Top Banner
` 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 maka dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo berkewajiban menyusun perubahan Renstra Tahun 2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur
56

BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

Jun 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 maka dengan

berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022,

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon

progo berkewajiban menyusun perubahan Renstra Tahun 2017-2022 untuk

menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

progo Tahun 2017-2022.

Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman

perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus

ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua

pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu

ke depan.

Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu

proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan

antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur

Page 2: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 2

keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon

progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain

sebagai berikut :

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup

SKPD yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon

progo, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan

Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan

Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon progo.

- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen

pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon

progo sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 54

Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo.

- Pelaksanan Pekerjaan dari Dana Keistimewaan dan Dana DAK pada Dinas

PUPKP Kabupaten Kulon Progo

Page 3: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 3

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo menyusun

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan

dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang

dan kendala yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2002 tentang Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis

adalah Rencana Lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategis, Kebijakan dan Program. Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur

penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pPermendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menentukan arah

kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Penyusunan Renstra SKPD

merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan

hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah :

1. Landasan Ideal, yaitu Pancasila;

2. Landasan Konstitusional, yaitu :

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Page 4: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 4

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan

Negara

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah.

- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),

- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Reancana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

Page 5: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 5

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana

Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Kulon Progo

- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-

2022;

- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2017-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untukmenjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalampenyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman selama 5 (lima) tahun ke depan.Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-

2022 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan

pembangunan;

2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon progo 2017-2022 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan operasional ;

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;

4. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah

Page 6: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 6

1.4. Sistematikan Penulisan

Rencana strategis Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan

Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUP-KP

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PekerjaanUmumPerumahan& Kawasan Permukiman

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PekerjaanUmum Perumahan & Kawasan Permukiman

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PUPR dan Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman

Page 7: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 7

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

.

Page 8: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 8

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Sejarah perkembangan Organisasi Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan PermukimanPerkembangan dari masa ke masa pekerjaan umum tidak lepas dari

perkembangan berdirinya negara kesatuan republik indonesia, Diwilayah

Gouv (Propinsi) Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan

Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Yogyakarta) pada

waktu itu. Perkembangan pekerjaan umum Kabupaten Kulon Progo menurut

sejarah dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1949.

Pada masa itu Dinas PU dipimpin oleh KRT. Karti Suratman (1949-1981)

waktu itu Dinas PU dikenal dengan nama dinas PJG (Pengairan Jalan dan

Gedung). Adapun dasar terbentuknya Dinas PU adalah Peraturan Daerah

Nomor : ............

Gambar 2.1. KRT.Karti Suratman (1949 - 1981)

Secara ketugasan pelayanan jalan pada masa itu masih menggunakan

konstruksi “makadam” artinya Lapisan Penetrasi Macadam (lapen),

merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat

pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara

disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis, atau sering disebut

“aspal kathir”Di atas lapen ini biasanya diberi taburan aspal dengan agregat

penutup. Tebal lapisan bervariasi dari 4-10 cm.

Page 9: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 9

Pada masa Pelita (Pembangunan Lima Tahun) IV dan V atau pada

masa Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1993 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kulon Progo mengemban tugas pelayanan Pekerjaan Umum

melalui Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya dan

Bidang Tata Kota. Dibawah kepemimpinan R.Ngatijo, BRE juga dibentuk

Cabang Dinas PU yang ada di tiga lokasi di Kabupaten Kulon Progo yaitu

Cabang DinasPU I mengkoordinasikan kegiatan Pekerjaan Umum di Kulon

Progo wilayah utara, Cabang Dinas PU II mengkoordinasikan kegiatannya di

kulon progo wilayah tengah dan Cabang Dinas PU III mengkoordinasikan

kegiatannya di Kulon Progo wilayah selatan. Penanganan jalan juga masih

menggunakan konstruksi macadam namun peralatan peralatan alat berat dan

pemadat jalan sudah modern.

Gambar 2.2. R.Ngatijo, BRE (1981 – 1993)

Pada masa tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 Dinas PU dibawah

kepemimpinan Ir. Soeparmo Dinas PU Kulon Progo mengintensifkan

penanganan jalan di wilayah utara Kabupeten Kulon Progo, pada waktu itu

juga dilaksanakan sosialisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk seluruh

rumah di Kabupaten Kulon Progo diwujudkan dengan terselenggaranya

sosialisasi IMB Pemutihan di seluruh Kecamatan Kabupaten dalam kurun

waktu tahun 1998.

Page 10: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 10

Gambar 2.3. Ir. Soeparmo (1993 – 1999)

Sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang ini ada perubahan

mendasar dalam sistem perencanaan melalui adanya “musrenbang” atau

musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya.

Perubahan paradigma “top down” sedikit banyak telah berubah menjadi

paradigma “bottom up” ditandai dengan adanya tahapan tahapan pengusulan

mulai dari musyawarah tingkat Pedukuhan, Pedesaan, Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten sampai ke tingkat Propinsi. Pada masa itu Dinas PU dipimpin oleh Ir.

Mochammad Nadjib, MT sampai dengan tahun 2012.

Gambar 2.4. Ir. Mochammad Nadjib, MT. (199– 2012)

Page 11: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 11

Untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 Dinas PU dipimpin oleh

Ir. Sukoco, MM. Pada saat tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum mengalami

perubahan nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman (DPUPKP)

Gambar 2.5. Ir. Sukoco, MM. (2012– 2018)

Tahun 2018 sampai dengan sekarang Dinas PUPKP dipimpin oleh

Ir. Gusdi Hartono, MT.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan & Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kulon Progo adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati

Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan

Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan

Permukiman.

Page 12: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

` 12

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas

pembantuan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan Kawasan

Permukiman. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dalam Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, disebutkan :

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan PermukimanTipe A Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Bidang Pekerjaan Umum, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahandan Kawasan Permukiman;

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas

pembantuan di bidang pekerjaan umum Perumahan dan kawasan

permukiman.

