Babak Baru “Pertarungan” Melawan HIV/AIDS · 2014. 6. 10. · Keputusan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Warta dalam Dua Bahasa- Agustus

Keputusan Menteri Tenaga Kerja:Babak Baru “Pertarungan”Melawan HIV/AIDS

Tempat Kerja, merupakantindaklanjut dari KesepakatanTripartit Nasional 2003. Kepmenini diluncurkan pada Forum“Dunia Kerja” Indonesia tentangHIV/AIDS yang diselenggarakanoleh ILO bekerja sama denganDepartemen Tenaga Kerja danTransmigrasi (Depnakertrans) danProgram Aksi Stop AIDS-USAID.

Menurut Direktur ILO untukIndonesia Alan Boulton, tempatkerja merupakan lokasi kunci bagiprogram pencegahan dandukungan HIV/AIDS di tempat

kerja. “Kepmen memperlihatkan keinginan Indonesia untukmenjalankan program penanggulangan HIV/AIDS selangkahlebih maju. Kepmen ini merupakan panduan penting yangakan membantu mengurangi dampak HIV/AIDS terhadapbisnis dan ekonomi, serta mengatasi masalah stigmatisasi dandiskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS melaluiskema Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),” ujar Alan.

Alan mengucapkan selamat kepada Depnakertrans,serta Dewan Keselamatan dan Kesehatan Nasional, atasdikeluarkannya Kepmen ini. Ia kemudian menekankanpentingnya promosi dan sosialisasi Kepmen di kalanganmasyarakat bisnis Indonesia. Ini untuk menjaminterlaksananya program pencegahan dan perawatan di tingkatperusahaan. “Dengan ditandatanganinya Kepmen ini,perusahaan-perusahaan diharapkan segera melakukantindakan nyata dengan menyusun kebijakan dan programpencegahan HIV/AIDS.”

Menanggapi sambutan Alan, Sofjan Wanandi, KetuaAPINDO, mengatakan bahwa APINDO berkomitmen untukmenyosialisasikan Kepmen di kalangan anggota-anggotanya

(dari kiri ke kanan): Dr. Farid W. Husain (Deputy Coordi-nating Minister for People’s Welfare/Secretary of NationalAIDS Commission), Jacob Nuwa Wea (Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi), Alan Boulton (Direktur ILOJakarta), Sofjan Wanandi (Ketua Asosiasi PengusahaIndonesia (APINDO); Arief Sudjito (Ketua KonfederasiSerikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan Tjepie Aloewie(Sekretaris Jenderal Depnakertrans) saat peluncuranKeputusan Menteri tentang Pencegahan danPenanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Warta dalam Dua Bahasa- Agustus 2004, Vol. 2 No. 2

“Kita masih menghadapi tingginya angka kasus HIV/AIDS,yang semakin diperparah dengan meningkatnya tingkatpengangguran yang, pada gilirannya, mengarah padasemakin meluasnya penyebaran HIV/AIDS. Kita harusmelakukan tindakan pencegahan. Dengan dikeluarkannyaKeputusan Menteri, saya berharap pencegahan HIV/AIDS ditempat kerja akan lebih efektif,” ujar Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, Jacob Nuwa Wea, ketika meluncurkanKeputusan Menteri (Kepmen) tentang Pencegahan danPenanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja pada 6 Mei diJakarta.

Menteri Nuwa Wea menyadari bahwa sebagian anggotamasyarakat masih memiliki persepsi negatif mengenai orangyang hidup dengan HIV/AIDS. Karenanya, ia menyerukanperlunya upaya bersama dari masyarakat bisnis dan serikatpekerja untuk mendukung kampanye pencegahan danpenanggulangan infeksi ini.

Keputusan baru ini, berjudul Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP/68/MEN/2004tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di

sebagai bagian dari dukungan kongkret dari masyarakat bisnis.“Kepmen ini sangat penting mengingat adanya indikasi terusmeningkatnya jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS diIndonesia,” ujar dia.

Dalam diskusi interaktif bertajuk “HIV/AIDS adalahMasalah Semua Orang”, Koordinator Nasional ILO untuk HIV/AIDS, Tauvik Muhamad, memuji Kepmen tersebut, yangmendesak pengusaha untuk tidak melakukan diskriminasiterhadap pekerja dengan HIV, termasuk melarangdilakukannya tes HIV terhadap pelamar kerja.

"Pelaksanaan tes HIV akan hanya memberatkanperusahaan karena disamping mahal, tes tersebut tidakmenjamin para pekerja di perusahaan tersebut tidak akanterinfeksi di kemudian hari,” ujar dia saat diskusi seperti dikutipdari the Jakarta Post. “Akan jauh lebih murah bagi perusahaanuntuk melakukan kampanye pencegahan dan penanggula-ngan terhadap HIV/AIDS serta melaksanakan programpendidikan dan pelatihan mengenai sindrom ini bagi pekerjamereka,” Tauvik menambahkan.

Di dalam Forum, Menteri pun menyerahkanpenghargaan bagi perusahaan-perusahaan terpilih atasperhatian mereka terhadap HIV/AIDS. ILO bekerja samadengan APINDO dan sejumlah organisasi non-pemerintahmemberikan penghargaan ini kepada lima perusahaan.Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi Bank TabunganNegara, perusahaan ban Gajah Tunggal, perusahaan bajanegara Krakatau Steel, perusahaan garmen Ricky PutraGlobalindo dan Standard Chartered Bank.

Forum dihadiri sekitar 300 peserta dari badan-badanpemerintah, masyarakat bisnis, organisasi pengusaha, serikatpekerja, lembaga internasional, donor, LSM dan media massa.Diskusi interaktif ini menghadirkan Nina Tursinah dan Dr.Harjono dari APINDO, A. Halim Mahfudz dari Bank StandardChartered, Djaffar Assegaff dari Grup Media, dan CherrieNursalim dari Grup Gadjah Tunggal. Diskusi ini dimoderatorioleh Nurul Arifin, aktris Indonesia dan Tauvik Muhamad dariILO.

Daftar IsiDari KamiBaru, Kantor ILO Jakarta!Program ILO di Timor Leste

Liputan UtamaKeputusan Menteri Tenaga Kerja: Babak Baru“Petarungan” Melawan HIV/AIDS

Pekerja AnakHari Internasional Menentang Pekerja AnakDibalik Pintu Tertutup: Pekerja Rumah Tangga Anak

ILO, Indonesia Bersama Meraih Masa Depan tanpaPekerja Anak

Melangkah Maju:Proyek Dukungan ILO-IPEC AwaliKegiatannya

Hak dalam BekerjaMempromosikan Kesetaraan Kesempatan Kerja diIndonesia

Polisi Dilatih Hak-hak Kerja MendasarProyek Deklarasi ILO/AS Utamakan Keberlanjutan

ILO Adakan Simposium Pendidikan SpesialisasiHubungan Industrial

Laporan Global ILO: Berorganisasi demi KeadilanSosial

Perdagangan untuk Kerja Paksa dan Eksploitasi Seksual:Pelanggaran Hak Asasi Manusia Mendasar

Lapangan KerjaILO dan Lapangan Kerja bagi Kaum Muda di IndonesiaMembangun Infrastruktur bagi Masyarakat DesaGlobal Compact di Indonesia: Kemajuan setelahPeluncuran

Dialog SosialIndonesia Finalisasi Strategi PenanggulanganKemiskinanSerikat Pekerja dan Proses PRSP Indonesia

Perlindungan SosialMendesak, Budaya Keselamatan dan Kesehatan diTempat Kerja

JenderKrusial, Keseimbangan Jender dalam Tatanan Hukumbagi Pengadilan Hubungan Industrial Baru

KolomMenghapuskan Diskriminasi terhadap HIV/AIDS dalamPeraturan Ketenagakerjaan Indonesia

CuplikanILO Staff Union Regional Committee Meeting for Asiaand the Pacific

The ILO Surabaya Coordination OfficePublic Information Center: Your Gateway to LabourInformation Resources in Indonesia

PublikasiAgenda

... Babak Baru “Pertarungan”Melawan HIV/AIDS

Richard Howard, Spesialis Sektor Swasta dari ASA-USAID (tengah) menjelaskan tentang dampak HIV/AIDSterhadap bisnis. Ia didampingi A. Halim Mahfudz dari Standard Chartered Bank (kiri ) dan Djaffar Assegaff dariGrup Media (kanan) saat diskusi interaktif, yang dimoderatori Tauvik Muhammad dari ILO (ujung kiri ).

367

1

4

5

6

9

1010

14

13

12

181716

20

19

22

21

23

88

8

15

20

Dari Kami

Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi tentang Pencegahan danPenanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Disusun berdasarkan Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja dan peraturanpemerintah yang ada lainnya, Kepmen terdiri dari tujuh pasal. Kepmen melarang pengusahamelakukan tindakan diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS dan mewajibkanpengusaha mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja melalui skema Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Kepmen mewajibkan perusahaan menerapkan program penanggulangan di tempatkerja, serta menyatakan bahwa “Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS berhak mendapatkanpelayanan kesehatan kerja dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku”. Kepmen pun mengatur bahwa“pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakansebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan statuspekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin”.

Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atasdasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruhyang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakansebagai syarat kerja atau status kerja. Berkaitan dengankerahasiaan, Kepmen pun menyatakan bahwa informasi yangdiperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatandan kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yangberlaku bagi data rekam medis.

HIV/AIDS dan Kerja: Perkiraaan Nasionaldan Global

- Sekitar 90.000 – 130.000 orang Indonesian hidup dengan HIV/AIDS,dengan 79,1% di antaranya laki-laki dan 20,9% perempuan.

- Antara 17 dan 20 juta orang Indonesia berisiko langsung terinfeksiHIV.

- Sembilan puluh persen orang Indonesia hidup dengan HIV/AIDS berusiaantara 20 dan 50 tahun.

- Di seluruh dunia, sekitar 26 juta jiwa angkatan kerja/aktif secaraekonomi yang berusia antara 15-64 positif HIV (18,6 juta di Afrika).

- Di seluruh dunia, 36,5 juta orang berusia 15-64, yang juga merupakanusia produktif atau terlibat dalam kegiatan produktif positif HIV (800.000orang lainnya berusia 50-64 positif HIV) (25,8 juta di Afrika).

- Pekerja yang aktif secara ekonomi sebagian besar sekarat; 28 jutajiwa angkatan kerja secara global meninggal pada 2005; 48 jutalainnya pada 2010, dan 74 juta pada 2015 (20, 34 dan 50 juta diantara mereka di Afrika).

- Pekerja yang aktif secara ekonomi tidak lagi dapat bekerja karenasakit dan tidak memiliki akses atas perawatan. Pada 2005, 2 jutapekerja secara global tidak akan mampu lagi bekerja (85% di antaramereka di Afrika); pada 2015, 4 juta (lebih dari 2 juta di Afrika).

Mengingat banyak kegiatan ILO juga mencakup Jawa Timur, kamimenunjuk seorang Koordinator Program (Programme CoordinationOfficer) di Surabaya, yang akan menjadi garda depan dalammemberikan dukungan atas beragam kegiatan di provinsi tersebut danbekerja sama erat dengan para konstituen.

Di Timor Leste, dukungan yang diberikan terhadap DepartemenPerburuhan dan pengusaha serta serikat pekerja terbangun melaluiProyek Hubungan Industrial (SIMPLAR). Menanggapi tantangan besarpembangunan, khususnya dalam menciptakan lebih banyak lagipekerjaan baru, Employment and Vocational Training Fund didirikandan proyek tentang Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan (SkillsTraining and Gainful Employment) (STAGE) yang didanai Uni Eropasegera berjalan.

Peran sebagai kantor penghubung ASEAN memainkan perananpenting bagi Kantor ILO Jakarta yang ditandai dengan semakin luasnyaberbagai bentuk kerjasama yang terjalin di sejumlah bidang. Hal ini punsejalan dengan langkah ASEAN untuk mengembangkan serangkaianinisiatif baru di tingkat regional dan melebarkan kemitraannya dengannegara-negara seperti Cina, India dan Jepang.

Saat pembukaan kantor ILO Jakarta yang baru pada 16 April,Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Jacob Nuwa Wea, serta SekretarisNegara untuk Perburuhan dan Solidaritas, Arsenio Bono, berbicaramengenai kontribusi penting yang telah diberikan ILO. Dihadapan parakonstituen, mitra kerja dan rekan, kedua Menteri pun menegaskanhambatan dan tantangan di masa depan. Acara menarik yangmendorong upaya lebih lanjut untuk terus meluaskan kegiatan ILO dikedua negara!

Kami pun mengharapkan dukungan dan keterlibatan lebih dalamdari para konstituen dalam langkah-langkah kami selanjutnya.

(dari kiri ke kanan): Alan Boulton (Direktur ILO), Peter Rademaker (Deputi Direktur ILO) dan ArsenioBano (Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas Timor Leste) berbincang ringan mengenaiprogram di Timor Leste saat pembukaan kantor ILO yang baru di Jakarta.

3

Merupakan kegembiraan menjadi bagian dari program pembangunandi Indonesia dan Timor Leste dalam hal ketenagakerjaan dan perburuhan.

Di Indonesia, lebih dari beberapa bulan belakangan ini, ILO telahmemberikan bantuan dan dukungan terhadap berbagai program pentingpemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja. Program TerikatWaktu untuk menghapuskan pekerja anak yang disponsori PemerintahAmerika Serikat telah mengawali aktivitasnya ditandai dengan peluncuranprogram di seluruh provinsi sasaran. Menggembirakan, sambutan hangatatas kegiatan ILO yang diberikan Gubernur serta Pemerintah Daerah DKIJakarta. Program baru yang disponsori Pemerintah Inggris tentangPerdagangan dan Pekerja Rumah Tangga mulai berjalan dan akan berupayamenghapuskan penyiksaan dan eksploitasi yang kerap terjadi.

Kami saat ini menjalin kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerjadan Transmigrasi serta mitra-mitra lainnya dalam menerapkan KeputusanMenteri baru mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS diTempat Kerja. Fokus dari program Lapangan Kerja bagi Kaum Muda adalahmendukung Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia danmerumuskan serta menjalankan Rencana Aksi Nasional.

Selanjutnya, berkenaan dengan Pemilu pada tahun ini di Indonesia,para kandidat menjadikan masalah penciptaan lapangan kerja sebagaiprioritas dalam rencana kerja mereka. Dalam hal ini, program-program ILOyang berkaitan dengan strategi ketenagakerjaan yang komprehensif, sertaberkelanjutan yang secara efektif menerapkan peraturan ketenagakerjaanbaru dan memperomosikan kerjasama pekerja dan manajemen, memegangperanan penting.

untuk memperoleh perhatian. Mereka acap kaliterabaikan dikarenakan eksploitasi dan siksaanterjadi di belakang pintu tertutup.”

