BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil …eprints.ung.ac.id/5762/5/2012-1-86205-121409048-bab4...BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian a. Gambaran Umum

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat. Desa

Bumbulan merupakan desa yang wilayah terluasnya adalah kawasan perairan. Desa

Bumbulan memiliki luas dan jumlah penduduk sebagai berikut :

No Nama Dusun

Luas Wilayah

(KM2)

Jumlah penduduk Jumlah

Kepala Keluarga Laki-laki Perempuan

1 Banjar I 0,7265 203 248 115

2 Banjar II 0,7452 316 289 154

3 Banjar III 0,8563 258 246 120

4 Banjar IV 1,0567 127 137 66

* Sumber kantor Desa Bumbulan Kecamatan Paguat.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan terhadap masyarakat Desa

Bumbulan Kecamatan Paguat, diketahui bahwa masyarakat Desa Bumbulan memiliki

latar belakang yang berbeda-beda, baik ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan

menyangkut pendidikan. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat Desa Bumbulan

Kecamatan Paguat senantiasa menjaga suasana keakraban dan kekeluargaan. Dari

aspek ekonomi, masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda yaitu

sebagai nelayan, buruh dan pegawai negeri sipil. Dan ditinjau dari segi pendidikan

maka kelompok terbesar masyarakat adalah tamatan SD, kelompok kedua adalah

SMA, yang ketiga SMP dan yang selanjutnya tamatan perguruan tinggi.

Berdasarkan pengamatan tersebut maka masyarakat Desa Bumbulan dapat

dikategorikan sebagai masyarakat yang seharusnya masih perlu diadakan pembinaan

tentang pentingnya kebersihan lingkungan, hal ini penting dilakukan karena

mengingat masyarakat yang biasanya tinggal di wilayah dekat pesisir masih rendah

kesadarannya untuk berperilaku bersih dan sehat.

Desa Bumbulan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang tugas dan fungsinya

memberdayakan segala potensi baik sumber daya alamnya maupun sumber daya

manusianya. Dalam pelaksanaan tugasnya seorang Kepala Desa pasti dibantu oleh

para bawahannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

pengurusannya Desa Bumbulan Kecamatan Paguat memiliki struktur organisasi

sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DESA BUMBULAN KECAMATAN PAGUAT

KEPALA DESA

IBRAHIM RAHMAN

BPD

TAIB DUNGGIO

SEKDES

NURLELA MOHAMAD

OPERATOR

DJAFAR URIF

BENDAHARA

ROSITA RAJAK

KAUR PEMERINTAHAN

ARI LAWANI

KAUR PEMBANGUNAN

AHMAD BOGI

KAUR UMUM

JUWITA RAJAK

KADUS IV

MARTIN YUSUF

KADUS III

TAHIR TILOLA

KADUS II

WASIR PAKAY

KADUS I

SARTON RAJAK

a. Deskripsi Temuan Penelitian

Persepsi masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir adalah pola pikir

masyarakat yang terbentuk dari penafsiran yang benar dan juga pola pikir yang

dipengaruhi oleh kekeliruan penafsiran arti rangsangan stimulus yang diterima.

Pembentukan pola pikir terkait kesadaran lingkungan juga dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu faktor ketidaktahuan atau pendidikan, faktor kemiskinan, faktor

kemanusiaan dan faktor gaya hidup. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya,

bahwa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat

pesisir pantai bumbulan terhadap lingkungan bersih di Desa Bumbulan, Kecamatan

Paguat, Kabupaten Pohuwato. Adapun subjek penelitian ini adalah aparat desa dan

masyarakat sekitar. Untuk menunjang penelitian yang dilaksanakan maka peneliti

melakukan wawancara dengan para informan dengan memberikan 5 pertanyaan

terkait pemahaman masyarakat terhadap kebersihan lingkunngan pesisir.

1. Pencemaran dan sampah

Persepsi Masyarakat Pesisir Pantai Tentang Kebersihan Lingkungan

khususnya pencemaran dan sampah, dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya

adalah faktor ketidakahuan atau pendidikan, faktor kemiskinan, faktor

kemanusiaan dan faktor gaya hidup. Terkait hal tersebut maka peneliti

mengajukan pertanyaan tentang bagaimana budaya masyarakat Desa Bumbulan

Kecamatan Paguat dalam membuang sampah. Beberapa informan memang masih

membuang sampah di pesisir, namun ada juga yang sudah memiliki kesadaran

tentang bahaya pencemaran dan tidak lagi membuang sampah dipesisir.

