BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Pengetahuan …repository.upi.edu/15373/6/S_PE_1005761_Chapter4.pdf31 belinda suryani agustine, 2014 studi deskriptif aspek permodalan koperasi

Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA di Kota

Bandung terhadap UU No. 17 Tahun 2012 Khususnya Aspek

Permodalan

Sebelum membahas tentang pengetahuan dan pemahaman pengurus

KOPMA di Kota Bandung, terlebih dahulu akan diuraikan tentang profil dari

kopma di kota Bandung yang menjadi responden / objek penelitian.

30

Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE -KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed

Tabel 4.1

Profil KOPMA di Kota Bandung

No Variabel KOPMA BS

UPI

KOPMA

Ekuitas

KOKESMA

ITB

KOPMA

ITENAS

KOPMA STT

TEKSTI

KOPMA

UNISBA

KOPMA

UNPAD

KOPMA

UNPAS

1. Tahun Pendirian 1975 2004 1980 1996 1996 1983 1983 1982

2. No. BH 6528/BH/DK.10

/1

518/BH.53-

DISKOP/2004 - - -

7794/BH/DK.10

/1

7921/BH/DK.

10/1

7955/BH/DK.

10/1

3. Anggota 2.367 orang 750 orang 150 orang 258 orang 800 orang 250 orang 138 orang 900 orang

4. Simpanan Rp. 94.257.650 Rp. 40.250.000 Rp. 56.993.217 Rp. 15.738.000 Rp. 9.650.000 Rp. 24.228.201 Rp.

17.310.000

Rp.

34.092.000

5. SHU Rp. 104.457.147 Rp. 34.004.043 Rp. (2.220.494) Rp. 16.144.239 Rp. 2.138.600 Rp. 7.133.254 Rp. 4.900.000 Rp.

61.221.459

31


4.1.1 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA BS UPI

Pengurus KOPMA BS UPI sudah mengetahui adanya UU No. 17 Tahun

2012 pengganti dari UU No. 25 Tahun 1992. Seperti yang diungkapkan oleh

Ketua KOPMA BS UPI yaitu Iqbal Hidayatullah.

“Iya tahu kebetulan untuk ketua sendiri ya teh udah sering kumpul bareng se-Jawa Barat tentang pembahasan Undang-Undang no 17 tahun 2012...memang ada dua...dua kubu ya... ada yang pro ada yang kontra beberapa...tapi akhirnya karena peraturan pemerintahnya belum keluar...jadi emang dari implementasinya sendiri

belum maksimal...kita masih menyesuaikan”.

Iqbal sebagai Ketua KOPMA BS UPI pemahamannya terhadap UU No. 17

Tahun 2012 belum begitu banyak khususnya aspek permodalan. Undang-undang

ini lebih menitikberatkan pada pengelolaannya saja, selain itu tidak adanya

percampuran antara modal anggota dan modal koperasi.

“Undang-undang ini hanya apa ya...hanya menitikberatkan kepengelolaannya sih kalau menurut Iqbal...jadi misalkan pengurus dari luar anggota,dari sistem permodalan, dari sistem simpanannya jadi hanya lebih...mengkhususkan gitu ga mau adanya percampuran antara modal anggota dan modal koperasi...jadi

ada...harta anggota itu ga bisa digabungin dengan harta koperasi gitu...”.

Mengenai perbedaan antara UU No. 17 Tahun 2012 dengan UU No. 25

Tahun 1992 khususnya aspek permodalan, Iqbal sudah banyak tahu. Dalam

undang-undang ini,setoran pokok anggota tidak bisa dikembalikan dan menjadi

hak milik koperasi. Kalau sekarang adanya istilah baru yaitu Sertifikat Modal

Koperasi (SMK) yang besarannya bisa berbeda tiap anggota. SMK ini agak

sedikit sulit dalam pengembaliannya karena sertifikat ini harus dijual lagi ketika

anggota keluar.

“Mungkin contohnya kaya setoran pokok ya...dulu kita masih sistem simpanan pokok semua uang anggota dikembalikan...kalau misalkan sekarang setoran pokok mungkin ga boleh dikembalikan jadi hak milik koperasinya...terus mungkin setelah dari sisi kerugian nih...kalau kerugian setoran pokoknya aja yang hilang...anggota tidak ada kewajiban untuk istilahnya patungan untuk menutupi kerugian...kalau dulu itu simpanan pokok ketika KOPMAnya rugi...kita harus bersama-sama iuran untuk menutupi kerugian...kalau sekarang seperti model Sertifikat Modal Koperasi mungkin besarannya ya bisa berbeda setiap anggota...tapi kalau saya rasa di KOPMA sendiri ya Koperasi Mahasiswa belum sangup untuk seperti itu...soalnya kalau besarannya berbeda takutnya ada kesenjangan...terus dari segi pengembaliannya juga agak sedikit sulit sih...sulit untuk kalau SMK...kalau sertifikat itu kan harus dijual lagi ya...ketika dia keluar dijual lagi ya kepada orang lain dan ketika dijualnya dalam nominal yang cukup

32


besar...KOPMA tidak sanggup misalkan ...jadi paling dibeli terlebih dahulu

kemudian disalurkan lagi...”

Selain aspek permodalan ada perbedaan lain yang Iqbal ketahui, seperti

dalam kepengawasan, sekarang pengawas bisa berasal dari non anggota dan

pengawas bisa memberhentikan anggota. Selain kepengawasan, dalam undang-

undang ini koperasi tidak boleh dicampur harus berdiri tersendiri yang boleh

dicampur hanya koperasi konsumsi dan produksi saja. Koperasi simpan pinjam

harus terpisah menjadi badan hukum sendiri.

“Paling kedudukan pengawas...pengawas sekarang emang lebih tinggi ya dari pengurus kalau dulu hanya sebagai...pemberi masukan kalau sekarang sudah ketataran teknisnya juga gitu kan...bahkan pengawas bisa memberhentikan pengurus dalam waktu 30 hari dengan alasan tertentu...” “Ya...ya...paling dari sistem jenis koperasi nya jadi jenis-jenis koperasinya sekarang ga boleh dicampur...yang boleh dicampur itu hanya konsumsi dan produksi itu aja...nah sedangkan untuk simpan pinjam harus terpisah jadi ada unit simpan pinjam harus ada itu koperasi simpan pinjam badan hukum yang berbeda...dari...jenisnya seperti itu...terus ya selebihnya mungkin ya Undang-Undang no 17 lebih menitikbertakan ke...pengelolaan dalam bidang teknisnya jadi koperasi yang ideal itu seperti apa misalkan...yang bagus itu kaya gimana...dari prinsipnya sendirikan sudah lebih dirincikan kalau dulu itu kan hanya umum kalau sekarang prinsip nya sudah terperinci...apa yang ingin...yang akan dicapainya...paling segitu sih yang Iqbal tahu tentang Undang-Undang no 17

tahun 2012...”

Selain ketua, sekretaris KOPMA BS UPI yang bernama Fakhri Mutakhari

dan bendahara KOPMA BS UPI yang bernama Iis Sumiati juga mengetahu

mengenai UU No. 17 Tahun 2012 ini.

“Kalau saya cukup tahu...sedikit tahu sih lebih tepatnya”.

“Kalau Iis...cukup tahu sih tapi belum terlalu banyak tahu ya...”.

Dalam pemahaman terhadap UU No. 17 tahun 2012 khususnya aspek

permodalan, Fakhri sebagai sekretarsi KOPMA hanya sebatas tahu. Dalam

undang-undang ini permodalannya menggunakan sistem Sertifikat Modal

Koperasi (SMK).

“Oh gitu...jadi misalkan untuk Undang-Undang yang baru ini lebih apa ya...lebih... me...apa ya namanya...memposisikan koperasi itu lebih kaya perusahaan...kenapa...karena kita lihat dari permodalannya yang menggunakan

sistem Sertifikat Modal jadi kaya gitu sih yang saya tahu....”

33


Berbeda halnya dengan Iis sebagai bendahara KOPMA, pemahaman Iis

terhadap terhadap UU Perkoperasian No. 17 tahun 201 dalam aspek permodalan

lebih banyak tahu dibanding rekan-rekan lainnya di KOPMA. Iis mempunyai

pemikiran bahwa SMK ini sistemnya seperti saham. UU No. 17 Tahun 2012 ini

mengenal istilah baru yaitu Selisih Hasil Usaha dan Defisit hasil Usaha, kalau

dulu bernama SHU (sisa Hasil Usaha). Sistem Selisih Hasil Usaha ini

pembagiannya hanya dari trasaksi anggota saja sedangkan transaksi bukan

anggota digunalan untuk modal koperasi.

“Kalau Iis...cukup tahu sih tapi belum terlalu banyak tahu ya...tapi kalau dari aspek permodalannya sendiri yang Iis tahu mungkin perbedannya dimulai dari modal KOPMAnya ya dari anggota ya kalau dulu kan simpanan pokonya sama... simpanan pokok sama simpanan wajib juga...tapi sekarang ditentukan harus Rp 10.000 gitu ditentukan harus sekecil-kecilnya supaya banyak orang yang masuk ke koperasi gitu...yang kedua dulu kan namanya simpanan wajib ya kalau sekarang namanya teh...SMK dimana antara simpanan pokok dan simpanan wajib itu di Undang-Undang no. 17 itu ga bisa diambil lagi...sementara di Undang-Undang yang lama bisa diambil lagi...nah kalau di sudut SMK sendiri kan bentuknya sertifikat ya jadi mengarah ke saham gitu ya jadi anggota itu tidak bisa pindah alih dan sebagainya gitu ya jadi ga kaya yang dulu...kalau dari aspek pengurus seperti yang tadi dijelaskan Fakhri juga pengawas kalau sekarang tuh bisa dari non anggota asalkan dia mempunyai kemampuan gitu...terus dari perbedaan dari pengertian jelas ya..pengertiannya berbeda juga kalau dulu badan usaha sekarang badan hukum...terus dari aspek SHU...nah kalau dulu tuh dinamakannya itu Sisa Hasil Usaha ya kalau sekarang tuh Selisih Hasil Usaha dimana ada Defisit Hasil Usaha ada Surplus Hasil Usaha nah...kalau dulu yang namanya SHU dari anggota tuh bisa dibagikan dalam setahun kalau sekarang tuh SHU yang dibagikan tuh hanya dari semua transaksi anggota jadi taransaksi yang bukan anggota itu digunakan untuk modal kembali...kalau ini mah digunakan

untuk dana cadangan...gitu paling.... “

Sejauh ini pengurus KOPMA BS UPI hanya cukup tahu saja mengenai UU

No. 17 tahun 2012 ini. Hal ini dapat dilihat dari yang mereka ungkapkan, terlihat

pemahaman mereka hanya sedikit yang termasuk aspek permodalanya.

Pengetahuan pengurus KOPMA BS UPI mengenai perbedaan dalam aspek

permodalan antara UU No. 17 Tahun 2012 dengan UU No. 25 Tahun 1992 sudah

cukup mengetahui namun belum secara rinci. Pemahaman pengurus KOPMA BS

UPI dalam aspek permodalan yaitu bisa menyebutkan istilah baru pengganti

simpanan wajib, Sertifikat Modal Koperasi (SMK). SMK sendiri bisa diperjual

belikan, mahasiswa yang sudah tidak menjadi anggota KOPMA harus menjual

34


SMK nya kepada orang lain sebagai penggan simpanan wajib yang dikembalikan

seperti pada UU No. 25 Tahun 1992. Selain SMK, SHU atau Selisih Hasil Usaha

yang telah pengurus KOPMA BS UPI pahami. SHU ini diakumulasikan dari

transaksi anggota saja sedangkan transaksi dari non anggota menjadi modal

koperasi tidak dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU.

4.1.2 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA Ekuitas

Pegurus KOPMA Ekuitas baru berjalan hampir satu bulan. Ketua KOPMA

Ekuitas seorang perempuan yang mengetahui cukup banyak tentang UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 khususnya aspek permodalan. Dalam UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012, aspek permodalan yang berubah cukup

signifikan yaitu perubahan simpanan wajib menjadi Sertifikat Modal Koperasi

(SMK). SMK ini dalam akuntansi seperti pasar modal jual-beli saham namun

untuk teknisnya masih belum begitu tahu.

“Hmm...kalau tahu...tau gitu...cuma mengenai implementasinya di KOPMA Ekuitas sendiri itu belum...belum...cuma ya kita lagi mengarah ke sana...nah yang saya ribetkan itu masalah pergantian dari setoran pokok eh...simpanan wajib ke Sertifikat Modal Koperasi...nah itu kan teknisnya sendiri seperti...kalau di akuntansi ada yang namanya pasar modal...mata kuliahnya pasar modal...nah itu kurang lebih seperti jual beli saham kaya gitu...nah untuk teknisnya sendiri hmm...dulu sempet sosialisasi dari Dinas Koperasi cuma kita kan belum terlalu

paham gitu...”

Selain aspek permodalan yang dirasa rumit dalam penerapan SMKnya,

pemahaman lain Ketua KOPMA Ekuitas terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun

2012 ini yaitu tentang perubahan dalam AD/ART. KOPMA Ekuitas sendiri

sedang dalam tahap mengacu kepada perubahan undang-undang tersebut. Dalam

tahap mengacu ke sana ini KOPMA Ekuitas selalu konsultasi dengan pihak Dinas

Koperasi agar tidak salah dalam menngimplementasikan Undang-Undang No. 17

Tahun 2012.

“Hmm...AD/ART mungkin jelas ya harus mengacu ke sana...kalau AD/ART menurut saya okey lah...bisalah untuk mengacu ke sana karena memang harus sesuai untuk teknis yang lebih condong itu ya mungkin yang ini gitu...karena kemaren saja saya konsul sama pihak Dinas Koperasi gitu...kan masa...penyesuaiannya itu kan 3 tahun gitu dari diterbitkan....sekarang udah tahun 2014 berarti masih ada tahun 2015 setahun lagi cuma...yaudalah kata si ibu dari pihak dinasnya juga ga usah terlalu...langsung “plek” gitu kita perlahan...sedikit-

35


sedikit aja dulu mengacu ke sana gitu...AD/ART itu mungkin teknisnya...karena bersifat berhubungan sama notaris dan lain sebagainya gitu...ga terlalu pemahaman yang seperti apa di lapangan ga terlalu gitu...cuma ya itu yang paling

ribetnya itu penerapan SMKnya nanti seperti apa gitu...”

Penerbitan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 ini banyak mengandung

perbedaan dengan UUNo. 25 Tahun 1992. Pertama dalam simpanan koperasi

yaitu simpana wajib dan simpanan pokok yang sekrang simpanan pokok berubah

menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Dalam hal simpanan pokok anggota,

di undang-undang sebelumnya simpanan pokok akan dikembalikan kepada

anggota pada saat anggota berhenti menjadi anggota. Sekarang, setoran pokok itu

tidak bisa dikembalina dan menjadi aset koperasi, yang bisa dikembalikan hanya

SMK dan SHU nya saja.

“Hmm...pertama dari simpanan koperasi...mungkin lebih condong ke simpanan koperasi ya...simpanan anggota ya...yang pertama setoran wajib dan setoran pokok...sekarang jadi Sertifikat Modal Koperasi...sama...oh iya setoran pokok gitu kan...terus kalau dulu simpanan pokok itu kan pada saat anggota berhenti menjadi anggota itu kan dikembalikan ke anggota gitu kan...kalau sekarang ngga...jadi antara setoran pokok yaudah itu menjadi aset KOPMA gitu ketika mereka berhenti menjadi anggota yaudah itu tidak bisa dikembalikan...yang bisa dikembalikan adalah SMKnya ini yang bisa dikembalikan sama SHU yang mereka dapat...itu sih garis besarnya yang saya tahu...”

4.1.3 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOKESMA ITB

Dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 dikenal istilah baru yaitu

Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Pengurus KOKESMA ITB lebih mengenal

istilah ini dengan sebutan saham. Seperti yang dikatakan oleh Arya Ketua

KOKESMA ITB, nilai saham koperasi berbeda-beda tergantung yang diberikan

anggota.

“Jadi kalau undang-undang baru itu koperasi itu dianggap sebagai kaya apa ya...dulu berbadan intinya kan setiap anggota itu...punya saham yang sama di Koperasi nah sekarang tuh...nilai saham anggota itu sekarang berbeda-beda

tergantung yang diberikan oleh anggota itu...”

Dulu dalam UU No. 25 Tahun 1992, simpanan yang dibayarkan oleh calon

anggota pada saat menjadi anggota dikenal dengan istilah simpanan pokok yang

dapat dikembalikan ketika sudah tidak menjadi anggota lagi. Sekarang dalam UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 istilah simpanan pokok berganti nama menjadi

36


setoran pokok yang tidak dapat dikembalikan kepada anggota pada saat keluar

menjadi anggota, namun menjadi modal koperasi.

“Apa ya...oiya dulu kaya...simpanan pokok yang...simpanan pokok yang dibayarkan diawal itu wajib dikembalikan nah sekarang tuh kaya ada...jadi kaya

simpanan pokok tuh harus di...direlakan kepada koperasi...”

Hal senada dikatakan oleh Sekretaris KOKESMA ITB, Fania

mengungkapkan bahwa istilah simpanan wajib diubah dalam UU Perkoperasian

No 17 Tahun 2012 menjadi berbentuk saham yang jumlah nilainya tergantung

kerelaan anggota koperasinya.

“Ya pokoknya yang paling itu tuh diubah ga udah bukan simpanan pokok simpanan wajib itu kan ya...yang jadi kasarnya sih sejenis saham jadinya dibilangnya simpanan wajibnya itu...jadi itu tergantung kita relanya ngasih sahamnya seberapa gitu kan ya...terus...abis itu...sama yang ketahuan paling

keliatannya itu sih teh...”