Debat ini diselenggarakan bersama oleh ILO,Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI),Rumpun Gema Perempuan dan JARAK (jaringan LSMtentang penghapusan pekerjaan untuk anak). Parapanelis termasuk Siswono Yudohusodo (KandidatWakil Presiden); Dr. Rachmad Santika (Deputi IVDepartemen Pemberdayaan Perempuan); InneSukaryo (Kongres Wanita Indonesia (Kowani)); sertaSugito (Ketua Asosiasi Penyalur Pekerja RumahTangga Indonesia).

Menurut Siswono, situasi ekonomi negaraharus menjadi bahan pertimbangan sebelummenanggulangi masalah pekerja rumah tangga anak.“Saya tidak mendorong anak untuk bekerja, tapibagaimana dengan anak-anak miskin? Karenanya,penting untuk menyusun peraturan yang melindungihak-hak anak,” kata dia, seraya menegaskan bahwaperaturan tersebut mesti mencakup kewajiban bagimajikan menyediakan gaji dan makanan yangpantas, waktu untuk sekolah dan jaminan kesehatan.

Saat debat, Sugito mengakui bahwa mayoritasmajikan lebih memilih mempekerjakan anak sebagai pekerjarumah tangga karena keluguan dan kepatuhan mereka. Iajuga mengakui bahwa pekerja rumah tangga anak rentanterhadap siksaan dan eksploitasi. “Namun, kepada siapa sayaharus melapor apabila menerima laporan terjadinyapenyiksaan atau eksploitasi?” ia mempertanyakan perananpemerintah dalam menanggulangimasalah ini. Sebagai seorang penyalur,ia pun menyatakan tidak dapat menolaktingginya permintaan atas pekerja rumahtangga anak.

Sementara itu, Rachmadmenegaskan bahwa penghapusanpekerja rumah tangga anak merupakankeharusan. “Hal ini tidak perludidiskusikan lagi. Yang harus segeradilakukan adalah memperlakukanpekerja rumah tangga anak sebagaianak. Mereka wajib pergi ke sekolah danhak-hak mereka harus dilindungi,” tegasdia lagi.

Menurut laporan ILO terbaru,lebih dari dua juta anak ditemukandalam rumah tangga di Republik AfrikaSelatan, 700.000 di Indonesia, 559.000di Brasil, 264.000 di Pakistan, 250.000di Haiti, 200.000 di Kenya, dan 100.000di Sri Lanka. Sementara sekitar 300.000anak ditemukan di Ibukota Bangladesh,Dhaka, dan 150.000 di Lima, Peru.

Bunga-bunga di atas Padas

4

Pekerja AnakHari Internasional Menentang Pekerja AnakDi balik Pintu Tertutup: Pekerja Rumah Tangga Anak

Tanggal 12 Juni 2004 menandai tahun ketiga HariInternasional Menentang Pekerja Anak dengan fokus padapenghapusan pekerja rumah tangga anak. Para pekerja rumahtangga melakukan pekerjaan rumah tangga yang umumnyamemiliki jam kerja yang panjang dan upah rendah atau tanpadibayaran. Selain itu, mereka pun seringkali teraniaya dantidak memiliki waktu untuk bermain atau pergi ke sekolah.

Tanggal 12 Juni menandai Hari InternasionalMenentang Pekerja Anak ketiga. ILO meluncurkan Hari Duniaini pada 2002 sebagai upaya meningkatkan pengakuanterhadap keberadaan masalah ini dan mendorong gerakanglobal untuk menghapus pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.

Pekerja rumah tangga anak kerap kali “kasat mata”dalam lingkungan masyarakat. Mereka adalah anak-anak yangmelakukan pekerjaan rumah tangga di sebuah rumah tanggaatau majikan. Mayoritas dari mereka bekerja di rumah pribadidan acapkali tereksploitasi dan teraniaya. Namun, jenispekerjaan masih dipandang sebagai alternatif yang “lebihbaik” bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Debat Publik tentang Pekerja RumahTangga Anak

“Hak-hak anak harus dilindungi,” ujar Direktur ILO diIndonesia, Alan Boulton, ketika membuka debat publik,“Mungkinkah Menghapuskan Pekerja Rumah Tangga Anak diIndonesia?,” berkenaan dengan peringatan Hari Duniatersebut di Jakarta. “Krusial bagi pekerja rumah tangga anak

P

Peke

rja A

nak

Pekerja Rumah Tangga Anak:Bunga-bunga di Atas Padas

Pembantu rumah tangga anak (PRTA) kerapkali terbebaniberbagai tugas berbahaya dalam kondisi kerja yang eksploitatif. Untukmemperingati Hari Internasional Menentang Pekerja Anak, ILO-IPECmeluncurkan publikasi tentang pekerja rumah tangga anak berjudul“Bunga-bunga di Atas Padas.” Buku ini menggambarkan realitaskehidupan anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Buku ini bertujuan memberikan data dan informasi barumengenai kisah hidup PRTA. Buku ini menelaah kompleksitas danbesaran masalah dari PRTA di Indonesia serta intervensi dan programuntuk membantu mereka,” ujar Alan Boulton, Direktur ILO untukIndonesia, dalam kata pengantarnya di dalam publikasi tersebut.

Buku ini dibedah oleh wartawan senior Harian Kompas, MariaHartiningsih. Dalam telahannya yang diterbitkan Kompas Minggutanggal 4 Juli, Maria menyebutkan bahwa buku ini telah secaramendalam membahas mengenai berbagai fakta dan masalah yangmeliputi pekerja rumah tangga anak. Namun, menurut Maria, buku initidak secara dalam mengeksplorasi akar permasalahan itu sendiri, yangberkaitan dengan pengembangan kebijakan selama rezim Orde Baru.

ada 15 April, lebih dari 400 peserta menghadiripeluncuran resmi Proyek Pendukung ILO-IPEC bagi RencanaAksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk TerburukPekerjaan (RANPBTA)untuk Anak. Selain sambutanpembukaan, para peserta pun menikmati program hiburan,termasuk pertunjukan tari dan paduan suara oleh mantanpekerja anak.

Saat pembukaan, Jacob Nuwa Wea, Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi, mengatakan bahwa Proyek baru iniakan mendukung langkah-langkah yang akan diambilpemerintah dalam menghapus Bentuk-bentuk TerburukPekerjaan untuk Anak. “Keputusan Presiden No. 59 Tahun2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk PenghapusanBentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak telah berjalan.Karenanya, perlu segera mengambil upaya-upaya kongkretuntuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaanuntuk anak,” kata dia.

Ia menekankan bahwa pemerintah menginginkanadanya tindakan di tingkat provinsi dan distrik. Mengenai haltersebut, Jacob lalu menyebutkan sejumlah prakarsa yangdilakukan di Sumatra Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sri Redjeki Sumaryoto, Menteri Negara untukPemberdayaan Perempuan, menegaskan bahwa Proyek baruini, dengan fokus pada bentuk-bentuk terburuk pekerjaanuntuk anak, sangatlah penting. Ia pun menegaskan kebutuhanuntuk menyelamatkan anak-anak yang menjadi korbanperdagangan dan bentuk-bentuk eksploitasi komersial danseksual lainnya.

Proyek ILO-IPEC mendapat dukungan dari DepartemenPerburuhan, Amerika Serikat (AS). Perwakilan Kedutaan BesarAS di Jakarta, Gregory Wiegand, mengatakan bahwaPemerintah AS menyambut baik kesempatan membantu ILOdan Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan RAN PBTA.Ia pun menggarisbawahi pentingnya UU No. 23/2002 tentang

Perlindungan Anak dan rancangan Peraturan tentangPerdagangan.

Sementara itu, Guy Thijs, Direktur Operasional dari ILO-IPEC Jenewa, menyebutkan empat hal yang dapat mendukungupaya Indonesia untuk menghapuskan pekerjaan untuk anak.Pertama adalah komitmen politik yang kuat. Kedua berupakemajuan yang diperoleh dari pembentukan komite provinsidan kabupaten tentang pekerja anak serta anggaran untukmenanggulangi pekerja anak.

Ketiga adalah perluasan akses ke pendidikan danpeningkatan tingkat pendaftaran. Sedangkan hal terakhiradalah melanjutkan upaya mengentaskan kemiskinan."Kami akan mengaitkan penghapusan pekerja anakdengan usaha pembangunan lainnya, termasukpendidikan dan pengentasan,” ujar dia.

Setelah peluncuran, kedua Menteri beserta GuyThijs menandatangani plakat yang berbunyi BersamaMeraih Masa Depan tanpa Pekerja Anak. Dipenghujung program, peserta-peserta lain dimintamenandatangani spanduk besar berslogan sama,termasuk Alan Boulton (Direktur ILO Jakarta), Werner K.Blenk (Direktur Sub-Regional ILO untuk Asia Tenggara diManila), Dewi Hughes (Aktris dan Duta AntiPerdagangan di Indonesia Dewi Hughes), bekas pekerjaanak serta anak-anak sekolah.

Perwakilan dari tiga provinsi yang telahmendirikan Komite Aksi Provinsi tentang Bentuk-bentukTerburuk Pekerjaan untuk Anak (Sumatra Utara, JawaBarat dan Jawa Timur) turut hadir dalam peluncuran.Selama di Jakarta, mereka melakukan pertemuan denganperwakilan ILO dan Direktorat Anak dan Perempuandari Depnakertrans untuk mendiskusikan upayamemperkuat aktivitas komite.

ILO, Indonesia Bersama Meraih MasaDepan tanpa Pekerja Anak

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,Sri Redjeki Sumaryoto, serta Direktur Operasi dari ILO-IPEC Jenewa, Guy Thjis, menandatanganiplakat sebagai tanda komitmen ILO dan Indonesia untuk bersama meraih masa depan tanpa pekerjaanak. Plakat diusung oleh dua siswa SMP.

5

I

Peke

rja A

nak

Melangkah MajuProyek Dukungan ILO-IPECAwali Kegiatannya

Baru, KantorILO Jakarta!

(dari kiri ke kanan): Alan Boulton (Direktur ILO), Jacob Nuwa Wea - Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi, dan Arsenio Bano (Sekretaris Negara untuk Perburuhan dan SolidaritasTimor Leste).

6

LO Jakarta menempati kantor baru sejak Maretlalu. Untuk meresmikan kantor tersebut, ILO Jakartamengadakan acara pembukaan pada 16 April. Acaratersebut dibuka oleh Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia, Jacob Nuwa Wea, sertaSekretaris Negara untuk Perburuhan dan SolidaritasTimor Leste, Arsenio P. Bano.

Menteri Nuwa Wea memberi selamat kepadaDirektur ILO berserta seluruh stafnya untuk nyamandan luasnya kantor baru yang menjadi wadah kerjasekitar 30 personil, termasuk proyek-proyek tentanglapangan kerja bagi kaum muda, pelatihan polisi danperlindungan atas pekerja rumah tangga dari kerjapaksa dan perdagangan. Ia pun menyambut baikseluruh dukungan yang diberikan kepadaDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Depnakertrans) selama ini.

Senada dengan Nuwa Wea, Sekretaris NegaraTimor Leste pun dengan hangat menyambut kantorbaru ILO Jakarta. Menurut Bano, negaranya siapmelangkah maju dengan tujuan-tujuan pekerjaanyang layak di bawah dukungan ILO Jakarta. Sejak 1Januari 2004, Kantor ILO Jakarta telah diberikantanggung jawab membina hubungan dengan TimorLeste.

Ia pun menegaskan bahwa Timor Lesteberkeinginan untuk melanjutkan kerjasama yangberkesinambungan dengan Depnakertrans dalam halketenagakerjaan dan perburuhan. Kedua Menteri iniberharap dengan pindahnya ILO Jakarta ke kantoryang baru, ILO akan menghasilkan program dandukungan yang lebih baik bagi kedua negara.

Pembukaan dihadiri sekitar 80 mitra kerja ILOdari pemerintah, organisasi pengusaha, serikatpekerja, donor, badan PBB dan lembaga nasionalserta internasional. Para hadirin pun diberikan turkeliling kantor serta meninjau pusat informasi baru.Acara pembukaan ini dimeriahkan iringan gamelanyang dimainkan sejumlah pemusik tradisional.

Menyusul keberhasilan peluncuran Proyek ILO-IPEC yangpadat pengunjung tanggal 15 April, serangkaian aktivitas digelarmenindaklanjuti pelaksanaan Proyek selanjutnya.

Di awal Mei, Proyek mendukung lokakarya denganDepartemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yangmenghadirkan perwakilan dari badan-badan pemerintah disembilan provinsi. Lokakarya ini secara resmi dibuka olehMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea danDeputi Direktur ILO Peter Rademaker. Kegiatan ini menelaahaktivitas dari Komite Aksi Provinsi (KAP) sehubungan denganbentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak serta mendorongpembentukan Komite baru di provinsi-provinsi di mana Komitebelum dibentuk.

Mendukung pengembangan kegiatan Proyek DukunganILO-IPEC, selama bulan Mei dan Juni lokakarya perencanaandiselenggarakan di Medan, Bandung, Samarinda, Surabaya danJakarta. Lokakarya membawa perwakilan kunci departemenpemerintahan, serikat pekerja, pengusaha dan LSM dudukbersama. Masing-masing lokakarya memiliki struktur tersendiri,yang mencerminkan sektor-sektor kegiatan yang ditanganiproyek baru ini. Di Sumatra Utara, Proyek akan terarah padaperikanan lepas pantai, pertambangan di Kalimantan Timur,alas kaki dan perdagangan di Jawa Barat, narkoba danpengedarannya di Jakarta, serta perdagangan di Jawa Timur.

Sejumlah permasalah utama yang didiskusikan dalamkegiatan ini adalah:• Posisi dan kegiatan terkini KAP atau jangkauan pembentuan

dari KAP.• Peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten mengenai

bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak.

• Kemajuan dari sasaran Pemerintah dalam Pendidikan untukSemua.

• Aktivitas dan strategi Proyek Dukungan ILO-IPEC yangdigunakan dalam proyek baru.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan perencanaan provinsi,selama bulan Juli dan Agustus, lokakarya pelatihan digelar ditiap-tiap provinsi, menanggapi permasalahan berkenaandengan perancangan, pemantauan, evaluasi program yangbertujuan menanggulangi pekerja anak. Program-program inibertujuan membantu para mitra mengembangkan programyang mungkin dapat memperoleh dukungan dari proyek.

