Bab xxxx: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan …greengrowth.bappenas.go.id/id/program/download/20151020213355... · 2 KEK dan lingkungan ... Menciptakan sinergi antara perencanaan KEK

1

Bab xxxx: Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pertumbuhan Hijau (Green

Growth) di Indonesia

Kurnya Roesad, Anna van Paddenburg, Yong Sung Kim1

Daftar Isi

1 Pengantar ............................................................................................................................................. 3

2 KEK dan lingkungan ............................................................................................................................. 5

2.1. Peran KEK dalam pembangunan ekonomi ....................................................................................... 5

2.2. KEK dan lingkungan: Dasar pemikiran internalisasi biaya ............................................................... 7

3 Kerangka Pertumbuhan Hijau KEK .................................................................................................... 14

3.1. Lima hasil yang diiinginkan dari pertumbuhan hijau ...................................................................... 14

3.2. KEK dan pertumbuhan hijau ........................................................................................................... 16

3.3. KEK dan kesempatan investasi pertumbuhan hijau di Indonesia ................................................. 20

3.4. Menciptakan sinergi antara perencanaan KEK dan kebijakan pertumbuhan hijau ..................... 24

4. Pembiayaan Hijau KEK ........................................................................................................................... 30

4.1. Kaitan pengembangan KEK hijau untuk mekanisme pembiayaan yang inovatif ......................... 30

4.2. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ............................................................................................ 35

4.3. Instrumen-instrumen pasar modal hijau ........................................................................................ 37

5 Kesimpulan .............................................................................................................................................. 41

1 Global Green Growth Institute (GGGI)

2

Daftar Pustaka ........................................................................................................................................ 43

3

1 Pengantar

Seperti disebutkan di Bab 1, kemakmuran adalah tujuan akhir dari banyak bangsa. 'Green

Growth' atau Pertumbuhan Hijau dapat menjadi sarana untuk itu, dimana kebijakan, inovasi,

dan investasi dapat menggerakkan pertumbuhan lebih berkualitas yang membawa ke arah

kemakmuran suatu bangsa. Kualitas pertumbuhan yang baik, misalnya, tersedianya lapangan

kerja baru, tersedianya udara dan saluran air bersih yang lebih menyehatkan serta ketahanan

energi. Kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengurangi risiko terhadap perubahan

iklim tidak menjadi halangan pertumbuhan ekonomi dan justru memungkinkan upaya

perbaikan yang sistematis untuk mempercepat perubahan struktural dan teknologi untuk

terciptanya efisiensi ekonomi yang lebih besar.

Pertanyaan kunci pada bab ini: Bagaimana KEK dapat mendorong pertumbuhan hijau? Bab ini

memberikan kerangka kerja analitis yang secara konsep menghubungkan pertumbuhan hijau

dan kebijakan KEK, sehingga melengkapi strategi pengembangan klaster yang termuat di

buku ini. Bab ini menjelaskan konsep pertumbuhan hijau, dan adanya lima hasil pertumbuhan

yang diinginkan. Juga menyoroti bagaimana modal alamiah masih memainkan peran penting

dalam mendorong pertumbuhan. Selain itu, menggambarkan bagaimana kerangka kebijakan

pertumbuhan hijau dan insentif dapat membantu pembuat kebijakan untuk memikirkan dan

mengidentifikasi sinergi kebijakan untuk mendorong iklim investasi yang kondusif yang dapat

sebagai pemicu bisnis hijau, teknologi dan inovasi.

4

Bagian pertama melihat bagaimana masalah lingkungan telah menjadi faktor penting dalam

pengembangan KEK, menguraikan dasar pemikiran keberlanjutan, dan menyoroti internalisasi

biaya sebagai penentu daya saing yang sangat penting. Bagian kedua menyajikan kerangka

pertumbuhan hijau yang dapat diterapkan untuk merancang atau rancang ulang KEK serta

mengidentifikasi dan memperkirakan kesempatan investasi hijau, seperti yang digambarkan

oleh dua studi kasus dari zona ekonomi Indonesia yang menggunakan Analisis Biaya dan

Manfaat yang diperluas (extended Cost Benefit Analysis- eCBAs), dengan memasukkan biaya

lingkungan. Bagian ini juga menjelaskan secara garis besar potensi KEK sebagai kawasan

inovasi untuk menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau. Bagian terakhir membahas implikasi

kebijakan dalam hal menciptakan mekanisme pembiayaan yang inovatif untuk mendukung

perencanaan dan pengembangan KEK di Indonesia.

5

2 KEK dan lingkungan

2.1. Peran KEK dalam pembangunan ekonomi Di banyak negara, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan bagian dari

strategi meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan KEK

dapat mencapai tujuan tersebut dengan empat cara. Pertama, KEK dapat berfungsi sebagai

alat untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik modal investasi asing langsung

(Foreign Direct Investment-FDI). Kedua, KEK dapat mendorong penciptaan lapangan kerja

besar-besaran, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menurunkan tingkat

pengangguran. Ketiga, KEK dapat mendukung kebijakan reformasi ekonomi yang lebih luas,

misalnya dengan menggalakkan diversifikasi dasar ekspor negara yang masih memproteksi

pasarnya. Keempat, KEK dapat memberikan ruang untuk menguji pendekatan kebijakan dan

peraturan baru di bidang seperti kepabeanan dan cukai, tenaga kerja, hukum dan kerjasama

pemerintah-swasta (FIAS / World Bank 2008).

Secara global catatan mengenai KEK dalam mencapai tujuan tersebut meliputi banyak aspek,

namun KEK telah memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia, terutama Negara-negara 'Macan Asia' di Asia

Timur dan kemudian China. 2 Yang jelas, pengembangan KEK tetap menjadi instrumen

kebijakan yang populer di banyak negara, karena jumlah KEK tumbuh secara signifikan sejak

pertengahan 1980-an. Secara global, KEK menyumbang USD 200 miliar pada ekspor global,

2 Untuk gambaran rinci tentang kinerja KEK, lihat Farole dan Akinci (2011).

6

mempekerjakan 40 juta pekerja pada tahun 2008 di 130 negara (Farole dan Akinci 2011, FIAS /

World Bank 2008).

Namun, globalisasi ekonomi yang pesat juga telah mengubah sifat dan tujuan KEK. Model KEK

lama lebih terfokus pada kegiatan pengolahan ekspor dengan cara menarik kegiatan industri

perakitan multinasional dalam jaringan produksi global (Farole dan Akinci 2011). Dalam

beberapa tahun terakhir, KEK baru dibangun berdasarkan strategi yang lebih canggih untuk

menarik Perusahaan Multinasional (MNC). Strategi-strategi tersebut cenderung bercirikan:

bergeser dari insentif fiskal ke layanan nilai tambah; fokus pada peningkatan iklim investasi di

dalam kawasan untuk memungkinkan adanya diferensiasi; mengembangkan hubungan

strategis, keterkaitan fisik dan keuangan antara ekonomi kawasan dan ekonomi daerah;

mendirikan KEK yang focus khusus pada industri high-end seperti IT dan bioteknologi; dan

munculnya KEK yang dikelola atau dioperasikan oleh badan usaha swasta (Farole dan Akinci

2011: 7).

Yang paling penting, pengembangan KEK harus mengakomodasi pergeseran preferensi

konsumen global terhadap pola produksi yang lebih berkelanjutan. Meningkatnya

kekhawatiran tentang perubahan iklim global disertai dengan tidak amannya pasokan energi

telah meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang berdampak pada lingkungan

yang berkelanjutan. Perusahaan global saat ini mengkawatirkan keberlanjutan rantai pasokan

mereka. Perusahaan semakin fokus pada kebutuhan untuk memberlakukan standar produksi

yang lebih tinggi untuk memastikan efisiensi sumber daya, emisi gas rumah kaca (GRK) yang

lebih rendah, polusi daerah lebih rendah, minimalisasi limbah dan daur ulang (World Bank

7

2014: 5). Oleh karena itu keberlanjutan dan kesanggupan untuk internalisasi biaya menjadi

faktor ekonomi yang semakin menentukan daya saing KEK di negara-negara berkembang.

2.2. KEK dan lingkungan: Dasar pemikiran untuk internalisasi biaya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam 30 tahun terakhir, kecuali

pada periode krisis keuangan Asia di tahun 1997-1998 dan periode pemulihan setelah itu.

Ukuran ekonomi telah tumbuh lebih dari 10 kali dari USD 85,3 miliar pada 1983 menjadi USD

868,3 milliar (menurut PDB harga berlaku). Pertumbuhan itu telah membawa kemajuan sosial

yang sangat besar, dengan turunnya rasio angka kemiskinan dari 23,4 persen pada 1999

menjadi 11,4 persen pada tahun 2013.3

Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ternyata juga berpengaruh pada biaya sosial dan

lingkungan. Di Indonesia laju deforestasi rata-rata 0,6 persen per tahun sejak 1990; Deplisi

Cadangan mineral sekitar USD 10 milyar per tahun; dan rasio cadangan/produksi telah anjlok

ke 14 untuk batubara dan 11 untuk minyak. Selain itu, emisi karbon per kapita meningkat.