Selain Fania, Ketua Keuangan KOKESMA ITB yang bernama Susiana pu

berpendapat sama dengan rekannya yang lain bahwa istilah baru dari simpanan

wajib itu berbentuk saham. Maksud dari saham di sini Susiana belum begitu

mengerti. Selain saham yang diketahui dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun

2012 ini yaitu tentang SHU, besaran SHU yang diterima anggota tergantung

besarnya nilai saham yang anggota miliki.

“Hmm...dari apa ya...paling sistem permodalannya kaya gitu kaya...kaya saham-saham kaya gitu kan...tapi saya sendiri belum ngerti itu maksudnya kaya gimana terus...paling...pembagian dari SHU nya dari yang tadinya SHU jadi yang kaya sistem tergantung besarnya saham berapa juga...terus paling cuma yang gitu doang jadi...nanti setiap tahunnya itu...koperasinya ngeluarin saham berapa terus nanti setiap satu sahamnya itu berapa harganya...berapa yang dikeluarin sama berapa yang masuk gitu kan...”

Pemahaman pengurus KOKESMA ITB UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012

khusunya apek permodalan masih sangat kurang hanya tahu saja tentang

perbedaan SHU dengan undang-undang sebelumnya. Dalam pemahaman

perubahan simpanan wajib menjadi Sertifikat Modal Koperasi, pengurus

KOKESMA masih kurang mengenal istilah SMK namun hanya sistem seperti

saham yang pengurusnya tahu. Selain itu setoran pokok yang dibayar satu kali

pada saat calon anggota akan menjadi anggota tidak dapat dikembali dan menjadi

modal koperasi. Keseluruhan aspek permodalan yang berubah dalam UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 hanya sebatas tahu istilahnya saja tanpa

mengetahui maksud dan arti dari istilah tersebut.

37


4.1.4 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA ITENAS

Pengimplementasian suatu UU termasuk UU No. 17 Tahun 2012 sangat

ditentukan oleh pemahaman maupun pengetahuan pengurus koperasinya terhadap

UU tersebut. Pengetahuan da pemahaman tersebut sangat diperlukan demi

tercapainya tujuan dalam penerapan UU tersebut. UU No. 17 Tahun 2012 telah

disahkan pada bulan Oktober 2012, namun di Kota Bandung khususnya baru

diadakan sosialisasi pada awal tahun ini. Sosialisasi tersebut tidak secara

keseluruhan mensosialisasikan UU No. 17 Tahun 2012 namun undangan

sosialisasi tersebut dilakukan pada acara seminar pajak yang lebih menjelaskan

tentang sistem pajaknya.

Sosialisasi yang baru saja dilakukan oleh pihak dinas tersebut berimbas

pada pengetahuan pengurus koperasi akan adanya UU tersebut. Pengurus

KOPMA ITENAS salah satu yang baru mengetahui adanya pergantian UU No. 25

Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012 pada acara sosialisasi pajak tersebut.

Sebelumnya pengurus KOPMA ITENAS tidak mengetahui telah adanya

pergantian UU koperasi yang berlaku.

“Kalo...dari...saya sendiri kan dari kepengurusan KOPMA itu baru ada undangan ...apa dari dinasnya dan katanya ada perubahan Undang-Undang baru dan kita

pun baru tahu oh ternyata Undang-Undang tuh udah banyak sekali diupdatenya...diubahnya dan kita juga baru tahu kemaren dan kita sekarang sedang mempelajari Undang-Undang yang baru ini apa...apa yang ada di KOPMA itu sama ga sih...atau berbeda harus ada yang diganti atau gimana...” “Untuk undang-undang koperasi yang baru itu...saya baru tahu...baru

tahu...beberapa hari yang lalu gitu...itu Undang-Undang No. 17 tahun 2012...”

Dalam sosialisasi pajak tersebut, penjelasan mengenai UU No. 17 Tahun

2012 hanya secara garis besarnya saja tidak secara menyeluruh. Sosialisasi

tersebut menentukan kuota maksimal setiap koperasi mengirimkan wakilnya

sebanyak 2 orang. Terbatasnya kuota bagi pengurus yang diundang

mengakibatkan hanya pengurus yang datang kesosialisasi saja yang mengetahui

perubahan UU tersebut, sedangkan pengurus lainnya hanya sedikit yang tahu.

38


“Kalau yang saya tahu...kemaren kan dari kebetulan kita mempunyai Kepala Departemen Humas dari apa ya... kemaren hari Rabu ya...hari Rabu kan ada workshop tentang perpajakan seperti itu ya...yang saya ketahui itu ya...ternyata memang banyak Undang-Undang yang telah diubah gitu dari Dinas Koperasi tersebut...dan dari pemerintahnya...lalu kemarin juga membahas tentang perpajakan gitu dan perpajakan itu yang saya tahu ketahui itu sekitar 1%... yang saya ketahui itu...dan ini apa...masalah tentang apa aja yang diubah itu Undang-Undang diperkoperasian ini saya belum terlalu tahu juga iya karena saya juga baru kemaren juga baru nanya-nanya ada apa aja yang diubah da belum diubah...”

Pengurus KOPMA ITENAS baru mengetahui adanya pergantian UU

koperasi pada saat sosialisasi pajak tersebut. Pengetahuan pengurusnya pun hanya

sebatas tahu saja tanpa mengetahui isi dari UU No. 17 Tahun 2012 tersebut.

Pengetahuan yang terbatas ini mengakibatkan ketidaktahuan perbedaan UU No.

17 Tahun 2012 dengan UU No. 25 Tahun 1992.

“Kalau buat perbandingan kita belum ...soalnya emang belum begitu tahu

Undang-Undang yang baru...”

Perwakilan dari KOPMA ITENAS yang telah ikut dalam sosialisasi pajak

tersebut telah memberitahukan hasil dari sosialisasinya kepada rekan-rekan

pengurus yang lain. Tidak sedikit pengurus KOPMA ITENAS yang masih

bingung terhadap UU No. 17 Tahun 2012. Pengurus KOPMA ITENAS masih

berkiblat pada UU No. 25 Tahun 1992, termasuk dalam aspek permodalan

koperasinya. Modal koperasi KOPMA ITENAS masih mengandalkan dari omzet

usahanya untuk digulirkan kembali menjadi modal, selain dari omzet modal

KOPMA ITENAS berasal dari simpanan wajib anggota.

“Kalau permodalan....kalau permodalan...karena kita ngga...apa ya...kita kan belum mengimplementasikan undang-undang...jadi kurang tahu di undang-undang baru yang sekarang...kalau kita mah gini modalnya itu dari...jadi pertama modal itu berawal dari omzet...setelah kita mendapatkan omzet sebulan...nah omzet itu diambil digulirkan untuk modal...dan modal itu diambil dari simpanan wajib...”

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA ITENAS dapat

disimpulkan masih rendah khususnya dalam aspek permodalan, mengingat

pengurus koperasinya mulai dari ketua sampai staf bawahannya masih belum

tahunya UU No. 17 Tahun 2012 padahal UU ini sudah hampir berjalan selama 2

tahun. Pengurus KOPMA ITENAS sebagian besar baru mengetahui pergantian

UU koperasi dari sosialisasi pajak yang dilakukan awal tahun ini. Tidak semua

39


pengurus KOPMA ITENAS memahami UU perkoperasian ini, sejauh ini mereka

masih mempelajari dan mencari informasi mengenai UU No. 17 Tahun 2012 ini.

Latar belakang pendidikan pengurus KOPMA ITENAS yang kebanyakan

adalah jurusan teknik, menjadi salah satu terbatasnya pengetahuan serta

pemahaman pengurusnya tentang UU koperasi. Sebagian besar pengurus KOPMA

ITENAS adalah angkatan 2012 yang masih sangat awam terhadap koperasi. Ketua

KOPMA ITENAS ragu jika bawahannya mengetahui dan paham terhadap

pergantian UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012.

4.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA STT TEKSTIL

KOPMA STT Tekstil sempat vakum hampir dua tahun yaitu pada tahun

2007-2009, dikarenakan tidak adanya penerus dari KOPMA STT Tekstil dengan

kata lain tidak ada anggota yang mau menjadi pengurus. Pada tahun 2009 atas

instruksi Dinas Koperasi, KOPMA STT Tekstil mulai berdiri kembali di bawah

kepengurusan anggota angkatan 2005. Setelah masa vakum tersebut, KOPMA

STT Tekstil mulai dirintis kembali dan bertahan sampai kepengurusan periode

sekarang. Keadaan KOPMA STT Tekstil masih di bawah rata-rata KOPMA di

Kota Bandung, hal tersebut bisa dilihat dari pencatatan keuangan koperasinya

yang masih sangat sederhana serta pembagian SHU yang tidak sesuai dengan

yang seharusnya. Pendidikan perkoperasian pengurus dan anggotanya pun masih

rendah tidak seperti KOPMA-KOPMA lain.

Pengetahuan pengurus KOPMA STT Tekstil dalam UU No. 17 Tahun

2012 bisa dibilang masih rendah. Perubahan yang terjadi dalam UU No. 17 Tahun

2012 dari segi permodalannya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang

berubah menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Selain dari segi permodalan,

yang mengalami perubahan yaitu prinsip koperasi yang mengalami penambahan

prinsip serta keanggotaan yang sukarela. Selama ini keanggotaan di KOPMA STT

Tekstil bersifat otomatis, sehingga pengurus KOPMA STT Tekstil berusaha agar

keanggotaan koperasinya bersifat sukarela.

“Kalau tentang Undang-Undang baru sih yang kita tahu gitu ya baru dari

perubahan yang simpanan pokok.. simpanan wajib gitu ya jadi SMK Sertifikat

40


Modal Koperasi terus..kaya adanya perubahan prinsip-prinsip gitu ada penambahan..”

“Sama mungkin sifat keanggotannya yang sukarela.”

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA STT Tekstil masih belum

memahami secara rinci hanya secara garis besarnya saja. Perubahan yang

diketahui hanya terbatas pada perubahan simpanan wajib yang berubah menjadi

SMK. Mengenai SMK ini juga pengurus hanya sebatas tahu dan mengikuti

instruksi dari Dinas Koperasi tanpa mengetahui sistem penggunaan SMK secara

menyeluruh yang sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2012.

4.1.6 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA UNISBA

Kepengurusan KOPMA UNISBA periode 2014-2015 baru terbentuk

sekitar dua bulan yang lalu, awal Maret 2014. Sebagian besar pengurus KOPMA

UNISBA berasal dari Fakultas Syariah, dua pengurus inti yaitu Ketua dan

Manager Administrasi Keuangan KOPMA UNISBA berasal dari Jurusan

Keuangan dan Perbankan Syariah. Pengetahuan dan pemahaman pengurus

KOPMA UNISBA akan aspek permodalan dalam UU No. 17 Tahun 2012

terbilang masih rendah. Ketua pada khususnya sudah mengerti aspek permodalan

dalam UU tersebut terutama Sertifikat Modal Koperasi (SMK), namun belum

semua pengurus lainnya memahami hal tersebut. SMK sendiri merupakan

perubahan dari UU No. 25 Tahun 1992 yang dikenal dengan istilah simpanan

wajib. Perubahan selain SMK yaitu dari sisi perubahan jenis koperasi yag harus

berubah menjadi satu jenis koperasi saja.

“Kalau dari Undang-Undang paling mulai dari simpanan wajibnya yang berubah menjadi Sertifikat Modal Koperasi... terus dari sisi nama perubahan jenis koperasi jadi harus satu jenis saja... terus banyak lah...”

“Oh tentang Sertifikat Modal Koperasi ya? Kalo saya mah udah ya udah ngerti, tapi

kan nanti ada untuk teknis ke bawahnya juga kan ya jadi semua harus ngerti juga...”

Pengurus lainnya belum memahami dengan benar UU No. 17 Tahun 2012.

Kebanyakan pengurus KOPMA UNISBA hanya sekedar tahu, untuk selebihnya

belum paham. Tidak sedikit pengurus yang hanya mengetahui sebatas

penggantian nomor UU dari awalnya UU No. 25 Tahun 1992 dan sekarang

41


menjadi UU No. 17 Tahun 2012. Perubahan UU ini terjadi pada perubahan sistem

simpanan dan perubahan sistem organisasi.

“Kalau sebatas tahu...tau tapi kalau untuk selebihnya juga belum lah belum

begitu paham.” “Tahunya hanya sebatas nomornya gitu kan pengganti Undang-Undang tahun sebelumnya menjadi sekarang Undang-Undang no 17 Tahun 2012, itu mengatur tentang koperasi... jadi dalam koperasi itu yang saya tahu ada perubahan...perubahan sistem simpanan kemudian ada perubahan sistem

organisasi mungkin.”

Aspek permodalan dalam UU No. 17 Tahun 2012 juga belum dipahami

secara menyeluruh, yang diketahui hanya pergantian istilahnya saja. Simpanan

dalam UU ini ada dua jenis simpanan, namun pada UU No. 17 Tahun 2012

simpanan wajib berubah menjadi SMK. Terjadi perubahan istilah juga pada

simpanan pokok yaitu menjadi setoran pokok, istilah ini masih asing tidak populer

seperti SMK.

“Hmm iya kalau tentang permodalan itu kan kalau koperasi kan kalau yang sekarang berjalan itu kan ada simpanan ya ada dua simpanan... simpanan pokok sama simpanan wajib... nah pada Undang-Undang no. 17 tahun 2012 itu diubah untuk simpanan berubah menjadi Sertifikat modal Koperasi atau SMK...jadi di situ dijelaskan...kalau misalkan yang saya pahami SMK itu mengubah apa ya...pokonya...mengubah dari simpanan wajib yang kita kenal sekarang itu menjadi SMK sementara untuk simpanan pokoknya itu menjadi...apa gitu istilahnya lupa...jadi nanti itu beda lagi sitemnya.”

Pemahaman Ketua KOPMA UNISBA terhadap UU No. 17 Tahun 2012

terbilang sudah di atas rata-rata pengurus lain KOPMA di Kota Bandung.

Pengetahuannya mengenai aspek permodalan sudah baik, mengerti akan sistem

SMK yang mulai diberlakukan pada UU No. 17 Tahun 2012, namun pengurus

KOPMA UNISBA yang lain masih belum memahami dengan baik hanya sebatas

tahu saja. Pemahaman pengurus yang lain hanya tahu perubahan-perubahan yang

terjadi pada UU ini namun untuk pemahamannya masih kurang. Merupakan tugas

Ketua KOPMA UNISBA untuk mensosialisasikan kepada rekan pengurus yang

lainnya agar sama-sama memahami UU No. 17 Tahun 2012 ini dengan baik.

Tidak cukup hanya ketua saja yang tahu dan paham, tetapi semua pengurus

bahkan anggota harus sama-sama tahu dan paham.

4.1.7 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA UNPAD

42


Tidak banyak pengurus koperasi yang tahu akan pergantian UU No. 25

Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012, termasuk pengurus KOPMA

UNPAD. Beberapa pengurus KOPMA UNPAD hanya mengetahui UU No. 17

Tahun 2012 secara sekilas. Secara garis besar pengetahuan pengurus KOPMA

UNPAD mengetahui tentang perubahan AD/ART, permodalan, keanggotaan,

kepengurusan, kepengawasan, SHU, dll.

“Sekilasnya...pokoknya mah ya intinya UU No. 17 itu ngatur semua tentang

perkoperasian ya dari anggaran dasar dan apa...pokoknya AD/ART terus dari permodalan dari keanggotaan dari...kepengurusan kan kaya pengurus koperasi beda sama yang lain...kepengawasannya gitu...terus...SHU...dana cadangan...ya

pokoknya itunya itu we....”

Pengurus KOPMA UNPAD khususnya bendahara merupakan anggota

angkatan 2012, terlihat masih awam terhadap koperasi. kebingungan terhadap

sistem permodalan koperasi terlihat jelas ketika menjelaskan permodalan di

KOPMA UNPAD. Saat ini pengurus KOPMA UNPAD sedang memperbaiki

sistem usahanya dikarenakan ada masalah pada usaha KOPMA dalam beberapa

tahun terakhir. Saat ini modal KOPMA UNPAD masih berasal dari simpanan

pokok dan simpanan wajib, sedangkan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) belum

diimplementasikan.

“Yang permodalan?...sama sih sama kaya dari simpanan pokok simpanan wajib dana hibah sama sertifikat itu...kalau buat di KOPMA...sebenernya di KOPMA itu lagi perbaikan sistem usahanya...jadi KOPMA UNPAD itu baru mau perbaikan sistem usahanya jadi bener-bener baru dimulai dari nol...modalnya tuh

baru dari simpanan pokok dan simpanan wajib...”

Pengetahuan pengurus KOPMA UNPAD tentang SMK hanya sebatas tahu

saja mengetahui basicnya belum secara mendalam. Saat ini dirasa masih banyak

koperasi yang belum mengetahui tentang SMK ini, bila ketuanya saja belum

mengetahui apalagi anggotanya.

“Nah itu...tahu tapi hanya sebatas tahu aja...soalnya menurut saya sendiri...saya dengan apa...yang sekarang ini...saya merasa memang masih banyak gitu...yang betul-betul koperasinya saya belum ketahui sekalipun saya sebagai ketua gitu...apalagi bagaimana yang di bawah anggota mungkin...ini juga usul mungkin kalau nanti ada...petinggi-petinggi koperasi supaya sosialisasikan aja...soalnya baru tahu singkatan-singkatannya aja...basic-basicnya tapi yang mendalamnya belum...”

43


Sistem SMK yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 terlihat seperti

saham yang berlaku di badan usaha yang mencari keuntungan yaitu perusahaan.

