BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS - mamasakab.go.idmamasakab.go.id/RPJMD BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS.pdf · Penyajian isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Mamasa meliputi permasalahan

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 222

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen

RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Mamasa. Penyajian analisis isu-isu strategis diharapkan dapat

menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja

pembangunan Kabupaten Mamasa dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-

isu strategis RPJMD Kabupaten Mamasa meliputi permasalahan pembangunan

daerah dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah dapat terjadi karena kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini belum sesuai dengan yang direncanakan serta

adanya upaya untuk mencapai pembangunan masa datang dengan kondisi riil saat

ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan

permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan

Kabupaten Mamasa di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan

Kabupaten Mamasa diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki

pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan

lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait

dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan


pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka

menengah daerah. Adapun permasalahan pembangunan Kabupaten Mamasa

adalah sebagai berikut : :


Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Mamasa

No

Bidang Urusan Dan

Indikator Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Capaian Target Permasalahan Faktor –Faktor Penentu

Keberhasilan

1 Pendidikan

1.1 Angka melek huruf 89,40 sedikit lebih tinggi

dari Provinsi Sulawesi Barat

88,54

Masih banyak masyarakat yang tinggal di desa terpencil

yang tidak bisa membaca, terutama masyarakat komunitas

adat terpencil

Meningkatkan program penuntasan angka buta

huruf melalui pelaksanaan kegiatan paket A, B, C

dan kegiatan-kegiatan yang sesuai.

1.2 Angka rata-rata lama sekolah 7,19 tahun, lebih rendah

dari Provinsi Sulawesi Barat

7,32 tahun

Masih rendah tingkat partisipasi sekolah terutama pada

jenjang pendidikan menengah keatas

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan gratis

pada semua jenjang pendidikan; dan

Meningkatkan akses pendidikan pada penduduk

usia sekolah

1.3 Angka pendidikan yang

ditamatkan

SD: 28,76; SMP : 16,12;

SMA : 13,37; & PT: 6,41

Masih rendah akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Meningkatnya jumlah penduduk untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi

1.4 Pendidikan Dasar :

1.4.1 Angka Partisipasi Sekolah

(APS/APK)

SD/MI : 95,89%; SMP:

84,98%

Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMP

menurun akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap

pendidikan terutama yang tinggal di wllayah pedesaan

Meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah

untuk berparisipasi dalam pendidikan terutama

pendidikan dasar 9 tahun.

1.4.2 Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah

SD/MI : 91,99; SMP : 57,44 Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

dasar sembilan tahun yang memadai untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia

sekolah;

Perlunya peningkatan anggaran untuk

pembangunan sekolah dalam rangka pemerataan

sampai di deas terpencil.

1.4.3 Ketersediaan Guru SD/MI untuk

setiap satuan pendidikan

Persentase Satuan

pendidikan SD/MI yang

Belum merata sebaran guru ke sekolah-sekolah terutama

sekolah yang berada di desa terpencil

Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru

disemua sekolah baik di perkotaan maupun di


sudah memenuhi standar

ketersediaan Guru (6 orang

Guru per Satuan

Pendidikan)

perdesaan/desa terpencil.

1.4.4 Ketersediaan Guru SMP/MTs.

untuk setiap mata pelajaran

Persentase Sekolah

SMP/MTs. yang sudah

memenuhi standar

ketersediaan Guru (1 Orang

Guru per mata pelajaran)

Belum merata sebaran guru ke sekolah-sekolah terutama

sekolah yang berada di desa terpencil

Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru



1.5 Pendidikan Menengah :

1.5.1 Angka partisipasi sekolah

(APS/APK)

59,64% Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan

menengah keatas masih rendah akibat keterbatasan

ekonomi masyarakat dan biaya pendidikan yang mahal.

Meningkatkan kesadaran penduduk usia 15 tahun

keatas untuk berparisipasi dalam pendidikan

terutama pendidikan menengah.

1.5.2 Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah

67,25 Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat

pendidikan menengah yang masih kurang;

Rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan

Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

menengah yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan usia 15 – 18 tahun.

