BAB XX - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewH U K U M BAB XX H U K U M A. PENDAHULUAN Kebijaksanaan pembangunan hukum dalam Repelita VI meliputi penataan hukum nasional untuk

H U K U M

BAB XX

H U K U M

A. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan pembangunan hukum dalam Repelita VI meliputi penataan hukum nasional untuk mendorong terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, peningkatan pembinaan peradilan dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab serta peningkatan penerapan dan penegakan hukum. Selain itu, dilaksanakan pula peningkatan penyuluhan hukum, pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaha-

XX/3

ruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Dalam Repelita VI, pembangunan hukum memperoleh prioritas yang tinggi. Hal ini tercermin pada tingkat kenaikan anggaran yang selalu di atas rata-rata sektor pembangunan lainnya dan hasilnya telah membawa banyak kemajuan. Upaya mengatasi berbagai kekurangan terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam suatu negara hukum.

Pada tahun ketiga Repelita VI Pembangunan hukum sudah semakin baik dan mantap yang merupakan peningkatan atas hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun pertama dan tahun kedua Repelita VI. Hal tersebut ditandai antara lain dengan: (1) telah dilaksanakannya penggantian produk hukum kolonial dan nasional yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta telah diundangkannya peraturan perundang-undangan, yang pada pokoknya merupakan anti- sipasi dan sikap tanggap positif terhadap tantangan pembangunan dan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif dan efisien; (2) telah semakin meningkatnya kemampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara secara cepat; (3) telah semakin mantapnya upaya untuk mengamankan hasil dan pelaksanaaan pembangunan yang sedang berjalan melalui operasi yustisi; (4) telah semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara; (5) telah semakin dimantap- kannya pelaksanaan program bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum; (6) telah semakin meningkatnya kegiatan pelayanan hukum di bidang imigrasi, SBKRI dan pendaftaran atas Hak Milik

XX/4

Intelektual terhadap masyarakat; (7) telah dikembangkan dan diman- tapkannya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum untuk menunjang kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan; dan (8) telah semakin meningkatnya profesionalisme aparatur hukum dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

B. SASARAN, KEBIJAKSANAAN DAN PROGRAM REPELITA VI

Sasaran pembangunan hukum dalam Repelita VI adalah penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945; penyusunan kerangka sistem hukum nasional serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparatur hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum.

Guna mencapai sasaran tersebut di atas ditempuh berbagai kebijaksanaan pembangunan hukum yang intinya adalah meningkatkan penataan hukum nasional; meningkatkan pembinaan peradilan; meningkatkan penerapan dan penegakan hukum; meningkatkan penyuluhan hukum; memantapkan kelembagaan aparatur hukum dan kemampuan profesional aparatnya; dan meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Pelaksanaan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas dituangkan dalam tujuh program pokok, yaitu: Program Perencanaan dan Pem- bentukan Hukum; Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional; Program Pembinaan Peradilan; Program Penerapan dan Penegakan Hukum; Program Penyuluhan Hukum; Program Pelayanan dan

XX/5

Bantuan Hukum; serta Program Sarana dan Prasarana Hukum, dan satu program penunjang, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Hukum.

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBANGUNAN TAHUN KETIGA REPELITA VI

Di dalam tahun ketiga Repelita VI, pembangunan hukum meliputi upaya penataan dan pembaharuan hukum nasional untuk mendorong terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, yang bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945, mendukung kedudukan dan peranan kekuasaan kehakiman dalam menyeleng- garakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, meningkatkan penerapan hukum dan penegakan hukum, mendorong tercapainya kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan kualitas dan kemampuan profesional aparatur hukum serta meningkatkan sarana dan prasarana hukum sebagai dukungan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta mengabdi pada kepentingan nasional.