SMK ini dianggap memberatkan bagi Koperasi Mahasiswa termasuk KOPMA

UNPAD karena sistem SMKnya.

“Paling modal...kan kita ...setahu saya modal itu...dia...apa ya...semacam beda gitu...kalau perusahaan kan ga..ga..terlalu saham gimana gitu...paling gitu sih kalau yang modal soalnya yang di KOPMA kami sama sih kaya di KOPMA UPI waktu itu Iqbal yang ketua umumnya keberatan karena sistemnya itu...paling

itu...”

Pengetahuan perbedaan UU No. 25 Tahun 1992 dengan UU UU No. 17

Tahun 2012 dinilai masih rendah. Diantara pengurus inti seperti ketua, sekretaris

dan bendahara, yang mengetahui perbedaan tersebut hanya ketua saja sedangkan

yang lain tidak tahu perbedaannya karena tidak memahami UU No. 17 Tahun

2012. Ketua KOPMA UNPAD melihat UU No. 25 Tahun 1992 sudah tidak sesuai

dengan tuntutan jaman saat ini. Isi UU No. 17 Tahun 2012 masih mencantumkan

mengenai besaran yang harus dibayarkan oleh koperasi. KOPMA berbeda dengan

koperasi umum, sehingga dengan diterapkannya pajak bagi koperasi ini dirasa

berat dan belum bisa membayar pajak yang seharusya.

“Hmm nomor 25 mungkin agak kurang update menurut saya sih garis besar aja...soalnya kalau per pasal atau per bab ga..ga memenuhi tuntutan jaman saat ini gitu...terus juga mungkin emang...saya sedikit ngebahas tentang pajak mulu ...karena mungkin emang kalau pajak di nomor 25 itu mungkin masuk kekas negara kita sedikit sedangkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012 itu baik...Cuma banyak KOPMA...terutama KOPMAbukan koperasi umum tapi koperasi mahasiswa agak belum bisa...belum terbiasa gitu...”

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA UNPAD terlihat masih

rendah, mengingat pengurus inti seperti ketua, sekretaris dan bendaharanya masih

belum memahami secara menyeluruh mengenai UU No. 17 Tahun 2012 ini.

Sejauh ini para pengurus KOPMA UNPAD hanya sekedar tahu saja tanpa

dipahami secara detail atau menyeluruh. Pengetahuan khusunya dalam aspek

permodalan hanya mengetahui mengenai SMK saja tanpa dipahami secara detail.

Pengurus KOPMA UNPAD melihat sistem SMK ini seperti saham yang berlaku

di perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan. Saat ini sisitem usaha

KOPMA UNPAD sedang dibenahi, sehingga sistem permodalan KOPMA

UNPAD masih berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

44


4.1.8 Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA UNPAS

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA UNPAS terhadap UU

No. 17 Tahun 2012 masih rendah hanya mengetahui secara garis besarnya saja.

Pengetahuan pengurus KOPMA UNPAS dalam UU ini masih secara garis

besarnya saja seperti perubahan pengertian koperasai, kepengawasan koperasi

yang bisa dari non anggota, perubahan dari simpanan pokok menjadi iuran, serta

perubahan istilah simpanan pokok dan simpanan wajib. Perubahan pengertian

koperasi sangat terlihat jelas perbedaannya, dalam UU No. 25 Tahun 1992

koperasi adalah gabungan dari badan hukum dan badan usaha koperasi sedangkan

dalam UU No. 17 Tahun 2012 koperasi adalah kumpulan badan hukum saja.

“Kalau pengetahuannya lebih kepengertian koperasi...terus apa

ya...pengawas kan boleh dari non anggota...terus tadi juga perbedaannya dari simpanan jadi iuran...yang tadinya simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi...” “Jadi sebenernya undang-undang lama gabungan badan hukum dan badan

usaha...kalau diundang-undang yang baru hanya badan hukum saja...”

Khusus aspek permodalan, pengetahuan pengurus masih sabatas

mengetahui perubahan simpana pokok menjadi iuran pokok dan simpanan wajib

menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Pengurus KOPMA UNPAS

memahami bahwa SMK dan iuran pokok sistemnya berbentuk saham yang dapat

diperjual belikan. Sangat berbeda dengan simpanan wajib yang tidak bisa

diperjual belikan tetapi koperasi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

simpanan tersebut kepada anggota.

“Hmm...saya cukup sedikit tahu ya...perbedannya itu mungkin dari...apa namanya...sertifikat modal usaha ya kalo sekarang...hmm...kalau sekarang itu setau saya berbentuk saham gitu...terus juga kalau setoran wajibnya tidak bisa diambil kembali yang baru saya tahu sedikit...” “Iya jadi sertifikat...kan sertifikat itu kaya saham lagi bisa diperjual-belikan kalau misalkan simpanan tidak bisa ya...tapi ada kewajiban kita untuk mengembalikan kepada anggota...kalau sertifikat bisa diperjual-belikan...”

Sistem SMK yang diketahui pengurus KOPMA UNPAS minimal harus

dibeli sesuai dengan ketentuan nominal dalam anggaran dasar koperasi.

Perubahan sistem simpanan wajib menjadi SMK juga dilakukan pada simpanan

pokok menjadi iuran wajib koperasi. Simpanan pokok merupakan simpanan yang

45


hanya sekali dibayarkan oleh anggota pada saat anggota masuk sebagai anggota

dan simpanan ini dikembalikan kepada anggota pada saat anggota keluar atau

tidak menjadi anggota lagi. Tidak jauh berbeda dengan iuran pokok yang hanya

satu kali bayar pada saat anggota masuk menjadi anggota koperasi, namun iuran

pokok ini tidak dikembalikan lagi kepada anggota saat anggota keluar atau tidak

menjadi anggota koperasi. Iuran pokok yang tidak dikembalikan ini menjadi

modal tetap koperasi.

“Hmm...terus untuk setoran pokoknya itu yang berbentuk saham itu kalau ga salah bisa diperjual-belikan itu sih yang baru saya tahu...terus juga hmm...Sertifikat Modal Usaha itu minimal harus dibeli dalam ketentuan anggaran dasar...jadi ada ketentuan nominalnya gitu...”

Pengurus KOPMA UNPAS belum memahami secara menyeluruh

perubahan yang terjadi dalam UU No. 17 Tahun 2012, baru mengetahui secara

umum dan belum mengetahui sistem setiap perubahannya. Pengetahuan dan

pemahamannya dalam aspek permodalan juga belum secara mendalam masih

secara garis besar, seperti perubahan istilah simpanan pokok menjadi iuran pokok

dan simpanan wajib menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Pemahaman iuran

pokok dan SMK masih sebatas tahu namanya saja namun untuk ketentuan-

ketentuannya belum mengetahui secara pasti. Pengurus KOPMA UNPAS

memahami sistem SMK dan iuran pokok ini berbentuk saham yang dapat

diperjual belikan serta tidak ada kewajiban koperasi untuk mengembalikan semua

modal dari anggota. perbedaan yang sangat terihat yaitu pada iuran pokok yang

tidak dikembalikan kepada anggota namun menjadi modal tetap bagi koperasi,

sedangkan SMK seperti saham yang dapat diperjual belikan serta koperasi tidak

ada kewajiban mengembalikan modal anggota.

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA se-Kota Bandung

terhadap UU No. 17 Tahun 2012 sudah cukup namun masih ragu-ragu, seperti

pada tabel jawaban pengurus di bawah ini.

Tabel 4.2

Pengetahuan dan Pemahaman Pengurus KOPMA di Kota Bandung

mengenai UU No. 17 Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Wawancara

46


No Jawaban Pengurus Kesimpulan

1. KOPMA BS UPI

- “Iya tahu” (Ketua)

- “Kalau saya cukup tahu...sedikit tahu

sih lebih tepatnya...” (Sekretarris)

- “Kalau Iis...cukup tahu sih tapi belum

terlalu banyak tahu ya...” (Bendahara)

Dari jawaban respoden dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan

pengurus KOPMA di Kota

Bandung sudah cukup tahu

namun masih ada keragu-raguan

dan untuk pemahamannya sendiri

masih belum memahami secara

menyeluruh

2. Ekuitas

- “Hmm...kalau tahu...tau gitu...”

3. KOKESMA ITB

- “Jadi kalau undang-undang baru itu

koperasi itu dianggap sebagai kaya

apa ya...” (Ketua)

- “Ya pokoknya yang paling itu tuh

diubah ga udah bukan simpanan

pokok simpanan wajib...” (Sekretaris)

- “Hmm...dari apa ya...” (Bendahara)

4. KOPMA ITENAS

- “...kita pun baru tahu oh ternyata

Undang-Undang tuh udah banyak

sekali diupdatenya...” (Ketua)

- “Untuk undang-undang koperasi yang

baru itu...saya baru tahu...baru

tahu...beberapa hari yang lalu gitu...”

(Sekretaris)

5. KOPMA STT TEKSTIL

- “Kalau tentang Undang-Undang baru

sih yang kita tahu gitu ya baru dari

perubahan yang simpanan pokok...”

6. KOPMA UNISBA

- “Kalau sebatas tahu...tau tapi kalau

untuk selebihnya juga belum lah

belum begitu paham...” (Bendahara)

- “Kalo saya mah udah ya udah

ngerti...” (Ketua)

7. KOPMA UNPAD

- “Sekilasnya...pokoknya mah ya

intinya UU No. 17 itu ngatur semua

tentang perkoperasian...” (Sekretaris)

- “Nah itu...tahu tapi hanya sebatas tahu

aja...” (Ketua)

8. KOPMA UNPAS

- “Kalau pengetahuannya lebih

47


kepengertian koperasi...terus apa ya...”

(Ketua)

- “Hmm...saya cukup sedikit tahu ya...”

(Sekretaris)

Berdasarkan data yang diperoleh sebagian pengurus KOPMA se-Kota

Bandung hanya tahu saja mengenai perubahan dari UU No. 25 Tahun 1992

menjadi UU No. 17 Tahun 2012 tanpa mengetahui isi perubahan yang terjadi di

dalamnya. Perubahan secara garis besar yang terjadi dalam aspek permodalan

yaitu perubahan dari simpanan pokok menjadi iuran pokok dan simpanan wajib

menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). Pengurus yang mengetahui perubahan

tersebut hanya sebagian kecil dan untuk mekanisme dalam iuran pokok maupun

SMK belum dipahami secara menyeluruh.

Perubahan iuran pokok yang diketahui dan dipahami oleh pengurus

KOPMA yaitu iuran pokok yang dibayar sekali selama menjadi anggota pada saat

menjadi anggota koperasi tidak dapat dikembalikan kembali kepada anggota dan

menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan simpanan pokok yang dapat

dikembalikan kepada anggota pada saat anggota keluar dan tidak menjadi anggota

koperasi lagi. Sistem SMK sendiri yang dipahami oleh pengurus KOPMA se-Kota

Bandung terlihat seperti sistem saham yang diperjual-belikan di perusahaan-

perusahaan yang tujuannya mencari keuntungan. Besaran SMK tiap anggota bisa

berbeda tergantung kesanggupan anggotanya, sehingga dapat memacu

kesenjangan sosial antar anggota koperasi. berbeda dengan simpanan wajib yang

besaran dan waktu pembayaran ditentukan oleh koperasi sehingga setiap anggota

mempunyai kedudukan yang sama. SMK maupun simpanan wajib sama-sama

menjadi modal dari anggota namun mekanisme baik dalam pembayaran maupun

pengembalian sangat berbeda.

4.2 Gambaran Kesiapan Pengurus KOPMA di Kota Bandung dalam

Mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 Khususnya Aspek

Permodalan.

4.2.1 Kesiapan Pengurus KOPMA BS UPI

48


Sejauh ini meskipun belum mengimplementasikan UU Perkoperasian No

17 Tahun 2012, KOPMA BS UPI sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan

menungjang pemngimplementasian undang-undang tersebut. KOPMA BS UPI

telah membuat tim ADHOC yang mempunyai tugas untuk menyesuaikan

AD/ART KOPMA dengan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012.

“Ya KOPMA sendiri karena...batas akhirnya tahun 2015...jadi kami ditahun

2014 ini...membuat tim khusus untuk membahas Undang-Undang yang baru namanya tim ADHOC menyesuaikan AD/ART 2014 ya tentang Undang-Undang yang baru...jadi mereka di sini membahas perbedaannya antara yang dulu dengan yang sekarang Undang-Undang 25 dan Undang-Undang 27 yang bisa diaplikasikan yang mana aja...terus emang di bulan Oktober Insya Allah pengennya sih semua sudah diaplikasi kan...selain itu juga perbedaan...dari tim ini mungkin ya membahas tentang apa saja yang bisa diaplikasikan dan apa yang tidak...soalnya kan peraturan pemerintahnya kan emang belum muncul ya belum ada...jadi kita juga masih menyesuaikan aja yang mana yang bisa dan tidak...

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Fakhri, persiapannya

dalam membentuk tim ADHOC yang membahas pasal demi pasal dari undang-

undang perkoperasian tersebut. Selain membentuk tim ADHOC, pengurus

KOPMA BS UPI terus mencari informasi agar dapat memahami UU ini secara

menyeluruh. Sejauh ini, pengurus KOPMA BS UPI terus mengkaji secara

keseluruhan mnengenai pasal-pasal yang perlu diubah dan disesuaikan dengan

UU No. 17 Tahun 2012. Setelah semua penyesuaian selesai dilakukan, pengurus

akan mencoba untuk mengundang para ahli koperasi maupun dari pihak dinas

yang sudah memahami benar UU perkoperasian ini.

“Kalau dari persiapan kita sih...untuk mengahadapi penerapannya mungkin

kita sekarang lagi apa...bikin tim ADHOC yang membahas tentang penyesuaian dari Undang-Undang yang lama ke Undang-Undang yang baru mungkin di sana nah... makanya untuk saat ini mungkin kita...kita masih mengkaji secara keseluruhan gitu dulu kira-kira apa...pasal-pasal mana yang mau apa yang perlu diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru gitu...nah nanti misalnya sudah semua di...apa...dikaji kita mungkin nanti akan mengundang apa...ahli yang udah apa...dari kedinasan mungkin atau dari yang

bener-bener udah memahami Undang-Undang no. 17 gitu...”

Tidak jauh bereda dengan yang diungkapkan oleh Iis bahwa KOPMA BS

UPI juga melakukan koordinasi dengan pihak luar salah satunya IKOPIN untuk

membantu mereka dalam upaya mengimplementasikan UU No 17 Tahun 2012.

49


“Sama sih yang tadi disampaikan Fakhri juga...tapi mungkin kalau dari ini nya...selain memang mengadakan tim ini sendiri kita juga sering berkoordinasi

dengan pihak luar kaya IKOPIN gitu...”

Persiapan dari KOPMA BS UPI dalam mengimplementasikan UU No 17

Tahun 2012 baru sekitar 25% karena masih menunggu penerbitan peraturan dari

pemerintah.

” Oh kalau dihitung persen sih ya...mungkin masih 25% masih jauh...”

“Iya masih 25% soalnya kita juga masih menunggu peraturannya kan ...”

4.2.2 Kesiapan Pengurus KOPMA Ekuitas

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 sudah disah kan sekitar dua tahun

yang lalu dan harus diterpakan maksimal pada tahun 2015 atau sekitar tiga tahun

dari disah kannya undang-undang tersebut. Sejauh ini, KOPMA Ekuitas baru

mempersiapkan tim khusus untuk membahas mengenai penerapan UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 di KOPMA Ekuitas. Untuk menambah

persiapan diri khususnya dari pengurus KOPMA Ekuitas, setiap bulan pengurus

KOPMA Ekuitas mengadakan pembahasan mengenai implementasi undang-

undang ini.

“Hmm...kalau persiapan udah...kita pas RAT kemaren sempet membahas bersama anggota bakal dibuat satu tim khusus itu kan...untuk membahas mengenai...itu sih penerapan di kita...di KOPMA...entah itu dari AD/ART...sama SMKnya sendiri nanti teknisnya mau seperti apa cuma dari kita sendiri belum terlalu...pemahamannya belum nyampe gitu makanya pas kemaren kan sempet ada pelatihan dari...apa sih...hmm... DEKOPINWIL kalo ga salah mengenai perpajakan koperasi dan di sana juga hadir FKKMI bahwa nanti setiap bulannya

itu ada pembahasan mengenai implementasi undang-undang yang baru gitu...”

Persiapan yang dilakukan KOPMA Ekuitas baru mencapai angka 10%,

karena pembentukan pengurusnya baru dilaksanakan sekitar satu bulan yang lalu.

Sebelum menerapkan undang-undang ini langsung di KOPMA Ekuitas, pengurus

KOPMA Ekuitas nya dulu yang diberi pemahaman. selain melakukan kajian

undang-undang sendiri, KOPMA Ekuitas juga melakukan studi banding dan

berbagi pengalaman ke KOPMA-KOPMA lain salah satunya KOPMA BS UPI.

50


“Dari 100...belum sih kita belum nyampe 10% juga belum....karena... pertama RATnya baru kemaren gitu kan...terus kita di KOPMAnya juga masih...apa...pembentukan pengurusnya juga baru...jadi yaudah kita matengin dulu nih pengurusnya ketika intern pengurusnya udah mateng udah bener-bener ngerti...okey kita bikin sekaligus bikin kita sekaligus bikin tim-tim di sini kita sekaligus cari informasi dari yang lain juga gimana seperti apa...termasuk kemaren sempet ada kunjungan dari...ketua...KOPMA UPI ya...kang Iqbal gitu...nanya-nanya juga tentang di mereka gimana mengenai undang-undang yang baru ini...mereka pun sama ada tim gitu ya...nah itu ya...kita juga sharing-sharimg sih di situ gimana...seenggaknya mereka juga suka atau ngga...adanya undang-

undang baru...”.