Dinas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Peratruran Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja, mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan bina marga;

b. menyelenggarakan kegiatan cipta karya;

c. menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;

d. menyelenggarakan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman; dan

e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Page 13: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

9

Gambar 2.6.Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Page 14: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Uraian tugas masing-masing bagian struktur Dinas Pekerjaan UmumPerumahandan

Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,

perencanaan, dan keuangan. Sekretaris memimpin Sekretariat yang terdiri dari

tiga sub bagian, yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan

dan sub bagian perencanaan.

Tugas Sekretariat:

a. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan perencanaan;

c. melaksanakan kegiatan keuangan; dan

d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas;

e. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan

bidang tugasnya.

c. Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaran pembangunan dan

peningkatan jalan, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan pemeliharaan

jembatan.

Tugas Bidang Bina Marga

a. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan jalan;

b. menyelenggarakan pemeliharaan jalan;

c. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan

bidang tugasnya.

Page 15: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

d. Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan

umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatan lingkungan.

Tugas Bidang Cipta Karya:

a. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;

b. menyelenggarakan pengelolaan jasa konstruksi;

c. menyelenggarakan pengelolaan penyehatan lingkungan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan

bidang tugasnya.

e. Bidang Sumber Daya Air

BidangSumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan,

operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya air.

Tugas Bidang Sumber Daya Air:

a. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sumber daya air;

b. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharan sumber daya air;

c. menyelenggarakan kegiatan konservasi sumber daya air; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan

bidang tugasnya.

f. Bidang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman.

Tugas Bidang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman:

a. menyelenggaraan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis

pelaksanaan Pembangunan Perumahan;

b. menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian

teknis pelaksanaan Permukiman; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan

bidang tugasnya.

Page 16: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan

jenjang Kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga

fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan

Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

d. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja.

e. Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan

ketentuan/peraturan perundang-undangan.

h. Unit Pelaksana Teknis

Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur tersendiri berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 2 (dua) UPT yaitu :

1. UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan

UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan mempunyai fungsi

menyelenggarakan kegiatan laboratorium konstruksi dan peralatan serta

ketatausahaan.

Tugas UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan:

a. Menyelenggarakan kegiatan laboratorium konstruksi dan mengelola

peralata; dan

b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

2. UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan

UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai fungsi

menyelenggarakan pengelolaan persampahan, air limbah domestik,

pertamanan dan ketatausahaan

Page 17: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tugas UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan:

a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan persampahan, air limbah

domestik dan pertamanan; dan

b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

3. UPT Rumah Susun Sewa

UPT Rumah Susun Sewa mempunyai fungsi penyelenggaraan

pengelolaan rumah susun sewa dan ketatausahaan

Tugas UPT Rumah Susun Sewa:

a. Menyusun rencana kerja UPT;

b. Melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa;

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

UPT;

d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Untuk UPT Rumah Susun Sewa belum dibentuk oleh Pemerintah Daerah

karena peraturan Bupati tentang UPT Rumah Susun Sewa baru terbit

tanggal 1 April 2019, belum adanya Sumber Daya Manusia untuk

mengisi serta belum adanya alokasi anggaran.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon Progo saat ini sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.

Daftar Kebutuhan Pegawai berbanding dengan jumlah kekurangannya

Kebutuhan/Formasi Bezeting Kekurangan

Jabatan Struktural 24 PNS 23 PNS 1 PNS

JFU (Jabatan

Fungsional Umum)

113 PNS 87 PNS 26 PNS

Untuk menyelesaikan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawasan Permukiman terdapat hambatan yakni disebabkan oleh kekurangan

Page 18: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

pegawai secara kuantitas yakni formasi pejabat struktural kekurangan 1 PNS dan

Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 26 PNS.

Sedangkan secara kualitas terdapat kekurangan pegawai dengan kualifikasi

pendidikan SLTA sampai dengan S1 sebanyak 76 PNS, namun demikian terdapat

kelebihan pegawai dengan kualifikasi pendidikan SD sampai dengan SLTP

sebanyak 18 PNS.

Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun

2016 tentang kualifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum pada

pemerintah daerah, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo diperlukan

137 PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan S2, disamping itu

dalam rangka pengkaderan diperlukan PNS dengan pendidikan S1 disetiap

Seksi/Sub. Bagian

Kondisi pegawai di Dinas PUP-KP tahun 2019:

a) Jumlah Pegawai

No. SKPD Jumlah Pegawai (orang)1. DPUPKP 114

b) Kualifikasi Pendidikan

No SKPDKualifikasi Pendidikan (orang)

SD SLTP SLTA Diploma DIV/S1 S21 DPUPKP 6 19 39 6 35 9

c) Pangkat dan Golongan

No SKPDPangkat/Gol (orang)

I II III IV1 DPUPKP 7 42 58 7

d) Pejabat Struktural/ Fungsional

No SKPD StrukturalJabatan

FungsionalUmum

JabatanFungsionalTertentu

1 DPUPKP 23 82 9

Page 19: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Selanjutnya dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten

Kulon Progo, PNS Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

masih diperlukan partisipasinya untuk membantu OPD / Instansi yang lain dalam

melaksanakan program programnya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana/Aset

Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan

Permukiman sebagian besar sudah berumur di atas 10 tahun. Sebagai contoh, dari

22 buah alat berat yang dikelola,hanya 16 unit yang kondisinya masih baik. Untuk

mendukung kelancaran SKPD keberadaan kendaraan, alat pendukung kantor,

komputer dan lain-lain sangatlah penting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum

No Uraian Jenis Aset

2017 2018 2019

Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

%Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

% Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

%

1 Gedung Kantor 4 4 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00

2 Alat-alatlaboratorium 27 27 100.00 27 27 100.00 27 27 100.00

3 Alat-alat bengkel &ukur 85 85 100.00 85 85 100.00 85 85 100.00

4 Alat-alat berat :a. Stom walls(Barata MV 6 P) 12 7 58.33 12 8 66.67 12 8 66.67b. Stom walls(Barata MGBI 2,5P) 3 2 66.67 3 2 66.67 3 2 66.67

c. Vibration Roller(Bomag 1,5 Ton) 1 0 - 1 0 - 1 0 -

d. Vibration Roller(Bomag 2,5 Ton) 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00e. Vibration Roller(Kubota MRH600D), Furd