Upaya tersebut dilaksanakan melalui tujuh program pokok dan satu program penunjang yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Program Pokok

a. Program Perencanaan dan Pembentukan Hukum

Program Perencanaan dan Pembentukan Hukum bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pembaharuan dan pembentukan perangkat

XX/6

hukum nasional yang mengayomi masyarakat, menjamin kelestarian dan integritas bangsa serta memberi patokan, pengarahan dan dorong- an dalam perubahan sosial ke arah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka menunjang pembaharuan hukum nasional, pada tahun 1996/97 telah dilaksanakan upaya penggantian 70 buah produk hukum kolonial dan nasional yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu dilaksanakan pula kegiatan perencanaan materi hukum dan perundang-undangan yang dituangkan dalam program legislasi nasional sesuai dengan urutan prioritas kebutuhan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Kegiatan pembentukan hukum melalui peradilan dilaksanakan melalui pembinaan yurisprudensi dengan mendorong putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam mengambil putusan atas perkara sejenis yang dihadapi. Pada tahun ketiga Repelita VI ini telah dilaksanakan upaya pengolahan dan penyusunan yurisprudensi serta penerbitan sebanyak 14,000 buah buku yang disebarkan kepada masyarakat luas.

Pada tahun 1996/97, rancangan undang-undang yang telah ditetapkan menjadi undang-undang (UU) berjumlah 15 buah. Sedang- kan peraturan perundang-undangan lain yang telah ditetapkan meliputi 61 buah peraturan pemerintah (PP), 79 buah keputusan presiden (Keppres), dan 5 buah instruksi presiden (Inpres) (Tabel XX-1).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

XX/7

1) Undang-Undang

Rancangan undang-undang (RUU) yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam tahun 1996/97 berjumlah 15 buah, yaitu: a) UU No. 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1995/96; b) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah; c) UU No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang; d) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; e) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; f) UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971; g) UU No. 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; h) UU No. 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/95; I) UU No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; j) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; k) UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; l) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; m) UU No. 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1997/98; n) UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988; dan o) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

2) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) yang telah diterbitkan pada tahun 1996/97 berjumlah 61 buah, diantaranya adalah: a) PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan; b) PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan; c) PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Cukai; d) PP No.24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai;

XX/8

e) PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai; f) PP No. 26 Tahun 1996 tentang Obligasi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; g) PP No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; h) PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; I) PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Perse- waan Tanah dan/atau Bangunan; j) PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; k) PP No. 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat; l) PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan; m) PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; n) PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia; p) PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu; q) PP No. 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang Dijual di Bursa Efek; r) PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai; s) PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; t) PP No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; u) PP No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank; v) PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang; w) PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepela- buhanan; x) PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan; y) PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan; z) PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali

XX/9

Diubah, terakhir dengan PP No. 10 Tahun 1995; aa) PP No. 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan; dan ab) PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai.

3) Keputusan Presiden

Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditetapkan pada tahun 1996/97 berjumlah 79 buah, diantaranya ialah: a) Keppres No. 26 Tahun 1996 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi; b) Keppres No. 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; c) Keppres No. 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil; d) Keppres No. 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji; e) Keppres No. 39 Tahun 1996 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Perekayasa; f) Keppress No. 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; g) Keppres No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional; h) Keppres No. 44 Tahun 1996 Fifth Additional Protocol to The Constitution of the Universal Postal Union (protokol tambahan kelima pada konstitusi perhimpunan pos sedunia); i) Keppres No. 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; j) Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarga- negaraan Republik Indonesia; k) Keppres No. 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh; l) Keppres No. 68 Tahun 1996 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan; m) Keppres No. 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasa; n) Keppres No. 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu; o) Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertam- bangan Batubara; p) Keppres No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan

XX/10

Kelautan Nasional; q) Keppres No. 79 Tahun 1996 tentang Pelaksa- naan Pembangunan Proyek Gas Natuna; r) Keppres No. 86 Tahun 1996 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II Tahun 1997; s) Keppres No. 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengem- bangan Ekonomi Terpadu (KAPET); t) Keppres No. 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri Beserta Janda/ Dudanya yang Menetap dan Bertempat Tinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur; (u) Keppres No. 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.; v) Kep- pres No. 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri; w) Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; dan x) Keppres No. 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.

