BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN - etd.repository.ugm.ac.idetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/88297/potongan/S1-2015... · Rokok merupakan salah satu produk yang sangat diminati oleh

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penerapan

Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok di Kota Yogyakarta Dikaitkan

Dengan Asas Kemanfaatan, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Earmarking tax atas pajak rokok adalah pengalokasian dana yang berasal

dari penerimaan pajak rokok sebesar 50% (persen) untuk mendanai

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang

berwenang. Penerapan kebijakan earmarking tax atas pajak rokok Kota

Yogyakarta yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi jumlah

perokok, tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok di Kota

Yogyakarta. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Pasal 75 ayat (4)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah. Kebijakan pajak rokok yang telah

diberlakukan terbukti tidak berpengaruh karena masyarakat merasa tidak

dirugikan atau terbebani. Meskipun saat ini harga jual rokok semakin

mahal karena adanya kebijakan baru berupa pajak rokok, masyarakat

selalu akan membeli rokok.

78

2. Penerapan kebijakan earmarking tax atas pajak rokok Kota Yogyakarta

berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 51 Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun tentang Pajak Daerah telah sesuai

dengan asas kemanfaatan jika ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh

Robert Carling yang menjelaskan bahwa hasil dari earmarking tax atas

pajak rokok digunakan untuk program pengeluaran pemerintah yang

spesifik dan membiayai seperlunya, yaitu untuk pelayanan kesehatan

masyarakat. Kemanfaatan pajak rokok dalam permasalahan ini mengarah

kepada ketepatan sasaran penggunaan pajak untuk mendanai bidang

kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan kesehatan terkait

dengan bahaya yang diakibatkan oleh rokok terhadap lingkungan

sekitarnya. Pendanaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan atau

sosialisasi untuk memasyarakatkan bahaya merokok, pengadaan sarana

dan prasarana untuk kesehatan, penyediaan sarana umum khusus bagi

perokok (smoking area), dan pembuatan peraturan mengenai Kawasan

Tanpa Rokok (KTR).

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penerapan

Kebijakan Earmarking Tax Atas Pajak Rokok di Kota Yogyakarta Dikaitkan

Dengan Asas Kemanfaatan, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan :

79

1. Rokok merupakan salah satu produk yang sangat diminati oleh

masyarakat Indonesia dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin,

maupun strata ekonomi, sehingga angka penjualannya selalu berada di

nominal yang tinggi. Hal ini berdampak positif pada keuntungan

melimpah yang didapatkan oleh negara yang berasal dari pajak maupun

cukai rokok. Industri rokok juga mampu berkontribusi membuka

lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat besar. Dari situ saja, rokok

terbukti mampu membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan

mengurangi jumlah pengangguran negara melalui lapangan pekerjaan

yang disediakan oleh industri-industri rokok di seluruh Indonesia.

Sehingga, dalam hal ini, pemasukan dari pajak rokok ini adalah sangat

potensial untuk masa mendatang yang harus dimaksimalkan dan dikelola

dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah

bisa memberikan harga yang lebih murah terhadap harga jual rokok.

Sehingga, meskipun nantinya masih akan dikenai pajak rokok lagi

sebesar 10% (persen), kenaikan yang terjadi tidak akan terlalu mencolok

dan tidak akan menimbulkan keresahan bagi para pihak yang terlibat.

Produsen dan importir diuntungkan dengan biaya produksi yang murah,

dan konsumen bisa membeli produk rokok tanpa harus mengeluarkan

biaya yang berlebih, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke

bawah yang merupakan golongan perokok terbanyak di Indonesia.

Dengan bersahabatnya harga jual rokok yang beredar, maka bisa

dipastikan pemasukan dari rokok bisa dimaksimalkan.

80

2. Untuk besaran yang harus di-earmark atas pajak rokok, seharusnya porsi

50% (persen) adalah porsi yang sangat besar dan akan terkesan sebuah

pemborosan karena hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan

pemberantasan rokok ilegal yang beredar. Sedangkan di Indonesia sendiri

alangkah banyak permasalahan yang membutuhkan pembiayaan selain

bidang kesehatan tersebut. Pemerintah seharusnya membagi lagi porsi

50% (persen) tersebut untuk kegiatan yang lebih penting dan

membutuhkan selain kesehatan, seperti bidang pendidikan, pengentasan

kemiskinan, dan penyediaan jutaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi

beban negara. Adanya pengalokasian untuk berbagai bidang tersebut

tersebut akan lebih memberikan pemerataan alokasi pendanaan.

3. Kemudian, terkait dengan tujuan utama penerapan kebijakan pajak rokok

guna mengurangi jumlah perokok, seharusnya pemerintah mampu

mengakomodasi keresahan perokok yang juga sekaligus sebagai

penyumbang devisa bagi negara. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam

penyediaan ruang khusus perokok di berbagai tempat umum agar

memberikan kenyamanan bagi perokok dan juga orang yang tidak

merokok sehingga tidak akan merugikan siapapun nantinya. Karena saat

ini, di berbagai tempat umum kebebasan merokok sudah sangat dibatasi.

Sementara di sisi lain, hal tersebut terasa sangat tidak adil karena sangat

sedikitnya fasilitas khusus perokok yang disediakan oleh pemerintah.