1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00

f. Diesel Air 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00g. Portable WaterPump 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00h. Bachoe Loader 0 0 0 1 1 100.00 1 1 100.00

5 Alat-alat angkut :

a. Truck Tangki Air(isuzu NKR 71) 1 1 100.00 1 1 100.00 2 3 100.00

b. Mobil Pick Up 7 6 85.71 7 6 85.71 7 6 85.71

c. Dump Truck 4 4 100.00 4 4 100.00 4 3 75.00

d. Mobil Mini Bus 2 2 100.00 2 2 100.00 2 3 100.00

Page 20: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

No Uraian Jenis Aset

2017 2018 2019

Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

%Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

% Jmlh(Unit)

KondisiBaik(Unit)

%

e. Mobil Truck (lighttruck TLD) 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00

f. Mobil Tinja 1 1 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00g. Sepeda Motor 33 32 96.97 33 32 96.97 39 39 96.97

i. Armroll Truck 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00

j. Jeep 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.006 Alat-alat lainnya

a. PC (personalcomputer) 19 13 68.42 19 14 73.68 19 15 78.95

b. Mesin Ketik 13 12 92.31 13 12 92.31 13 12 92.31

c. Laptop 4 3 75.00 4 3 75.00 4 4 100.00

d. Ploter 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 50,00

e. Printer 6 6 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00

f. Scaner 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00g. Viewer LCD(proyektor) 2 2 100.00 4 3 100.00 4 2 100.00

h. Sound system 1 1 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00

i. Faximili 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00

j. Almari Besi 14 14 100.00 14 14 100.00 14 14 100.00

k. Filling Cabinet 48 48 100.00 48 48 100.00 48 48 100.00

I. Almari kayu 43 43 100.00 43 43 100.00 43 43 100.00

m. GPS 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00

n. Theodolith 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00

Sumber Data : Inventarisasi Barang DPU-PKP semester I (pertama), Tahun 2019

2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan PermukimanKabupaten Kulon ProgoKinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja

dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan

kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon Progo meliputi :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Page 21: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

pekerjaan umuu dan bidang perumahan dan permukiman.

Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian kinerja pada tahun

tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-

indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah

ini :Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

Page 22: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

UraianAnggaran pada Tahun RealiTsasi Anggaran pada Tahun

Rasio AntaraAnggaran danRealisasi pada

tahun

Rata-rataPertumbuhan

2017 (transisi) 2018 2019 2017 (transisi) 2018 2017(transisi) 2018 Anggaran Realisasi

Belanja TidakLangsungBelanjaPegawai 6,269,342,880,23 6.319.721.091 6,801,724,602,77 6,269,342,880,23 6.319.721.091 1,0 1,0 100 100

BelanjaLangsungBelanjaPegawai 920.236.900 937.907.000 576.888.000 863.105.400 919,817,500,00 0,94 0,98 -18,29 61,95

Belanja Barangdan Jasa 55,547,824,387,40 26.626.680.970 36.557.861.649 52,733,728,968,00 26,267,975,581,00 0,96 0,99 -7,38 41,27

Belanja Modal 116,812,299,164,60 123.927.679.655 173.356.664.061 110,729,837,788,00 119,459,711,775,35 0,95 0,98 22,99 1,88

Page 23: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program & Kegiatan Perangkat Daerah

DPUPKP Kabupaten Kulon Progo

Page 24: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Page 25: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umumdan

Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Perda No 14 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yaitu:

a. Bidang Bina Marga mempunyai fungsi penyelenggaraan pembangunan dan

peningkatan jalan Kabupaten, pemeliharaan jalan serta pembangunan dan

pemeliharaan jembatan;

b. Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi penyelenggaraan gedung dan bangunan

umum, pembinaan jasa konstruksi dan penyehatann lingkungan;

c. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi penyelenggaraan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman

d. Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi penyelenggaraan

pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi serta konservasi sumber daya

air;

e. UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan

dan melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium konstruksi dan pelayanan alat

berat.

f. UPT Persampahan Air Limbah dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan

dan melaksanakan kegiatan kegiatan pengelolaan kebersihan dan pertamanan.

Gambar 2.6. Salah satu lokasi perumahan dan permukiman.

Berdasarkan fungsi dan peranannya dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur

daerah, Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki

tantangan dan peluang yang sangat besar seiring dengan perkembangan wilayah serta

regulasi yang mengatur terkait dengan berbagai layanan infrastruktur yang harus dipenuhi.

Page 26: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan

Permukimandalam pengembangan pelayanan infrastruktur wilayah diantaranya adalah;

Tantangan:

Ada Sebagian masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terutama

untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan wilayah.

Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang semakin besar

Kondisi geografis topografis dan geologis Kabupaten Kulon Progo di daerah

rawan bencana

Banyak permintaan diluar rencana Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang

harus dilayani

Adanya kondisi prasarana jalan dan jembatan yang belum mantap.

Backlog rumah layak huni masih cukup tinggi

Peluang :

Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang kondusif.

Adanya beberapa kegiatan strategis di Kabupaten Kulon Progo yang akan turut

mendorong perkembangan infrastruktur wilayah

Ketersediaan sumberdaya bagi pembangunan infrastruktur.

Adanya penerapan nyata UU No. 32/2004 (Otoda) dan komitmen Pemerintah

untuk menghapus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Adanya "musrenbang"dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi

masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun.

Adanya akses ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana

pembangunan.

Pelaksanaan Program prioritas nasional di Kabupaten Kulon progo

Potensi yang ada :

Untuk mendukung upaya penanganan jalan kabupaten telah disusun peraturan

bupati Nomor 408/A/2017 Tahun 2017 tentang penetapan status ruas jalan

kewenagan kabupaten di kabupaten kulon progo, meliputi jalan kabupaten dengan

total panjang 636,025 km dan jalan lokal primer II dengan panjang 672,620 km

Adapun daftar ruas jalan kabupaten dan peta ruas jalan ada dalam lampiran renstra

ini.

