BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI. Pembangunan ...

50

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI.

Pembangunan Kabupaten Pringsewu pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2011-2016 menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Pringsewu masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten induknya, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Pringsewu yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung, mendorong Pringsewu berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya. Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction), peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pringsewu antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “Good Governance and Clean Goverment”, serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Dengan mempertimbangkan bebagai kondisi, permasalahan, potensi, tantanga-n dan peluang yang ada di Kabupaten Pringsewu serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Pringsewu periode 2011-2016 “Bersenyum Manis” yang merupakan kependekan kata dari bersih, sehat, ekonomi, nyaman, unggul, mandiri, dan agamis, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011–2016 adalah:

“PRINGSEWU UNGGUL, DINAMIS DAN AGAMIS”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Pringsewu 2011-2016 tersebut adalah sebagai berikut :

51

1. Ungul.

Unggul mempunyai konotasi melebihi yang lain (lebih baik, lebih tinggi, lebih cepat, lebih pandai, lebih cakap, lebih kuat, lebih tangguh, lebih ulet, dll) baik dalam skala kawasan lokal maupun regional. Keunggulan mencakup domain perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan civilization (politik dan hukum). Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, kawasan agribisnis, dan industri pengolahan.

a. Pusat Perdagangan dan Jasa.

Pusat perdagangan, mengandung arti bahwa Kabupaten Pringsewu mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi ekonomi lokal lainnya. Pengembangan pusat perdagangan Kabupaten Pringsewu didukung oleh: 1. Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur

distribusi barang dan jasa untuk koridor barat Provinsi Lampung. Hal itu telah menjadikan aktivitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Pringsewu lebih cepat berkembang secara natural jika dibandingkan dengan daerah kabupaten sekitarnya.

2. Nilai tambah output (PDRB) sektor perdagangan dan jasa Kabupaten Pringsewu cenderung mengalami percepatan pertumbuhan dari tahun ke tahun, begitu juga dengan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas dan daya saing (comparative and competitive advantege), sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan. Dari pemahaman tersebut, karakteristik Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya : 1. Pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa.

Sesuai dengan letak geografisnya, Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah barat Pulau Sumatera. Oleh karena itu pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang menopang pengembangan Kabupaten Pringsewu.

52

2. Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan. Pengembangan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, sehingga dapat memacu perkembangan wilayah ini menjadi orientasi pelayanan bagi wilayah sekitarnya terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kabupaten Pringsewu akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa dalam skala regional. Pusat jasa, sebutan sebagai pusat jasa sebenarnya tidak lepas dari status pusat perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Pusat jasa lebih menekankan pada fungsi wilayah dalam pelayanan publik diberbagai bidang. Sebagai pusat jasa dengan demikian mencakup kesiapan wilayah dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya : 1) Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup

standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan/regulasi yang dapat memberikan jaminan mutu pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan.

2) Penyediaan fasilitas penunjang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, ruang pamer/ruang pertemuan, dan lain sebagainya.

3) Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engagement).

4) Pola berpikir (Mindset) dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan.

Dengan kemampuan Kabupaten Pringsewu memberikan pelayanan kepada daerah kabupaten lain di sekitarnya, maka dapat dipastikan bahwa perkembangan perekonomian yang terjadi pada daerah kabupaten lain di sekitarnya tersebut akan memberikan efek sinergetik bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu.

b. Kawasan Agribisnis dan Industri Pengelohanan.

Pada sektor pertanian (secara umum; pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan di bidang pertanian tanaman bahan makanan. Walaupun jika ditinjau dari laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun berada pada urutan tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya akan tetapi secara parsial

53

laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Membangun pusat perdagangan tidak bisa lepas dari pengembangan potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kabupaten Pringsewu sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kabupaten Pringsewu. Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik Kabupaten Pringsewu adalah pada aspek agribisnis dan aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan seperti industri genteng, bata merah, tahu tempe, dan gilingan padi. Pengembangan agribisnis di Kabupaten Pringsewu lebih diarahkan pada upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian (competitive advantege), mengingat Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung yang keberadaanya perlu mendapat perhatian akibat adanya perubahan tata guna lahan, khususnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun secara sporadis, seiring dengan perkembangan tingkat perekonomian wilayah. Pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan pada industri pengolahan produk hasil pertanian dan kerajinan. Hal itu untuk mendukung keberlanjutan aktivitas agribisnis dan pengembangan perdagangan dan jasa.

