Tim Penilai dari internal Pemprov DKI Jakarta dapat menggunakan

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menaksir nilai ekonomis barang yang

akan dilelang sesuai fungsi aslinya atau menaksir berat dan sisa nilai barang yang

akan dijual/dilelang sebagai scrap. Sedangkan permintaan penilaian kepada

DJKN berkaitan dengan akan dilelangnya aset tersebut oleh DJKN;

e. Penetapan Nilai Limit Penjualan BMD

Tim Penilai akan melakukan peninjauan lapangan dan penilaian atas aset-aset

yang akan dihapuskan, yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan.

f. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Gubernur dan

DPRD.

Berdasarkan BA Peninjauan dari Tim Penilai, Pengelola Barang mengajukan

permohonan persetujuan penghapusan kepada Gubernur dan DPRD.

g. Penetapan BMD yang akan dijual oleh Gubernur;

h. Penjualan barang, dapat berupa lelang (Risalah Lelang) dan Tanpa Lelang (AJB);

i. Serah Terima Barang dalam BAST;

j. Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD;

Setelah proses lelang selesai dan barang telah beralih tangan atau telah

dibongkar/dimusnahkan, Pengelola Barang akan menerbitkan Surat Keputusan

penghapusan barang yang ditandatangani oleh Gubernur

k. Pengguna barang melaporkan penghapusan barang milik daerah kepada

Gubernur dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BAST penyerahan

kepada Gubernur;

l. Pengguna barang menghapus barang milik daerah dari daftar BMD.

Dari keterangan di atas, terlihat banyaknya proses penghapusan yang harus

dilewati sebelum aset dapat dihapuskan. Namun untuk masing-masing tahapan

tersebut tidak ada batas waktu penyelesaian yang ditetapkan. Ketidakjelasan jangka

waktu penyelesaian proses penghapusan aset membuat banyaknya usulan

penghapusan yang belum ditindaklanjuti selama bertahun-tahun dan ketidakjelasan

sampai tahap dimana proses penghapusan tersebut telah berlangsung.

Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat surat usulan penghapusan

yang sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, belum terbit SK Penghapusannya.

Rincian disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 7.14. Usulan Penghapusan Barang yang Belum Terbit SK Penghapusannya

No SKPD/UKPD Tanggal

Surat Usulan

Jenis barang Nilai Barang (Rp)

Jangka waktu s.d pemeriksaan

berakhir (20 April 2018)

1 Dinas Kehutanan 22 Des 2016 KDO 1.399.901.366,80 16 bulan

Bangunan 923.320.000,00

29 Agt 2017 Taman Lap. Banteng 88.560.000,00 8 bulan

23 Mar 2017 Taman Lap. Banteng 155.877.966,00 13 bulan

30 Juli 2017 KDO 1.722.633.900,00 9 bulan

Bangunan 235.378.783,00

04 Sep 2017 Fasos Fasum Pagar 899.405.877,00 7 bulan

2 Dinas SDA 29 Sep 2016 - 4.121.256.512,00 18 bulan

15 Nov 2017 KDO dan Alat berat 1.440.440.000,00 5 bulan

3 DKPKP 24 Agt 2016 Bangunan 12.712.641.366,00 20 bulan

Jalan dan Irigasi 2.290.455.395,00

Barang Inventaris 1.753.704.483,00

4 Sudin Kehutanan Jakarta Barat

12 Apr 2017 KDO dll 1.126.260.012,00 12 bulan

5 UP Taman Margasatwa Ragunan

27 Jan 2016 KDO 361.363.636,00 27 bulan

Selain itu hasil pemeriksaan atas SK Penghapusan Nomor 666 Tahun 2017

tanggal 28 Maret 2017 antara lain merupakan penghapusan atas Kendaraan Dinas

Operasional (KDO) yang sudah diusulkan penghapusannya oleh Dinas Kebersihan

(sekarang Dinas Lingkungan Hidup) sejak tahun 2013. Kepala Dinas Kebersihan

pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi

DKI Jakarta u.p Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk

mempercepat penyelesaian penghapusan aset barang inventaris berupa 63 kendaraan

angkutan sampah dan alat berat dan 10 unit toilet kontainer yang usulan

penghapusannya telah diajukan oleh Dinas Kebersihan sejak tahun 2013 dan diulangi

kembali pada tahun 2014 dan 2015. SK Penghapusan Gubernur atas usulan

penghapusan tersebut akhirnya terbit pada tahun 2017 melalui SK Gubernur Nomor

666 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017, atau setelah menunggu selama ± 5 tahun.

Begitu juga halnya dengan usulan penghapusan oleh Dinas SDA yang diusulkan sejak

tanggal 26 Agustus 2016, SK Penghapusan BMD nya baru terbit pada tahun 2018

melalui SK Penghapusan Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 , atau setelah

menunggu selama ± 20 bulan.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa aset rusak berat disimpan di

gudang atau halaman kantor/lapangan parkir dan sering kali disatukan tempat

penyimpanannya dengan aset tetap yang masih baik dan atau persediaan. Proses

penghapusan yang lama dan tempat penyimpanan yang terbatas mengakibatkan aset

rusak berat tidak dapat teridentifikasi pada saat pemeriksaan fisik.

Hasil pemeriksaan fisik pada beberapa SKPD/UKPD secara uji petik atas

keberadaan fisik barang rusak berat, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Daftar aset rusak dalam KIB belum dapat teridentifikasi dengan fisik aset

rusak berat yang ada di tempat penyimpanan dan diantaranya aset

sebanyak 3789 unit belum ditemukan usulan penghapusannya

Berdasarkan pemeriksaan fisik dan dokumen diketahui terdapat aset rusak

berat di tiga SKPD/UKPD yang belum dapat teridentifikasi fisiknya, dengan

uraian sebagai berikut:



Tabel 7.15. Saldo Aset Rusak Berat yang Belum Dapat Teridentifikasi TA 2017

No. Nama SKPD Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat Belum Teridentifikasi

Nilai (Rp) Unit Nilai (Rp) Unit

1 Dinas Kehutanan 23.906.785.458,00 3.852 19.121.802.413,00 3.789

2 Dinas Lingkungan Hidup 74.486.770.159,00 446 43.414.656.445,00 106

3 Dinas Sumber Daya Air 8.461.036.920,00 2.307 2.307.338.000,00 466

Menurut penjelasan dari Pengurus Barang Dinas Kehutanan, terdapat

kesulitan dalam mengidentifikasi fisik aset rusak berat dengan catatan dalam KIB

Aset Rusak Berat karena Dinas Kehutanan merupakan SKPD baru yang

merupakan gabungan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas

Kehutanan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengurus Barang tidak

mengetahui dan belum pernah melakukan pencacahan atas keberadaan fisik

sejumlah 3.789 unit barang dalam daftar rusak berat tersebut. Selain itu kondisi

penyimpanan yang menumpuk dan tidak beraturan juga semakin mempersulit

Pengurus Barang untuk mengidentifikasi per item aset rusak berat dibandingkan

dengan KIB nya. Selain itu atas 3.789 unit barang tersebut tidak ditemukan

dokumen usulan penghapusan asetnya oleh SKPD.

Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa aset rusak

berat yang belum teridentifikasi keberadaan fisiknya berupa KDO yang dahulu

digunakan oleh masing-masing Suku Dinas Lingkungan Hidup. Pengurus barang

Dinas Lingkungan Hidup belum pernah melakukan pencacahan atas pencatatan

KIB Aset Rusak Berat berupa KDO sebanyak 106 unit senilai

Rp43.414.656.445,00 dengan keberadaan fisiknya.

Pengurus Barang Dinas Sumber Daya Air menjelaskan bahwa yang

bersangkutan kesulitan dalam mengidentifikasi fisik aset rusak berat dengan

catatan dalam KIB karena Dinas Sumber Daya Air merupakan SKPD baru yang

merupakan gabungan dari Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air. Pengurus

barang Dinas SDA tidak mengetahui keberadaan sebanyak 466 unit aset rusak

berat berupa peralatan dan mesin senilai Rp2.307.338.000,00 karena belum

pernah melakukan pencacahan secara fisik atas aset tersebut, yang menurut

penjelasan Pengurus Barang merupakan aset rusak berat yang dulunya

merupakan aset Dinas Bina Marga.

b. Aset rusak berat tidak ditemukan keberadaannya

Hasil wawancara dengan para pengurus barang dan pemeriksaan fisik di

lapangan diketahui terdapat aset rusak berat yang sudah tidak ditemukan fisik

barangnya, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7.16. Aset Rusak Berat Yang Tidak Ditemukan Fisiknya

No. Dinas dan Suku Dinas Saldo Aset Rusak Berat

Aset rusak Berat Tidak Ditemukan

Nilai (Rp) Unit Nilai (Rp) Unit

1 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP)

17.385.580.328,00 651 7.302.028.413,00 94

2 Sudin Kehutanan Jakarta Barat 1.126.260.012,00 139 148.331.071,00 6

3 Sudin Kehutanan Jakarta Selatan 3.076.927.902,00 333 294.550.413,00 186

4 UP Taman Margasatwa Ragunan 9.365.898.984,00 959 1.353.140.771,00 345

5 Dinas Kehutanan 23.906.785.458,00 3852 232.067.000,00 10



Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset rusak berat DKPKP yang tidak ditemukan sebanyak 94 unit yang terdiri

dari 6 unit aset berupa Jalan, Jaringan dan Irigasi (KIB D) senilai

Rp2.290.455.395,00; 8 unit aset berupa Gedung dan Bangunan (KIB C)

senilai Rp4.125.977.910,00 dan 80 unit aset peralatan dan mesin (KIB B)

senilai Rp885.595.108,00;

2) Aset rusak berat Sudin Kehutanan Jakarta Barat yang tidak ditemukan

sebanyak 6 unit, yang terdiri dari 2 unit kendaraan tangki dan pick up senilai

Rp120.000.000,00 dan 4 unit peralatan kantor senilai Rp28.331.071,00;

3) Aset rusak berat Sudin Kehutanan Jakarta Selatan yang tidak ditemukan

sebanyak 186 unit yang terdiri dari 5 unit KDO senilai Rp87.500.000,00 dan

181 unit peralatan kantor senilai Rp207.050.413,00;

4) Aset rusak berat di UP Taman Margasatwa Ragunan yang tidak ditemukan

sebanyak 345 unit yang seluruhnya merupakan aset peralatan dan mesin;

5) Aset rusak berat di Dinas Kehutanan yang tidak ditemukan sebanyak 10 unit

yang terdiri dari 8 unit peralatan dan mesin senilai Rp39.067.000,00 serta 2

unit kendaraan senilai Rp193.000.000,00. Berdasarkan penjelasan pengurus

barang, atas aset berupa kendaraan tersebut posisi saat ini dikuasai oleh

pensiunan Dinas Kehutanan dan sedang dalam proses penarikan oleh

pengurus barang Dinas Kehutanan.


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada:

1) Pasal 9:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan pengelolaan

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang

dan bertanggung jawab antara lain menyetujui usul pemindahtanganan,

pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas

kewenangannya;

2) Pasal 10 yang menyatakan bahwa Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang,

berwenang dan bertanggung jawab antara lain mengatur pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik

daerah;

3) Pasal 12:

a) ayat (1), yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna

Barang

b) ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab antara lain

mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

4) Pasal 439:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan karena

pemindahtanganan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 433 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang



b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghapusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan

penghapusan barang milik daerah.


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah Bab II tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, pada Pasal 3:

1) ayat (1), BPAD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset daerah.

2) ayat (2), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat1

BPAD menyelenggarakan fungsi, antara lain:

a) Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan

asset dan penyusunan harga satuan biaya barang;

b) Pengoordinasian pengamanan aset pada SKPD/UKPD;

c) Pengoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan asset;

d) Pengoordinasian penyusunan laporan asset;

e) Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan

penghapusan asset yang tidak diserahkan pada SKPD/UKPD.

c. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 276 Tahun 2016 tentang

Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah Dan Atasan Langsungnya TA 2016

yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang antara lain:

menetapkan dokumen usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik

Daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan aset rusak berat yang tidak dikelola dan

tidak segera dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku berpotensi hilang dan

membebani biaya pemeliharaan dan ruang penyimpanan.


a. Kepala BPAD selaku pembantu Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang

kurang optimal dalam mengatur pelaksanaan penghapusan aset rusak berat yang

dikelola oleh UKPD/SKPD Provinsi DKI Jakarta;

b. Kepala SKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal dalam

membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang

milik daerah

c. Pengurus Barang kurang optimal dalam hal menetapkan dokumen usulan

pemusnahan dan penghapusan Aset rusak berat;

d. Tidak adanya jangka waktu yang jelas dalam tahapan proses penghapusan aset.

Atas permasalahan tersebut:

a. Kepala BPAD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan menjelaskan

bahwa:

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, secara normatif, mekanisme

Penghapusan BMD membutuhkan waktu yang lama karena adanya proses

administrasi perbal dan ketergantungan dengan instasi di luar Pemda DKI

Jakarta. Untuk itu, BPAD akan lebih mengoptimalkan lagi koordinasi dengan

SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta dan juga meningkatkan koordinasi

yang lebih intens kepada instansi lain seperti Kanwil Direktorat Jenderal



Kekayaan Negara dan Lelang (DJKN) DKI Jakarta dan Kantor Jasa Penilai

Publik (KJPP) selaku instansi yang berwenang dalam melakukan penilaian

dan pelelangan terhadap aset yang akan dihapus. Pada prinsipnya BPAD

akan selalu menindaklanjuti secara cepat atas usulan pemindahtanganan dan

penghapusan dari SKPD/UKPD sesuai dengan aturan yang berlaku, namun

proses pemindahtanganan dan penghapusan terkendala dengan aturan dari

pihak Kanwil DJKN Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk

barang rusak berat, harus ada pernyataan skrap dan perolehan bobot aset dari

SKPD sehingga hal tersebut memberatkan bagi SKPD/UKPD karena selain

tidak mempunyai peralatan dan biaya juga bukan merupakan kewenangan

SKPD/UKPD untuk menentukan penilaian kondisi dan bobot atas aset

tersebut;

2) BPAD selaku pejabat penatausahaan barang akan segera menyelesaikan

temuan yang ada yaitu:

a) Terkait daftar aset rusak dalam KIB belum dapat teridentifikasi dengan

fisiknya di tempat penyimpanan dan diantaranya sebanyak 3.789 unit

belum ditemukan usulan penghapusannya, BPAD akan berkoordinasi

dengan SKPD/UKPD dalam rangka penelitian administrasi dan fisik aset

rusak berat, baik yang tercatat dalam KIB maupun dengan fisik aset rusak

berat yang ada di lapangan.

b) Terhadap aset rusak berat yang tidak ditemukan keberadaannya, BPAD

akan berupaya lebih intens lagi bersama SKPD/UKPD pengguna barang

terkait inventarisasi aset rusak berat tersebut dan menelusuri keberadaan

aset dimaksud serta mengetahui kronologisnya.

c) Terhadap aset rusak berat yang masih tercatat sebagai aset tetap akan

ditelusuri pencatatannya terhadap SKPD/UKPD terkait, apabila

diketahui aset tersebut masih dicatat pada aset tetap, maka akan

dilakukan koreksi ke akun rusak berat.

3) BPAD akan melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pengurus

barang terkait masalah pemusnahan dan penghapusan aset rusak berat;

4) Terhadap mekanisme penghapusan aset, BPAD sedang melakukan revisi

SOP Penghapusan BMD karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini

sehingga jangka waktu proses penghapusan aset menjadi lebih jelas.

b. Kepala Dinas Kehutanan menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Dinas

Kehutanan akan mengajukan penghapusan kembali aset rusak berat kepada

Gubernur dan akan melakukan pencacahan terhadap aset rusak berat yang belum

dapat teridentifikasi fisiknya dan melakukan penelusuran kembali terhadap aset

rusak berat tidak ditemukan keberadaannya.

c. Kepala Dinas LH sependapat dengan temuan BPK dan akan mengajukan

penghapusan kembali terhadap aset rusak berat kepada Gubernur melalui BPAD.

d. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan

Pertanian, Kepala Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat,

Kepala Sudin Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kepala

UP Taman Margasatwa Ragunan sependapat dengan temuan BPK dan akan

melakukan penelusuran kembali terhadap aset rusak berat yang tidak ditemukan

keberadaannya.



BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Sekretaris

Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BPAD selaku Pembantu Pengelola

Barang supaya:

a. Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) penghapusan

aset daerah yang mencakup antara lain jangka waktu penyelesaian masing-

masing tahapan;

b. Memproses penghapusan aset rusak berat sesuai ketentuan pada Dinas

Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Ketahanan

Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP), Sudin Kehutanan Jakarta Barat,

Sudin Kehutanan Jakarta Selatan, dan UP Taman Margasatwa Ragunan.

7.7. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Fasos Fasum Belum Memadai

Pemprov DKI Jakarta menyajikan akun aset lain-lain – aset fasos fasum per 31

Desember 2017 dan 2016 (Audited) masing-masing senilai

Rp24.937.676.009.079,00 dan Rp21.417.935.080.907,00.

Fasos fasum merupakan kewajiban yang harus disediakan dan atau diserahkan

oleh para pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Surat

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diberikan oleh Gubernur

Provinsi DKI Jakarta kepada swasta (perorangan/badan hukum) maupun instansi

pemerintah dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan atau guna permohonan

hak atas tanah.

Dalam rangka penerimaan fasos fasum tersebut, sebagaimana diatur dalam

Keputusan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan

Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para

Pemegang SIPPT, Walikota/Bupati bertugas melakukan serah terima aset fasos

fasum dari pengembang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Setelah itu BPAD melakukan pencatatan fasos fasum/sarana prasarana dan utilitas

umum yang telah diserahkan ke dalam Buku Inventaris Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan pemeriksaan atas pencatatan aset fasos fasum dan hasil pengamatan

fisik secara uji petik atas aset fasos fasum oleh BPK, Bidang P5H dan P3A BPAD,

Suku Badan Pengelola Aset Daerah beserta Tim TP3W Kota Administrasi Jakarta

Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, serta pihak pengembang

menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan aset fasos fasum

sebagai berikut:

a. Terdapat 1.172 lahan fasos fasum yang belum bersertifikat Hak Pakai atas

nama Pemprov DKI Jakarta

Hasil pemeriksaan atas KIB posisi 31 Desember 2016, menunjukkan terdapat

1.172 aset fasos fasum berupa lahan/tanah dengan total luas 8.000.093 m2 yang

seluruhnya belum bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Rincian dimuat pada lampiran 7.7.1. Kondisi tersebut sangat rawan untuk

digugat oleh pihak lain karena aset fasos fasum milik Pemprov DKI Jakarta

seringkali tidak dilakukan pengamanan secara fisik seperti tidak diberi pagar dan

tidak diberi plang yang menyatakan kepemilikan aset Pemprov DKI Jakarta. Data

monitoring aset fasos fasum di lapangan oleh pihak Suku Badan Aset Kota



Jakarta Timur menunjukkan terdapat dua lokasi aset fasos fasum yang sedang

dalam proses sengketa hukum. Aset fasos fasum tersebut yaitu:

1) Aset fasos fasum berupa lahan seluas 52.106 m² di Pondok Kelapa Jakarta

Timur yang merupakan penyerahan fasos fasum dari PT BM. Bidang tanah

tersebut rencananya akan dipergunakan untuk pelebaran kali. Hasil

pengamatan fisik di lapangan terdapat bangunan liar di lokasi tersebut. Dari

daftar monitoring aset bermasalah juga diketahui bahwa terdapat gugatan di

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada tahun 2016 atas tanah seluas

1.500m². Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) PN Jakarta Timur diketahui Nomor Perkara 73/PDT.G/2016/PN

Jkt.Tim, Menghukum Tergugat VII (PT BM) untuk memberikan tanah

fasus/fasum seluas 1.500 m2 kepada Pemerintah DKI Jakarta

2) Aset fasos fasum berupa lahan seluas 20.000 m² di Jatinegara Jakarta Timur

yang merupakan penyerahan fasos fasum dari PT TI melalui BAST Nomor

1517 Tahun 1994. Atas lahan tersebut, seluas 8.220 m² saat ini sedang

digugat oleh pihak ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil

pengamatan fisik di lapangan menunjukkan tanah tersebut dalam keadaan

terbengkalai dan tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan data pada SIPP PN Jakarta Timur diketahui Nomor Perkara

219/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim nama penggugat BS, Pengadilan Negeri

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat

adalah sah sebagai pemilik atas tanah berdasarkan Girik C. Nomor 769 Persil

No. 10, Kls. S. I., seluas ± 8.220 m2 sesuai Akta Jual Beli tanggal 15 Juli

1995, yang terletak di Kampung Pulo Jahe, Jalan Rawa Kepiting RT. 007,

RW. 010, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan

Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta.

b. Terdapat aset fasos fasum berupa konstruksi fisik yang sudah selesai

dibangun dan dimanfaatkan, namun pengembang belum menyerahkannya

ke Pemprov DKI Jakarta

Pengembang yang belum menyerahkan fasos fasum berupa konstruksi fisik

yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:

1) PT BIG

Berdasarkan BAST Nomor 2998/-1.711.534 tanggal 28 Desember 2016 PT

BIG telah menyerahkan sebagian kewajiban yang berlokasi di Jalan Bukit

Hijau Utama, Komplek Perumahan Casa Goya Park Residence, Kebon Jeruk,

Jakarta Barat berupa lahan marga jalan (Mjl) seluas 20.678 m2, lahan

penyempurna hijau taman (Pht) seluas 1.474 m2 dan lahan suka (Suk) seluas

980 m2. Berdasarkan SIPPT Nomor 2120/-1.711.534 tanggal 14 Oktober

2011, selain menyerahkan kewajiban berupa lahan, PT BIG juga diwajibkan

untuk menyerahkan konstruksi di atas lahan Mjl, lahan Pht dan lahan Suk.

Hasil pemeriksaan atas lampiran BAST Nomor 2998/-1.711.534 diketahui

bahwa pada foto penyerahan lahan Suk sesuai tanggal yang tertera pada foto

yaitu tanggal 7 Desember 2016, sudah terdapat bangunan dua lantai.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik pada 9 Februari 2018 oleh BPK bersama

Bidang P5H BPAD, perwakilan dari Walikota Jakarta Barat dan perwakilan

dari PT BIG, diketahui bahwa pada lahan Suk telah terdapat bangunan dua



lantai yang difungsikan dan telah dimanfaatkan sebagai gedung pertemuan

warga Perumahan Casa Goya Park Residence (club house). Club house

tersebut dikelola oleh pengembang (PT BIG). Hal ini menunjukkan bahwa

kewajiban PT BIG berupa konstruksi di atas lahan Suk sudah selesai

dibangun dan sudah dapat diserahkan kepada Pemprov DKI. Apabila pihak

ketiga ingin memanfaatkan club house tersebut maka harus melakukan

perikatan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta dan memberikan

kontribusi berupa sewa.

Hasil pemeriksaan atas data Mutasi Nilai Aset Kerjasama Pihak Ketiga

Lainnya per 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi

terkait kerjasama antara BPAD Subbidang Pemanfaatan Aset dengan pihak

ketiga atas club house yang berlokasi di Perumahan Casa Goya Park

Residence. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, PT BIG belum

menyerahkan bangunan di atas lahan Suk tersebut kepada Pemprov DKI

Jakarta.

2) PT CBL

Sejak tahun 2001 s.d. 2016, PT CBL telah menyerahkan secara bertahap

kewajibannya yang berlokasi di Perumahan Taman Palem Lestari,

Cengkareng, Jakarta Barat. Berdasarkan BAST Nomor 3638/-1.792.3

tanggal 23 Agustus 2016, sisa kewajiban yang belum diserahkan PT CBL

kepada Pemprov DKI Jakarta dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7.17. Sisa Kewajiban PT CBL yang Belum Diserahkan

No. Jenis Kewajiban yang Belum Diserahkan Luas Lahan (m2)

1 Tanah Suka Pendidikan (Spd) 6.815,00

2 Tanah Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr) 31.144,00

3 Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) 111,00

4 Tanah Marga Jalan/Penyempurna Saluran Waduk (Mjl/Psw) 171.755,00

5 Konstruksi Fisik Suka Pelayanan Umum (SPU) *)

6 Konstruksi Fisik Suka Pendidikan (Spd)

7 Konstruksi Fisik Suka Sosial Ibadah (Ssi)

8 Konstruksi Fisik Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr)

9 Konstruksi Fisik Penyempurna Hijau Taman (Pht)

10 Konstruksi Fisik Marga Jalan/Penyempurna Saluran Waduk (Mjl/Psw)

*) SIPPT tidak mencatumkan kewajiban luas konstruksi fisik. Sumber: BAST No. 3638/-1.792.3 tanggal 23 Agustus 2016

Dari BAST disebutkan bahwa jangka waktu penyerahan sisa kewajiban

ditetapkan paling lambat satu tahun setelah BAST ini ditanda tangani.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik pada 8 Maret 2018 oleh BPK bersama

Bidang P5H BPAD, perwakilan dari Walikota Jakarta Barat dan perwakilan

dari PT CBL, diketahui bahwa pada lahan Phr telah terdapat bangunan yang

difungsikan sebagai sport center yang terdiri dari kolam renang dan tempat

fitness. Sport center tersebut dikelola oleh PT CBL dan telah dimanfaatkan

oleh warga Perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat dan

masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban PT CBL berupa

konstruksi di atas lahan Phr sudah selesai dibangun dan sudah dapat

diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Hasil pemeriksaan atas data Mutasi Nilai Aset Kerjasama Pihak Ketiga

Lainnya per 31 Desember 2017 menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi

terkait kerjasama antara BPAD Subbidang Pemanfaatan Aset dengan pihak



ketiga atas sport center yang berlokasi di Perumahan Casa Taman Palem

Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, PT

CBL belum menyerahkan bangunan di atas lahan Phr tersebut kepada


3) PT THI

Pada tanggal 23 Februari 2018 BPK bersama dengan perwakilan dari

Walikota Jakarta Barat dan BPAD Pemprov DKI Jakarta serta perwakilan

dari PT THI (pengembang) melakukan pengamatan fisik aset fasos fasum

yang berasal dari kewajiban SIPPT atas nama PT THI yang berlokasi di

Komplek Taman Harapan Indah, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta

Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan fisik atas aset fasos fasum, diketahui bahwa

pada lahan fasos fasum terdapat sekolah tingkat TK, SD dan SMP yang

dikelola oleh Yayasan Pendidikan Nasional THI. Hasil pemeriksaan atas data

Mutasi Nilai Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2017

menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi terkait kerjasama antara BPAD

Subbidang Pemanfaatan Aset dengan pihak ketiga atas sekolah yang

berlokasi di Komplek Taman Harapan Indah, Jelambar Baru, Grogol

Petamburan, Jakarta Barat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Yayasan Pendidikan Nasional THI telah

memanfaatkan aset fasos fasum milik Pemprov DKI Jakarta tanpa perjanjian

kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta (dhi. BPAD Subbidang

Pemanfaatan Aset).

4) PT MSS

Berdasarkan BAST Pemprov DKI Jakarta (tanpa nomor) tanggal 21 April

2016, PT MSS telah menyerahkan sebagian kewajibannya yang berlokasi di

Perumahan Jakarta Garden City di Jalan Tambun Rengas, Cakung, Jakarta

Timur. Sisa kewajiban yang belum diserahkan PT MSS kepada Pemprov

DKI Jakarta dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7. 18. Sisa Kewajiban PT MSS yang Belum Diserahkan

No. Jenis Kewajiban yang Belum Diserahkan Luas Lahan (m2)

1 Tanah Suka Pendidikan (Spd) 168

3 Tanah Suka Rekreasi Olahraga (Sro) 1

4 Tanah Suka Sosial Budaya (Ssb) 2.260

5 Tanah Suka Fasilitas Umum (Sfu) 410

6 Tanah Suka Parkir (Spk) 4

7 Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) 55.774

8 Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) 2.121

9 Tanah Marga Jalan (Mjl) 340.698

10 Konstruksi Fisik Suka Pendidikan (Spd) *)

11 Konstruksi Fisik Suka Sosial Ibadah (Ssi)

12 Konstruksi Fisik Rekreasi Olahraga (Sro)

13 Konstruksi Fisik Suka Sosial Kesehatan (Ssk)

14 Konstruksi Fisik Suka Pelayanan Umum (Spu)

15 Konstruksi Fisik Suka Sosial Budaya (Ssb)

16 Konstruksi Fisik Suka Fasilitas Umum (Sfu)

17 Konstruksi Fisik Suka Parkir (Spk)

18 Konstruksi Fisik Penyempurna Hijau Taman (Pht)

19 Konstruksi Fisik Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)

20 Konstruksi Fisik Marga Jalan (Mjl)

*) SIPPT tidak mencatumkan kewajiban luas konstruksi fisik. Sumber: BAST Pemprov DKI Jakarta (tanpa nomor) tanggal 21 April 2016



Berdasarkan Lampiran BAST Pemprov DKI Jakarta (tanpa nomor) tanggal

21 April 2016 diketahui bahwa pada foto penyerahan lahan suka pendidikan,

sudah terdapat bangunan satu lantai. Hasil pengamatan fisik pada 21 Maret

2018 oleh BPK bersama Bidang P5H BPAD, Kasubid Penerimaan dan

Kerjasama aset dan Pengelola Penerimaan dan Kerjasama Aset Suku Badan

BPAD Jakarta Timur, dan perwakilan dari PT MSS, menunjukkan bahwa

pada lahan suka pendidikan telah terdapat bangunan satu lantai yang telah

difungsikan dan dimanfaatkan sebagai sekolah GBS. Bangunan tersebut

merupakan salah satu kewajiban PT MSS sesuai SIPPT Nomor 075/5.7/31/-

1.711.534/2016.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban PT MSS berupa konstruksi di atas

lahan suka pendidikan sudah selesai dibangun dan sudah dapat diserahkan

kepada Pemprov DKI Jakarta. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, PT

MSS belum menyerahkan bangunan di atas lahan suka pendidikan tersebut

kepada Pemprov DKI Jakarta

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, terdapat Perjanjian Sewa Menyewa

Nomor 072/MSS-PD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yakni PT MSS telah

menyewakan tanah seluas 3.081m2 dan bangunan seluas 808m2 kepada Sdri.

HK selaku pengelola sekolah tingkat prasekolah dan taman kanak-kanak

GBS. Jangka waktu sewa selama tiga tahun terhitung sejak tanggal 15 Juli

2013 s.d. 14 Juli 2016.

Skema pembayaran sewa yaitu tahun pertama gratis, tahun kedua hingga

berakhirnya masa sewa sebesar Rp10.000.000,00 per bulan, dan pembagian

pendapatan sebesar 20% dari uang pangkal dan biaya sekolah bulanan atas

murid ke-42 dan seterusnya pada tahun tersebut.