Jaringan irigasi di Kabupaten kulon progo sesuai dengan Kepmen PU No. 293

Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi dengan peta dan jumlah

daerah irigasi. Adapun daftar Daerah irigasi dan Peta Jaringannya ada dalam

lampiran renstra ini

Page 27: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN

UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan

UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan

infrastruktur, permukiman dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas

dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan

umum Perumahan dan Kawasan Permukimandan identifikasi isu-isu strategis dapat dilihat

pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 :

Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat ini

Standar yangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi

PermasalahanPelayanan OPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)GambaranpelayananDinasPekerjaanUmum

Penerbitanrekomendasi IMB

Penerbitan suratperingatan terkaitIMB

Melaksanakanperencanaan,pembangunan ,pemeliharaan, danpengendalian/pengawasan gedungdan umum,

UU 26/2007 Permen PUNo.01/PRT/M/2013

Permen PU24/2007

Perda KP No. 1Tahun 2012

Perda 14 Tahun2011

UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Perpres73/2011

Permen PU16/2008

Permen PU 25/2007

Keterlambatan prosesverifikasi dancek lapangan

BelumadanyadokumenMaster PlanBangunanGedung

Dokumenpemohonbelum lengkapdan benar

Adanyapermohonanyang tidaksesuai dengankententuan tataruang

Kesadaranmasyarakattentangkesehatanlingkunganmasih kurang

Ketersediaanlahan baruuntukpembangunangedung masihkurang

Kesadaranmasyarakat tentangprosedur danpentingnya IMBmasih kurang

Tingkat kesulitangeografis wilayah

Jumlah fasilitasMCK,persampahan,IPAL, dan airbersih tingkatrumah tanggamasih kurang

KeberadaanBangunan Gedungbelum dalam satukawasan terpadu.

Page 28: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat ini

Standar yangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi

PermasalahanPelayanan OPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pembangunan danpemeliharaan jalandan jembatan

Pembinaan UsahaJasa Konstruksi

Pembangunan, danpemeliharaan saranadan prasaranaSumber Daya Air

PemberdayaanP3A/GP3A

PenerbitanPeraturan BupatiTentang Pola TataTanam

Pelayananlaboratoriumkonstruksi danpelayanan alatberat;

Mengelola sampah,limbah danpertamanan publik

UU 38/2004 PP 79/2013 SK Bupati No.408/A/2017

Perda 2/2014

UU 7/2004 PP 20/2006 Permen PUNo. 32/PRT/M/ 2007

Permen PUNo.32/PRT/M/2007

Perda 4/2011

Perda 6/1998

UU 18/2008 PP 18/200 Perda 1/2013

Belumlengkapnyadata kondisijalan danjembatan

Belumlengkapnyadata kondisisarprasirigasi

Terbatasnyaperalatanyang dimiliki

Kualitas alatberat yangdimilikikurangmemadai

Sumber dayamanusiayangmengelolabelummemadai

Kapasitaskelembagaankurangmemadai

Pengguna jalanmasih kurangmemperhatikankemampuankonstruksijalan

BelumkompetitifnyaUsaha JasaKonstruksi

Kesadaranmasyarakatdalampenggunaan air

Tingginyasedimentasi

Permintaanlayanan yangtinggi padawaktu yangbersamaan

Tingginyakomitmenpimpinan

Tingkat kesulitangeografis

Masih adaspesifikasi jalanbelum terpenuhisesuai kebutuhan

Besarnya cakupanlayanan irigasi

Belumtermanfaatkannyapotensi sumber airbaku

Alih fungsi lahanpertanian yangmengganggu sistemirigasi

Kurangterpeliharanyasungai yangberfungsi sebagaidrainase

Banyaknya penyedialayanan laboratoriumkonstruksi dan alatberat

Cakupan danJangkauan layananyang luas

KajianterhadapRenstraDPUPESDM DIY

Terwujudnya kualitaslayanan infrastrukturpekerjaan umum danpermukiman yangmemadai,peningkatan jumlahrumah layak huni.

UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 Permen PUNo.01/PRT/M/2013

Permen24/2007

Penyediaanlayanan dibidanginfrastrukturdan perumahanpermukiman

Tingkatkesulitangeografis

Besarnyacakupanwilayahpelayanan

Kapasitasmembangun dibidang infrastrukturmasih perluditingkatkan

Page 29: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

AspekKajian

Capaian/KondisiSaat ini

Standar yangDigunakan

Faktor yang Mempengaruhi

PermasalahanPelayanan OPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KajianterhadapRenstraKementerianPekerjaanUmum danPerumahanRakyat

TerwujudnyaInfrastrukturPekerjaan Umumdan PerumahanRakyat Yang HandalDalam MendukungIndonesia YangBerdaulat, Mandiri,Dan BerkepribadianBerlandaskanGotong Royong”

UU 4 /2001 UU 28/2002 UU 1/2011 UU 7/2004 PP 20/2006 Permen PUNo.01/PRT/M/2013

Penyediaanlayanan dibidanginfrastrukturdanperumahan &kawasanpermukiman

TingkatkesulitangeografisBesarnyacakupanwilayahpelayanan

Masih ada spesifikasijalan belumterpenuhi sesuaikebutuhan misalnyajalan lingkungan.