c. Pusat Pendidikan

Pringsewu sebagai daerah otonomi baru telah memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi, baik bersifat umum maupun kejuruan. Jumlah perguruan tinggi yang relatif banyak, hal ini juga buktikan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) untuk pendidikan urutan ke tiga setelah Bandar Lampung dan Metro. Dalam menopang fungsi Pringsewu sebagai puat perdagangan dan jasa, kawasan agribisnis dan industri pengolahan serta pusat pendidikan perlu pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, stasiun kereta api, terminal, hotel, perbankan, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti sumber daya manusia (SDM) dan regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan daya dukung pengembangan Kabupaten Pringsewu, termasuk dalamnya penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

54

2. Dinamis.

Dinamis adalah sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, serta berkontribusi dalam proses pembangunan. Dinamis juga diartikan kondisi masyarakat yang jauh dari konflik dengan beragam variannya, seperti konflik sosial, agama, kelompok, kepentingan tertentu dan juga konflik antar masyarakat itu sendiri. Dinamis meminjam istilah politik adalah kondisi masyarakat yang selalu mengedepankan konsensus, kerjasama dan juga bersikap kooperatif dalam menyelesaikan beragam masalah yang timbul didalam masyarakat.

3. Agamis.

Agamis mengandung makna bahwa segala bentuk aktivitas dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Pringsewu dalam rangka menciptakan dinamisasi dan keunggulan Kabupaten Pringsewu harus menginternalisasikan prinsip dan nilai-nilai Ketuhanan YME yang juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila sebagai bingkai dan landasan utamanya dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang lainnya. Pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ditandai oleh: a. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama,

mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.

b. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat saling menghormati umat pemeluk agama berbeda dalam mengamalkan jaran agama, sehingga tidak ada konflik antar/inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya.

c. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga mau bergotong-royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperanserta dalam pembangunan fasilitas umum.

5.2. MISI.

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai

dengan tata ruang wilayah. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat

dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya

saing.

55

4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean Government”.

5. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis. 5.3. TUJUAN.

1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara

optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

3. Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk. 4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip “Good &

Clean Governance”. 5. Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi

kehidupan bermasyarakat. 6. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat

dalam bingkai agama dan budaya. 5.4. SASARAN.

5.4.1. Sasaran Misi I.

1. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah

jangka menengah (lima tahunan). 2. Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna

mendorong kelancaran aksesbilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan manusia.

3. Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.

4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif.

5. Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.

6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.

5.4.2. Sasaran Misi II.

1. Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

2. Sektor perdagangan dan jasa tumbuh menjadi sektor prima. 3. Peningkatan daya saing pariwisata daerah. 4. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah. 5. Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan. 6. Peningkatan kontribusi investasi/penanaman modal. 7. Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan kawasan

transmigrasi.

56

8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragman hayati secara berkelanjutan.

5.4.3. Sasaran Misi III.

1. Peningkatan Indeks Pengetahuan Masyarakat (Indeks Pendidikan). 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 3. Pengurangan tingkat pengangguran. 4. Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar. 5. Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindungan Anak. 6. Peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang

pembangunan. 7. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga. 8. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.

5.4.4. Sasaran Misi IV.

1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan

pembangunan daerah. 2. Terwujudnya SDM aparatur yang berkompeten dan berkinerja tinggi. 3. Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat

daerah semakin kuat. 4. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/pekon. 5. Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan. 6. Peningkatan kualitas tata aturan hukum daerah dan penegakan hukum.

5.4.5. Sasaran Misi V.

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat. 2. Terciptanya masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur. 3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman.

Selanjutnya di bawah ini digambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator-indikatornya, sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2016.