4) Instruksi Presiden

Instruksi Presiden (Inpres) yang telah ditetapkan pada tahun 1996/97 berjumlah 5 buah, diantaranya ialah: a) Inpres No. 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh; b) Inpres No. 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX 1997 di Jakarta; c) Inpres No. 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah; d) Inpres No. 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah; dan e) Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

b. Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional

Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional meliputi kegiatan pengkajian hukum, penelitian hukum, pertemuan ilmiah hukum,

XX/11

penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan, serta pengembangan dan pemantapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan, baik untuk materi hukum yang bersifat mendasar maupun yang bersifat sektoral.

Kegiatan pengkajian hukum dimaksudkan untuk menentukan ruang lingkup persoalan hukum dan kemasyarakatan yang dihadapi guna memastikan jangkauan dan arah pengaturannya. Dalam tahun 1996/97 kegiatan pengkajian hukum telah dilaksanakan terhadap 22 permasalahan hukum yang aktual, diantaranya mengenai: 1) Pengem- bangan Rejim Komersialisasi dan Privatisasi Kegiatan Ruang Ang- kasa; 2) Masalah Hukum Perwakafan Tanah Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha; 3) Masalah Hukum Penyidikan dalam Kejahatan Komputer; 4) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pengha- pusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Implemen- tasinya di bidang Tenaga Kerja; 5) Masalah Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu; 6) Masalah Hukum tentang Transaksi Derivatif dalam Perdagangan Saham; 7) Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik; 8) Aspek Hukum dalam Perdagangan Flora dan Fauna; 9) Masalah Penerapan Ketentuan Pidana Adat oleh Badan Peradilan dan 10) Pelaksanaan Pemberian Otonomi Kepada Peme- rintah Daerah Tingkat II.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengkajian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, pada tahun 1996/97 telah dilaksanakan pula penelitian hukum atas 31 permasalahan hukum dan kemasyarakatan. Kegiatan penelitian hukum dimaksudkan adalah untuk menemukenali permasalahan, melakukan penilaian serta menarik kesimpulan dari berbagai temuan dan informasi yang diperoleh. Diantara permasalahan hukum yang diteliti tersebut ialah: 1) Aspek

XX/12

Hukum Commercial Paper (Surat Sanggup Atas Bawa dalam Praktek Perbankan); 2) Aspek Hukum Penyesuaian Kelamin; 3) Pengaruh Putusan Arbitrase Asing terhadap Peningkatan Ekonomi; 4) Aspek Hukum Kegiatan Bisnis Periklanan pada Kehidupan Masyarakat; 5) Hukum Adat Kelautan yang Berlaku di Masyarakat Pesisir dan Pantai; 6) Perkembangan Pembagian Harta Warisan dalam Yurisprudensi; 7) Aspek Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hutan dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan; 8) Pelaksanaan Penetapan Zona Sempadan Pantai sebagai Kawasan Lindung; 9) Faktor Penyebab Terlambatnya Eksekusi Putusan Hakim; 10) Aspek Hukum Surat Keterangan Medis dan Penerapan Sanksi dalam UU No. 4 Tahun 1982 terhadap Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.

Di samping pengkajian dan penelitian hukum, telah pula dilaksanakan 11 kali pertemuan ilmiah hukum. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghimpun pendapat para pakar hukum, praktisi hukum, serta kalangan profesi hukum lainnya terhadap berbagai temuan yang didapat dalam pengkajian dan penelitian hukum. Permasalahan hukum yang diangkat dan disajikan ialah: 1) Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional; 2) Analisa Ekonomi terhadap Hukum; 3) Pertang- gungjawaban Bank terhadap Bank; 4) Aspek Hukum Electronic Funds Transfer dalam Perbankan; 5) Efektifitas Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 6) Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum; dan 7) Saksi Mahkota dalam Perkara Pidana.