Selanjutnya, sehubungan dengan Proyek Perikanan danAlas Kaki ILO-IPEC, pada awal Juni dua program penelitiandilaksanakan bagi para anggota KAP tentang bentuk-bentukterburuk pekerjaan untuk anak. Satu kelompok beranggota-kanlima orang mengunjungi Proyek Alas Kaki di Bandung.Kunjungan-kunjungan ini diharapkan meningkatkan pengeta-huan anggota KAP atas usaha-usaha menanggulangi pekerjaanuntuk anak di tingkat lokal.

Kepala Penasihat Teknis Proyek, Patrick Quinn,berkata,”Kami sangat puas dengan bulan pertama Proyek. Kamimenikmati kerjasama yang baik dengan para mitra dan telahmembangun program kegiatan yang berjalan baik. Disepakati,adanya kebutuhan akan aksi di tingkat nasional dan lokalapabila kita ingin menghapuskan bentuk-bentuk terburukpekerjaan untuk anak. Saatnya bagi kami melangkah majudengan program-program yang menyikapi kebutuhan-kebutuhan itu.”

Redaksi

ILO, Timor LesteMelangkah MajuCiptakanLapangan Kerja

Lorosae, ACCAIT, Kamar Dagang dan Industri,NCBA (Asosiasi Pengusaha Kopi) serta UNAPE(organisasi pengusaha kecil). Juga terdapat sejumlahserikat pekerja. Serikat terbesar adalah KonfederasiSerikat Pekerja Timor (KSTL), dengan Jose C. daCosta sebagai presiden. KSTL memperoleh bantuandari ILO dan ICFTU untuk membangun kapasitasdan aktivitas terhadap pendidikan pekerja.

ILO berperan dalam proses pembangunanTimor Leste sejak 1999 dan menaruh perhatianpada wilayah kunci seperti:

• Pembangunan kapasitas para konstituen,termasuk membentuk institusi tripartit dan

melakukan dialog sosial;• Program pelatihan keterampilan yang mengarah pada

penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usahamikro dan kecil, dukungan pascapelatihan, dan lain-lain;

• Saran dan bantuan teknis tentang perumusan dan penerapanhukum tenaga kerja.

Program kerja sama teknis untuk tahun-tahun mendatangakan ditujukan pada pengembangan program ILO di Timor Leste.Ini termasuk Proyek bernama SIMPLAR, didanai DepartemenPerburuhan Amerika Serikat yang akan memberi bantuan dalam (i)merancang dan memfinalisasi serangkaian hukum dan peraturanketenagakerjaan yang relevan dan (ii) pelatihan serta peningkatankeahlian staf Sekretariat Negara dan anggota dewan tripartit.

Proyek lainnya adalah Dana Pelatihan Kerja dan Kejuruanyang dibentuk untuk mendanai pelatihan keterampilan masyarakat,LSM, dan kelompok masyarakat lain. Proyek ini bertujuanmendapatkan dan menciptakan pekerjaan baru bagi warga TimorLeste. Program sejenis dalam skala yang lebih besar lagi akandidanai Komisi Eropa dan UNDP.

Baru-baru ini, Menteri Tenaga Kerja Indonesia mempunyaiprakarsa menjalin kolaborasi dengan Sekretaris Negara untukPerburuhan dan Solidaritas. Dalam kunjungan delegasi Timor Lesteke Jakarta tanggal 16 April, kedua belah pihak sependapat bahwaTimor Leste dapat memanfaatkan materi dan pelatihan yang sudahtersedia di Indonesia. Mengingat Bahasa Indonesia masih banyakdigunakan di Timor Leste memudahkan pertukaran materi,sekaligus memungkinkan bagi ILO untuk memanfaatkan publikasiatau materi lain yang diproduksi di Indonesia untukpengembangan program di Timor Leste.

Pemimpin Redaksi: Alan BoultonWakil Pemimpin Redaksi: Peter RademakerEditor Eksekutif: Gita LinggaKoordinator Editorial: Gita LinggaAlih Bahasa: Gita LinggaSirkulasi: Budi SetiawatiKontributor: Asenaca Colawai, Carmelo Noriel/Lusiani Julia,Christianus Panjaitan, Danang Parikesit, Gita Lingga, MargaretReade Rounds, Oktavianto Pasaribu, Patrick Quinn, PeterRademaker dan Tauvik Muhamad.Desain & Produksi: Ikreasi

Warta ILO JakartaMenara Thamrin BuildingJl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, IndonesiaTelp. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766Email: [email protected], Website: www.ilo-jakarta.or.id

Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasayang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILOJakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kalidalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opiniyang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkanpandangan dari ILO

7

Timor Leste

Sejak 1 Januari 2004, Kantor ILO di Jakarta diberikantanggung jawab membina hubungan dengan Timor Leste. TimorLeste menjadi negara anggota ke-177 di ILO sejak 19 Agustus2003.

Populasi negara anggota yang baru bergabung ini sekitar800.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk bekerja di bidangpertanian. Salah satu tantangan terbesar negara ini adalahpengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Sekretariat Perburuhan dan Solidaritas (SBS) merupakanmitra utama ILO dalam masalah sosial dan ketenagakerjaan.Arsenio P. Bano, Sekretaris Negara untuk Perburuhan danSolidaritas, merupakan penanggung jawab SBS saat ini. SekretariatNegara ini bertanggung jawab atas pelatihan kerja, promosi kerja,hubungan industrial, perumusan dan penegakkan hukumketenagakerjaan serta mempromosikan dialog sosial.

Ada beberapa organisasi pengusaha di negara ini. Limaorganisasi pengusaha terwakili di dalam tiga dewan, yaitu: ASSET

Kantor Koordinasi ILOdi Jawa TImur

Serikat Pekerja ILO mengadakan PertemuanKomite Regional untuk Asia dan Pasifik diBeijing, Cina, dari 10-14 Mei 2004, dihadirisekitar 17 perwakilan serikat pekerja dariBangkok, Beijing, Kolombo, Dhaka, Hanoi,Islamabad, Jakarta, Kathmandu, Manila, NewDelhi, Suva, dan Tokyo. Pertemuan Regional

telah mengadopsi rekomendasi dalam hal rekrutmen, seleksidam pengembangan karir; kesetaraan perlakuan; dandemokrasi serikat. Rekomendasi-rekomendasi ini akandikomunikasikan dan diserahkan kepada masing-masingDirektur di lapangan, Direktur Regional, Departemen SumberDaya Manusia, Direktur Eksekutif dan Direktur Jenderal.Pertemuan berikut akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam,tahun 2006

Pertemuan Komite RegionalSerikat Pekerja ILO untuk Asiadan Pasifik

Pusat InformasiILO JakartaAkses Anda atas Sumber InformasiKetenagakerjaan di IndonesiaPusat Informasi Kantor Perburuhan Internasional diJakarta mengkhususkan pada informasi yang berkaitandengan program, kegiatan serta proyek ILO di Indonesia.Saat ini, Pusat Informasi ILO Jakarta (PI-ILO Jakarta)memiliki sekitar 3.000 dokumen mengenai perburuhandan ketenagakerjaan. Namun, PI-ILO Jakarta hanyamenyimpan koleksi umum yang diterbitkan setelahtahun 1998 serta publikasi tahunan dan berkala/berseriILO yang diterbitkan setelah tahun 2000. Subyek-subyekutama berkenaan dengan perburuhan/ketenagakerjaantersebut antara lain:

1. Hubungan Industri2. Kebijakan/Perlindungan/Jaminan Sosial3. Pembangunan Ekonomi + Kemiskinan4. Hak Asasi Manusia + Hak Pekerja/Buruh5. Pendidikan dan Pelatihan6. Sektor Industri dan Informal7. Kewirausahaan + Usaha Kecil + Produktivitas8. Kondisi Kerja + Kesehatan dan Keselamatan

Kerja9. Pekerja Anak10. Jender + Perempuan11. Pekerja Migran12. HIV/AIDS + Cacat Tubuh

PI-ILO dibuka dan melayani masyarakat umum padahari dan jam kerja: Senin – Jumat 08.00 - 12.00; 13.00 -15.30. Bebas biaya keanggotaan. Bagi pengunjung yangmembutuhkan dokumen ILO disarankan untuk datinglangsung atau mengirimkan permintaan melalui faks,email atau telepon kepada Pustawakati.

Kantor ILO Jakartameluaskan kegiatannyamenjangkau Surabaya,Jawa Timur. Tri AndhiSuprihartono telahdiangkat sebagaiKoordinator Program

(Programme Coordination Officer) di Surabaya sejak Juni2004. Tri Andhi akan bertanggung jawab terhadapprogram-program di provinsi tersebut serta menjadi akanmenjalin kersama erat dengan para mitra. Kantor Surabayaakan mencakup beragam kegiatan dan program tentanglapangan kerja bagi kaum muda, pekerja anak, pelatihankerja dan pengembangan keterampilan, HIV/AIDS, dan lainsebagainya.

Cuplikan8

Tri Andhi Suprihartono, ProgrammeCoordination Officer di Surabaya

Bangkok (Ms. Chinda Saengcharnchai and Ms. Titika Luewiphan), Beijing (Ms. QiaolingChen), Colombo (Ms. Saro Thiruppathy), Dhaka (Mr. A.F.M. Jamiluddin), Hanoi (Ms. LeThi Lam Nga), Islamabad (Mr. Basharat Ahmad), Jakarta (Ms. Ine Indiravitri),Kathmandu (Mr. Uddav Poudyal), Manila (Ms. Julita Yap), New Delhi (Ms. RaminderBhatia and Ms. Kusum Chand), Suva (Ms. Losana Korovulavula) dan Tokyo (Ms. NaokoOkumura). Mr. Jean-Victor Gruat, Chair, Mr. Christian Jacquier, Coordinator for the Fielddan Mr. Basharat Ahmad, 3rd Vice-chair represented the ILO Staff Union Committee.

D

Hak dalam Bekerja

Tahap Penting dalam Proyek

Tahap I, 2003ü Kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja, aturan dan struktur dalam

tahap pengembangan

Tahap II, 2004ü Kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja dan aturannya diajukan

dan diadopsi oleh konstituen.ü Peningkatan kesadaran, pemahaman dan tindakan di wilayah pusat

dan di dua provinsi di Kesetaraan Kesempatan Kerja.ü Pengarusutamaan jender ke dalam kebijakan, program dan anggaran

ILO Jakarta dan konstituennya.

Tahap III, 2005ü Panduan Kesetaraan Kesempatan Kerja diujicobakan dan diterapkan

melalui dua perusahaan contoh di dua kabupaten/kota.ü Panduan Kesetaraan Kesempatan Kerja diadopsi oleh organisasi

pengusaha dan serikat pekerja serta diterapkan di dalam standarprosedur operasional.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Gugus TugasKesetaraan Kesempatan Kerja, d/a Pusat Administrasi KerjasamaInternasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di(021) 526-0489 atau Kantor ILO Jakarta di (021) 391-3112.

9

iskriminasi berdasarkan jender melanggar prinsip-prinsipdan hak-hak mendasar di tempat kerja, hak asasi manusia dankeadilan sosial. Hal tersebut melemahkan pertumbuhanekonomi dan fungsi optimal dari usaha dan pasar kerja.Kebijakan ILO mengenai kesetaraan jender bertujuan untukmerespon tantangan-tantangan ini dengan memperkuatkapasitas pemerintah, organisasi pekerja dan serikat buruhuntuk mengambil tindakan positif dalam kesetaraan jender didalam dunia kerja.

Di tahun 2003, ILO meluncurkan “Dana Kemitraan untukKesetaraan Jender” (Gender Equality Partnership Fund), yangmendukung pelaksanaan dari tujuan kesetaraan jender.Anggaran adalah cara praktis untuk meningkatkan kesadarandan kapasitas mengenai kesetaraan jender dalam organisasikonstituen itu sendiri dalam membawa isu kunci jender dalamdunia kerja.

Program Dana membantu mitra tripartit ILO untukmeningkatkan kapasitas mereka dalam mengambil tindakanpositif guna meningkatkan kesetaraan jender di dunia kerja.Prinsip yang mendasari aktivitas di bawah program Dana adalah“kepemilikan”. Rekanan kembali ke program Dana untukmendapatkan dukungan dalam upaya menyelaraskan jenderdalam konteks khusus dunia kerja. Strategi bagi pengembangandan promosi dari kebijakan Kesetaraan Kesempatan Kerja (EqualEmployment Opportunity/EEO) di Indonesia adalah kombinasidari empat komponen:

• Estimasi kebutuhan dan perencanaan aksi;• Pembangunan kapasitas dari pengarusutamaan jender di

dunia kerja;• Manajemen pengetahuan dan penyebarluasannya; dan• Menciptakan kemitraan.

Dukungan terhadap PerkembanganKebijakan Nasional terhadap KesetaraanKesempatan Kerja di Indonesia

Sebelas proyek di 21 negara saat ini sedang dalam prosespelaksanaan di bawah program Dana. Proyek-proyek inisebagian besar dilaksanakan bersama departemen tenaga kerjadan lembaga pemerintah, organisasi pekerja, serikat buruh danasosiasi lain yang berkaitan dengan kewirausahaan dankelompok serikat pekerja perempuan lainnya dalam ekonomiinformal.

Di Indonesia, program Dana digunakan untukmendukung pengembangan dan promosi strategi nasionalKesetaraan Kesempatan Kerja di dalam dunia kerja yangdikembangkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Menakertrans). Strategi ini sejalan dengan ratifikasi KonvensiILO No. 100 dan 111 serta Undang-Undang Tenaga KerjaNo.13 Tahun 2003.

Pada Oktrober 2003, Menakertrans menerbitkankeputusan mengenai pembentukan Gugus Tugas KesetaraanKesempatan Kerja yang bertugas mengkoordinasi badan-badanteknis departemen pemerintah untuk mempersiapkan programdan aktivitas pelaksanaan Kesetaraan Kesempatan Kerja ditempat kerja, serta untuk meninjau pelaksanaan dan evaluasimereka. Keputusan ini telah diamandemen pada April 2004

untuk mencerminkan perubahankeanggotaan gugus tugas.Menakertrans meminta bantuanteknis dari ILO untuk penerapanKesetaraan Kesempatan Kerja ditempat kerja.

Di bawah program Dana, ILO telah mengembangkanProyek Dukungan terhadap Pengembangan Kebijakan Nasionalmengenai Kesetaraan Kesempatan Kerja di Indonesia. Didirikanpada Januari 2004, Proyek ini akan berjalan selama dua tahunhingga akhir 2005. Melalui Proyek ini, ILO akan memberikanbantuan teknis dan saran kepada Menakertrans mengenairencana kerja dan program Kesetaraan Kesempatan Kerja untukmemastikan pelaksanaan pendekatan komprehensif dan strategisyang ditujukan untuk mencapai kesetaraan jender di tempat kerja.