57

Tabel 5.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD

Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 – 2016. Misi : Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai

dengan tata ruang wilayah.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1 2 3 4

1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (lima tahunan).

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sesuai RTRW

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang/izin lokasi

Tersedianya informasi RTRW beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau

Jumlah pelanggaran Perda Penataan Ruang yang ditangani

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL / HGB

Prosentase luas lahan bersertifikat

Prosentase Lahan Tanah milik Pemerintah Daerah yang telah disertifikat

Persentase panyelesaian kasus kepemilikan tanah

Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesbilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan manusia.

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik.

Panjang jalan dilalui roda empat

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar.

Panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersembuat

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota sehingga tidak tergenana lebih dari 30 cm, selama 2 jam.

Pembangunan turab di wilayah jalan dan aliran sungai.

Jumlah jembatan yang telah dipelihara

Persentase kawasan tertib lalu lintas dan angkutan (KTLA) di wilayah perkotaan yang terwujud

Tingkat ketersediaan halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standard

58

Cakupan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ yang terpelihara dengan baik

Persentase kendaraan laik jalan yang beroperasi

Jumlah uji kir angkutan umum

Prosentase jalan yang ditangani dan dibangun pada kawasan strategis Agropolitan

Prosentase jalan yang ditangani dan dibangun pada kawasan strategis Minapolitan

Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik

Panjang jalan lingkungan yang telah ditingkatkan kualitasnya

Rasio izin trayek per 1.000 penduduk

Ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah pada jaringan jalan kabupaten

Ketersediaan fasilitas rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan

Tersedianya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.

Rasio jaringan irigasi

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik

Tingkat ketersedian air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari

Jumlah waduk/embung/ situ/bangunan penampung air lainnya yang dibangun

Sepadan sungai yang dipakai bangunan liar

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, sehat dan produktif.

Rumah layak huni

Rasio pemukiman layak huni

Luas kawasan pemukiman kumuh

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Prosentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak

Tersedianya sistem air limbah setempat (kawasan) yang memadai.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPA) per satuan penduduk.

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Jumlah prasarana pengumpulan sampah

Persentase volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam skala kota

Jumlah industri yang diawasi dalam ketaatan terhadap kebijakan bidang lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3)

Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya

59

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal/UKL/UPL

Angka Ratio Elektrifikasi

Prosentase desa yang telah dialiri listrik

Jumlah rumah tangga yang memanfaatkan energi baru terbarukan (biogas);

Terwujudnya daya dukung infrastruktur komunikasi dan informasi yang handal dan merata.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui web site

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal (sarasehan, ceramah, diskusi, lokakarya)

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media media luar ruangan (spanduk, baleho, buklet)

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan

Jumlah aparatur yang mendapat pelatihan pengelolaan komunikasi dan informasi

Jumlah pekon yang di kembangkan menjadi basis IT

Jumlah spot yang terpasang dalam jaringan Wiffi

Jumlah web site yang dikelola oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang masuk di daerah

Prosentase SKPD yang terkoneksi dalam jaringan internet terpadu

Prosentase layanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.

Prosentase pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemda

Jumlah rehabilitasi gedung pemerintahan

Prosentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada jalan protokol yang terpasang

Jumlah taman kabupaten yang dibangun.

Jumlah taman kabupaten yang terpelihara.

60

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1 2 3 4

2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur perekonomian yang kokoh.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Cakupan kelompok tani yang mendapat bantuan

Jumlah kelembagaan perbenihan/perbibitan yang ditingkatkan kinerjanya

Luas lahan pertanian yang dioptimalkan dalam pengolahannya

Luas panen padi dan bahan pangan utama lokal

- Padi

- Jagung

- Kedelai

- Kacang Tanah

- Kacang Hijau

- Ubi Jalar

- Ubi Kayu

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal

- Padi (ton)

- Jagung

- Kedelai

- Kacang Tanah

- Kacang Hijau

- Ubi Jalar

- Ubi Kayu

Produktifitas panen padi dan bahan pangan utama lokal

- Padi (ton)