Pada tanggal 25 Januari 2016, PT MSS dan Sdri. HK menandatangani

addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 001/MSS-PD/I/2016. Hal-hal

dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 072/MSS-PD/X/2013 yang

mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

a) Masa sewa tanah dan bangunan diperpanjang selama lima tahun,

terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 s.d. 14 Juli 2021;

b) Nilai sewa sebesar Rp1.920.000.000,00 belum termasuk PPN dan air

namun sudah termasuk IPKL dan PPh, dengan skema pembayaran

dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7.19. Skema Pembayaran dalam Perjanjian PT MSS dengan Sdri HK

Periode Harga Sewa per bulan (Rp)

Harga Sewa per Tahun (Rp)

Jul 2016 s.d. Juli 2017 20.000.000,00 240.000.000,00

Jul 2017 s.d. Juli 2018 30.000.000,00 360.000.000,00

Jul 2018 s.d. Juli 2019 30.000.000,00 360.000.000,00

Jul 2019 s.d. Juli 2020 40.000.000,00 480.000.000,00

Jul 2020 s.d. Juli 2021 40.000.000,00 480.000.000,00

c) PT MSS dan Sdri. HK sepakat bahwa apabila selama masa sewa atas

tanah dan bangunan tersebut akan diserahterimakan kepada Pemprov

DKI Jakarta, maka lokasi sekolah akan dipindahkan ke lokasi yang

ditentukan PT MSS.

Hal ini menunjukkan bahwa PT MSS masih menunda penyerahan kewajiban

fasos fasum berupa bangunan sekolah dan menyewakan lahan dan bangunan



fasos fasum tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemprov DKI

Jakarta.

Dengan mengacu Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 072/MSS-

PD/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 beserta addendumnya dapat dihitung

potensi penerimaan s.d. 31 Desember 2017 minimal sebesar

Rp645.000.000,00 dengan perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 7. 20. Perhitungan Potensi Penerimaan Sewa

No Perjanjian Periode Nilai Sewa (Rp)

1. No. 072/MSS-PD/X/2013

15 Juli 2013 s.d. 14 Juli 2014 0,00

15 Juli 2014 s.d.14 Juli 2015 120.000.000,00

15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2016 120.000.000,00

Jumlah 1 240.000.000,00

2. No.001/MSS-PD/I/2016

15 Juli 2016 s.d. 14 Juli 2017 240.000.000,00

15 Jul 2017 s.d. 31 Desember 2017 165.000.000,00

Jumlah 2 405.000.000,00

Jumlah Total (1 + 2) 645.000.000,00

Catatan: Nilai tersebut tidak termasuk pembagian pendapatan sebesar 20% atas uang pangkal dan biaya sekolah bulanan atas murid ke-42 dan seterusnya

c. Terdapat penyerahan aset fasos fasum yang belum tercatat dalam neraca

Pada tanggal 25 Januari 1991 Pemprov DKI Jakarta menerima sebidang

tanah terletak di Jalan Kelapa Gading Boulevard Kelurahan Kelapa Gading

Timur Kecamatan Koja Jakarta Utara seluas 23.520m2 dari PT NK berdasarkan

BAST Nomor 037/BPBDPK/BA/EPP/I/1991. Lebih lanjut sesuai BAST Nomor

1441/1992 tanggal 27 Februari 1992 Pemprov DKI Jakarta menerima bangunan

mesjid Raya seluas 1.615m2 dan Lapangan Tenis Mandiri seluas 3.785m2 dari PT

NK. Lahan dan bangunan tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban PT

NK atas SIPPT Nomor 4284/VII/1983 tanggal 7 Juli 1983.

Bidang tanah seluas 23.520m2 telah tercatat dalam Buku Inventaris Barang

Milik Daerah sebagai berikut:

Nomor Barang: 11.09.00.04.95.15.02.00

01.11.04.05.00001

Dari bidang tanah seluas 23.520m2 tersebut, sebagian telah dikerjasamakan

berupa Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut:

1) Lahan seluas ±16.915m2 yang di dalamnya bangunan berupa masjid seluas

±.940m2 telah dikerjasamakan dengan Yayasan Masjid Raya Al Musyawarah

tanggal 14 Oktober 2014 yang berlaku 5 tahun atau berakhir 13 Oktober

2019. Bangunan mesjid telah tercatat dalam Buku Inventaris BMD sebagai

berikut:

Nomor Barang: 11.09.00.04.95.15.02.00 01.11.04.05.00001

2) Lahan seluas 3.785m2, terdiri dari empat bangunan lapangan tenis standar

beserta satu unit kamar ganti, telah dikerjasamakan dengan Yayasan PBAN

tanggal 31 Oktober 2014 yang berlaku 5 tahun atau berakhir 18 Oktober

2018. Bangunan lapangan tenis telah tercatat dalam Buku Inventaris BMD

sebagai berikut:



Nomor Barang: 11.9.3.09.02.00.00.006.1992 01.11.04.08.00003

Sisa Lahan seluas 6.605m² (23.520-16.915-3.785) saat ini dimanfaatkan

untuk bangunan Kantor Komando Rayon Militer (Koramil). Sampai dengan

pemeriksaan berakhir, atas lahan seluas 6.605m² tersebut belum tercatat di

neraca dan belum didukung perjanjian kerja sama pinjam pakai antara

Pemprov DKI Jakarta dengan Pihak Koramil. Lokasi aset sebagaimana

terlihat dalam Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Aset Yang Belum Didukung PKS Keterangan gambar: (a) Garis Merah: Aset Kerjasama Yayasan Mesjid Al Musyawarah; (b) Garis Biru: Aset Kerjasama Yayasan Purna Bhakti Abadi; (c) Garis Hijau: Aset belum didukung Perjanjian

d. Terdapat pencatatan ganda antara BPAD dan BUMD atas aset fasos fasum

yang sama

1) Tanah dan bangunan Pasar Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

Berdasarkan BAST Nomor 1370 Tahun 1995 tanggal 6 November 1995, PT

MP menyerahkan lahan seluas 5.485m2 dan bangunan seluas 1.200m2 yang

terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara kepada Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan lahan

dan bangunan pasar tersebut merupakan sebagian kewajiban PT MP kepada

Pemprov DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Surat Gubernur DKI

Jakarta Nomor 1763/-1.824.511 tanggal 18 Mei 1992.



Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur DKI Jakarta Nomor 4998/1997 tanggal

24 Juli 1997, PD Pasar Jaya menerima kuasa untuk bertindak atas nama

Gubernur DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerja sama

pengelolaan tanah dan bangunan pasar milik Pemprov DKI Jakarta (Pasar

PIK) sekaligus turut membantu pengawasan pelaksanaan kerja sama dengan

pihak ketiga. Sebagai tindak lanjut atas Surat Kuasa Gubernur tersebut,

PD Pasar Jaya menandatangani perjanjian tentang pengelolaan Pasar PIK

dengan PT MP. Kerjasama dengan PT MP telah berakhir pada tanggal

27 Oktober 2007 dan pengelolaan Pasar PIK sampai dengan saat ini

dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya.

Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya, pada Pasal 9 menetapkan

bahwa modal PD Pasar Jaya senilai Rp500.000.000.000,00. Modal dasar

tersebut disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah senilai

Rp327.175.929.293,00 merupakan modal PD Pasar Jaya pada saat pendirian

ditambah penyetoran modal Pemerintah Daerah dan modal yang berasal dari

kekayaan Pasar Inpres yang dialihkan kepada PD Pasar Jaya. Pemenuhan

modal dasar yang telah ditetapkan, diperoleh dari laba bersih PD Pasar Jaya,

alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal Pemerintah Daerah

berupa aset. Berdasarkan penjelasan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 yang

dimaksud dengan penyertaan modal berupa aset adalah pasar yang berasal

dari pemenuhan kewajiban para investor atau sumbangan pihak ketiga

kepada Pemprov DKI Jakarta yang diserahkan pengelolaannya kepada PD

Pasar Jaya.

Pada tahun 2016, PD Pasar Jaya mengikuti program tax amnesty.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor 517/073.526.4 tanggal 20 September 2016,

aset yang dideklarasikan dan perhitungan uang tebusan adalah sebagai

berikut.

Tabel 7.21. Perhitungan Uang Tebusan Tax Amnesty

No. Aset yang Dideklarasikan Nilai (Rp)

1. Tanah Pasar Jembatan Dua 40.677.765.000,00

2. Tanah Pasar Pantai Indah Kapuk 66.889.575.000,00

3. Bangunan Pasar Pantai Indah Kapuk 600.000.000,00

Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT) 108.167.340.000,00

Tarif Periode I (Juli – September 2016) sebesar 2%

Uang Tebusan Tax Amnesty (Rp 108.167.340.000,00 x 2%) 2.163.346.800,00

Sehubungan dengan selesainya program tax amnesty, Direktur Keuangan dan

Administrasi PD Pasar Jaya melalui Surat Nomor 3193/073.526 tanggal 8

Desember 2016 menginstruksikan Manager Area Utara PD Pasar Jaya untuk

mencatat tanah dan bangunan Pasar PIK masing-masing senilai

Rp66.889.575.000,00 dan Rp600.000.000,00 ke dalam pembukuan di Unit

Area Utara 1. Berdasarkan jawaban atas surat konfirmasi

Nomor 28/AL-LKPD2017/04/2018 tanggal 4 April 2018 kepada PD Pasar

Jaya diketahui bahwa PD Pasar Jaya telah mencatat lahan dan bangunan

Pasar PIK sebagai aset tetap.

Hasil pemeriksaan atas KIB Pemprov DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan

bahwa lahan seluas 5.485 m2 dan bangunan seluas 1.200 m2 yang terletak di

Jalan Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,

Jakarta Utara telah dicatat sebagai aset fasos fasum. Hal ini menunjukkan



bahwa PD Pasar Jaya dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pencatatan

atas aset yang sama.

2) Tanah di Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Agung Jakarta Utara

Berdasarkan BAST Nomor 023/PPB/BPP/IV/1991 tanggal 3 April 1991, PT

AP menyerahkan sebidang tanah seluas 6.675 m2 yang terletak di Jalan Danau

Sunter Selatan Blok M2 Nomor 7, Sunter Agung, Jakarta Utara yang di

atasnya terdapat bangunan satu buah rumah pompa (booster pump) dan satu

buah resevoir air kapasitas 1.500 m3 kepada Perusahaan Air Minum DKI

Jakarta (PAM Jaya). Dasar penyerahan lahan dan rumah pompa serta

resevoir air yaitu Surat Direktur PT AP

Nomor 096-U/AP/II/X/1990 tanggal 19 Oktober 1990 perihal hibah tanah

yang dipergunakan oleh PAM DKI dan Surat Kepala Itwilprop DKI Jakarta

Nomor 285/06-0.711 tanggal 26 Juli 1990 perihal masalah tanah Booster

Pump Sunter, Jakarta Utara.

Hasil pengamatan fisik pada tanggal 23 Maret 2018 atas lahan yang terletak

di Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara menunjukkan bahwa pada lahan

tersebut telah terdapat plang papan atas nama PAM Jaya. Berdasarkan

jawaban atas surat konfirmasi Nomor 19/AL-LKPD2017/03/2018 tanggal 27

Maret 2018 kepada PAM Jaya diketahui bahwa:

a) tanah yang berlokasi di Jalan Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas 6.675

m2 telah tercatat dalam aset dan pembukuan PAM Jaya;

b) Dokumen kepemilikan tanah tersebut berupa Akta Pelepasan dan

Pemindahan Hak atas Tanah Nomor 02 tanggal 4 Februari 2015 dari PT

AP kepada PAM Jaya yang diterbitkan Notaris IS, S.H, M.Kn.

Hasil pemeriksaan atas KIB tahun 2017 menunjukkan bahwa tanah seluas

6.675 m2 yang terletak di Jalan Sunter Selatan, Jakarta Utara telah dicatat

sebagai aset fasos fasum. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta

dan PAM Jaya dan telah melakukan pencatatan atas aset yang sama.

e. Terdapat pencatatan ganda antara BPAD dan SKPD atas aset fasos fasum

yang sama

1) Pencatatan ganda antara BPAD dan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada tanggal 7 April 1993, Pemprov DKI Jakarta dan PT IH menandatangani

perjanjian kerjasama pembangunan dan pengembangan serta optimalisasi

bidang tanah seluas ±141.775 m2 berupa pembangunan sarana rekreasi dan

olah raga berikut fasilitas penunjangnya. Lokasi tanah berada di Kelurahan

Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berada dalam

wilayah kerja Badan Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan

Sunter (BP3L Sunter).

Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut PT IH akan membangun,

mengembangkan dan mengoptimalkan tanah seluas ±141.775 m2 dengan

rincian sebagai berikut.

a) Sarana rekreasi dan olahraga berikut fasilitas penunjangnya di atas tanah

seluas ±58.634 m2;

b) Prasarana lingkungan yaitu taman lingkungan, jalan dan saluran di atas

tanah seluas ±26.222 m2;



c) Perumahan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh

Pemprov DKI Jakarta di atas tanah seluas ±57.607 m2.

PT IH berkewajiban mengurus hak pengelolaan (HPL) untuk tanah seluas

±141.775 m2 atas nama Pemprov DKI Jakarta dan hak guna bangunan (HGB)

untuk tanah seluas ±57.607 m2 atas nama PT IH.

Berdasarkan BAST Nomor 1089 Tahun 1995 tanggal 28 September 1995,

PT IH telah menyerahkan bangunan sarana rekreasi dan olahraga berikut

fasilitas penunjangnya seluas 58.634 m2 dan prasarana lingkungan berupa

taman lingkungan, jalan, PJU dan saluran seluas 26.222 m2 dengan dengan

nilai total Rp18.754.396.627,99 kepada Pemprov DKI Jakarta. Untuk lebih

jelasnya, jenis aset yang diserahkan atas bangunan sarana rekreasi dan

olahraga berikut fasilitas penunjangnya serta prasarana lingkungan dapat

dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7.22. Jenis Aset yang Diserahkan atas Bangunan Sarana Rekreasi dan Olahraga Berikut

Fasilitas Penunjangnya serta Prasarana Lingkungan

No. Jenis Aset Luas Aset (m2)

1 Bangunan Tribun 544

2 Lapangan Sepak Bola dan Selokan 9.584

3 Gelangang Olahraga 745

4 Bangunan Serbaguna 1.099

5 Bangunan Kolam Renang 504

6 Kolam Renang 1.531

7 Teras Kolam Basah dan Kering 1.046

8 Bangunan Kantor Maintenance 311

9 Area Terbuka 531

10 Gazebo 122

11 Taman Bermain 4.790

12 Paving Play Ground 987

13 Jogging Track 144

14 Taman Sarana Lingkungan 17.579

15 Jalan Lingkungan, Penerangan Jalan Umum dan Parkir 15.705

16 Plaza Pengikat Massa Bangunan 2.472

17 Jalan, Penerangan Jalan Umum, Saluran dan Berm tepi pipa PAM 940

Total 58.634

18 Prasarana Lingkungan (taman lingkungan, jalan, penerangan jalan umum dan saluran)

26.222

Sumber: BAST No. 1089 Tahun 1995 tanggal 28 September 1995

Pemprov DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1146

Tahun 1995 tanggal 10 Oktober 1995 telah menyerahkan

penggunaan/pengelolaan aset berupa bangunan sarana rekreasi dan olahraga

di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kepada

Dinas Olahraga (saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga). Luas bangunan sarana

rekreasi dan olahraga berikut fasilitas penunjangnya yang diserahkan seluas

58.634 m2 serta prasarana lingkungan berupa taman lingkungan, jalan,

penerangan jalan umum (PJU) dan saluran seluas 26.222 m2.

Hasil pemeriksaan atas Sistem Informasi Aset Pemprov DKI Jakarta posisi

31 Desember 2016 (KIB A, KIB C dan KIB D), menunjukkan hal-hal sebagai

berikut:

a) Lahan seluas 141.775 m2 yang terletak di Jalan Danau Sunter Selatan,

Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara telah

dicatat oleh BPAD sebagai aset fasos fasum. Hasil pemeriksaan lebih

lanjut menunjukkan bahwa UP Gelanggang Olahraga (GOR) Sunter. UP



GOR Sunter merupakan unit kerja dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga.

