BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang.€¦ · RENSTRADINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESAKABUPATENPURBALINGGATAHUN2016-2021 Page1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang. Pembangunan pada hakekatnya

RENSTRA DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016-2021 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara sesuai amanat

pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan pemerintahan negara

Indonesia yang mampu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan

perdamaian abadi. Tugas pokok semua komponen bangsa selanjutnya adalah

menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan

pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap

dan berkesinambungan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan

bersasaranmaka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional yang merupakan

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), jangka

menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dan tahunan (Rencana Kerja

Pemerintah)yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah,

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 dan sebagai pelaksana

pembangunan di daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga telah menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Menindaklanjuti pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemberdayaan

masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati

Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga,

yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang


pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DINPERMASDES) mempunyai tugas untuk membantu bupati melaksanakan urusan

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk melakukan penataan desa, yaitu

penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa dalam daerah, fasilitasi

administrasi pemerintahan desa, yaitu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan, yaitu

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa

dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugasnya tersebut, makaDinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga

sesuai amanat Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) harus menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Renstra-SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif sebagai perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

meliputi kelembagaan dan kerjasama, pemerintahan dan administrasi serta

sumberdaya dan keswadayaan, selain itu juga memberikan gambaran perwujudan

pencapaian indikator kinerja utama bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

padaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun ke depan, yang

target capaian kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan

Kepala Daerah.

Mekanisme penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 mengacu pada ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana

pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa harus

mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:


a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing

daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagaimana diamanatkan

dalam pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;

b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

d. Penetapan Renstra SKPD.

Proses penyusunan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayan

Masyarakat dan DesaTahun 2016 - 2021, dapat dilihat pada gambar Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Serta Tahapan Penyusunan

Renstra Dinas Pemberdayan Masyarakat Dan Desa


1.2 Landasan Hukum

Landasanhukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas

Pemberdayan Masyarakat dan Desa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10Tahun 2006 tentang

Pengelolaan keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENSTRA SKPD) DINPERMASDES Tahun 2016–2021dimaksudkan

sebagai dokumen perencanaan strategis DINPERMASDES yang merupakan

penajaman Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021.

Renstra SKPD DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu

mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk

menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

penyelenggaraan program-program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa


sumberdaya dan keswadayaan.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

a. Pedoman perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa


sumberdaya dan keswadayaan;

b. Pedoman kebijakan, mekanisme, personil dan kebutuhan keuangan pelayanan

yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purbalingga;

c. Melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan Bupati ke dalam program

dan kegiatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi bidang


pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi kelembagaan dan kerjasama,

pemerintahan dan administrasi serta sumberdaya dan keswadayaan;

d. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi

pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama

periode RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Renstra SKPD Dinpermasdes, susunan isi dokumen yang

digunakan adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,

fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum

tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber

sdaya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD, Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja


SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya,

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan

SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, Bagian ini

mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD

kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk

kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap

KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi

pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,

dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih, bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang

terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan

pelayanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang

kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan

SKPD.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Bagian ini mengemukakan apa saja

faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan

SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat

dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis, pada bagian ini direview kembali faktor-faktor

dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari, gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada

Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD;

danimplikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. Selanjutnya dikemukakan

metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa

saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi

dan misi SKPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka

Menengah SKPD dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah

SKPD.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan

pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. (Perumusan rencana

program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif).

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini disampaikan penutup dan kesimpulan kegiatan


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat danDesa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Kabupaten PurbalinggaNomor

88 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata

Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

2.1.1 Kedudukan.

DINPERMASDES merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah, yang

dipinpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

2.1.2 Tugas.

DINPERMASDES adalah membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah

meliputi:

a. Sub Urusan penataan Desa yaitu Penyelenggaraan penataan Desa

b. Sub Urusan Kerjasama Desa yaitu Fasilitasi kerjasama antar desa dalam

Daerah

c. Sub Urusan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

d. Sub Urusan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu ;

- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang

Pemberdayaan Desa

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.


2.1.3 Fungsi.

Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa meliputi

Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta

Sumber Daya dan Keswadayaan,

a. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi

Desa serta sumber Daya dan Keswadayaan,

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi

Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta

Sumber Daya dan Keswadayaan,

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerinthan dan Administrasi

Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan,

d. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas,

e. Pengendalianpenyelenggaraan tugas UPTD dan,

f. Pelaksanaan fungsi kedinasanlain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DINPERMASDES)Kabupaten Purbalinggaterdiri dari Kepala Dinpermasdes

yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan

membawahiSekretariat, Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Kelompok Jabatan

Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan tugas , fungsi dari masing- masing unsur

organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaadalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian

dukungan administatif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan

Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinpermasdes

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB. BAGPERENCANAAN DAN

KEUANGAN

BIDANG KELEMBAGAANDAN KERJASAMA

SUBBAGIANUMUMDAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG SUMBERDAYA DAN

KESWADAYAAN

BIDANG PEMERINTAHAN DANADMINISTRASI DESA

SEKSIKELEMBAGAANMASYARAKAT

SEKSIPEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI

DESA

SEKSIADMINISTRASI DESA

SEKSIKERJASAMA DAN KAWASAN

SEKSIKESWADAYAANMASYARAKAT

SEKSISUMBER DAYA

MANUSIA

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

UPTD


b. Fungsi

- Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinpermasdes

- Pengordinasiaan dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan

Dinpermasdes,

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

keuangan,ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan,

kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinpermasdes,

- Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP),

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpermasdes,

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan

tugasnya,

- Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa,

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu Perencanaan dan Keuangan serta

Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan : melakukan penyiapan bahan

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan

rencana program kerja dan anggaran,pengendalian program dan kegiatan,

pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan

anggaran,pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja

dan anggaran di lingkungan Dinpermasdes.

- Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan

perumusan,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan

pelayanan administrasi di lingkungan Dinpermasdes.


2. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

a. Tugas:

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan Kelembagaan Masyarakat,

Kerjasama dan Kawasan.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala BidangKelembagaan dan

Kerjasama melaksanakan fungsi :

- Pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Rukun Tetangga,/ Rukun Warga ( RT/ RW ), Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan

(LKMD/LKMK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),

Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure

(USRI), dan Kelembagaan lainnya.

- Fasilitasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa, Pembangunan Kawasan

Perdesaan, Pembinaan Desa Percontohan/Labsite dan Batas Desa.

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, dengan tugas :

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang Pemerintahan Desa Administrasi Desa.

b. Fungsi

- Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

- Fasilitasi pelaksanan Bimbingan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur,

- Pelaksanaan kegiatan Regulasi Desa dan Sosialisasi Peraturan Daerah/

Peraturan Bupati tentang Desa,

- Fasilitasi pembinaan aparatur desa,

- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),

- Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA DESA),

- Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum desa ( peraturan Desa

dan Peraturan Kepala Desa),pelaksanaan evaluasi Pemberdayaan Desa/

Kelurahan/ Lomba desa,


- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan

desa meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD), Administrasi

Desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD),Musyawarah Rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes),

pengelolaan sistem keuangan desa, profil desa/kelurahan,

- Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan keuangan khusus dan

bantuan gubernur),

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan

a. Tugas:

Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan mempunyai tugas perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan bidang Sumber Daya Masyarakat dan Keswadayaan

Masyarakat.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya dan

Keswadayaan melaksanakanfungsi :

- Fasilitasipemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik

Desa (BUM Desa), Pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari,Program

Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang berprespektif Gender (P2MBG),

- Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan kemiskinan,

- Fasilitasi Program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD), Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gerakan Bersama rakyat

(GEBRAK) Gotong –Royong, kegiatan penataan lingkungan dan sarana

prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka

penyelenggaraan perencanaan strategis kegiatan pengembangan Sumber

Daya dan Keswadayaan Masyarakat,

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan

ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi


dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut

harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat

tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun kondisi sumber

daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai

berikut :

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlahpegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(Dinpermasdes) Kabupaten Purbalinggapada awal Januari 2017, tercatat sebanyak

31 orang.Keadaan pegawaiberdasarkan pendidikan,posisi jabatandan golonganadalah

sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga

berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai DinpermasdesKabupaten

Purbalingga Keadaan Januari 2017

NO BIDANGPENDIDIKAN (Orang) TOTAL

(Orang)SD SLTP SLT

A

SAR

MUDS-l S-2 S-3

1 Sekretariat 1 - 4 2 4 2 - 13

2Bidang

Kelembagaan- - 1 - 5 - 6

3

Bidang Sumber

Daya dan

Keswadayaan

- - 1 - 2 3 - 6

4

Bidang

Pemerintahan

Desa dan

Admistasi Desa

- - 3 - 2 1 - 6

Jumlah (Orang) 1 - 9 2 13 6 - 31

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan

terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2). Sebagian besar

berpendidikan S1


b. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purbalingga berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan Jenis Kelamin

Januari 2017

NO BIDANGJENIS KELAMIN

TOTALLAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Sekretariat 9 4 13

2 Bidang Kelembagaan 4 2 6

3Bidang Sumber Daya dan

Kaswadayaan4 2 6

4Bidang Pemerintahan Desa dan

Administrasi Desa6 - 6

Jumlah (Orang) 23 8 31

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki

lebih banyak dibanding perempuan.Apabila dilihat dari sebarannya hanya 1

bidang yang jumlah pegawai hanya laki-laki.

c. PegawaiBerdasarkan Golongan.

Berdasarkan golongan, komposisi DINPERMASDESKabupaten Purbalingga

terbanyak adalah pegawai Golongan III.Secara lengkap komposisi pegawai

Dinpermasdes berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai DinpermasdesKabupaten Purbalingga

Berdasarkan Golongan

NO BIDANG GOLONGANTotal

I II III IV1 Sekretariat 2 9 2 13

2 Bidang Kelembagaan - 1 4 1 6


3 Bidang Sumber Daya dan

Keswadayaan

- 1 3 2 6

4 Bidang Pemerintahan Desa

dan Administrasi Desa- 1 3 2 6

Jumlah (Orang) - 5 19 7 31

Persentase(%)

2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana

telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia

cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan

kinerja.Secara lengkap,jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

dapat dilihat pada Tabel 2.4.