ILO pun akan memberikan bantuan teknis dalammengembangkan panduan tentang Kesetaraan Kesempatan Kerjauntuk sektor swasta dan pelatihan bagi pegawai pemerintah lokalmengenai Kesetaraan Kesempatan Kerja dan prinsip-prinsipkesetaraan di tempat kerja, serta turut membantu memfasilitasiketerlibatan pengusaha dan serikat pekerja dalam konsultasi danaktivitas.

Organisasi pengusaha dan serikat pekerja menempatkanpembangunan kapasitas dan perluasan keterwakilan di antaraprioritas mereka dalam pengarusutamaan dan promosi jender.Untuk organisasi pengusaha, Proyek ini akan mengambil bentukkegiatan berupa strategi pengarusutamaan rencana kerja jenderyang strategis, serta memperluas keterwakilan pengusahaperempuan yang saat ini masih terbilang minim.

Proyek ini akan secara strategis membantu serikat buruhmenentukan isu prioritas mereka tentang pengarusutamaan jenderke dalam perundingan bersama dan kegiatan serikat pekerjalainnya, meningkatkan kemampuan perempuan dalambernegosiasi dan meningkatkan partisipasi perempuan baik ditingkat keanggotaan maupun kepemimpinan.

Mempromosikan KesetaraanKesempatan Kerja di Indonesia

T

Hak dalam BekerjaPelatihan hak-hak kerja pertama ini

diselenggarakan ILO bersama para pengajarserta instruktur dari Pusat Hak Asasi ManusiaUniversitas Indonesia dan Pelopor AdventureCamp (PAC). Mereka yang terlibat di dalamkegiatan ini menyatakan pelatihan ini sebagaisebuah pengalaman baru.

Perpaduan dari bentuk pengajaran tradisional di dalam kelasdengan pelatihan lapangan adventurir (berpetualang), pelatihan inibertujuan meningkatkan pemahaman para peserta mengenaipermasalahan perburuhan dan prinsip-prinsip yang berkaitandengan peranan polisi dalam situasi perselisihan hubunganindustrial, termasuk kapasitas mereka dalam mengembangkan danmelaksanakan program pelatihan. Tujuan diterapkannya metodekombinasi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi parapeserta mengalami sendiri bagaimana menjadi pekerja dan

Polisi, peserta pelatihan ILOtentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja,selama pelatihan lapangan diJatiluhur, Jawa Barat.

ahap II (2003-2004) dari Proyek Deklarasi didanai olehDepartemen Perburuhan Amerika Serikat (AS) yang lebihmengutamakan keberlanjutan program yang dilaksanakanbersama mitra tripartit sejak berdirinya Proyek tahun 2001.

Proyek ini awalnya dirancang untuk memperomosikandan mewujudkan kebebasan berserikat dan hak untukberunding bersama, membantu memperkuat kapasitas paramitra dan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di bawahprogram reformasi hukum ketenagakerjaan, serta membantumendorong hubungan industrial harmonis bagipertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin hak-hak pekerja.

Kegiatan Proyek tahun 2004 sejalan dengan tujuanawal dari Proyek. Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan yangberkelanjutan dan berkesinambungan yang dianggap

relevan dan bermanfaat bagi para mitra seperti permasalahanketerampilan berunding bersama dan negosiasi, kesetaraanjender melalui perundingan bersama, pelatihan dasar serikatpekerja, kerjasama bipartit di tempat kerja dan pelaksanaanperaturan baru tentang serikat pekerja, ketenagakerjaan danpenyelesaian perselisihan.

Kerjasama di Tempat KerjaKegiatan terpenting selama tiga bulan terakhir adalah

rangkaian kegiatan Proyek yang ditujukan untukmempromosikan bipartisme yang efektif dan kerjasamapekerja-manajemen di tempat kerja yang sesuai dengan UUKetenagakerjaan. Program ini diawali tahun 2002 di bawahtahap I Proyek dengan partisipasi 16 perusahaan

Proyek Deklarasi ILO/ASUtamakan Keberlanjutan

10

Polisi Dilatih tentangHak-hak Kerja Mendasar

Sekitar 30 pejabat kepolisian dilatih sebagai pelatihutama mengenai hak-hak dan prinsip-prinsip mendasar ILO ditempat kerja dan peraturan nasional yang mengatur perananpolisi dalam menangani situasi perselisihan hubunganindustrial. Pelatihan digelar Proyek Deklarasi ILO mengenaiPelatihan untuk Polisi pada 26-30 April di Jatiluhur, JawaBarat.

pengusaha. Hal ini pada gilirannyamemberikan sikap dan perilaku baruatas peranan polisi dalam hubunganindustrial secara umum.

Setelah pelatihan, para pelatihutama, delapan di antaranyaperempuan, akan terlibat dalamberagam aktivitas Proyek, termasukprogram pembelajaran jarak jauh,pengembangan dan pelaksanaanserangkaian pelatihan peningkatankesadaran di sejumlah provinsi sasaran,serta pengembangan silabus kursustentang prinsip-prinsip mendasar danperaturan perburuhan baru. Aktivitaslainnya adalah panduan operasionalbagi polisi dalam menangani situasiperselisihan hubungan industrial.

Lebih penting lagi, para pelatihutama ini diharapkan turut berperanmempertahankan keberlanjutanprogram dalam Kepolisian RepublikIndonesia (Polri) setelah Proyek berakhirdengan memasukkan pelatihan yangmenyangkut masalah-masalahperburuhan ke dalam program pelatihandi bawah yurisdiksi kepolisian.

Kemudian, para pelatih utamadiharapkan menjadi agen perubahan didalam tubuh Polri, sebagaimanadikatakan seorang peserta sesaat setelahmenerima sertifikat pelatihan:“Sebarluaskan pengetahuan yangditerima selama pelatihan kepada rekan-rekan kita di lapangan dan mari berubahmenuju Polri yang tereformasi.”

pre-test vs. Quizzes

0.0010.0020.00

30.0040.0050.00

60.0070.00

80.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

no.

sco

re pr-tst

AVG

Peranan Polisi dalam Perselisihan Industrial:Perspektif

Tes sebelum dansesudah yang dilakukanselama pelatihanmendemonstrasikanperubahan perspektif atasperanan polisi dalamperselisihan industrial.Sebelum pelatihan, sebagianbesar peserta menilai peranmereka sebagai mediatoryang diharapkan membantumenyelesaikan perselisihan.Namun, saat akhir pelatihan,mayoritas menolak anggapanbahwa polisi menjadimediator dalam perselisihan.

Evaluasi atas aspek-aspek subtantif dari pelatihan pun memperlihatkan peningkatan dalampemahaman peserta menyangkut materi utama pelatihan. Materi-materi tersebut meliputi prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, peraturan nasional tentang kepolisian danperburuhan, serta aspek hukum dan peraturan dalam penanganan perselisihan industrial.

Persepsi PesertaTest Pra-Pelatihan Test Pasca-Pelatihan

Diterima Ditolak Diterima Ditolak

Dalam situasi Persepsi bahwa POLRI Kurangnya pemahaman Dalam situasi perselisihanperselisihan industrial, lebih berpihak kepada pekerja dan pengusaha industrial, pekerja danpekerja dan pengusaha pengusaha dalam tentang HAM di tempat pengusaha memerlukanmemerlukan POLRI perselisihan industrial kerja menyulitkan pelaksa- POLRI sebagai salah satusebagai salah satu sebaiknya tidak perlu naan tugas POLRI dalam mediator.mediator. diubah demi memudah- menegakkan hukum dan

kan penegakkan ketertiban ketertiban di tempat kerja.dan HAM ditempat kerja.

Kurangnya pemahaman Persepsi bahwa POLRI lebihpekerja dan pengusaha berpihak kepada pengusahatentang HAM di tempat kerja dalam perselisihan industrialmenyulitkan pelaksanaan tugas sebaiknya tidak perlu diubahPOLRI dalam menegakkan demi memudahkan penegakkanhukum dan ketertiban di ketertiban dan HAM ditempattempat kerja. kerja.

percontohan di tujuh provinsi. Internasional konsultan,Profesor Jose C. Gatchalian, memandu pelaksanaanprogram tersebut.

Di bawah tahap II, sekitar 38 perusahaan darisejumlah provinsi berpartisipasi dalam program yangberjalan selama satu tahun. Kegiatan ini dimulai padaMaret 2003 dengan lokakarya perkenalan mengenaikerjasama bipartit dan perumusan rencana aksi kerjaperusahaan yang diikuti dengan pemantauan dan evaluasienam bulan kemudian. Lokakarya evaluasi akhir diadakandi Jakarta, Surabaya dan Medan di bulan April 2004 bagiperusahaan yang percontohan yang terbagi dalam tigakelompok.

Sebagai kegiatan akhir, Proyek mengadakanpelatihan bagi pelatihan khusus bagi pelatih yangditujukan terhadap perwakilan pekerja-manajemen yangdipilih dari perusahaan-perusahaan yang turutberpartisipasi dalam program percontohan di bawahTahap I dan II. Para peserta dinominasikan oleh APINDO,Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Depnakertrans) serta tiga konfederasi besar. Pelatihan ini

11

diberikan Dean Juan Amor F. Palafox dari UniversitasFilipina. Peserta lainnya adalah 15 perwakilan dari KamarDagang Amerika dan masyarakat bisnis internasional yangmenawarkan diri secara sukarela menjadi peserta.

Kegiatan Penting LainnyaPada periode tiga bulan sebelumnya, kegiatan-kegiatan

Proyek lainnya berpusat pada pemberian dukunganterhadap konstituen tripartit dalam penyusunan danpelaksanaan UU Ketenagakerjaan dan, khususnya, UUPenyelesaian Perselisihan Industrial. Sejumlah kegiatanpenting antara lain pemberian bantuan teknis, terutamadalam bentuk perwakilan dan penyediaan bahan danpublikasi pelatihan kepada konstituen tripartit di dalamlokakarya dan seminar yang mereka susun, biayai danlaksanakan sendiri, kegiatan ini dapat dianggap sebagaitanda positif keberlanjutan program.

Kegiatan-kegiatan ini diadakan oleh pengusaha, tigakonfederasi perburuhan besar dan berbagai kantorketenagakerjaan di negara ini. Kegiatan digelar di tempat-

mmmm

Hak

dal

am B

eker

ja

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menyerahkan kompilasi dari tiga hukum ketenagakerjaan diIndonesia kepada Sekretaris Jenderal APINDO, disaksikan oleh Carmelo Noriel, CTA dari Proyek Deklarasi ILO/USA, danAlan Boulton, Direktur ILO Jakarta.

tempat seperti Medan, Surabaya, Balikpapan,Anyer, Tangerang, Puncak dan Jakarta. Topikyang mendapat perhatian besar dari parakonstituen adalah institusi bipartit dankerjasama di tempat kerja, perundinganbersama, negosiasi berlandaskankepercayaan dan sosialisasi pasal-pasaldalam peraturan baru. Proyek berupayamenyediakan publikasi, poster dan bahanpelatihan yang paling diminati dalam jumlahmemadai.

Kegiatan-kegiatan di MasaDatang

Dalam bulan-bulan berikut, aktivitasutama Proyek diarahkan pada keberlanjutandukungan bagi para konstituen dalamaktivitas yang dinilai para konstituen perlusegera dilaksanakan oleh mereka sendiriseperti penyelesaian pelaksanaan peraturantentang ketenagakerjaan dan penyelesaianperselisihan, publikasi dari seluruh peraturanketenagakerjaan, pembentukan sistemhukum ketenagakerjaan yang baru, danmenyediakan pelatihan yang bermanfaatbagi para mediator, konsiliator, arbitrator danhakim perburuhan yang diangkat di bawahUU Penyelesaian Perselisihan Industrial.Memasuki akhir tahap II, staf dan sumberdaya Proyek secara perlahan dipusatkan diJakarta untuk memastikan terlaksananyakegiatan yang lebih besar dan baik secaraberkelanjutan diberikan kepada konstituentripartite sejalan dengan tujuan Proyek.

... Proyek Deklarasi ILO/ASUtamakan Keberlanjutan

Peluncuran Laporan Global tentang KebebasanBerserikat dan Hukum Ketenagakerjaan diIndonesia

ILO Jakarta dan Proyek bersama Depnakertrans meluncurkan pada 26 Mei,Laporan Global kedua tentang Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersamadi bawah Tindaklanjut Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hakMendasar di Tempat Kerja. Kompilasi dalam Bahasa Inggris dan Indonesiatentang tiga hukum ketenagakerjaan di Indonesia—UU Serikat Pekerja, UUKetenagakerjaan dan UU Penyelesaian Perselisihan—menandai selesainyaProgram Reformasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diluncurkan pada hariyang sama. Kompilasi merupakan hasil kerjasama antara ILO, Proyek danDepnakertrans. Pembicara saat peluncuran adalah Menteri Tenaga Kerja JacobNuwa Wea dan Direktur ILO Alan Boulton. Myra Hanartani, Kepala Biro HukumDepnakertrans, menjadi moderator. Sedikitnya sekitar 100 perwakilan darikonstituen tripartit, ILO dan berbagai organisasi termasuk media menghadiripeluncuran.

ILO AdakanSimposium PendidikanSpesialisasi Hubungan

Industrial

12

Prof. Joe Isaac dari Universitas Melbourne dan Prof. Jose Gatchalian dari Universitas Filipina berbagipengalaman tentang pengembangan studi perburuhan di Simposioum Hubungan Industrial di Jakarta.

ILO melalui proyeknya (Deklarasi ILO/AS)menyelenggarakan Simposium Hubungan Industrial selama duahari pada 22-23 April di Jakarta untuk mempromosikan danmendorong pembentukan dan pengembangan pendidikanspesialisasi tentang studi perburuhan di institusi pendidikantersier Indonesia, meningkatkan kapasitas dalam pengajaranstudi perburuhan dan mempertimbangkan pendirian asosiasi/jejaring Pengajar Studi Perburuhan Indonesia.

Simposium dihadiri 35 akademisi dan pakar studiperburuhan mencakup jurusan hubungan industrial, ekonomiperburuhan dan hukum perburuhan serta manajemen sumberdaya manusia dari 20 universitas di Indonesia. Narasumberinternasional berasal dari Universitas Filipina, Prof. JoseGatchalian, dan Universitas Melbourne, Prof. Joe Isaac. Acara inidibuka oleh Direktur ILO Jakarta Alan Boulton.

Prof. Jose Gatchalian menerangkan sejarah dari lembagastudi perburuhan yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahundalam pendidikan pekerja dan 20 tahun dalam perkuliahanhubungan industrial di tingkat pascasarjana. Prof. Joe Isaacmenjelaskan pengalaman Universitas Melbourne dan menyorotikurikulum pokok yang ditawarkan Sekolah Manajemen.