Tabel 3.2Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

NoIsu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)1 Perkembangan ekonomi

global mendorong setiapnegara untuk terusmemacu pembangunan disegala sektor. Adanyabeberapa targetinternasional maupunregional antar negaraseperti MEA(Masyarakat EkonomiAsean) dan AFTAmenuntut Indonesiauntuk mempersiapkandiri. Hal ini tentu taklepas dari penyediaaninfrastruktur dasar danpendukungpengembangan wilayahyang merupakan salahsatu modal dasarpembangunan di segalabidang

Dalam Renstra KementerianPekerjaan Umum 2015-2019bab II teradapat evaluasi hasilpembangunan 2012-2014.Dalam paparan tersebut,nampak jelas bahwa urusanpekerjaan umum di bidanginfrastruktur sumber daya air,jalan dan jembatan,permukiman, sertapenyelenggaraan konstruksimasih perlu ditingkatkan. Halini terjadi secara nasional dantak terkecuali di KabupatenKulon Progo

Beberapa rencanastrategis di KabupatenKulon Progo sepertipembangunan bandarainternasional NYIA (NewYogyakarta InternationalAirport) Yogyakarta,Pelabuhan perikananTanjung Adikarto,Penambangan Pasir Besi,Kawasan Industri danJalur jalan lintas selatandan Jalur Bedah MenorehKSPN Borobudur turutberpengaruh terhadappenyediaan infrastrukturyang menjadikewenangan pemerintahdaerah. Hal ini terjadiguna memperlancar danmempercepat realisasikegiatan strategistersebut.

-

Kebijakan moratorium PNSyang telah menghentikanpenerimaan PNSmengakibatkan semakinberkurangnya kuantitas SDMdisamping alasan alamiah yaituberkurangnyaPNS karena memasuki usiapensiun.

Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan KawsanPermukiman memilikikendala keterbatasansumberdaya manusia danpendukung sehinggaberpengaruh terhadapkemampuan suatulembaga dalammenjalankan tugas danfungsinya.

-

Page 30: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, danberbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah::

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

tertib, aman, dan tenteram;

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya

alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan

Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan

pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan

mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang

berkualitas”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan awasan Permukiman

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa

NoMisi dan Program

KDH dan Wakil KDHterpilih

PermasalahanPelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 4 :

Mewujudkanpembangunan berbasiskawasan denganmengoptimalkan sumberdaya alam dan didukungoleh teknologi sertainfrastruktur yangberkualitas

Jumlahinfrastruktur yangtersedia belummemadai

- Banyak sekali permintaandiluar rencana OPD sementarasumberdaya tidak mendukung.

- Sarana dan prasarana terkaitfisik dan nonfisik penunjangkinerja (SIM, aplikasi, jaringaninternet, dan lainnya) tidakoptimal.

- Terbatasnya tenaga profesionaluntuk perencanaan teknis.

- Disiplin Rekanan / Pihak ketigadalam menyelesaikan prosesfisik dan administrasi yangmasih rendah

Adanya kepastianhukum (Perda No.14/2016).

Adanya KomitmenPemerintahKabupaten untukmembangun pusat-pusat pertumbuhanekonomi.

Adanya RencanaStrategis sampaitahun 2015 DinasPU-PKP.

Adanya saranaprasarana

Adanya SumberDaya di DPUPKP.

Page 31: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa

NoMisi dan Program

KDH dan Wakil KDHterpilih

PermasalahanPelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)- Belum optimalnya pengelolaankawasan perbatasan untukmeningkatkan pertumbuhanekonomi dan pengembanganwilayah.

- Banyaknya mata air yang matiberakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kab. KulonProgo.

- Kondisi geografis topografisdan geologis Kabupaten KulonProgo di daerah rawanbencana.

- Adanya kondisi prasarana jalandan jembatan yang belummantap.

- Ada Sebagian masyarakat yangkontra terhadap kebijakanpemerintah terutama untukkebijakan yang berkaitandengan perkembangan wilayah.

- Tuntutan masyarakat terhadaphasil pembangunan

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas PUP

ESDM DIY

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan

Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi

Kementerian PU “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yang HandalDalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun

2015 – 2019, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktursumberdaya air termasuk sumber daya maritim

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy,

gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk mendukung konektivitas guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional

bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup globalyang berfokus pada keterpaduan

konektivitasdaratan dan maritim;.

Page 32: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

3. Mempercepat pembangunan infrastrukturpermukiman dan perumahan rakyat

untukmendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan

kualitashidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ”infrastruktur untuk semua”

4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyatsecara

terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbanganpembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesekertariatanserta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen

meliputiperencanaan yang terpadu, pengorganisasianyang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan

pengawasan yang ketat..

Gambar 3.1.Bendung Sapon mendukung pelayanan irigasi wilayah selatan.

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

PermukimanKabupaten Kulon Progoberdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode

tahun 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabelberikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraKementerian PUPR

PermasalahanPelayanan DinasPekerjaan Umum

Perumahan dan KawasanPermukiman

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)2 Meningkatnya dukungan

kedaulatan pangan dan energi;dan Ketahanan Air

Besarnya cakupan layananirigasi

Belum termanfaatkannyapotensi sumber air baku

Keterbatasaninformasiketersediaanprogram

Besarnyapotensi sumberair baku

Cakupan lahanpertanian yangbelumterlayaniirigiasi dengan

Page 33: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraKementerian PUPR

PermasalahanPelayanan DinasPekerjaan Umum

Perumahan dan KawasanPermukiman

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)baik.

3 Meningkatnya kualitaspengendalian banjir secaraterpadu

Kurang terpeliharanya sungaiyang berfungsi sebagaidrainase

Belum adatindak lanjutterhadap usulanpenangananmasalahdrainase

Komitmen yangtinggi daripemerintahdaerah danmasyarakatuntukmenyelesaikanpermasalahanpemeliharaandrainase.

4 Meningkatnya dukungankonektivitas bagi penguatandaya saing; dan Kemantapanjalan

Tingkat kesulitan geografis BesarnyacakupanwilayahpelayananPemerintahPusat

Meningkatkanekonomimasyarakat danpengembanganwilayah

5 Meningkatnya pengembangansistem jaringan penyediaan airminum, sanitasi ,drainase danpersampahan dengan sistemterpusat berbasis masyakarat

Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang

Belumtersedianyadata yangakurat

TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya

Telahtersedianyadokumen BukuPutih Sanitasi,StrategiSanitasiKabupaten danMemorandumProgamBidangSanitasi.