Kesenjangan sosial juga menjadi perhatian pembuat kebijakan karena distribusi pendapatan

memburuk, seperti yang terlihat pada peningkatan koefisien Gini GNI sejak tahun 1990-an

(GGGI 2015c, akan datang).

3 Database World Bank di http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries/ID?display=graph

8

Gambar 1: Laju deplisi hutan dan mineral 1990-2010

Gambar 2: Emisi karbon per kapita 1990-2010

Sumber: Database World Bank di data.worldbank.org

Sumber: Database World Bank di data.worldbank.org

Kebijakan ekonomi pengarusutamaan (mainstream) pada umumnya tidak memperhatikan

risiko lingkungan dan sosial, karena biaya-biaya tersebut di statistik resmi sering tidak tepat

perhitungannya. Biaya-biaya tersebut dianggap sebagai biaya eksternal, yang bukan

merupakan bagian dari analisis biaya-manfaat yang mendasari banyak keputusan investasi.

Eksternalitas terjadi ketika suatu kegiatan ekonomi atau produk mempengaruhi masyarakat

dengan cara yang tidak tercermin dalam harga pasar (New Climate Economy 2014: 12).

Sehingga, biaya eksternal dapat ditengarai sebagai kegagalan pasar mengatasi dalam

eksternalitas global seperti perubahan iklim atau dalam lingkup nasional dan daerah seperti

polusi udara dan air.

-

2

4

6

8

10

120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Bill

ion

s

Forested Area Mineral depletion (USD)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

MtC

O2

/cap

ita

9

Dari perspektif pemerintah, adanya eksternalitas dapat menjadi dasar untuk melakukan

intervensi kebijakan publik. Di banyak kasus, biaya eksternal belum dipertanggungjawabkan

oleh perusahaan selama proses produksi, tetapi muncul kemudian sebagai biaya untuk

melakukan pembersihan (clean-up costs) yang diterima masyarakat. Jika biaya ini diketahui

dan dapat diperkirakan, maka pemerintah memiliki bukti sebagai landasan untuk merancang

kebijakan dan peraturan yang membebankan biaya pada penghasil polusi (pencemar).

Dengan kata lain, biaya-biaya tersembunyi perlu diinternalisasi, diidentifikasi dan

dimoneterkan (diwujudkan dengan nilai uang).

Dari perspektif sektor swasta, menerapkan kebijakan untuk internalisasi biaya seharusnya

dilihat sebagai kesempatan bagi perekonomian Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Ada bermacam alasan untuk semakin meningkatkan pentingnya kebijakan lingkungan dan

manajemen stategis sebagai faktor daya saing.

Pertama, ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa regulasi lingkungan yang lebih kuat

memiliki efek buruk terhadap daya saing suatu negara (Dechezleprete dan Sato 2014). Faktor-

faktor seperti kondisi pasar atau kualitas angkatan kerja setempat lebih signifikan dalam

mempengaruhi pola perdagangan dan investasi dibandingkan dengan regulasi lingkungan.

Selain itu, manfaat dari adanya regulasi lingkungan yang kuat sering kali lebih besar daripada

biaya yang dikeluarkan pengusaha, terutama ketika mempertimbangkan manfaat kesehatan

yang tidak nampak. Sebagai tambahan, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa regulasi

10

lingkungan dapat mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan (Dechezleprete dan Sato

2014).

Kedua, eksternalitas lingkungan dan sosial yang negatif menjadi biaya nyata untuk

perusahaan dan menimbulkan hambatan untuk investor. Efek eksternalitas negatif seperti

polusi, emisi karbon dan kerusakan ekosistem semakin signifikan mempengaruhi kesehatan

dan menjadi tanggungan masyarakat. Semakin banyak kajian yang menunjukkan bahwa

sektor swasta menyumbang porsi yang signifikan dari eksternalitas lingkungan dan sosial.

Misalnya, laporan KPMG tahun 2012 menemukan bahwa biaya kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh 11 sektor industri utama di tahun 2010 setara dengan 41 persen dari laba

sebelum pajak mereka (KPMG 2014). Seiring meningkatnya populasi, kekayaan dan

pertumbuhan konsumsi, sumber daya alam dan jasa ekosistem menjadi langka. Dengan

kelangkaan tersebut, harga input sumber daya alam akan meningkat dalam jangka panjang

dan akan mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan.

Ketiga, internalisasi eksternalitas perusahaan dapat menjadi bisnis yang menguntungkan,

memberikan kontribusi terhadap nilai sosial (social value) dan menciptakan pasar baru. Ada

tambahan bukti bahwa dengan mengadopsi teknologi yang meningkatkan eksternalitas

positif dan mengurangi yang negatif, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan,

memangkas biaya dan mengurangi risiko. Sebagai contoh, rekondisi atau peremajaan

peralatan (retrofit) hemat energi pada bangunan komersial dan publik diperkirakan dapat

menciptakan pasar senilai USD 127,5 milyar pada tahun 2023 (Navigant Research 2014).

Pengaturan lingkungan yang cerdas diperlukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan

11

agar dapat menciptakan eksternalitas positif atau membebankan biaya langsung pada

mereka yang menghasilkan eksternalitas negatif (KPMG 2014).

Keempat, kepedulian lingkungan merupakan langkah mitigasi risiko yang penting sebagai

bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tumbuhnya kesadaran masyarakat

tentang eksternalitas yang disebabkan oleh perusahaan, karena semakin banyak informasi

yang tersedia sehubungan dengan meningkatnya konektivitas digital secara global. Beberapa

KEK mempunyai catatan peningkatan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan

masyarakat akibat tidak memperhitungkan isu-isu keberlanjutan. Hal tersebut berakibat pada

munculnya konflik sosial, timbulnya masalah operasional pada kegiatan usaha, dan pada

akhirnya akan memberikan hambatan disinsentif dan kebijakan untuk menarik investor (DFID

dan PWC 2009).

Kebijakan mendukung internalisasi biaya merupakan inti dari upaya untuk mengatasi isu-isu

keberlanjutan dan pertumbuhan hijau. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan

penghargaan (reward) bagi perusahaan atas upaya mereka untuk menciptakan nilai-nilai

sosial dan / atau membuat mereka sepenuhnya memperhitungkan / membayar biaya yang

yang menjadi beban masyarakat sebagai akibat dari operasi mereka. Kebijakan dapat

berbentuk peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan tindakan pemangku kepentingan

dan dinamika pasar (KCMG 2014: 7).

Namun, internalisasi biaya - sebagai strategi inti untuk mengatasi masalah keberlanjutan –

ditambahkan dengan dimensi kebijakan publik lain menjadi dasar tindakan pemerintah.

12

Kebijakan untuk mendukung internalisasi biaya dapat dilihat sebagai bagian dari fungsi

pemerintah dalam melindungi barang publik dan memaksimalkan keuntungan sosial atas

investasi publik. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terbaik di

lingkungan KEK yang memungkinkan para pemangku kepentingan sektor swasta untuk

menerapkan manajemen strategi yang memperhitungkan manfaat sosial dalam rangka

mitigasi risiko, meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi (DFID dan PWC 2009).

Ada konsensus global yang berkembang bahwa upaya untuk mitigasi eksternalitas global,

nasional dan daerah merupakan solusi win-win yang akan menghasilkan manfaat

pembangunan sekaligus mengurangi risiko iklim (New Climate Economy 2014). Misalnya,

manfaat dapat direalisasikan dengan menggabungkan kebijakan untuk mengurangi polusi

udara daerah dengan kebijakan mitigasi iklim untuk mengurangi penggunaan bahan bakar

fosil. Pada tahun 2010, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara diperkirakan

rata-rata 4 persen dari PDB di 15 negara emiter CO2 terbesar saja. Mengurangi emisi

bersamaan dengan langkah-langkah mitigasi gas rumah kaca (GRK) akan menghasilkan

manfaat kesehatan senilai USD 73 / ton CO2 yang berkurang (New Climate Economy 2014: 1).

Namun, ketika melakukan langkah perbaikan, pengambil keputusan perlu menyadari potensi

biaya transisi dan trade-off lintas sektor dan waktu. Selain itu, dalam ekonomi yang ditandai

dengan beberapa ketidaksempurnaan upaya untuk mengatasinya bisa berbeda dan ada

kemungkinan merugikan kesejahteraan sosial (New Climate Economy 2014: 13). Sebagai

contoh, pengaruh kesempatan kerja dan produktivitas kebijakan hijau memiliki biaya transisi

jangka pendek terutama pada polusi di sektor yang intensif, karena ekonomi bergeser ke arah

13

proses produksi yang ramah lingkungan (Dechezleprete dan Sato 2014). Oleh karena itu,

tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah menciptakan mekanisme kelembagaan dan

peraturan yang memungkinkan solusi kebijakan yang inovatif dan adopsi teknologi baru sejak

awal. Hal ini akan membantu untuk mengantisipasi dan meminimalkan biaya transisi.

Berkenaan dengan pengembangan KEK untuk menarik investasi asing langsung, pembuat

kebijakan harus menghadapi tiga tantangan kritis. Pertama, pembuat kebijakan harus

membuat KEK menarik bagi perusahaan-perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, yang

sejalan dengan tujuan dari model KEK yang lama. Kedua, pembuat kebijakan harus

memastikan bahwa KEK yang berkelanjutan secara ekonomi dan mendatangkan eksternalitas

positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Kebijakan mencakup peningkatan

infrastruktur atau pemicu transformasi struktural yang lebih luas serta reformasi ekonomi.