Tabel 2.4

Prasarana dan Sarana Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten PurbalinggaTahun

2016

NO SARPRAS JUMLAH SATUAN

1 Mobil 6 Unit2 Sepeda Motor 14 Unit3 Mesin Tik Manual 3 Unit4 Mesin Absent 1 Unit5 Filing Besi/ Metal 1 Unit6 Filling Kayu 1 Unit8 AC 5 Unit10 Lemari Kayu 1 Unit11 LCD Proyektor 3 Unit12 Meja Rapat 5 Unit13 Kursi Tamu 2 Unit14 Meja Kompuer 3 Unit15 Lemari Es 1 Unit16 Televisi 2 Unit17 Unit Power Supply 3 Unit18 Camera Video 1 unit19 Lain-lain:Meja Rapat Pejabat 2 unit20 P.C 14 Unit21 Laptop 4 unit22 Printer 11 unit23 Meja Kerja Pejabat Eselon I 1 unit24 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Unit25 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 9 Unit26 Kursi kerja Pegawai Non Strukural 62 Unit27 Kursi Rapat 32 Unit

28 Kursi Tamu di Rung Pejabat Eselon II 1 Unit

29 Lemari Arsip untuk Arsip dinamis 3 Unit

30 Microphone 1 Unit

31 Audio Tape Reel 1 Unit

32 Faxsimilie 1 Unit


2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada periode

RPJMD sebelumnya atau lima tahun sebelumnya (2010-2015) dapat digambarkan

hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Untuk pencapaian kinerja

keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.5 sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja

dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut :




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2016-2021 misi yang ke

1 (satu) memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Seperti dijelaskan diatas bahwa

Tugas Pokok dan Fungsi Dinpermasdes adalah memfasilitasi pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :

a. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kesekretariatan;

b. Penyelenggaraan penataan Desa yaitu Penyelenggaraan Penataan Desa;

c. Penyelenggaraan Kerjasama Desa yaitu Fasilitasi kerjasama antar desa dalam

Daerah

d. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yaitu Pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;

e. Penyelenggaraan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yang meliputi

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan

Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, Dinpermasdes dituntut untuk lebih mengintensifkan tindak lanjut

pengaduan-pengaduan masyarakat baik melalui sms, twitter, e-mail maupun lewat media

cetak.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa antara lain sebagai berikut :

b. Permasalahan Internal yang dihadapi

1) Pelayanan Kesekretariatan

- Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan di lingkungan

Dinpermasdes

- Belum optimalnya pengoordinasiaan dan penyusunan rencana dan

program kerja di lingkungan Dinpermasdes,

- Belum optimalnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi keuangan,ketatausahaan, kepegawaian,

hukum,keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan

masyarakat, keprotokolan, kersipan dan pelayanan administrasi di

lingkungan Dinpermasdes;

- Belum optimalnya pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP);

- Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan

Dinpermasdes,

- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

sesuai dengan lingkungan tugasnya,

- Belum optimalnya pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan

kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

2) Pelayanan Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

- Belum optimalnya pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga,/ Rukun

Warga (RT/ RW), lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga

Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna, Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kelembagaan Pasca Program Urban


Sanitation and Rural Infrstructure (USRI), dan Kelembagaan lainnya.

- Belum optimalnya Fasilitasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa,

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembinaan Desa

Percontohan/Labsite dan Batas Desa.

3) Pelayanan BidangPemerintahan Desa dan Administrasi Desa

- Belum optimalnya Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

- Belum optimalnya Fasilitasi pelaksanan Bimbingan/ Peningkatan

Kapasitas Aparatur,

- Belum optimalnya Pelaksanaan kegiatan Regulasi Desa dan Sosialisasi

Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang Desa,

- Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan aparatur desa,

- Belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),

- Belum optimalnya Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA DESA),

- Belum optimalnya Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum

desa ( peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), pelaksanaan evaluasi

Pemberdayaan Desa/ Kelurahan/ Lomba desa,

- Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan desa meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana

Desa (ADD/DD), Administrasi Desa, program Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Musyawarah Rencana

pembangunan Desa (Musrenbangdes), pengelolaan sistem keuangan desa,

profil desa/kelurahan,

- Belum optimalnya Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan

keuangan khusus dan bantuan gubernur),

4) Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan

- Belum optimalnya Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG),

Badan Usha Milik Desa (BUM Desa), Pasar Desa, Lumbung Desa, Desa

Berdikari,Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang

Berprespektif Gender (P2MBG),

- Belum optimalnya Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pemberdayaan

Ekonomi Rakyat,

- Belum optimalnya Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya

penanggulangan kemiskinan,

- Belum optimalnya Fasilitasi Program TNI Manunggal membangun Desa


(TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gerakan

Bersama rakyat (GEBRAK) Gotong –Royong, kegiatan penataan

lingkungan dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa

(Musdes) dalam rangka penyelenggraan perencanaan strtegis kegitan

pengembangan Sumber Daya dan Keswadayaan Masyarakat,

c. Permasalahan Eksternal yang dihadapi :

1) Pelayanan Kesekretariatan

- Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan bersama SKPD lain dan

K/L

2) Pelayanan Bidang Kelembagaan dan Kerjasama

- Belum optimalnya penataan Kelembagaan Masyarakatdan Kelembagaan

lainnya di tingkat desa.

- Belum optimalnya penyusunan regulasi desa dan antar desa untuk

memperkuat operasionalisasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa,

Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembinaan Desa

Percontohan/Labsite dan Batas Desa.

3) Pelayanan BidangPemerintahan Desa dan Administrasi Desa

- Terbatasnya kemampuan dan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa,

- Terbatasnya kemampuan teknis Aparatur pemerintah desa.

- Belum dilaksanakannya/ditaatinya siklus penyusunan Regulasi Desa.

- Masih terbatasnya kemampuan kepala desa dalam melakukan pembinaan

aparatur desa,

- Masih terbatasnya keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD) dalam proses perencanaan pembangunan desa

- Masih belum terpadunya pelaksanaanKegiatan Bupati Ngantor di desa

(BUNGA DESA).

- Masih belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

evaluasi Pemberdayaan Desa/ Kelurahan/ Lomba desa.

- Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan desa.

- Masih belum tepatnya scedule penyusunan dokumen pencairan

dana-dana bantuan oleh pemerintah desa.

4) Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan

- Masih belum optimalnya dukungan dana dari pemerintah desa dalam


pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa), pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari,Program

Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang berprespektif Gender

(P2MBG),

- Masih belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah desa

dalampemberdayaan ekonomi rakyat,

- Masih belum validnya data kemiskinan di desa.

- Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan TNI

Manunggal membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) Gerakan Bersama rakyat (GEBRAK) Gotong

Royong, kegiatan penataan lingkungan dan sarana prasarana kawasan

perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyelenggraan

perencanaan strtegis kegitan pengembangan Sumber Daya dan

Keswadayaan Masyarakat,

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu

organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan

citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi,

visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan

dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan

kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakkan anggota organisasi untuk

bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota

organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan,

sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021. Proses tersebut

dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desayang dapat mempengaruhi pencapaian visi

dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.


Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2016 - 2021, Visi

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Pubalingga adalah :

PURBALINGGA YANGMANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU

MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAKMULIA /

BERAKHLAQUL KARIMAH

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri :

Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan

masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya

upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap ketergantungan kita

terhadap pihak-pihak lain / luar semakin dapat dikurangi. Disamping itu, kita perlu

berusaha keras agar sumber-sumber pembiayaan pembangunan akan semakin

meningkat melalui upaya-upaya yang tidak kontra produktf dengan niat kita dalam

mendorong perekonomian rakyat.

Daya Saing :

Daya saing masyarakat dan wilayah perlu dibangun secara sungguh-sungguh

sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan

dan penghidupan yang semakin berat dan komplek, terlebih-lebih dengan telah

masuknya perdagangan bebas. Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita

perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya manusia. Dengan

SDM yang kuat, insyaallah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan

masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang

telah terlebih dahulu maju.

Sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat yang beakhlaqul karimah, ditandai dengan semakin

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan memberikan

perhatian utama pada tercukupinya kebtuhan pokok manusia, kesehatan, pendidikan

dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang

memadai. Peningkatan kualitas hidup lebih difokuskan pada upaya mengurangi

kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, sehingga secara simultan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan


bahwa kemajuan-kemajuan yang kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang

fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih

kemajuan-kemajuan non fisik pada dimensi mental – spriritual, keagamaan, dan

kebudayaan, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta

akhlaqul karimah.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah

dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih

dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada

masyarakat

2. Misi II : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa

kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan

rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

3. Misi III :Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan

dan papan secara layak

4. Misi IV : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

5. Misi V : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan

mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan

manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi

pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan

iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja

6. Misi VI : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik

untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan

masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana

wilayahan yang memadai

7. Misi VII : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dari ke 7 misi tersebut, misi ke 6 yaitu “ Mewujudkan kawasan perkotaan

dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi,

sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan

penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai”sangat

berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi


Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas

Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan

a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;

b. Mendorong Terciptanya kehidupan yang religius/agamis, serta mewujudkan rasa

aman dan tentram dalam masyarakat;

c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan).

2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan

a. Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan

umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas);

b. Pilar PembangunanPerdesaan;

c. Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan;

d. Pilar Penyediaan Infrastruktur.

3. Pengutamaan pembangunan yang berkelanjutan

4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkankinerjapelayanan Dinas

Perberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya mendukung kinerja

programpembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten

Purbalingga antara lain :

a. Dukungan jumlah anggaran.

b. Dukungan Sarana dan Prasarana.

c. Adanya produk peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang mengatur

dengan jelas menyangkut pembinaan kemasyarakatan dan penyelenggaraan

pemerintah desa.

d. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara pegawai ASN Dinpermasdes

dengan aparatur pemerintah desa.

e. Pembinaan organisasi sangat dibutuhkan dan membantu pemerintah desa/strategis

dalam penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

f. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi dengan melasanakan kerja keras,

kerja cerdas dan kerja ikhlas;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung kinerja program pembangunan

untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Purbalingga antara lain :

1. Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinpermasdes

2. Belum optimalnya pengoordinasiaan dan penyusunan rencana dan program kerja di

lingkungan Dinpermasdes,

3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kersipan dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinpermasdes;

4. Belum optimalnya pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP);

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpermasdes,

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkungan tugasnya,

7. Belum optimalnya pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerj dan

anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa,

8. Belum optimalnya pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga,/ Rukun Warga (RT/ RW),

lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan

(LKMD/LKMK), Karangtaruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kelembagaan

Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrstructure (USRI), dan Kelembagaan

lainnya.

9. Belum optimalnya Fasilitasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa, Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Pembinaan Desa Percontohan/Labsite dan Batas Desa.

10. Belum optimalnya Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

11. Belum optimalnya Fasilitasi pelaksanan Bimbingan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur,

12. Belum optimalnya Pelaksanaan kegiatan Regulasi Desa dan Sosialisasi Peraturan

Daerah/ Peraturan Bupati tentang Desa,

13. Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan aparatur desa,

14. Belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),

15. Belum optimalnya Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA DESA),

16. Belum optimalnya Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum desa


( peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), pelaksanaan evaluasi Pemberdayaan

Desa/ Kelurahan/ Lomba desa,

17. Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan desa meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD),

Administrasi Desa, program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD), Musyawarah Rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes), pengelolaan

sistem keuangan desa, profil desa/kelurahan,

18. Belum optimalnya Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan keuangan khusus

dan bantuan gubernur),

19. Belum optimalnya Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tept Guna (TTG), Badan Usha

Milik Desa (BUM Desa), pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari,Program Terpdu

Pemberdayaan Masyarakat yang berprespektif Gender (P2MBG),

20. Belum optimalnya Pelaksanaan Sosilisasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat,

21. Belum optimalnya Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan

kemiskinan,

22. Belum optimalnya Fasilitasi Program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD),

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gerakan Bersama rakyat

(GEBRAK) Gotong –Royong, kegiatan penataan lingkungann dan sarana prasarana

kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyelenggraan

perencanaan strtegis kegitan pengembangan Sumber Daya dan Keswadayaan

Masyarakat,

23. Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan bersama SKPD lain dan K/L

24. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Masyarakat dan Kelembagaan lainnya di

tingkat desa.