Naskah akademis merupakan rancangan awal yang memuat alasan pembuatan suatu undang-undang, gagasan materi hukum yang diperkuat oleh dasar-dasar pemikiran, landasan dan prinsip hukum yang telah dianalisa secara sistemik holistik. Selain itu juga memuat alternatif norma yang didukung oleh dasar pemikiran sesuai data hasil penelitian. Naskah akademis merupakan perpaduan antara pengkajian

XX/13

ilmiah dan penyusunan RUU yang telah diarahkan pada penyusunan materi hukum tertentu. Kegiatan penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan yang telah dimulai sejak Repelita IV, pada tahun 1996/97 telah menghasilkan sebanyak 25 buah naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang berbagai permasalahan hukum dan kemasyarakatan. Diantara naskah akademis peraturan perundang-undangan itu ialah mengenai: 1) Perlindungan Produk Bioteknologi; 2) Pengerahan Dana dan Penggunaannya bagi Kegiatan Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat; 3) Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar; 4) Perimbangan Keuangan di Daerah dan Pusat; 5) Kegiatan Penitipan (Custodian) di Perbankan; 6) Perusahaan Modal Ventura; 7) Pengolahan Limbah Radio Aktif; 8) Tubrukan dan Penyelamatan Kapal di Perairan Indonesia; 9) Pembinaan dan Pengem- bangan Usaha Kecil; dan 10) Rahasia Negara.

Selanjutnya dalam upaya penyebarluasan berbagai informasi hukum secara cepat, tepat dan cermat, telah pula dilaksanakan pemantapan, peningkatan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Pusat Jaringan (Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional) dengan unit-unit jaringan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta institusi terkait lainnya.

c. Program Pembinaan Peradilan

Program Pembinaan Peradilan dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua warga masyarakat. Di samping itu untuk mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, obyektif dan adil, serta untuk menjaga citra hakim yang bersih dan berwibawa, berkualitas dan mempunyai integritas pribadi yang

XX/14

tinggi, telah pula dilaksanakan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua lingkungan peradilan. Pengawasan juga dilakukan terhadap tingkah laku serta perbuatan para hakim dan para tenaga teknis peradilan dalam melaksanakan tugasnya.

Proses penyelesaian perkara juga telah semakin lancar dan mantap tercermin pada prosentase yang tinggi baik pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun pada tingkat kasasi. Pada tahun 1996/97 penyelesaian perkara pada pengadilan negeri telah mencapai 1,743,207 perkara dari 1,748,933 perkara yang ada atau sebesar 99%. Sedangkan pada pengadilan tinggi tingkat penyelesaian perkara telah mencapai 7,208 perkara dari 8,615 perkara yang ada atau sebesar 83,6% (Tabel XX-2).

Tingkat penyelesaian perkara di lingkungan peradilan tata usaha negara juga menunjukan peningkatan, yaitu 695 perkara dari 1,054 perkara yang ada, atau sebesar 66%. Sementara itu tingkat penyelesaian perkara pada pengadilan tinggi tata usaha negara telah mencapai 372 perkara dari 637 perkara yang ada, atau sebesar 58,4% (Tabel XX-2).