Hak

dal

am B

eker

ja

Sehubungan dengan kondisi kelompok tertentu,laporan mengatakan bahwa selain hambatan yang ada,terdapat kemajuan atas perlindungan terhadap pegawainegeri, pekerja migran dan pekerja di sektor pertanian, zonaperdagangan bebas, rumah tangga dan ekonomi informal.Mereka sebelumnya menghadapi berbagai kesulitan, sepertitidak terjangkau hukum, kekerasan dan pelecehan saatberusaha berorganisasi, kondisi kerja yang buruk,penyiksaan fisik dan hubungan kerja yang tidak jelas dan“terselubung”.

Berserikat demi Meraih Keadilan Sosial menyebutkanbahwa dalam ekonomi global, kebebasan berserikat dan hakuntuk berunding bersama khususnya “menyediakanmekanisme yang mengaitkan antara tujuan sosial danpermintaan pasar kerja.” Laporan menyimpulkan bahwasejumlah besar bukti menegaskan hak-hak ini “berperandalam peningkatan kinerja ekonomi dan perdagangan sertatidak berdampak negatif seperti yang seringkali dikatakansejumlah pakar ekonomi”.

Laporan pun menyerukan bahwa di bawah DeklarasiILO, seluruh negara anggota ILO “meski mereka belummeratifikasi Konvensi yang berkenaan dengan masalah diatas, memiliki kewajiban sebagai bagian dari keanggotaanuntuk menghormati, mempromosikan dan menjalankan,berlandaskan niat baik dan Konstitusi ILO, prinsip-prinsipmengenai hak-hak mendasar di tempat kerja sehubungandengan Konvensi-konvensi yang menyangkut kebebasanberserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untukberunding bersama. ILO pun siap menawarkandukungannya terhadap semua negara, termasuk negara-negara besar, untuk membantu dalam proses ratifikasi danpelaksanaan.

Laporan Global ILO: Berserikat demiKeadilan Sosial“Hak untuk berserikat merupakan salah satu perangkat terkuat yang kita miliki untukmempromosikan pekerjaan yang layak dan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Inimerupakan hak asasi mendasar di tempat kerja, dimana kita tidak bisa hidup tanpanya.”

Direktur Jenderal ILO – Juan Somavia

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia(APINDO), Djimanto, sepakat dengan ide memberdayakandan memperkokoh program-program pendidikan studiperburuhan. Rekson Silaban, Ketua Konfederasi SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), mendesak pentingnyaupaya memperkokoh studi perburuhan di Indonesia gunamenanggapi permasalahan globalisasi dan subyek komplekslainnya yang berdampak pada pekerja Indonesia. Ia punmenawarkan aksi-aksi strategis yang harus diambil, sepertimemperkuat hubungan antaruniversitas, serikat pekerja danorganisasi pengusaha serta mengusulkan programpertukaran yang melibatkan akademisi dan praktisi.

Perwakilan dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Susanto, Kepala Sub-Direktorat PemberdayaanLembaga Hubungan Industrial, menyambut prakarsa ILO danusulan para peserta. Ia mengatakan,”Studi perburuhan dapatmembantu Indonesia menghadapi tantangan investasi danketenagakerjaan.”

Pada penghujung simposium, disepakati terdapatempat wilayah studi utama yang perlu dipertajam: hubunganindustrial, ekonomi perburuhan, peraturan ketenagakerjaandan manajemen sumber daya manusia. Simposium diakhiridengan kesimpulan bahwa terdapat kebutuhan yangmendesak untuk memperbaharui kurikulum, menyelaraskanstudi perburuhan ke dalam jurusan ilmu sosial lainnya,memperkenalkan studi perburuhan di tingkat SMU,mendirikan Asosiasi Studi Perburuhan, serta melaksanakanpelatihan studi perburuhan.

Saat menutup simposium, Kepala Penasihat TeknisProyek Deklarasi ILO/AS, Carmelo C. Noriel, menyatakanbahwa pengembangan pendidikan spesialis hubunganindustrial merupakan syarat bagi perwujudan penuh danberkelanjutan dari hubungan industrial yang hamornisberdasarkan kebebasan berserikat dan perundingan bersamadi Indonesia.

13

Berserikat demi Meraih Keadilan Sosial merupakanLaporan Global kedua yang mengusung tajuk kebebasanberserikat dan hak untuk berunding bersama yangdikeluarkan melalui Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsipdan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja. Empat tahun setelahLaporan Global pertama tentang kebebasan berserikat danpengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama,prinsip dan hak ini masih menjadi pusat perhatian.

Laporan menyebutkan bahwa meski ancamanterhadap pekerja dan pengusaha dalam berorganisasi danberserikat masih berlanjut—seperti pembunuhan,penangkapan dan kekerasan—pelaksanaan hak-hakmendasar di tempat kerja secara global dan luas meningkatdan membaik ketimbang empat tahun lalu.

“Pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan berserikatbagi pengusaha dan pekerja masih berlanjut dalam berbagaicara, termasuk pembunuhan, kekerasan, penangkapan serta

penolakan fungsi dan keberadaan hak hukum suatuorganisasi,” ujar laporan tersebut.

“Banyak orang masih kehilangannyawa dan kebebasan mereka untukberserikat dan membela hak-hakmendasar mereka.”

Kendati demikian, studi inimenyebutkan, terdapat tanda-tandakemajuan dalam pelaksanaan hak-hakmendasar di tempat kerja. Hal ini ditilikdari adanya “tren umum yang positifberkenaan dengan meluasnyademokrasi, tingginya tingkat ratifikasistandar-standar mendasar perburuhaninternasional dan meningkatnyatransparansi di pasar global”.

Pelanggaran Hak AsasiManusia Mendasar

Perdaganganuntuk Kerja Paksadan EksploitasiSeksual:

14

dengan menggunakan perjanjian pinjam-meminjam. Bentukperjanjian sejenis itu menempatkan mereka dalam kerja ijonsehingga korban dapat berpindah dari negara asal di dalambatas nasional ataupun lintas batas.

Bagi mereka yang diperdagangkan ke luar negeri,mereka rentan terhadap ancaman deportasi. Kemungkinanmereka diberikan informasi palsu mengenai jenis pekerjaanyang akan dilakukan, ataupun tempat kerja, sehingga merekapun rentan terhadap eksploitasi. Korban perdagangan,karenanya, diperkirakan berada di sektor ekonomi yang sulitterdeteksi seperti pertanian, pekerjaan rumah tangga atauprostitusi.

Seperti juga pekerjaan untuk anak, ada upaya keras ditingkat internasional untuk memerangi perdaganganmanusia. Sejumlah negara pun telah menerapkan kegiatanaksi. Pemerintah Indonesia mengambil langkah nyata,bekerja sama dengan ILO, melalui berbagai proyek, untukmengatasi masalah ini.

Hak

da

Bekerjaaml

Perdagangan manusia merupakan fenomena yangberkembang di seluruh dunia. Ini terjadi dengan berbagaialasan, bervariasi dari perkawinan dan transplantasi organhingga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Perdaganganmanusia terjadi di dalam batas-batas nasional,mengakibatkan masalah batas negara dan migrasi bukan lagimasalah. Perdagangan manusia pun terjadi antarbatasnasional, baik secara legal maupun ilegal, sehinggamelahirkan terminologi pekerja migran regular (regularmigrants) dan pekerja migrant musiman (irregular migrants).Yang memprihatinkan, mayoritas orang yangdiperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak akibatkerentanan fisik dan sosial mereka.

Di bawah Konvensi PBB yang menentang KejahatanTerorganisir Transnasional (2000), dan Protokol PBB untukMencegah, Menanggulangi dan Menghukum PerdaganganManusia, terutama Perempuan dan Anak-anak (umumnyadikenal sebagai UN Palermo Protocol 2000), perdaganganmanusia didefinisikan sebagai perpindahan manusia dibawah ancaman, penculikan, penipuan ataupunpenyalahgunaan wewenang dengan tujuan eksploitasi—seperti kerja paksa atau pelayanan (contohnya eksploitasikerja dan seksual), serta praktek-praktek sejenis perbudakanatau kerja ijon.

Perdagangan manusia karenanya merupakanpelanggaran terhadap hak asasi manusia dasar seseorangseperti diatur di dalam UU Hak Internasional dan KonvensiPBB seperti disebutkan di atas. Hal ini pun merupakanpelanggaran atas hak-hak dan standar-standar perburuhanmendasar yang dideklarasikan di dalam Deklarasi ILO,terutama yang terkait dengan kerja paksa, diskriminasi dankebebasan berserikat, serta tidak jarang, pekerja anak.

Perdagangan manusia pun bertolak belakang denganagenda pekerjaan yang layak. Korban berada di tangan parapenyalur, dan korban kemungkinan besar tereksploitasikarena takut tertangkap dan kekerasan. Hal ini, padagilirannya, menggarisbawahi kerentanan pekerja migran.

Perdagangan untuk eksploitasi kerja dan seksual terjadiketika terdapat jumlah tenaga kerja yang besar untukmemenuhi permintaan lokal dan/atau internasional. Untukperdagangan lintas batas, hal ini tidak terpungkiri mengacupada isu migrasi reguler dan musiman, yang pada gilirannyaberdampak pada bentuk pekerjaan yang dapat didefinisikansebagai ilegal atau tidak diakui dimana kondisi kerja yangburuk dibiarkan dan dibebaskan. Karenanya, pekerja migranterkait erat dengan perdebatan tentang ‘perdagangan untukkerja paksa dan eksploitasi seksual’.

Para penyalur yang merekrut orang untukdiperdagangkan seringkali menciptakan kondisi kerja paksa

Menggalang Aksi untuk PerlindunganPekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksadan Perdagangan di Asia Tenggara

Proyek ini merupakan Proyek ILO Jakarta terbaruyang juga berskala sub-regional. Didanai PemerintahInggris, Proyek ini bertujuan menyikapi kondisi pekerjarumah tangga di Indonesia dan Filipina, baik secaranasional maupun internasional. Mereka memangrentan terhadap kerja paksa dan perdagangan. Hal iniakan dilakukan melalui program terpadu, yaitu: (i)penyusunan peraturan dan kebijakan; (ii) advokasi danpenelitian; (iii) memberdayakan pekerja rumah tangga ditingkat nasional dan internasional; dan (iv) intervensitersasar untuk merespon secara efektif laporanmengenai kerja paksa dan perdagangan yang jugamenimpa pekerja rumah tangga. Untuk membantuanalisis situasional awal tentang Indonesia, ILO bersamaDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telahmelakukan studi pemetaan kerja paksa danperdagangan manusia untuk eksploitasi kerja danseksual, melalui, dan di, Indonesia. Studi ini akanselesai dan siap untuk disebarluaskan pada akhir tahun.

PublikasiHelping Hands or Shackled Lives?Understanding Child DomesticLabour and Responses to It

Laporan ini menyorotimengapa pekerja rumah tanggaanak, termasuk bentuk-bentukterburuknya, harusdihapuskan, serta respon yangdiberikan ILO baik dalambentuk kebijakan atau aksi.Studi-studi mengenai pekerjarumah tangga anakmemperlihatkan bahwakebanyakan anak-anakmemasuki pekerjaandomestik saat mereka

masih berusia sangat muda.Karenanya, laporan ini menegaskan adanya

kebutuhan untuk menerapkan usia kerja minimum bagianak-anak yang bekerja di dalam rumah tangga. Laporanini pun menjelaskan mengenai faktor ‘penarik’ dan‘pendorong’ yang mengakibatkan anak memasukipekerjaan rumah tangga. Kemiskinan keluarga menjadisumber kerentanan anak terhadap eksploitasi. Laporanpun menggambarkan apa yang terjadi saat anakmemasuki pekerjaan rumah tangga serta apa yang dapatdilakukan untuk melindungi anak dan menghapuskanpekerja anak rumah tangga, termasuk bentuk-bentukterburuknya.

Laporan Survei mengenai Transisidari Sekolah-Menuju-Dunia Kerjadi Indonesia

Laporan ini terfokus pada transisi dari sekolah-menuju-dunia kerja dari kaum muda Indonesia, yangbertujuan mengidentifikasi isu-isu kritis dan kebijakanaksi yang disarankan. Laporan ini berdasarkan surveiberskala besar yang mengumpulkan informasi mengenaikaum muda—data personal mereka, pendidikan danpelatihan, persepsi dan aspirasi mereka sehubungandengan pekerjaan, tujuan dannilai-nilai kehidupan mereka,proses pencarian kerja,pengaruh keluarga dalampemilihan pekerjaan,hambatan dan dukungansaat memasuki pasar kerja,ketertarikan untuk bekerjasendiri atau pada oranglain, sikap pengusahatentang mempekerjakanpekerja muda, kondisikerja mereka saat ini,kontrol terhadapkeuangan, kerja,perkawinan dan tanggung jawab keluarga,serta perbedaan jender—terutama mengapa lebih sulitbagi perempuan muda ketimbang laki-laki muda untukmemasuki pasar kerja.

15

Proyek ILO-IPEC MemerangiPerdagangan Anak untuk EksploitasiKerja dan Seksual –Tahap II ( TICSA II)

Proyek ILO-IPEC TICSA sub-regional ini melengkapiproyek baru di atas. Mencakup enam negara, komponenIndonesia dari Proyek TICSA disahkan Komite KerjaNasional IPEC pada Juni 2003, dan saat ini sedang dalamtahap pelaksanaan. Proyek TICSA bertujuanmenghapuskan perdagangan anak dan perempuan untukeksploitasi kerja dan seksual di Indonesia. Hal ini akandilakukan dengan:

N Membantu anak dan keluarga yang berisiko tinggidi daerah pengirim dengan mengurangi kerentanananak untuk diperdagangkan; dan

N Meningkatkan kapasitas dari mitra sosial untukmenyediakan sarana rehabilitasi dan pengembaliankembali anak-anak yang menjadi korbanperdagangan.

Diharapkan, program ini akan memberikanmasukan, contoh program yang berhasil serta hikmahyang bisa dipelajari yang selanjutnya akan dikembangkanlagi di bawah Program Terikat Waktu ILO IPEC.

Proyek ILO untuk Mendukung RencanaAksi Nasional tentang PenghapusanBentuk-bentuk Terburuk Pekerjaanuntuk Anak (ILO-IPEC TBP)

Di bawah Proyek Terikat Waktu ILO-IPEC, programtentang Perdagangan Anak sedang dalam pelaksanaan.Tujuan dari program ini adalah menerapkan intervensipercontohan berskala kecil di wilayah pencegahanperdagangan anak dan rehabilitasi serta pengembaliankembali anak-anak korban perdagangan, denganmengambil program yang berhasil baik untuk direplikasidi wilayah lain di Indonesia. Intervensi-intervensi initerutama bertujuan memperkuat penyusunan kebijakantentang perdagangan anak, termasuk meningkatkanpenegakkan hukum.

