BAB2 LANDASANPUSTAKA MenurutUUNo ...eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1784/3/BAB 2.pdf16 Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknyakedalamkasnegarayangpadawaktunyaakandigunakan

12

BAB 2

LANDASAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan

Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi

Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

2.2 Pajak

2. 2. 1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Zuraida dan Advianto, 2011 : 1) dalam

bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa)

dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat

ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat

dipaksakan artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan

menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan;

walaupun atas pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan jasa timbal balik tertentu.

13

Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dapat

langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Ilyas, 2010 : 6), pajak adalah

iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

snorma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah

kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung.

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada 5(lima) unsur

yang melekat dalam pengertian pajak yaitu (Ilyas, 2010 : 7) :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang

2. Sifatnya dapat dipaksakan

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh

pembayar pajak

4. Pemungut pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)

14

5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan

pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.2.2 Pembagian Pajak

Pembagian jenis pajak dikelompokan menjadi 3(tiga) yaitu menurut

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungut (Mardiasmo, 2009 : 5)

1. Menurut Golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi 2(dua) kelompok, yaitu pajak langsung

dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokan menjadi pajak pusat dan

pajak

15

a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi

lagi menjadi 2(dua) yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai

kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dan

dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong

tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan

masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi

pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi

ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Muklis, 2010).

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan

kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak

tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas

negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan

aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) dalam

bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

(a) Fungsi Budgetair

16

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang

sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan

oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran

rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk

membiayai pembangunan.

(b) Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan

kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan

keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik

uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Adanya

industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga

pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk

mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut,

(Mardiasmo, 2009 : 7) :

1. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak. Adapun ciri-cirinya adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus , b.

Wajib pajak bersifat pasif, c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus

17

2. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun

ciri-cirinya adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun

ciri-cirinya adalah :

a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.5 Asas pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003)

yaitu :

a. Asas kebangsaan

18

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di

Indonesia.

b. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di

Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan

subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas,

ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada

beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

1. Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya

seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu

seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar

premi yang berupa pajak.

2. Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya

supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak

pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam

teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan

masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan

jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

3. Teori bukti

19

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya

persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan

tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian

kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan

pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam

tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak

harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain

penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith (dalam

Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan

kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu,

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang,

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(c) Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) Economy

20

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian

pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji.2001:12), yaitu :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).

c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk

memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang

dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun

sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005:5).

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh

masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori

ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari

negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar

dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori kepentingan

21

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing

orang. Teori ini dikenal sebagai Benefit Approach Theory.

c. Teori daya pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul

masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan

kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai Ability to

Pay Approach Theory.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti sesesorang kepada

negaranya.

d. Teori Asas Daya Beli

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,yang mana

merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai

pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah

kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

22

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun tujuan dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah (Suandy, 2011 : 22) :

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi

ekonomi biaya tinggi.

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah

untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan

mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

23

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

h. Pajak lain-lain

2.3.2 Cara Perhitungan Pajak Daerah

Pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Daerah

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Tata Cara Pemungutan

Pajak Daerah

Sistem pemungutan Pajak Daerah dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu sistem

official assessment dan sistem self assessment (Suandy, 2011 : 231).

1. Sistem Official Assessment

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang

dipersamakan. Setelah wajib pajak menerima SKPD atau dokumen yang

dipersamakan lalu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran

Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank. Jika wajib pajak tidak

membayar atau kurang bayar maka wajib pajak akan ditagih menggunakan Surat

Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2. Sistem Self Assessment

Pada sistem self assessment ini wajib pajak menghitung, membayar dan

melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan oleh

wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD

merupakan formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

24

melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang bayar atau

salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan

STPD.

2.3.4 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada

walikota atau pejabat yang sudah ditunjuk atas kelebihan pembayaran pajak.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

harus meberikan keputusan. Apabila melewati jangka waktu yang diberikan maka

Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran pajak diangap dikabulkan dan SKPDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Jika pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota atau

Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 & (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak. Tata cara

pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

2.3.5 Kadaluarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan

pajak tertangguh apabila :

25

a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa

b. Ada pengakuan utang pajak dawi wajib pajak, baik langsung maupun tidak

langsung

Piutang pajak yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan dan akan ditetapkan oleh

Walikota.

2.3.6 Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan

pembukuan atau pencatatan. Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet

serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kebenaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib

Pajak atau Pihak – pihak yang terkait yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

pajak

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan

c. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemerikasaan

kas, bon/bill, penjualan atau sistem pembukuan

26

d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas

dan/atau

e. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk guna menunjang kelengkapan pemeriksaan

Pemeriksaan sederhana juga dapat dilakukan di kantor dengan

membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki Daerah,

sehingga nantinya dapat diterbitak SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB, dan SKPDN.

Jika terdapat perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan

dengan data basis pajak yang dimiliki daerah maka dilakukan pemeriksaan

lapangan. Petugas pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib

Pajak.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Dalam Peraturan derah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas

penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

dengan jumlah kamar lebih dari 10 ( sepuluh).

Yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel

dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyaman termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang

27

memiliki fasilitas Air Conditioner (AC). Jasa penunjang yang dimaksud adalah

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,

transportasi dan fasilitas sejenin lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

3. Jasa tempat tingal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang

mengusahakan hotel.

Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut

pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah

kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang

diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat

dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan

28

menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan

pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan

(Siahaan, 2005).

Menurut Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, klasifikasi hotel di Kota

Yogyakarta dikategorikan sebagai berikut :

1. Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu

bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara

khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta

memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan

pembayaran dan telah memenuhi prasyarat sebagai hotel

berbintang yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal

Pariwisata antara lain keadaan fisik, seperti lokasi hotel dan

kondisi bangunan, pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga

kerja dan kesejahteraan karyawan, serta sarana rekreasi atau

olahraga yang disediakan seperti lapangan tennis, kolam renang,

dan diskotek. Ciri khusus hotel berbintang adalah mempunyai

restoran yang berada dibawah manajemen hotel tersebut.

2. Hotel Melati adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan

atau sebagian bangunan yang disediakan khusus, dimana setiap

orang dapat menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan

fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum dapat

memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang seperti yang telah

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata tetapi telah

29

memenuhi kriteria sebagai hotel melati yang dikeluakan oleh

Dinas Pariwisata Daerah. Hotel melati dirinci menjadi Melati 1,

Melati 2, Melati 3

Yang menjadi objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh

hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan. Jasa penunjang tersebut seperti fasilitas telepon, faksimile,

teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika , transportasi, dan fasilitas

sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Sedangkan yang tidak

termasuk objek pajak adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah

2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,

dan panti sosial lainnya yang sejenis

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel

yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel.

30

2.4.2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen),

kecuali untuk rumah kos tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2.4.3 Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender,

yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi

pada saat pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

2.4.4 Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem self assessment. Wajib pajakakan

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Daerah yang terutang.

Dokumen yang digunakan oleh wajib pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD). SPTPD merupakan formulir untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. SPTPD wajib

disampaikan dalam jangka waktu 20(dua puluh) hari setelah berakhirnya masa

pajak.

Apabila dalam jangka waktu 5(lima) tahun berdasarkan pemeriksaan oleh

Walikota atau Pemerintah ditemukan adanya Pajak Daerah yang tidak atau kurang

bayar maka akan ditagih dengan menerbitkan :

31

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) jika :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang

terutang tidak atau kurang bayar

b. SPTPD tidak disampaikan dalam waktu 20(dua puluh) hari

setelah berakhirnya setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat

teguran

c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan

2. Setelah SKPDKB diterbitkan, berdasarkan data baru dan ternyata masih

ada Pajak Daerah yang kurang bayar maka akan diterbitkan Surat

Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. SKPDN diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan

sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang

kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24(dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan jumlah

kurang bayar dalam SKPDKBT akan dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

32

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB akan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi

administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat bayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar

2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Dalam perhitunganya jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD

ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dalam

jangka waktu paling lama 15(lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Untuk SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan sanksi aministrasi berupa bunga sebesar 2% dan ditagih melalui STPD.

2.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar

33

penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

sejak tanggal diterbitkan.

Atas pemohonan wajib pajak, Walikota atau Pemerintah yang ditunjuk

memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak

yang terutang diberikan SSPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat

keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang

tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan

surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.6 Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau

pejabat yang ditunjuk atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

34

5. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

6. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

perundang-undangan perpajakan daerah

Dalam mengajukan keberatan wajib pajak harus memenuhi beberapa

persyaratan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas

2. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara

jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak

tersebut

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan

sejak tanggal surat, tanggal permohonan atau pemungutan, kecuali jika wajib

pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaannya. Pengajuan keberatan dapat dilakukan jika wajib

pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 12(dua belas) bulan, sejak tanggal

Surat Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. Apabila jangka

waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan

yang diajukan dianggap dikabulkan.

35

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak

terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan

alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima dan

melampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan

permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan

1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan

bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24(dua puluh empat) bulan. Imbalan

bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDB.

Jika dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

100% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak

yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

2.4.7 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Tetetapan, Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Walikota atau

Pejabar yang telah ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

atau STPDN, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat :

36

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang terutang menuut perundan-undang

perpajakan daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena

kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya

2. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atay

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar

3. Mengurangkan atau membatalkan STPD

4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan

5. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak

2.4.8 Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang

tidak benar ssehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang

tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

37

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya

tahun pajak yang bersangkutan.

2.5 Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat

kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk

sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia

(WTO) menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan

pendek.