Kesadaran masyarakat yang masih kurang, tercermin dari hasil wawancara

sebagai berikut.

"Kami yang tinggal dan melakukan aktivitas di lingkungan pesisir, sering

menjadikan wilayah pantai sebagai tempat pembuangan sampah karena

wilayah pesisir bagi kami adalah tempat untuk membuang sampah yang

gratis, relatif murah dan mudah (praktis). ”

(WW/TP/Wm/17.06.12)

Pendapat senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut :

"Sebagai bagian dari daratan, sampah pesisir tidak bisa dilepaskan dari

lahan atas. Aktivitas masyarakat di wilayah daratan seperti membuang

sampah diselokan secara langsung menyebabkan terjadinya banjir, dan pada

gilirannya sampah tersebut bermuara ke wilayah pesisir. "

(WW/KK/Wm/24.06.12)

Dilain kesempatan masyarakat yang berasal dari Dusun Banjar II, juga

mengemukakan alasannya membuang sampah di pesisir pantai:

“Kami yang berada disekitar sini memang sering membuang sampah dan

kotoran dipesisir pantai karena mau bagaimana lagi, rumah kami memang

sangat berdekatan dengan pesisir. Dari pada kami masih jauh-jauh mencari

tempat untuk membuang sampah, mendingan sampahnya kami buang saja

dipesisir pantai. Toh sampah itu juga kan nantinya akan terbawa ombak.”

(WW/DY/Wm/06.07.2012)

Dari jawaban-jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran

masyarakat akan kebersihan lingkungan disebabkan karena tingginya tingkat

kemiskinan masyarakat pesisir, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan yang

tidak memadai, juga kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan, telah

menyebabkan perairan pesisir menjadi “keranjang sampah” dari berbagai macam

kegiatan manusia baik yang berasal dari dalam wilayah pesisir maupun di luarnya

(lahan atas dan laut lepas). Akibatnya pembuangan sampah sembarangan telah

mengurangi nilai keindahan dan kenyamanan “kemolekan” lingkungan pantai.

Terkait dengan penanganan sampah pesisir, Kepala Dusun Banjar II

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

"Sebagai kota pantai, sampah-sampah pesisir juga tidak dapat dilepaskan

dengan pola sirkulasi arus air sehingga mempengaruhi keberadaan

sampah. Untuk itu juga perlu ada kerjasama antar Pemerintah Daerah,

seperti peraturan daerah bersama terhadap model penanganan sampah

pesisir.

(WW/WP/Kdu/17.07.12)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pengelolaan sampah pesisir perlu

dielaborasi lebih jauh dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: 1. Aspek

Teknis 2. Aspek Kelembagaan dan 3. Aspek Manajemen dan Keuangan. Dengan

3 aspek ini, dapat dilakukan suatu rencana tindak (action plan) yang meliputi:

1) Melakukan pengenalan karekteristik sampah pesisir dan metoda

penanganannya

2) Merencanakan dan menerapkan pengelolaan persampahan secara terpadu

(pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir)

3) Memisahkan peran pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang ada

dengan fungsi operator pemberi layanan, agar lebih tegas dalam

melaksanakan reward & punishment dalam pelayanan,

4) Menggalakkan program Reduce, Reuse dan Recycle (3 R) agar dapat

tercapai program zero waste pada masa mendatang,

5) Melakukan pembaharuan struktur tarif dengan menerapkan prinsip

pemulihan biaya melalui kemungkinan penerapan tarif progresif, dan

mengkaji kemungkinan penerapan struktur tarif yang berbeda bagi setiap

tipe pelangga

6) Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih bersahabat

dengan lingkungan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi bahan

buangan.

Limbah rumah tangga yang dirasa sangat berbahaya bagi lingkungan

antara lain limbah bahan kimia baik dari industri rumah tangga, MCK, emisi gas

CO2 maupun aktifitas lain dan pestisida pertanian yang terbawa air limpasan.