6 Meningkatnya kapasitasdan pengendalian kualitaskonstruksi nasional.

Belum kompetitifnya UsahaJasa Konstruksi

Kurangnyakomitmenusaha jasakonstruksiterhadappeningkatankualitas hasil

TelahterbentuknyaTim PembinaJasaKonstruksi

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan Permukiman

Progo berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan

pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Page 34: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan KawasanPermukiman Progo berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraDinas PUP-ESDM DIY

PermasalahanPelayanan DPUP-KP

Kulon Progo

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkat nya kualitas

pengaturan pembangunaninfrastruktur dasar &implementasi programpembangunan daerah padakawasan StrategisProvinsi.

Tingkat kesulitangeografisBesarnya cakupanlayanan yang ditanganiJumlah fasilitas yangtersedia belummencukupi

Belum adanyakesepahamanpembagian peranterhadap penangananpermasalahan

Tercantumnyakawasan strategispropinsi padadokumen RTRWkabupaten

2 Meningkatnya keterse-diaan infrastruktur airminum, air limbah,drainase dan persampahanyang memadai baik kuan-titasdan kualitas.

Jumlah fasilitasMCK, persampahan,IPAL, dan air bersihtingkat rumah tanggamasih kurang

Belum tersedianyadata yang akurat

Telah tersedianyaMemorandumRencana ProgramInvestasi JangkaMenengah (RPIJM)bidang Cipta Karya

Telah tersedianyadokumen BukuPutih Sanitasi,Strategi SanitasiKabupaten danMemorandumProgam BidangSanitasi

Meningkatnyaketerse-diaan sarana dan pra-sarana dasarpendukungaksesibilitas kawasanperkotaan

Belum terpenuhinyapersyaratan luas RTHperkotaan

Ketersediaan lahanyang dimiliki olehpemerintah daerah

Telah tersediannyaMaster Plan RTHPerkotaan

Meningkatnyaketersediaan sarana danprasarana dasarpendukung aksesibilitaskawasan perdesaan

Tingkat kesulitangeografis

Besarnya cakupanwilayah pelayananPemerintah

Meningkatkanekonomi masyarakatdan pengembanganwilayah

Meningkatnyafungsipengelolaan BangunanGedung Dan Lingkungansesuai peraturan yangberlaku

KeberadaanBangunan Gedungbelum dalam satukawasan

Belum tersedianyaMaster Plan BangunanGedung

Prioritas kebutuhanpembangunan gedung

Meningkatnya penye-lenggaraan jalan provinsidalam kondisi mantap

Tingkat kesulitangeografis

Besarnya cakupanwilayah pelayananPemerintah Pusat

Meningkatkanekonomi masyarakatdan pengembanganwilayah.

Meningkatnya layananjaringan irigasi danpengendalian banjir

Kurang terpeliharanyasungai yang berfungsisebagai drainase

Belum ada tindaklanjut terhadap usulanpenanganan masalahdrainase

Komitmen yangtinggi daripemerintah daerahdan masyarakat untukmenyelesaikanpermasalahanpemeliharaandrainase

Meningkatnya kualitasperumahan danlingkungan permukimanyang layak huni danproduktif

Jumlah fasilitasMCK, persampahan,IPAL, dan air bersihtingkat rumah tanggamasih kurang

Belum tersedianyadata yang akurat

Telah tersedianyaMemorandumRencana ProgramInvestasi JangkaMenengah (RPIJM)bidang Cipta Karya

Page 35: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraDinas PUP-ESDM DIY

PermasalahanPelayanan DPUP-KP

Kulon Progo

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5) Telah tersedianya

dokumen BukuPutih Sanitasi,Strategi SanitasiKabupaten danMemorandumProgam BidangSanitasi

Meningkatnya pencapaianpelaku, proses, danproduk konstruksi

Belum kompetitifnyaUsaha JasaKonstruksi

Kurangnya komitmenusaha jasa konstruksiterhadap peningkatankualitas hasil

Telah terbentuknyaTim Pembina JasaKonstruksi

Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon

Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyatbeserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraKemenPU

PermasalahanPelayanan DPUKulon

Progo

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatnya dukungan

layanan infrastruktur dasarpermukiman dan perumahan.

Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang

Belumtersedianyadataperumahan &permukimanyang akurat

TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya

Tersedianyadokumen BPS,SSK dan MPSBidangSanitasi

3 Meningkatnya penyediaan danpembiayaan perumahan;

Masih banyaknya rumah tidaklayak huni

Terbatasnyakemampuanmasyarakat

Adanyakesamaanprogam dalampenangananrumah tidaklayak huni.

4 Meningkatnya kualitas dancakupan pelayananinfrastruktur permukiman;

Jumlah fasilitas MCK,persampahan, IPAL, dan airbersih tingkat rumah tanggamasih kurang

Belumtersedianyadata yangakurat

TelahtersedianyaMemorandumRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)bidang CiptaKarya

Page 36: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

NoSasaran Jangka

Menengah RenstraKemenPU

PermasalahanPelayanan DPUKulon

Progo

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5) Tersedianya

dokumen BPS,SSK dan MPSBidangSanitasi

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,50 ha (586,28 km2)

terdiri dari 12 Kecamatan 87 Desa,1 Kalurahan dan 930 Dusun. Hamparan wilayah menurut

ketinggian tanahnya adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal),

15,20 % berada pada ketinggian 8 – 25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26 – 100 m dpal ,

330 %

berada pada ketinggian 101 – 500 m dpal dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 m

dpal.Kondisi di atas, tentu akan menyebabkan munculnya problematik pada upaya

pengembangan, selain adanya potensi untuk kemungkinan pengembangan seperti :

1. Permasalahan :

- Kawasan pesisir selatan yang rawan bencana tsunami dan gempa bumi.

- Kawasan perbukitan yang rawan kekeringan, longsor dan erosi di bagian utara

(Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang) dan banjir di dataran Progo bagian

selatan (Temon, Wates, Galur, Panjatan, Sebagian Lendah).

- Kawasan gumuk pasir yang luas dibagian selatan, yang memiliki limitasi pemanfaatan

yang cukup besar.

- Adanya berapa wilayah yang terisolasi akibat kendala fisik.