UP GOR Sunter juga mencatat lahan yang sama pada KIB A, namun luas

lahan yang dicatat sebesar 58.634 m2 yaitu lahan yang di atasnya

dibangun sarana rekreasi dan olah raga berikut fasilitas penunjangnya;

b) BPAD telah mencatat bangunan yang terletak di Jalan Danau Sunter

Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara

seluas 84.856 m2, yaitu luas bangunan sarana rekreasi dan olahraga

berikut fasilitas penunjangnya seluas 58.634 m2 serta bangunan

prasarana lingkungan seluas 26.222 m2. Hasil pemeriksaan lebih lanjut

menunjukkan bahwa UP GOR Sunter telah mencatat pada KIB C,

bangunan tribun seluas 544 m2, gelanggang olahraga bulu tangkis seluas

745 m2, bangunan serbaguna seluas 1.099 m2, bangunan kolam renang

seluas 504 m2 dan bangunan kantor maintenance seluas 311 m2.

Bangunan-bangunan tersebut merupakan bagian dari bangunan sarana

rekreasi dan olahraga berikut fasilitas penunjangnya seluas 58.634 m2;

c) Hasil pemeriksaan BPK atas KIB D Suku Dinas Pemuda dan Olahraga

(Sudin Pora) Jakarta Utara per 31 Desember 2017 diketahui bahwa Jalan

Khusus yang beralamat di Jalan Danau Sunter Selatan Nomor 1 seluas

23.595 m2 atau senilai Rp6.606.600.000,00 berpotensi dicatat ganda

dengan Aset Lainnya – Aset Lain-lain Fasos Fasum) yang dicatat oleh

Pejabat Pengelola Aset Daerah (PPAD) yaitu Bangunan Gedung Tempat

Olahraga yang beralamat di Sunter, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta

Utara seluas 84.856 m2 atau senilai Rp18.754.396.628,00.

Hasil penelusuran terhadap BAST Bangunan Sarana Rekreasi dan Olah

Raga yang Terletak di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok,

Kotamadya Jakarta Utara dari PT IH kepada Pemerintah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 1089/1995 tanggal 28/09/1995 diketahui bahwa

pencatatan pada rincian Aset Tetap Fasos Fasum senilai

Rp18.754.396.628,00 adalah data yang belum dirinci, diantaranya

termasuk aset jalan.

Berdasarkan keterangan dari Pengurus Barang Pembantu Sudin Pora

Jakut pada tanggal 9 April 2018 bahwa Aset Tetap Jalan Khusus yang

dicatat pada KIB D Sudin Pora Jakut per 31 Desember 2017 merupakan

jalan khusus yang sebelumnya dicatat di KIB D UP GOR Sunter tahun

2016, dan pada Tahun 2017 UP GOR Sunter tersebut sudah digabung

dengan Sudin Pora Jakut. Pencatatan aset jalan khusus tersebut

berdasarkan hasil sensus Tahun 2013, dimana sebelum tahun 2013 belum

dicatat oleh UP GOR Sunter.

Hal ini menunjukkan bahwa BPAD dan UP GOR Sunter telah melakukan

pencatatan atas aset yang sama

2) Pencatatan ganda antara BPAD dan Dinas Pendidikan

Hasil pemeriksaan atas KIB Pemprov DKI Jakarta posisi 31 Desember 2016

dan Laporan atas Daftar Aset yang Digunakan untuk Sarana Pendidikan dan

Kantor Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

serta KIB A Manual pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2017

menunjukkan hal-hal sebagai berikut:



a) Lahan seluas 2.510 m2 yang terletak di Kompleks Perumahan Graha

Sunter Pratama, Jalan Selat Sumba, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta

Utara telah dicatat oleh BPAD sebagai aset fasos fasum, sedangkan

Dinas Pendidikan juga mencatat lahan dengan alamat yang sama sebagai

aset tetap yang digunakan sebagai sekolah negeri (SDN 013 Sunter

Agung) namun luas lahan yang dicatat seluas 1.815 m2;

b) Lahan seluas 3.025 m2 yang terletak di Jalan Metro Kencana, Kelurahan

Sunter Agung, Jakarta Utara telah dicatat oleh BPAD sebagai aset fasos

fasum, sedangkan Dinas Pendidikan juga mencatat lahan dengan alamat

yang sama sebagai aset tetap yang digunakan sebagai sekolah negeri

(SMPN 65 Sunter Agung) namun luas lahan yang dicatat seluas

3.330 m2;

c) Lahan seluas 3.315 m2 yang terletak di Wilayah Kerja BP3L Sunter,

Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara telah dicatat oleh BPAD sebagai

aset fasos fasum, sedangkan Dinas Pendidikan juga mencatat lahan

dengan luas yang sama yaitu 3.315 m2 dengan alamat di Jalan Danau

Indah 2, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara

sebagai aset tetap yang digunakan sebagai sekolah negeri (SDN 09

Sunter Jaya);

d) Lahan seluas 2.328 m2 yang terletak di Jalan Danau Agung III, Kelurahan

Sunter Agung, Jakarta Utara telah dicatat oleh BPAD sebagai aset fasos

fasum, sedangkan Dinas Pendidikan juga mencatat lahan dengan alamat

yang sama sebagai aset tetap yang digunakan sebagai sekolah negeri

(SDN 07 Sunter Agung) namun luas lahan yang dicatat seluas 1.756 m2.

Hal ini mengindikasikan bahwa BPAD dan Dinas Pendidikan telah

melakukan pencatatan atas aset yang sama.


a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab VIII Pengamanan dan Pemeliharaan,

1) Pasal 296:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola, pengguna dan/atau kuasa

pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang

berada dalam penguasaannya.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b.

pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.

2) Pasal 299 ayat (4) yang menyatakan bahwa (4) Pengamanan hukum

dilakukan terhadap: a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah

yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasanana, Sarana, dan Utilitas

Umum,

1) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 yang menyatakan

bahwaPemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang selanjutnya

disebut pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan

prasarana, sarana dan utilitas umum Pemerintah Daerah;



2) Bab XI Larangan Pasal 25 ayat (1) menyatakan Pihak ketiga dilarang untuk

memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan

prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana tercantum dalam SIPPT

kepada pihak lain, tanpa ada persetujuan tertulis dari Gubernur.


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah pada

1) Pasal 17 ayat (2) huruf f, menyatakan bahwa Bidang Pembinaan,

Pengendalian dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi atas optimalisasi pemanfaatan aset daerah;

2) Pasal 28 ayat (3) huruf f, menyatakan bahwa Subbidang Inventarisasi Aset

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi rekonsiliasi aset daerah pada

SKPD/UKPD bersama BPAD pada lingkup Provinsi;

3) Pasal 19 ayat (3) huruf e, menyatakan bahwa Subbidang Pengendalian Aset

pada BPAD mempunyai tugas melaksanakan monitoring proses

pensertifikatan aset oleh SKPD pada lingkup Provinsi;

4) Pasal 37 ayat (2) huruf k, menyatakan bahwa Subbidang Inventarisasi Aset

pada Suku Badan Kota mempunyai tugas melaksanakan monitoring proses

pensertifikatan aset daerah pada lingkup Kota Administrasi.


Pemanfaaatan Barang Milik Daerah:

1) Pasal 1;

a) angka 12 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan adalah Pendayagunaan

Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD/UKPD dalam bentuk sewa. pinjam pakai. kerja

sama pemanfaatan. bangun serah guna dan bangun guna serah dengan

tidak mengubah status kepemilikan

b) angka 14 yang menyatakan bahwa Pinjam Pakai adalah Penyerahan

penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan

kembali kepada pengelola

2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah,

meliputi :a.sewa, b. Pinjam pakai, c. Kerja Sama Pemanfaatan, dan d. Bangun

Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

3) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan barang Milik Daerah bertujuan

untuk, antara lain pada angka a. Mendukung kelancaran penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah; dan angka d. pengamanan Barang

Milik Daerah.


a. Meningkatnya resiko kehilangan aset fasos fasum yang belum bersertifikat dan

belum tercatat;

b. Hilangnya potensi penerimaan daerah atas aset fasos fasum yang tidak segera

diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat dikerjasamakan

dengan pihak ketiga, antara lain pada sekolah GBS minimal sebesar

Rp645.000.000,00;



c. Lebih saji nilai aset fasos fasum dan kurang saji aset kemitraan dengan pihak

ketiga di neraca.


a. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset BPAD belum

optimal dalam monitoring pensertifikatan tanah aset daerah yang bukan dalam

penguasaan SKPD/UKPD dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas

pemanfaatan aset fasos fasum;

b. Kepala BPAD dan Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan

Dokumentasi Aset belum optimal dalam melaksanakan koordinasi rekonsiliasi

aset daerah pada SKPD/UKPD dan BUMD;

c. Kepala BPAD selaku Pembantu Pengelola Barang belum optimal dalam fungsi

pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPAD menyatakan bahwa:

a. Terhadap lahan fasos fasum yang belum bersertifikat Hak Pakai atas nama

Pemprov DKI Jakarta, BPAD menyatakan sependapat dengan temuan

pemeriksaan. Selanjutnya guna meningkatkan ketaatan pihak ketiga dalam

menyelesaikan kewajiban pensertifikatan aset Fasos Fasum, BPAD akan

berkoordinasi dengan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup serta

DPMPTSP guna merancang skema perizinan yang mempersyaratkan

penyelesaian pensertifikatan aset Fasos Fasum sebagai syarat pemberian izin

Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b. Terhadap aset fasos fasum berupa konstruksi fisik yang sudah selesai dibangun

dan dimanfaatkan, namun pengembang belum menyerahkannya ke Pemprov DKI

Jakarta, BPAD menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan.

Selanjutnya BPAD Provinsi DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada PT

BIG, PT CBL dan PT MSS untuk segera menyerahkan konstruksi bangunan yang

telah selesai dibangun kepada Walikota sesuai dengan Peraturan Gubemur

Nomor 228 Tahun 2016 yang mengatur tentang cara penerimaan kewajiban dari

para Pemegang SIPPT. Mengenai pemanfaatan aset fasos fasum oleh Yayasan

Pendidikan Nasional THI, BPAD Provinsi DKI Jakarta akan melakukan

pemanggilan kepada pengurus yayasan;

c. Terhadap penyerahan aset fasos fasum yang belum tercatat dalam neraca, BPAD

menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. Untuk kantor Koramil,

BPAD Provinsi DKI Jakarta akan bersurat ke Kasdam Jaya terkait keberadaan

kantor tersebut.

d. Terhadap pencatatan ganda antara BPAD dan BUMD atas aset fasos fasum yang

sama yaitu:

1) Tanah dan bangunan Pasar Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. BPAD

menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan. Selanjutnya BPAD

Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya untuk

membahas pencatatan aset fasos fasum berupa Tanah seluas 5.485 m2 dan

bangunan pasar seluas 1.200 m2 berlokasi di Pantai Indah Timur, Kel. Kapuk

Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan BAST Nomor 1370

tahun 1995 tanggal 6 November 1995 yang diserahkan oleh PT MP kepada

Pemprov DKI Jakarta, mengingat aset tersebut telah dicatat sebagai aset tetap



PD Pasar Jaya selaku BUMD berdasarkan jawaban atas surat konfirmasi

BPK RI nomor 28/AL-LKPD2017/04/2018 tanggal 4 April 2018 kepada PD

Pasar Jaya.

2) Tanah di Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Agung Jakarta Utara. BPAD


Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk membahas

pencatatan aset berupa lahan seluas 6.675 m2 berlokasi di Jalan Danau Sunter

Selatan, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara yang

diserahterimakan berdasarkan BAST Nomor 023/PPBIBPPIIVI1991 tanggal

3 April 1991 dari PT AP kepada Perusahaan Air Minum DKI Jakarta (PAM

Jaya) mengingat aset sebagaimana dimaksud telah dicatat oleh PAM Jaya

berdasarkan jawaban atas surat konfirmasi BPK tanggal 27 Maret 2018.

e. Terhadap pencatatan ganda antara BPAD dan SKPD atas aset fasos fasum yang

sama yaitu:

1) Pencatatan ganda antara BPAD dan Dinas Pemuda dan Olahraga, BPAD


Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan UP GOR Sunter dan Sudin

Olahraga Jakarta Utara untuk melakukan rekonsiliasi pencatatan aset berupa

Tanah dan Bangunan Sarana Rekreasi dan Olahraga yang terletak di Kel.

Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sesuai BAST Nomor

681/K/Sekwilda/V1/1993 tanggal 15 Juni 1993 dan BAST Nomor 1089

Tahun 1995 tanggal 28 September 1995.

2) Pencatatan ganda antara BPAD dan Dinas Pendidikan, BPAD menyatakan

sependapat dengan temuan pemeriksaan. Selanjutnya, BPAD Provinsi DKI

Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan

rekonsiliasi pencatatan aset berupa Lahan seluas 2.510 m2 yang terletak di

Kompleks Perumahan Graha Sunter Pratama, Jalan Selat Sumba, Kelu di

Jalan Metro Kencana, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara, dan Lahan

seluas 3.315 m2 yang terletak di Wilayah Kerja BP3L Sunter, Kelurahan

Sunter Jaya, Jakarta Utara.


menginstruksikan:

a. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset BPAD supaya

menyusun dan melaksanakan rencana kerja pensertifikatan tanah fasos fasum

berdasarkan skala prioritas dan monitoringnya;

b. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan

Harga BPAD berkoordinasi dengan Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta

Timur memproses penyerahan aset konstruksi fisik fasos fasum yang sudah

selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh PT BIG, PT CBL, PT THI, dan PT MSS;

c. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset BPAD

supaya berkoordinasi dengan SKPD dan BUMD terkait, dalam rangka

rekonsiliasi pencatatan aset aset fasos fasum yang belum tercatat dalam neraca

dan pencatatan ganda fasos fasum antara BPAD, SKPD, dan BUMD.



7.8. Pemprov DKI Jakarta Belum Optimal Dalam Menagih Kewajiban Fasos Fasum

dan Belum Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi dalam

Menatausahakan Aset Fasos Fasum

Pemprov DKI Jakarta menyajikan akun aset lain-lain – aset fasos fasum per 31

Desember 2017 dan 2016 (Audited) masing-masing senilai

Rp24.937.676.009.079,00 dan Rp21.417.935.080.907,00.

Fasos fasum merupakan kewajiban yang harus disediakan dan atau diserahkan

oleh pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Pemprov

DKI Jakarta. SIPPT memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh pemegang SIPPT dalam jangka waktu tertentu, termasuk kewajiban

untuk menyerahkan fasos fasum kepada pemerintah DKI Jakarta. Dokumen SIPPT

antara lain dilengkapi dengan peta yang menggambarkan letak, luas dan peruntukkan

tanah yang dimohon dalam SIPPT termasuk letak kewajiban fasos fasum.

Proses pengelolaan fasos fasum dimulai dari penerbitan SIPPT oleh Badan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sekarang DPMPTSP), kemudian dilanjutkan dengan

penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara Gubernur dan

Pemegang SIPPT. Kewajiban fasos fasum yang akan diserahkan oleh pemegang

SIPPT terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik oleh masing-masing

Walikota/Bupati administratif dibantu oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan Wilayah (TP3W) yang dituangkan dalam Dokumen Hasil Penelitian

Fisik, berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik/BAPF dan Berita Acara Pemeriksaan

Lapangan/BAPL. TP3W melaporkan Dokumen Hasil Penelitian Fisik kepada

Walikota/Bupati untuk diproses penerbitan BAST dalam bentuk akta notarial paling

sedikit memuat volume, kualitas dan nilai atas kewajiban. Walikota/Bupati

melaporkan BAST tersebut kepada Gubernur melalui Kepala BPAD paling lambat

satu bulan sejak diterbitkan dengan tembusan Asisten Pembangunan dan Lingkungan

Hidup. Berdasarkan BAST yang diterima dari Walikota/Bupati, BPAD melakukan

pencatatan atas kewajiban fasos fasum menjadi barang milik daerah. Selain itu BPAD

juga menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan Penetapan Status Penggunaan

kepada SKPD/UKPD terkait.