Sementara itu upaya penyelesaian perkara tunggakan pada Mahkamah Agung terus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perkara-perkara baru yang masuk. Pada tahun 1996/97 jumlah perkara yang berhasil diselesaikan mencapai 5.199 perkara atau 23,6% dari 22.019 perkara yang ada. Peningkatan penyelesaian perkara ini didorong pula oleh kegiatan crash-programme penyelesaian perkara tunggakan yang telah dimulai sejak tahun 1993/94 (Tabel XX-2).

d. Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program Penerapan dan Penegakan Hukum pada dasarnya

XX/15

ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan tercipta suasana yang menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan peran dan produktifitasnya dalam rangka menunjang pembangunan. Penerapan dan penegakan hukum juga dimaksudkan untuk mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Penerapan dan penegakan hukum dilakukan dengan menata dan menyempurnakan kembali fungsi dan peranan organisasi, lembaga hukum, profesi hukum, serta membina sikap, perilaku, kemampuan dan keterampilan aparatur negara terutama para penegak dan pelaksana hukum, khususnya aparatur kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas penerapan dan penegakan hukum, kegiatan yang telah dilakukan antara lain meliputi operasi yustisi untuk mengamankan hasil dan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan dan penyusunan statistik dan analisis kriminal baik terhadap berbagai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kegiatan penting lain yang telah dilakukan adalah pengawasan aliran keper- cayaan dalam masyarakat dan terhadap berbagai barang cetakan dan terbitan yang mengancam stabilitas, integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu tatacara pengadministrasian perkara juga telah semakin disempurnakan, sehingga pencatatan perkara sekarang tidak hanya terbatas pada tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan perkara lalulintas saja, melainkan juga perkara-perkara pelanggaran terhadap berbagai peraturan daerah.

Selama tahun ketiga Repelita VI, penerapan dan penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan telah berhasil menyelesaikan sebanyak 4,095,836 buah perkara atau 99.9% dari 4,097,777 buah

XX/16

perkara yang ada. Di antara perkara tersebut, di samping meliputi perkara tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat, juga terdapat 1,653 buah perkara tindak pidana khusus yang mencakup 501 buah perkara ekonomi, 274 perkara korupsi, 10 perkara subversi, dan 868 perkara narkotika (Tabel XX-3).

Sedangkan di lingkungan pemasyarakatan, penerapan dan penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan UU No. 12 Tahun 1995 ini, maka kedudukan petugas pemasyarakatan telah menjadi pejabat fungsional penegak hukum sehingga memberikan landasan hukum yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas di bidang pemasyarakatan.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik, di samping dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan, juga dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk membimbing warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembe- basan bersyarat maupun bekas warga binaan pemasyarakatan untuk dapat kembali hidup bermasyarakat. Kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pada tahun 1996/97 jumlah warga binaan pemasyarakatan di 379 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tahanan negara di seluruh Indonesia mencapai 47.144 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan dan tahanan terbanyak berturut-turut berada pada propinsi DKI Jakarta sebanyak 6.756 orang, Jawa Barat sebanyak 5.988 orang, Jawa Timur sebanyak 5.437 orang, Jawa Tengah sebanyak 3.603 orang dan Sumatera Utara sebanyak 3.571 orang (Tabel XX-4).

XX/17

Di bidang keimigrasian, penegakan hukum dilakukan terutama melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan ke luar wilayah Indonesia, serta pemantauan dan penindakan terhadap orang asing yang telah melanggar dan menyalahgunakan izin keimigrasian. Salah satu tujuan utama penegakan hukum di bidang keimigrasian adalah mencegah masuknya imigran gelap. Selama tahun 1996/97 melalui kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian, telah dilaksanakan pemulangan/pengusiran terhadap 623 orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian serta 23 orang imigran gelap.

Pada tahun ketiga Repelita VI ini, jumlah kedatangan orang dari luar negeri mencapai kurang lebih 6,902,243 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 5,001,672 orang atau 72% di antaranya adalah orang asing. Sedangkan jumlah keberangkatan orang ke luar negeri mencapai 6,706,606 orang, sebanyak 4,747,420 orang atau 70% diantaranya adalah orang asing (Tabel XX-5).

e. Program Penyuluhan Hukum

Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kadar kesadaran hukum masyarakat yang tinggi sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Program ini juga diarahkan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan mekanisme musyawarah sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa di antara sesama anggota masyarakat. Penyuluhan hukum diberikan kepada setiap warganegara terutama para penyelenggara negara agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan pada gilirannya dapat memberikan keteladan dalam berperilaku tertib dan taat hukum baik dalam lingkungan keluarga maupun kepada masyarakat banyak.