4.2.3 Kesiapan Pengurus KOKESMA ITB

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 ditetapkan pada tahun 2012 dan

wajib diimplementasikan pada tahun 2015. Setelah hampir dua tahun disahkannya

undang-undang koperasi tersebut, KOKESMA ITB belum mengimplementasikan

dan baru mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengarah kepada implementasi

undang-undang ini. Aryo sebagai Ketua KOKESMA menjelaskan persiapan yang

sudah dilakukan oleh KOKESMA ITB baru pada tahap sosialisasi undang-undang

kepada pengurus dan baru akan membentuk tim formatur pada pertengahan tahun

untuk menentukan akan diimplemtasikan undang-undang ini atau tidak. UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 wajib diimplementasikan pada tahun 2015,

sehingga di KOKESMA ITB baru akan mengimplementasikan undang-undang

koperasi ini pada kepengurusan selanjutnya tahun 2015.

“Iya kan undang-undang ditetapkannya kan tahun 2012 dan wajib diimplemetasikan tahun 2015...nah sedangkan selama ini kita...sudah sampai

ketahap sosialisasi kepada keanggota sama pengurus-pengurusnya...nah untu pengurus tahun depan kan kita pergantian pengurus itu biasanya itu tiap awal tahun...nah dengan...itu kalau ga salah 2015...maka tahun 2015 harus dijalankan mulai tahun depan mulai kepengurusan tahun 2015 yang mulai Januari...jadi mereka mulai menjalankannya...nah di kita tuh ada tradisi bahwa pengurus itu...dipilih...di...rembugkan oleh ada tim namanya tim formatur...nah nanti insya allah tim ini bakal kaya bener-bener...tim ini dipilih sekitar September-Oktober nah...mereka yang bakal merumuskan gimana nih koperasi kita berubah apa

ngga...dengan perubahan yang seperti ini tahun depan gitu... “

Tidak jauh berbeda, Fania mengatakan persiapan KOKESMA ITB baru

sampai tahap sosialisasi antar pengurus juga sosialisasi dari Menkop yang

kebetulan hadir pada saat RAT. Diharapkan KOKESMA ITB sudah bisa

menerapkan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 ini pada tahun 2015.

51


“Kalau yang sosialisasinya sih udah...udah berkali-kali sih kalau sosialisasi terus abis itu juga udah ada dari bapak Menkop ya...sekalian RAT kan waktu itu...itu waktu itu udah ngomongin tentang itu tapi dari kita nya emang udah sepakat kalau kita belum nerapin kalau undang-undang baru nya...terus jadi itu maksimal 2015 ya kalau ga salah itu nya...mudah-mudahan sih tahun depan udah bisa nerapin kan RAT Januari 2015 mudah-mudaha udah bisa...”

Tahun 2014 ini kepengurusan KOKESMA ITB sedang membenahi sistem

pembagian SHU yang sedang mengalami masalah sebelum mengimplementasikan

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012. Menurut Susiana Ketua Keuangan

KOKESMA, sudah beberapa tahun belakangan ini SHU KOKESMA tidak

dibagikan kepada anggota, diharapkan SHU pada tahun ini bisa dibagikan kepada

anggota.

“Hmm...dari tahun kemarinnya aja kita tuh udah ada masalah gitu kan SHU kita tuh ga dibagiin karena apa ya...sebenernya banyak yang mesti dibenahi dulu gitu...takutnya kalau tahun ini pengen...yaudah perbaikin dulu sebisa mungkin SHU tahun ini dibagiin kaya gitu...jadi mengarah ke sana kaya gitu tapi diperbaikin dulu yang kemarin gitu...”

Sejauh ini persiapan KOKESMA ITB baru tahap sosialisasi kepada

pengurus baik antar pemgurus maupun dari pihak terkait seperti Menkop.

Kewajiban mengimplementasikan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 yaitu

pada tahun 2015, sehingga pada saat ini kepengurusan KOKESMA ITB belum

mengimplementasikannya dan berharap pada kepengurusan periode berikutnya

bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kepengurusan periode

sekarang masih akan membenahi dahulu sistem SHU yang sedang bermasalah,

sudah beberapa tahun kebelakang SHU tidak dibagikan kepada anggota. SHU

yang tidak dibagikan tersebut dijadikan modal untuk KOKESMA ITB.

Diharapkan tahun ini SHU dapat dibagikan kepada anggota dan kepengurusan

periode selanjutnya bisa mengimplementasikan UU Perkoperasian No 17 Tahun

2012.

4.2.4 Kesiapan Pengurus KOPMA ITENAS

UU No. 17 Tahun 2012 sudah disahkan pada bulan Oktober 2012, semua

koperasi wajib mengimplmentasikan UU tersebut dengan batas waktu maksimal

pengimplementasian pada tahun 2015. Diharapkan pada tahun 2015 semua

52


koperasi di Indonesia sudah mengimplementasikan UU Perkoperasian No.

Perkoperasian 17 Tahun 2012. KOPMA ITENAS yang belum berbadan hukum

membuat pengurusnya masih belum mau untuk mengimplementasikan UU

perkoperaasian tersebut.

“Hmm...yang peraturan dari pemerintah ya...tahu sih cuma...kalau misalnya tahun kemaren di rapatin kita tuh ngga...ngga ngikutin undang-undang itu diterapin cuma kita cukup tahu aja tapi ngga terlalu apa...ga terlalu kaya ngikutin banget cuma pada tahu aja gitu ya...soalnya kita juga kan belum

berbadan hukum...”

KOPMA ITENAS belum mempersiapkan apapun untuk

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 ini. Selain karena belum berbadan

hukum, pengurus KOPMA ITENAS ingin membenahi dahulu sistem koperasinya

sebelum mengimplemenasaikan UU koperasi ini secara menyeluruh.

“Kalau yang untuk itu sih...kalau untuk apa istilahnya...menerapkan undang-undang yang baru yah...ada...emang ada...pengurus yang tahun ini juga lagi ber...apa istilahnya...bikin planning gitu buat pengurus kami itu membenahi

sistem awalnya kan bisa menerapkan undang-undang yang baru itu seperti apa...”

Bisa dikatakan pengurus KOPMA ITENAS belum akan

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 dalam waktu dekat. Mengingat

belum dilakukannya persiapan apapun dala upaya pengimplementasian UU ini.

KOPMA ITENAS yang belum berbadan hukum yang menjadi alasan utama

KOPMA ini belum akan mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012.

Membenahi sistem koperasi juga menjadi alasan belum akan diterapkannya UU

koperasi ini.

4.2.5 Kesiapan Pengurus KOPMA STT TEKSTIL

Setelah sempat vakum beberapa tahun terakhir, namum KOPMA STT

Tekstil sudah mampu bangkit dan mulai mengembangkan lagi koperasinya.

Struktur kepengurusan yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya

memudahkan para pengurus untuk berkomunikasi satu sama lain, temasuk dalam

mempersiapkan pengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012. KOPMA STT

Tekstil sendiri masih dalam tahap proses menuju pengimplementasian UU

koperasi, juga sedang dalam tahap adaptasi. Sejauh ini pengurus KOPMA STT

53


Tekstil sudah mempersiapkan SMK sesuai dengan yang berikan oleh Dinas

Koperasi.

“Iya..sedikit-sedikit kita mengacu ke sana cuma kan kita masih dalam tahap

proses gitu., soalnya kan itu apa ya.. bisa dibilang adaptasi juga ..”

“Kalau dari Adm sih yang Sertifikat Modal Koperasi itu kita buat sama kaya yang

dikasih sama dinas itu terus teh...”

Selain persiapan SMK yang sudah mulai dilakukan oleh sekretaris dan

keuangan, KOPMA STT Tekstil juga sedang mempersiapkan tranformasi dari

segi keanggotaan dari yang sebelumnya otomatis menjadi sukarela. Permodalan

KOPMA STT Tekstil selama ini masih tergantung kepada keanggotaan yang

bersifat otomatis, sehingga saat ini para pengurus sedang mempersiapkan

permodalan koperasi ketika nantinya sistem keanggotaan sudah menjadi sukarela.

“Kalau dari kita sendiri khususnya buat anggota ya yang keterbukaan dari otomatis ke sukarela itu... kita lagi nyiapin juga untuk permodalan. Karena permodalan yang ada kan memang sekarang ini karena otomatis kan kita ketergantungan terhadap anggota.. nah kita lagi nyiapin itu modal ketika nanti sukarela kita masih mempunyai modal buat terus berjalan... kalau untuk SMK sendiri kita dari sekretaris udah mulai sekarang lagi mendata untuk bikin SMK buat yang nanti anggota baru..”

Persiapan yang dilakukan pengurus KOPMA STT Tekstil tidak hanya

mengenai pengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012, namun memperbaiki

segala sistem yang sudah berjalan sejak dulu. Perbaikan sistem tersebut mulai dari

perbaikan sistem keanggotaan yang berifat otomatis mejadi sukarela, pembagian

SHU yang semula hanya dibagikan kepada anggota yang akan lulus dari STT

Tekstil menjadi SHU yag dibagikan kepada seluruh anggota setiap tahunnya.

Sistem pencatatan keuangan koperasi yang belum sesuai dengan PSAK pun

menjadi perhatian penting, karena selama ini pencatatan keuangan STT tekstil

hanya neraca secara garis besar.

4.2.6 Kesiapan Pengurus KOPMA UNISBA

UU No. 17 Tahun 2012 disahkan oleh pemerintah pada bulan Oktober

2012. Pemerintah memberi waktu kepada koperasi-koperasi di Indonesia

termasuk KOPMA yang ada di Kota Bandung untuk mengimplemtasikan UU

tersebut paling lambat pada tahun 2015. Koperasi Mahasiswa pun ikut

54


mempersiapkan pengimplementasian UU ini. KOPMA-KOPMA di Kota Bandung

khususnya KOPMA UNISBA sedang mempersiapkan segala sesuatu yang

dibutuhkan. Persiapan yang saat ini sedang dilakukan KOPMA UNISBA yaitu

mensosialisasikan UU No. 17 Tahun 2012 ini baik kepada pengurus maupun

anggota.

“Kalau kesiapan di sini mah kan kaya gitu kan ada perubahan nama dan

segala macam kan ya jadi mungkin karena itu kan baru berjalan itu Oktober 2015 kan jadi ada waktu lah buat kita untuk prepare dulu dimana perubahan...apa.. mungkin...kalau misalkan mungkin pensosialisaian kita baru berjalan tahun depan bukan di tahun sekarang , kalau tahun sekarang kita baru

mempersiapkan apa saja yang kita butuhkan... “

Persiapan KOPMA UNISBA pada tahun ini selain melakukan sosialisasi

juga mencari informasi termasuk ke Dinas Koperasi. Penjelasan yang didapat

ketika mencari informasi ke dinas yaitu untuk tahun sekarang hanya sebatas

mencari informasi apa saja yang harus diubah untuk menghadapi UU No. 17

Tahun 2012 yang akan diterapkan pada tahun 2015. Persiapan yang harus

dilakukan yaitu pengubahan badann hukum, pengubahan nama, pengubahan jenis

kopersi yang dijalani, juga pengubahan nama simpanan yang berubah menjadi

sertifikat. Hal terpenting yang harus dipersiapkan dalam UU ini adalah

mempersiapkan segala sesuatu tentang Sertifikat Modal Koperasi.

“Kalau untuk pengubahan kita belum karena pada dasrnya kan itu diterapkan tahun 2015 ya... pas kita mencari informasi ke dinas katanya kalau untuk sekarang hanya sebatas mencari informasi apa saja yang harus kita rubah untuk menghadapi Undang-Undang no 17 yang akan diterpakan ditahun 2015... jadi di situ kita harus mempersiapkan pengubahan badan hukum, pengubahan nama, pengubahan jenis koperasi yang kita jalani kemudian dari pengubahan nama simpanan menjadi sertifikat... pengubahan apa ya... lebih menyiapkan tentang

sertifikatnya itu....”

Selain dinas, pencarian informasi pun dilakukan ke KOPMA-KOPMA

rekanan se-Bandung Raya mengenai format-formatan SMK dsb. Pengurus

KOPMA UNISBA pernah mengunjungi KOPMA Universitas Gadjah Mada

(UGM) sebagai referensi mencari informasi. KOPMA UGM sudah melakuakan

persiapan hampir 80%, mulai dari perubahan AD/ART, GBHO, juga dari

sistematika permodalannya.

55


“Kan kita baru sharing-sharing aja sama koperasi yang ada di kota Bandung tentang SMK, format-formatan SMK gitu.. untuk perubahan nama udah cari-cari

notaris gitu..”

“Kalau kita persiapan baru 40% ya kalau yang saya lihat, karena pertama kita juga belum begitu paham Undang-Undang tersebut...jadi kita hanya sebatas mencari informasi itu lewat dinas aja dan KOPMA-KOPMA rekanan se-Bandung Raya...waktu tahun lalu juga kita pernah ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta mereka juga...mereka sudah mempersiapkan hampir 80% kalau ga salah untuk persiapan...dari pengubahan AD/ART GBHO-GBHO kemudian dari sistematika permodalannya...kemudian dari akuntansi nya juga itu kan ada

perubahan nama akun.”

Persiapan KOPMA UNISBA sejauh ini baru mencapai 40% dari

keseluruhan, yang sedang dipersiapkan mulai dari sosialisasi pengurus serta

anggota, formatan SMK, penggantian nama koperasi, penentuan jenis koperasi,

juga persiapan notaris. Sosialisasi mengenai UU No. 17 Tahun 2012 sangat

diperlukan bagi pengurus maupun bagi anggota. Saat ini pengetahuan pengurus

KOPMA UNISBA masih rendah belum memahami secara menyeluruh mengenai

perubahan-perubahan yang ada dalam UU tersebut. Peran pengurus dalam

menjalankan koperasi sangat penting sehingga pemahaman terhadap UU ini pun

harus segera dipahami agar dalam mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012

ini dapat berjalan dengan baik. harusPenggantian nama dan penentuan jenis

koperasi perlu dipersiapkan, mengingat pada UU No. 17 Tahun 2012 koperasi

dikelompokkan menurut jenis usaha koperasinya. Satu koperasi tidak boleh

memiliki lebih dari satu jenis koperasi, sedangkan di KOPMA UNISBA jenis

usahanya mulai dari jasa, produksi juga konsumsi. Hal tersebut yang sedang

dipersipakan saat ini serta nama koperasi yang tidak boleh sama sehingga peran

notaris sangat diperlukan.

4.2.7 Kesiapan Pengurus KOPMA UNPAD

Persiapan untuk mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 sudah

mulai dilakukan oleh KOPMA UNPAD, namun pengurus KOPMA UNPAD

masih belum memahami sistem SMK. Upaya yang dilakukan dalam

mempersiapkan pengimplementasian tersebut salah satunya konsultasi dengan

KOPINDO maupun FKKMI dalam upaya memahami sistem SMK.

56


“Hmm...ada sih...yang jelas pasti ada ya untuk yang itu...tapi sejujurnya untuk apa ya...ilmu tentang yang kaya sertifikat itu terutama Sertifikat Modal Koperasi itu kita belum dapet gitu...jadi paling nanti kita kaya konsultasi dulu sama KOPINDO...FKKMI yang gitu gitu untuk ke arah situ jadi kita bener-bener permodalannya masih dari yang lain yang kaya diulang lagi kaya simpanan pokok

simpanan wajib mungkin hibah kalo ada sih...”

UU No. 17 Tahun 2012 sebetulnya sudah mulai diseosialisasikan pada

tahun kemarin. Kepengurusan KOPMA UNPAD periode sebelumnya belum

mengimplementasikan UU ini, namun kepengurusan tahun ini akan mulai

mengaplikasikannya. Persiapan yang telah dipersiapkan yaitu mulai dari

pembuatan SPT, modal, pembenahan sistem, serta mempersiapkan sistem

penanaman modal (SMK) untuk ke depannya agar tidak ada yang memonopoli

KOPMA.

“Kalau...itu kan sebetulnya dari tahun lalu mulai disosialisasikan...jadi kalau tahun lalu...dikepengurusan tahun lalu belum...tapi kalau dikepengurusan

tahun ini kita mau aplikasiin...kaya kita yang SPT...yang pajak...terus kita yang modal semuanya mekanismenya mau dibetulin gitu...jadi ga ada yang...misalnya satu pihak ketiga yang kita jual itu terlalu memonopoli...kaya misalnya kan ya...memonopoli lah... jadi...kita betul-betul terbuka siapa aja yang mau menanamkan modalnya bareng di KOPMA dari luar ya sok mangga...asal

pembagiannya nanti sesuai dengan Undang-Undang No. 17...”

Persiapan yang harus dilakukan sebenarnya mengenai sosialisasi kepada

anggota. Sosialisasi beberapa kali telah dilakukan oleh para pengurus KOPMA

UNPAD, namun tetap saja masih ada pengurus yang belum tahu mengenai UU ini

yaitu bidang Pemberdayaan Sumber Daya Anggota. Pengurus PSA ini seperti

kurang peduli sehingga belum begitu memahami terhadap pergantian UU

perkoperasian ini. Ketua KOPMA UNPAD tidak begitu menghiraukan masalah

tersebut, yang terpenting semua pengurus mengetahui basicnya. Pengurus inti

seperti ketua, sekretaris dan bendahara sangat diharuskan memahami UU ini,

karena kedudukan pengurus inti ini sangat penting dalam sebuah koperasi

termasuk KOPMA.