Ketiga, kebijakan harus memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan KEK dengan

meminimalkan eksternalitas dan juga memberikan manfaat non-ekonomi pada masyarakat

(Farole dan Akinci 2011: 7).

Bagian berikutnya menjelaskan bagaimana beberapa tantangan dan tujuan yang hendak

dicapai KEK di Indonesia dapat diuji dengan mengidentifikasi dan memahami secara jelas hasil

yang diinginkan. Kerangka pertumbuhan hijau dapat menjadi titik awal untuk landasan

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perbaikan kebijakan dan pengambilan

keputusan investasi.

14

3 Kerangka Pertumbuhan Hijau untuk KEK

3.1. Lima hasil yang diinginkan dari pertumbuhan hijau

Saat ini, Program pertumbuhan hijau Pemerintah Indonesia (RI)-Global Green Growth Institute

(GGGI) bertujuan mendorong pertumbuhan hijau di Indonesia dengan memasukkan nilai

modal alamiah, meningkatkan ketahanan, membangun ekonomi daerah yang inklusif dan adil

(GGGI 2012). Berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, GGGI dengan

Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan kerangka kerja dan seperangkat alat yang

dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk membantu kelancaran pertumbuhan hijau

secara lebih sistematis ke dalam instrumen perencanaan dan penilaian investasi yang sudah

ada.

Pertumbuhan hijau adalah suatu paradigma yang terus berkembang di mana kebijakan hijau,

inovasi, dan investasi mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih luas lagi,

pertumbuhan hijau adalah suatu pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan untuk

membawa Indonesia lebih dekat dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang

sebenarnya: dengan menghindari dan membatasi emisi GRK, membangun ketahanan

terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang, menggunakan sumber daya yang lebih

efisien, peningkatan PDB yang terdistribusi merata dan berkelanjutan serta peningkatan

standar hidup, dan menghitung secara ekonomi kekayaan alam yang sering tidak terlihat

membawa keberhasilan ekonomi selama berabad-abad (GGGI 2015c).

15

Intisari dari kerangka kerja ini adalah untuk membuat pertumbuhan hijau yang terukur sesuai

dengan lima hasil yang diinginkan, secara garis besar lihat di Gambar 3 di bawah ini. Hasil yang

diinginkan tersebut saling terkait dan memberikan kontribusi positif terhadap salah satu pada

saat yang sama memberikan manfaat kepada yang lain. Hanya dengan membuat kemajuan

bersama semua hasil ini yang dapat Indonesia rencanakan untuk pertumbuhan yang adil dan

merata serta berkelanjutan selama beberapa generasi. Konsep pertumbuhan hijau di

Indonesia telah diinformasikan oleh pandangan organisasi internasional terkemuka yang

terlibat dalam perencanaan dan pembangunan pertumbuhan hijau (GGGI 2015c).

Gambar 3: 5 Hasil yang diharapkan pada Pertumbuhan Hijau yang dikembangkan

pemangku kepentingan berpengaruh di Indonesia

16

3.2. KEK dan pertumbuhan hijau

Bagaimana pengembangan KEK dapat berkontribusi terhadap hasil yang diinginkan?

Pendapat utama yang dapat dikemukakan bahwa KEK dapat dilihat sebagai kawasan inovasi

yang potensial, di mana pemerintah, perusahaan dan pemangku kepentingan dapat

melakukan eksperimen untuk menemukan kombinasi optimal instrumen kebijakan dan

mekanisme pengaturan yang memaksimalkan manfaat ekonomi dari internalisasi biaya dan

pemanfaatan berkelanjutan modal alamiah dan jasa ekosistem. Pengembangan "KEK Hijau"

atau "KEK rendah-karbon" dapat dilihat sebagai kesempatan untuk menciptakan mekanisme

inovatif dalam skala yang lebih kecil, yang kemudian dapat menggerakkan pertumbuhan hijau

yang lebih luas - reformasi berorientasi pada seluruh ekonomi (lihat Kotak 1).

17

Kotak 1: Tiga kebijakan utama untuk merancang KEK hijau

Kebijakan untuk membangun KEK hijau dapat menyumbang hasil pertumbuhan hijau

dalam skala ekonomi yang luas dalam tiga cara.

Mendorong produk hijau masuk KEK: Cara ini akan mengatur dan menjadi contoh

yang baik di luar kawasan, termasuk produk-produk manufaktur impor dan ekspor.

Secara khusus, KEK hanya akan menerima produk untuk diproses lebih lanjut dan

produksi hilir ketika mereka dapat membuktikan sertifikasi dari lembaga independen

tidak mencemari lingkungan atau telah mentaati semua peraturan lingkungan dalam

proses produksinya.

Merancang kebijakan pertumbuhan hijau untuk seluruh KEK pada tahap

perencanaan awal: Seperangkat kebijakan yang ditujukan untuk merencanakan dan

membangun KEK untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara umum di seluruh

kawasan dengan memastikan semua investasi harus mempertimbangkan 5 hasil yang

diinginkan dari pertumbuhan hijau. Kebijakan akan mencakup perencanaan

penggunaan lahan, perlindungan dan pengenalan ruang hijau, transportasi ramah

lingkungan, pengelolaan kebutuhan listrik, penggunaan energi terbarukan untuk

mengoperasikan dan membangkitkan semua industri di KEK dan mendorong standar

tinggi perundangan yang mengatur tentang pengolahan limbah padat dan cair

perusahaan.

Memberikan insentif dan mengatur kegiatan ekonomi untuk menarik teknologi

ramah lingkungan dan inovasi dalam KEK. Tujuan ini akan menghasilkan kebijakan

KEK yang akan meminimalkan risiko investasi hijau dengan mengurangi biaya

operasional investor. Insentif khusus seperti pengurangan pajak, subsidi modal atau

keringanan bertujuan untuk menarik investor ke dalam KEK, insentif ini tidak akan

tersedia di lokasi lain pada suatu negara. Kebijakan insentif sangat berguna dalam

mempromosikan inovasi hijau dan medatangkan teknologi baru. Contohnya

teknologi bangunan hemat energi atau teknologi daur ulang. Misalnya, teknologi

daur ulang yang mengubah sampah dalam satu industri untuk input dalam industri

lain, seperti dalam kasus abu (fly ash/slag) di industri semen (GGGI 2014, hal.32).

Investasi ke dalam kegiatan produksi yang meningkatkan nilai tambah produksi juga

akan berkontribusi terhadap hasil pertumbuhan hijau seperti mengubah limbah ikan

menjadi minyak ikan (lihat Kotak 2 di bawah).

18

Sejauh mana kebijakan dan tujuan kebijakan diterapkan, tergantung pada sifat dari KEK.

Menurut Yeo dan Akinci (2008) hal tersebut berguna untuk konsep karbon rendah atau KEK

hijau dalam tiga tahap pengembangan.

Bentuk awal dari KEK hijau dipandang sebagai Penataan Lingkungan atau Kawasan

Pengendalian Pencemaran, dengan fokus pada adopsi dan penegakan standar pengelolaan

lingkungan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan ingin memastikan bahwa peraturan dasar

lingkungan nasional dapat dipatuhi dan standar internasional yang bersifat sukarela bisa

diterima dan diadopsi oleh perusahaan yang beroperasi di KEK (Yeo dan Akinci: 285). Contoh

peraturannya AMDAL, perusahaan di Indonesia wajib membuat Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL), sedangkan sertifikat ISO 14001 merupakan contoh standar internasional yang

diterima secara sukarela .

Kawasan Eco-industri melangkah lebih jauh dengan mengurangi dampak negatif dari polusi

dan mengembangkan proses manajemen efisien yang terintegrasi (pakai ulang dan daur

ulang) dalam seluruh sistem produksi daerah (World Bank 2014). Proses tersebut sangat

memerlukan koordinasi dan kolaborasi perusahaan yang beroperasi di KEK untuk

mengembangkan jaringan untuk membangun sistem terintegrasi pemanfaatan dan

pemanfaatan ulang material input. Salah satu contoh adalah Ulsan Eco-Industrial Park di Korea,

yang menaungi 897 perusahaan dari berbagai sektor industri seperti petrokimia, otomotif dan

industri berat (World Bank 2014). KEK Ulsan menerapkan teknik simbiosis industri untuk

19

mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau proses pengolahan limbah/daur ulang antar

perusahaan seperti pertukaran uap antara dua perusahaan. Pada tahun 2013 sebanyak 22

proyek simbiosis industri terdaftar dan membuat perusahaan tertarik untuk membelanjakan

penelitian dan pengembangan (R&D) hingga USD 2,5 juta. Diperkirakan 331 Mt emisi Co2

tahunan telah berkurang karena KEK Ulsan (World Bank 2014: 12).