XX/18

Pada tahun ketiga Repelita VI, upaya peningkatan kadar kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung, penyuluhan hukum tidak langsung, penyuluhan keluarga sadar hukum, jaksa dalam tertib hukum di perdesaan dan jaksa dalam tertib hukum di laut.

1) Penyuluhan Hukum Langsung dan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung

Penyuluhan hukum langsung dilaksanakan antara lain melalui kegiatan ceramah hukum, pameran, pentas panggung, tatap muka serta temu wicara. Sedangkan penyuluhan hukum tidak langsung dilaksanakan melalui kegiatan wawancara di radio, pementasan fragmen/ sandiwara radio, penyiaran penyuluhan hukum dan penayangan sinetron penyuluhan hukum di televisi, dan pemasangan spanduk pada tempat-tempat yang strategis.

Pada tahun 1996/97 kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung yang telah dilaksanakan meliputi: 1.169 kali ceramah hukum, 25 kali pameran, dan 740 kali pentas panggung. Sedangkan kegiatan penyuluhan hukum tidak langsung yang telah dilakukan antara lain meliputi: 1.052 kali wawancara radio dan 828 kali fragmen/ sandiwara radio di RRI, 63 kali penayangan sinetron di TVRI, serta pemasangan sebanyak 723 buah spanduk yang berisikan pesan-pesan hukum (Tabel XX-6).

2) Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Upaya peningkatan kadar kesadaran hukum masyarakat juga dilakukan dengan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat secara mandiri

XX/19

menghadapi masalah hukum dan mengerti cara terbaik untuk menyelesaikan persoalannya sesuai dengan hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara sambung rasa, simulasi bidang hukum, tebak tepat dan lomba Kadarkum. Materi yang diprioritaskan untuk disuluhkan selalu disesuaikan dengan permasalahan yang banyak dihadapi oleh masyarakat. Diantara berbagai materi yang disuluhkan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan, pertanahan, narkotika, lingkungan hidup, dan pemerintah desa. Pada tahun 1996/97 telah dilaksanakan 6 kali lomba Kadarkum dan pembentukan sebanyak 2.677 kelompok Keluarga Sadar Hukum yang melibatkan kurang lebih 267.000 orang.

3) Jaksa dalam Tertib Hukum di Perdesaan dan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut

Penyuluhan hukum dilaksanakan pula melalui kegiatan Jaksa dalam Tetib Hukum di Perdesaan dengan sasaran utama masyarakat di perdesaan. Kegiatan ini kemudian dikembangkan dengan kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat perkotaan. Sedangkan penyuluhan hukum melalui kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Sasaran kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut ini meliputi para nakhoda dan anak buah kapal patroli TNI Angkatan Laut, petugas patroli Bea dan Cukai, serta polisi perairan.

Pada tahun ketiga Repelita VI, kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Perdesaan telah dilaksanakan di sebanyak 5.703 desa. Dengan demikian secara kumulatif kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Perdesaan telah dilaksanakan di 41.820 desa dari 66.979 desa yang ada. Sedangkan kegiatan Jaksa dalam Tertib Hukum di Laut telah dilaksanakan sebanyak 54 kali di berbagai propinsi yang meliputi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa

XX/20

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.

f. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum

Program Pelayanan dan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dan bantuan mencari keadilan.

Pelayanan hukum kepada masyarakat yang antara lain meliputi pewarganegaraan; penerbitan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI); pengesahan badan hukum; perubahan nama keluarga; pemberian grasi; pendaftaran hak cipta, hak paten dan merek, selalu diupayakan agar tidak memberatkan masyarakat.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum, upaya

yang telah dilaksanakan antara lain meliputi penyederhanaan prosedur dan persyaratan yang diperlukan, peninjauan kembali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional pelayanan hukum, serta peningkatan pengawasannya. Di samping itu koordinasi antarinstansi terkait di bidang pelayanan hukum juga semakin dimantapkan.