“Tahu...kalau yang keuangan tahu...dia walaupun ga ikutan workshop saya udah ngasih bukunya...trus dia juga tahu...pasti...pasti tahu gitu ...terus paling yang justru belum tahu tuh mungkin yang bidang PSA yang Pemberdayaan Sumber daya Anggota...kalau itu mungkin saya sudah mensosialisasikan tapi mereka agak kurang apa...bukan kurang peduli tapi kurang paham ya...dan memang menurut

57


saya...okelah...yang penting udah paham betul basic nya...yang penting yang

paham itu kan usaha...keuangan...ketua...wakil...itu paling yang penting...”

Sejauh ini persiapan yang sedang dilakukan KOPMA UNPAD mulai dari

sosialisasi kepada pengurus dan anggota agar lebih memahami UU No. 17 Tahun

2012. Persiapan lain yang sangat penting adalah membenahi sistem koperasi yang

sedang mengalami masalah beberapa tahun ini sebelum UU perkoperasian ini

diimplementasikan secara menyeluruh. Pencarian informasipun menjadi salah satu

persiapan yang sedang dilakukan, pencarian informasi ini bertujuan agar pengurus

KOPMA pada khususnya memahami dengan benar mengenai sistem SMK yag

terlihat seperti saham.

4.2.8 Kesiapan Pengurus KOPMA UNPAS

Persiapan yang dilakukan oleh KOPMA UNPAS dalam

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 baru pada tahap mempelajari UU

tersebut. Pengurus KOPMA UNPAS sebagian besar dari anggota angkatan 2011

dan 2012, lamanya pengalaman di koperasi menjadi salah satu alasan belum

mengimplementasikannya UU ini dan menjadi penyebab belum dilakukannya

persiapan yang matang. Pada bidang keuangan dan sekretasris belum melakukan

persiapan apapun dikarenakan pengurus bidang tersebut masih mempelajari UU

No. 17 Tahun 2012 sebelum benar-benar diimplementasikan di KOPMA UNPAS.

“Hmm...sejujurnya saat ini belum ya teh...ya...karena kita juga masih...saya juga kan baru gitu di sini jadi masih banyak belajar...gitu sih teh...” “Kalau persiapan khusus sih belum ada ya...untuk sejauh ini...soalnya kan itu melakukan proses ya teh itu bener-bener beda dari yang kemarin...jadi kalau dari

keuangan persiapannya belum ada...tapi kita pelajari gitu...”

Mempelajari lebih lanjut UU perkoperasian ini mejadi salah satu alasan

utama KOPMA UNPAS belum melakukan persiapan pengimplementasian UU

No. 17 Tahun 2012. Pemahaman yang masih kurang menjadikan pengurus

KOPMA UNPAS bingung dalam menentukan persiapan yang harus dilakukan.

58


Pengetahuan sistem sertifikat yang masih sangat awam dan belum dipahami

secara menyeluruh, sehingga saat ini pengurus KOPMA UNPAS sedang giat

mempelajari UU perkoperasian ini. Proses untuk mengimplementasikan UU

perkoperasian ini membutuhkan waktu yang panjang bagi KOPMA UNPAS.

“Sama...kalau itu mah...kalau dari segi kalau itu kan perlu...perlu apa ya...perlu pengkajian lebih lanjut gitu teh...jadi tidak bisa menerapkan langsung gitu soalnya emang...itu kan pake sertifikat juga ...sekarang juga masih bingung gitu harus gimana...jadi paling di...kita mempelajari kalau misalkan itu...jauh prosesnya untuk menerapkan ke koperasi gitu...”

Koperasi Mahasiswa yang notabene merupakan koperasi tempat

pembelajaran bagi pemula juga masih dibingungkan dengan penjenisan koperasi.

selama ini Koperasi Mahasiswa mempunyai beberapa jenis usaha, misalnya

KOPMA UNPAS yang mempunyai koperasi konsumsi, jasa, dan produksi.

Pengurus KOPMA UNPAS masih bingung untuk memfokuskan koperasi menjadi

satu jenis koperasi saja. Sejauh ini baru pengertian-pengertian dalam UU No. 17

Tahun 2012 yang sudah mulai diterapkan dalam AD/ART KOPMA UNPAS,

sedangkan untuk permodalan khususnya SMK masih dalam tahap pembelajaran.

“Kalau misal mengimplentasikan sendiri belum teh...tapi kalau di AD/ART pengertiannya itu kita sudah mulai gitu tapi implementasi secara apa ya...keuangan...kaya yang tadi simpanan...pengawasan itu kita belum...soalnya juga kita masih bingung ya...lebih kaya...kan diundang-undang yang baru itu berubah...jenis-jenis...karena kita kan koperasi mahasiswa yang notabene yang apa ya...masih pembelajaran gitu masih bingung sih...yang mana gitu mau yang kejenis...eh...jenisnya itu mau ke produksi, konsumsi atau jasa gitu...soalnya saya

juga ngobrol sama yang lain juga masih”.

Sama seperti halnya KOPMA lain di Kota Bandung, KOPMA UNPAS

belum mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Saat ini KOPMA UNPAS

masih dalam proses pembelajaran lebih lanjut mengenai UU perkoperasian ini.

Pengalaman pengurus dalam koperasi menjadi salah satu alasan belum

dilakukannya persiapan. Koperasi Mahasiswa sebagai sarana pembelajaran bagi

aktivis muda koperasi membuat bingung pengurus KOPMA UNPAS untuk

menyesuaikan diri dengan UU ini, khususnya dalam penjenisan koperasi. Semua

usaha yang dijalankan oleh KOPMA UNPAS merupakan jenis koperasi yang

berbeda mulai dari jenis koperasi konsumsi, produksi hingga jasa. Pemahaman

59


SMK yang masih rendah menambah kebingungan pengurus KOPMA dalam

mempersiapkan pengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012.

Persiapan yang dilakukan oleh pengurus KOPMA di Kota Bandung masih

dibawah 50%, seperti yang terlihat pada tabel pernyataan pengurus KOPMA

berikut.

Tabel 4.3

Kesiapan Pengurus KOPMA di Kota Bandung mengenai UU No.

17 Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Wawancara


1. KOPMA BS UPI

- “Oh kalau dihitung persen sih

ya...mungkin masih 25% masih jauh...”


disimpulkan bahwa persiapan

yang dilakukan pengurus

KOPMA di Kota Bandung di

bawah 50% bahkan ada yang

belum melakukan persiapan

apapun.

2. Ekuitas

- “Dari 100...belum sih kita belum

nyampe 10% juga belum...”

3. KOKESMA ITB

- “sedangkan selama ini kita...sudah

sampai ketahap sosialisasi kepada

keanggota sama pengurus-

pengurusnya...”

4. KOPMA ITENAS

- “tahun kemaren di rapatin kita tuh

ngga...ngga ngikutin undang-undang itu

diterapin...”


- “sedikit-sedikit kita mengacu ke sana

cuma kan kita masih dalam tahap

proses...”

6. KOPMA UNISBA

- “Kalau kita persiapan baru 40% ya

kalau yang saya lihat...”

7. KOPMA UNPAD

- “tapi kalau dikepengurusan tahun ini

kita mau aplikasiin...kaya kita yang

SPT...”

8. KOPMA UNPAS

- “Kalau persiapan khusus sih belum ada

ya...”

60


Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA yang sudah cukup namun

masih terlihat ragu-ragu menjadikan persiapan masing-masing KOPMA dalam

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 masih rendah juga. Pengurus

KOPMA juga belum dapat banyak mempersiapkan segala kebutuhannya

dikarenakan peraturan pemerintah mengenai UU ini belum dikeluarkan. Hal

tersebut mengakibatkan pengurus KOPMA belum bisa berbuat banyak, adanya

ketakutan persiapan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan

oleh pemerintah. sejauh ini pengurus KOPMA masih menunggu dikeluarkannya

peraturan pemerintah tersebut agar persiapan pengimplementasian UU ini dapat

segera dilakukan.

Tidak sedikit KOPMA yang mulai mempersiapkan pengimplementasian

UU ini dengan membentuk tim yang biasa disebut tim ADHOC yang bertugas

menyesuiakan AD/ART koperasi dengan UU No. 17 Tahun 2012. Selain itu ada

KOPMA yang sudah menerapkan perubahan pengertian-pengertian dalam

AD/ART pada periode 2013-2014. Persiapan lain yang dilakukan oleh KOPMA

se-Kota Bandung yaitu mencari informasi baik secara langsung ke Dinas Koperasi

maupun bertukar pikiran dengan KOPMA lain di Kota Bandung juga di luar Kota

Bandung. Sosialiasi kepada pengurus lain dan anggota pun menjadi bagian

persiapan yang dilakukan pengurus KOPMA se-Kota Bandung. Sejauh ini

persiapan yang dilakukan pengurus KOPMA se-Kota Bandung masih di bawah

angka 50%.

4.3 Gambaran Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA di Kota

Bandung dalam Mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012

Khususnya Aspek Permodalan

4.3.1 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA BS UPI

Dalam mempersiapan implementasi undang-undang koperasi yang baru,

KOPMA BS UPI mengalami kendala yang cukup berat. Kendala utama yang

dihadapi yaitu belum keluarnya peratutan pemerintah, sehingga ketika akan

mengimplementasikan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 takutnya ketika

61


sudah diterapkan malah bertentangan dengan peraturan dari pemerintahnya.

Disamping peraturan pemeritah yang belum keluar, pemahaman anggota yang

masig kurang pun menjadi kendala yag dihadapi oleh KOPMA BS UPI.

“Ya kendala mungkin pemahaman kami ya sebagai mahasiswa...cuma ga

semuanya memahami detail tentang Undang-Undang yang baru...bahkan Undang-Undang yang lama pun ada beberapa mahasiswa yang emang bahkan ga tahu sama sekali...jadi kita emang dari pemahamannya...pemahamannya...kalau dari segi sumber daya manusianya sendiri sih emang mereka masih antusias masih mau gitu untuk belajar tentang Undang-Undang yang baru... Ya paling...dari segi peraturan pemerintanya yang belum keluar sih itu juga yang menghambat ya...jadi kita masih...bingung untuk kebijakan ke depannya mau diterapkan kapan ...takutnya ketika kita sudah menerapkan malah beda

bertentangan dengan peraturan pemerintah sih itu paling...”

Peraturan pemerintah yang belum keluar sangat menghambat koperasi

dalam mengimplementasikan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012. Peraturannya

belum ada sehingga teknis dalam menjalankannya pun belum tahu akan seperti

apa.

“Dan kita belum tahu teknisnya seperti apa kan belum ada aturannya baru ada harus ada SMK tapi teknisnya belum turun jadi kita belum bisa menerapkan dan kalau kita menerapkan juga kan belum tentu teknisnya bener gitu...sesuai...”

Dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 tidak ada lagi simpanan

pokok namun diubah menjadi Sertifikat Modal Koperasi (SMK). KOPMA BS

UPI sampai saat ini belum mempersiapkan SMK ini, hal ini dikarenakan adanya

kendala dalam status keanggotaan koperasi. Koperasi Mahasiswa anggotanya

khusus yang masih berstatus mahasiswa namun jika status seorang mahasiswa

sudah lulus dan status kemahasiswaannya hilang maka otomatis hilang juga

keanggotaan koperasinya.

“ya soalnya kita juga liat kan kita Koperasi Mahasiswa ya...mungkin dengan status mahasiswa...kita bisa jadi anggota tapi ketika status mahasiswa itu sudah hilang gitu kan...otomatis apa...hmm...keanggotaannya pun ikut hilang gitu...ya mungkin di sana gitu nanti saat menerapkan SMK itu karena mungkin ga ini lagi ya...harus harus dijual lagi ke anggota lain gitu kan ...ya mungkin kendalanya di sana...masih sistem di sananya... Soalnya da kita mah beda ya ga kaya koperasi biasa...kalau kita pergantian anggotanya kan terus...terus gitu kan jadi mungkin

masih belum ini kalau dikita...”

Kendala yang dihadapi KOPMA BS UPI yaitu pemahaman anggotanya

yang masih kurang juga peraturan pemerintahnya yang menghambat

62


pengimplementasian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 ini karena aturannya

dari pemerintahnya belum ada.

4.3.2 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA Ekuitas

Dalam penerapan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 khususnya aspek

permodalan, banyak kendala yang dihadapai KOPMA Ekuitas. Kendala yang

pertama kesadaran anggota yang masih kurang salah satu penyebabnya karena

keanggotaan KOPMA Ekuitas bersifat otomatis sehingga banyak yang tidak

menyadari kalau dirinya adalah anggota KOPMA. Kendala yang kedua yaitu

sosialisasi yang kurang sehingga saat akan mengimplentasikan SMK dan

peraturan lainnya masih belum bisa berjalan efektif karena pengurus KOPMA

Ekuitas belum begitu paham.

“Dari kita....ya itu sosialisasi ke anggota pertama itu...karena kalau yang lain kesadaran anggota udah istilahnya udah ga bisa di ini lagi...ya kalau kita ya...pertama kesadaran mereka tuh ga tahu ya aku juga sendiri kadang yang temen sekelas aja suka nanya “emang saya anggota KOPMA gitu?”...jadi kesadaran mereka bahwa mereka tuh anggota KOPMA itu masih minim gitu...kita sebagai pengurus sosialisasi ke anggota...bahwa mereka tuh anggota KOPMA ini siapa aja gitu...kita...nah sebelum SMK dijalankan ada undang-undang yang baru sebelumnya itu kita hmm...simpanan wajib itu baru berjalan setengah tahun itu juga pada saat simpanan wajib ga terlalu berjalan efektif gitu...kalau yang lain okey setiap bulan mereka setor gitu...kalau di KOPMA ya hanya beberapa pengurus dan anggota yang dibilangnya mereka sadar gitu oh saya sebagai anggota gitu...toh kita sebagai pengurus tidak mengapa-apakan uang hanya uang mereka dan dikembalikan lagi ke mereka kaya gitu...”

Dari sisi pengurus, KOPMA Ekuitas juga mengalami kendala khususnya

dalam pemahaman pengurus terhadap UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012

khususnya aspek permodalan. Untuk mengurangi kendala dalam hal pemahaman

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012, KOPMA Ekuitas setiap bulannya

melakukan rapat yang membahas UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 secara

bertahap mulai dari pasal per pasal. Hal ini dilakukan agar semua pengurus

KOPMA Ekuitas memahami dengan baik sebelum undang-undang ini

diimplementasikan.

“Ya kalau pengurus sih ada yang baru...yang angkatan baru gitu mereka juga memang...undang-undang yang baru ini apa sih gitu kan...saya sebagai ketua ga henti-hentinya mungkin ngejelasin ke mereka pada saat kita semuanya ada kajian khusus ya...misalnya per bulan pada saat rapat...ada rapat besar di kita namanya

63


itu kita sedikit-sedikit dibahas tentang pasal ini...pasal ini...per pasalnya...jadi kita ngga banyak banget jadi persepsinya ga berbeda kaya gitu ya kita sedikit-sedikit

menyamakan persepsinya itu... “

4.3.3 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOKESMA ITB

Dalam upaya persiapan mengimplementasikan UU Perkoperasian No 17

Tahun 2012, KOKESMA ITB mengalami berbagai kendala. Pemahaman

pengurus yang masih sangat kurang terhadap UU Perkoperasian No 17 Tahun

2012 menjadi kendala utama. Sempat ada sosialisasi dari pihak dinas namun

hanya garis besarnya saja sehingga masih banyak pengurus yang belum paham.

“Kendalanya paling kita tuh sebenernya sama-sama ga ngerti juga gitu teh jadi mau tanya kesiapa juga ga ngerti paling waktu itu pernah ke...apa sih...yang seminar pajak itu terus tadinya niatnya dikiranya itu seminar yang...pajak yang tahun sekarang kan beda kan pasalnya...terus jatohnya ngomongin yang itu undang-undang baru cuman di situ saya ga bisa dateng waktu itu jadi temen saya yang bidang usaha terus...dia juga sama-sama ga ngerti jadi yaudah gitu...paling

menurut saya sih sosialisasinya dibanyakin kaya gitu...”

Pengurus KOKEMA juga masih bingung mengenai pembagian

permodalan dalam undang-undang koperasi ini. Sebelumnya pengurus

KOKESMA ITB melakukan studi banding ke Koperasi DT dan KOPMA UGM,

namun kedua koperasi yang mereka kunjungi juga sama-sama masih bingung

terutama dalam aspek permodalannya.

“Iya sih sampai sekarang pengurus masih bingung ini...kaya gimana cara...cara...apa tadi...menghitung dengan jumlah anggota sekarang terus gimana...gimana permodalan gimana dibaginya gitu...nah kalau kita udah melakukan studi banding misalnya ke KOPMA DT yang Aa Gym sama UGM...kayanya mereka juga masih bingung...kaya semua KOPMA yang kita-kita datangi juga masih menunggu 2015 untuk implementasi ini...”

SHU masih menjadi kendala bagi KOKESMA ITB dalam

mengimplementasikan undang-undang ini khususnya dalam perhitungan

pembagian SHU. Kendala lain yang dihadapi KOKESMA ITB yaitu kesadaran

anggota yang masih kurang dalam keaktifannya di koperasi.