Pengendalian pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT meliputi pengendalian

teknis, umum dan administratif. Pengendalian teknis dilakukan oleh Walikota/Bupati

meliputi penagihan kewajiban kepada pemegang SIPPT. Pengendalian Umum

dilakukan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dibantu Biro Penataan

Kota dan Lingkungan Hidup (Biro PKLH) meliputi penyusunan daftar kewajiban

pihak ketiga yang telah dan belum diserahkan. Pengendalian administratif dilakukan

oleh BPAD dan SKPD/UKPD. BPAD sebagai pelaksana pengendalian administratif

melakukan pencatatan fasos fasum yang telah diserahkan ke dalam Buku Inventaris

Pemprov DKI Jakarta, sedangkan SKPD/UKPD sebagai pelaksana pengendalian

administratif melakukan pencatatan fasos fasum ke dalam Daftar Barang Pengguna

berdasarkan Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan monitoring atas fasos fasum dan hasil

reviu atas sistem informasi yang digunakan dalam menatausahakan aset fasos fasum




a. Masih terdapat kewajiban lahan seluas 9.368.138m2 atas 1.163 Pemegang

SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta

CaLK mengungkapkan bahwa jumlah SIPPT yang terbit dari tahun 1971 s.d.

2017 sebanyak 3.603 SIPPT dengan jumlah yang efektif dan memiliki kewajiban

adalah sebanyak 1.517 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari

1.517 SIPPT tersebut berupa lahan, seluruhnya seluas 20.078.508m2. Dari jumlah

kewajiban tersebut yang telah diserahterimakan berupa lahan aset fasos fasum

sebanyak 441 BAST dari 354 SIPPT dengan luas 10.710.370m2 sehingga masih

terdapat pemegang SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.163

SIPPT seluas 9.368.138m2. Rincian dimuat pada tabel berikut:

Tabel 7.23. Jumlah Pemegang SIPPT yang Belum Menyerahkan Kewajiban Berupa Lahan per 31

Desember 2017

Wilayah Jumlah SIPPT Luas Lahan (m2)

Jakarta Pusat 196 608.247

Jakarta Utara 175 2.792.091

Jakarta Barat 190 2.160.885

Jakarta Selatan 377 1.861.511

Jakarta Timur 209 1.223.083

Kepulauan Seribu 16 722.321

Total 1.163 9.368.138

Namun demikian, atas kewajiban SIPPT berupa konstruksi bangunan,

Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya melakukan inventarisasi dan penagihan

secara memadai. Selain itu Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan sanksi yang

tegas terkait tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan fasos fasum oleh

pengembang.

b. Terdapat lahan fasos fasum yang belum diserahkan oleh pengembang

kepada Pemprov DKI Jakarta tetapi sudah digunakan oleh pihak lain

Berdasarkan laporan penagihan fasos fasum pada Bagian Penataan Kota dan

Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur diketahui bahwa terdapat

lahan fasos fasum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemprov

DKI Jakarta tetapi sudah digunakan oleh pihak lain dengan rincian sebagai

berikut:

1) SIPPT atas nama Ir AA Nomor 2677/-1.711 tanggal 26 Juli 1990 yang

berlokasi di Jalan DI Panjaitan Kel Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara

dengan kewajiban berupa tanah Mjl dengan luas 535m2. Lahan telah dijual

ke PT LU, tanpa seijin/ melapor ke Gubernur. Namun saat ini sedang

dibahas di Rapim BKPRD;

2) SIPPT atas nama PT DKS Nomor 4084/-1.711.5 tanggal 11 Oktober 1991

yang berlokasi di Jalan Matraman Raya No. 73-175, Kelurahan Balimester,

Kecamatan Jatinegara, dengan kewajiban berupa tanah Mjl dan Psw dengan

luas 2.085m2 dan 514m2. Lahan telah dijual ke PT JI tanpa seijin/melapor

Gubernur. Menurut keterangan PT JI akan mengajukan perubahan SIPPT ke

Gubernur. Saat ini Tim TP3W sedang menelusuri keberadaan PT DKS

melalui koordinasi dengan PT JI selaku pengelola City Plaza;

3) SIPPT atas nama PT KU Nomor 1832/-1.711.5 tanggal 21 Mei 1992 yang

berlokasi di Jalan Makmur, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas dengan

kewajiban berupa tanah Mjl seluas 7.639 m2. Saat ini lahan telah dikuasai



oleh PT LM, SIPPT masih an. PT KU, saat ini sedang dilakukan koordinasi

dengan PT LM;

4) SIPPT atas nama Ketua Kopeng Batik Jakarta Nomor 2496/-1.711.5 tanggal

14 Juli 1992 yang berlokasi Jalan MT Haryono Kav 27, Kelurahan Cawang

Kecamatan Kramatjati lahan berupa Mjl dan Phu seluas 345m2 dan 250m2.

Saat ini lahan dikuasi PT AK dan diperoleh keterangan bahwa PT AK bahwa

Pihaknya membeli dari Kedutaan Besar Arab Saudi;

5) SIPPT atas nama PT TPI Nomor 4069/-1.711.5 tanggal 15 Desember 1994

yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km.21.5 Kelurahan Rawaterate

Kecamatan Cakung dengan kewajiban berupa tanah Mjl seluas 833m2. Saat

ini PT TPI berubah menjadi PT TII dan sedang dilakukan koordinasi dengan

pihak PT TII;

6) SIPPT atas nama PT CSM Nomor 2309/-1.711.5 tanggal 24 September 1997

yang berlokasi di Jalan Jendral A Yani Nomor 37, Kelurahan Utan Kayu

Selatan, Kecamatan Matraman dengan kewajiban berupa tanah Mjl seluas

285m2. Saat ini lahan dikuasai PT K. Pihak Walikota sedang berkoordinasi

dengan PT K untuk mencari keberadaan pemegang SIPPT sebelumnya;

c. Terdapat pemegang SIPPT yang tidak diketahui keberadaannya

Berdasarkan laporan fasos fasum dari Walikota Jakarta Utara diketahui

bahwa terdapat empat pemegang SIPPT yang tidak diketahui keberadaannya

dengan rincian sebagai berikut.

1) SIPPT atas nama PT BPP c.q. RS Medistra Nomor 1005/-1.711.5 tanggal 12

April 2004. Lokasi kewajiban berada di Jalan Kelapa Nias Timur, Kelurahan

Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan

laporan monitoring SIPPT yang diperoleh dari Biro PKLH, kewajiban yang

harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta berupa Mjl seluas 6.051m2,

Psw 2.763m2 dan Pht seluas 1.743m2. Sampai dengan 31 Desember 2017, PT

BPP c.q. RS Medistra belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada


2) SIPPT atas nama NV GM Nomor 398/-1.711.5 tanggal 8 Februari 1995.

Lokasi kewajiban berada di Jalan Pejagalan, Kelurahan Pejagalan,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan monitoring

SIPPT yang diperoleh dari Biro PKLH, kewajiban yang harus diserahkan

kepada Pemprov DKI Jakarta berupa Mjl seluas 1.142m2, Stk seluas 100m2,

Ssb seluas 600m2, dan Sro seluas 250m2. Sampai dengan 31 Desember 2017,

NV GM belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada Pemprov DKI

Jakarta

3) SIPPT atas nama PT JGI Nomor 4334/-1.711.5 tanggal 17 November 1992.

Lokasi kewajiban berada di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 16D, Jakarta

Utara. Berdasarkan laporan monitoring SIPPT yang diperoleh dari Biro

PKLH, kewajiban yang harus diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta

berupa Mjl seluas 2.671m2 dan Phu seluas 2.784m2. Sampai dengan 31

Desember 2017, PT JGI belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada

Pemprov DKI Jakarta

4) SIPPT atas nama PT SEP Nomor 1278/-1.711 tanggal 30 Maret 1990. Lokasi

kewajiban berada di Jalan Pluit Timur Blok C & F, Kelurahan Pluit,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan monitoring



SIPPT yang diperoleh dari Biro PKLH, kewajiban yang harus diserahkan

kepada Pemprov DKI Jakarta berupa Mjl seluas 1.964m2. Sampai dengan 31

Desember 2017, PT SEP belum menyerahkan kewajiban fasos fasum kepada


d. Pemprov DKI Jakarta Belum Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem

Informasi dalam Menatausahakan Aset Fasos Fasum

Sistem informasi merupakan kombinasi atas teknologi informasi berupa

hardware dan software yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyimpan

data yang di-input oleh pengguna sistem informasi kemudian memproses data

tersebut untuk menghasilkan informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna

sistem informasi. Sistem Informasi dapat membantu pengguna sistem informasi

dalam mengambil keputusan sehingga kegiatan operasional suatu

perusahaan/institusi akan berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas CKTRP yang

didokumentasikan dalam Berita Acara Hasil Wawancara diketahui hal-hal

sebagai berikut

1) Sejak tahun 2017 Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas CKTRP telah

menggunakan aplikasi dengan nama Sistem Informasi Monitoring Perizinan

Pemanfaatan Tata Ruang, yakni aplikasi berbasis Microsoft Access yang

digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan data SIPPT, termasuk

kewajiban dan pemenuhan kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT.

Data SIPPT, luas lahan kewajiban, jumlah BAST dan luas lahan telah

diserahterimakan, serta sisa kewajiban sebagaimana Catatan atas Laporan

Keuangan, dihasilkan dari data tersebut. Tampilan interface pada Sistem

Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang dapat dilihat pada

lampiran 7.8.1.

2) Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang memiliki

dua menu yaitu Menu Update Data dan Menu Laporan. Pada Menu Update

Data, user dapat meng-update data berdasarkan tahun terbit, jangka waktu,

wilayah, kecamatan, wilayah dan tahun, kecamatan dan tahun. Pada Menu

Laporan, user dapat men-download laporan yang dibagi menjadi Laporan

Wilayah dan Laporan Kecamatan.

3) Pada Menu Laporan Wilayah, laporan-laporan yang dapat di-download yaitu:

a) Laporan Pemegang SIPPT yang Terkena Kewajiban RSM dan Sanksi

SP3L

b) Laporan kewajiban fasos fasum pemegang SIPPT;

c) Laporan rekap BAST per jenis Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C,

D);

d) Laporan rincian BAST per SIPPT;

e) Laporan daftar BAST SIPPT KIB A;

f) Laporan raftar BAST SIPPT KIB C.

4) Pada Menu Laporan Kecamatan, laporan yang dapat di-download yaitu:

a) Laporan daftar SIPPT yang masa berlakunya habis dalam waktu 2 tahun;

b) Laporan daftar SIPPT yang masa berlakunya habis dalam waktu 3 tahun;

c) Laporan daftar SIPPT yang masa berlakunya habis dalam waktu 5 tahun;



d) Laporan daftar SIPPT yang masa berlakunya habis dalam waktu lebih

dari 5 tahun;

e) Laporan daftar SIPPT tanpa jangka waktu;

f) Laporan daftar SIPPT yang telah habis masa berlakunya.

5) Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang dapat

digunakan untuk menyimpan dokumen SIPPT, BAST dan Sertifikat (dalam

bentuk softcopy).

6) Saat ini sedang dikembangkan sistem aplikasi berbasis web agar updating

data dapat dilakukan oleh seluruh SKPD yang terkait dengan proses

pengelolaan fasos fasum. Aplikasi tersebut sudah dapat diakses dan

dilakukan updating dalam portal tataruang.jakarta.go.id/sipraja. Dengan

sistem aplikasi berbasis web diharapkan data dan informasi terkait dengan

SIPPT/IPPT dapat diperoleh secara cepat, efektif dan efisien serta akurat.

7) Hasil reviu atas Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata

Ruang menunjukkan sebagai berikut:

a) Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang dapat

digunakan untuk pengolahan data kewajiban dan pemenuhan kewajiban

fasos fasum dari pemegang SIPPT, penyimpanan dokumen SIPPT dan

BAST dalam bentuk softcopy. Namun sampai saat ini, belum seluruh

dokumen SIPPT dan BAST tersedia dan tersimpan dalam aplikasi

tersebut.

b) Data-data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Monitoring Perizinan

Pemanfaatan Tata Ruang belum diintegrasikan ke dalam suatu database

yang dapat diakses dan pemangku kepentingan (stakeholder) maupun

dapat di update oleh BPTSP, Walikota, BPAD, dan Biro PKLH serta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

c) Saat ini peng-input-an data ke dalam Sistem Informasi Monitoring

Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang dilakukan oleh Dinas CKTRP

berdasarkan data yang diterima dari BPTSP, Biro PLKH dan BPAD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata

Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada

Pemprov DKI Jakarta antara lain disebutkan bahwa setiap SIPPT

dan/atua IPPT dalam jangka waktu 14 hari kerja oleh BPTSP

didistribusikan kepada Biro PKLH, Walikota/Bupati dan Dinas Penataan

Kota. Namun demikian, belum seluruh dokumen SIPPT maupun BAST

diterima oleh Dinas CKTRP, sehingga data yang dikelola tersebut belum

mencakup seluruh data yang seharusnya.

d) Aplikasi telah dapat menyajikan data SIPPT, luas lahan kewajiban,

jumlah BAST dan luas lahan telah diserahterimakan, serta sisa kewajiban

berupa lahan sebagaimana disajikan dalam CaLK, namun belum

mencakup jumlah kewajiban berupa konstruksi di atas lahan maupun sisa

kewajiban konstruksi yang belum diserahkan para pemegang SIPPT

kepada Pemprov DKI Jakarta

e) Atas sistem informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang

tersebut belum diformalkan penggunaannya oleh Pemprov DKI Jakarta.




a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum,

1) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Prasarana, sarana dan utilitas

umum yang sudah dikuasai dan dimiliki serta secara nyata menjadi kewajiban

dari Pihak Ketiga tetapi belum diserahkan namun sudah atau belum

dipergunakan dan/ atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara otomatis dalam

penguasaan dan kepemilikan Pemerintah Daerah.

2) Penjelasan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Prasarana, sarana dan

utilitas umum yang menjadi kewajiban Pihak Ketiga merupakan piutang

daerah. Dalam hal pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan

keberadaannya dan belum melakukan serah terima administrasi dan/ atau

tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan,

Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk dapat langsung membuat berita

acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas umum.

3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berlaku terhadap Pihak Ketiga yang tidak diketahui

keberadaannya

4) Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa kepada pihak ketiga yang tidak

melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas

dikenakan sanksi sebagai berikut:

a) Sanksi teguran tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan selang

waktu masing-masing 14 hari kerja;

b) Dicabut izinnya;

c) Dihentikan kegiatannya.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1 ayat (24) yang menyatakan

bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;


Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab VIII Pengamanan dan Pemeliharaan,

Pasal 296:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola, pengguna dan/atau kuasa

pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada

dalam penguasaannya.

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b.

pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.


Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah pada

1) Pasal 14 ayat (3) huruf d, menyatakan bahwa Subbidang Penerimaan dan

Penetapan Penggunaan pada BPAD mempunyai tugas melaksanakan proses

penyerahan kewajiban yang berasal dari persetujuan prinsip, perjanjian dan

kontribusi tambahan lain-lain;



2) Pasal 32 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa Suku Badan Kota

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan monitoring pemenuhan kewajiban

pada lingkup Kota Administrasi.

e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemprov DKI Jakarta

pada Pasal 18:

1) ayat (1):

a) huruf b yang menyatakan bahwa Pengendalian Teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Walikota/Bupati

meliputi penagihan kewajiban kepada Pemegang SIPPT dan/atau IPPT;

b) huruf e yang menyatakan bahwa Pengendalian Teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan oleh Walikota/Bupati

meliputi pemantauan fisik fasos dan fasum/prasarana, sarana, dan utilitas

umum sampai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima

(BAST);

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengendalian Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Asisten Pembangunan dan

Lingkungan Hidup dibantu Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

meliputi:

a) pembuatan daftar kewajiban Pihak Ketiga yang telah dan belum

diserahkan serta perjanjian;

b) mengoordinasikan pemenuhan kewajiban fasos fasum yang terkendala

proses penyerahannya;

c) pemantauan pelaksanaan pembangunan fisik terhadap kewajiban fasos

dan fasum/ prasarana, sarana dan utilitas umum ditetapkan dalam SIPPT

dan/atau IPPT.

f. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 250 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah pada Pasal 177 ayat (1) yang

menyatakan bahwa Bagian Pembangunan Kota merupakan Unit Kerja Biro

Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan perumusan,

pengoordinasikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah dalam hal pemantauan program pembangunan, pemantauan fasilitas sosial

dan fasilitas umum serta pemenuhan kewajiban.

g. SIPPT Nomor 2677/-I.711 tanggal 26 Juli 1990 angka 21, SIPPT Nomor 4084/-

1.711.5 tanggal 11 Oktober 1991 angka 16, SIPPT Nomor 1832/1.711.5 tanggal

21 Mei 1992 angka 16, SIPPT Nomor 2496/-1.711.5 tanggal 14 Juli 1992 angka

21, SIPPT Nomor 4069/-1.711.5 tanggal 15 Desember 1994 angka 11, SIPPT

Nomor 2309/-1.711.5 tanggal 24 September 1997 angka 25 yang masing-masing

menyatakan bahwa peralihan hak-hak yang timbul dari surat ini dan atau

pembuatan perjanjian antara saudara dengan pihak lain sehubungan dengan

pemberian izin ini, baru boleh diadakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari

Pemerintah DKI Jakarta


a. Pemprov DKI Jakarta belum dapat segera memanfaatkan aset yang berasal dari

kewajiban Pemegang SIPPT;



b. SKPD yang terkait pengelolaan fasos fasum tidak dapat segera memanfaatkan

data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan

Tata Ruang secara cepat dan akurat.


a. Walikota dan Bupati belum optimal dalam melakukan monitoring pemenuhan

kewajiban Pemegang SIPPT pada lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi;

b. Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak ketiga

yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas

sesuai ketentuan;

c. Pemprov DKI Jakarta belum mengintegrasikan data-data yang dihasilkan oleh

Sistem Informasi Monitoring Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang ke dalam suatu

database yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan/stakeholder.

d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Kepala Biro PKLH DKI

Jakarta belum optimal dalam mengoordinasikan pemenuhan kewajiban fasos

fasum yang terkendala proses penyerahannya dan belum optimal dalam

memantau pelaksanaan pembangunan fisik terhadap kewajiban fasos dan fasum/

prasarana, sarana dan utilitas umum ditetapkan dalam SIPPT dan/atau IPPT.

Atas permasalahan tersebut:

a. Kepala Biro PKLH menyatakan bahwa sependapat dengan temuan BPK terkait

Pemprov DKI Jakarta belum optimal dalam menagih kewajiban fasos fasum.

Untuk selanjutnya:

1) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

selaku Pengendali Umum dibantu Biro PKLH akan melakukan koordinasi

secara intensif dengan SKPD terkait, dalam hal meningkatkan penerimaan

kewajiban para pemegang SIPPT antara lain menindaklanjuti laporan

Walikota/Bupati Administrasi dengan memproses Surat Teguran kepada para

pemegang SIPPT yang belum melaksanakan kewajibannya, termasuk

terhadap kewajiban konstruksi yang belum dilaksanakan;

2) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

selaku Pengendali Umum dibantu Biro PKLH akan mengkoordinasikan

SKPD terkait dalam hal perumusan kebijakan pemenuhan kewajiban para

pemegang SIPPT yang bertujuan untuk menyeragamkan dan

menyederhanakan prosedur serah terima kewajiban;

3) Biro PKLH akan lebih intensif berkoordinasi dengan DPMPTSP dalam hal

penundaan perizinan kepada Para Pemegang SIPPT yang belum

menyelesaikan kewajibannya.

b. Sekretaris Dinas CKTRP sependapat dengan temuan BPK terkait Pemprov DKI

Jakarta belum mengoptimalkan sistem informasi dalam menatausahakan aset

fasos fasum. Dinas CKTRP telah mengembangkan Sistem Informasi Spasial

berbasis web salah satunya aplikasi SIPPT yang sedang diuji coba pada Portal

http://tataruang.jakarta.go.id/sipraja. Sistem ini juga akan diintegrasikan

dengan Jakarta Satu.



c. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi

Jakarta Utara sependapat dengan temuan BPK. Atas kewajiban lahan fasos fasum

yang belum diserahkan oleh pemegang SIPPT kepada Pemprov DKI Jakarta,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi

Jakarta Utara akan: 1) melakukan inventarisasi secara lebih optimal terhadap

kewajiban SIPPT termasuk kewajiban SIPPT berupa konstruksi bangunan; 2)

mengintensifkan penagihan kepada pemegang SIPPT; dan 3) melakukan

langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Terhadap lahan fasos

fasum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta

tetapi sudah digunakan oleh pihak lain, Walikota Kota Administrasi Jakarta

Timur akan menindaklanjuti sesuai ketentuan. Terhadap pemegang SIPPT yang

tidak diketahui keberadaannya, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara akan

menindaklanjutinya sesuai ketentuan.


a. Menerapkan sanksi yang tegas kepada Pemegang SIPPT yang tidak

melaksanakan kewajiban menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Pasal 30 ayat (1);

b. Menyusun aturan pelaksanaan pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas

umum atas pemegang SIPPT yang tidak diketahui kedudukan dan

keberadaannya yang belum melakukan serah terima;

c. Berkoordinasi dengan Kepala Kanwil BPN Jakarta dalam rangka mendukung

terlaksananya pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas umum dari

pemegang SIPPT yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya.

d. Menyempurnakan dan memformalkan Sistem Informasi Monitoring Perizinan

Pemanfaatan Tata Ruang yang dapat diakses SKPD yang terkait dalam

pengelolaan fasos fasum secara cepat dan akurat, dan dapat dijadikan early

warning system dalam rangka pemberian ijin kepada Pemegang SIPPT yang

belum menyerahkan kewajiban fasos fasum;

e. Memerintahkan:

1) Walikota Jakarta Timur dan Walikota Jakarta Utara supaya melakukan

penelusuran atas pengembang yang sudah melaksanakan kegiatannya di

lahan SIPPT namun pengembang tidak diketahui keberadaannya.

2) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup bersama Kepala Biro PKLH

DKI Jakarta agar membuat rencana aksi (action plan) penyelesaian terhadap

kendala-kendala penagihan fasos fasum yang dilaporkan oleh

Walikota/Bupati.

7.9. Pencatatan dan Pengelolaan Kerja Sama di atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan

Pemprov DKI Jakarta Belum Memadai dan Terdapat Peralihan Status atas

Sebagian Tanah HPL No.2/Penggilingan Menjadi Hak Milik pada 23 Bidang

Tanah Dilakukan Tanpa Persetujuan Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menyajikan nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

dalam Neraca per 31 Desember 2017 (Audited) senilai Rp6.498.705.739.298,00 atau



naik 1,78% jika dibandingkan dengan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31

Desember 2016 (Audited) senilai Rp6.385.119.814.778,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan Aset Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga tersebut di atas, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan hak penguasaan atas

tanah negara dalam bentuk Hak Pakai yang berlangsung selama digunakan untuk

keperluan Pemprov DKI Jakarta. Apabila Pemprov DKI Jakarta menggunakan tanah

tersebut selain untuk kepentingan Pemprov DKI Jakarta, maka hak pakai dikonversi

menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Atas bagian-bagian tanah HPL yang dimiliki

oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut, di atasnya dapat diterbitkan Hak Guna Bangunan

(HGB) kepada pihak ketiga sesuai dengan rencana peruntukannya setelah mendapat

rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta.

BPK telah mengungkapkan permasalahan tanah HPL pada LHP atas LKPD

Pemprov DKI Jakarta TA 2013 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19

Juni 2014. LHP tersebut mengungkapkan bahwa tanah dengan sertifikat HPL seluas

sekitar 6.811.544 m2 tidak tercatat dalam daftar inventaris dan administrasi atas tanah

dengan Sertifikat HGB di atas HPL seluas sekitar 5.820.892 m2 tidak memadai.

Rincian permasalahan sebagaimana dimuat dalam LHP adalah sebagai berikut:

a. Tanah yang bersertifikat HPL milik Pemprov DKI Jakarta tidak tercatat dalam

inventaris;

b. BPKAD tidak memiliki daftar HGB yang telah diterbitkan di atas HPL, copy

HGB di atas HPL yang telah dijadikan jaminan utang oleh pihak ketiga, dan data

lengkap jumlah sertifikat HPL dan luasannya;

c. Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki fisik sertifikat atas tiga HPL yaitu HPL

Kamal Muara Nomor 1, HPL Mangga Dua Selatan atau 1998 dan HPL Senen

Nomor 1;

d. BPKAD tidak membuat pemantauan atau monitoring atas tanah-tanah yang

bersertifikat HPL yang sudah diterbitkan sertifikat HGB di atasnya.

Atas permasalahan tesebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar

segera membuat peraturan mengenai monitoring atas pemberian rekomendasi HGB

di atas HPL dan memerintahkan Kepala BPKAD untuk melaksanakan inventarisasi

atas aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan sertifikat HPL yang di atasnya

telah diterbitkan HGB.

Pada pemeriksaan LKPD TA 2014 BPK mengungkapkan permasalahan HPL

pada LHP Nomor 13.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2015 tanggal

17 Juni 2015. LHP tersebut mengungkapkan terdapat bidang tanah dengan sertifikat

HPL minimal seluas 1.453.465 m2 tidak tercatat dalam Daftar Inventaris, diantaranya

seluas 1.169.464 m2 dengan HGB di atas HPL didokumentasikan secara tidak

memadai. BPK menemukan sebanyak 23 bidang tanah HPL seluas 1.453.465 m2 yang

telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga belum dicatat dalam Neraca per 31

Desember 2014. Dari 23 bidang tanah bersertifikat HPL tersebut diketahui bahwa

BPKAD hanya menyimpan 13 sertifikat asli, satu sertifikat berupa fotokopi dokumen

dan sisanya sebanyak sembilan berupa fotocopy dokumen dan sisanya sebanyak

sembilan sertifikat tidak diketahui keberadaannya.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur

menginstruksikan Kepala BPKAD melakukan penertiban dan pengamanan serta

inventarisasi atas aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang bersertifikat HPL dan

HGB di atas HPL yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga serta membuat program



penyelesaian sertifikasi tanah yang jelas dan terukur; dan menerbitkan petunjuk

teknis pengelolaan arsip vital terkait dengan pengelolaan aset tanah.

Pada pemeriksaan LKPD TA 2015 BPK kembali mengungkapkan permasalahan

HPL pada LHP Nomor 10.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2016 tanggal 31 Mei

2016. LHP tersebut mengungkapkan bahwa pengendalian, pengelolaan dan

pencatatan aset tanah dengan sertifikat HPL minimal seluas 1.453.465 m2 tidak

memadai, diantaranya seluas 79.945 m2 beralih hak kepemilikan tanpa persetujuan


Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar

memerintahkan Kepala BPKAD untuk.

a. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah sesuai ketentuan yang

berlaku untuk menertibkan dan mengamankan aset tanah milik Pemprov DKI

Jakarta dengan sertifikat HPL;

b. Mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan status tanah milik Pemprov

DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi SHM dan HGB murni pada status

semula yaitu HGB di atas HPL; dan

c. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Pengendalian Aset yang

belum optimal dalam melaksanakan tugas pengendalian bukti kepemilikan aset

tanah yang menjadi wewenangnya.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, Pemprov DKI Jakarta belum selesai

menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan penertiban, pengamanan serta

inventarisasi atas aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang bersertifikat HPL.

Berdasarkan pemeriksaan atas pencatatan dan pengelolaan HPL Pemprov DKI

Jakarta diketahui bahwa pencatatan dan pengelolaan kerja sama di atas HPL Pemprov

DKI Jakarta belum memadai dan terdapat peralihan status atas sebagian tanah HPL

Nomor 2/Penggilingan menjadi hak milik dilakukan tanpa persetujuan Pemprov DKI

Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

a. Pencatatan dan pengelolaan kerja sama di atas HPL Pemprov DKI Jakarta

belum memadai

Berdasarkan pemeriksaan data HPL di Bidang Inventarisasi, Data, Informasi

dan Dokumentasi Aset BPAD, diketahui terdapat 36 HPL atas nama Pemprov

DKI Jakarta dengan rincian 36 HPL tersebut disajikan pada Lampiran 7.9.1.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pencatatan dan pengelolaan kerja

sama di atas HPL Pemprov DKI Jakarta belum memadai yang ditunjukkan

dengan kondisi sebagai berikut:

1) Sebanyak 13 sertifikat HPL Pemprov DKI Jakarta belum ditemukan

keberadaan fisiknya

Berdasarkan data pada Bidang Indidok BPAD diketahui bahwa dari 36 HPL

an. Pemprov DKI Jakarta, sampai dengan pemeriksaan tanggal 30 April 2018

terdapat 13 sertifikat HPL yang keberadaan fisik sertifikatnya belum

ditemukan di gudang penyimpanan dokumen BPAD DKI Jakarta Pulomas,

dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 7.24. Rincian Sertifikat HPL Pemprov DKI Jakarta yang Keberadaaan Fisik Sertifikatnya Belum Ditemukan

No. Nomor Sertifikat Kelurahan Luas m2

1 HPL No.2 Pluit 752.000



4 HPL No.1 Kamal Muara 178.020

5 HPL No.16 Kapuk Muara 5.628

6 HPL No.3 Penjaringan 13.590

7 HPL No.1 Cikini 2.221

8 HPL No.2 Mangga Dua Selatan 14.790

9 HPL No.3 Mangga Dua Selatan 907

10 HPL No.4 Mangga Dua Selatan 333

11 HPL No.1 Wijaya Kusuma 86.074

12 HPL No.45 Kamal Muara 3.120.000

13 HPL No.46 Kamal Muara 1.093.580

2) Terdapat HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta yang belum dicatat oleh

BPAD dan belum diungkap dalam CALK

Terkait pengelolaan HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta, BPK telah

mengirimkan Surat Konfirmasi Tanah HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta

kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta melalui Surat

Nomor 41/S/XVIII.JKT/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan Surat Nomor

80/S/XVIII.JKT/04/2018 tanggal 4 April 2018.

