` 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 maka dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo berkewajiban menyusun perubahan Renstra Tahun 2017-2022 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022. Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan. Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
` 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022 maka dengan
berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022,
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo berkewajiban menyusun perubahan Renstra Tahun 2017-2022 untuk
menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berpedoman pada Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
progo Tahun 2017-2022.
Dokumen Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman
perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022 yang harus
ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua
pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu
ke depan.
Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2022, penyusunannya melalui suatu
proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan
antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur
` 2
keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2022.
Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain
sebagai berikut :
- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan ruang lingkup
SKPD yaitu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan
Kawasan Permukiman atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salahsatu instrumen
pertanggungjawaban pemerintah, maka Renstra atau perencanaan strategis ini
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon
progo sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 54
Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo.
- Pelaksanan Pekerjaan dari Dana Keistimewaan dan Dana DAK pada Dinas
PUPKP Kabupaten Kulon Progo
` 3
Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo menyusun
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan
dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada.
1.2 Landasan Hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2002 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang dimaksud dengan Rencana Strategis
adalah Rencana Lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategis, Kebijakan dan Program. Renstra tersebut akan menjadi tolok ukur
penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
Renstra sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pPermendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam rangka menentukan arah
kebijakan pembangunan SKPD maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).Penyusunan Renstra SKPD
merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Landasan
hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah :
1. Landasan Ideal, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu :
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
` 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Keuangan
Negara
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Reancana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan
umum dan perumahan rakyat
` 5
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
02/PRT/M/2019 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana
Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Kulon Progo
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-
2022;
- Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahandan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untukmenjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalampenyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman selama 5 (lima) tahun ke depan.Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-2022 adalah untuk:
1. Menjabarkan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon progo Tahun 2017-
2022 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan
pembangunan;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon progo 2017-2022 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan
Kegiatan operasional ;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
4. Merumuskan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah
` 6
1.4. Sistematikan Penulisan
Rencana strategis Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan
Permukiman disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PUP-KP
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PekerjaanUmumPerumahan& Kawasan Permukiman
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PekerjaanUmum Perumahan & Kawasan Permukiman
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PUPR dan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM DIY
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan Permukiman
` 7
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & KawasanPermukiman
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD
BAB VIII PENUTUP
.
` 8
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1. Sejarah perkembangan Organisasi Dinas Pekerjaan UmumPerumahan & Kawasan PermukimanPerkembangan dari masa ke masa pekerjaan umum tidak lepas dari
perkembangan berdirinya negara kesatuan republik indonesia, Diwilayah
Gouv (Propinsi) Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan
Umum/Waterstaat dijalankan oleh "Sultanas Werken" (Yogyakarta) pada
waktu itu. Perkembangan pekerjaan umum Kabupaten Kulon Progo menurut
sejarah dimulai pada masa setelah Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1949.
Pada masa itu Dinas PU dipimpin oleh KRT. Karti Suratman (1949-1981)
waktu itu Dinas PU dikenal dengan nama dinas PJG (Pengairan Jalan dan
Gedung). Adapun dasar terbentuknya Dinas PU adalah Peraturan Daerah
Nomor : ............
Gambar 2.1. KRT.Karti Suratman (1949 - 1981)
Secara ketugasan pelayanan jalan pada masa itu masih menggunakan
I. Almari kayu 43 43 100.00 43 43 100.00 43 43 100.00
m. GPS 2 2 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
n. Theodolith 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
Sumber Data : Inventarisasi Barang DPU-PKP semester I (pertama), Tahun 2019
2.3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan PermukimanKabupaten Kulon ProgoKinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja
dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan
kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo meliputi :
- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
II
Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
pekerjaan umuu dan bidang perumahan dan permukiman.
Untuk mengetahui kinerja dinas, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo melakukan penilaian kinerja pada tahun
tahun sebelumnya. Penilaian kinerja ini dimulai dengan penentuan indikator-
indikator kinerja dan variabelnya, sebagaimana tabel pencapaian kinerja dibawah
ini :Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DPUPKP Kabupaten Kulon Progo
II
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo
UraianAnggaran pada Tahun RealiTsasi Anggaran pada Tahun
Dinamika Internasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain
(1) (2) (3) (4) (5)1 Perkembangan ekonomi
global mendorong setiapnegara untuk terusmemacu pembangunan disegala sektor. Adanyabeberapa targetinternasional maupunregional antar negaraseperti MEA(Masyarakat EkonomiAsean) dan AFTAmenuntut Indonesiauntuk mempersiapkandiri. Hal ini tentu taklepas dari penyediaaninfrastruktur dasar danpendukungpengembangan wilayahyang merupakan salahsatu modal dasarpembangunan di segalabidang
Dalam Renstra KementerianPekerjaan Umum 2015-2019bab II teradapat evaluasi hasilpembangunan 2012-2014.Dalam paparan tersebut,nampak jelas bahwa urusanpekerjaan umum di bidanginfrastruktur sumber daya air,jalan dan jembatan,permukiman, sertapenyelenggaraan konstruksimasih perlu ditingkatkan. Halini terjadi secara nasional dantak terkecuali di KabupatenKulon Progo
Beberapa rencanastrategis di KabupatenKulon Progo sepertipembangunan bandarainternasional NYIA (NewYogyakarta InternationalAirport) Yogyakarta,Pelabuhan perikananTanjung Adikarto,Penambangan Pasir Besi,Kawasan Industri danJalur jalan lintas selatandan Jalur Bedah MenorehKSPN Borobudur turutberpengaruh terhadappenyediaan infrastrukturyang menjadikewenangan pemerintahdaerah. Hal ini terjadiguna memperlancar danmempercepat realisasikegiatan strategistersebut.