ILO TC-RAM tentang Pekerja RumahTangga Anak

Sejalan dengan Proyek TICSA dan Program TerikatWaktu IPEC tentang Perdagangan Anak, ILO TC-RAMmendukung program IPEC tentang Pekerja Rumah TanggaAnak, sebuah fenomena sosial yang terus berlanjut yangmengakibatkan anak rentan terhadap sebagai bentukpenyiksaan, termasuk terabaikannya hak-hak mereka.Program Aksi tentang Pekerja Rumah Tangga Anakbertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sertameningkatkan partisipasi mereka dalam mencegah,merehabilitasi serta mengintegrasikan kembali pekerjarumah tangga anak ke dalam kehidupan normal seoranganak, seperti bersekolah dan bermain. Program inidisasarkan langsung kepada pekerja rumah tangga anakdi bawah usia 18 tahun. Pada saat yang sama, programini pun terfokus pada strategi advokasi dan kampanyebagi pengusaha, orangtua, masyarakat, pemerintahsetempat, penegak hokum, dan Komite Aksi Nasionaltentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaanuntuk Anak, dan LSM—untuk dukungan dan usahamereka memperbaiki kebijakan dan menegakkan hokumberkenaan dengan pekerjaan rumah tangga anak.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kantor ILO Jakarta

Margaret Reade Rounds,Manajer Program Internasional dariProyek Lapangan Kerja bagi Kaum Muda.

teknis berkelanjutan dari ILO, berupayamendorong ketertarikan dan komitmenterhadap strategi dan perencanaan koherendalam mengatasi isu-isu ketenagakerjaanyang dihadapi kaum muda.

ILO baru-baru ini menunjuk tim kerjaproyek untuk menjalin kerja sama denganTim Koordinasi dan mitra-mitra lainnya dariJejaring Lapangan Kerja bagi Kaum MudaIndonesia. Margaret Reade Rounds, ManajerProgram, bersama-sama empat staf proyekakan membantu Jejaring untuk:

l Memperkuat kerangka kerja Jejaring danmemperluas keanggotaannya

l Menyempurnakan RAN untuk LapanganKerja bagi Kaum Muda Indonesia

l Melakukan percontohan terhadappengembangan strategi penciptaanlapangan kerja bagi kaum muda untukditerapkan di dalam kebijakan, programdan anggaran di tingkat nasional danprovinsi.

16

Semangat Berbisnis Sendiri!Asosiasi Mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah (HIMAMA) di Yogyakarta menggelar

bincang-bincang di bulan Mei dan mengundang Margaret Reade Rounds, Manajer Program, untukberpartisipasi di dalam panel mendiskusikan mengenai kewirausahaan.

Dialog yang hidup terjadi saat membahas kesempatan yang ada di Indonesia bagi kaum muda yangmemasuki dunia kerja untuk mempertimbangkan membuka usaha sendiri dan mempekerjakan orang mudalainnya. Sekitar 200 kaum muda berpartisipasi dan banyak dari mereka yang tertarik dengan langkah-langkahpraktis serta produk dan pelayanan untuk membantu mereka segera memulai bisnis.

Statistik memperlihatkan bahwa sekitar 20% kaum muda mempunyai potensi menjadi wirausahawanyang berhasil, namun hanya sekitar 5% yang menyadari potensi tersebut. Panel mendorong para pesertauntuk proaktif dan memanfaatkan kreatifitas dan imajinasi mereka serta menyadari bahwa memulai dari halkecil bukan berarti akan tetap kecil. Panelis pun berbagi pengetahuan dan pengalaman dari sisi praktispengembangan bisnis dan berupaya menjaga lingkungan kondusif untuk memicu kemajuan bisnis.

Mereka pun didorong mengenali semangat kewirausahaan yang selain dibutuhkan untuk keberhasilanusaha, juga dibutuhkan dalam aspek kehidupan lainnya apabila ekonomi diharapkan berkembang baik sertamenciptakan pekerjaan. Panelis pun menggarisbawahi kebutuhan yang harus disadari bahwa kaumperempuan muda acap kali menghadapi tantangan yang berbeda dari laki-laki muda. Segala upaya yangdilakukan oleh mitra-mitra jejaring mencerminkan dan menjawab tantangan-tantangan tersebut yang tertuangdi dalam RAN Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia.

ILO dan Lapangan Kerja bagiKaum Muda di Indonesia

l Mendemonstrasikan keterlaksanaan aksi program untuk kaummuda yang juga terkait erat dengan tujuan dan obyektif ditingkat nasional dan lokal, seperti Strategi PengentasanKemiskinan Indonesia, Tujuan Pembangunan Milenium dankomitmen internasional dan nasional lainnya. Program-program praktis akan menjadi dasar dari komponen ini.

l Mengarusutamakan isu-isu jender ke dalam semua aspekuntuk mendukung lapangan kerja bagi kaum muda.

ILO akan diperkuat dengan sejumlah speasialis untukmendukung Proyek ini, dengan tujuan utama meningkatkankapasitas dari mitra-mitra Jejaring untuk merancang danmenerapkan kebijakan, rencana, strategi dan program yanginovatif dan tepat dalam rangka menciptakan lingkungan di manakaum muda dapat berkarya.

Lapangan Kerja

Kita semua sepakat bahwa saat kaum muda menghadapitantangan terbesar, mereka pada saat yang sama berpeluangmenurunkan jumlah keluarga yang hidup dan bekerja dalamkondisi memprihatinkan, serta berpenghasilan yang dapatmeningkatkan standar kehidupan.

Tim Koordinasi Jejaring Lapangan Kerja bagi KaumMuda Indonesia (kemudian disebut Tim Koordinasi)melanjutkan upaya mengembangkan Jejaring Lapangan Kerjabagi Kaum Muda nasional yang dinamis dan proaktif. Jejaringini merupakan wadah utama untuk memandu pelaksanaan danpenerapan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Lapangan Kerjabagi Kaum Muda Indonesia di tingkat nasional, provinsi danlokal.

Tim Koordinasi, didukung Sekretariat Teknis JejaringLapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia, dengan dukungan

Lap

anga

n Ke

rja

Hari Pemuda Internasional danRAN Lapangan Kerja bagiKaum Muda!

RAN Lapangan Kerja bagi Kaum Indonesia akanterfokus pada sejumlah permasalahan yang berdasarkanpanduan internasional terbagi dalam empat prioritas(Kewirausahaan, Kesetaraan Peluang, PenciptaanLapangan Kerja dan Kemampuan Kerja) dan secaranasional merumuskan permasalah berdasarkanserangkaian kegiatan penelitian dan konsultasi publikdengan kaum muda.

Tim Koordinasi, dengan saran dan dukungan teknisdari ILO, melalui Proyek Lapangan Kerja bagi KaumMuda, telah mendorong dan memandu penyusunanRAN. Direncanakan, RAN ini akan diluncurkan secaranasional pada peringatan Hari Pemuda Internasionaltanggal 12 Agustus.

Memulai Usaha Sendiri untukMembangun Perusahaan

Jejaring sangat antusias mendukungdan mendorong adaptasi dan translasi daripublikasi ILO “Memulai Usaha Sendiri”(Start Your Business-SYB) di Indonesia.Mitra-mitra Jejaring di DepartemenPendidikan Nasional dan DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi telahbersama-sama mengadaptasi,mengalihbahasakan danmempublikasikan versi Indonesia dariSYB, dan juga membentuk tim terdiri dari14 pelatih utama untuk membangunkapasitas pelaksanaan. Versi terakhirditerbitkan di bulan Mei dan akandiperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah terpilih pada tahun ajaran baru.

Untuk saat ini, bahan-bahanditujukan kepada kaum muda di sekolahkejuruan (SMK). Namun, ada keinginanbesar untuk menyebarluaskan publikasi inikepada khalayak muda yang lebih luas,termasuk mereka yang ada di tingkatpendidikan kedua (SMP) serta paraputus sekolah yang membutuhkanketerampilan untuk menciptakanpekerjaan mereka sendiri.

Penggunaan materi SYB di daerahyang terimbas konflik untuk membantukaum muda untuk siap berpartisipasi didalam program pembangunan ekonomilokal juga telah diujicobakan. Untuk itu,telah diadakan lokakarya di bulan Mei untukmelatih sejumlah pelatih di Poso dan Palu.

Rencana segera termasuk meningkatkanjumlah pelatih yang mampu menjalankanprogram dan memantau kemajuan pelaksanaan.Pengukuran dampak program terhadap kaum muda dankemampuan mereka menciptakan pekerjaan sendiri akandidukung oleh Proyek Lapangan Kerja bagi Kaum Muda.

MembangunInfrastrukturbagi MasyarakatDesa

17

Pemerintah Indonesia memprakarsai upaya bersamauntuk mengkoordinasikan program dan aktivitas dalampembangunan infrastruktur pedesaan. Menteri Koordinatorbidang Ekonomi mengeluarkan keputusan tentangPembentukan Tim Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (No.Kep-25/M.EKON/05/2002). Tim ini diharapkan dapatmembantu Indonesia mengurangi kemiskinan di wilayahpedesaan. Selain juga dapat meningkatkan kapasitaspemerintah lokal dalam merencanakan, mendapatkan danmempertahankan aset infrastruktur.

Kedua tujuan pokok ini akan memberikan sumbanganberarti kepada Strategi Penanggulangan Kemiskinan (PRSP)yang sedang disusun oleh Komite PenanggulanganKemiskinan serta konsep pembangunan pedesaan olehBadan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Koordinasi saat ini bekerja di dua tingkatkegiatan, yaitu pengembangan kebijakan bagiinfrastruktur pedesaan di tingkat pemerintahan pusat danlokal, serta pembangunan kapasitas/panduan teknis ditingkat lokal selama tahap pelaksanaan. Di tingkatkebijakan, Tim Koordinasi menyusun kebijakan danstrategi guna meningkatkan dan menyelaraskanpembangunan infrastruktur pedesaan ke dalam agendapembangunan pemerintah lokal.

Di tingkat lokal, Tim Koordinasi akan membantupemerintah lokal dengan cara menyediakan panduanteknis pada tiga komponen pembangunaninfrastruktur pedesaan yaitu: anggaran danperencanaan infrastruktur pedesaan; pelaksanaaninfrastruktur pedesaan masyarakat berskala kecil;serta strategi pemeliharaan infrastruktur pedesaan.

ILO ASIST Asia Pasifik telah menyediakandukungan melalui bantuan teknisnya kepada

Sekretariat Tim Koordinasi. Sekretariat punmendapatkan dukungan dari Bantuan Teknis yangterdiri dari para konsultan dari Universitas GajahMada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB) danInstitut Pertanian Bogor (IPB).

Aktivitas dari Sekretariat Tim Koordinasi, diantaranya, adalah:

l Pengembangan rekomendasi kebijakan tentangpembangunan infrastruktur pedesaan masadepan menggunakan studi kasus dari:

w Penelitian dan survei lapangan di 10Kecamatan di Nusa Tenggara Timur

w Kunjungan studi lapangan dari programagropolitan dan pembangunan desa nelayanyang sedang berjalan di lima kecamatan

l Pengembangan panduan dan manual teknisyang akan digunakan badan-badan pemerin-tah, sektor swasta dan masyarakat setempatw Anggaran dan perencanaan infrastruktur

pedesaan;w Pelaksanaan infrastruktur pedesaan

masyarakat berskala kecil; sertaw Strategi pemeliharaan infrastruktur pedesaan.

Lap

anga

n Ke

rja

Asistensi dan Kontribusi ILO

Dalam membantu APINDO mendirikan jejaring denganasosiasi bisnis lainnya sebagai usaha mempromosikanCompact, ILO telah memfasilitasi sejumlah pertemuan antaraAPINDO dan perwakilan Kamar Dagang Internasional (IBC)dan Kamar Dagang Amerika (Amcham). Tujuan dari beragampertemuan itu adalah untuk mencapai sinergi antaraorganisasi-organisasi ini dalam mempromosikan prinsip-prinsip Compact. Selanjutnya, ILO telah menjalin hubungandengan Kantor Perwakilan Program Pembangunan NasionalPBB (UNDP) di Indonesia untuk menggali kemungkinan-kemungkinan memberikan dukungan dari sistem PBB diIndonesia kepada APINDO dalam upaya mempromosikanCompact.

Mempromosikan Compact juga dilakukan melaluiberbagai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawabsosial perusahaan. ILO berpartisipasi dalam lokakarya diBalikpapan bulan Mei mengenai tanggung jawab sosial dalamindustri sumber daya alam. Lokakarya tersebutdiselenggarakan oleh Indonesia Business Link (IBL) danInstitut Manajemen PPM dengan masukan strategis dariPricewaterhouse Coopers dan Ernst & Young, serta dana dariFord Foundation.

ILO pun bersama APINDO dan Unilever bersama-samamempromosikan pemahaman yang lebih mendalam melaluipresentasi dihadapan konferensi tahunan IndonesianInstitute of Corporate Governance pada Juni di Jakarta.Sejumlah perusahaan besar, seperti PT Astra Internasional, PTBank Niaga dan PT Surveyor Indonesia, turut menjadi peserta.

l Jaringan dan penyebaran informasi melalui:w Publikasi warta

w Publikasi dari makalah acuan yangakan diserahkan kepada KomitePenanggulangan Kemiskinan dan CGI

w Pembangunan situs: www.ekon.go.idw Pembangunan infrastruktur melalui

pelatihan (klinik infrastruktur) yangdilaksanakan berkolaborasi denganuniversitas dan lembaga terkait lainnya.Klinik dilaksanakan di Bandung,Yogyakarta, Denpasar dan Padang.Kegiatan serupa akan diadakan tahunini di Mataram, Makassar danBanjarmasin. Ini mencerminkan variasidaerah geografis dan keunikan budayadari infrastruktur pedesaan.

Pada akhir Juli, Sekretariat dan Tim akan menerbitkanserangkaian laporan yang akan diserahkan kepadaPemerintah Indonesia. Laporan tersebut mencakuprekomendasi kebijakan dan panduan teknis yang meliputitiga komponen pembangunan infrastruktur pedesaan.

Global Compact di Indonesia:Kemajuan setelah Peluncuran

18

... Menjamin InfrastrukturTerbangun bagi Masyarakat Desa

Keberlanjutan dari program dan kegiatan mendatang akantergantung pada kemampuan Tim Koordinasi menyelaraskanpembangunan infrastruktur pedesaan ke dalam agendapembangunan pemerintah di tingkat nasional dan lokal.