Berdasarkan jawaban konfirmasi dari BPN Kota Administrasi Jakarta

Selatan diketahui bahwa terdapat HPL atas nama Pemprov DKI Jakarta yang

belum dicatat oleh BPAD dan belum diungkapkan dalam CaLK, yakni HPL

Nomor 1/Tebet Barat dan HPL Nomor 2/Tebet Barat, dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 7.25. HPL Pemprov DKI Jakarta yang Terletak di Tebet Barat

No Kecamatan Kelurahan Hak Luas

m2 Pemegang Hak Alamat

Status No

1 Tebet Tebet Barat HPL 1 13.890 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jl. Tebet Barat Raya, Tebet Barat

2 Tebet Tebet Barat HPL 2 5.812 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jl. Tebet raya/Tebet Barat Raya, Tebet Barat

3) Pemprov DKI Jakarta belum selesai menginventarisasi aset-aset kerja sama

di atas tanah HPL

Berdasarkan data dan dokumen yang diperoleh dari Bidang Indidok BPAD

diketahui bahwa dari 36 HPL yang tercatat, terdapat 15 bidang HPL yang

teridentifikasi dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga. Dari 15 HPL yang

dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga tersebut, Subbidang Pemanfaatan Aset

pada Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset (P3A) BPAD

hanya memiliki 13 dokumen perjanjian kerja sama, dengan rincian dimuat

pada tabel berikut:

Tabel 7.26. HPL Pemprov DKI Jakarta yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

No Nomor Sertifikat Kelurahan Nama Pihak

Ketiga Dokumen Perjanjian

Kerja Sama

1 HPL No.1 Karet Kuningan PT DAS 22-08-1992

2 HPL No.00001 Penggilingan UPK PPUKMP Pulogadung

1-12-2004

3 HPL No.1 Penggilingan PT CSP 27-10-1994



No Nomor Sertifikat Kelurahan Nama Pihak

Ketiga Dokumen Perjanjian

Kerja Sama

4 HPL No.2 Penggilingan PT CSP 27-10-1994

5 HPL No.4 Jatinegara PT CSP 27-10-1994



8 HPL No. 1 Kamal Muara PT WMC Tidak ada

9 HPL No.1 Mangga Dua Selatan

PT DP 6-6-1984

10 HPL No. 2 Mangga Dua Selatan

PT DP 6-6-1984

11 HPL No.1 Sunter PT IF 7-4-1993

12 HPL No.1 Papanggo PT SP Tidak ada

13 HPL No.45 Kamal Muara PT KNI 11-8-2017

14 HPL No.46 Kamal Muara PT KNI 5-10-2017

15 HPL No.1 Pluit PT DWL 30-6-1995

Bidang Indidok dan Bidang P3A belum melakukan inventarisasi dan

identifikasi lebih lanjut ada atau tidaknya kerja sama Pemprov DKI Jakarta

dengan Pihak Ketiga selain dari 15 HPL tersebut. Selain itu, Pemprov DKI

Jakarta juga belum memiliki mekanisme monitoring atas aset kerja sama di

atas tanah HPL Pemprov DKI Jakarta.

4) Pencatatan atas tanah HPL oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman

Pulogadung (UPK PPUMKMP Pulogadung) belum sesuai ketentuan

Dalam laporan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung tercatat aset tetap

tanah senilai Rp540.823.284.000,00 diantaranya berupa tanah HPL Nomor

00001/Penggilingan seluas 371.480 m² senilai Rp426.087.560.000,00.

Selain itu terdapat juga aset lainnya berupa Kerjasama Operasi berupa tanah,

bangunan dan perumahan lainnya seluas 307.938m² senilai

Rp246.966.276.000,00. Hasil pemeriksaan terkait ketentuan pencatatan aset

menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a) Terdapat kesalahan dalam pencatatan aset tetap UPK PPUMKMP

Pulogadung

Berdasarkan LHP Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta,

Nomor 23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/12/2016 diketahui bahwa atas

HPL Nomor 00001/Penggilingan seluas 371.480 m2, diantaranya seluas

10.506m2 dikerjasamakan dengan PT ASP dengan bentuk kerja sama

Bangun Serah Guna (BSG) tertanggal

1 Desember 2004, dengan jangka waktu lima tahun atau berakhir tanggal

30 November 2011. Di atas HPL tersebut, telah terbit HGB Nomor

02773/Penggilingan an. PT ASP. Sampai dengan pemeriksaan berakhir,

belum ada penyerahan aset BSG dari PT ASP ke Pemprov DKI Jakarta

karena masih terdapat kewajiban PT ASP yang belum dipenuhi. UPK

PPUMKMP Pulogadung mencatat aset tanah dalam KIB A seluas

371.480m2 senilai Rp426.087.560.000,00. Tanah KSO seluas 10.506m2

termasuk dalam pencatatan keseluruhan tanah HPL tersebut. Seharusnya

atas aset tanah yg dikerjasamakan dengan PT ASP dicatat sebagai aset

kerjasama di akun Aset Lainnya dan bukan di akun Aset Tetap.

b) Pencatatan Aset KSO di akun Aset Lainnya UPK PPUMKMP

Pulogadung tidak sesuai ketentuan



Tanah HPL No.2/Penggilingan dan JPL No.10/Jatinegara, diantaranya

dikerjasamakan (KSO) seluas 307.938m2 dengan PT CSP. Tanah seluas

tersebut dicatat di UPK PPUMKMP Pulogadung pada akun Aset Lainnya

senilai Rp246.966.276.000,00. Seharusnya atas aset kerjasama KSO

tersebut dicatat sebagai Aset Kerjasama di PPAD sebagai Pengelola

Barang karena Perjanjian Kerja Samanya ditandatangani oleh Gubernur.

5) Status Aset yang dikelola PD Pasar Jaya yang terletak di atas HPL Nomor

1/Cideng Belum Jelas dan Kerjasama dengan PT GI di atas HPL Nomor

1/Cideng Belum Didukung Perjanjian Kerja Sama

Pada tahun tanggal 10 Februari 1981 Pemprov DKI Jakarta melalui Surat

Nomor 649/IIIB/1981 memberikan ijin kepada PT GI untuk mendirikan blok

pertokoan/perkantoran bertingkat tiga di atas hak tanah Negara, yang

terletak di Jalan Biak Gambir Jakarta Pusat. Dari dokumen tersebut

diketahui bahwa luasan tanah yang akan dimohonkan untuk dibangun di atas

tanah seluas 13.950 m2.

Berdasarkan Naskah Serah Terima Bangunan Pertokoan V.I.J di Jalan Biak

Nomor 18/SB-HK/PJ/BA/1981 tanggal 8 Desember 1981 diketahui bahwa

PT GI menyerahkan bangunan pertokoan V.I.J di Jalan Biak Jakarta Pusat

kepada PD Pasar Jaya. Penyerahan kepada PD Pasar Jaya didasarkan pada

Surat Kuasa Nomor 9080/XII/1981 tanggal 7 Desember 1981 dari Gubernur

kepada Direktur Utama PD Pasar Jaya untuk mewakili Gubernur DKI

Jakarta menerima gedung pertokoan V.I.J di Jalan Biak Jakarta Pusat berikut

seluruh harta kekayaan yang terdapat di dalamnya dari PT GI. Sampai

dengan pemeriksaan berakhir, BPK mendapat penjelasan dari pihak PD

Pasar Jaya bahwa tidak terdapat dokumen serah terima aset dari Pemprov

DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya.

Atas bidang tanah yang berlokasi di Jalan Biak tersebut telah diterbitkan

HPL Nomor 1/Cideng atas nama Pemprov DKI Jakarta seluas 13.395 m2

tanggal 7 September 1987, dengan penunjukan Tanah Negara, bekas

Big.Verp.No.8202-Seb. Di atas HPL tersebut telah terbit HGB

No.1519/Cideng an. PT GI seluas 1.472m2.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat

diketahui bahwa atas bidang tanah HPL Nomor 1/Cideng terdapat perjanjian

kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT GI Nomor 1 Tahun 1979

tanggal 3 Januari 1979. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan

berakhir, BPK tidak memperoleh Perjanjian Kerja Sama tersebut, sehingga

tidak dapat diketahui hak-hak dan kewajiban Pemprov DKI Jakarta dan

PT GI atas pengelolaan pertokoan tersebut.

Berdasarkan pengamatan fisik pada tanggal 10 April 2018 oleh BPK

bersama Subbidang Pemanfaatan Aset BPAD dan Pengurus Barang Unit

Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat diketahui bahwa atas lokasi

HPL tersebut terdapat Stadion Sepakbola VIJ, pertokoan sisi selatan yang

dikelola oleh PD Pasar Jaya dan pertokoan sisi utara sebagaimana termuat

dalam gambar situasi pada Sertifikat HPL Nomor 1/Cideng seluas 1.472m2,

dikelola oleh perorangan dengan status hak belum diketahui.

Atas HPL Nomor 1/Cideng seluas 13.395 m2 UP Gelanggang Remaja

Jakarta Pusat mencatatnya sebagai aset tanah, Tanah Fasilitas Olahraga



Stadion Sepakbola VIJ dengan kode barang 01.01.13.01.005 seluas

13.393 m2 senilai Rp18.955.050.000,00.

b. Terdapat peralihan status atas sebagian tanah HPL nomor 2/Penggilingan

menjadi hak milik dilakukan tanpa persetujuan Pemprov DKI Jakarta

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara.

Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik

negara.

Berdasarkan LHP LKPD TA 2015 Nomor 10.B/LHP/XVIII.JKT-

XVIII.JKT.2/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 telah diungkap temuan terdapat

Pengendalian, pengelolaan dan pencatatan Aset Tanah dengan HPL minimal

seluas 1.453.465 m2 tidak memadai, diantaranya seluas 79.945 m2 beralih hak

kepemilikan tanpa persetujuan Pemprov DKI Jakarta. Dari tanah yang beralih

kepemilikan seluas 79.945 m2 tersebut terdapat peralihan tanah status HPL

1/Wijaya Kusuma menjadi HGB murni dan SHM seluas 61.149 m2 tanpa

Persetujuan Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan temuan dalam LHP tersebut

diperoleh informasi sebagai berikut

1) Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan PT CLS atas tanah

HPL seluas 8,6 Ha yang selanjutnya dimanfaatkan oleh PT CLS untuk

membangun perumahan dan pertokoan;

2) Sertifikat HPL Nomor 1 Wijaya Kusuma dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Jakarta Barat pada tanggal 1 Juni 1988 dengan luas 86.074 m2;

3) Pada 23 Juni 1995 Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat

mengeluarkan sertifikat HGB tanpa status (HGB murni) di atas tanah HPL

tersebut;

4) Pada 31 Oktober 2008 pemilik sertifikat HGB murni tersebut meningkatkan

status HGB tersebut menjadi SHM dan disetujui oleh Kantor Pertanahan

Kota Administrasi Jakarta Barat;

5) Berdasarkan peta HPL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Administrasi Jakarta Barat diketahui terdapat bangunan perumahan dan

pertokoan yang berdiri di atas tanah HPL minimal sebanyak 166 sertifikat

tanah dengan status kepemilikan Hak Milik perorangan dan sebanyak 143

sertifikat tanah dengan status HGB seluas 61.149 m2

Atas temuan tersebut di atas BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar

memerintahkan Kepala BPKAD untuk:

1) Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah sesuai ketentuan

yang berlaku untuk menertibkan dan mengamankan aset tanah milik

Pemprov DKI Jakarta dengan sertifikat HPL;

2) Mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan status tanah milik pemprov

DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi SHM dan HGB murni pada

status semula yaitu HGB di atas HPL; dan

3) Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Bidang Pengendalian Aset

yang belum optimal dalam melaksanakan tugas pengendalian bukti

kepemilikan aset tanah yang menjadi wewenangnya.



Berdasarkan data tindak lanjut dengan posisi per 31 Desember 2017 Pemprov

DKI Jakarta belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Hasil reviu peta HPL Pemprov DKI Jakarta pada Badan Pertanahan Nasional

(BPN) yang diakses melalui website http://peta.bpn.go.id menunjukkan bahwa

terdapat indikasi adanya bidang tanah dengan status Hak Milik pada HPL Nomor

2/Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Hasil konfirmasi dari BPN Kota

Administrasi Jakarta Timur dan pemeriksaan atas buku tanah pada tanggal 29

Maret 2018 dan 18 April 2018 diketahui sebagai berikut:

1) Pada HPL Nomor 2/Penggilingan telah terbit tujuh HGB seluas 157.825 m2,

lima diantaranya merupakan HGB atas nama PT CSP seluas 75.571 m2.

Sedangkan atas HPL Nomor 10/Jatinegara telah terbit dua HGB seluas

78.692 m2, seluruhnya atas nama PT CSP. Rincian dimuat pada tabel

berikut:

Tabel 7.27. HGB PT CSP di atas HPL Pemprov DKI Jakarta

No. Nomor Sertifikat HPL Luas (m2)

HGB an. CSP di atas HPL

1. HPL Nomor 2/ Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur Tanggal 21 Oktober 1996

272.569 1. HGB Nomor 2027/Penggilingan tgl 11 Agustus 2005 seluas 61.850 m2;

2. HGB Nomor 2821/Penggilingan tgl 28 Juli 2005 seluas 3.081 m2




2. HPL Nomor 10/ Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur Tanggal 21 Oktober 1996

151.797 1. HGB Nomor 01337/Jatinegara tgl 31 Agustus 2006 seluas 69.594 m2

2. HGB Nomor 1638/Jatinegara tgl 15 Februari 2010 seluas 9.098 m2

2) Atas HGB Nomor 2027/Penggilingan atas nama PT CSP seluas 61.850m2 di

atas HPL Nomor 2/Penggilingan an. Pemprov DKI Jakarta, telah terbit

sebanyak 381 HGB seluas 53.732 m2, merupakan pemecahan atas HGB

No.2027/Penggilingan;

3) Berdasarkan peta bidang tanah yang dihasilkan dari aplikasi Geo KKP BPN

diketahui bahwa di atas HPL Nomor 2/Penggilingan telah terbit sebanyak 23

(dua puluh tiga) bidang tanah dengan status Hak Milik. Sebanyak 23 bidang

tanah Hak Milik tersebut terletak di Perumahan Jatinegara Baru, yang

berasal dari HGB induk Nomor 2027/Penggilingan an. PT CSP.

4) Dari sejumlah 23 bidang tanah dengan status Hak Milik tersebut, BPK telah

melakukan pemeriksaan terhadap 20 Buku Tanah Hak Milik dengan total

seluas 3.037 m2. Berdasarkan 20 Buku Tanah diketahui bahwa peningkatan

HGB menjadi Hak Milik terjadi atas 13 bidang tanah di tahun 1999, satu

bidang tanah di tahun 2000 dan 2001, dua bidang tanah di tahun 2005, satu

bidang tanah masing-masing di tahun 2007, 2008 dan 2017. Nomor Hak

Milik, Lokasi/Persil, Nama Pemegang Hak, dan keterangan lainnya atas 20

Buku Tanah tersebut dilihat pada lampiran 7.9.2;

Atas tiga buku tanah lainnya, yaitu Buku Tanah Nomor M.5100, M.5127,

dan M.5257 tidak dapat dilakukan pemeriksan dokumen karena dokumen

sedang dipinjam untuk kegiatan internal BPN Jakarta Timur;



5) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT BPN

Kota Administrasi Jakarta Timur menjelaskan bahwa penyebab terbitnya

SHM di atas tanah HPL belum diketahui karena pejabat yang

menandatangani sertifikat dan buku tanah sudah berpindah tugas dari Kantor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur;

6) Hasil pemeriksaan terhadap 20 Buku Tanah dan dokumen pendukungnya

menunjukkan bahwa tidak terdapat persetujuan tertulis dari pemegang Hak

Pengelolaan Nomor 2/Penggilingan dhi. Pemprov DKI Jakarta. Hal ini

menunjukkan bahwa telah terjadi pengalihan status tanah HPL

Nomor 2/Penggilingan menjadi Hak Milik tanpa persetujuan Pemprov DKI

Jakarta.


a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu:

1) Pasal 42:



Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik

negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum’; dan

2) Pasal 43 ayat (1) menyatakan Barang milik Negara/daerah berupa tanah harus

dilengkapi disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik

Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah, pada Pasal 179:

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan KSP dituangkan dalam

perjanjian KSP antara Gubernur/Bupati/Walikota atau Pengelola Barang

dengan mitra KSP setelah diterbitkan Keputusan Pelaksanaan KSP oleh

Gubernur/Bupati/Walikota;

2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditandatangani oleh mitra KSP dan: huruf (a) Gubernur, Bupati atau

Walikota untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang atau (b) Pengelola