KEK Karbon Rendah atau KEK hijau (low Carbon or green SEZs) merupakan konsep yang paling

mutakhir dan komprehensif dalam hal kelestarian lingkungan, KEK telah dikonseptualisasikan,

dikelola dan dioperasikan untuk mengurangi jejak karbon sejak awal dan secara efektif

melakukan mitigasi perubahan iklim dalam proses kegiatan ekonomi dan sosial (Yeo dan

Akinci 2008). Kerangka KEK hijau/karbon rendah akan mencakup kebijakan berikut: sasaran

emisi gas rumah kaca; infrastruktur yang berkelanjutan (misalnya bangunan hemat energi);

Strategi investasi yang komprehensif untuk menarik investasi hijau; kebijakan insentif dan

peraturan karbon rendah; dan pembiayaan karbon.

Beberapa KEK dengan target emisi GRK khusus sudah ada. Kawasan perdagangan bebas

Incheon di Korea Selatan diberi target untuk mengurangi emisi GRK sebesar 30 persen

dibandingkan dengan skenario BAU pada tahun 2020. KEK Jilin di Cina memiliki target

pengurangan 37 persen dibandingkan BAU pada tahun 2030. KEK di Falta, India, memiliki

target untuk mengurangi intensitas emisi sebesar 20 persen pada tahun 2020 dibandingkan

dengan tingkatan tahun 2005 (World Bank 2014: 55).

20

3.3. KEK dan kesempatan investasi pertumbuhan hijau di Indonesia

Saat ini pelaksanaan dan perencanaan KEK di Indonesia masih jauh dari yang dipahami sebagai

KEK hijau. Sebagian besar KEK terlihat sebagai kawasan ekonomi konvensional tanpa adanya

kerangka pengelolaan lingkungan yang koheren. Oleh karena itu, tantangan jangka pendek

bagi para pembuat kebijakan di Indonesia mengidentifikasi potensi dan menunjukkan

kelangsungan intervensi kebijakan pertumbuhan hijau di KEK yang sudah ada. Dalam jangka

menengah dan jangka panjang, para pembuat kebijakan idealnya sejak awal merencanakan

dan membangun kawasan hijau dan ekonomi rendah karbon yang komprehensif.

Tantangan bagi para pembuat kebijakan adalah menemukan cara membuat ketertarikan

secara ekonomis bagi konsumen dan produsen untuk bersama-sama meminimalkan deplisi

komoditas sumber daya dan memaksimalkan nilai jasa ekosistem. Banyak komoditas sumber

daya dan jasa ekosistem yang tidak dinilai dalam bentuk uang secara ekonomi, kegiatan

ekonomi dan proyek memiliki banyak biaya sosial yang tersembunyi. Jadi, langkah pertama

mengidentifikasi kesempatan investasi hijau di KEK adalah memberikan penilaian yang

komprehensif biaya moneter dan manfaat yang terkait dengan dampak lingkungan proyek.

Green Growth Assessment Framework (GGAP) dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan

GGGI untuk membuat indikator khusus proyek, sektoral, kabupaten, provinsi dan negara,

dengan menggunakan alat untuk memprioritaskan dan menilai proyek atau kebijakan

pertumbuhan hijau secara konsisten, seperti Analisis multikriteria (MCA). Kerangka penilaian

tersebut memungkinkan proses pengujian secara sistematis dan langkah-demi-langkah untuk

mengidentifikasi, memperkirakan dan memprioritaskan intervensi kebijakan untuk

21

meningkatkan kinerja proyek pertumbuhan hijau. Khususnya, Analisis Biaya dan Manfaat yang

diperluas (eCBAs) yang dapat digunakan untuk mengembangkan model finansial bisnis dan

merumuskan kebijakan yang memungkinkan kondisi untuk mengembangkan proyek-proyek

hijau (lihat Gambar 4).4

Gambar 4: Green Growth Assestment Framework (GGAP)

Dua contoh yang menggambarkan manfaat yang didapat dari intervensi pertumbuhan hijau

KEK di Indonesia (Kotak 2). Analisis Biaya dan Manfaat yang diperluas (eCBA) diaplikasikan

untuk mengidentifikasi nilai moneter barang publik, eksternalitas lingkungan dan keuntungan

sosial yang terkait dengan banyak proyek di kawasan ekonomi Maloy, Kalimantan Timur dan

Mamminasata, Sulawesi Selatan. Manfaat bersih yang diharapkan sangat signifikan antara

4 Penjelasan yang komprehensif dari GGAP dapat dibaca dalam dokumen yang akan datang oleh Pemerintah Indonesia dan GGGI, yaitu (GGGI 2015c, akan datang), "Menyampaikan Green Growth: A Roadmap untuk pembuat kebijakan.

GGF

Roadmap

GGAP

eCBA

GGP

Targets inform and test the vision

Feasibility assessment

GG potential assessment

Monitoring & Evaluation

Business Cases

Sector plans

Energy and extractives

Manufacturing

Renewable natural resources

Connectivity

Emerging natural capital

Policies & enablers

National

Province

Corridor

District

Sector

Project generation and Identification

Revisit policy & enablers to remove barriers and ensure projects fully align with Green Growth planningapproach

Roadmap and settingtargets

Business As Usual

National

Province

Corridor

Step 1 Step 2 Step 3

Step 4

Step 5

eCBA Step 7

Step 8

Step 6

Towards a green

growth vision

National & Regional

plansSocial,

economic and

environmental resilience

Greenhousegas emission

reduction

Healthy and productive ecosystems providingservices

Inclusive and

equitable growth

Sustainedeconomic

growthGreen Growth

22

USD 355 juta dan USD 3,8 miliar dalam nilai sekarang (net present value) (GGGI 2015a dan 2015

b).Dengan demikian, hasil dari eCBA dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan

ukuran dari aliran investasi publik dan swasta yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai-nilai

tersebut dari waktu ke waktu.

Perlu dicatat bahwa contoh-contoh yang ada menggambarkan manfaat dari rancang ulang

(re-design) proyek yang sudah ada di kawasan ekonomi dan intervensi kebijakan yang

diidentifikasi akan membuat kawasan menjadi 'lebih hijau' jika dibandingkan dengan skenario

BAU. Kebanyakan intervensi yang direkomendasikan memerlukan kombinasi kebijakan

insentif dan adopsi standar dan sertifikasi yang ditentukan agar dapat menarik teknologi hijau

masuk ke KEK. Rekomendasi hanya memberikan gambaran tindakan individu dan kebijakan

berorientasi proyek, bukan solusi terintegrasi untuk mengurangi jejak karbon dari seluruh

KEK. Idealnya, penggunaan eCBAs untuk mememperkirakan dampak dan mengidentifikasi

intervensi pertumbuhan hijau diterapkan sebelum KEK dirancang untuk menarik para investor

hijau.

23

Sumber: GGGI (2015a, 2015b)

Kotak 2: Menerapkan Analisis Biaya dan Manfaat yang diperluas untuk mengidentifikasi

intervensi kebijakan pertumbuhan hijau di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan Kawasan

Nasional Strategis Mamminasata

Melakukan eCBA adalah sebuah proses yang bergantung pada dukungan dan keahlian dari para pemangku

kepentingan daerah dan nasional. Proses konsultasi kegiatan meliputi:

Mengidentifikasi project baseline dengan bantuan perwakilan proyek dan pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan

Identifikasi opsi untuk meningkatkan kinerja Pertumbuhan Hijau dengan bantuan para pemangku kepentingan daerah dan ahli Pertumbuhan Hijau

Memetakan jalur dampak, menghubungkan perubahan investasi dengan menghitung nilai moneter dampaknya pada pemangku kepentingan

Identifikasi nilai moneter barang publik, eksternalitas lingkungan dan keuntungan sosial yang terkait dengan proyek

Memvalidasi data, asumsi –asumsi dan hasil dengan para pemangku kepentingan daerah

KSN Mamminasata terletak di provinsi Sulawesi Selatan dan meliputi empat wilayah, kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, dan Maros. Kegiatan di kawasan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur (jalan, kereta api, pasokan air), pengelolaan limbah padat dan cair, reboisasi, pembangunan pemukiman baru, industri dan kawasan maritim. Intervensi kebijakan pertumbuhan hijau yang diusulkan meliputi:

Mengubah Limbah Padat Perkotaan (MSW) menjadi energi dari gas metana yang timbul dari TPA perkotaan.

Menciptakan nilai tambah produk perikanan (tepung ikan, minyak ikan) melalui pemanfaatan limbah pengolahan ikan

Reboisasi DAS Jeneberang Instrumen kebijakan yang direkomendasikan antara lain:

Jaminan Feed in tariff

Keringanan pajak untuk investasi peralatan mengubah limbah menjadi energi

Dukungan dana untuk industri lokal tepung ikan

KIPI Maloy terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tujuannya membangun klaster industri yang kompetitif dan menghasilkan peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi dari industri berbasis sumber daya alam. Khususnya, kelapa sawit dan kegiatan berbasis batubara (oleokimia, biodiesel, ekspor olahan) yang merupakan sebagian besar output kawasan. Intervensi kebijakan pertumbuhan hijau yang diusulkan meliputi:

Substitusi batubara untuk biomassa pembangkit listrik

Pelaksanaaan Best Management Practice(BMP) pada pengolahan minyak sawit

Mendorong pengolahan batubara menjadi pupuk dan gas alam

Mengubah jalur kereta angkutan batu bara di sepanjang jalan yang ada dan menatanya ulang untuk digunakan sebagai angkutan CPO.