2. Potensi :

- Ada kemungkinan pengembangan aktivitas yang lebih beragam, sesuai dengan

karakteristik geografi wilayah, baik terkait dengan penentuan kawasan lindung maupun

budi daya baik untuk pertanian maupun pengembangan wisata alam.

- Adanya dataran aluvial Progo yang subur yang memungkinkan untuk pengembangan

budi daya pertanian.

- Adanya potensi pertambangan dan bahan galian.

RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan

berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPU.Perda RTRW mengatur rencana

Page 37: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi

DPUP-KP untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui program kegiatan yang

dilaksanakan Dinas PUP-KP .

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa

prinsippembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatuwilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat

penting karenamenjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan

diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan

kemungkinan terjadinyadampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

terhadap Lingkungan Hidupdapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan

Hidup yang mungkin ditimbulkanoleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program,

sebelum pengambilan keputusandilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15mewajibkan Pemerintah Daerah

untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategisdalam penyusunan atau evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah

Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yangberpotensi menimbulkan dampak

dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 juga wajib untuk

dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai PeraturanPemerintah Nomor 46

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian LingkunganHidup Strategis

melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,dan / atau program

terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakanidentifikasi dan

perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasimateri muatan

kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan,rencana dan/ atau

program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup),perumusan

alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program sertapenyusunan

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencanadan/atau program

yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.Dalam penyusunan Rencana

Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 telah diidentifikasi dan dirumuskan isupembangunan

berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

Page 38: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

1. Pembangunan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Air) harus menerapkan

prinsip pembangunan berkelanjutan;

2. Pembangunan infrastruktur skala besar.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisasi

dampaklingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kulon Progo.

4.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kulon progo, Hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan

Renstra Dinas PUP-ESDM DIY, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) 2012 sampai dengan 2032 Pemerintah Kabupaten Kulon progo, juga hasil

identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan

Kawasan Permukiman selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

Pembangunan bandara internasional NYIA (New Yogyakarta International

Airport.

Jalur Bedah Menoreh sebagai pendukung KSPN Borobudur.

Pembangunan infrastruktur Kawasan Relokasi Bandara NYIA (New

Yogyakarta International Airport) dan disekitar bandara.

Pemulihan jaringan irigasi di daerah terdampak bandara.

Pembangunan sarana prasarana Infrastuktur Kota Wates dan kawasan

Aerotropolis.

Penanganan banjir wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo

Page 39: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB IVTUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN

UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1 .Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program

dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan

PermukimanKabupaten Kulon Progomengacu dari visi dan misi Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017 – 2022, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter,

dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;

2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang

tertib, aman, dan tenteram;

4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya

alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan

Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat

dengan pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan

dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta

infrastruktur yang berkualitas”.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis

daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana

tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo

menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk

memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi

Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo adalah :

Page 40: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

“Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang

berkualitas mengarah pada pencapaian sasaran daerah”

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan; yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon progo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan

Kawasan Permukiman

No Misi TujuanIndikatorTujuan Sasaran Indikator

SasaranSatuan

TahunAwal2017

Realisasi

Target Kinerja Sasaran PadaTahun (%)

2018 2019 2020 2021 2022

1. MewujudkanPembangunan berbasiskawasandenganmengoptimalkan sumberdaya alamdan didukungoleh teknologisertainfrastrukturyangberkualitas

TerwujudnyaPembangunan KawasanBerkelanjutan

IndeksPembangunanBerkelanjutan

Meningkatnya pelayananinfrastrukturyangmendukungperformawilayah

IndeksPembangunanInfrastruktur

% 64,69 65,81 69,26 70,32 73,20 74,48

Page 41: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAANUMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi

dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo

sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional

dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo meliputi :

Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik

Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.

Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah

Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan

Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan

Peningkatan Ketersediaan Taman.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan

untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon progo untuk mewujudkan

tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:

Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara

efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.

Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air

(SDA)untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas

kebutuhan yang mendesak.

Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.

Page 42: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa

Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan

skala prioritas.

Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),

Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.

Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)

Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan

Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.

Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan

pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas

lingkungan hidup.

Pelatihan tenaga trampil untuk konstruks

Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas

lingkungan hidup.

Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan.

Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnyapembangunankawasanberkelanjutan

Meningkatnyapelayananinfrastrukturyang mendukungperforma wilayah

1. Peningkatankondisi Jalandalam kondisibaik

1. Melaksanakan peningkatanpembangunan infrastrukturJalan dan Jembatan secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skala prioritas.

2. PeningkatanpelayananSumber Daya Air.

2.1. Melaksanakanpembangunan danpeningkatan infrastrukturSumber Daya Air(SDA)untuk pelayananpublik sesuai dengankebutuhan yangmendesak.

2.2. Melaksanakan Operasidan PemeliharaanSumber Daya Air (SDA)sesuai prioritas kebutuhanyang mendesak.

2.3. Melaksanakan konservasiSumber Daya Air (SDA)berdasarkan skala

Page 43: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

prioritas.

3. PeningkatanKondisi GedungPemerintah

3.1. MelaksanakanpeningkatanPembangunan GedungPemerintah, PembinaanJasa Konstruksi dan AirBersih Sanitasi secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skalaprioritas.

4. Ketersediaanlingkungan sehatpermukiman danperumahan

4.1. MelaksanakanPenyusunan databaseRumah Tidak Layak Huni(RTLH), PenguranganJumlah RTLH danBacklog.

4.2. MelaksanakanInventarisasi databasePrasarana Sarana danUtilitas (PSU)Pemukiman, PenuntasanKawasan kumuh,Pembangunan PSU danPengelolaanPemeliharaan PSUPemukiman yang menjadiasset pemda.

5. Peningkatanpelayananlimbah danPersampahan

5.1. Melaksanakan pelayananlimbah dan persampahansesuai dengan jangkauanpelayanan didukungsarana dan prasaranayang memadai untukmendukung kualitaslingkungan hidup.