Menurut Undang - Undang No 10 thn 2009 tentang Kepariwisataan

disebutkan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sihite (2000 : 49)

mengklasifikasikan wisatawan menjadi 2 yaitu :

1. Wisatawan nusantara adalah wisatwan dalam negeri atau wisatwan domestik

2. Wisatawan mancanegara adalah warga negara suatu negara yang mengadakan

perjalanan wisatwa keluar lingkungan dari negaranya (memasuki negara lain)

IUOTO (International Union of Official Travel Organization), dalam Gamal

Suwantoro (2009;4) mengkategorikan pengunjung menjadi 2 yaitu :

-. Wisatawan (tourist) adalah pengunjung yang tinggal sementara

sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan tersebut digolongkan lagi

menjadi (a). Pesiar (leisure) untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, study,

keagamaan dan olahraga, (b). Hubungan (relationship) untuk keperluan dagang,

mengunjungi sanak saudara, kerabat

38

-. Pelancong (ekscursionist) adalah pengunjung sementara yang tinggal dalam

suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dar 24 jam

2. 6 Jumlah Hotel

2.6.1 Pengertian Hotel

Menurut Perda Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,

hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait

lainnya dengan pungutan yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata,

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah lebih dari 10.

2.6.2 Karakteristik Hotel

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel

dengan industri lainnya. Karakkteristik tersebut adalah sebagai berikut :

a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang

artinya dalam pengelolaanya memerlukan modal usaha yang besar dengan

tenaga pekerja yang banyak pula

b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor

ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada

c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat

dimana jasa pelayanannya dihasilkan

d. Beroperasi selama 24 jam sehari tanpa adanya hari libur dalam pelayanan

jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya

e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain itu juga memperlakukan

pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat

39

tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel

tersebut.

Produk perhotelan mempunyai empat karakteristik khusus yaitu : produk

nyata (tangible), tidak nyata (intangible), bersifat “perishable“ dan

“nonperishable”. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar, makanan,

minuman, kolam renang, dsb. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain

keramah-tamahan, kenyamanan, keamanan.

Produk bersifat perishable artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual

saat ini contohnya bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur -

mayur. Produk yang bersifat nonperishable misalnya minuman eras, soft drink,

perlengkapan tamu (guest supply and amenities).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu.

Berikut merupakan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang mendasari

penelitian ini :

40

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Penulis dan Judul Variabel Hasil Penelitian

1 Ni Komang Sri Wulandari

(2016), "Peran Sektor

Pariwisata Dalam

Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Tabanan Tahun

1990-2014"

Variabel

Independen : Jumlah

kunjungan

wisatawan, Jumlah

hotel, Belanja modal

dan Jumlah sarana

angkutan Variabel

Dependen : PAD

Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap PAD, jumlah sarana angkutan memiliki pengaruh negatif dan

signifikan terhadap PAD , jumlah hotel dan belanja modal tidak

berpengaruh signifikan terhadap PAD

41

2 Ni Nyoman Suartini

(2013), "Pengaruh Jumlah

Kunjungan Wisatawan,

Pajak Hiburan, Pajak Hotel

dan Restoran Terhadap

Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Gianyar "

Variabel

Independen : Jumlah

wisatawan, Pajak

hiburan, Pajak hotel

dan restoran Variabel

Dependen : PAD

Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak

restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Gianyar

tahun 1991-2010

3 Yulita Andriani (2015),

"Pengaruh Penerimaan

Pajak Hotel, Pajak Hiburan

dan Pajak Restoran

Variabel

Independen : Pajak

hotel, Pajak hiburan

dan Pajak restoran

Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak

hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak

restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

42

Terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Di Kota

Wisata (Studi Kasus

Bukittinggi Tahun

2010-2014)"

Variabel Dependen :

PAD

4 Devilian Fitri (2014),

"Pengaruh Sektor

Pariwisata Terhadap

Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di

Kabupaten Pesisir Selatan"

Variabel

Independen : Jumlah

wisatawan, Sarana

akomodasi, Tempat

belanja tourist

Variabel Dependen :

PAD

Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara jumlah

wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir

Selatan, Sarana akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Tempat belanja

tourist berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli

Daerah, Jumlah wisatawan sarana akomodasi dan tempat belanja

tourist secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

43

5 Mahardika Pandu Adyaksa

(2016), "Pengaruh Jumlah

Hotel, Jumlah Wisatawan

dan Laju Inflasi Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Di

Seluruh Ibukota Propinsi

Di Pulau Jawa"

Variabel

Independen : Jumlah

kunjungan

wisatawan, Jumlah

hotel, Laju inflasi

Secara parsial adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah

hotel dan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara terhadap PAD

sedangkan laju inflasi berpengaruh negatf, Secara simultan terdapat

pengaruh positif dan signifikan antara jumlah hotel, jumlah wisatawan,

dan laju inflasi terhadap PAD

44

2.8 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah :

(a). Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta

(b). Jumlah hotel berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta

(c). Pajak hotel berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta

(d). Jumlah wisatawan berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta

dengan pajak hotel sebagai variabel moderasi

(e). Jumlah hotel berpengaruh terhadap PAD di Kota Yogyakarta

dengan pajak hotel sebagai variabel moderasi