Secara umum ada tiga jenis input utama limbah cair rumah tangga ke laut yaitu :

1) pembuangan limbah langsung ke laut. Misalnya limbah domestik/permukiman

yang berasal dari rumah tangga, perhotelan, rumah sakit dan industri rumah

tangga yang terbawa oleh air sisa-sisa pencucian akan terbuang ke saluran

drainase dan masuk ke kanal dan selanjutnya terbawa ke pantai. Limbah yang

dibuang pada tempat pembuangan sampah akan terkikis oleh air hujan dan

terbawa masuk ke kanal atau sungai dan selanjutnya juga bermuara ke pantai.

Limbah yang berasal dari kawasan industri baik yang sudah diolah maupun yang

belum, juga pada akhirnya akan terbuang ke perairan pantai sehingga dapat

mengakibatkan pencemaran pada pesisir dan pantai. 2) air hujan, misalnya

kegiatan pencemaran yang dilakukan jauh dari wilayah pesisir dan laut, tapi

terbawa oleh awan dan dilepaskan di daerah pesisir dan lautan, contohnya hujan

asam, pencucian daratan oleh partikel-partikel lain melalui run off. 3) polutan

yang dilepaskan dari atmosfer. Contohnya adalah partikel-partikel maupun gas-

gas Co2 yang berterbangan dan mendarat di pesisir dan lautan.

Pengolahan sampah akan membawa pengaruh bagi masyarakat dan

lingkungan itu sendiri. Pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang

negatif. Pengaruh positif yaitu:

1. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan

dataran rendah.

2. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.

3. Sampah dapat diberikan makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan

yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah

tersebut terhadap ternak.

4. Pengolahan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk

berkembangniaknya serangga atau binatang pengerak lainnya.

5. Menurunkan insiden kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan

sampah.

6. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup

masyarakat.

7. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dana kesehatan

suatu negara.

Pengaruh Negatif Pengolahan sampah yang kurang baik tidak hanya

berpengaruh buruk terhadap kesehatan lingkungan namun akan berdampak pula

bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat seperti berikut:

1. Pengaruh terhadap kesehatan

a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadikan sampah sebagai

tempat perkembangbiakan vector penyakit seperti lalat atau tikus.

b. Insiden penyakit demam berdarah akan meningkat karena vector penyakit

hidup dan berkembang biak dalam sampah kaleng ataupun ban bekas yang

berisi air hujan.

c. Terjadinya kecelakaan akibat pembuangan sampah secara sembarang.

d. Gangguan psikosomatis, misalnya sesak napas, insomnia, stres dan lain-lain.

2. Pengaruh terhadap lingkungan.

a. Estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata.

b. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-

gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.

c. Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya

kebakaran yang lebih luas.

e. Pembuangan sampah ke dalam saluran pembuangan air akan menyebabkan

aliran air terganggu dan saluran air menjadi dangkal.

f. Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan

banjir dan dan menyebabkan pencemaran pada sumber air permukaan atau

sumur dangkal.

3. Terhadap ekonomi dan budaya masyarakat

a. Pengolahan sampah yang kurang baik mencerminkan keadaan social budaya

masyarakat setempat.

b. Keadaan lingkungan yang kurang baik akan menurunkan minat orang lain

untuk dating berkunjung ke daerah tersebut.

c. Kegiatan perbaikan lingkungan yang rusak memerlukan dana yang besar.

d. Menurunkan mutu sumber daya alam sehingga mutu produksi menurun dan

tidak memiliki nilai ekonomis.

2. Pendirian rumah pemukiman pantai

Persepsi masyarakat pesisir pantai tentang pendirian rumah pemukiman

pantai di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, dipengaruhi

oleh tingkat kesadaran dan juga faktor ekonomi. Terkait hal tersebut maka peneliti

mengajukan pertanyaan tentang mengapa sampai mendirikan rumah dipesisir

pantai, yang tidak layak dijadikan tempat pemukiman. Beberapa informan

meyampaikan alasannya sebagai berikut :

“Sebenarnya kalau ditanyakan kepada kami, kami tidak pernah mau

membangun rumah disini, tapi apa boleh buat tanah yang kami miliki

memang hanya ini, jadi mau tidak mau kami harus membangun rumah

disini. Daripada tidak punya rumah, hanya numpang dirumah atau tanahnya

orang lain, lebih baik kami membangun rumah sendiri disini.”