- Jagung

- Kedelai

- Kacang Tanah

- Kacang Hijau

- Ubi Jalar

- Ubi Kayu

Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB

Jumlah promosi dan pemasaran hasil pertanian

Luas lahan pengembangan padi organik

Produktivitas padi organik (ton)

Tingkat penggunaan alat dan mesin pertanian (jumlah dan jenis)

Tingkat penerapan teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan

61

Cakupan bina kelompok tani

Produksi Perkebutanan Utama :

- Kopi

- Kakao

- Kelapa

- Tembakau

Luas areal tanaman perkebunan yang dibina

Jumlah aparatur di sektor pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah kelembagaan petani yang ditumbuhkembangkan kapasitasnya

Jumlah ketersediaan tenaga penyuluh pertanian

Jumlah ketersediaan tenaga penyuluh perikanan

Luas lahan perikanan budidaya

Cakupan bina kelompok budidaya ikan

Jumlah tenaga penyuluh perikanan swadaya baru

Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun

Jumlah usaha perbenihan perikanan darat

Pemenuhan kebutuhan bibit ikan dalam daerah

Tingkat produksi ikan (ton)

Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun

Jumlah usaha pengolahan perikanan budidaya

Daerah Bebas PMK dan BSE Serta Peningkatan Status Wilayah

Penguatan Otoritas Veteriner Melalui Pertumbuhan Jumlah Puskeswan yang Terfasilitasi

Surveilans PHMSZE (Prevelensi dan Atau Insidensi)

Persentase peningkatan Ketersediaan Alsin dan Obat Hewan Bermutu

Prosentase Peningkatan Populasi ternak

- Sapi

- Kerbau

- Kambing biasa

- Kambing domba

- Ayam kampung

- Ayam potong

- Ayanm petelur

- Ayam kalkun

- Itik

Tingkat produksi daging (ton)

Tingkat produksi telor (ton)

Jumlah tenaga inseminator yang tersedia

Jumlah pengolahan pakan ternah sistem fermentasi

62

Cakupan bina kelompok peternak

Terpenuhinya Standar Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Persentase Penurunan Produk Asal Hewan yang Diatas BMCM dan BMR

Penurunan Prevelensi atau Insedensi Zoonis

Jumlah kelompok tani HKm

Luas kawasan hutan kemasyarakatan yang dikelola petani

Peningkatan kinerja usaha pemanfaatan dan intesitas pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan usaha HKm

Prosentase luas lahan hutan kritis yang telah direhabilitasi

Prosentase tingkat kerusakan kawasan hutan

Fasilitas dan Pengembangan Hutan Kota

Pengembangan Penanaman Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Produksi hasil hutan yang dikelola

- Kayu bulat (m3)

- Kayu olahan (m3)

- Madu (liter)

Pelaksanaan SL Lebah Madu

Jumlah kelompok usaha produktif kehutanan yang memenuhi standard

Jumlah tenaga penyuluh kehutanan swadaya baru

Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya

Ketersediaan pangan utama per jiwa :

- Ketersediaan Beras (kg)

- Ketersediaan Jagung (kg)

- Ketersediaan Kedelai (kg)

- Keters. Kacang Tanah (kg)

- Keters. Kacang Hijau (kg)

- Ketersediaan Ubi Jalar (kg)

- Ketersediaan Ubi Kayu (kg)

- Ketersediaan Daging (kg)

- Ketersediaan Telur (kg)

- Ketersediaan Ikan (kg)

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Penanganan daerah rawan pangan

Jumlah desa yang dikembangkan sebagai Desa Mandiri Pangan

63

Sektor perdagangan dan jasa tumbuh menjadi sektor prima.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Persentase kegiatan pengawasan barang dan jasa beredar yang dilaksanakan

Persentase penanganan barang dan jasa beredar dipasar tidak sesuai standar

Jumlah pasar milik pemerintah daerah yang terpelihara

Persentase prasarana pasar tradisional/lokal yang direhabilitasi

Jumlah pasar tradisional milik pekon/masyarakat

Jumlah usaha perdagangan moderen (swalayan)