Sebagai bagian dari komitmen mempromosikan bisnis diIndonesia agar sejalan dengan standar internasional dariGlobal Compact, APINDO meluncurkan Compact diIndonesia pada 28 Februari. Dalam sambutan pembukaannya,Sofjan Wanandi, Ketua APINDO, mendorong komunitasbisnis Indonesia menjalankan prinsip-prinsip Compact.

Untuk menfasilitasi promosi dari Compact, APINDOmembentuk Gugus Tugas Global Compact pada 2 April.Tugas utama Gugus ini adalah mengkoordinasikan seluruhkegiatan APINDO dalam kaitannya dengan upayamempromosikan Compact di antara kalangan bisnis diIndonesia. Gugus tugas juga bertanggung jawab dalammenyusun daftar narasumber, yang dapat membantu merekamemahami dan mempromosikan kesembilan prinsip Com-pact.

Kegiatan yang dicanangkan oleh Gugus Tugas meliputi:• Pelatihan pelatih;• Sosialisasi kepada perusahaan sasaran;

• Pengembangan materi promosi dan advokasi;• Pembentukan jejaring;• Penyusunan studi kasus menyangkut pelaksanaan

prinsip-prinsip Compact;

• Dukungan teknis terhadap perusahaan yang tertarikmenjalankan prinsip-prinsip tersebut;

• Pembentukan forum belajar.

PT Bursa Efek (BEJ) menjadi perusahaan Indonesia ketigayang tergabung di dalam Compact pada 27 April. Perusahaanini merupakan perusahaan pertukaran pasar modal pertamadi Asia yang mendaftar. Dua perusahaan Indonesia lainnyaadalah Grup Martha Tilaar dan PT Mega Kelola PromoindoIndonesia.

Sebuah desa di Bima, Nusa Tenggara Timur

P

Dialog Sosialenanggulangan kemiskinan masih merupakan

tantangan besar bagi Indonesia. Karenanya, sebagaitindaklanjut dari rekomendasi ILO terhadap PRSP (PovertyReduction Strategy Paper/PRSP) Indonesia pada Februarilalu, ILO bersama Komite Penanggulangan KemiskinanIndonesia menggelar rapat koordinasi mengenai StrategiPenanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) pada 28 Aprildi Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator bidangEkonomi, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, menekankan kembalipentingnya stabilitas ekonomi dalam mendorongpertumbuhan ekonomi guna menanggulangi kemiskinan.“Tidaklah mungkin menanggulangi kemiskinan tanpastabilitas ekonomi,” ia menegaskan.

“Pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen pertahun untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan.Selanjutnya, inflasi pun harus diturunkan. Menyedihkanapabila kaum miskin sudah membanting tulang namunmasih dihantui kenaikan harga,” ia melanjutkan.

Rancangan akhir dari SPKN disusun dan didiskusikandengan para mitra, termasuk serikat pekerja dan pengusaha,yang masing-masing memberikan rekomendasi kepadaPemerintah Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan

Indonesia Finalisasi StrategiPenanggulangan Kemiskinan Nasional

Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Dorodjatun Kuntjoro-jakti, dan TauvikMuhammad, Manajer Program Nasional ILO untuk on PRSP, di Pertemuan

Koordinasi tentang SPK Nasional, dan Peter Rademaker, Deputi Direktur ILO (inset).

19

tenggat waktu baru untuk menyelesaikan SPKN agar hasilnyananti terkait erat dengan rencana aksi nasional dan anggaran.

SPKN dijadwalkan untuk difinalisasi pada Oktober 2004.Karenanya, tujuan utama dari pertemuan ini adalah menelaahkembali rancangan akhir SPKN serta memberikan masukan-masukan apabila ada.

Satu aspek penting dari PRSP adalah masalahketenagakerjaan dan perburuhan. Lapangan kerja yang lebihluas dan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja,seharusnya menjadi inti dari strategi penanggulangankemiskinan guna membantu setiap orang, laki-laki maupunperempuan, terbebas dari kemiskinan.

“ILO percaya bahwa proses PRSP memberikan peluangyang sangat penting bagi perumusan dan pelaksanaankebijakan-kebijakan pro kaum miskin, yang menyikapikebutuhan masyarakat Indonesia yang masih hidup dalamkemiskinan,” ujar Peter Rademaker, Deputi Direktur ILO. Iamelanjutkan bahwa ILO pun yakin dengan memberikankesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kehidupan yanglayak merupakan salah satu langkah terbaik mengentaskankemiskinan.

Dalam acara ini, Jejaring Serikat Pekerja Indonesia untukPRSP dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akanmenyerahkan sejumlah rekomendasi mereka kepada gugus

tugas yang bertugas menyusun strateginasional. Jejaring mengusulkan pemerintahharus merelokasi anggaran negara padaprogram investasi padat karya, pembangunaninfrastruktur pedesaan dan pemberdayaanpekerja. Jejaring pun merekomendasikanperluasan cakupan jaminan sosial kepadapekerja di ekonomi informal.

Sementara itu, APINDO menekankanpada upaya menciptakan kestabilan makro-ekonomi, meningkatkan sistem keuangan daniklim investasi, memperkokoh jaringanpengaman nasional, mendorong transformasisektoral dari ekonomi informal ke formal danmempromosikan tanggung jawab sosialperusahaan.

ILO telah menggelar serangkaianlokakarya bagi serikat pekerja, DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi dan APINDOmengenai PRSP Indonesia, memfasilitasiketerlibatan mereka di dalam proses SPKN.Lokakarya dan dialog sosial ini bertujuan agaraspirasi dari dunia kerja terdengar saatmenyusun dan melaksanakan SPKN. ILO puntelah menyerahkan strategi ketenagakerjaanyang terkait rekomendasi kebijakan ke dalamSPKN.

Dia

log

ialSo

s

20

kapasitas serikat pekerja yang berkaitan dengan masalahperburuhan dan strategi penanggulangan kemiskinan; (ii)memperlihatkan kepada serikat pekerja bagaimanamengidentifikasikan dan memprioritaskan kegiatan ketenagakerjaanyang sejalan dengan penanggulangan kemiskinan; serta (iii) berbagidengan serikat pekerja bagaimana mereka dapat mempengaruhiproses kebijakan pembangunan di Indonesia, termasuk mendorongketerlibatan aktif mereka dalam perumusan PRSP nasional danregional dan kebijakan pemerintah lainnya.

Lokakarya PRSP, kemudian, memberikan serikat pekerjakesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka denganmenggunakan Agenda Pekerjaan yang Layak sebagai panduan.Empat lokakarya regional dilaksanakan pada 2003: 19-20November di Bandung, Jawa Barat; 21-22 November di Medan,Sumatra Utara; 19-20 Desember di Surabaya, Jawa Timur; 22-23Desember di Bali.

Lokakarya regional pada 2004 digelar sesuai dengan jadwaldari Pertemuan Konsultasi Publik dari Komite PenanggulanganKemiskinan Nasional di sejumlah wilayah. Pertemuan ini bertujuanmemberikan kesempatan bagi serikat pekerja menyuarakan aspirasisoal strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dirancang didalam lokakarya pembangunan kapasitas yang diadakan di:• Manado, Sulawesi Utara, 1-2 April;• Batam, Provinsi Riau, 14-15 April serta Konsultasi Publik pada

16 April;• Makassar, Sulawesi Selatan, 24-25 April serta Konsultasi Publik

pada 26 April; dan• Yogyakarta, DI Yogyakarta, 29-30 April.

Selagi Pemerintah Indonesia melanjutkan penyempurnaanPRSP, serikat pekerja pada tingkat nasional dan regional, masihmemiliki peluang menyumbangkan saran dalam prosespenyusunan. Keterlibatan serikat pekerja baru-baru ini dalamproses PRSP Indonesia terbilang berhasil. Serikat pekerja di Batam,Makassar dan Jakarta telah menggalang kekuatan untukmemastikan terdengarnya aspirasi mereka.

Ini merupakan bentuk nyata dari upaya serikat pekerja untukmemanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari lokakaryapembangunan kapasitas PRSP serta menerapkannya dalam debat-debat kebijakan nasional yang berdampak pada dunia kerja dan,tentunya, kehidupan mereka.

Peluncuran Rencana Aksi Indonesia tentangLapangan Kerja bagi Kaum Muda, Jakarta, 12Agustus 2004

Pelatihan Media ILO, "Pelaporan Dinamistentang Dunia Kerja", Jakarta,26-27 Agustus 2004

Pelatihan bagi Pelatih Utama, ProyekDeklarasi ILO/AS tentang Pelatihan untukPolisi, Bali, 27-29 Agustus 2004.

Age

nd

a

Serikat Pekerja berupaya memastikan suara mereka terdengar di dalam SPKN

Smart Workers adalah talk showradio interaktif yang dirancang

untuk meningkatkan kesadaranmengenai hak-hak dasar di tempat

kerja. Bagi mereka yang tertarikmengetahui lebih dalam mengenai

masalah ketenagakerjaan danperburuhan, dengarkan 95,9 FM!

Respon Perusahaan Regional terhadap Dampak HIV/AIDS diTempat Kerja, di Batam, Surabaya dan Balikpapan, Agustus -September 2004

Peringatan Hari Internasional PengentasanKemiskinan, 17 Oktober 2004*

Perayaan Hari AIDS se-Dunia, Day, 1December 2004*

S

Serikat Pekerjadan Proses PRSPIndonesia

ejak September 2003, serikat pekerja Indonesiaberpartisipasi secara aktif dalam proses PRSP nasional.Pembentukan jejaring serikat pekerja tentang PRSPmenyatukan serikat pekerja dari beragam sektorketenagakerjaan yang menaruh perhatian pada dampaksosial ekonomi dari kebijakan dan programpembangunan nasional Indonesia.

Di bulan April 2004, serikat pekerja di tingkatprovinsi berpartisipasi dalam proses PRSP regional. ILOACTRAV dan IFP/DIALOGUE berperan dalam lokakaryaserikat pekerja regional mengenai pembangunan kapasitasPRSP. Lokakarya ini ditujukan pada: (i) memperkokoh

* dalam perencanaan

R kecelakaan kerja.“Pemerintah saat ini sedangmerancang peraturan dan mempersiapkanpanduan pelaksanaannya. Semoga pada akhir tahun inirancangan tersebut akan disahkan Sekretaris Negaradan segera dilaksanakan,” lanjut Zulmiar, serayamenambahkan kebutuhan akan adanya peraturansudah sangat mendesak apabila tidak lagimenginginkan jumlah kematian kerja terus meningkat.

Di Indonesia, UKM didefinisikan sebagai sebuahusaha dengan aset di bawah Rp 60 juta dan pegawaikurang dari 50 orang. UKM meliputi 91% dari 169.524badan usaha yang dilaporkan pada DepartemenTenaga Kerja tahun 2001. UKM pun memperkerjakansekitar 90% pekerja di sektor formal. Karenanya, UKMmemainkan peranan penting dalam pertumbuhanekonomi dan kesejahteraan negara ini.

Indonesia telah menerapkan SM-K3 sejak tahun1996. Namun, penerapannya belum lagi berjalanmemuaskan akibat lemahnya penegakkan hukum. Datamemperlihatkan bahwa 15.043 perusahaan besar,hanya 317 (sekitar 21%) telah menjalankan peraturantersebut. Selanjutnya, data dari perusahaan asuransipekerja PT Jamsostek memperlihatkan bahwa jumlahkecelakaan kerja di negara ini meningkat 105.846 pada2003, dari 103.804 pada 2002. Meski terjadipenurunan kematian di tempat kerja menjadi 1.748pada 2003, dari 1.903 pada 2002, jumlah pekerja yangmenderita cacat permanen atau sementara akibatkecelakaan kerja meningkat menjadi 104.098 pada2003, dari 101.902 tahun lalu.

Mendesak, Budaya Keselamatandan Kesehatan di Tempat Kerja

Perlindungan Sosial

Kecelakaan Kerja di Indonesia

Cacat Cacat Kasus% Kematian

Tahun Kematian Permanen Sementara Keseluruhan dari KasusKeseluruhan

1999 1.476 11.871 78.163 91.510 1.612000 1.592 12.025 85.285 98.902 1.612001 1.768 12.566 90.440 104.774 1.692002 1.903 10.345 91.556 103.804 1.832003 1.748 10.395 93.703 105.846 1.65

21

ibuan pekerja di dunia kehilangan nyawa mereka setiap harinyaakibat kecelakaan, luka-luka dan penyakit di tempat kerja. Untukmengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, terdapatkebutuhan mendesak terhadap “budaya keselamatan” di dunia kerja,khususnya perusahaan-perusahaan menengah dan kecil (UKM).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menegaskanbahwa pelaksanaan program pengawasan bukanlah pekerjaan mudah dinegara ini yang saat ini hanya mempunyai sekitar 1.500 pengawas yangbertugas mengawasi sekitar 170.000 UKM. “Indonesia membutuhkansedikitnya 3.000 pengawas tambahan,” ujar dia saat membuka seminar satuhari mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM-K3) untuk Usaha-usaha Kecil pada 7 Mei di Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi, Jakarta.

Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang diadakanILO berkenaan dengan peringatan Hari Kesehatan dan Keselamatan Kerjase-Dunia pada 28 April. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah lokakarya tiga harimengenai K3 di sektor informal alas kaki di Bandung dari 26-28 April danForum “Dunia Kerja” Indonesia tentang HIV/AIDS di Jakarta pada 5 Mei.

Menurut Menteri Nuwa Wea, Departemen Tenaga Kerja hanya akanmelatih sekitar 90 pengawas tambahan tahun ini karena kendala anggaran.“Dengan program ini, saya berharap kita dapat menciptakan lingkungankerja yang aman dan sehat, yang pada akhirnya akan mengurangi ataumencegah kecelakaan di tempat kerja,” ujar Nuwa Wea.

Sementara itu, Direktur ILO Alan Boulton menyatakan pekerja UKMamatlah rentan terhadap kecelakaan, luka-luka dan penyakit akibat kerja.Tingkat kecelakaan kerja fatal di negara-negara berkembang empat kali lebihtinggi ketimbang negara-negara industri. Di negara-negara berkembang,kecelakaan dan penyakit akibat bekerja terjadi di industri-industri utamaseperti pertanian, perikanan dan perkayuan, pertambangan dan konstruksi.