Instrumen kebijakan yang direkomendasikan antara lain:

Harga jual layak (Feed-in tariffs) untuk listrik biomassa

Subsidi modal dan jaminan keuangan

Pembayaran jasa ekosistem

Total potensi manfaat sosial bersih dari intervensi kebijakan melalui 5 hasil pertumbuhan hijau: Net Present Value sebesar USD 3.8mil (tingkat diskonto 10%) setara dengan 10% dari PDB Kalimantan Timur tahun 2012

Total potensi manfaat sosial bersih dari intervensi kebijakan melalui 5 hasil pertumbuhan hijau: Net Present Value sebesar $ 355jt (tingkat diskonto 10%) setara dengan 6% dari PDRB Sulawesi Selatan pada tahun 2012

24

3.4. Menciptakan sinergi antara perencanaan KEK dan kebijakan pertumbuhan

hijau

Tujuan utama merancang KEK 'hijau' untuk memastikan masalah keberlanjutan dimasukkan

ke dalam proses kebijakan. Namun, para pembuat kebijakan harus menyadari bahwa mereka

menghadapi banyak faktor pendorong dan isu keberlanjutan (lihat Gambar 5). Sehingga, para

pembuat kebijakan perlu memperhitungkan strategi pengelolaan dan menentukan prioritas

(policy trade-off), setidaknya dalam jangka pendek. Sementara banyak intervensi kebijakan

hijau akan menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, beberapa perusahaan dan

pemangku kepentingan lainnya menghadapi biaya langsung (immediate costs) sebagai bagian

dari transisi menuju ekonomi hijau.

Kompleksitas faktor dan pendorong membuat proses kebijakan partisipatif menjadi penting.

Diperlukan proses yang melibatkan pemangku kepentingan dan kesepakatan yang dibangun

bersama antara pemerintah dan perusahaan termasuk keahlian dari pelaku berbagai sektor

yang berhubungan. Selain itu, peraturan dan kebijakan insentif untuk internalisasi biaya

berdampak kuat pada berbagai tingkatan dalam rantai nilai (value chain): hulu di rantai

pasokan; di tingkat operasional dalam proses manufaktur; dan ketika produk perusahaan

digunakan dan dibuang (DFID dan PwC 2009).

25

Gambar 5: Faktor Pendorong dan Isu Keberlanjutan di KEK

Sumber: DFID dan PWC (2009: 2)

Mengingat kompleksitas factor-faktor keberlanjutan dan faktor pendorong, sinergi kebijakan

perlu diidentifikasi agar memungkinkan para pembuat kebijakan merancang instrumen

regulasi insentif yang inovatif untuk memaksimalkan manfaat pertumbuhan hijau. Dalam hal

ini, KEK menawarkan lingkungan yang ideal untuk eksperimen kebijakan publik pertumbuhan

hijau, karena terbentuk dalam kantong yang relatif 'terisolasi' dan mereka sudah memiliki

mekanisme penataan yang biasanya tidak ada di luar kawasan. Contohnya meliputi penerbitan

izin, kemampuan untuk memantau perusahaan-perusahaan dalam jangka waktu yang singkat,

dan tentunya kemampuan untuk mencabut lisensi, mengakhiri sewa, atau menyita barang

(DFID dan PwC 2009).

Sinergi kebijakan mengharuskan pembuat kebijakan untuk menemukan kombinasi ideal yang

sesuai dengan kebijakan berorientasi pasar bebas yang biasanya mengatur pengelolaan KEK

Pemerintah dan

Bisnis

Peraturan

Perpajakan

Politisi lokal/

Nasional

Pemegang

Saham

Biaya

energi

Pengusaha

Tekanan

Pelanggan Teknologi

Rantai Pasokan

Media

Tata Kelola &

Akuntabilitas

Pesaing

26

dan intervensi kebijakan fiskal maupun kebijakan publik untuk mendapatkan solusi kebijakan

pertumbuhan hijau. Banyak rekomendasi kebijakan dengan skenario pertumbuhan hijau yang

sebenarnya selaras dengan kebijakan KEK yang lama dalam arti bahwa mereka membuat

kebijakan fiskal dan peraturan insentif untuk mengurangi beban biaya bagi perusahaan yang

mengadopsi teknologi baru. Seperti sudah dijelaskan dalam 2 studi kasus di Indonesia,

pembebasan pajak dan subsidi modal dapat digunakan untuk mempercepat penyebaran

(deployment) energi terbarukan di KEK. Subsidi untuk pengurangan polusi memberikan

insentif kepada sektor swasta. Peraturan yang lebih jelas yang mengatur sektor seperti

pengelolaan sampah atau minyak sawit dapat mengurangi biaya usaha (GGGI 2015 a, 2015b).

Untuk mengidentifikasi kompleksitas sinergi kebijakan dan mengembangkan intervensi yang

inovatif, perlu membangun kerangka analisis klaster dari rekomendasi kebijakan yang

dikembangkan oleh Wahyuni (2013: 33). Rekomendasi kebijakan utama untuk

mengembangkan KEK di Indonesia dirancang dalam tiga tahap (Gambar 6). Pada tahap 1,

perekonomian berada dalam situasi di mana kebijakan terutama ditujukan untuk

memaksimalkan keuntungan dari faktor-faktor produksi (endowments) suatu negara atau

wilayah. Pada tahap kedua, para pembuat kebijakan dapat menerapkan kebijakan

meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan kualitas produk yang diproduksi di KEK. Pada

tahap ketiga dan terakhir, pemerintah mampu menyediakan lingkungan kebijakan di mana

perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan proses produksi yang inovatif dan

canggih, yang menghasilkan produk yang sangat kompetitif.

27

Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tergantung sampai batas

tertentu pada tingkat pendapatan suatu negara. Semakin tinggi pendapatan satu negara

semakin besar kemungkinan secara fiskal menghasilkan kebijakan yang bertujuan menarik

aliran investasi yang didorong oleh inovasi dan nilai tambah yang lebih tinggi. Kondisi

kebijakan investasi Indonesia saat ini masih sangat mencerminkan ciri-ciri di tahap pertama

ketika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan (Wahyuni 2013). Secara khusus,

kebijakan terlalu fokus pada ekstraksi sumber daya alam, tetapi mengabaikan kebutuhan

untuk meningkatkan produksi dan tingkatan value chain.

Konsekuensinya, dilihat dari perspektif pertumbuhan hijau, kesempatan investasi dan

intervensi terbesar di KEK Indonesia kebanyakan mengembangkan skenario pertumbuhan

hijau yang lemah dalamarti menekankan penerapan strategi internalisasi biaya yang sangat

dasar. Hal ini pada umumnya terkait dengan kebijakan di kawasan Penataan lingkungan atau

Pengendalian Pencemaran.

Tantangan bagi para pembuat kebijakan saat ini adalah menilai apakah mungkin untuk

melakukan lompatan besar (leapfrog) untuk memperkuat intervensi kebijakan dengan

skenario pertumbuhan hijau moderat dan kuat untuk mengembangkan KEK eco-industri dan

KEK hijau yang terintegrasi.

Bahkan, KEK sebagai kantong ekonomi yang 'terisolasi' dapat memberikan tempat yang ideal

untuk eksperimen rezim investasi pertumbuhan hijau yang inovatif dan dengan demikian

memberikan kesempatan untuk melakukan lompatan kebijakan nasional. Namun, rezim KEK

28

yang lebih ambisius dengan desain kebijakan 'pertumbuhan hijau yang kuat' membutuhkan

peraturan dan struktur manajemen yang canggih, dan biasanya menjadi kekurangan di

banyak provinsi di Indonesia. Namun demikian, penggunaan pertumbuhan hijau dan kerangka

eCBA dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan kebijakan

pertumbuhan hijau yang realistis dan bersinergi dalam perencanaan KEK.

Masalahnya adalah apakah upaya pencegahan KEK tersebut dapat bebas dari distorsi yang

lebih luas dalam perekonomian dan apakah kapasitas sumber daya fiskal dan SDM pemerintah

daerah sudah cukup dalam mempersiapkan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan

lompatan besar pada tingkat KEK yang bersifat nilai tambah lebih besar dan hijau. Berpijak

dari hal tersebut peran penting dari mekanisme keuangan internasional dalam mengurangi

risiko bagi sektor swasta dalam melakukan investasi hijau di KEK dan meningkatkan kapasitas

fiskal pemerintah.