Pada tahun 1996/97 kegiatan pelayanan hukum telah berhasil menyelesaikan 65.506 buah permohonan pewarganegaraan, 41.589 buah permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, 20.204 buah pengesahan badan hukum, 1.690 buah pengesahan perubahan nama keluarga, dan 520 buah pemberian grasi (Tabel XX-7). Sedangkan di bidang hak atas kekayaan intelektual, telah berhasil diselesaikan 4,504 buah permohonan hak cipta, 4,103 buah permohonan hak paten, dan 21,042 buah permohonan hak merek (Tabel XX-8).

XX/21

Bagi masyarakat yang kurang mampu telah pula diberikan bantuan hukum dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Prosedur dan mekanisme pemberian bantuan hukum semakin disederhanakan agar pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien sehingga semakin mampu menjangkau golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Pada tahun 1996/97 pemberian bantuan hukum melalui pengadilan negeri menjangkau 27 propinsi di seluruh Indonesia untuk 2,313 perkara. Di samping itu, pemberian bantuan hukum juga diberikan secara langsung kepada lembaga bantuan hukum sebagai proyek rintisan kepada 10,000 perkara.

g. Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum

Pembangunan sarana dan prasarana hukum bertujuan untuk menunjang kegiatan perencanaan dan pembentukan hukum, pengkajian dan penelitian hukum, pelayanan dan informasi hukum, serta penegakan hukum. Kegiatan pembinaan sarana dan prasarana hukum meliputi kegiatan pembangunan, penyempurnaan, rehabilitasi dan renovasi, perluasan berbagai prasarana pelayanan dan penegakan hukum seperti kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, balai pemasyarakatan, kantor imigrasi, karantina imigrasi dan pos imigrasi (Tabel XX-9).

Selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas perencanaan dan pembentukan hukum, penerapan dan penegakan hukum, serta pelayanan hukum, upaya modernisasi sarana dan prasarana hukum telah dilakukan. Untuk itu perhatian khusus diberikan kepada badan-badan peradilan dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas, adil dan berwibawa.

XX/22

Dalam rangka menunjang kegiatan perencanaan hukum dan perundang-undangan, serta penyebaran informasi hukum telah diting- katkan kegiatan dokumentasi hukum serta penataan dan pengolahan bahan dokumentasi hukum. Disamping itu perpustakaan hukum terus dikembangkan untuk mempercepat penemuan kembali bahan hukum serta meningkatkan kecepatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum. Keberadaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum juga semakin dimantapkan.

Selanjutnya untuk mendukung kegiatan pembinaan peradilan, pada tahun 1996/97 telah dilaksanakan pembangunan 3 buah pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, dan Pengadilan Negeri Pante Makasar. Di samping itu telah pula dilaksanakan rehabilitasi/renovasi dan perluasan sebanyak 56 buah pengadilan negeri dan 4 buah pengadilan tinggi yang tersebar di berbagai propinsi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar kegiatan penegakan hukum, kejaksaan telah melaksanakan pembangunan 2 buah kantor kejaksaan negeri yaitu Kejaksaan Negeri Rengat dan Cabang Kejaksaan Negeri Fak-fak di Timika, perluasan 4 buah kantor kejaksaan negeri di Banyumas, Praya, Belawan dan Batam, serta rehabilitasi 92 buah kantor kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri yang tersebar di berbagai propinsi. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengadaan 64 buah kendaraan tahanan (cellwagon), 28 buah kendaraan operasional, 50 buah sepeda motor, serta berbagai peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.