5.2. Melaksanakanpeningkatan kapasitasTempat PembuanganAkhir (TPA) sampah.

6. PeningkatanKetersediaanTaman.

6.1. Melaksanakanpeningkatan ketersediaantaman untuk mendukungkualitas lingkungan hidup.

6.2. Melaksanakanpemeliharaan Tamansecara berkelanjutan

Page 44: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk

mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi OPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian

dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumberdaya sebagai

masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk SDM, barang jasa atau

modal. Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kulon Progodinyatakan dalam

matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator

kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas Perubahan

RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan

program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran

pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana

kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan

kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Kulon progo Tahun 2017-2022. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan,

dinyatakan dalam prosentase dan dalam satuan Rupiah.Program merupakan kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan. Secara

umum Program yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan PermukimanKabupaten Kulon

Progo.

Gambar 6.1. Kegiatan Rehabilitasi Drainase Sumber Daya Air.

Secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi

indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan

indikatif disajikan dalam tabel 6.1.sebagai berikut :

Page 45: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tabel 6.1.Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Page 46: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Page 47: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Page 48: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Page 49: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Page 50: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perumusan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 –

tahun 2 merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 3 – tahun 5 merupakan

target kinerja yang direncanakan yang dituangkan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukimanyang pencapaiannya

berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Bupati sebagaimana tabel 7.1 Indikator

Utama Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman dan tabel 7.2 Indikator

Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman:

Tabel 7.1Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Page 51: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

Tabel 7.2.Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Page 52: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan

Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

menjabarkan pelaksanaan Perubahan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perubahan Restra Dinas Pekerjaan Umum

Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 dilaksanakan untuk lebih

meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon

Progo Tahun 2017- 2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur

kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menjadi

pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk

menyusun program dan kegiatan tahun 2019 – 2022.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2022, maka Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk melakukan upaya

penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 ke dalam Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun

2018. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan

keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada

tahun berjalan dan akhir tahun Perubahan Renstra Tahun 2017-2022.

Kulon Progo, November 2019Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Ir. GUSDI HARTONO, MT.Pembina Tingkat I ;IV b

NIP.19581109 197903 1 0033

Page 53: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

KATA PENGANTAR

engan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan

“PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS

PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN

2017-2022”

Perubahan Renstra DPUPKP ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2017-2022 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, Dana DAK

perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.

Buku Perubahan Renstra ini berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang

hendak dilaksanakan dalam upaya pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman selama lima tahun yaitu periode 2017 s/d 2022 serta dijabarkan di dalam program

Dinas dan kegiatan – kegiatan yang menunjang tercapainya visi tersebut.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas ini disamping sebagai penjabaran dari

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kulon Progo tahun

2017-2022, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. Sehingga pelaksanaan

pembangunan Infrastruktur dan Perumahan dan Permukiman dapat lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun fungsi lain dari Perubahan Renstra adalah sebagai tolok ukur dalam

mengevaluasi dan laporan kinerja tahunan dan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),

sehingga dapat mengukur kemampuan OPD dalam pencapaian sasaran

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua fihak yang telah membantu dalam

penyusunan Rancangan Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita

semua. Amin.

Kulon Progo, November 2019Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Ir. GUSDI HARTONO, MT.Pembina Tingkat I ;IV b

NIP.19581109 197903 1 003

D

Page 54: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

PERUBAHAN RENCANA STRATEGISDINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGOTAHUN 2017-2022

DINAS PEKERJAAN UMUMPERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2019

Page 55: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

DAFTAR ISIHal

KATA PENGANTAR .................................................................................................. I

DAFTAR ISI.................................................................................................................. II

DAFTAR TABEL.......................................................................................................... III

DAFTAR GAMBAR...................................................................................................... IV

BAB I PENDAHULUAN ………………..……………….……………................... 1

1.1 Latar Belakang........................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum........................................................................................ 3

1.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan................................................................................. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PKP........................................... 8

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUP-KP................................. 11

2.2 Sumber Daya Dinas PUP-KP...................................................................... 13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUP-KP............................................................... 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUP-KP............ 21

BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS............................................... 23

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .......................... 23

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah ........................................ 26

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan DPUP ESDM DIY ................... 27

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Strategis (KLHS)...................................................................................... 32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.......................................................................... 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN............................................................................. 36

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo........................................................ 35

4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-KP..................................... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................ 37

5.1 Strategi dan arah kebijakan DPUP-KP........................................................ 37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........ 40

6.1 Rencana Program dan Kegiatan .......................................................…......... 40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................47

7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD…... .................................................................. 46

BAB VIII PENUTUP................................................................................................... 48

LAMPIRAN

Page 56: BABI PENDAHULUAN - dpu.kulonprogokab.go.id€¦ · `1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang DenganadanyaperubahanRencanaPembangunanJangkaMenengah …

II

DAFTAR ISIHal

KATA PENGANTAR .................................................................................................. I

DAFTAR ISI.................................................................................................................. II

BAB I PENDAHULUAN ………………..……………….……………................... 1

1.5 Latar Belakang........................................................................................... 1

1.6 Landasan Hukum........................................................................................ 3

1.7 Maksud dan Tujuan..................................................................................... 5

1.8 Sistematika Penulisan................................................................................. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PKP........................................... 8

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organissi Dinas PUP-KP................................. 11

2.2 Sumber Daya Dinas PUP-KP...................................................................... 13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUP-KP............................................................... 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUP-KP............ 21

BAB III PERMASALAHAN ISU ISU STRATEGIS............................................... 23

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .......................... 23

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah ........................................ 26

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan DPUP ESDM DIY ................... 27

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

Strategis (KLHS)...................................................................................... 32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.......................................................................... 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN............................................................................. 36

4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo........................................................ 35

4.2 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUP-KP..................................... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN........................................................ 37

5.1 Strategi dan arah kebijakan DPUP-KP........................................................ 37

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........ 40

6.1 Rencana Program dan Kegiatan .......................................................…......... 40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..........................47

7.1 Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD…... .................................................................. 46

BAB VIII PENUTUP................................................................................................... 48

LAMPIRAN