29

Gambar 6: Kerangka Kerja KEK dan Pertumbuhan hijau yang terintegrasi

Faktor pendorong

Makro ekonomi yang baik

Pemerintahan yang kuat dan bersih

Tata kelola perusahaan yang baik

Sarana Prasarana

Pendidikan

Kesehatan

Pendorong efisiensi

Strategi klaster yang sangat baik

Efisiensi tenaga kerja

Pertumbuhan pasar keuangan

Kesiapan teknologi

Ukuran pasar

Inovasi-penggerak

Inovasi dan kreativitas

Kemitraan dan koordinasi antar lembaga

Pendidikan & pelatihan kejuruan

Transfer pengetahuan

Mengembangkan KEK tradisional

Mengembangkan KEK hijau atau rendah karbon

Pertumbuhan hijau lemah Penataan lingkungan yang/Pengendalian Pencemaran KEK Identifikasi hambatan kebijakan dan adopsi langkah-langkah internalisasi biaya dasar Contoh:

Sertifikasi ISPO diperlukan untuk operasi minyak sawit di KEK

Pungutan pencemaran daerah di KEK

Pertumbuhan hijau moderat KEK Eco-Industrial Memperkuat kebijakan penciptaan lingkungan yang kondusif Contoh:

Reformasi sistem subsidi energi

Rancangan sistem feed in tariff yang baik

Pinjaman dana murah, subsidi modal ditargetkan pada industri terpadu hijau di KEK

Pertumbuhan hijau yang kuat Hijau / Rendah Karbon SEZ Kebijakan pemerintah yang proaktif untuk merangsang intervensi pertumbuhan hijau Contoh:

Pajak karbon untuk seluruh perekonomian yang sejalan dengan insentif khusus KEK

KEK dirancang sebagai klaster ekonomi pertumbuhan hijau sejak tahap perencanaan

Analisis pertumbuhan hijau: GGAP dan eCBAs

Analisis Klaster

30

4. Pembiayaan KEK Hijau

4.1. Menghubungkan pengembangan KEK hijau untuk mekanisme pembiayaan

yang inovatif Apa implikasi kebijakan yang utama untuk perencanaan dan pengembangan kawasan

ekonomi khusus hijau atau rendah emisi di Indonesia? Pertama, sangat potensialnya manfaat

secara moneter yang terkait dengan intervensi pertumbuhan hijau di KEK, seperti dua contoh

yang ditunjukkan di bagian 3.3. Kedua, banyak manfaat yang dapat diidentifikasi merupakan

kasus intervensi kebijakan publik, jika dapat terwujud dalam bentuk aliran investasi publik dan

swasta.

Oleh karena itu para pemangku kepentingan perlu melakukan intervensi kebijakan publik

untuk menghitung manfaat secara moneter sebagai dasar untuk investasi pada proyek-

proyek rendah emisi di KEK dan menemukan cara untuk mendanai investasi tersebut.

Perencanaan KEK, kebijakan, pengembangan proyek dan mekanisme keuangan yang ada

perlu melakukan aliansi strategis untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi investor.

Berikut ini kami sajikan beberapa pemikiran tentang proses penyelarasan konsep dan

beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dari perspektif pemerintah daerah yang tertarik

pada pengembangan KEK hijau (Gambar 7 di bawah).

Dalam banyak hal, perencana KEK menghadapi kendala yang sama untuk menarik aliran

pembiayaan dan investasi hijau seperti dalam kasus menghimpun dana untuk proyek-proyek

infrastruktur besar. Banyak proyek emisi rendah atau infrastruktur hijau tidak memiliki

penilaian/profil risiko dan keuntungan yang menarik secara finansial tidak hanya karena

31

adanya biaya modal yang tinggi dan distorsi harga, tetapi juga karena eksternalitas. Bahkan

pada kasus-kasus di mana ada potensi menguntungkan, premi risiko yang lebih tinggi harus

ditambahkan karena ada kesenjangan informasi di pasar modal tentang sifat kebanyakan

proyek hijau (World Bank 2012).

Langkah penting pertama untuk menarik aliran keuangan untuk KEK hijau adalah

mengidentifikasi manfaat moneter proyek rendah emisi dan menilai dana kelangsungan

kesenjangan (viability gap) untuk mendanai proyek-proyek. Dalam menilai viability gap ini,

perencana harus melihat diluar biaya keuangan proyek dan mengungkap potensi ekonomi

proyek hijau yang memperhitungkan manfaat moneter yang diharapkan dari intervensi

pertumbuhan hijau.

Seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya, manfaat moneter tersebut dapat menjadi

signifikan, dengan justifikasi penggunaan alat penilaian pertumbuhan hijau seperti eCBAs

dalam perencanaan KEK di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari cakupan intervensi

proyek meliputi berbagai sektor infrastruktur, tetapi secara umum dapat dikelompokkan

menjadi empat sektor yang umum: energi konvensional dan terbarukan, penggunaan lahan

dan kehutanan, transportasi, dan infrastruktur fisik lainnya. Manfaat tersebut kemungkinan

lebih besar, mengingat biaya sebenarnya dari jasa ekosistem sangat mungkin di bawah

perkiraan karena langkanya ketersediaan data primer.

Selain itu, penting juga untuk memutuskan apakah konseptualisasi KEK hijau, KEK karbon

rendah sejak awal atau mengadopsi intervensi pertumbuhan hijau pada proyek-proyek khusus

32

dalam KEK yang sudah ada atau sudah direncanakan. Pada kasus Indonesia, sampai saat ini

tidak ada KEK hijau. Analisis Biaya dan Manfaat yang Dipeluas (eCBAs) untuk kawasan ekonomi

Maloy dan Mamminasata dilakukan relatif terlambat dalam siklus pelaksanaan dan

perencanaan proyek. Adopsi awal eCBAs di pra-studi kelayakan atau pada tingkat studi

kelayakan akan memungkinkan para pembuat kebijakan mengidentifikasi tambahan biaya

dan manfaat jangka panjang terkait dengan jasa ekosistem dan efisiensi penggunaan modal

alamiah (GGGI 2015a, 2015b).

Selanjutnya, dalam mengidentifikasi proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat untuk

mendapat dukungan keuangan, perencana perlu membedakan antara proyek-proyek padat

modal dan kurang padat modal. Proyek padat modal biasanya dapat ditemukan pada

pembangunan infrastruktur seperti proyek pembangkit listrik terbarukan. Proyek kurang

padat modal ditandai dengan mengadopsi langkah-langkah meningkatkan efisiensi produksi,

biasanya sebagai respon terhadap peraturan yang mewajibkan program efisiensi energi atau

standar sertifikasi. Perbedaan ini sangat penting dalam menarik dukungan keuangan: proyek

padat modal biasanya membutuhkan sarana pembiayaan proyek yang kompleks, sementara

uang yang mengalir ke proyek-proyek hijau kurang padat modal dapat disalurkan melalui

neraca keuangan pemangku kepentingan yang berpartisipasi (World Bank 2012).

Setelah pemangku kepentingan menyepakati intervensi pertumbuhan hijau khusus untuk

KEK, kepemimpinan sektor publik yang efektif diperlukan untuk menarik pembiayaan dan

investasi. Karena hanya ada dana iklim global terbatas yang tersedia, pembuat kebijakan perlu

menemukan cara kreatif menggabungkan beberapa instrumen publik dan swasta secara

33

terpadu agar dapat memanfaatkan penggunaan terbatasnya sumber daya domestik dan dana

internasional secara optimal.

Mekanisme pendanaan internasional multilateral untuk investasi hijau merupakan sumber

utama pemerintah untuk mengakses pendanaan iklim dalam bentuk instrumen pinjaman

seperti pembiayaan lunak dan hibah langsung. Dana iklim - yang terdiri dari Dana Teknologi

ramah lingkungan dan Dana Iklim Strategis - menyediakan sumber dana USD 6,4 miliar (per

2012) untuk membantu negara-negara berkembang yang telah merintis proyek rendah emisi

pada infrastruktur inti dan guna lahan/sektor kehutanan (Dunia Bank 2012). Badan

internasional lainnya meliputi Global Environmental Facility (GEF), Global Energy Efficiency and

Renewable Energy Fund (GEEREF) dan mekanisme CDM. Yang terakhir (CDM) menghadapi

ketidakpastian masa depan pasca protokol Kyoto (World Bank 2012).

Pembiayaan hijau dapat digunakan untuk mendukung gabungan instrumen kebijakan

domestik dan menutup vialibility gap dalam dua cara. Pertama, dapat membantu

penyeimbangan ulang distorsi kebijakan yang membuat beberapa investasi rendah emisi tidak

layak. Kedua, dengan mendapatkan manfaat moneter yang diperoleh dari mengurangi

eksternalitas. Instrumen kebijakan pertumbuhan hijau akan memberikan dukungan anggaran

bagi pemerintah untuk mensubsidi feed in tariff secara khusus untuk mendorong penyerapan

energi terbarukan. Hal ini diperlukan terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana

pemerintah merasa sulit secara politik untuk mengurangi subsidi BBM dan listrik yang tidak

hanya menguras sumber daya publik, tetapi juga mendistorsi harga energi.

34

Dana pinjaman (leverage) internasional juga bisa digunakan untuk mendanai proyek yang

mengurangi emisi GRK dan mengatasi eksternalitas negatif seperti polusi udara atau polusi air

di daerah. Insentif fiskal dalam negeri termasuk pemotongan pajak, kredit bersubsidi untuk

menginstal atau mengimpor teknologi ramah lingkungan seperti peralatan pengolahan air

limbah. Semua instrumen ini bertujuan untuk meminimalkan risiko proyek hijau dan

menciptakan peluang suksesnya proyek rendah emisi maupun tinggi emisi (World Bank 2012).