(WW/KK/Wm/19.07.2012)

Sementara itu masyarakat Desa Bumbulan juga mengemukakan pendapatnya

tentang pembangunan pemukiman dipesisir pantai, seperti yang dikemukakan

berikut :

“Saya dan keluarga memutuskan untuk membangun rumah disini karena

dengan pertimbangan suami saya kerjanya di sini sebagai nelayan. Jadi

untuk memudahkan akses suami saya dengan tempat kerjanya sebagai

nelayan, maka kami membangun rumah disini.”

(WW/DY/Wm/21.07.2012)

Pendapat senada juga disampaikan oleh masyarakat yang mengemukakan

pendapatnya sebagai berikut:

"Sebagaimana yang kami ketahui, bahwa dalam persebarannya biasanya

penduduk membangun rumah di kawasan-kawasan yang dapat menunjang

kegiatan kesehariannya, terutama kegiatan yang menunjang ekonomi

mereka. Oleh karena beragamnya pencaharian masyarakat, maka

permukiman-permukiman penduduk tersebar pada kawasan-kawasan

tertentu. Termasuk pembangunan pemukiman diwilayah pesisir ini karena

untuk menunjang ekonomi keluarga kami"

(WW/FL/Wm/23.07.12)

Di kesempatan lain masyarakat yang sengaja membangun rumah dipesisir sebagai

gudang nelayan dan tempat memelihara ikan mengemukakan pendapatnya sebagai

berikut:

"Pembangunan satu-dua rumah ada yang justru berada di tengah laut

sejauh 200 meter dari bibir pantai. Pembangunan rumah di wilayah peisir

maupun ditengah laut bukan tanpa alasan karena justru rumah tersebut

kadang kala juga hanya berfungsi sebagai gudang nelayan. Di kolang

bawah rumah yang ada di tengah laut tersebut di pasang jaring pada tiang-

tiang penyangganya. Di dalam jaring dipelihara ikan-ikan langka yang

dapat hidup sampai berbulan-bulan hingga mencapai panjang 80cm. Dan

aktivitas ini sangat membantu kami khususnya masyarakat pesisir dalam

rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan kehidupan keluarga

kami"

(WW/RB/Wm/23.07.12)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya persebaran penduduk secara

merata di seluruh wilayah penting untuk dilakukan dengan tujuan agar tingkat

kepadatan penduduk di satu kawasan tidak terlalu tinggi dan pembangunan di

kawasan-kawasan yang lain dapat terpacu dan mengalami peningkatan. Pola

persebaran penduduk dapat dipetakan dalam tiga jenis bentang alam yang lazim

dijadikan tempat permukiman, yakni kawasan pantai, kawasan dataran rendah,

dan dataran tinggi.

Penduduk yang tinggal di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai

nelayan atau pedagang. Pedagang membutuhkan permukiman di kawasan pantai

untuk keperluan perniagaannya karena lokasi pantai yang dekat dengan laut akan

mempermudah transportasi dan perjalanan barang dagangan.

Hal yang merugikan bagi rumah penduduk yang berada di atas laut adalah

masalah keamanan dan pencemaran laut. Masalah keamanan terjadi karena

konstruksi rumah memang dibuat dengan pemikiran yang sangat sederhana, baik

dari segi teknis maupun dimensi bahan kayu. Pada saat angin besar melanda

permukiman ini pernah terjadi beberapa rumah roboh masuk ke dalam laut.

Masalah keamanan yang lain adalah geladak-geladak penghubung antar rumah

yang dapat rusak dan ambruk sewaktu-waktu. Dari segi keamanan pemakaian,

geladak ini juga tidak diberi pengaman berupa pagar sehingga memungkinkan jika

ada balita yang melaluinya bisa tercebur ke dalam laut.

Masalah pencemaran terjadi karena penduduk selalu membuang sampah

limbah rumah tangga dan tinja ke dalam laut dan tepi pantai. Telah terlihat bahwa

pantai sudah demikian tercemar oleh sampah hingga air laut yang berada di tepi

pantai berwarna keruh. Padahal air laut yang berada dalam kedalaman 1 sampai 2

meter terlihat jernih hingga tampak ikan-ikan hias dan batu-batu karang yang

indah.