-
Kebijakan moratorium PNSyang telah menghentikanpenerimaan PNSmengakibatkan semakinberkurangnya kuantitas SDMdisamping alasan alamiah yaituberkurangnyaPNS karena memasuki usiapensiun.
Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan KawsanPermukiman memilikikendala keterbatasansumberdaya manusia danpendukung sehinggaberpengaruh terhadapkemampuan suatulembaga dalammenjalankan tugas danfungsinya.
-
II
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, danberbudaya berdasarkan iman dan taqwa”.Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah::
1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
tertib, aman, dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung infrastruktur yang berkualitas.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang Urusan
Infrastruktur wilayah, perumahan dan permukiman yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan
mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang
berkualitas”.
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan awasan Permukiman
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 4 :
Mewujudkanpembangunan berbasiskawasan denganmengoptimalkan sumberdaya alam dan didukungoleh teknologi sertainfrastruktur yangberkualitas
Jumlahinfrastruktur yangtersedia belummemadai
- Banyak sekali permintaandiluar rencana OPD sementarasumberdaya tidak mendukung.
- Sarana dan prasarana terkaitfisik dan nonfisik penunjangkinerja (SIM, aplikasi, jaringaninternet, dan lainnya) tidakoptimal.
- Terbatasnya tenaga profesionaluntuk perencanaan teknis.
- Disiplin Rekanan / Pihak ketigadalam menyelesaikan prosesfisik dan administrasi yangmasih rendah
Adanya kepastianhukum (Perda No.14/2016).
Adanya KomitmenPemerintahKabupaten untukmembangun pusat-pusat pertumbuhanekonomi.
Adanya RencanaStrategis sampaitahun 2015 DinasPU-PKP.
Adanya saranaprasarana
Adanya SumberDaya di DPUPKP.
II
Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahteraberdasarkan iman dan taqwa
NoMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)- Belum optimalnya pengelolaankawasan perbatasan untukmeningkatkan pertumbuhanekonomi dan pengembanganwilayah.
- Banyaknya mata air yang matiberakibat sulitnya air bersih didaerah rawan air Kab. KulonProgo.
- Kondisi geografis topografisdan geologis Kabupaten KulonProgo di daerah rawanbencana.
- Adanya kondisi prasarana jalandan jembatan yang belummantap.
- Ada Sebagian masyarakat yangkontra terhadap kebijakanpemerintah terutama untukkebijakan yang berkaitandengan perkembangan wilayah.
- Tuntutan masyarakat terhadaphasil pembangunan
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas PUP
ESDM DIY
Berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 dan sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian PU, maka untuk mencapai Visi
Kementerian PU “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Yang HandalDalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong”, ditetapkan Misi Kementerian PU tahun
2015 – 2019, yaitu:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktursumberdaya air termasuk sumber daya maritim
untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy,
gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian
ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastrukturjalan untuk mendukung konektivitas guna
meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional
bagipenguatan daya saing bangsa di lingkup globalyang berfokus pada keterpaduan
konektivitasdaratan dan maritim;.
II
3. Mempercepat pembangunan infrastrukturpermukiman dan perumahan rakyat
untukmendukung layanan infrastruktur dasar yanglayak dalam rangka mewujudkan
kualitashidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ”infrastruktur untuk semua”
4. Mempercepat pembangunan infrastrukturpekerjaan umum dan perumahan rakyatsecara
terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk
keseimbanganpembangunan antardaerah, terutama dikawasan tertinggal, kawasan
perbatasan, dankawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,
kesekertariatanserta penelitian dan pengembangan untukmendukung fungsi manajemen
meliputiperencanaan yang terpadu, pengorganisasianyang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan
pengawasan yang ketat..