Penerapan kebijakan ini sangat tergantung pada kapasitas fiskal dan hubungan antara entitas

pemerintah nasional dan daerah. Laporan dari Kementerian Keuangan Indonesia dan CPI

(2014) menemukan adanya hambatan aliran cepat pendanaan iklim domestik untuk

pemerintah daerah. Anggaran pusat dialokasikan untuk mitigasi iklim (USD 678 juta pada

tahun 2011), termasuk uang internasional, yang disalurkan terutama untuk pemerintah pusat

(97%), sisanya mengalir ke pemerintah daerah (Kementrian Keuangan Indonesia dan CPI 2014).

Selanjutnya, aliran investasi yang terkait mitigasi iklim (climate miigation) dari pemerintah

pusat melalui penyertaan modal dan dana bergulir khusus - dilihat sebagai instrumen yang

berpotensi efektif untuk meningkatkan pendanaan leverage internasional - juga dicairkan

perlahan. Kesenjangan antara aliran investasi dan realisasi pencairan menunjukkan masalah

kapasitas fiskal, mengganggu pelaksanaan kegiatan proyek langsung. Gambar 7

menggambarkan aliran keuangan potensial dari mekanisme pendanaan internasional untuk

tingkat nasional dan daerah, menunjukkan bahwa aliran dana sebagian besar melalui

pemerintah yang sahamnya dimiliki BUMN dan sektor swasta (Kementerian Indonesia dan CPI

2014: 15).

35

4.2. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Mengingat bahwa saat ini tidak ada pasar yang layak untuk proyek hijau di Indonesia,

pemerintah dapat menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) untuk menarik

investasi sektor swasta. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kerangka KPS sebagai

bagian dari percepatan proyek dalam bentuk Masterplan (MP3EI).

KPS secara umum didefinisikan sebagai perjanjian kontrak jangka panjang antara perusahaan

swasta dan badan publik dalam hal penyediaan layanan (Merk et al: 29). Ada berbagai

perjanjian kontrak, karena KPS akan berbeda dalam hal pembagian risiko dan skema

manajemen. Perbedaan penting antara KPS dalam menjalankan konsesi, di mana perusahaan

yang beroperasi tergantung pada retribusi sebagai sumber pendapatan utama, atau KPS

sebagai inisiatif pembiayaan swasta (private finance initiatives-PFI), di mana pembayaran

kepada operator swasta tergantung pada penyediaan infrastruktur. Perbedaan ini memiliki

implikasi penting untuk alokasi risiko, dengan jenis konsesi KPS operator swasta memikul

banyak beban risiko permintaan (Merk et al, 2012).

Dari perspektif pertumbuhan hijau, beberapa tantangan penting perlu diatasi jika sarana

pembiayaan KPS berhasil digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur hijau.

Masalah pertama adalah bahwa kerangka KPS tidak berisi prosedur resmi yang tepat untuk

memastikan bahwa proyek-proyek dirancang dengan cara 'hijau'. Tujuan lingkungan yang

jelas perlu diintegrasikan dalam proses pemberian dan harus dianggap sebagai kriteria

evaluasi kritis yang mendorong KPS hijau yang efektif (Merk et al, 2012: 35). Lembaga

36

pemerintah yang tertarik mengembangkan proyek-proyek infrastruktur hijau harus meminta

pengembang proyek untuk menilai proyek-proyek yang masuk dengan ketat, kemungkinan

besar menggunakan Green Growth Assesment Process (GGAP) dan eCBAs sebagai bagian dari

kewajiban pra studi kelayakan dan studi kelayakan, terutama ketika mengakses Viability Gap

Fund ( VGF) di bawah pengawasan Kementerian Keuangan (. 5

Isu penting kedua adalah KPS tidak dapat dipisahkan entitasnya tetapi perlu disertakan dalam

bentuk dukungan fiskal dan paket jaminan resiko agar KPS bekerja dengan baik. Salah satu

contoh adalah Korea, yang telah menerapkan paket kebijakan fiskal yang komprehensif untuk

meminimalkan risiko di bidang infrastruktur hijau kota. Ini termasuk instrumen seperti subsidi

konstruksi; mekanisme kompensasi untuk mengurangi risiko investasi operator swasta;

infrastruktur penjaminan dana kredit; dan insentif pajak (Merk et al, 2012: 33). Kerangka KPS

Indonesia saat ini mengupayakan bahwa setiap lembaga pengontrakan (contracting)

pemerintah yang tertarik mengembangkan proyek dapat mengajukan permohonan insentif

pajak kepada Kementerian Keuangan. Sebagai tambahan, jaminan risiko dan fasilitas

pembiayaan utang murah dapat disediakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII),

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (Bappenas

2013).6

5 Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PMK No 223 / PMK.011 / 2012. 6 Bappenas, 2013, Rencana Proyek Infrastruktur Kemitraan Pemerintah dan Swasta di Indonesia

37

Namun, jumlah proyek terealisasi di lapangan sangat terbatas dan waktu penyelesaianya

panjang. Satu-satunya proyek yang berhasil didokumentasikan KPS masih jauh dari penerapan

praktik terbaik berstandar internasional (Strategic Asia 2012: 36). Hambatan pelaksanaan

efektif dari Perusahaan KPS adalah kurangnya kapasitas pelaku sektor publik karena kurang

memahami mekanisme KPS; kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah;

peraturan yang tumpang tindih dan masalah yang terkait dengan pelaksanaan Undang-

undang pembebasan lahan (Strategic Asia 2012).

Dari perspektif pemerintah daerah, pengayaan kapasitas untuk membangun kerjasama yang

efektif dan memastikan komitmen tinggi pemerintah pusat dan mitra sektor swasta

merupakan hal sangat penting. Pemerintah perlu memiliki kapasitas dan keahlian yang cukup

untuk mengevaluasi proyek. Hal ini diperlukan pada tahap negosiasi dengan penawar dari

sektor swasta untuk menghasilkan persaingan yang cukup untuk memastikan kemungkinan

pemilihan proyek terbaik. Selain itu, kerjasama yang efektif merupakan elemen penting untuk

keberhasilan pelaksanaan proyek berbasis KPS . Karena proyek KPS hijau merupakan usaha

jangka panjang, kemungkian berlangsung setidaknya dalam 15 tahun, komitmen yang tinggi

dan kerjasama perlu dilembagakan (Merk et al 2012).

4.3. Instrumen pasar modal hijau

Dalam beberapa tahun terakhir mekanisme pasar modal hijau telah muncul sebagai sumber

pendanaan inovatif, karena memiliki potensi untuk menekan biaya infrastruktur. Obligasi

infrastruktur memungkinkan investor institusional (misalnya dana pensiun) dapat langsung

38

berinvestasi dalam jangka panjang dan investasi berisiko rendah. YieldCos adalah perusahaan

ekuitas yang mengemas ekuitas dan utang dalam satu paket sehingga dapat menghindari

premi pembiayaan proyek yang terkait dengan proyek tunggal. Obligasi daerah juga dapat

menurunkan biaya pendanaan proyek-proyek dengan pemerintah daerah mengambil peran

sebagai investor itu sendiri dan memikul risiko ekuitas (New Climate Economy 2014).

Instrumen pasar modal paling menjanjikan adalah obligasi hijau. Terdapat beragam obligasi

infrastruktur, tetapi obligasi atau portofolio obligasi yang dinilai berwawasan lingkungan atau

proyek-proyek 'hijau' (HSBC 2013). Obligasi tersebut ditargetkan untuk investor dengan

preferensi berinvestasi pada proyek-proyek ramah lingkungan. Bahkan, obligasi tersebut

menciptakan pasar keuangan hijau baru, yang mungkin bisa menurunkan biaya pendanaan

proyek infrastruktur hijau dalam jangka panjang melalui kekuatan kompetitif. Pada tahun 2013

obligasi hijau yang dikeluarkan senilai USD 11 miliar, nilai tersebut masih sebagian kecil dari

pasar obligasi global tetapi salah satu yang tumbuh (New Climate Economy 2014: 11; HSBC

2013).

Di Indonesia, BUMN dan pemerintah daerah akan menjadi entitas yang paling jelas untuk

menerbitkan obligasi hijau, tetapi pasar untuk produk-produk keuangan hijau masih dalam

masa pertumbuhan. Pembentukan bank investasi hijau, mengikuti contoh seperti KfW

Jerman, China Development Bank atau New Development Bank yang baru-baru ini didirikan

(sebelumnya dikenal sebagai BRICS Development Bank), dapat membantu menggerakkan

permintaan investor untuk aset rendah karbon di pasar domestik, terutama jika fokus akan

berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur hijau daerah (New Climate Economy 2014).

39

Namun, seperti halnya di negara maju, investor di pasar keuangan Indonesia masih

berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek dan lebih cenderung mencari aset likuid.