Perlunya peningkatan anggaran untuk

pembangunan sekolah untuk memenuhi

kebutuhan sampai di desa-deas terpencil.

1.5.3 Rasio guru terhadap murid 21 Tingkat sebaran guru tidak merata ke sekolah-sekolah Meningkatkan pemerataan kebutuhan guru



1.6 Fasilitas pendidikan :

1.6.1 Bangunan sekolah SD kondisi

baik

Persentase Jumlah Sekolah

SD/MI Dalam Kondisi Baik

Minimnya Anggaran Perbaikan Sekolah Meningkatkan anggaran untuk perbaikan

bangunan sekolah dasar yang rusak.

Melakanakan rehabilitasibangunan sekolah

1.6.2 Bangunan sekolah SMP kondisi

baik

Persentase Jumlah Sekolah

SMP/MTs. Dalam Kondisi

Baik

Minimnya Anggaran Perbaikan Sekolah Meningkatkan anggaran untuk perbaikan

bangunan sekolah menengah yang rusak.

Melakanakan rehabilitasibangunan sekolah

menengah yang rusak.

1.7 Guru yang memenuhi kualifikasi Persentase Guru SD/MI Masih kurangnya guru yang memenuhi standar kualifikasi Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan


S1/DIV yang berijazah minimal

S1/DIV

S1/D IV dan pelatihan guru.

2 Kesehatan

2.1 Angka kematian bayi 23 Masih tingginya angka kematian bayi;

Kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu

hamil;

Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

terutama pada ibu dan anak;

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan

pentingnya kesehatan ibu dan anak.

2.2 Rasio puskesmas, puskesmas

pembantu, puskesmas keliling

dan polindes per satuan

penduduk

{(17+84+13+2)/146.292} x

1000

= 0,79

Masih kurangnya fasilitas kesehatan seperti poliklinik dan

pustu per satuan penduduk;

Masih mnimnya fasilitas kesehatan yang terdapat di

puskesmas, poliklinik, dan atau posyandu;

Ketersediaan tenaga medis yang masih kurang.

Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas

kesehatan ;

Koordinasi antar tingkatan pemerintahan unuk

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas

kesehatan yang berkualitas

2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk

Baru ada 2 rumah sakit

yang melayani seluruh

wilayah Kabupaten Mamasa

dengan 17 kecamatan dan

jumlah penduduk 149.292

jiwa.

Rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk karena

RS hanya ada 2 (satu swasta satu milik pemerintah) namun

fasilitas yang masih minim.

Perlunya peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum

Daerah.

2.4 Rasio dokter per satuan

penduduk

Dokter yang ada sebanyak

16 orang dokter umum, 2

dokter gigi dan belum ada

dokter spesialis yang

melayani penduduk

Kabupaten Mamasa.

Masih sangat kurangnya tenaga dokter umum, dokter gigi

maupun dokter spesialis.

Perlunya melakkan perekrutan tenaga dokter

umum, gigi dan spesialis;

Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan

tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan

di unit pelayanan kesehatan;

Perlu ada aturan tersendiri untuk penempatan

Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten/Kota

2.5 Rasio tenaga medis per satuan

penduduk

(253/149.292)x 1000

= 1,69%

Jumlah tenaga medis masih sangat kurang per satuan

penduduk;

Penyebaran tenaga medis yang tidak merata terutama di

daerah-daerah terpencil dan belum memiliki aksesibilitas

yang baik.

Meningkatkan jumlah tenaga medis sehingga

dapat melayani penduduk dengan baik;

Melakukan pemerataan tenaga kesehatan sampai

ke daerah-daerah yang tidak terjangkau;

Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya

didaerah-daerah terpencil yang mengarah pada

pemerataan persebaran tenaga medis


2.6 Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

Jumlah desa/kel UCI:juml

seluruh desa/kel

Sarana dan prasarana penunjang pemberian imunisasi yang

terstandarisasi;

Kantong-kantong daerah tak terjangkau imunisasi

mempunyai risiko timbulnya dan menyebarnya penyakit-

penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;

Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya imunisasi.