Jumlah Kegiatan Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Jumlah pembinaan terhadap pedagang kaki lima

Jumlah fasilitas pasar yang direhabilitasi

Peningkatan retribusi pasar bagi PAD

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

Jumah bank dan cabangnya

Jumlah dan jenis perusahaan asuransi

Jumlah pelaku usaha perdagangan yang diberikan bantuan sarana usaha

Jumlah lembaga/pelaku usaha perdagangan yang diberikan bimbingan teknis dan kemitraan usaha

Terlaksananya promosi hasil pembangunan

Jumlah paket stimulasi pengamanan harga kebutuhan pokok

Prosentase penyaluran Raskin

Peningkatan daya saing pariwisata daerah.

Jumlah objek wisata yang ada

Jumlah destinasi wisata alam dikembangkan

Jumlah konjungan wisata pada objek-objek wisata

Jumlah kegiatan promosi pariwisata daerah

Jenis, kelas dan jumlah restoran

Jenis, kelas dan jumlah hotel yang tersedia

Jumlah kelompok hiburan pendukung pariwisata

Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah.

Prosentase UKM terhadap seluruh UMKM

Persentase calon wirausaha baru yang mendapat peningkatan kaspasitas

Penyediaan fasilitas sarana prasarana pemasaran produk KUMKM

Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi pengembangan

Prosentase koperasi aktif (minimal 2 tahun terakhir mengadakan RAT)

Persentase koperasi yang dapat mengakses kredit pembiayaan bank melalui linkage

64

Persentase pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan manajerial

Peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Prosentase pertumbuhan industri

Jumlah IKM yang difasilitasi promosi dan pemasaranya

Persentase IKM yang menjalin kemitraan dengan BUMN dan Swasta

Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah IKM yang ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya

Peningkatan kontribusi investasi/penanaman modal.

Penyelenggaraan promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada dunia usaha

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja pada PMDN/PMA

Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi

Ketersediaan data potensi investasi daerah

Ketersediaan peta potensi investasi daerah dan informasi potensi investasi lainnya

Jumlah usaha yang mendapat izin sesuai dengan ketentuan.

Jumlah perusahaan yang di lakukan pengawasan terhadap penggunaan perizinannya

Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan kawasan transmigrasi.

Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan yang berfungsi

Jumlah desa yang telah merintis pasar desa

Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Prosentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

Prosentase desa dan kelurahan yang mendapatkan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna.

Jumlah LPM yang aktif

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Prosentase PKK yang aktif

Jumlah Usaha Ekonomi Keluarga yang di bina

Calon Transmigran yang mendaftar ikut Transmigrasi

Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan

65

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragman hayati secara berkelanjutan.

Persentase daerah sebagai daerah resapan dan cadangan air di kabupaten yang dilindungi

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air

Jumlah kegiatan pembinaan dan penilaian eco office yang dilaksanakan

Tingkat ketersediaan dokumen informasi lingkungan hidup Kab. Pringsewu (SLHD).

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola dengan baik.

Jumlah kawasan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana Ruang terbuka Hijau

Jumlah usaha pertambangan yang dipantau

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Misi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan

berdaya saing.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1 2 3 4

3 Meningkatkan IPM, IPG, dan Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk.

Peningkatan Indeks Pengetahuan Masyarakat (Indeks Pendidikan).