Di bidang pemasyarakatan, telah dibangun 2 buah lembaga pe-masyarakatan di Kendari dan Tanjung Pinang, Di samping itu telah pula dilaksanakan pembangunan 2 buah rumah tahanan negara di Suai dan Pante Makasar, serta pembangunan kembali 5 buah rumah

XX/23

tahanan negara yang tersebar di berbagai propinsi. Selanjutnya sebanyak 31 buah lembaga pemasyarakatan dan 47 buah rumah tahanan negara telah direhabilitasi, terutama yang keadaan fisiknya mempri- hatinkan. Di samping itu telah pula dilaksanakan pengadaan sejumlah 23 buah kendaraan tahanan, 52 buah kendaraan operasional, serta berbagai perlengkapan keamanan lainnya.

Kegiatan pembinaan sarana dan prasarana di bidang keimigrasian dilaksanakan melalui pembangunan sebuah kantor imigrasi di Tangerang, rehabilitasi 16 buah kantor imigrasi/pos imigrasi/karantina imigrasi, serta pengadaan berbagai sarana operasional keimigrasian, antara lain komputer, sarana perhubungan, dan sebagainya.

2. Program Penunjang

a. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum

Pembinaan aparatur hukum merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewe- nangnya sehingga menjadi aparat yang efisien, bersih dan berwibawa. Peningkatan kualitas dan kemampuan profesional aparat hukum dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional hukum dan pendidikan penjenjangan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan antara lain meliputi penataran calon hakim, penataran dan pelatihan panitera dan juru sita, pembentukan jaksa, pendidikan jaksa khusus (untuk perkara korupsi; penyelundupan; lingkungan; subversi dan narkotika), penataran tenaga pemasyarakatan, penataran tenaga keimigrasian, serta penataran teknis hukum (penyusunan dan perancangan perundang-undangan, peneliti hukum, penyuluh hukum, dokumentasi hukum).

XX/24

Pada tahun 1996/97 program pendidikan dan pelatihan di bidang hukum telah diikuti oleh 6.398 orang, diantaranya ialah penataran calon hakim 68 orang, penataran dan pelatihan hakim 1.900 orang, penataran dan pelatihan panitera dan juru sita 510 orang, pendidikan pembentukan jaksa 200 orang, penataran bidang intelijen 60 orang, penataran jaksa khusus 30 orang, penataran tenaga pemasyarakatan 1.650 orang, penataran tenaga keimigrasian 150 orang, dan penataran teknis hukum 280 orang. Di samping itu telah pula dilaksanakan pendidkan penjenjangan (Adum, Spama, Spamen, dan Spati) yang diikuti oleh 840 orang, serta penataran organisasi dan administrasi 680 orang (Tabel XX-10).

XX/25

TABEL XX – 1PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung

XX/26

TABEL XX – 2PENYELESAIAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN

1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Termasuk sisa perkara sebelumnya2) Angka sementara Per 28 Februari 1997

XX/27

TABEL XX – 3PENYELESAIAN PERKARA PADA KEJAKSAAN

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/28

TABEL XX – 4JUMLAH LEMBAGA PERMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN

DAN NARAPIDANA/TAHANAN1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/29

TABEL XX – 5KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI

DAN/ATAU KELUAR NEGERI1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/30

TABEL XX – 6KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/31

TABEL XX – 7KEGIATAN PELAYANAN HUKUM

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/32

TABEL XX – 8PENYELESAIAN PERMOHONAN HAK CIPTA, PATEN DAN MEREK

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/33

TABEL XX – 9KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA HUKUM

1993/94, 1994/95 – 1996/97

XX/34

TABEL XX – 10PENDIDIKAN/LATIHAN TENAGA PENEGAK HUKUM

DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA1993/94, 1994/95 – 1996/97

1) Angka kumulatif Repelita IV2) Angka sementara

XX/35

BAB XX - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewH U K U M BAB XX H U K U M A. PENDAHULUAN Kebijaksanaan pembangunan hukum dalam Repelita VI meliputi penataan hukum nasional untuk

Documents