Mengkaji dan Menganalisi data hingga

merencanakan kegiatan ditingkat puskesmas,

identifikasi masalah dan mencari solusi;

Revitalisasi outreach (daerah sulit dijangkau)

melalui pelayanan posyandu, pustu yang

terjadwal antara petugas dan masyarakat.

2.7 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

61,80% Minimnya fasiltas sarana dan prasarana kesehatan

termasuk obat-batan dan alat kesehatan ;

Kurangnya aksesibiltas pasien masyarakat miskin terhadap

pelayanan kesehatan.

Peningkatan ketersediaan obat di Rumah

Sakit/Balai Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan fasilias sarana dan prasarana

kesehatan;

Meningkatkan aksesibiltas masyarakat miskin

tehadap pelayanan kesehatan.

2.8 Cakupan puskesmas (17/17)x100% = 100% Sarana dan prasarana puskesmas masih terbatas Peningkatan dan pemerataan Ketersediaan

Infrastruktur dan SDM

2.9 Cakupan pembantu puskesmas (84/165)x100% = 51% Susahnya akses transportasi dari desa-desa terpencil ke

lokasi puskesmas pembantu

Peningkatan dan pemerataan jumlah PUSTU

yang didukung oleh infrastruktur dan SDM yang

memadai

3 Lingkungan Hidup : 3.1 Persentase penanganan sampah Penanganan masalah

sampah masih terbatas

pada wilayah ibukota

kabupaten yaitu Kecamatan

Mamasa, dan kecamatan

terdekat yaitu Kecamatan

Tawalian dan sebagian

Kecamatan Balla.

Kapasitas sumberdaya aparatur dan kelembagaan yang

masih perlu ditingkatkan;

Belum dikembangkannya teknologi pengolahan sampah;

Penanganan sampah masih terbatas pada penanganan

timbulan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan

volume sampah dari sumbernya;

Masih kurangnya tempat pembuangan sampah sementara;

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan persampahan melalui upaya

pengurangan timbulan sampah mulai dari

sumbernya dengan penerapan 3R serta

optimalisasi kinerja pengelolaan layanan

persampahan;

Meningkatkan kapasitassumberdaya aparatur dan

kelembagaan penanganan sampah;

Meningkatkan ketersediaan tempat pembuangan

sampah.

3.2 Cakupan penghijauan wilayah

rawan longsor dan Sumber Mata

Air

Ruang terbuka hijau

sebanyak 72,1% yang

terbentuk secara alami.

Masih rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau;

Belum adanya pertamanan kota/taman rekreasi;

Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau melalu

penanaman pohon-pohon pelindung.


3.3 Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk (daya tampung TPS)

Daya tampung TPS sekitar

14,97% terhadap jumlah

penduduk.

Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas

penduduk belum didukung oleh keberadaan

sarana persampahan berupa TPS, serta institusi pengelola

yang memadai;

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah

sampah dan membuangnya ke tempat sampah.

Peningkatan jumlah sarana persampahan pada

tiap lingkungan permukiman secara berimbang

dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh

institusi pengelola yang profesional;

Mengurangi timbulan sampah dengan

menerapkan prinsip 3R;

Meningkatkan institusi pengelola yang memadai.

4 Pekerjaan Umum

4.1 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

Panjang jaringan jalan

kondisi baik pada tahun

2012 adalah 94,95 km

dengan rincian : jalan

kabupaten 25,95 km; jalan

provinsi 4025 km; jalan

negara 28,75 km.

Masih tingginya tingkat kerusakan jalan (jalan negara,

provinsi dan jalan kabupaten)

Prioritisasi pembangunan dan peningkatan jalan

terutama pada kawasan strategis.

4.2 Rasio Jaringan Irigasi 97,63% naun merupakan

jaringanirigasi sederhana

dengan lebar kurang dari

1,5 m.

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi;

Belum tersedianya data dasar daerah irigasi berbasis GIS

Peningkatan rasio lahan pertanian dan budidaya

perikanan yang terairi oleh jaringan irigasi dan

peningkatan kemampuan petani untuk mengelola

sumber daya air.