APK TK/RA

APK PAUD

Cakupan bantuan insentip kepada guru/tutor PAUD

APS kelompok usia 7-12 tahun

APS kelompok usia 13-15 tahun

APK SD/MI

APK SMP/MTS

APM SD/MI

APM SMP/MTS

Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan

Persentase SMP/MTS yang memiliki perpustakaan

Rasio guru dan peserta didik SD/MI

Rasio guru terhadap jumlah mata pelajaran SMP/MTs

Rasio ketersedian ruang kelas terhadap murid SD/MI

Rasio ruang kelas terhadap siswa jenjang pendidikan SMP/MTS

Ketersediaan alat peraga IPA pada SD/MI

Persentase SMP yang memiliki LAB. IPA

Angka kelulusan SD/MI

Persentase peserta didik SD/MI putus sekolah

Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MI/SMPLB

Persentase peserta didik SMP putus sekolah

Angka kelulusan SMP

Angka melanjutkan lulusan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

66

APS kelompok usia 16-18 tahun

APK SMA/SMK/MA

APM SMA/SMK/MA

Persentase SMA/SMK yang memiliki perpustakaan

Persentase SMA/MAyang memiliki laboratorium IPA

Rasio ketersedian ruang kelas terhadap murid SMA/MA

Persentase lulusan SMA diterima perguruan tinggi pada tahun kelulusan

Rasio pendidik dan peserta didik SMK

Rasio guru terhadap jumlah mata pelajaran SMA/MA (guru:mata pelajaran)

Tingkat kelulusan SMA/SMK/MA

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

APK paket A

APK paket B

APK paket C

Persentase penduduk melek huruf > 15 tahun

Angka rata-rata lama sekolah

Persentase Guru SD/MI Berkualifikasi S-1/ D-4

Persentase Guru SMP/MTS Berkualifikasi S-1/ D-4

Persentase Guru SMA/MA Berkualifikasi S-1/ D-4

Persentase Guru SD/MI Bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SMP/MTS Bersertifikat Pendidik

Persentase Guru SMA/MA Bersertifikat Pendidik

Prosentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik

Prosentase ruang kelas SMP/MTs kondisi baik

Prosentase ruang kelas SMA/MA/SMK kondisi baik

Ketersediaan SD/MI dalam jarak maksimal 3 km dari satuan pemukiman

Ketersediaan SMP/MTs dalam jarak maksimal 3 km dari satuan pemukiman

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Prosentase Balita Gizi Buruk

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Balita dengan BGM <15%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Persentase ibu hamil komplikasi yang ditangani (cakupan PK)

67

Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan (cakupan KF)

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk

Persentase desa siaga aktif

Persentase puskesmas perawatan mampu PONED

Rasio Puskesmas per 20.000 penduduk

Rasio Puskesmas Pembantu per 6.000 penduduk

Rasio Klinik per 6.000 penduduk

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Rumah Sakit

Rasio Posyandu per satuan balita.

Cakupan paserta KB aktif

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

Cakupan industri rumah tangga bidang makanan yang medapatkan izin kesehatan

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Cakupan pemenuhan kebutuhan biaya operasional Rumah Sakit

Waktu tunggu operasi efektif

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

Persentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Persentase angka bebas jentik (ABJ)

Cakupan pelayanan kesehatan kepada pasien rujukan

Rasio dokter per 1.000 penduduk

Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan, fungsional, dan managemen kesehatan

68

Penurunan tingkat pengangguran.

Angka partisipasi angkatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka

Rasio ketergantungan

Rasio penduduk yang berkerja

Prosentase tingkat produktifitas tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun

Prosentase perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peningkatan aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Persentase PMKS yang berhasil direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti

Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial

Prosentase penyandang cacad fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (Jamkesos)

Persentase PMKS yang ditangani dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

Prosentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial

Sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang mendapat bantuan

Prosentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk.

Peningkatan Pembangunan Berkesetaraan Gender dan Perlindungan Anak.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Prosentasase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan

Prosentasase partisipasi perempuan pada lembaga swasta

Partisipasi angkatan kerja perempuan

Rasio kekerasan dalam rumah tangga

Jumlah kegiatan sosialisasi/ pembinaan penguatan gender

Peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Jumlah kegiatan kepemudaan

Prosentase pengelola organisasi kepemudaan yang mengikuti pelatihan

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan bidang seni budaya, iptek, dan imtaq

Cakupan organisasi kepemudaan yang mendapat dukungan pembinaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan.