25. Belum optimalnya penyusunan regulasi desa dan antar desa untuk memperkuat

operasionalisasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa, Pembangunan Kawasan

Perdesaan, Pembinaan Desa Percontohan/Labsite dan Batas Desa.

26. Terbatasnya kemampuan dan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa,

27. Terbatasnya kemampuan teknis Aparatur pemerintah desa.

28. Belum dilaksanakannya/ditaatinya siklus penyusunan Regulasi Desa.

29. Masih terbatasnya kemampuan kepala desa dalam melakukan pembinaan aparatur

desa,


30. Masih terbatasnya keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam

proses perencanaan pembangunan desa

31. Masih belum terpadunya pelaksanaan Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA

DESA).

32. Masih belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi

Pemberdayaan Desa/ Kelurahan/ Lomba desa.

33. Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan desa.

34. Masih belum tepatnya scedule penyusunan dokumen pencairan dana-dana bantuan

oleh pemerintah desa.

35. Masih belum optimalnya dukungan dana dari pemerintah desa dalam pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pasar Desa,

Lumbung Desa, Desa Berdikari, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang

berprespektif Gender (P2MBG),

36. Masih belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah desa dalam

pemberdayaan ekonomi rakyat,

37. Masih belum validnya data kemiskinan di desa.

38. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan TNI Manunggal

membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Gerakan Bersama rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, kegiatan penataan lingkungan

dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka

penyelenggraan perencanaan strtegis kegitan pengembangan Sumber Daya dan

Keswadayaan Masyarakat,

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari

implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

a. Belum tersusun dan tervalidasinyanya dokumen kerjasama kawasan dalam RTRW

Kabupaten

b. Pendayagunaan potensi desa yang tidak memperhatikan KLHS

2. Faktor Pendorong

a. Sangat potensialnya pembangunan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah kabupaten dan pendayagunaan potensi desa

b. Masih banyaknya sumberdaya alam yang belum dieksplorasi guna meningkatkan


pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul sehinggadijadikan isu yang

strategis berkaitan dengan tugas pokok danfungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara

lain dianalisis menggunakan kriteria sebagaiberikut :

No Kriteria*) Bobot**)

1Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadappencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstraprovinsi/kabupaten/kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 103 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 204 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 105 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 156 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25

Total 100Berdasarkan analisa sebagaimana tersebut diatas, maka isu isu strategis Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan skor rangking tertinggi adalah sebagai

berikut :NO PERMASALAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TOTAL

SKOR1 Belum optimalnya Fasilitasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa, Pembangunan

Kawasan Perdesaan, Pembinaan Desa Percontohan/Labsite dan Batas Desa. 902 Belum optimalnya Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA DESA), 853 Masih belum terpadunya pelaksanaan Kegiatan Bupati Ngantor di desa (BUNGA

DESA). 824 Belum optimalnya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan desa meliputi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD),

Administrasi Desa, program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(P3MD), Musyawarah Rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes), pengelolaan

sistem keuangan desa, profil desa/kelurahan, 775 Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan desa. 726 Belum optimalnya Pelaksanaan Sosilisasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat, 707 Belum optimalnya Fasilitasi Program TNI Manunggal membangun Desa (TMMD),

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Gerakan Bersama rakyat

(GEBRAK) Gotong –Royong, kegiatan penataan lingkungann dan sarana prasarana

kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyelenggraan

perencanaan strtegis kegitan pengembangan Sumber Daya dan Keswadayaan

Masyarakat, 708 Belum optimalnya Koordinasi pelaksanaan kegiatan upaya penanggulangan

kemiskinan, 65


9 Masih belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah desa dalam

pemberdayaan ekonomi rakyat, 6510 Belum optimalnya pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga,/ Rukun Warga (RT/ RW), lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan

(LKMD/LKMK), Karangtaruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Kelembagaan

Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrstructure (USRI), dan Kelembagaan

lainnya. 6511 Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan TNI Manunggal

membangun Desa (TMMD), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Gerakan Bersama rakyat (GEBRAK) Gotong Royong, kegiatan penataan lingkungan

dan sarana prasarana kawasan perdesaan, Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka

penyelenggraan perencanaan strtegis kegitan pengembangan Sumber Daya dan

Keswadayaan Masyarakat, 6412 Belum optimalnya Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 6213 Belum optimalnya Fasilitasi dana-dana bantuan untuk desa (bantuan keuangan khusus

dan bantuan gubernur), 6114 Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinpermasdes 6015 Belum optimalnya Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tept Guna (TTG), Badan Usha

Milik Desa (BUM Desa), pasar Desa, Lumbung Desa, Desa Berdikari,Program Terpdu

Pemberdayaan Masyarakat yang berprespektif Gender (P2MBG), 6016 Belum optimalnya penyusunan regulasi desa dan antar desa untuk memperkuat

operasionalisasi Kerjasama Desa, Kerjasama antar Desa, Pembangunan Kawasan

Perdesaan, Pembinaan Desa Percontohan/Labsite dan Batas Desa. 6017 Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan aparatur desa, 6018 Masih belum validnya data kemiskinan di desa. 6019 Terbatasnya kemampuan teknis Aparatur pemerintah desa. 5920 Belum optimalnya pengoordinasiaan dan penyusunan rencana dan program kerja di

lingkungan Dinpermasdes, 5721 Belum optimalnya Fasilitasi pelaksanan Bimbingan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur, 5522 Belum optimalnya Perumusan pedoman dan pembinaan produk hukum desa

( peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa), pelaksanaan evaluasi Pemberdayaan

Desa/ Kelurahan/ Lomba desa, 5523 Belum optimalnya Pelaksanaan kegiatan Regulasi Desa dan Sosialisasi Peraturan

Daerah/ Peraturan Bupati tentang Desa, 5524 Masih belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan evaluasi

Pemberdayaan Desa/ Kelurahan/ Lomba desa. 5525 Masih belum optimalnya dukungan dana dari pemerintah desa dalam pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pasar Desa,

Lumbung Desa, Desa Berdikari, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang 55


berprespektif Gender (P2MBG),

26 Masih belum tepatnya scedule penyusunan dokumen pencairan dana-dana bantuan oleh

pemerintah desa. 5427 Belum optimalnya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), 5428 Terbatasnya kemampuan dan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa, 5429 Belum optimalnya penataan Kelembagaan Masyarakat dan Kelembagaan lainnya di

tingkat desa. 5430 Belum dilaksanakannya/ditaatinya siklus penyusunan Regulasi Desa. 5431 Masih terbatasnya kemampuan kepala desa dalam melakukan pembinaan aparatur

desa, 5432 Masih terbatasnya keterlibatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam

proses perencanaan pembangunan desa 5433 Belum optimalnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kersipan dan pelayanan

administrasi di lingkungan Dinpermasdes; 5234 Belum optimalnya pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP); 5035 Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinpermasdes, 5036 Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkungan tugasnya, 5037 Belum optimalnya pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan

anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, 5038 Belum optimalnya pengoordinasian kegiatan bersama SKPD lain dan K/L 49


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dinas Pemberdayaan Masayarakat merupakan salah satu Organisasi Perangkat

Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi

Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kesekretariatan, Penyelenggaraan penataan

Desa yaitu Penyelenggaraan penataan Desa, Penyelenggaraan Kerjasama Desa yaitu

Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Desa yaitu Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa

dan Penyelenggaraan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, yang meliputi Pemberdayaan

lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan

Lembaga Kemasyarakatan,maka dituntut senantiasa untuk mendukung pencapaian visi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan yaitu :

“ Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat

Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

Sebagai penjabaran dari Visi Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten

Purbalingga menetapkan Misi.Misi merupakan sesuatu yang harus diemban ata

dilaksanakan oleh organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi

yang sudah ditetapkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021,

yang mengemban misi meliputi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahanan yang professional, efisien, efektif, bersih dan

demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah

SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan

tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebinekaan.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan

secara layak.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajad

pendidikan dan derajad kesehatan masyarakat.

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong


simpul-simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur,

perdagangan, jasa, pariwisata, imdustri kreatif dengan tetap berorientasi pada

kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim

yang kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Mewujudkan kawawan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk

melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang

didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana yang memadai.

7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan Misi Pembanguan Jangka Mengengah Pemerintah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016 – 2021 yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Misi ke 6 yaitu :

“ Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk

melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat

yang didukung dengan penyediaan insfrastruktur dan sarana prasarana wilayah

yang memadai “, dengan tujuan RPJMD Kabupaten Purbalingga periode 2016 – 2021

yang ingin dicapai adalah : “ Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas

pelayanan desa”.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran strategis yang menjadi

prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dimaksudkan untuk mencapai visi, melaksanakan

misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi,

adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun ke depan. Sedangkan untuk perumusan sasaran perlu memperhatikan

indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta

profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Tujuan dan sasaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Tujuan

Pada RPJMD tahun2016 -2021 disebutkan bahwa terdapat pengelompokan urusan

wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.Sedangkan urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa termasuk dalam urusan wajib non pelayanan


dasar. Pemberdayaan masyarakat desa adalah merupakan upaya untuk mewujudkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat desa/kelurahan yang meliputi aspek

ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan

pemerintahan desa, lembaga kemasyarkatan dan upaya penguatan kapasitas

masyarakat agar lebih berdaya, dalam kerangka pembangunan partisipatif yang

dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Adapun tujuan RPJM yang yang

ditetapkan adalah “ Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas

pelayanan desa”

Seiring dengan upaya untuk mewujudkan tujuan RPJM tersebut maka tujuan yang

ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

“ Meningkatkan kualitas pemerintahan, kelembagaan dan masyarakat desa”.

Untuk mencapai tujuan dimaksud tentunya memerlukan upaya-upaya yang maksimal

dari semua komponen yang ada, karena sangat mustahil suatu tujuan organisasi dapat

dicapai tanpa dukungan yang maksimal dari semua pihak yang terkait.Untuk

memudahkan dan memberikan arah dalam rangka mencapai tujuan OPD

Dinpermasdes maka perlu dirumuskan definisi / penjabaran operasional yaitu :

1. Meningkatnya prosentase desa swasembada pada akhir tahun 2021 atau akhir

masa RENSTRA menjadi 5,8 prosen dari jumlah desa yang ada di kabupaten

Purbalingga yaitu 224 desa, dimana hal tersebut bisa diwujudkan dengan :

a. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa yang semakin profesional sehingga

ke depan diharapkan dapat lebih mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan

pelayanan kepada pihak pihak terkait terutama kepada warga desanya.

b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan desa sehingga dapat

mewujudkan kelembagaan dan masyarakat desa yang lebih berdaya/berperan

aktif dalam pembangunan di lingkungannya.