Peningkatan kualitas dan kuanitas jaringan irigasi.

4.3 Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal

dilalui roda 4)

Sebagian besar akses jalan

dari kecamatan ke desa-

desa merupakan jalan

dengan kondisi sedang

sampai rusak berat.

Masih rendahnya kualitas akses jalan yang

menghubungkan ibukota kecamatan dengan kawasan

permukiman penduduk (desa);

Meningkakan kualitas dan kuantitas akses jalan

penghubung antar kawasan permukiman.

4.4 Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Total panjang jalan

kabupaten 1.799,16 km dan

dalam kondisi baik hanya

25,95 km atau sekitar 1,5%

dari total jalan status jalan

kabupaten.

Masih rendahnya kualitas jalan dari ibukota kabupaten ke

kecamatan dan antar kecamatan;

Masih terdapat kecamatan yang sulit untuk dilalui kendaraan

roda 4.

Meningkatkan kualitas jalan status kabupaten

yang merupakan penghubung antar kecamatan,

dan dengan ibukota kabupaten.

4.5 Panjang jalan yang memiliki Belum ada Masih minimnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase Meningkatkan pembangunan drainase jalan


trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air yang baik

/saluran pembuangan air yang baik;

sebagai saluran pembuangan air terutama air

hujan sehingga tidak mengenangi jalanan.

4.6 Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak

tersumbat

Belum ada Pembangunan drainase selama ini belum menjadi prioritas

pembangunan daerah.

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan

saluran drainase jalan agar tidak tersumbat oleh

sampah dan sedimentasi..

4.7 Panjang irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik

13.489 km merupakan

irigasi sederhana

Masih rendahnya kualitas dan kuantitas irigasi; Pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi

yang baik.

5 Penataan Ruang

5.1 Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah

72,01 Belum tersedianya pedoman pelaksanaan bidang penataan

ruang

Mempercepat proses legalsasi peraturan daerah

terkait penataan ruang dan menyusun peraturan-

peraturan yang merupakan turunan perda

penataan ruang dan wlayah serta pembangunan

sistem informasi penataan ruang daerah;

Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan

sesuai dengan rencana tata ruang dan

meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH

pada kawasan perkotaan dan permukiman.

5.2 Rasio bangunan ber- IMB per

satuan bangunan

Rendahnya kualitas bangunan dan kawasan perkantoran

pusat pemerintahan Kabupaten Mamasa berbasis tata

ruang;

5.3 Ruang publik yang berubah

peruntukannya

Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi

penataan ruang serta penyebarluasan informasi penataan

ruang kepada masyarakat;

Rendahnya kualitas bangunan dan kawasan perkantoran

pusat pemerintahan Kabupaten Mamasa berbasis tata

ruang;

5.4 Ketaatan terhadap RTRW RTRW masih berupa

rancangan perda RTRW.

Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Mamasa;

Belum adanya Perda Rencana Detail dan Rencana Teknis

Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;

Belum tersedianya pedoman pelaksanaan bidang penataan

ruang;

Randahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

dalam penyelenggaraan penataan ruang.

6 Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya dokumen

perencanaan jangka panjang,

jangka menengah dan jangka

pendek.

RPJPD dan RPJMD

ditetapkan dgn PERDA dan

RKPD dengan PERKADA

Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di

bidang perencanaan pembangunan;

Manajemen SDM yang belum mengarah kepada

peningkatan kinerja pegawai;

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di

bidang perencanaan pembangunan daerah;

Meningkatkan kualitas data dan informasi

pembangunan daerah;


6.2 Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD

RKPD tahun 2015 sedang

dalam proses penyusunan.

Sistem pengumpulan data dan akurasi data belum optimal;

Perencanaan partisipatif belum dapat terlaksana secara

efektif karena menyangkut keterbatasan SDM aparatur dan

masyarakat pada umumnya;

Sinkronisasi/pengintegrasian antar dokumen perencanaan

belum dilakukan secara optimal;

Koordinasi, komitmen dan tanggung jawab internal maupun

antar SKPD masih belum optimal

Meningkatkan peran masyarakat dalam

perencanaan pembangunan daerah;

Meningkatkan sinkronisasi dan pengintegrasian

antar dokumen perencanaan pembangunan

daerah, dan tetap mengacu pada aturan dalam

penyusunan dokumen perencanaan.