“Kendalanya? Kendalanya sih paling ya tentang SHU itu sebenernya seperti apa...terus nanti pembagian...pembagiannya yang diakhir kan SHU nya jadi berubah semua kan nanti jadi seperti apa juga gitu kan... Selain itu kendalanya...paling gimana caranya biar anggotanya mau sih sebenernya mungkin yang paling penting gitu kan...kalau kita udah berubah juga ternyata

anggotanya ga mau kan rada...jadi paling itu”

64


Kendala utama yang dihadapi KOKESMA ITB yaitu pemahaman

pengurusnya yang masih sangat kurang. Maksud dan makna dari setiap pasal

dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun 20122 ini masih belum bisa dipahami

dengan baik, sehingga pengurus KOKESMA ITB masih bingung dalam

pembagian permodalan dan juga SHU anggota. Sebelumnya pengurus

KOKESMA ITB sudah melakukan studi banding ke Koperasi DT dan KOPMA

UGM, kedua koperasi tersebut juga masih bingung dalam perhitungan pembagian

modal UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012. Kedaan sistem SHU di KOKESMA

ITB sedang dalam tahap dibenahi karena beberapa tahun belakangan ini SHU

anggota tidak dibagikan dan SHU tersebut dijadikan modal oleh pengurus

sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi biaya operasional koperasi

yang tinggi tidak sebanding dengan pemasukan KOKESMA yang jauh lebih kecil.

Selain masalah pemahaman pengurus dan kebingungan dalam perhitungan

pembagian permodalan, kendala lain yang dihadapi adalah masalah kesadaran

anggota di KOKESMA ITB. Anggota yang terdaftar di KOKESMA ITB setiap

tahunnya bertambah sekitar 200 orang namun setelah berjalan beberapa bulan

hanya sekitar 50 anggota saja yang masih aktif.

4.3.4 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA ITENAS

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA ITENAS menjadikan

kendala utama dalam mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Alasan

belum berbadan hukum koperasinya pun menjadi kendala lain yang dihadapi

KOPMA ITENAS. Pengurus KOPMA ITENAS mengharapkan adanya bantuan

modal dari pemerintah untuk membantu dalam menjalankan usahanya yang dirasa

belum berkembang. Masalah permodalan usaha juga menjadi kendala menurut

pengurus KOPMA ITENAS. UU No. 17 Tahun 2012 memang belum

diimplementasikan di KOPMA ITENAS namun sejauh ini mereka mengikuti UU

koperasi ini yang dijadikan sebagai pemanasan sebelum mereka berbadan hukum

dan benar-benar menjalakan koperasinya sesuai UU No. 17 Tahun 2012.

“Banyak sih kendalanya apa...kalau misalnya apa...kalau misalnya kita belum

berbadan hukum kan mau melebarkan usaha juga susah kan ya belum ada...belum ada bantuan dari pemerintah gitu kan...jadi kendalanya kita...masih

65


gini-gini aja gitu kan koperasi paling modalnya sumbernya dari warung aja cuma sekarang...kalau misal udah berbadan hukum kita masih belum siap gitu kan karena anggotanya juga masih...udah terlalu banyak anggotanya terus juga ketika apa sih...aturan-aturan di perundang-undangan tuh ribet ya teh...jadi maksudnya belum bisa ke arah sana gitu ...jadi dari keanggotaannya juga susah gitu terus dari pihak kampus juga masih belum bisa ngasih izin buat apa....berbadan hukum gitu...yaudah jadi kita ngejalanin aja KOPMAnya tapi ngikutin undang-undang

koperasi Cuma belum berbadan hukum aja...jadi pemanasan gitu...”

Anggota KOPMA ITENAS juga dirasa menjadi kendala dalam

pengimplemtasian UU koperasi ini. Anggotanya belum memahami keberadaan

mereka sebagai anggota yang seharusnya dapat membantu jalannya koperasi

dengan cara keaktifan anggota dalam membayar simpanan wajib. Selain keaktifan

dalam membayar kewajibannya sebagai anggota, setiap kegiatan yang KOPMA

ITENAS adakan, partisipasi dari anggotanya sangat kecil. Harus ada upaya yang

ekstra dari pengurus untuk bisa menyadarkan keberadaan anggota dalam koperasi.

“Hmm istilahnya...contohnya soal sistem ini yang apa istilahnya...membayar simpanan wajib seperti itu...jadi anggota di KOPMA Itenas ini ga tahu kenapa...mungkin pemahaman mereka itu buat apa sih investasi tapi ujung-ujungnya dibalikin lagi...ya karena salah satunya seperti itu gitu...terus istilahnya untuk mengikuti-mengikuti kegiatan yang dilaksanakan...proker-proker yang kami adakan gitu diselenggarakan juga butuh pengurus untuk mengajak

anggotanya lagi...paling kendalanya dari anggota...”

Kendala utama yang dihadapi KOPMA ITENAS dalam

mengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012 yaitu belum mempunyai badan

hukum koperasi. hal tersebut yang menjadikan KOPMA ITENAS belum

melakukan persiapan apapun. Kendala lain yaitu dari pengurus dan anggota yang

masih belum mengetahui dan memahami UU perkoperasian ini.

4.3.5 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA STT TEKSTIL

Pengurus KOPMA STT Tekstil mengalami kendala dalam

pengimplementasian UU No. 17 Tahum 2012, sama seperti KOPMA lain di Kota

Bandung kendala utamanya itu adalah kurangnya sosialisasi dari pihak

terkait.sosialisasi yang diadakan pihak dinas tidak menjelaskan UU No. 17 Tahun

2012 secara detail hanya garis besarnya saja. Pengurus KOPMA STT Tekstil

masih belajar mendalami UU ini dengan cara sharing dengan KOPMA-KOPMA

lain. Sistem keangotaan yang masih otomatis membuat KOPMA STT Tekstil

66


banyak mencari tahu tentang sistem keanggotaan sukarela dan sedang dilakukan

adaptasi pergantian sistem tersebut. Sharing yang dilakukan tidak hanya dengan

KOPMA-KOPMA di Kota Bandung saja, pengurus KOPMA STT Tekstil juga

sering mendatangai Dinas Koperasi untuk sharing mengenai tahapan-tahapan

mengenai UU No. 17 Tahun 2012.

“Kalau secara detail belum detai banget tapi kalau secara garis besarnya udah bisa ketangkap gitu.. kan kita juga masih..apa ya...belajar juga tentang undang-undang yang baru...kita juga lagi banyak sharing juga dengan KOPMA-KOPMA lain mengenai adaptasi ini, terus juga sama KOPMA-KOPMA lain yang udah menganut sistem sukarela...kita juga kan dari otomatis ke sukarela ini suatu adaptasi lagi jadi kita ya banyak sharing juga sama KOPMA-KOPMA lain juga...” “Iya mau nambahin yang tadi kita juga sering datang langsung ke dinas sharing langsung dengan pihak dinas sendiri seperti apa tahapan-tahapan undang-undang

baru itu seperti apa... di sana kita belajar banyak.”

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi KOPMA STT Tekstil tidak

jauh berbeda dengan KOPMA-KOPMA lain di Kota Bandung yaitu kurangnya

sosialisasi dari pemerintah. sistem keanggotaan pun menjadi kendala yang harus

segera diselesaikan oleh pengurus KOPMA STT Tekstil, sistem keanggotaan yang

selama ini bersifat otomatis harus diubah menjadi sistem keanggotaan yang

bersifat sukarela menyesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2012.

4.3.6 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA UNISBA

Persiapan yang dilakukan oleh KOPMA UNISBA tidak selalu berjalan

dengan baik, terkadang ada kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dialami

oleh pengurus KOPMA UNISBA yaitu kebingungan terhadap UU No. 17 Tahun

2012. Pemahaman yang masih rendah menjadi salah satu penyebabnya, ambigu

yang dirasakan pengurus KOPMA UNISBA terletak pada pemahaman mengenai

sistem SMK yang lebih seperti saham yang dapat diperjual-belikan. Selain

ambigu dalam pemahaman UU ini, pengurus lain juga masih mengalami

kebingungan dalam perubahan-perubahan yang akan dilakukan serta perjalanan

pengimplementasian UU ini untuk ke depannya.

“Kalau kendala kita jelas ada karena pada dasarnya kan kalau yang kita pahami...kalau saya sebagai orang organisasi yang bergerak koperasi...apa ya...sedikit ambigu antar Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang

baru yang sekarang no 17 tahun 2012 sedikit ambigu itu karena...lebih

67


pemahamannya seperti pasar modal jadinya...jadi Sertifikat Modal Koperasi itu bentuknya seperti saham kalau yang kita pahami kemudian banyak juga orang-orang yang dalam tanda kutip sudah mengetahui dan sudah paham juga tentang Undang-Undang yang baru itu lebih ke...apa ya...mereka lebih ke bilangnya SMK itu sebagai saham dari pada SMK itu sendiri...jadi kalau saya sih lebih apa ya...bingung mau untuk pengubahan itu seperti apa kemudian implementasi perjalanan Undang-Undang itu seperti apa nantinya....”

Kendala lain yang dihadapi KOPMA UNISBA yaitu pemahaman pegurus

yang baru mengetahui UU ini secara poin per poin belum secara menyeluruh,

sehingga peran pemerintah dalam kendala ini sangat diperlukan. Peran pemerintah

atau dari pihak terkait dalam hal ini Dinas Koperasi diharapkan ada bimbingan

khususnya dalam mempersiapkan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Peran

dari Dinas Koperasi selain memberikan bimbingan juga mengawasi segala

perubahan yang terjadi di koperasi-koperasi khususnya KOPMA. Pengawasan ini

dilakukan agar para pengurus KOPMA mempersiapkan hal yang benar-benar

dibutuhkan.

“Kalau kendala mah mungkin kan kita kan baru tahunya poin per poin gitu

ya pengennya mah ada bantuan dari dinas nanti ada bimbingan gitu untuk perubahan Undang-Undang ini apa saja yang harus dipersiapkan.. dari dinas misalkan mengawasilah perubahan-perubahan ini, jadi setidaknya kita yang di bawah ini kan kita tahunya belum sepenuhnya gitu nanti ada panduan-panduannya sehingga kita tuh dalam melaksanakan perubahan-perubahan ini ada

yang ngebimbing gitu... “.

4.3.7 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA UNPAD

Pemahaman pengurus menjadi kendala yang sangat berat, terutama dalam

aspek permodalan ilmu yang dimliki pengurusnya masih terbatas. Sosialisasi

sudah dilakukan, namun tetap saja masih ada sebagian pengurus yang belum

paham juga. Selain pemahaman pengurusnya, kendala lain yaitu masih terjadi

kebingungan mengenai sistem pajak dalam UU No. 17 Tahun 2012 ini.

“Paling kendalanya...yang tadi saya bilang gitu...sudah

disosialisasikan...cuma suka ada pengurus yang belum paham...anggota yang belum paham juga pas kita kasih tahu...oh kaya begini loh mekanismenya beda...ya paling kendalanya di situ... terus kendalanya juga paling...buat yang ini...yang kita tuh masih agak bingung...kan kita bayar tuh kan nanti ke KKP... nah nanti kan mestinya ada satu orang yang khusus melayani kita...nah kebetulan waktu itu tuh ganti yang buat KOPMA jadi mungkin kendalanya di situ...”

Kendala lain yang dihadapi KOPMA saat ini yaitu, Koperasi Mahasiswa

berbeda degan koperasi lain, KOPMA mempunyai dua badan yaitu satu sisi

68


KOPMA merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) namun di sisi lain

KOPMA merupakan badan usaha.

“Kalau permodalan kan memang gini ya...kalau di KOPMA UNPAD itu...mungkin sama kaya KOPMA-KOPMA lain... di sini ada dua badan...ada dualisme...di satu sisi kita unit kegiatan mahasiswa tapi disisi lain kita badan usaha...mungkin kalau buat modal kita memang ada kas dari tahun-tahun sebelumnya diakumulasi...itu buat modal kita...”

Ilmu pengurus KOPMA UNPAD mengenai UU perkoperasian ini masih

rendah, selama ini para pengurus KOPMA mendapat informasi hanya dari buku

yang mengenai UU No. 17 Tahun 2012 saja. Belum adanya seminar dan pelatihan

khusus yang menjelaskan UU ini secara menyeluruh dan diperjelas poin per

poinnya, menjadi salah satu kendala bagi pengurus KOPMA UNPAD dalam

upaya mengimplemntasikan UU No. 17 Tahun 2012.

“Belum ada seminarnya...belum ngikutin pelatihannya...jadi kita tuh baru bener-bener tahu dari baca aja...”

Sama seperti KOPMA-KOPMA lain di Kota Bandung, kendala utama

yang dihadapi dalam upaya mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 adalah

kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan

pemahaman pengurus KOPMA salah satunya KOPMA UNPAD. Selain

sosialisasi, kendala yang dihadapi KOPMA UNPAD yaitu masalah intern

KOPMA yang terjadi beberapa tahun lalu mengharuskan KOPMA UNPAD untuk

membenahi sistem koperasinya sebelum mengimplementasikan UU No. 17 Tahun

2012 ini secara menyeluruh.

4.3.8 Hambatan yang Dihadapi Pengurus KOPMA UNPAS

Kendala yang dihadapi KOPMA UNPAS salah satunya adalah

pemahaman pengurus mengenai UU No. 17 Tahun 2012 yang masih kurang.

Pemahaman pengurus ini sangat penting dalam menjalankan koperasi khususnya

dalam mengimplemntasikan UU ini. Pemahaman setiap pengurus koperasi

dipengaruhi oleh sosialisasi dari pemerintah. saat ini sosialisasi dari pemerintah

dirasa masih kurang, sehingga pemahaman pengurus ini masih rendah karena

tidak ada yang membantu menjelaskan secara rinci kepada pengurus KOPMA.

69


“Iya sih masih lebih kurang paham karena kan berbeda ya dengan yang

dulu...kalau saya sih mending yang dulu...kalau yang sekarang tuh masih belum

paham...karena juga menurut saya sosialisasinya juga kurang ya...”

Sama halnya dengan bidang keuangan yang khusus mengurusi masalah

permodalan koperasi, pengurus dibidang ini masih belum paham mengenai

permodalan dalam UU ini. Pergantian istilah dari simpanan menjadi sertifikat

membuat pengurus semakin bingung karena penyebabnya ketidakpahaman

terhadap UU perkoperasian secara menyeluruh. Bidang keuangan KOPMA

UNPAS membutuhkan waktu yang banyak untuk menyesuaikan sistem

permodalan yang saat ini dirasa semakin sulit.

“Kalau dari keuangan paling dari penyesuaiannya ya teh...dan...simpanan jadi sertifikat modal...sertifikat modal kan jadi emang gitu kan emang bener belum paham soal itu...kalau pengalihan dari simpanan jadi iuran itu seperti apa gitu...”

Koperasi Mahasiswa yang merupakan sarana pembelajaran bagi generasi

muda yang masih belum memahami benar menjadi kendala selanjutnya. KOPMA

UNPAS bahkan KOPMA di Kota Bandung pun masih bingung mengenai

penjenisan koperasi, satu jenis koperasi dalam suatu koperasi. Kopererasi

Mahasiswa yang mempunyai banyak jenis koperasi menjadi faktor yang

membingungkan menentukan penjenisan koperasinya. KOPMA UNPAS sendiri

dalam menjalankan usahanya tidak hanya satu jenis koperasi melainkan ada

beberapa jenis usaha koperasi, mulai dari usaha konsumsi, produksi, hingga jasa.

“Paling tadi sih teh...kita kan koperasi mahasiswa...sedangkan diundang-ndang yang baru itu kita dituntut memilih seperti yang tadi...jadi kita masih bingung gitu...soalnya permasalahan di KOPMA yang...bukan di KOPMA UNPAS aja sih...di KOPMA se-Bandung juga...itu permasalahannya soalnya...kita produksi ada...kaya apa...kaya perdagangan umum dsb....konsumsi juga ada...kafe...jasa juga ada yang ritel itu...jadi bingung gitu pilihnya kemana...soalnya kan kita di

KOPMA itu sendiri ada semua gitu...”

Pemahaman pengurus yang masih rendah menjadi kendala utama yang

dihadapi KOPMA UNPAS dalam upaya mengimplementasikan UU No. 17 Tahun

2012. Pemahaman yang masih kurang ini salah satunya disebabkan kurangnya

sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi sangat diperlukan dalam

membantu menjelaskan secara menyeluruh khususnya dalam aspek permodalan

yang sistemnya sangat jauh berbeda dengan UU perkoperasian sebelumnya.

70


Kurangnya penjelasan mengenai penjenisan koperasi pun menjadi sangat

membingungkan pengurus KOPMA. KOPMA yang notabene sarana

pembelajaran dituntut untuk mengikuti segala seuatu yang ada dalam UU No. 17

Tahun 2012 termasuk penjenisan koperasi. Setiap KOPMA tidak hanya

menjalankan satu jenis koperasi tetapi beberapa jenis koperasi termasuk KOPMA

UNPAS yang menjalankan beberapa jenis koperasi mulai dari konsumsi,

produksi, hingga jasa.

Berbagai kendala dihadapi oleh pengurus KOPMA di Kota Bandung

dalam mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Tabel berikut merupakan

kesimpulan kendala yang dihadapi oleh pengurus KOPMA di Kota Bandung

dalam mengimplemetasikan UU tersebut.

Tabel 4.4

Kendala yang Dihadapi Pengurus KOPMA di Kota Bandung

mengenai UU No. 17 Tahun 2012 dari Hasil Wawancara


1. KOPMA BS UPI

- “...ga semuanya memahami detail

tentang Undang-Undang yang baru...”


disimpulkan bahwa kendala yang

dihadapi pengurus KOPMA di

Kota Bandung yaitu pemahaman

pengurus dan anggota yang masih

kurang terhadap UU No. 17

Tahun 2012.

2. Ekuitas

- “Dari kita....ya itu sosialisasi ke anggota

pertama itu...”

3. KOKESMA ITB

- “Kendalanya paling kita tuh sebenernya

sama-sama ga ngerti...”

4. KOPMA ITENAS

- “Banyak sih kendalanya... kita belum

berbadan hukum...”


- “Kalau secara detail belum detail

banget... kan kita juga masih..apa

ya...belajar...”