69

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba

Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

Cakupan klub olahraga yang mendapat dukungan pembinaan

Rasio lapangan olahraga per satuan penduduk

Jumlah even olahraga yang dilaksanakan

Jumlah bibit olahragawan berprestasi yang dikembangkan/dibina (persen)

Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rasio akseptor KB baru

Cakupan peserta KB aktif

Cakupan sosialisasi dan pembinaan kesehatan reproduksi remaja

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% per tahun.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-KB

Prosentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1

Jumlah pengembangan dan pembentukan PIK Remaja

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Rasio posyandu per satuan balita

Prosentase Posyandu yang aktif

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Rasio keluarga yang memiliki Kartu Keluarga

Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran

Rasio pasangan yang memiliki akte nikah

Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk

Penduduk menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

Database kependudukan tersambung (on-line) dengan provinsi dan nasional

Jumlah penduduk yang telah memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK)

70

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean Government”.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1 2 3 4

4. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip “Good & Clean Governance”.

Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah.

Tersususnnya dokumen perencanaan wilayah strategis sesuai RTRW

Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu

Penjabaran program RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Prosentase penyelesaian dokumen LKPJ dan LAKIP yang tepat waktu.

Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang telah di koordinasikan.

Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang telah di koordinasikan.

Prosentase realisasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana yang telah di koordinasikan.

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah

Tersedianya dokumen potensi daerah.

Terseleksinya karya inovasi Teknologi Tepat Guna

Tersedianya buku PDRB Kabupaten Pringsewu

Tersedianya buku Pringsewu Dalam Angka

Tersedianya buku Inflasi Kabupaten Pringsewu

Tersedianya buku Indeks Kemahalan Konstruksi

Ketersediaan buku Indeks Pembangunan Manusia

Ketersediaan buku Indeks Kesejahteraan Rakyat

Persentase Realisasi Target PAD dari Pajak dan Retribusi

Jumlah kegiatan Penertiban dan Penurunan Reklame yang terlaksana

Jumlah penanganan keberatan, pengurangan dan penghapusan pajak daerah

Persentase verifikasi data masyarakat yang melakukan jual tanah dan bangunan

Realisasi PAD Kabupaten Pringsewu

Persentase peningkatan PAD Kab. Pringsewu

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD

Persentase realisasi pendapatan sektor PBB P2

Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah peraturan/regulasi yang mendasari pengelolaan keuangan daerah.

71

Prosentase realisasi penerimaan dari sumber-sumber pendapatan

Tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Prosentase asset daerah yang teridentifikasi dan tercatat.

Prosentase pengembalian uang ke kas negara melalui TPTGR.

Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP

Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus

Prosentase tindak lanjut administrasi berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Prosentase ketersediaan tenaga pemeriksa / auditor berdasarkan beban kerja

Prosentase ketersediaan aparatur pengawas berdasarkan beban kerja

Terwujudnya SDM aparatur yang berkompeten dan berkinerja tinggi.

Prosentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan.

Persentase Apapartur mengikuti Diklat Teknis

Persentase Apapartur mengikuti Diklat Fungsional

Persentase kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat yang terlaksana

Persentse penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS

Persentase Bagi CPNSD mengikuti Diklat Pra Jabatan

Persentase kegiatan Diklat Fungsional yang terlaksana

Persentase unit kerja yang menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan

Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS yang ditangani

Persentase Pelaksanaan kegiatan Pemerataan Tenaga Fungsional dan Staf

Jumlah anggota KORPRI yang berprestasi

Jumlah pembinaan kepada anggota KORPRI

Jumlah anggota KORPRI calon purna bhakti yang mendapat pembinaan

Jumlah anggota KORPRI yang mendapat penghargaan

Cakupan bantuan KORPRI terhadap masyarakat

Jumlah SKPD yang telah menerapkan absen sidik jari

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan

Penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan perangkat daerah semakin kuat.