7 Perumahan

7.1 Rasio rumah layak huni Perbandingan rumah ayak

huni adalah 53,13% dari

jumlah total rumah yang

ada.

Masih banyaknya penduduk yang tinggal di rumah tidak

layak huni akbat keterbatasan pembiayaan perumahan;

Terbatasnya alokasi pembiayaan perumahan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah;

Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang

layak melalui fasilitasi peningkatan kualitas

perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah

sederhana;

7.2 Rasio permukiman layak huni Permukiman yang layak

huni belum banyak yang

memiliki fasilitas sanitasi

yang baik.

Rendahnya kualitas permukiman padat penduduk;

Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman

perdesaan/kumuh dengan pola pemberdayaan masyarakat;

Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap

rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh

masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan

utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan

pengembangan kawasan perumahan;

Meningkatkan progam-program pemberdayaan

masyarakat dalam ber-PHBS.

7.3 Rumah tangga pengguna air

bersih

12,20% pada ahun 2012 Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi

permukiman perkotaan;

Masih rendahnya jumlah rumah tangga yang menggunakan

air bersih.

Peningkatan cakupan pengguna air bersih

khususnya pada masyarakat perdesaan yang

belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan

sarana dan prasarana air minum dan

penambahan kapasitas dan sistem sambungan

rumah air minum serta perlindungan sumber air

baku dari pencemaran lingkungan.

7.4 Persentase rumah tinggal ber-

sanitasi

Rumah tinggal bersanitasi

sebanyak 58,25% yaitu

rumah yang mempunyai

fasiitas air bersih,

pembuangan tinja dan

Masih rendahnya kualitas layanan air minum dan sanitasi

permukiman perkotaan;

Masih banyak rumah tangga yang tidak menggunakan WC;

Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi rumah tangga

serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.

Peningkatan rumah tangga yang dapat

mengakses sanitasi yang layak

Peningkatan pemahaman masyarakat akan

pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan


sampah. prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan

tempat umum serta peningkatan keterlibatan

masyarakat

dalam pengelolaan drainase lingkungan.

7.5 Lingkungan pemukiman kumuh Sarana pembuangan air

bekas (air buangan) masih

menyatu dengan

pembuangan air hujan

berupa saluran air.

Rendahnya kualitas infrastruktur permukiman

perdesaan/kumuh dengan pola pemberdayaan masyarakat;

Belum optimalnya cakupan pelayanan dan jumlah prasarana

dan utilitas lingkungan perumahan;

Minimnya pemahaman masyarakat akan pola hidup bersih

dan sehat.

Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana,

saran dan utilitas lingkungan permukiman.

Meningkatkan peran masyarakat dalam

meningkatkan kualitas lingkungan.

8 Bidang Kepemudaan dan

Olahraga

8.1 Jumlah organisasi pemuda 1 organisasi a. Ketersediaan sarana dan prasarana publik untuk

pengembangan olahraga baik dari segi kuantitas maupun

pemerataannya masih belum memadai.;

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas atlet di berbagai cabang

olahraga prestasi masih kurang;

c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan organsasi pemuda;

d. Prestasi di bidang olahraga masih kurang dikarenakan

pembinaan terhadap cabang olahraga prestasi belum

mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah

meskipun telah dilaksanakan pembinaan pada cabang

olahraga tertentu.

e. Mengupayakan peningkatan sarana dan

prasarana untuk pengembangan olahraga dan

kegiatan kepemudaan;

f. Meningkatkan upaya pemberdayaan organisasi

pemuda dan pembinaan terhadap cabang

olahraga tertentu.