Selain itu, aturan yang membingkai industri keuangan saat ini, baik aturan akuntansi dan

peraturan investasi, mungkin juga menghalangi investor institusional (seperti dana pensiun)

dari aset jangka panjang dan aset tidak likuid seperti obligasi infrastruktur hijau (New Climate

Economy 2014: 12). Relevansi untuk situasi di Indonesia khususnya adalah peraturan yang

mewajibkan aturan kecukupan modal yang lebih ketat yang dimaksudkan untuk mengurangi

eksposur bank untuk utang jangka panjang. Sementara memenuhi permintaan lingkungan

keuangan yang lebih menerapkan kehati-hatian, yang merupakan warisan krisis keuangan

pada tahun 1998 dan 2008, juga membatasi kemauan dan kemampuan bank dalam negeri

dalam menangani investasi hijau, termasuk obligasi hijau (New Climate Ekonomy 2014).

40

Catatan: panah merah menunjukkan arus keuangan potensial, panah biru adalah hubungan kebijakan dan perencanaan

Menilai Viability Gap Keuangan dan Ekonomi

Masyarakat Internasional Pasar Keuangan Internasional Lembaga pemeringkat

Stakeholder utama: Pemerintah daerah Sektor swasta, organisasi masyarakat sipil

Stakeholder utama: Pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, penelitian / lembaga akademis, lembaga donor

Stakeholder utama: Instansi Pemerintah Pusat/ pemerintah Daerah

Kebijakan KEK Hijau, Perencanaan dan Pengembangan Proyek Pembangunan

Mengidentifikasi Intervensi Pertumbuhan Hijau Desain Instrumen Kebijakan

Pemerintah Indonesia

Anggaran Negara

BUMN

Dana bergilir

KPS

Sektor Swasta

Menggabungkan Instrumen

Keuangan

Sumber keuangan dan

Mekanisme

Intervensi Pertumbuhan Hijau

Feed in tariffsSubsidi Modal

Pengurangan Pajak

Pinjaman bersubsidi

Manfaat Moneter

Pertumbuhan Ekuitas

Ketahanan

Menurunkan GRK

Ekosistem Sehat

eCBAs and GGAP

Eksternalitasdistorsi

kebijakan

Pengembangan Proyek Hijau yangBankable dan Mengamankan Pembiayaan Proyek

Kehutanan & guna lahan

Transportasi

Energi Infrastruktur

lain

Pemilihan proyek:

Intensitas modal

Proyek hijau individu

KEK hijau

Dana Iklim Internasional

Pasar Modal

Obligasi infrastruktur

Obligasi hijau

Obligasi daerah

YieldCos

Mendanai Pengembangan Proyek

Gambar 7: Hubungan Perencanaan dan Pembiayaan KEK

Links

41

5 Kesimpulan

Bab ini menjelaskan cara mengintegrasikan tujuan pertumbuhan hijau ke dalam perencanaan

dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Bagian pertama melihat bagaimana isu-isu lingkungan menjadi faktor penting dalam

pengembangan KEK dan menyoroti secara garis besar alasan keberlanjutan dan internalisasi

biaya untuk dimasukkan sebagai faktor penting dalam menentukan daya saing.

Bagian kedua memberikan kerangka analisis pertumbuhan hijau untuk mendapatkan 5 hasil

yang diinginkan dari pertumbuhan tersebut: dengan cara menghindari dan membatasi emisi

GRK, membangun ketahanan terhadap iklim ekstrem dan perubahan jangka panjang,

menggunakan sumber daya yang lebih efisien, berkelanjutan dan peningkatan PDB dan

standar hidup yang terdistribusi merata, dan secara ekonomi menghitung kekayaan alam yang

sering tidak terlihat membawa keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Bab ini menunjukkan secara garis besar potensi KEK sebagai kawasan inovasi untuk

menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau. Tiga intervensi kebijakan utama untuk merancang

KEK hijau telah diidentifikasi. Pertama, pemberian insentif untuk memastikan bahwa produk

hijau masuk KEK; kedua, menerapkan kebijakan pertumbuhan hijau untuk seluruh KEK sejak

tahap perencanaan awal sehingga menjamin kinerja lingkungan terbaik bagi seluruh kawasan

ekonomi; dan ketiga, memungkinkan insentif dan regulasi kegiatan ekonomi untuk menarik

teknologi hijau dan inovasi dalam KEK.

42

Kerangka pertumbuhan hijau ini dapat diterapkan untuk merancang atau rancang ulang KEK

serta mengidentifikasi dan memperkirakan kesempatan investasi hijau dengan menggunakan

analisis biaya manfaat diperluas (eCBAs). Manfaat moneter diharapkan terkait dengan

intervensi kebijakan pertumbuhan hijau yang berpotensi besar, seperti yang ditunjukkan

dalam 2 contoh kasus kawasan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, membuat proyek-proyek

layak investasi (investable) hijau membutuhkan intervensi kebijakan publik untuk

meningkatkan manfaat proyek dan / atau mengurangi risiko proyek.

Bagian ketiga dan terakhir memberikan cara mengidentifikasi mekanisme pembiayaan yang

inovatif untuk mendukung perencanaan dan pengembangan KEK hijau di Indonesia. Para

pemangku kepentingan perlu melakukan intervensi kebijakan publik untuk menghitung

keuntungan berinvestasi dalam proyek-proyek rendah emisi di KEK dan menemukan cara

untuk mendanai investasi tersebut. Perencanaan KEK, kebijakan-kebijakan, pengembangan

proyek dan mekanisme keuangan yang tersedia perlu menyelaraskan dengan cara strategis

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor. Dari perspektif pemerintah

nasional dan daerah, kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan instrumen baru seperti obligasi

hijau merupakan sumber keuangan yang menjanjikan untuk proyek-proyek infrastruktur hijau,

tetapi masih ada hambatan kelembagaan dan kebijakan yang harus segera diatasi sebelum

instrument tersebut efektif digunakan di pasar keuangan Indonesia.

43

Jika intervensi dan kebijakan berorientasi pada pengembangan KEK hijau, pengelolaan modal

alam yang lebih baik akan dipastikan dan prospek manfaat meningkatnya kesejahteraan bagi

ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan akan jauh lebih baik.

Referensi

Bappenas, 2013, Public-Private Partnerships Infrastructure Project Plans in Indonesia

44

DFID and PWC (2009). Bangladesh Economic Zones: A Sustainability Framework. Dechezleprete, Antoine and Misato Sato (2014). “The Impacts of Environmental Regulations on Competitiveness.” Policy Brief (November 2014). Graham Research Institute on Climate Change and the Environment and Global Green Growth Institute. Farole, Thomas and Gokhan Akinci (Eds.) (2011). “ Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges and Future Directions.” The World Bank: Washington D.C. FIAS/World Bank (2008). “Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development.” The World Bank Group: Washington D.C. GGGI (2014). “ Green Industry Mapping Strategy (GIMS) in Indonesia. International Leading Practice Report. “Government of Indonesia – GGGI Green Growth Indonesia Program: Jakarta GGGI (2015a, forthcoming). “ KIPI Maloy: Moving Towards Green Growth. Technical Report.” Government of Indonesia – GGGI Green Growth Indonesia Program: Jakarta GGG( (2015b, forthcoming). “KSNMamminasata: Moving Towards Green Growth. Technical Report” Government of Indonesia – GGGI Green Growth Indonesia Program: Jakarta GGGI (2015c, forthcoming). “ Delivering Green Growth in Indonesia: A Roadmap for Policymakers.” Unpublished Working Paper. Government of Indonesia – GGGI Green Growth Indonesia Program: Jakarta HSBC (2013). “ Bonds and Climate Change. The State of the Market in 2013.” Climate Bonds Initiative. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2007). “Climate Change 2007: Synthesis Report.” IPCC: Geneva. The New Climate Economy (2014). “ Better growth, Better Climate. “ Report by the Global Commission on the Economy and Climate. New Climate Economy / World Resources Institute: Washington DC IPCC (2011). Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga,Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlomer, C.von Stechow (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA KPMG International Cooperative (2014). “ A New Vision of Value: Connecting Corporate and Societal Value Creation.”

45

Ministry of Finance Indonesia and Climate Policy Initiative (CPI) (2014). “ The Lansdscape of Public Climate Finance in Indonesia.” Jakarta

Merk, O., Saussier, S., Staropoli, C., Slack, E., Kim, J-H (2012), ―Financing Green Urban Infrastructure, OECD Regional Development Working Papers 2012/10, OECD Publishing; http://dc.doi.org/10.1787/5k92p0c6j6r0-en Navigant Research (2014). “Energy Efficient Retrofits for Commercial and Public Buildings.” Strategic Asia (2012). “ Public Private Partnerships (PPPs) in Indonesia: Opportunities from the Economic Master Plan.” Paper prepared by Strategic Asia for the UK Foreign Office. Wahyuni, Sari (2013). “ Competitiveness of Special Economic Zones. Comparison Between Indonesia, Malaysia, Thailand and China.” Jakarta: Salemba Empat Yeo, Han-Koo and Gokhan Akiinci (2011). “ Low Carbon, Green Special Economic Zones.” In: Farole, Thomas and Gokhan Akinci (Eds.) (2011). “ Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges and Future Directions”: pp.283-308. World Bank 2010, World Development Report 2010: “Development and Climate Change.” Oxford University Press, New York World Bank (2012). Green Infrastructure Finance: Framework Report. The World Bank: Washington D.C.. World Bank (2014) “ Low Carbon Zones: A Practitioner’s Handbook.” World Bank: Washington D.C.