Persentase pelaksanaan urusan kewenangan pemerintahan daerah

Prosentase capaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah standard operasional pelayanan yang diterapkan

Terlaksananya penataan kelengkapan perangkat daerah

72

Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Daerad dan Wakil Kepala Daerah

Terlayaninya tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah kerjasama publikasi hasil pembangunan

Terlaksananya keprotokolan kegiatan pemerintah daerah

Prosentase siaran Rapemda sesuai jadwal

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai standar

Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara

Prosentase pelayanan yang memenuhi standard Prima

Ketersediaan Informasi Kinerja SKPD

Prosentase SKPD yang mengelola arsip secara baku

Prosentase pengelola arsip yang telah mendapat pelatihan

Prosentase kelengkapan dokumen dan arsip daerah

Cakupan pelayanan kearsipan pada lembaga dan masyarakat

Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi daerah otonomi baru

Prosentase pekon dan kelurahan yang memiliki pilar batas yang tegas

Prosentase penyelesaian dokumen LPPD tepat waktu

Terlaksananya kewenangan bupati kepada camat

Ketersediaan Dokumen Nama Rupa Bumi di Kabupaten Pringsewu

Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/pekon.

Prosentase desa swasembada terhadap total desa

Prosentase desa dan kelurahan yang mendapatkan pembinaan administrasi dan keuangan pemerintahan

Prosentase kantor pekon/kelurahan dalam kondisi baik

Prosentase balai pertemuan pekon/kelurahan dalam kondisi baik

Peningkatan pembangunan politik lokal dan wawasan kebangsaan.

Kegiatan pembinaan politik daerah

Prosentase Prolegda yang telah disyahkan menjadi Peraturan Daerah

Jumlah reses yang di laksanakan.

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas.

Jumlah komisi turun ke lapangan melakssnakan fungsi pengawasan

Pengesahan RAPBD secara tepat waktu.

Cakupan Ormas dan keagamaan yang mendapat pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

73

Peningkatan kualitas tata aturan hukum daerah dan penegakan hukum.

Prosentase penyelesaian Prolegda menjadi Peraturan Daerah

Jumlah Perbub amanat Perda yang diterbitkan

Persentase Penertiban Pelaksanaan Perda dan Perbup

Fasilitasi penanganan Perkara di Pengadilan

Jumlah penyuluhan hukum terpadu.

Prosentase Perda yang mendukung iklim usaha

Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Perda Ketertiban dan Ketertiban Umum

Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketenteraman dan Keindahan (K-3)

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Persentase Jumlah Personil yang dilatih dibidang Kantibmas dan penegakkan Perda

Misi : Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

1 2 3 4

5. Menjadikan Agama sebagai sumber nilai spiritual, moral dan etik bagi kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan kualitas kehidupan beragama di semua lapisan masyarakat.

Jumlah tokoh agama yang menjadi motivator hubungan harmonis antar umat beragama

Jumlah kegiatan keagamaan dari pemerintah daerah

Prosentase sarana peribadatan yang mendapat dukungan pembinaan

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Peringkat Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Propinsi Lampung

Cakupan guru agama non formal yang mendapat dukungan pembinaan

6. Mewujudkan Kabupaten Pringsewu yang nyaman, beradab dan bermartabat dalam bingkai agama dan budaya.

Terciptanya masyarakat yang memiliki budaya dan peradaban luhur.

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Tradisi adat dan budaya yang di lestarikan keberadaannya

Persentase warisan budaya dan kesenian yang dikelola secara terpadu

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pelaksanaan misi kesenian

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Cakupan organiisasi pengelola kesenian

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan nyaman.

Rasio jumlah Poskamling per pekon/ kelurahan

Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (3 kali dalam sehari)

Cakupan Angka kriminalitas

74

Jumlah anggota Linmas per 10.000 penduduk

Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan bantuan

Jumlah kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Jumlah kegiatan dialog dan kooordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Jumlah kegiatan dialog dan kooordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Cakupan penanganan dan bantuan perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Cakupan pelayanan bencana kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Tingkat ketersediaan mobil pemadam kebakaran di atas 3.000 - 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran.

Jumlah informasi peringatan dini bencana

Inventarisasi mitigasi bencana dan perencanaan penanganan

Ketersediaan Buffer Stock Logistik Dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat akan resiko bencana

Persentase Satgas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilatih

Prosentase pemulihan fasilitas umum pasca bencana

Cakupan penanganan kebutuhan dasar korban bencana