Gambar 3.1.Bendung Sapon mendukung pelayanan irigasi wilayah selatan.
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
PermukimanKabupaten Kulon Progoberdasarkan sasaran Kementerian PU dalam periode
tahun 2015-2019 secara keseluruhan tercantum dalam tabelberikut:
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraKementerian PUPR
PermasalahanPelayanan DinasPekerjaan Umum
Perumahan dan KawasanPermukiman
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)2 Meningkatnya dukungan
kedaulatan pangan dan energi;dan Ketahanan Air
Besarnya cakupan layananirigasi
Belum termanfaatkannyapotensi sumber air baku
Keterbatasaninformasiketersediaanprogram
Besarnyapotensi sumberair baku
Cakupan lahanpertanian yangbelumterlayaniirigiasi dengan
Kurangnyakomitmenusaha jasakonstruksiterhadappeningkatankualitas hasil
TelahterbentuknyaTim PembinaJasaKonstruksi
Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan Kawasan Permukiman
Progo berdasarkan sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
II
Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kulon Perumahan dan KawasanPermukiman Progo berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PUP-ESDM DIY beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
NoSasaran Jangka
Menengah RenstraDinas PUP-ESDM DIY
PermasalahanPelayanan DPUP-KP
Kulon Progo
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkat nya kualitas
pengaturan pembangunaninfrastruktur dasar &implementasi programpembangunan daerah padakawasan StrategisProvinsi.
Tingkat kesulitangeografisBesarnya cakupanlayanan yang ditanganiJumlah fasilitas yangtersedia belummencukupi
Belum adanyakesepahamanpembagian peranterhadap penangananpermasalahan
BAB VSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAANUMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KawasanPermukiman
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo
sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional
dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon progo meliputi :
Peningkatan kondisi Jalan dalam kondisi baik
Peningkatan pelayanan Sumber Daya Air.
Peningkatan Kondisi Gedung Pemerintah
Ketersediaan lingkungan sehat permukiman dan perumahan
Peningkatan pelayanan limbah dan Persampahan
Peningkatan Ketersediaan Taman.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.
Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon progo untuk mewujudkan
tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah:
Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Jembatan secara
efektif dan efisien dengan berdasarkan skala prioritas.
Melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur Sumber Daya Air
(SDA)untuk pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai prioritas
kebutuhan yang mendesak.
Melaksanakan konservasi Sumber Daya Air (SDA) berdasarkan skala prioritas.
II
Melaksanakan peningkatan Pembangunan Gedung Pemerintah, Pembinaan Jasa
Konstruksi dan Air Bersih Sanitasi secara efektif dan efisien dengan berdasarkan
skala prioritas.
Melaksanakan Penyusunan database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
Pengurangan Jumlah RTLH dan Backlog.
Melaksanakan Inventarisasi database Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
Pemukiman, Penuntasan Kawasan kumuh, Pembangunan PSU dan Pengelolaan
Pemeliharaan PSU Pemukiman yang menjadi asset pemda.
Melaksanakan pelayanan limbah dan persampahan sesuai dengan jangkauan
pelayanan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Pelatihan tenaga trampil untuk konstruks
Melaksanakan peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
Melaksanakan peningkatan ketersediaan taman untuk mendukung kualitas
lingkungan hidup.
Melaksanakan pemeliharaan Taman secara berkelanjutan.
Tabel 5.1.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Kulon Progo
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnyapembangunankawasanberkelanjutan
Meningkatnyapelayananinfrastrukturyang mendukungperforma wilayah
1. Peningkatankondisi Jalandalam kondisibaik
1. Melaksanakan peningkatanpembangunan infrastrukturJalan dan Jembatan secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skala prioritas.
2. PeningkatanpelayananSumber Daya Air.
2.1. Melaksanakanpembangunan danpeningkatan infrastrukturSumber Daya Air(SDA)untuk pelayananpublik sesuai dengankebutuhan yangmendesak.
2.2. Melaksanakan Operasidan PemeliharaanSumber Daya Air (SDA)sesuai prioritas kebutuhanyang mendesak.
2.3. Melaksanakan konservasiSumber Daya Air (SDA)berdasarkan skala
II
Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”Misi IV : 4.”Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkansumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yangberkualitas”
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
prioritas.
3. PeningkatanKondisi GedungPemerintah
3.1. MelaksanakanpeningkatanPembangunan GedungPemerintah, PembinaanJasa Konstruksi dan AirBersih Sanitasi secaraefektif dan efisien denganberdasarkan skalaprioritas.
5.1. Melaksanakan pelayananlimbah dan persampahansesuai dengan jangkauanpelayanan didukungsarana dan prasaranayang memadai untukmendukung kualitaslingkungan hidup.