6. KOPMA UNISBA

- “Kalau kendala kita jelas ada... Kalau

kendala mah mungkin kan kita kan baru

tahunya poin per poin gitu...”

71


7. KOPMA UNPAD

- “Paling kendalanya...yang tadi saya

bilang gitu...sudah

disosialisasikan...cuma suka ada

pengurus yang belum paham...”

8. KOPMA UNPAS

- “Iya sih masih lebih kurang paham

karena kan berbeda ya dengan yang

dulu...”

Pengetahuan dan pemahaman pengurus KOPMA yang sudah cukup namun

masih ragu-ragu menjadi kendala utama dalam persiapan yang dilakukan untuk

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Salah satu penyebab rendahnya

pengetahuan pengurus KOPMA adalah sebagian besar pengurus KOPMA

merupakan anggota atau mahasiswa angkatan 2011-2013 yang masih belum

paham tentang koperasi. Pengetahuan dan pemahaman pengurus sangat

berpengaruh terhadap hasil dari dilakukannya pengimplemensian UU ini. Selain

pengetahuan pengurus, pengetahuan dan kesadaran dari anggota pun menjadi

kendala yang dihadapi oleh masing-masing KOPMA. Pengetahuan anggota masih

rendah karena kedasaran dari anggota terhadap perubahan UU ini masih rendah,

juga dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pengurus masih rendah. Pengetahuan

dan pemahaman pengurus dan anggota pun tidak terlepas dari peran pemerintah

dalam melakukan sosialisasi mengenai UU No. 17 Tahun 2012 ini.

Kedudukan Koperasi Mahasiswa sebagai wadah pembelajaran bagi

mahasiswa yang bisa dibilang masih awam menjadi kendala selanjutnya

khususnya dalam penjenisan koperasi. Setiap koperasi dalam UU No. 17 Tahun

2012 harus memiliki satu jenis usaha, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi

jasa, koperasi konsumsi dan koperasi produksi harus berdiri secara terpisah satu

sama lain. Kendala penerapan penjenisan koperasi ini di Koperasi Mahasiswa

adalah sebagian besar Koperasi Mahasiswa di Kota Bandung memiliki lebih dari

satu usaha, misalnya KOPMA sebagai koperasi konsumsi juga menyediakan

usaha jasa dan produksi. Hal tersebut masih membuat bingung pengurus KOPMA

saat ini.

72


Kendala dalam aspek permodalan yang dirasakan pengurus KOPMA se-

Kota Bandung adalah menyesuaikan sistem simpanan wajib menjadi SMK yang

dirasa sistemnya sama seperti saham karena dapat diperjual-belikan. Penyesuaian

akun-akun dalam neraca pun masih membuat bingung pengurus KOPMA karena

dalam UU No. 17 Tahun 2012 banyak akun yang diubah. SMK dirasa berat bila

diimplementasikan di KOPMA karena dari segi keanggotaan, anggota KOPMA

ada jangka waktunya bila sudah lulus maka secara otomatis sudah bukan menjadi

anggota KOPMA lagi sementara SMK yang besarannya berbeda harus

dikembalikan kepada anggota dengan cara dijual kepada anggota lain atau dibeli

terlebih dahulu oleh koperasi. Pengurus KOPMA khawatir tidak dapat membeli

semua SMK anggota bila ada anggota ada yang keluar karena terkendala nominal

SMK dengan modal yang dimiliki oleh KOPMA saat ini.

Saat ini masih ada KOPMA yang belum berbadan hukum, hal ini juga

menjadi kendala bagi pengurus KOPMA yang bersangkutan. KOPMA tersebut

belum bisa mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 dikarenaka

pengimplementasian UU ini hanya untuk koperasi yang sudah berbadan hukun

sesuai dengan pengertian koperasi dalam UU tersebut.

4.4 Gambaran Solusi dari Pengurus KOPMA di Kota Bandung Mengenai

Pengimplementasian UU No. 17 tahun 2012 Khususnya Aspek

Permodalan

4.4.1 Solusi dari Pengurus KOPMA BS UPI

Kendala yang dihadapi KOPMA BS UPI dalam mengimplementasikan UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 ini cukup berat. Dengan melihat hal tersebut,

maka pengurus KOPMA BS UPI memiliki solusi bagi pemerintah dalam

membuat kebijakan maupun terhadap isi dari UU Perkoperasian No 17 Tahun

2012. Sosialiasi menjadi solusi utama untuk pemerintah karena selama ini setelah

hampir dua tahun undang-undang ini ditetapkan, sosialisasi yang diberikan masih

sangan kurang. Sosialisasi tersebut bisa berbentuk lokakarya yang membahas isi

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 secara keseluruhan.

73


“Iya sih...kalau dulu kan sosialisasinya hanya berbentuk seminar ya ...kalau kami

pengennya ada loka karya...loka karyanya kita membahas...membedah tuntas...soalnya koperasi mahasiswa itu beda dengan koperasi yang lain...karena kepengurusan kita periodenya singkat...kenggotaannya periodenya singkat...jadi pengennya ada loka karya ke kampus-kampus untuk...penyampaian cara yang benar sih kaya gimana sih untuk implementasi Undang-Undang yang baru itu...jadi pengen ada loka karya...”

Selain sosialisasi lokakarya, pengurus KOPMA BS UPI juga ingin agar

ada perwakilan pihak dari pemerintah yang datang ke setiap koperasi dan

memberikan penjelasan secara rinci. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

juga harus rutin dan dilakukan secara terus menerus agar para pengurus koperasi

tidak bingung lagi.

“Ya kalau mungkin kalau dari saya...kebijakan pemerintah sebaiknya...melakukan sosialisasi lebih rutin lagi gitu...lenih rutin lagi...terus juga ini kita kan masih bingung ya...Undang-Undang ini sebetulnya udah apa ya...udah harus katanya kan memang harus...harus diterapkan di koperasi gitu...cuma kan dari pemerintahnya sendiri tindakannya kan ga ada gitu ya...bukan ga ada sih...ga maksimal gitu...kalau misalkan bener-bener harus ya seharusnya itu tadi gitu...misalkan mengutus orang-orang dari dinas...dari orang yang paham untuk ke Koperasi gitu untuk membimbing mereka kaya gitu...itu

paling seharusnya kebijakan dari pemerintah ke sana...”

Koperasi Mahasiswa berbeda dengan koperasi lain jika dilihat dari sisi

keanggotaannya yang singkat sesuai dengan lamanya studi yang ditempuh.

Sehingga pengurus KOPMA menginginkan agar diadakannya penyesuaian dan

pembedaan peraturan dengan koperasi lain.

“Ya...apa ya...kalau buat kebijakan ya hampir ini sih teh...kalau kita mah beda gitu beda...jadi kalau buat KOPMA mah ada kebijakan tertentu yang harusnya mah disesuaikan dengan yang ada di KOPMA gitu...soalnya kita mah

kan mahasiswa ya beda gitu dengan mereka...”

Solusi yang dikemukakan oleh pengurus KOPMA BS UPI lebih

menginginkan adanya sosialisasi yang rutin dan memberikan penjelasan secara

menyeluruh. Selain itu diharapkan adanya pembedaan aturan dengan koperasi lain

dan penyesuaian aturan sesuai dengan keadaan Koperasi Mahasiswa yang

memiliki perbedaan dalam sisi keanggotaan.

4.4.2 Solusi dari Pengurus KOPMA Ekuitas

74


Berkaca dari banyaknya kendala yang dihadapi KOPMA Ekuitas,

dibutuhkannya solusi untuk mengatasi hal tersebut agar implementasi UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 berjalan dengan baik. Solusi yang sangat

penting yaitu sosialiasasi dari dinas terkait dengan cara mendatangi KOPMA-

KOPMA secara personal dan menjelaskan secara rinci pasal per pasal kepada

seluruh pengurus KOPMA. Sosialiasasi seperti ini akan lebih memudahkan

pengurus KOPMA dalam memahami UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012

khususnya dalam aspek permodalan yang dirasa cukup rumit.

“Aduh solusi...apa ya...pertama kalau misalkan pengen efektif berjalan gitu dari

saya sih lebih gencar dari pihak dinasnya sendiri terutama buat kita...karena

pertama kita koperasi mahasiswa kita kan ga cuma ngurusin koperasi tapi

hmm...kuliah tugas dan lain sebagainya...kita kalau ke KOPMA paling hanya...

Iya seperti itu...dan sosialisasi ke anggota juga itu mungkin kami...nanti mungkin

pengennya sih lebih gencar dari pihak dinasnya buat sosialisasi ga ngundang kita

ke sana tapi meraka yang ngedatangin setiap KOPMA...ke KOPMA-KOPMA

gitu kaya gitu...pengennya sih kaya gitu biar kitanya dari saya sendiri merasa

terbantu gitu untuk sosialisasi ke mereka...”

4.4.3 Solusi dari Pengurus KOKESMA ITB

Kendala yang dihadapi KOKESMA dalam mengimplementasikan UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012 ini sangat banyak, mulai dari kesadaran

anggota, pemahaman pengurus sampai kebingungan sistem perhitungan

permodalan. Pemahaman pengurus mengenai UU Perkoperasian No 17 Tahun

2012 ini menjadi kendala yang harus segera diatasi, karena pemahaman UU ini

yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi mengimplementasikan

UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012. Kendala tersebut harus mulai dibenahi baik

dari pengurus KOKESMA ITB sendiri ataupun meminta pihak terkait untuk

membantu mengatasi masalah tersebut.

Pemahaman pengurus KOKESMA ITB mengenai UU Perkoperasian No

17 Tahun 2012 masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya

sosialisasi dari pemerintah, padahal sudah hampir dua tahun berjalan UU ini

disahkan namun sosialisasi pemerintah masih saja belum dilakukan secara

75


maksimal. Sosialisasi dari pemerintah tidak menjelaskan secara rinci poin-poin

penting dalam UU tersebut, hanya secara garis besar saja. Koperasi khususnya

KOKESMA ITB menginginkan sosialisasi dari pemerintah lebih digencarkan lagi,

pemerintah memberi setiap koperasi buku namun penjelasannya lebih diperjelas.

“Ya paling sosialisasinya digencarkan lagi ke KOPMA-KOPMA ga hanya yang dibuku doang...kemarin sih kita dikasih buku...ya tapi kejelasan buku itu

kurang...”

Selain lebih diperjelas isi dari buku yang diberikan oleh pemerintah,

KOKESMA ITB memberikan solusi sebelum disahkannya UU perkoperasian

seharusnya pihak terkait pembuat undang-undang untuk mengikut sertakan

koperasi-koperasi untuk memutuskan sebuah kebijakan. Solusi untuk mengikut

sertakan koperasi-koperasi dalam memutuskan sebuah kebijaka, agar kebijakan

yang ditetapkan pemerintah tidak merugikan koperasi kecil seperti Koperasi

Mahasiswa.

“Hmm undang-undang yang baru solusinya apa ya...harusnya sebelum undang-

undang di iniin gitu ya harusnya nanya-nanya dulu ke koperasi-koperasi lainnya...nanti kalau sistemnya kaya gitu kan bisa aja ada koperasi yang emang cocok sama undang-undang itu ada yang ngga kan... jadi harusnya sih diajak rempug...ya kalau misalnya bisa rembugan dulu harusnya...ya kalau ngga bisa itu lah sebelum si undang-undang itu ditetapkan seperti itu...”

KOKESMA ITB memberikan masukan agar pemerintah lebih giat

menggencarkan sosialisasi mengenai UU No. 17 Tahun 2012. Bukan hanya

sosialisasi, pengurus KOKESMA ITB menginginkan pemerintah mengajak

koperasi-koperasi untuk ikut dalam merumuskan bahkan memutuskan suatu

kebijakan agar setelah disahkannya UU perkoperasian ini tidak ada pihak yang

dirugikan.

4.4.4 Solusi dari Pengurus KOPMA ITENAS

Sebelum menerapkan sebuah kebijakan, sebaiknya pemerintah melihat

kondisi yang terjadi di lapangan. Pengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012

pun pemerintah sebaiknya melihat kondisi koperasi-koperasi yang keadaannya

berbeda, termasuk Koperasi Mahasiswa khusunya yang berada di Kota Bandung.

Keadaan KOPMA di Kota Bandung tidak semuanya sama, ada yang sangat maju

76


ada juga yang masih belum berkembang dan perlu bimbingan dalam menjalankan

usahanya. Koperasi Mahasiswa di Kota Bandung khususnya KOPMA ITENAS

mengalami kesulitan ketika harus mengikuti peraturan dari pemerintah yang level

peraturannya untuk koperasi-koperasi yang sudah berkembang. Pemerintah

diminta untuk peduli terhadap KOPMA-KOPMA khususnya di kota Bandung

yang masih belum berkembang salah satunya KOPMA ITENAS. Peraturan dari

pemerintah seperti UU perkoperasian yang berlaku diharapkan bisa disesuaikan

dengan keadaan KOPMA yang berbeda.

“Iya sih paling...pengennya sih maksudnya juga pemerintahnya juga ngeliat

situasi dari tiap kampus gimana kan beda-beda gitu kan... koperasi tiap kampus ada yang maju banget ada yang ngga banget...sementara buat kampus yang masih berkembang yang masih pengen melebarkan usahanya itu ngikutin peraturan pemerintah yang udah tarafnya untuk koperasi-koperasi bener juga susah gitu mendingan...pengennya sih pemerintah juga peduli gitu sama kampus-kampus yang emang koperasinya juga masih belum berkembang...jadi emang bikin lagi sih aturannya...maksudnya sih bayar pajak sekian persen...sementara omzet per tahun aja kecil misalnya kaya gitu kan...jadi belum bisa ngikutin aja...jadi pengennya ya disama ratain aja gitu...diliat juga dari kampus-kampus yang belum berkembang gitu...kalo misalnya kaya ada kampus apa gitu yang berapa ratus juta gitu kan tapi disamain sama kampus-kampus yang paling Rp 5 juta gitu misal kaya gitu-gitu kan sayang...jadi pengennya gitu aja ada kaya apa ya...pembedanya juga gitu diliat peraturan segini tuh cocok ga buat ngeratain semua koperasi yang ada di kampus-kampus yang di Bandung kaya gitu...”

Mengingat hampir semua pengurus KOPMA ITENAS belum mengetahui

pergantian UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012, maka

pemerintah seharusnya lebih memaksimalkan lagi sosialisialisasi mengenai UU

ini. Waktu untuk semua koperasi mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012

sudah tinggal satu tahun lagi yaitu pada Oktober 2015, sehingga waktu untuk

mempersipakan pengimplementasian pun sudah tidak banyak lagi. Dengan

sosialisasi yang semakin gencar diharapkan KOPMA ITENAS mampu

mengimplemntasikan UU No. 17 Tahun 2012 sesuia denga waktu yang ditetapkan

pemerintah.

4.4.5 Solusi dari Pengurus KOPMA STT TEKSTIL

UU No. 17 Tahun 2012 dirasa cukup berat oleh pengurus KOPMA STT

Tekstil. Adaptasi perubahan sistem keanggotaan harus dilakukan KOPMA STT

77


Tektil dari sistem keanggotaan otomatis menjadi sitem keanggotaan sukarela.

Permodalan KOPMA STT Tekstil masih sangat mengandalkan dari anggota yang

bersifat otomatis, dengan sistem keanggotaan yang harus menjadi sukarela

membuat KOPMA STT Tekstil harus mengumpulkan modal yang lumayan besar

untuk mengembangkan KOPMA tanpa anggota yang akan menjadi sistem

sukarela. Solusi yang diharapkan adalah adanya bantuan dari pemerintah dalam

hal permodalan koperasi bukan hanya untuk KOPMA STT Tekstil tapi juga untuk

KOPMA-KOPMA lain.

“Oh untuk undang-undang baru ini... cukup berat sih kalau apa.. adaptasi-adaptasi dari otomatis ke sukarela itu.. karena memang dari dulu kita tuh banyaknya mengandalkan permodalan itu dari anggota.. nah sekarang kan sukarela jadi berat gitu ya buat kita buat ngumpulin modal lumayan gede buat ngebangun lagi KOPMA karena tanpa anggota dalam sukarela itu ya..solusinya paling ya..

mencari permodalan juga ke dinas .. kita juga nanyain ke dinas bagaimana nih dari dinas bisa ngasih modal juga ga ke Koperasi-Koperasi Mahasiswa yang lain...”

Perubahan yang sedang dilakukan KOPMA STT Tekstil dalam sistem

keanggotaan diharapkan dapat terlaksana pada tahun ini sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dalam AD/ART pada saat RAT. Target perubahan ini diakukan

agar bisa segera mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012.

“Sudah-sudah kita sosialisasikan waktu RAT kemaren juga acuan kita di RAT selanjutnya tentang AD/ART nya kita mencoba membuat ke sukarela itu menjadi

target tahun ini... ayoo kita jalanin progres buat ke undang-undang baru ini...”

Solusi yang dijelaskan oleh pengurus KOPMA STT Tekstil lebih ke solusi

mengenai perubahan sistem keanggotaan koperasi daripada solusi untuk

perubahan yang terjadi dalam UU No. 17 Tahun 2012 khususnya aspek

permodalan. Kendala utama yang sedang dihadapi oleh KOPMA STT Tekstil

lebih memfokuskan kepada perubahan sistem keanggotaannya, karena sistem

keanggotaan dianggp sangat berkaitan erat dengan sistem pemodalan koperasi.

setelah sistem keanggotaan KOPMA STT Tekstil sudah menjadi sukarela, maka

permodalan koperasi akan mengalami penurunan karena selama ini permodalan

KOPMA sangat bergantung kepada sistem keanggotaan otomatis.