3. Pola pikir yang bersifat objektif

Pola pikir yang bersifat objektif adalah sesuatu yang terjadi atau terbentuk

dalam pandangan dan penafsiran yang benar. Terkait dengan penelitian ini maka

pandangan yang benar tentang wilayah pesisir merupakan tujuan peneliti untuk

menggambarkan tentang manfaat wilayah pesisir, dimana wilayah pesisir tersebut

memiliki beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara

berganda. Pengelolaan harus diarahkan kepada pemanfaatan bermacam

sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkesinambungan. Setiap

pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya

perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan dengan tidak

mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan

dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir yang

bersangkutan. Dengan demikian masalah utama dalam pengelolaan dan

pengembangan sumberdaya wilayah pesisir adalah pemanfaatan ganda daripada

sumberdaya tanpa adanya koordinasi. Terkait hal tersebut maka peneliti

mengajukan pertanyaan kepada informan tentang bagaimana pemahaman anda

tentang keberadaan pesisir pantai. Beberapa informan mengemukakan bahwa

pesisir pantai dapat dimanfaatkan secara ganda yaitu sebagai kegiatan

perekonomian dan digunakan sebagai tempat membuang limbah.Seperti yang

dikemukakan oleh salah satu Aparat Desa Bumbulan sebagai berikut:

"oh ya bu, kawasan pesisir di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat

Kabupaten Pohuwato dikenal sebagai ekosistem perairan yang memiliki

potensi sumberdaya yang sangat besar. Wilayah ini telah banyak

dimanfaatkan dan memberikan sumbangan yang berarti, baik bagi

peningkatan taraf hidup masyarakat. Aktifitas perekonomian yang

dilakukan di kawasan pesisir di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat

Kabupaten Pohuwato diantaranya adalah kegiatan perikanan (tangkap dan

budidaya), dan pariwisata. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan

perekonomian, wilayah pesisir juga digunakan sebagai tempat membuang

limbah dari berbagai aktifitas manusia, baik dari darat maupun di kawasan

pesisir itu sendiri." (WW/NM/Ad/01.06.12)

Dari jawaban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan pesisir pantai

Desa Bumbulan Kecamatan Paguat memiliki pemanfaatan ganda yaitu sebagai

kegiatan ekonomi maupun sebagai tempat membuang sampah dari aktivitas

masyarakat tersebut.

Di lain kesempatan ketika peneliti mengajukan pertanyaan yang sama

kepada masyarakat, maka masyarakat yang tinggal dekat pesisir pantai

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Menurut saya pesisir pantai adalah salah satu tempat bagi masyarakat

sekitar untuk mencari nafkah seperti menangkap ikan dan sebagai tempat

wisata bagi masyarakat paguat maupun sekitarnya.”

(WW/DY/Wm/06.06.2012)

Salah satu masyarakat yang tinggal di Dusun Banjar II Desa Bumbulan juga

menyampaikan beberapa hal terkait keberadaan kawasan pesisir itu sendiri, seperti

yang dikemukakan berikut :

“ Wilayah pesisir ini merupakan kawasan pertemuan antara darat dan laut.

Jadi kawasan ini sebenarnya adalah kawasan yang rawan akan banjir, karena

banyak dipengaruhi oleh proses yang terjadi dari alam dan juga disebabkan

oleh kegiatan manusia yang merugikan seperti penggundulan hutan dan

pencemaran.”

(WW/FL/Wm/08.06.2012)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan gambaran besar,

betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah ini.

Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman,

perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap

keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, dan terumbu

karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan

menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.

Kawasan pesisir di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten

Pohuwato dapat dilakukan melalui konsep pemanfaatan ganda perlu

memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan. Sementara

itu batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian pertentangan antar kegiatan

dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Salah satu contoh

penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran,

rekreasi, pemukiman, lokasi industri dan juga sebagai tempat pembuangan

sampah dan air limbah. Pemanfaatan ganda wilayah pesisir yang serasi dapat

berjalan untuk jangka waktu tertentu, kemudian persaingan dan pertentangan

mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan telah melampaui daya

dukung lingkungan. Untuk beberapa hal, keadaan ini mungkin dapat diatasi

dengan teknologi mutakhir. Akan tetapi perlu dijaga agar cara pemecahan itu

tidak mengakibatkan timbulnya dampak negatif atau pertentangan baru.