“Tingkat literasi yang rendah dan pelatihan yang tidak memadaimengenai metode keselamatan kerja mengakibatkan tingginya tingkat

kematian akibat kebakarandan terpaan terhadap zat-zat berbahaya, yangmempengaruhi, diantaranya, mereka yangbekerja di ekonomiinformal,” ia berkata, serayamenambahkan komitmenuntuk melakukanpencegahan berawal daripenghargaan terhadapkehidupan dan kesadaranatas tempat kerja yangaman dan sehat. “Salahsatu kunci untuk mencapaitujuan ini adalah advokasi yangkuat,” lanjut dia.

Direktur Kesehatan KerjaZulmiar Yanri dari DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasimenyatakan pemerintah akanmengharuskan UKMmelaksanakan K3 di tingkatperusahaan sebagai upayauntuk mengurangi jumlah

Sekitar 6.000 pekerja di dunia kehilangan nyawamereka setiap harinya akibat kecelakaan, luka-luka danpenyakit di tempat kerja. Selain sekitar 400.000kematian akibat zat-zat berbahaya tiap tahunnya, ILOmenegaskan bahwa jumlah tersebut hanyalah bagiandari sekitar dua juta kecelakaan kerja dan 160 jutapenyakit akibat kerja. Kenyataan ini membutuhkanadanya pengawasan bahaya berdasarkan konvensi-konvensi ILO dan langkah keselamatan praktis sebagailangkah pertama dalam menciptakan "BudayaKeselamatan" global di tempat kerja.

Seorang pekerja membongkar muat barang tanpaperalatan keselamatan kerja

K

JenderKerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah keseluruhanmediator perempuan untuk masalah ketenagakerjaan hanyamencakup 15%, atau sekitar 150 mediator dari 1.012 mediator diIndonesia. Berkenaan dengan Komite Penyelesaian Perselisihan(P4), dari keseluruhan 500 anggotanya, kurang dari 15% adalahperempuan.

Dengan hanya sekitar 16% hakim dan mediator di Indonesiaadalah perempuan, sangatlah penting untuk mempertimbangkankeseimbangan jender dalam Pengadilan Hubungan Industrial baruyang akan didirikan di bawah UU Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial No. 12/2004.

“Ada suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengubahsikap terhadap perempuan dalam dunia ketenagakerjaan.Keprihatinan perempuan seringkali luput dalam prosesperundingan bersama,” ujar Alan Boulton, Direktur ILO untukIndonesia, seraya menambahkan ILO senantiasa mendukung upayamemberikan lebih banyak kesempatan terhadap perempuan dalamtatanan hukum.

Apa dampak positif dari keberadaan hakim perempuan didalam Pengadilan Hubungan Industrial? Pertama, kehadiranperempuan—atau siapa pun yang terbilang kelompok minoritas—memungkinkan kelompok mayoritas menanggapi dan melihatpermasalahan atau penyelesaian masalah secara berbeda.Perbedaan ini seringkali tidak kasat mata, namun mendalamdampaknya. Sebagai contoh, rasa sensitivitas yang lebih besar pundiperlihatkan atas pekerja, perempuan atau laki-laki, yang memilikitanggung jawab terhadap anak atau keluarga mereka.

Kedua, apabila terdapat lebih banyak hakim perempuan,sistem pengadilan akan memunyai perspektif dan kesadaran akanisu jender yang semakin luas dan tinggi. Dengan hanya melihat

persoalan menyangkut kekerasan domestik dan kekerasanterhadap anak, masyarakat dapat mengetahui adanyaperubahan sikap peradilan dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Peningkatan kesadaran hukum inipun dapat diperluas untuk isu jender di tempat kerja, seperti

pelecehan seksual, kesempatan kerja yang sama dankesetaraan upah untuk jenis pekerjaan yang sama.

Ketiga, kehadiran hakim perempuandalam Pengadilan Hubungan

Industrial dapat mengirimkanpesan yang jelas bahwa semua

posisi di dalam sistem dantatanan hukum pun tersediabagi perempuan. Lingkungankerja semakin memilikikapasitas untuk memahamidan menghargai keunikankualifikasi, perspektif dankontribusi yang dapatdiberikan kaum perempuan.

Hari Kartini merupakan haripenting di Indonesia dalam hal pengakuan terhadap

kaum perempuan di Indonesia. R.A Kartini merupakansalah satu pejuang perempuan dalam memperjuangkan

keseteraan jender di negara ini.

Keseimbangan Jender dalam Tatanan HukumKrusial bagi Pengadilan Hubungan Industrial Baru

22

esetaraan jender merupakan hak asasi mendasar danmenjadi persyaratan pokok bagi tercapainya demokrasi yangefektif. Meski jumlah perempuan yang bekerja di luar rumahsemakin besar, jender tetap menjadi salah satu sumberdiskriminasi dalam pasar kerja.

Saat ini, kaum perempuan mewakili lebih dari 40%angkatan kerja global. Sekitar 70% perempuan di negara-negaramaju dan 60% di negara berkembang bekerja danberpenghasilan. Di Indonesia, sekitar 51% perempuan berusia15 tahun ke atas berada di di usia kerja pada 2002, denganperempuan terdiri dari 37,2% dari angkatan kerja keseluruhan.

“Tren Ketenagakerjaan Global untuk Perempuan tahun2004” (Global Employment Trends for Women 2004), sebuahanalisis mengenai pekerja perempuan, menyatakan jumlahpekerja perempuan di dunia kerja saat ini mencapai tingkattertinggi dibandingkan sebelumnya. Pada 2003, 1,1 miliar dari2,8 miliar pekerja di dunia, atau sekitar 40 persen, adalahperempuan. Jumlah ini meningkat hampir sebesar 200 jutapekerja perempuan selama 10 tahun belakangan ini.

Meski demikian, pertumbuhan angkatan kerja perempuantidak diikuti dengan pemberdayaan sosial-ekonomi dariperempuan. Juga tidak diikuti dengan kesetaraan upah untukjenis pekerjaan yang sama atau keuntungan lainnya yangmembuat posisi perempuan sejajar dengan laki-laki di hampirsemua jenis pekerjaan. “Singkatnya, kesetaraan penuh di duniakerja masih diangan-angan,” laporan tersebut menambahkan.

Perempuan acapkali terdiskriminasi karena jenis kelamin,status perkawinan atau tanggung jawab keluarga mereka.Perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, masih terusmenjadi pihak yang dirugikan dan senantiasa rentan terhadapeksploitasi baik dalam ruang lingkup organisasi,keterwakilan dan perlindungan sosial.Meski jumlah perempuan dalamangkatan kerja terus meningkat,masalah-masalah yangmenyangkut kehamilan dankewajiban rumah tangga,kondisi kerja, hak-hakpekerja paruh waktu dandiskriminasi kerja masihharus mendapat perhatianlebih besar.

Dari masalahdiskriminasi pekerjaanhingga pelanggaran hak-hak kerja,pengadilan merupakan tempat terakhir dimanaperempuan mencari keadilan. Dengan semakinbanyaknya perempuan memasuki dunia kerja,pengadilan menjadi kunci utama bagi perempuandalam mencapai keadilan dan kesetaraan.

Namun, jumlah hakim dan mediatorperempuan di Indonesia masihlah rendah. DiPengadilan Negeri, hakim perempuan hanyameliputi 16,2%, sementara di Mahkamah Agung hanyasekitar 15,6%. Data yang diterima dari Departemen Tenaga

Menghapuskan DiskriminasiHIV/AIDS di dalam PeraturanKetenagakerjaan Indonesia*

Kolom 23

Tauvik Muhammad

Koordinator ProgramNasional untuk HIV/AIDS Surat kabar Thailand The Nation

melaporkan, saat Bangkok menyambutkedatangan 20.000 delegasi di konferensi

dunia pertama di Asia tentang HIV/AIDS yang digelar pada11 hingga 16 Juli, sebuah hotel berbintang empatmemisahkan delegasi HIV positif dengan delegasi lainnya.Peserta dengan HIV/AIDS diminta untuk tinggal dan makandi tempat terpisah. Ironisnya, pemisahan ini terjadi di sebuahkonferensi dunia yang berupaya meraih komitment politik diantara para pemimpin dunia, serta meningkatkan respondunia usaha dalam melawan stigma dan diskriminasiterhadap HIV/AIDS.

Undang-undang di beberapa negara telah mengadopsihak dari pekerja yang hidup dengan HIV/AIDS. Di ataskertas, hukum Afrika Selatan melindungi pekerja yang hidupdengan HIV/AIDS. Sayangnya, diskriminasi dan pengucilanmasih terjadi di tempat kerjadi negara dengan pendudukpengidap HIV terbesar di dunia. “Kami memang mempunyaikerangka hukum terbaik. Tetapi, ternyata belum dapatmengubah cara berpikir. Orang masih terkena PHK hanyakarena status HIV-nya,” ujar Jennifer Joni, pengacara padalembaga hukum HIV di Johannesburg.

Korban stigma dandiskriminasi pun bertebaran dibagian lain dunia. Di Indonesia,Yanti, sekarang konselor HIV/AIDSyang mengidap HIV, dimintaberhenti dari tempat ia bekerjasejak merebaknya kabar mengenaistatus HIV-nya setelah kematiansang suami akibat AIDS. Rekan-rekan sejawatnya mengajukan petisidan menuntut agar Yanti dipecatkarena mereka ketakutan terinfeksiHIV apabila menggunakankomputer yang sama, serta makandan bekerja di tempat yang sama.Sejumlah pekerja migran punkehilangan pekerjaan menyusulhasil skrining yang menjadi bagian dari proses perekrutankerja. Stigma dan diskriminasi umumnya terjadi akibatketidakpahaman tentang bagaimana HIV/AIDS menular atautidak. Hanya segelintir orang menyadari bahwa HIV tidakdapat tertular melalui kontak sosial biasa, kecuali melaluidarah dan cairan tubuh.

Mitos-mitos tersebut melanggengkan penyebaranepidemi HIV/AIDS, serta meningkatkan jumlah orang hidupdengan HIV/AIDS yang kehilangan pekerjaan. Setiap hari,sekitar 14.000 orang di dunia terinfeksi HIV, dimana 85% diantara mereka berada di usia produktif.

Sebuah survei yang dilakukan Koalisi Bisnis Thailandmenyebutkan bahwa sekitar 45% orang yang hidup denganHIV/AIDS menganggur atau tidak memiliki penghasilan tetap.

Selanjutnya, sekitar 95% kehilangan pendapatan akibatepidemi tersebut.

Meski diskriminasi kerap terjadi, terdapat indikasipeningkatan kesadaran mengenai hal ini di Indonesia. Dibulan Mei, Pemerintah telah mengadopsi Keputusan MenteriTenaga Kerja No. 68 tentang Pencegahan danPenanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Keputusantersebut melarang pengusaha melakukan diskriminasiterhadap pekerja yang terinfeksi HIV, serta mewajibkanpengusaha melakukan langkah-langkah pencegahan danpenanggulangan penyebaran HIV/AIDS melalui skemaKeselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keputusan di atas merujuk Undang-undangketenagakerjaan baru yang secara tegas melarang segalabentuk diskriminasi. Namun, tantangan ke depan adalahbagaimana membuat keputusan baru ini dapat dilaksanakansecara konsisten sejalan dengan peraturan lainnya sertadiadopsi di tingkat daerah melalui peraturan daerah untukmengeliminasi stigma dan diskriminasi di tempat kerja.

Untuk itu, Pemerintah harus menyusun aturanpelaksana serta meninjau kembali Peraturan Menteri No.PER-05/MEN/1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

yang tidak menyertakan pekerja yang hidupdengan HIV/AIDS dalam skema tunjangankesehatan yang diterapkan di setiap provinsidan kabupaten.

Selain melakukan pengembangankebijakan dan peraturan, juga perluditingkatkan tindakan intervensi yang lebihstrategis melalui peningkatan kesadarandan pengembangan kapasitas sebagai

bagian program pencegahan di tempat kerjauntuk memperoleh dampak dan menjangkaumasyarakat lebih besar.

Adalah penting menjadikan tempat kerjasebagai wadah melawan ketakutan dandiskriminasi yang melingkupi HIV/AIDS

dengan menentang skrining bagi pekerja. Selain jutamempekerjakan orang dengan HIV/AIDS, termasukmelibatkan mereka dalam upaya pencegahan penyebaranepidemi HIV/AIDS melalui tempat kerja. Sebab, bagi orangyang hidup dengan HIV, seperti juga banyak orang lainnya,memperoleh dan mempertahankan pekerjaan yang layakmerupakan hal yang krusial dalam hidup.

Naveen Kumarm, seorang aktivis AIDS di India, dalampublikasi ILO New Delhi berujar: “Bila Anda mengambilpekerjaan kami, Anda akan membunuh kami jauh lebihcepat ketimbang HIV. Kami mampu bekerja. Kami bukanlahrisiko bagi rekan sejawat. Pekerjaan lebih dari sekadar obatbuat kami. Ia membuat kami dapat membawa pulang obatdan makanan.”

* Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel berbahasaInggris berjudul Removing HIV/AIDS Discrimination inIndonesian Labor Regulations, serta telah dipublikasikandi The Jakarat Post pada 13 Juli 2004.

Jermal adalah tempatpenangkapan ikan yang terbuat daribalok-balok kayu yang dibenamkan didasar laut. Jermal ditemukan di SelatMalaka kurang lebih 250 km disepanjang Pantai Timur, Sumatra Utara.Dibangun di tengah laut, jermal didirikandi atas perairan dangkal dengankedalaman 8-17 meter.

“Saya berumur 14 tahun ketikabekerja di jermal. Pekerjaannya sangatberat dan menakutkan. Saya bekerjahampir 24 jam sehari dengan waktuistirahat 1-2 jam. Saat yang palingmengerikan adalah ketika badai datang.Saya sangat ketakutan. Saya seringmenangis saat berada di jermal. Tempatitu begitu sepi dan terpencil. Saya sepertiterjebak di sebuah penjara tengah laut,”ujar Suniman, bekas anak jermal.

Jermal are platformsconstructed for fishing from pilesof wood implemented at thebottom of the sea. They arefound scattered along anapproximately 250 km area inthe Strait of Mallaca along theeastcoast of North Sumatra. Builtbetween in the middle of thesea, jermals are built in areaswith shallow water in depthsaround 8-17 meters.

“I was only 14 years oldwhen I started to work onjermals. I found the work heavyand scary. I worked almost 24hours with only one to two-hourbreaks. The most terrifyingmoment was during stormydays. It washorrible and I wasvery scared. Ioften cried when Iwas on the jermal.It was so isolatedand lonely. I feltlike a prisonertrapped in aprison in themiddle of the sea,”said Suniman, ex-jermal child.

Pekerja Anak JermalGALER I FOTO

PHO

TOG

ALLE

RY

Jerm

al C

hild

ren