4.4.6 Solusi dari Pengurus KOPMA UNISBA

78


Tidak sedikit kendala yang dihadapi KOPMA UNISBA dalam

mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Sama

nya dengan KOPMA lain kebijakan seperti UU ini dibuat oleh pemerintah dan

diatur juga oleh pemerintah, maka dalam masalah tekisnya pemerintah juga yang

seharusnya mengawasi. Pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi saja,

pemerintah harus melihat langsung kebijakan yang diterapkannya di lapangan

agar pemerintah tahu keadaan yang terjadi pada koperasi-koperasi khususnya

KOPMA dalam menjalakan kebijakan pemerintah seperti UU No. 17 Tahun 2012.

“Kalau misalkan kaya gitu mah kebijakan mah kita ga bisa ini ya karena kebijakan mah kan pemerintah yang mengatur, cuma dalam masalah teknisnya

ya harusnya pemerintah juga mengawasi ya tidak hanya me..melihat dari satu sisi.. kalau ini kebaikan untuk pemerintah cuma kan tidak semua kebijakan pemerintah itu benar kita harus tahu juga teknis ke bawahnya seperti apa ...

seperti apa sih keadaan..keadaan riil nya dilapangan seperti itu..”

Tanggapan dari dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2012 sangat beragam,

ada yang pro dan kontra. Tidak terkecuali pada pengurus KOPMA UNISBA juga

ada beberapa pengurus yang kontra dengan kebijakan ini. UU No. 17 Tahun 2012

ini terlihat seperti pasar modal, sistem setoran pokok pada UU ini tidak bisa

dikembalikan ke anggota dan menjadi aset koperasi. Pengurus KOPMA yang juga

sebagai anggota merasa dirugikan oleh perubahan sistem setoran pokok tersebut.

“Iya...kemudian ada yang pengganti simpanan pokok itu dia menjadi asetnya koperasi itu jadi dia tidak bisa dikembalikan ke anggota....kalau saya sebagai anggota saya merasa dirugikan oleh Undang-Undang itu karena kenapa... itu uang-uang saya kenapa harus apa ya...kasarnya kalau saya nanti sudah tidak menjadi anggota misalkan saya keluar...kenapa uang saya tidak bisa saya miliki lagi seperti apa ya...ngasih cuma-cuma gitu...saya juga ga mau kay gitu...”

Secara keseluruhan, solusi dari pengurus KOPMA UNISBA terhadap UU

No. 17 tahun 2012 ini dikembalikan lagi kepada pihak pemerintah. Pemerintah

yang membuat kebijakan serta mengatur agar kebijakan ini dapat

diimplementasikan dengan baik dan pemerintah juga yang seharusya

membimbing koperasi-koperasi dalam mengimplementasikan UU tersebut serta

mengawasi perubahan-perubahan yang telah dilakukan setiap koperasi.

Pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan agar pengimplementasian UU No.

17 tahun 2012 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

79


4.4.7 Solusi dari Pengurus KOPMA UNPAD

Solusi yang paling dianggap ampuh dalam mengatasi kendala yang

dihadapi KOPMA UNPAD dalam upaya mengimplemntasikan UU perkoperasian

ada adanya sosialisasi dari pihak yang terkait seperti KOPINDO atau koperasi

tingkat daerah. Sosialisasi ini menjelaskan mengenai tindakan yang harus

dilakukan oleh koperasi khususnya KOPMA. Keadaan KOPMA UNPAD saat ini

yag sedang membenahi sistem koperasinya membutuhkan penjelasan mengenai

sistem permodalan yang sedang bermasalah pada saat ini.

“Ya bisa jadi kaya yang tadi mungkin KOPINDO atau ya koperasi yang tingkat daerah deh...yang deket dulu yang daerah...lebih disosialisasiin lagi

tentang...apa sih...yang seharusnya koperasi itu seperti apa gitu...terus mungkin KOPMA UNPAD dulu pernah berjaya gitu tapi yang sempet turun terus sekarang ngebangun lagi...kan kepengurusannya baru lagi gitu jadi...harus...apa ya...dikasih tahu lagi dari awal yang harusnya seperti apa...terus kaya yang modalnya

harusnya darimana aja...pembagiannya seperti apa itu yang harus ini lagi...”

Solusi selanjutnya mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah,

pemerintah bisa melakukan sosialisasi dengan bentuk pelatihan atau dengan

diadakannya seminar. Pelatihan dan seminar ini diharapkan dapat membantu

KOPMA-KOPMA dalam mengimplmentasikan UU No. 17 Tahun 2012.

Sosialisasi melalui sosial media pun sangat dibutuhkan, mengingat dewasa ini

pengguna media sosial sudah semakin banyak.

“Hmm mungkin sama sih kaya ngadain pelatihan juga dari koperasinya

tingkat daerah gitu...mungkin lewat sosial media juga bisa...soalnya kan

sekarang pengguna sosial media lumayan banyak apa lagi ya...udah sih...”

Sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah diharapkan bisa menyesuaikan

waktu pelaksanaannya dengan waktu pengurus KOPMA. Pengurus KOPMA tidak

hanya mengurusi koperasi tetapi juga waktunya harus dibagi dengan kegiatan

kuliah yang sudah menjadi kewajibannya. Sosialisasi diharapkan bisa disesuiakan

dengan waktu pengurus KOPMA yang tidak mengganggu kewajibannya sebagai

mahasiswa yaitu kuliah.

“Paling solusinya...ya kita juga masih mencari tahu misalnya dari undang-undang...atau ada workshop...seminar kita pasti ikut. perwakilan berapa orang gitu...terus yang tadi saya bilang gitu ya kadang-kadang BKPK atau dinas Balatkop ngadain seminar atau pelatihan supaya kita betul-betul...setahu saya banyak yang kaya gitu... Cuma kadang itu...momen tanggalnya suka ga tepat...pas

80


lagi kita sedang mau ujian atau saat temen-temen udah pulang...udah pulang ke kampung gitu...paling solusinya betul-betul kita tuh KOPMA sesuai dengan

aturan koperasinya...tapi di sisi lain kita juga UKM...”

Pengurus KOPMA UNPAD mengharapkan pemerintah lebih sering

melakukan sosialisasi serta memebrikan penjelasan yang detail mengenai UU No.

17 Tahun 2012. Waktu sosialisasi pun diharapkan bisa disesuaikan dengan waktu

pengurus KOPMA karena waktu pengurus KOPMA terbagi dengan waktu kuliah,

ujian, dll yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa. Selain

sosialisasi, pemerintah diminta memberikan pelatihan.

4.4.8 Solusi dari Pengurus KOPMA UNPAS

Setiap kendala yang dihadapi selalu ada solusi untuk menemukan jalan

keluarnya. Solusi yang diungkapkan oleh pengurus KOPMA UNPAS untuk

mengurangi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU

Perkoperasian No. 17 Tahun yaitu lebih digencarkan lagi sosialisasi dari

pemerintah atau dinas terkait. UU perkoperasian ini sudah disahkan pada bulan

Oktober 2012, namun hingga saat ini masih banyak pengurus koperasi yang

pengetahuan serta pemahamannya masih rendah termasuk pengurus KOPMA

UNPAS. Rendahnya pemahaman pengurus koperasi disebabkan kurangnya

sosialisasi dari pemerintah, selama ini pengurus KOPMA UNPAS hanya

mempelajari dari buku saja yang penjelasannya kurang dimengerti.

“Hmm...solusinya jika memang undang-undang ini memang sudah...memang sudah di sahkan ya teh...harapan saya untuk pemerintah itu lebih

sosialisasikan tentang undang-undang ini supaya masyarakat juga lebih tahu gitu...jadi tidak....kan kalau misalnya...lebih dijelaskan sama pemerintah kitanya

juga lebih ngerti daripada kita baca sendiri...udah paling gitu aja...”

Penjelasan dari pemerintah sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi

dalam pengimplementasian UU No. 17 Tahun 2012. Pencarian informasi yang

terus mengandalkan buku masih menemui banyak kebingungan karena penjelasan

dari buku masih sangat kurang. Saat ini pengurus KOPMA UNPAS khususnya

bidang keuangan masih kebingungan mengenai mekanisme perubahan simpanan

menjadi sertifikat, perubahan keanggotaan, serta kepengawasan. Sosialisasi yang

81


diadakan oleh pemerintah diharapkan berbentuk pelatihan, agar pengurus yang

ikut pelatihan bisa mempraktekan langsung perubahan mekanisme dala koperasi.

“Kalau...untuk keuangan kan harus lebih banyak sosialisasi dengan rencana pemindahan itunya aja beda...pengalihan dari simpanan ke sertifikat seperti apa...jadi nah keanggotaan itu kita tidak pusing gitu kalau kaya gini kan masih pusing gitu...sedangkan untuk kepengawasan juga kalau mereka udah punya Sertifikat Modal Koperasi itu boleh ikut jadi kepengawasan gitu...jadi...harus lebih banyak...apa ya...hmm...dari dinasnya juga harus lebih banyak pelatihan...pelatihan-pelatihan pada koperasi gitu...”

Sosialisasi yang masih sangat kurang membuat pengurus KOPMA

UNPAS mencari informasi langsung ke dinas. Pengurus KOPMA UNPAS sering

melakukam sharing dengan pihak dinas untuk mengurangi ketidakpahaman dan

ketidaktahuan mengenai UU perkoperasian yang baru khususnya aspek

permodalan yang banyak mengalami perubahan. Telah ada rencana untuk

dilakukannya audiensi antara pihak dinas kota maupun dinas provisi dengan

pengurus koperasi di Kota Bandung termasuk dengan pengurus KOPMA untuk

memecahkan permasalahan yang terjadi di koperasi. permasalahan utama di

KOPMA UNPAS yaitu masih kurangnya pemahaman para pengurusnya mengenai

perubahan mekanisme yang terjadi dalam UU No. 17 Tahun 2012.

“Paling kita juga sering sharing teh ke dinas...kemarin juga...insya allah kita mau ada audensi dengan dinas kota...dinas provinsi juga bulan depan...jadi kita juga sekalian apa ya...ikut sharing lah soalnya kita juga ada permasalahan untuk undang-undang yang baru”

Audiensi yang baru akan dilakukan bulan depan, diharapkan dapat

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di koperasi khususnya KOPMA

UNPAS. Setelah diadakannya audiensi ini, pemahaman pengurus KOPMA

UNPAS diharapkan dapat meningkat dan KOPMA UNPAS dapat

mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012 dengan baik dan sesuia dengan

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan solusi yang diberikan

pengurus KOPMA di Kota Bandung dapat terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

82


Solusi Pengurus KOPMA di Kota Bandung mengenai UU No. 17

Tahun 2012 dari Hasil Wawancara


1 KOPMA BS UPI

- “...kalau kami pengennya ada loka

karya...”


disimpulkan bahwa solusi dari

pengurus KOPMA di Kota

Bandung yaitu pemerintah lebih

sering lagi mensosialisasikan

UU tersebut.

2 Ekuitas

- “...dari saya sih lebih gencar dari pihak

dinasnya...”

3 KOKESMA ITB

- “...harusnya sebelum undang-undang di

iniin gitu ya harusnya nanya-nanya dulu

ke koperasi-koperasi lainnya...”

4 KOPMA ITENAS

- “...pengennya sih maksudnya juga

pemerintahnya juga ngeliat situasi dari

tiap kampus gimana kan beda-beda gitu

kan...”

5 KOPMA STT TEKSTIL

- “...solusinya paling ya.. mencari

permodalan juga ke dinas..”

6 KOPMA UNISBA

- “...cuma dalam masalah teknisnya ya

harusnya pemerintah juga mengawasi ya

tidak hanya me..melihat dari satu sisi..”

7 KOPMA UNPAD

- “......lebih disosialisasiin lagi...”

8 KOPMA UNPAS

- “...harapan saya untuk pemerintah itu

lebih sosialisasikan tentang undang-

undang ini...”

Semua KOPMA di Kota Bandung mengatakan bahwa penjelasan maupun

sosialisasi dari pemerintah sangat kurang. Sebelumnya pihak dinas sempat

mengadakan sosialisasi, namun dalam sosialisasi tersebut kuota pengurus dibatasi

sehingga tidak semua pengurus dapat mengikuti sosialisasi tersebut juga

penjelasan yang dilakukan hanya sebagian besar saja tidak secara detail. Pengurus

KOPMA se-Kota Bandung menginginkan dari pihak Dinas Koperasi melakukan

83


sosialisasi baik dalam bentuk pelatihan maupun lokakarya namun dalam segi

penjelasannya detail atau secara menyeluruh sehingga pengurus KOPMA dapat

mengetahui dan memahami UU No. 17 Tahun 2012 ini secara menyeluruh.

Sosialisasi yang dilakukan pihak terkait diharapkan dapat dilakukan di

setiap KOPMA agar penjelasannya lebih mudah dipahami oleh semua pengurus.

Pihak dinas diharapkan dapat membimbing serta mengawasi KOPMA dalam

melakukan persiapan mengimplementasikan UU No. 17 Tahun 2012. Pemerintah

juga diminta agar peraturan yang dibuat tidak disama ratakan namun melihat

kondisi koperasi secara nyata di lapangan. Sistem SMK dinilai sangat

memberatkan jika diimplementasian di Koperasi Mahasiswa yang perkembangan

koperasinya bergantung pada anggota yang tidak selalu meningkat, serta sistem

keanggotaan yang pendek sesuai dengan lamanya studi menjadikan sistem

tersebut teras berat untuk diimplementasikan.

Secara keseluruhan UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012 tersebut

memiliki sisi negatif maupun sisi positif. Perbandingan mengenai UU No. 17

Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.6

Perbandingan sisi negatif dan sisi positif UU No. 17 Tahun 2012

Sisi Negatif Sisi Positif

Koperasi terkesan seperti PT

Mengkapitalisasi Koperasi

Memperlemah daya saing koperasi

Menghilangkan jati diri Koperasi

Banyak Koperasi yang membubarkan diri

Mempertegas kededukan Koperasi sebagai badan hukum

Mempertegas legalitas koperasi

Adanya penjamin dalam Koperasi Simpan Pinjam

Pengelolaan yang profesional

Berdasarkan tabel di atas, sisi negatif dari UU No. 17 tahun 2012 yaitu

koperasi terkesan seperti PT, mengakapitalisasi Koperasi, memperlemah daya

saing Koperasi dan menghilangkan jadi diri Koperasi. UU No. 17 Tahun 2012

oleh sebagian orang diibaratkan seperti PT karena adanya Sertifikat Modal

84


Koperasi yang sistem pemberlakuannya seperti saham di PT yang bisa

diperjualkan belikan dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan

anggota koperasi. Permodalan koperasi dalam UU No. 17 Tahun 2012 terlihat

seperti sistem kapitalis yang merubah citra koperasi dari awalnya kumpulan orang

menjadi kumpulan modal. Istilah simpanan diganti jadi setoran, tidak bisa

dikembalikan dan hanya sebagai tiket masuk jadi anggota. hal tersebut dinilai

memberatkan anggota. Bagi strategi penggalangan modal koperasi, jelas hal ini

tidak menguntungkan, pertumbuhan modal koperasi dari unsur swadaya

keanggotaan tak mungkin bisa bertumbuh selamanya, sebaliknya justru

mendorong bank atau pemilik modal melalui kekuatan modalnya mampu

mengambil alih koperasi, menguasai sumber-sumber produksi koperasi, dan lain-

lain.

Surplus atau profit sebuah koperasi sudah sewajarnya dibagikan kepada

Anggota, namun UU tersebut mengatur koperasi dilarang membagikan profit

apabila diperoleh dari hasil transaksi usaha dengan non-anggota. Selain

permodalan koperasi yang seakan berbentuk PT, administrasi pendirian Koperasi

dalam UU tersebut pun seperti pendirian PT mulai dari tata cara pendirian

anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. Administrasi pendirian Koperasi

memerlukan biaya yang tidak murah. Koperasi yang tidak mampu mengikuti

aturan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 terancam akan membubarkan

diri. Aturan tersebut dirasa sangat memberatkan Koperasi khususnya bagi

Koperasi yang belum mempunyai badan hukum Koperasi.

Selain sisi negitif, UU No. 17 Tahun 2012 mempunyai sisi positif

berdasarkan sudut pandang yang berbeda. UU Perkoperasian No. 17 Tahun 2012

mempertegas kedudukan koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha atau

perusahaan dengan memisahkan kekayaan anggota sebagai modal Koperasi dan

adanya tanggungjawab terbatas dari anggota, serta mempertegas pelayanan pada

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hanya kepada anggota. Legalitas Koperasi pun

dipertegas, pendirian koperasi harus melalui akta otentik. Pemberian status dan

pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab

85


Menteri. UU tersebut juga mengatur ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat

menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Koperasi

Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak

lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum Koperasi.

Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan

simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk

Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP)

melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Kemajuan lain yang dibawa oleh UU No. 17 Tahun 2012 adalah

penegasan atas persyaratan kompetensi para pengurus dan pengawas KSP.

Pengurus dan pengawas KSP wajib mempunyai kompetensi dan profesionalisme.

Hal ini tentunya secara langsung juga akan menjadi jaminan bagi para anggota

yang mempercayakan dananya kepada KSP bahwa dana mereka memang dikelola

secara professional oleh orang yang tepat. Hadirnya UU No. 17 Tahun 2012

merupakan penyediaan fasilitas payung hukum oleh pemerintah bagi gerakan

koperasi Indonesia untuk dapat berapresiasi dalam kegiatan usaha secara nyaman,

aman, professional dan berskala global.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Pengetahuan …repository.upi.edu/15373/6/S_PE_1005761_Chapter4.pdf31 belinda suryani agustine, 2014 studi deskriptif aspek permodalan koperasi

Documents