4. Cara pandang yang bersifat subjektif

Cara pandang yang bersifat subyektif adalah cara pandang yang

disebabkan oleh kekeliruan penafsiran arti rangsangan stimulus yang diterima.

Cara pandang subjektif Masyarakat Pesisir Pantai Tentang Kebersihan

Lingkungan Di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato masih

relatif rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan kemauan dari

masyarakat dalam rangka mewujudkan kebersihan. Padahal kebersihan itu sendiri

merupakan kunci utama agar masyarakat dapat terhindar dari musibah dan

penyakit-penyakit menular, apalagi bagi masyarakat yang tinggal dikawasan

pesisir seperti di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat. Terkait dengan hal tersebut

maka peneliti mengajukan pertanyaan tentang dampak yang ditimbulkan dari

pencemaran pesisir pantai. Beberapa informan memang sangat merasakan dampak

yang ditimbulkan akibat pencemaran pesisir pantai, akan tetapi ada juga yang

tidak mempersoalkan dampak yang terjadi akibat pencemaran. Pencemaran pesisir

pantai yang sangat merugikan juga disampaikan oleh salah satu masyarakat,

seperti yang dikemukakan berikut:

“Pencemaran pesisir sebenarnya sangat merugikan kami yang tinggal sangat

dekat dengan pesisir, karena dengan adanya pesisir yang tercemar maka

kondisi lingkungan pesisir pantai cenderung mengalami penurunan kualitas

sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut dapat berkurang fungsinya. “

(WW/MT/Wm/09.06.2012)

Sementara itu masyarakat yang kurang peduli tentang kebersihan lingkungan

pesisir pantai, mempunyai beberapa alasan terkait kebiasaan mereka melakukan

pencemaran di pesisir pantai, seperti yang dikemukakan oleh salah satu

masyarakat yang berasal dari Dusun Banjar I berikut:

“Kami tidak mengetahui dampak dari pencemaran pesisir pantai, karena

yang kami ketahui ketika kami membuang sampah atau kotoran dipesisir

maka sampah atau kotoran tersebut akan terbawa ombak dan akan menyatu

dengan air laut”

(WW/RB/Wm/11.06.2012)

Dilain kesempatan Kepala Desa Bumbulan juga menyampaikan beberapa hal

terkait pencemaran pesisir pantai sebagai berikut :

" Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato merupakan

pantai yang secara garis besar dapat dibagi menjadi kawasan budidaya dan

kawasan non budidaya. Pantai non budidaya dapat berupa daerah

konservasi dan daerah yang tidak dibudidayakan, misalnya karena sumber

daya alam yang miskin dan atau karena keadaan alamnya yang sulit,

dicapai seperti daerah pantai yang terjal, kering, rawan bencana alam.

Kondisi lingkungan pesisir pantai cenderung mengalami penurunan

kualitas sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut dapat berkurang

fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk

menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara

berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan pesisir di banyak tempat

terjadi terutama akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan di

sekitanya."

(WW/IR/Kd/13.06.2012)

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Aparat Desa Bumbulan, dalam hal ini ia

menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencemaran pesisir pantai sebagai

berikut:

“Pencemaran pesisir pantai merupakan keadaan yang disebabkan oleh

sering terjadinya pencemaran, baik yang berasal dari kegiatan di daratan

maupun aktivitas di perairan itu sendiri, terumbu karang dan hutan bakau,

ini akibat eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam

lingkungan pesisir dan laut pada umumnya. Agar fungsi lingkungan pesisir

dapat dilestarikan, maka perlu dilakukan tindak kerja pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut.

(WW/RR/Ad/15.06.12)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, berkenaan dengan pengelolaan

lingkungan hidup, adalah untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, dan

pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan baku mutu lingkungan.

Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir adalah

ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya tersebut, ditinjau dari sudut

penyebarannya dalam tata ruang nasional. Hal ini merupakan akibat dari

ketimpangan pola penyebaran penduduk semula disebabkan oleh perbedaan

keunggulan komparatif keaadaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pengembangan wilayah Pesisir Pantai Tentang Kebersihan Lingkungan Di

Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dalam rangka

pembangunan nasional harus juga memperhatikan kondisi ekologis setempat dan

faktor-faktor pembatas. Melalui perencanaan yang baik dan cermat, serta dengan

kebijaksanaan yang serasi, perubahan tata ruang tentunya akan menjurus kearah

yang lebih baik. Setiap kegiatan berkewajiban untuk memelihara kelestarian

kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang

pembangunan yang berkesinambungan.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pesisir pantai

Bumbulan terhadap lingkungan bersih dan sehat cenderung masih kurang. Hal ini

disebabkan karena beberapa faktor yaitu karena tingginya tingkat kemiskinan

masyarakat pesisir, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan yang tidak memadai,

juga kurangnya informasi tentang kebersihan lingkungan, faktor-faktor inilah

yang telah menyebabkan perairan pesisir menjadi “keranjang sampah” dari

berbagai macam kegiatan manusia baik yang berasal dari dalam wilayah pesisir

maupun di luarnya (lahan atas dan laut lepas). Akibatnya pembuangan sampah

sembarangan telah mengurangi nilai keindahan dan kenyamanan serta kemolekan

lingkungan pantai itu sendiri.

Kondisi lingkungan pesisir di beberapa pantai di Indonesia juga cenderung

mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan pesisir di lokasi tersebut

dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk

menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan.

Penurunan kualitas lingkungan pesisir di banyak tempat terjadi terutama akibat

pencemaran dan atau perusakan lingkungan di sekitanya.

Pencemaran lingkungan pantai dapat terjadi karena masukan polutan dari

kegiatan di sepanjang garis pantai, dan atau secara tidak langsung: melalui aliran

sungai, kegiatan di lepas pantai, karena intrusi air laut ke dalam air tanah dan

sebagainya.Sedangkan kerusakan lingkungan Pantai berupa: abrasi pantai,

kerusakan hutan bakau (mangrove), kerusakan terumbu karang, penurunan

sumber daya perikanan, kerusakan padang lamun dan sebagainya.

Keadaan ini disebabkan oleh sering terjadinya pencemaran, baik yang

berasal dari kegiatan di daratan maupun aktivitas di perairan itu sendiri, perusakan

taman laut, terumbu karang dan hutan bakau, ini akibat eksploitasi yang

berlebihan terhadap sumber daya alam lingkungan pesisir dan laut pada

umumnya. Agar fungsi lingkungan pesisir dapat dilestarikan, maka perlu

dilakukan tindak kerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

tersebut.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 4/

82 ditetapkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan

lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 4), dan pengelolaan lingkungan hidup

dilaksanakan berdasarkan baku mutu lingkungan (Pasal 15).

UU No. 4/82 tersebut juga menetapkan ketentuan bahwa setiap kegiatan

berkewajiban untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang

serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan

batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air

yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut,

perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas,

sedangkan batas wilayah pesisir ke arah laut mencakup bagian atau batas terluar

daripada daerah paparan benua (continental shelf), dimana ciri-ciri perairan ini

masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan

aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat

seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman

Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan

sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi,

dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari

wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat

batas administrasi kabupaten/kota.

Wilayah pesisir/pantai adalah suatu hal yang lebarnya bervariasi, yang

mencakup tepi laut (shore) yang meluas kearah daratan hingga batas pengaruh

marin masih dirasakan (Bird, 1969 dalam Sutikno, 1999).

Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir

yang khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (coral reef), padang

lamun (seagrass), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand dune)

tercakup dalam wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada

struktur geologi yang dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-

tipe wilayah pesisir tersebut. Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi

benua yang meluas (trailing edge) mempunyai konfigurasi yang landai dan luas.

Ke arah darat dari garis pantai terbentang ekosistem payau yang landai dan ke

arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi wilayah pesisir yang

berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (collision edge), dataran

pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan paparan

benuanya ke arah laut juga sempit.

Klasifikasi pantai dasar klasifikasinya adalah perkembangan garis pantai

maju atau mundur. Pantai maju dapat disebabkan oleh pengangkatan pantai atau

progradasi oleh deposisi, sedangkan pantai mundur disebabkan pantai tenggelam

atau retrogradasi oleh erosi.

Dalam menentukan tingkat perubahan pantai yang dapat dikatagorikan

kerusakan daerah pantai adalah tidak mudah. Untuk melakukan penilaian terhadap

perubahan pantai diperlukan suatu tolok ukur agar supaya penilaian perubahan

pantai dapat lebih obyektif dalam penentuan tingkat kerusakan tersebut.