2. Tercapainya nilai hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar

81 sebagaimana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga

pada akhir tahun 2021 atau akhir periode RPJMD. Untuk mencapai arget ini

tentu diperlukan upaya yang sungguh sungguh dalam memberikan pelayanan

terbaik bagi semua pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas


2. Sasaran

Untuk mengukur pencapaian tujuan dimaksud maka Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa menetapkan sasaran yang ditentuakn secara periodik setiap


tahun melalui serangkain program dan kegiatan serta pengalokasian sumber daya

yang ada.Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa selama periode RPJMD tahun 2016 -2021 adalah sebagia berikut :

a. Meningkatnya tingkat perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa.

b. Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program-program

pemberdayaan masyarakat.

c. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dicapai oleh OPD Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah

ditetapkan tersebut maka perlu ditetapkan pula alat ukur berupa indikator dari masing

masing sararan OPD Dinpermasdes, yaitu :

a. Jumlah desa swasembada yang semakin bertambah berdasarkan laporan data

profil desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Tahun 2007 tentang Profil Desa dan Kelurahan ( Satuan Desa ) dengan target

minimal 13 desa dari 224 desa yang ada di wilayah kabupaten Purbalingga.

b. Meningkatnya peran serta masyarakat berupa swadaya masyarakat dalam

mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat dinilai

dengan satuan rupiah yang dapat berupa uang maupun barang yang dapat dinilai

setara uang ( Satuan Rupiah ) dengan target minimal Rp. 3.110.000.000,- ( tiga

milyar seratus sepuluh juta rupiah).

c. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

diukur dengan indikator nilai AKIP OPD Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan

Desa dengan target nilai pada akhir periode Renstra tahun 2016 -2021 yang telah

ditetapkan dalam RPJM adalah 67.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa periode tahun 2016 – 2021 secara terinci dapat disajikan pada

Tabel 4.1 sebagai berikut :



Strategi dan Kebijakan SKPD

Adapun untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinpermasdes menetapkan

strategi dan kebijakan yang harus ditempuh dalam rangka mengantisipasi

kendala/hambatan yang mungkin terjadi dan dimungkinkan akan menghambat pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

2. Strategi.

a. Penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Peningkatan pengeloaan profil desa dan Indeks Desa Membangun

c. Peningkatan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa

d. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

e. Peningkatan kapasitas masyarakat desa melalui P2MBG

f. Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemerintah Desa

g. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa

h. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa

a. Peningkatan pengeloaan Bumdes dan Bumdes Bersama

j. Peningkatan kapasitas pengelola BP-SPAM dan UED-SP

k. Peningkatan kapasitas pengelolaan Pasar Desa

l. Penguatan kelembagaan Posjanal Posyandu

m. Penguatan kapasitas kelembagaan RT, RW dan LKMD

n. Penguatan kapasitas pengelolaan Lumbung Desa

o. Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana kawasan perdesaan.

p. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan TMMD

q. Peningkatan dan pembinaan BBGRM.

2. Kebijakan :

a. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut peraturan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat terkati regulasi yang berkaitan dengan

desa.

b. Penyusunan data laporan profil desa.

c. Penyusunan data laporan Indeks Desa Membangun.

d. Melaksanan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa secara berkala.

e. Melaksanakan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa.

f. Melaksanakan pelatihan administrasi pemerintahan desa.

g. Melaksanakan pelatihan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

h. Pembinaan program P2MBG


i. Pelatihan ketrampilan masyarakat desa

j. Meningkatkan kapasitas dan evaluasi pemerintahan desa dengan program Bupati

Tilik Desa

k. Penguatan pelakasanaan musrenbangdes

l. Pelatihan Sistem Keuangan Desa

m. Melaksanakan Fasilitasi pengelolaan dana desa maupun Alokasi Dana Desa ( DD

dan ADD )

n. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

o. Penguatan Sistem Informasi Desa

p. Melakukan penguatan kelembagaan Bumdes dan Bumdes Bersama

q. Melakukan penguatan kelembagaan BP SPAM dan UED SP

r. Melakukan penguatan pasar desa

s. Melakukan penguatan pengelolaan PKK desa/kelurahan

t. Melakukan penguaatan pengelolaan Pokjanal dan Posyandu.

u. Melakukan penguatan pengelolaan Karang Taruna

v. Melakukan penguatan pengelolaan Lembaga Keuangan Desa dan Badan Kerjasama

Antar Desa

w. Melakukan penguatan pengelolaan Lembaga Pasca Program pemberdayaan

masyarakat.

x. Melakukan penguatan kelembagaan RT/RW.

y. Melakukan penguatan kelembagaan LKMD

z. Melakukan penguatan pengelolaan lumbung desa

aa. Melakukan penguatan kelembagaan dan sarpras kawasan perdesaan.

ab. Melaksanakan fasilitasi TMMD

ac. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan BBGRM dan Gebrak Gotong Royong

masyarakat.

Adapun untuk menjelaskan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan dapat dijelaskan pada table 4.2




BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa melalui tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka

perlu penjabaran operasional yang lebih terinci ke dalam program dan kegiatan yang

disertai dengan indicator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi maupun kebijakan tersebut,

maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

A. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :

1. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran.

2. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi.

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

4. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

5. Pendidikan dan pelatihan pegawai.

6. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kikerja OPD.

B. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi DD dan ADD.