Barang untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang

c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah pada Pasal 34 Ayat (7) yang

menyatakan bahwa Peralihan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan

harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan;

d. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap

Berbasis Akrual Bab II Nomor 2.3 tentang Pengakuan Tanah Halaman 4 Alinea

1 menyatakan lebih lanjut PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset

tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan

tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat,

misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifkat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak

Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL).



e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Lampiran 1.19

Akuntansi Aset Tetap tentang Pengakuan Aset Tetap:

1) Butir 19 yang menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila

aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada

saat penguasaannya berpindah;

2) Butir 24.d.2) yang menyatakan bahwa Dalam hal pemerintah belum

mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai

dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan

sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

f. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 255 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Aset Daerah yaitu:

1) Pasal 3 ayat (2) pada:

a) huruf m: Untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah BPAD

menyelenggarakan fungsi pengoordinasikan pengamanan aset pada

SKPD /UKPD;

b) huruf n: Untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah BPAD

menyelenggarakan fungsi pengamanan aset yang berada di pengelola

barang;

2) Pasal 17 ayat (2) huruf l: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Aset

menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penanganan penyelesaian

permasalahan aset daerah;

3) Pasal 19 ayat (3) huruf d: Subbidang Pengendalian Aset mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pensertifikatan aset daerah yang berada di luar

penguasaan dan penggunaan SKPD/UKPD;

4) Pasal 19 ayat (3) huruf h: mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan aset

daerah;

5) Pasal 28 ayat (3) huruf e: Subbidang Inventarisasi Aset mempunyai tugas

menginventarisasi aset daerah berupa tanah yang tercatat dalam neraca SKPD

pada lingkungan Provinsi;

6) Pasal 29 ayat (3) huruf d: Subbidang Dokumentasi Aset mempunyai tugas

menyimpan dan mengadministrasikan dokumen aset daerah.


a. Potensi sengketa dan permasalahan hukum yang dapat merugikan Pemprov DKI

Jakarta atas pengelolaan tanah HPL dan bangunan di atasnya;

b. Kehilangan potensi pendapatan karena adanya peluang bagi pihak-pihak lain

untuk menguasai dan memanfaatkan aset Pemprov DKI Jakarta tanpa membayar

kontribusi;

c. Pemprov DKI Jakarta kehilangan tanah HPL seluas 3.037 m2 yang telah beralih

dari HPL menjadi SHM atas nama pihak lain;

d. Potensi:

1) lebih saji pencatatan aset tetap berupa Stadion Sepakbola;

2) lebih saji pencatatan aset tetap dan aset lainnya UPK PPUMKMP

Pulogadung; dan



3) kurang saji pencatatan aset kerjasama BPAD sebagai PPAD.


a. Kepala BPAD belum optimal melakukan upaya penertiban dan pengamanan atas

aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta dengan sertifikat HPL yang di atasnya

telah diterbitkan Hak Milik;

b. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset belum

optimal dalam pelaksanaan inventarisasi, data, informasi dan dokumentasi aset;

c. Tugas pokok dan fungsi monitoring aset tanah berupa HPL belum diatur secara

jelas.


temuan BPK dan menjelaskan bahwa BPAD Provinsi DKI Jakarta akan:

a. Melakukan inventarisasi dokumen sertifikat HPL dan berkoordinasi dengan BPN

dan BPKD sehubungan dengan permasalahan-permasalahan HPL untuk

selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan dan perbaikan pengungkapan dalam

CaLK;

b. Melakukan inventarisasi kembali terkait kerja sama aset yang ada di atas tanah

HPL dan membuat SOP yang rinci untuk mempermudah dan mempertegas

pelaksanaan monitoring HPL;

c. Konfirmasi kepada SKPD Pengguna dalam hal ini UPK PPUMKMP Pulogadung

untuk memastikan bahwa bidang tanah yang dikerjasamakan termasuk dalam

bidang tanah yang dicatat dalam KIB A PPUMKMP Pulogadung untuk

selanjutnya dilakukan koreksi dalam pencatatan dan laporan keuangan;

d. Melakukan koordinasi dan pemanggilan kepada PD Pasar Jaya dan Pihak Ketiga

untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Sama atas aset yang dikerjasamakan

e. Berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Wilayah sesuai ketentuan yang

berlaku untuk menertibkan dan mengamankan aset tanah milik Pemprov DKI

Jakarta dengan sertifikat HPL, serta apabila diharuskan maka Pemprov DKI akan

mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan status tanah milik pemprov

DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi SHM pada status semula yaitu

HGB di atas HPL.

BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan:

a. Kepala BPAD supaya:

1) Mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan status tanah Hak

Pengelolaan Pemprov DKI Jakarta yang telah berubah status menjadi SHM

dan HGB murni pada status semula yaitu HGB di atas HPL;

2) Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) monitoring kerja sama Pihak

Ketiga di atas tanah HPL Pemprov DKI Jakarta.

b. Kepala BPKD supaya menyusun Kebijakan Akuntansi terkait pencatatan dan

penyajian aset HPL Pemprov DKI Jakarta agar pemangku kepentingan memiliki

kesamaan pemahaman dan persepsi tentang HPL serta sebagai pedoman dalam

klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan HPL;

c. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan Dokumentasi Aset supaya:



1) Mengupayakan pemenuhan bukti sertifikat 13 HPL a.n. Pemprov DKI

Jakarta serta mengungkapkannya secara memadai dalam Catatan atas

Laporan Keuangan periode berikutnya;

2) Menginventarisasi kerja sama Pihak Ketiga di atas HPL Pemprov DKI

Jakarta serta mencatat dan menyajikannya sesuai Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah.

8. Dana Cadangan

8.1. Pembukaan Deposito Dana Cadangan Daerah Tidak Didukung dengan

Perjanjian Kerjasama dan Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Daerah

Tidak Jelas

Pemprov DKI Jakarta menyajikan saldo Dana Cadangan Daerah (DCD) pada

Neraca (Audited) per 31 Desember 2017 senilai Rp1.207.183.241.669,00 yang

ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.1. Rincian Saldo Deposito DCD per 31 Desember 2017

No Nomor Rekening Nama Rekening Jangka Waktu Nilai (Rp)

1 139.2-25-00679-9 Pemprov DKI Jakarta 1 bulan (ARO) 329.191.299.049

2 139.2-25-01142.3 Pemprov DKI Jakarta 1 bulan (ARO) 674.633.449.959



Total 1.207.183.241.669

Dana cadangan tersebut dibentuk berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor

10 Tahun 1999 tentang DCD yang bertujuan untuk menanggulangi keadaan memaksa

yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan

yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun

anggaran. Sebagai amanat perda tersebut, ditetapkan Instruksi Gubernur Kepala DKI

Jakarta Nomor 305 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan DCD Pemprov

DKI Jakarta TA 1999/2000 dengan pertimbangan dianggap perlu segera

merealisasikan pencairan DCD dari APBD TA 1999/2000 ke rekening Pengelola

Dana Cadangan. Pelaksanaan lebih lanjut pengelolaan DCD dilakukan dengan

menetapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DCD.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2000 tersebut,

Pengelola DCD adalah orang atau Badan yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam

pengelolaan DCD yang terdiri dari Penanggung Jawab Umum dan Penanggung

Jawab Teknis. Perangkat Pengelola DCD adalah orang atau Badan yang ditunjuk dan

ditetapkan untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka pengelolaan

DCD baik sebagai Pembantu Penanggung Jawab Umum maupun sebagai Pembantu

Penanggung Jawab Teknis. Penanggung Jawab Umum bertugas mempersiapkan

segala kebutuhan yang diperlukan bagi kelancaran tugas Perangkat DCD maupun

bagi unsur lainnya yang bahan-bahannya dipersiapkan oleh Penanggung Jawab

Teknis. Penanggung Jawab Teknis bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan

dalam rangka penempatan deposito DCD. Sekretaris Wilayah/Daerah ditetapkan

sebagai Penanggung Jawab Umum dan Kepala Kantor Kasda ditetapkan sebagai

Penanggung Jawab Teknis.



Berdasarkan hasil pemeriksaan atas peraturan dan penatausahaan deposito DCD

Pemprov DKI Jakarta TA 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang DCD tidak mengatur

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun

anggaran pelaksanaan dana cadangan;.

b. Penempatan DCD menjadi 4 (empat) deposito atas nama Pemprov DKI Jakarta

di Bank DKI tidak diketahui dasar pertimbangan maupun kebijakan

pembukaannya sementara dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

305 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan DCD hanya mengatur 1 (satu)

rekening deposito atas nama Pengelola DCD. Selain itu keseluruhan pembukaan

rekening deposito DCD tidak didukung dengan perjanjian kerjasama dengan

Bank DKI;

c. Penatausahaan yang dilakukan berupa Buku Simpanan Bank dan Rincian

Penerimaan Bunga Deposito DCD Pemprov DKI Jakarta yang dicatat

berdasarkan surat pemberitahuan dari Bank DKI mengenai perpanjangan

deposito serta dianalisis kesesuaian perhitungan pembayaran bunga secara

manual oleh staf di kasda, kemudian dilaporkan oleh Kepala BPKD kepada

Gubernur setiap bulannya;

d. Tidak terdapat penetapan Perangkat Pengelola DCD;

e. Terdapat penutupan dan pembukaan deposito DCD hanya berdasarkan surat

pemberitahuan dari Bank DKI dan Berita Acara Pembayaran Selisih Bunga

Pembayaran Deposito tanpa adanya persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta dalam

hal ini Pengelola DCD. Hal tersebut disebabkan karena kesalahan sistem Bank

DKI yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bunga deposito. Hal ini dapat

terlihat dari tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 8.2. Penutupan dan Pembukaan Deposito DCD TA 2017

No Tanggal

Penutupan Pembukaan

No Rekening Saldo (Rp) Bunga

Kurang (Rp) No Rekening Saldo (Rp)

1 14 November 2017 139.25.00625.0 671.048.424.949 137.153.900 139.25.01142.3 671.185.578.849

2 16 Maret 2017 139.25.00680.2 143.642.020.721 273.275.478 139.25.01092.3 143.915.296.199

Pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan konfirmasi kepada Bank DKI sesuai

Surat Nomor 11/Investasi-LKPD2017/02/2018 Tanggal 22 Februari 2018 tentang

konfirmasi rekening/Deposito Dana Cadangan dan Dana Bergulir yang dibalas

dengan Surat Nomor 288/GAK/II/2018 diperoleh informasi bahwa Bank DKI tidak

menjawab mengenai perjanjian kerjasama yang melandasi pembukaan rekening

deposito dana cadangan.

Hasil klarifikasi kepada Kasubbid Kas Bank BPKD diketahui bahwa

penatausahaan DCD hanya melanjutkan pengadministrasian yang telah berjalan

sebelumnya tanpa dilakukan reviu maupun analisis kembali sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Selain itu diperoleh informasi bahwa perjanjian kerjasama penempatan

deposito masih berupa konsep yang tidak secara khusus untuk deposito DCD namun

untuk seluruh penempatan deposito yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di

Bank DKI.




a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah pada pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan

sumber dana cadangan serta jenis/program/kegiatan yang dibiayai dari dana

cadangan tersebut.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri No 59 tahun 2007 dan Permendagri No 21 tahun 2011 pada pasal

63:

1) Ayat 2 yang menyatakan bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah;

2) Ayat 3 yang menyatakan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan,

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan

rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke

rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran

pelaksanaan dana cadangan.

c. Instruksi Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 305 tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun

Anggaran 1999/2000 yang menginstruksikan kepada:

1) Sekretaris Wilayah/Daerah segera memindahkan dana sebesar

Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) ke Bank DKI dari Rekening

Pemerintah DKI Jakarta atas nama Pengelola Dana Cadangan Daerah

sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai deposito Pemerintah DKI Jakarta

atas nama Pengelola Dana Cadangan Daerah yang ditandatangani oleh

Sekretaris Wilayah/Daerah dan Kepala Kantor Kas Daerah yang selanjutnya

penyimpanan dana Cadangan Daerah ini dapat dievaluasi kembali;

2) Kepala Kantor Kas Daerah

a) Memindahkan Dana Cadangan Daerah ke Dalam Rekening Pemerintah

DKI Jakarta atas nama Pengelola Dana Cadangan Daerah;

b) Mempersiapkan perjanjian kerjasama yang materinya antara lain

mengatur penentuan jumlah nominal pada sertifikat deposito, lamanya

deposito, besarnya bunga deposito, serta hal-hal lain dengan

memperhitungkan keuntungan daerah.

d. Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Cadangan Daerah DKI Jakarta pada:

1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

a) ayat (11) dalam keputusan ini yang dimaksud dengan Pengelola DCD

adalah orang atau Badan yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam

pengelolaan DCD yang terdiri dari Penanggung Jawab Umum dan

Penanggung Jawab Teknis;

b) ayat (14) Perangkat Pengelola DCD adalah orang atau Badan yang

ditunjuk dan ditetapkan untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan

dalam rangka pengelolaan DCD baik sebagai Pembantu Penanggung

Jawab Umum maupun sebagai Pembantu Penanggung Jawab Teknis;



2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa kebijakan tentang penempatan

penyimpanan DCD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

oleh Pengelola DCD;

3) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan DCD, Sekretaris

Wilayah/Daerah ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Umum dan Kepala

Kantor Kasda ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknis;

4) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penanggung Jawab Umum bertugas

mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan bagi kelancaran tugas

perangkat DCD maupun bagi unsur lainnya yang bahan-bahannya

dipersiapkan oleh Penanggung Jawab Teknis;

5) Pasal 10 yang menyatakan bahwa Penanggung Jawab Teknis bertugas:

a) Ayat (2) menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam rangka

penempatan deposito DCD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1);

b) Ayat (3) membukukan setiap penerimaan, penyimpanan, dan

pengeluaran uang pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu perpasal dan

buku-buku lainnya yang berkenaan dengan setiap mutasi keuangan

DCD;

6) Pasal 13 ayat (6) yang menyatakan bahwa DCD yang akan disimpan dalam

bentuk deposito atau simpanan lainnya terlebih dahulu harus dilandasi

dengan Perjanjian antara penanggung jawab umum dengan Bank yang

ditunjuk atas usulan Penanggung Jawab Teknis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pembentukan dan pengelolaan serta

pembukaan deposito DCD tidak jelas peruntukannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Penanggung Jawab Umum dan Teknis sebagai pengelola DCD dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum melaksanakan ketentuan

tentang pengelolaan DCD serta belum membuat perjanjian kerja sama dengan

pihak Bank DKI terkait hak dan kewajiban para pihak;

b. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang DCD belum mengatur

program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun

anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Atas permasalahan tersebut Kepala BPKD Jakarta sependapat dengan temuan

BPK terhadap pembukaan deposito DCD tidak di dukung dengan perjanjian akan

dilakukan koordinasi dengan Bank DKI dan dilakukan Perjanjian Kerja Sama dan

terkait kegiatan yang akan didanai dengan DCD sedang dilakukan inventarisasi oleh

Bappeda disesuaikan dengan program kegiatan RPJMD.

BPK merekomedasikan Gubernur agar:

a. Memerintahkan Pengelola DCD untuk:

1. Menetapkan SK tentang penempatan penyimpanan DCD;

2. Membuat perjanjian kerjasama pembukaan deposito DCD dengan PT. Bank

DKI;

3. Menetapkan SK tentang perangkat pengelola DCD;



b. Melakukan pembahasan dengan DPRD mengenai program dan kegiatan yang

akan dibiayai dari dana cadangan serta tahun anggaran pelaksanaan dana

cadangan kemudian dituangkan dalam Perda.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

BADA N PEMERIKSA KEUANGAN RESUME HASIL PEMERIKSAAN€¦ · LHP atas LK PD Provinsi DKI Jakarta TA 201 7 BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta xv BADA N ... untuk merancang mekanisme

Documents