Perubahan pantai harus dilihat tidak dalam keadaan sesaat, namun harus diamati

dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan garis pantai

yang terjadi sesaat tidak berarti pantai tersebut tidak stabil, hal ini

mengingat pada analisis perubahan garis pantai dikenal keseimbangan dinamis

daerah pantai. Keseimbangandinamis berarti pantai tersebut apabila ditinjau pada

suatu kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun) tidak terjadi kemajuan atau

kemunduran yang langgeng, namun pada waktu-waktu tertentu pantai tersebut

dapat maju atau mundur sesuai musim yang sedang berlangsung pada saat itu.

Untuk mengetahui perubahan pantai secara tepat perlu adanya patok pemantau

(monitoring) yang diketahui koordinatnya, dan dipasang pada tempat-tempat yang

rawan erosi dan diamati pada setiap bulan (minimum dilakukan selama satu

tahun).

Mendasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah

pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan laut. Oleh karena itu,

wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik

sumberdaya alam dapat pulih seperti ikan, terumbu karang, hutan mangrove, dan

sumberdaya tak dapat pulih seperti minyak dan gas bumi, bahan tambang dan

mineral lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi energi kelautan

yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, angin, serta memiliki

potensi jasa-jasa lingkungan seperti media transportasi, keindahan alam untuk

kegiatan pariwisata, dan lain-lain.

Dari definisi wilayah pesisir tersebut secara umum memberikan gambaran

besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi yang terjadi di wilayah

ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, pemukiman,

perhubungan, dan sebagainya memberikan tekanan yang cukup besar terhadap

keberlanjutan ekologi wilayah pesisir seperti ekosistem mangrove, padang lamun

dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola

secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di

wilayah pesisir.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami wilayah pesisir dan

meningkatnya kegiatan pariwisata juga akan meningkatkan jumlah sampah dan

kandungan bakteri yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi lingkungan

pesisir. Penggunaan pupuk untuk menyuburkan areal persawahan di sepanjang

Daerah Aliran Sungai yang berada di atasnya serta kegiatan-kegiatan industri di

darat yang membuang limbahnya ke dalam badan sungai yang kemudian terbawa

sampai ke laut melalui wilayah pesisir. Hal ini akan menperbesar tekanan ekologis

wilayah pesisir.

Dampak negatif dari pencemaran tidak hanya membahayakan kehidupan

biota dan lingkungan laut, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan manusia

atau bahkan menyebabkan kematian, mengurangi atau merusak nilai estetika

lingkungan pesisir dan lautan dan menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi.

Kerusakan garis pantai di Indonesia mencapai 20 persen dari total 95.000

km garis pantai di sepanjang wilayah Indonesia. Kerusakan ini antara lain

diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan abrasi pantai.

Kerusakan garis pantai diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan abrasi

pantai. Akibat dari rusaknya garis pantai ini dapat memberikan pengaruh pada

berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi laut, keberadaan lahan produktif,

keanekaragaman hayati, hingga pergeseran batas negara..

Sebuah kenyataan yang pahit melihat rekor garis pantai kita yang

terpanjang kedua di dunia harus bersanding dengan rekor kerusakan yang

mencapai 20 persen.Tanpa perlu mencari kambing hitam, sepertinya kita bersama

harus mulai menanamkan kesadaran akan arti pentingnya garis pantai yang kita

punyai sehingga kita tergerak untuk menjaganya.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan

secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan

objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir,

dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap

ketersediaan sumberdaya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove,

dan sebagainya, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut

yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk

diimplementasikan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis

masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah

berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah

tersebut. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau

bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah

perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya

dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Pantai Lestari adalah nama atau label dari program kerja pengendalian

pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir berskala nasional. Yang dimaksud

dengan lingkungan pesisir dalam hal ini adalah lingkungan perairan pantai,

lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai. Ruang lingkup

program kerja difokuskan dan bertolak pada fungsi lingkungan pesisir sepanjang

garis pantai.

Namun mengingat bahwa lingkungan pesisir di sepanjang garis pantai,

dapat dipengaruhi/mempengaruhi lingkungan perairan dan daratannya, maka

dalam pelaksanaannya, ruang, lingkup program kerja ini akan meliputi lingkungan

perairan dan daratan pantai yang mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh

lingkungan pantai.