2. Diklat Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa.

3. Fasilitasi dan Pembianaan BUMDes.

4. Pemanfaatan dan Pengenalan TTG.

5. Fasilitasi TMMD.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desaa.

7. Fasilitasi Sistem Keuangan Desa.

8. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

9. Fasilitasi Pokjanal Posyandu.

10. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Desa.

11. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan.

12. Bupati Tilik Desa.


13. Fasilitasi Laboratorium Lapang Desa ( LabSite ).

14. Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus.

15. Penyusunan Laporan Profil Desa.

16. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa.

17. Pembinaan Kelembagaan RT/RW.

18. Pembinaan Kelembagaan PKK Des.

19. Pembinaan Kelembagaan PKK Desa/Kelurahan.

20. Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna.

21. Pembinaan Kelembagaan IPAL Komunal.

22. Penyusunan Perbub Tindak Lanjut Implementasi UU Desa.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi kegiatan :

1. Gebrak Gotong Royong Masyarakat dan Bulan Bakti Gotong Royong

Masyarakat.

2. Fasilitasi Sarpras Lingkungan dan BP – SPAM.

3. Sistem Informasi Desa ( SID ).

4. Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender ( P2MBG ).

6. Pembinaan Kelembagaan Pasar Desa.

7. Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja , target kinerja

dan Pendanaan Indikatif selama masa RPJMD tahun 2016 – 2021 dapat disajikan

pada Tabel 5.1 sebagai berikut :







BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANGMENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya,

indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau

sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang

direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang

memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja

organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah

data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan

organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah

diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya

digunakan pada saat menyusun laporan pertangung-jawaban.Indikator kinerja juga

merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang

akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan

kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk

diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sebagai landasan dalam penetapan

indikator kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada

Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Indikator Kinerja Utama Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan keputusan Bupati Purbalingga tersebut, maka Indikator Kinerja Utama

(IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa adalah sebagai berikut :


SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

FORMULASI/

RUMUS

PERHITUNGAN

SUMBER

DATA

Meningkatnya

kualitas desa

Indeks Desa

Membangun

(IDM)

Angka Jumlah Nilai Indeks

Pembangunan Desa

seluruh desa di

Kabupaten

Purbalingga dibagi

dengan jumlah desa

di Kabupaten

Purbalingga

Kementrian

Desa PDTT

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa berdasarkan keputusan Bupati dimaksud adalah sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

FORMULASI /

RUMUS

PERHITUNGAN

Meningkatnya

tingkat

perkembangan dan

klasifikasi status

kemajuan desa

Jumlah Desa

Swasembada

Desa Jumlah Desa

Swasembada

Meningkatnya

jumlah swadaya

masyarakat yang

mendukung program

pemberdayaan

masyarakat.

Jumlah swadaya

masyarakat yang

mendukung program

pemberdayaan

masyarakat

Rupiah Jumlah swadaya

masyarakat

Meningkatnya

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Nilai AKIB

Dinpermasdes

Nilai Laporan Hasil

Evaluasi (LHE)

Inspektorat

Kabupaten


Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tersebut, maka

pengukuran dan indikator kinerja utama dijadikan sebagai sarana pengukuran kinerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD baik target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dari sisi

pencapaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) OPD Dinpermasdes maupun dari sisi target

pencapaian Indikator Kinerja Program. Indikator kinerja ini didapatkan dengan

mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinpermasdes yang

berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Sedangkan untuk target kinerja program yang akan dicapai selama periode RPJM 2016 s.d.

2021 meliputi 12 ( duabelas) indikator yang terdiri :

A.Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu.

b. Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu.

c. Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tepat

waktu.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Cakupan Posyandu Aktif.

b. Cakupan Lumbung Desa Sehat.

c. Rasio Karang Taruna Aktif

d. Rasio PKK Desa/kelurahan aktif.

e. Cakupan BP-SPAM aktif.

f. Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan aktif;

g. Cakupan desa yang memiliki Bdan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) yang sehat.

h. Rasio Lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif.

i. Jumlah pasar desa yang dibina.

Adapun target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran selama

periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Sedangkan target kinerja program yang akan dicapai selama periode RPJM 2016

s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel 6.2 sebagai berikut :





BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desaselama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun

berdasarkan kebijakanKepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung

pencapaianprogram Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan

RenstraDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun

2016-2021 mendukung pencapaiandalam perencanaan pembangunandalam 5 (lima) tahun

ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam

mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala

Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan

acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai

dengan Desember 2021, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja

Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program

transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal)

perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru

yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas

Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten

Purbalingga Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Purbalingga Tahun

2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati

hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan

telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 Nomor

8 Tahun 2016. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan bagi Organisasi Perangkat Daerah akan menjadi

acuan dalam penyusunan target kinerja tahuan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja

Tahunan ( RKT ) selama periode RPJM 2016 s.d. 2021.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;


2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaber kewajiban untuk menyusun rencana

kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra

dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam

Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 merupakan

indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan

tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Dinas


Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi

seluruh Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga untuk

menopang kesuksesan pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Purbalingga. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam

pelaksanaannya.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak

baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh

potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada

gilirannya akan terwujud visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Purbalingga pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada umumnya.

Plt. KEPALA DINASPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. WIDIYONO, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610213 199503 1 001







BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang.€¦ · RENSTRADINASPEMBERDAYAANMASYARAKATDANDESAKABUPATENPURBALINGGATAHUN2016-2021 Page1 BABI PENDAHULUAN 1.1LatarBelakang. Pembangunan pada hakekatnya

Documents