8.2 Jumlah organisasi olahraga 1 organisasi

8.3 Jumlah kegiatan kepemudaan -

8.4 Jumlah kegiatan olahraga Hanya diaksanakan ketika

ada acara resmi seperti 17

Agustus dan hari Ulang

Tahun Kabuaten

8.5 Gelanggang / balai remaja

(selain milik swasta)

-

8.6 Lapangan olahraga Terdapat di setiap

kecamatan berupa

lapangan sepak bola

dengan fasilitas yang

sangat minim.

9 Penanaman Modal

9.1 Jumlah investor berskala

nasional

Belum ada Data potensi penanaman modal belum memadai;

Masih perlu dukungan infrastrktur dan regulasi;

Masih kurangnya informasi serta kualitas dan kuantitas

event-event promosi daerah yang bertujuan untuk

Mengupayakan ketersediaan data potensi

penanaman modal, meningkatkan dukungan

melalui ketersediaan infrastruktur dan regulasi.


meningkatkan iklim investasi;

Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh

kurangnya data potensi daerah serta kurangnya sarana dan

prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi;

Pengolahan potensi Penanaman Modal Daerah belum

optimal karena kurangnya anggaran dalam pendayagunaan

fasilitas pengembangan usaha;

Lemahnya pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh

kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap dunia usaha

serta belum tersedianya standar operasional pelayanan dan

fasilitasi Penanaman Modal;

Lemahnya pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN

diakibatkan belum adanya acuan berupa perda.

10

Bidang Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah

10.1 Persentase koperasi aktif 86,18% atau 103 koperasi

aktif dari toal koperasi 120.

Masih sedikitnya jumlah koperasi di Kabupaten Mamasa;

Kurangnya peran aparat pemerintahan dalam pembinaan

koperasi;

Wawasan kewirausahaan masih kurang

Meningkatkan peran pemerintah dalam

pembinaan koperasi serta meningkatkan

pembinaan wawasan kewirausahaan;

10.2 Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM

Sebanyak 954 UKM Pengembangan UKM belum didukung oleh optimalisasi

peningkatan SDM para pelaku usaha

Mendorong terciptanya kerjasama usaha

(kemitraan)

10.3 Persentase Jumlah Usaha Terdapat 593 usaha dengan

berbagai jenis usaha seperti

meubel, batu bata,

penggilingan padi,

pembuatan kue, tenunan,

pembuatan tempe/tahu da

konveksi.

Masih kurangnya inovasi, penelitian dan pengembangan

produk;

Kurangnya kemtraan usaha.

Meningkatkan inovasi, penelitian dan

pengembangan produk serta kemitraan usaha.

11 Bidang Kependudukan dan

Catatan Sipil

11.1 Rasio penduduk berKTP per Sekitar 20% penduduk yang Masih ada penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada


satuan penduduk mempunyaiKTP pada tahu

2012.

masyarakat tentang administrasi kependudukan

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur

pemerintah dalam penyusunan database

kependudukan yang berkualitas dan akurat;

Peningkatan koordinasi antar tingkatan

pemerintahan dalam pengoperasian dan

pemeliharaan sistem informasi dan database

kependudukan.

11.2 Rasio bayi berakte kelahiran Akte kelahiran yang telah

diterbitkan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun (2008-

2012) sebanyak 4.547

Masih terdapat bayi yang belum memiliki akte kelahiran

11.3 Rasio pasangan berakte nikah Akte nikah sebanyak 266 Belum terdapat penduduk/pasangan yang belum memiliki

akte nikah

11.4 Kepemilikan KTP 27.032 penduduk berKTP Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP

11.5 Ketersediaan database

kependudukan

Belum akurat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi

kependudukan;

Belum optimalnya tertib layanan administrasi kependudukan

12 Bidang Ketenagakerjaan

12.1 Angka Partisipasi Tenaga Kerja

75,09 pada tahun 2012

mengalami peningkatan dari

sebelumnya 71,59.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga

kerja;

Tingkat partisipasi angkatan kerja masih perlu ditingkatkan;

Database ketenagakerjaan daerah perlu ditingkatkan;

Belum terbangunnya gedung dan sarana prasarana UPTD

BLK dan BPPD Kabupaten Mamasa sebagai tempat

peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan

masyarakat

Pembekalan dan pelatihan tenaga kerja baik skil

maupun kemapuan manajemen

Pembangunan balai latihan kerja yang memenuhi

standar nasional;

Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis

kebutuhan pasar kerja

12.2 Rasio penduduk yang bekerja Terdapat 67.299 penduduk

yang sudah bekerja dan

2.345 merupakan penduduk

dengan status

pengangguran terbuka.

Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak diikuti

dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai;

Tingginya angka pengangguran.

Rendahnya tingkat pendapatan di sekto pertanian

Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan

yang baru;

Peningkatan kemampuan petani dalam

meningkatkan nilai tambah hasil produksi

pertanian.

13 Bidang Ketahanan Pangan

13.1 Regulasi ketahanan pangan Ada Belum optimalnya pelaksanaan regulasi ketahanan pangan

sebagai pedoman tata laksana keamanan, mutu dan gizi

pangan di daerah.

Mengoptimalisasilkan pelaksanaan regulasi

ketahanan pangan.

13.2 Ketersediaan pangan utama 182,31 kg pertahun Belum optimalnya peningkatan ketersediaan pangan Meningkatkan kemampuan penduduk untuk


berbasis kemandirian;

Peningkatan kemudahan dan kemampuan masyarakat

masih rendah dalam mengakses pangan;

Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan

menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal yang

belum memadai;

Laju pertumbuhan pangan yang cenderung melandai

dibandingkan pertambahan jumlah penduduk.

mengakses pangan utama an pangan lokal

lainnya;

Pengendalian pertumbuhan penduduk;

14 Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

14.1 Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah maupun swasta

Sekitar 43,25% atau 1.927

pekerja perempuan di

lembagan pemerintah.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

utamanya pada Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan

Indeks Pemberdayaan Gender masih perlu ditingkatkan.

Meningkatkan kapasitas dan skill perempuan

melalui berbagai kegiatan penddikan dan

pelatihan

14.2 Partisipasi Angkatan Kerja

Perempuan

43,25% Terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang

layak akibat rendahnya pengetahun dan keterampilan;

Terdapat perbedaan upah kerja laki-laki dengan perempuan

terutama di sektor pertanian.

14.3 Rasio KDRT Kasus KDRT yang

dilaporkan sebanyak 2

kasus atau 0,06%.

Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan

dan anak.

15 Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

15.1 Rata-rata jumlah anak per

keluarga

3 sampai 4 anak Tingginya angka kelahiran disebabkan oleh masih

rendahnya penggunaan alat kontrasepsi.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang

keluarga berencana

15.2 Rasio akseptor KB -

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB;

Kurangnya tenaga penyuluh tentang keluarga berencana

Peningkatan tenaga penyuluh keluarga berencana

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

15.3 Cakupan peserta KB aktif 65,23% Akses masyarakat miskin terhadap alat KB masih rendah. Peningkatan cakupan KB pada MBR

15.4 Keluarga Pra Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera I

71,69% atau sekitar 23.980

rumah tangga

Masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat tingginya

angka kelahiran;

Tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan pra-

Penguatan ketahanan ekonomi keluarga;

Peningkatan partisipasi ber-KB;

Pembinaan terhadap remaja tenang ampak


sejahtera I;

Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja.

negatif pernikahandini.

16 Bidang Perhubungan

16.1 Jumlah terminal dan bandara Terminal belum ada,

terdapat satu bandara

perintis yang dalam tahap

pembangunan.

Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan

berupa rambu lalu lintas, pagar pengaman maupun marka

jalan;

Terbatasnya pendanaan untuk membiayai sarana dan

prasarana perhubungan;

Belum terbangunnya terminal sebagai sarana pelayanan

transportasi darat;.

Belum tersedianya angkutan umum dalam kabupaten;

Masih sedikitnya angkutan yang memenuhi ijin kelaikan

jalan.

Peningkatan pelayanan dan kapasitas

transportasi umum melalui peningkatan

keterpaduan transportasi antar moda dan antar

wilayah;

peningkatan aksesibilitas pelayanan

transportasikhususnya pada kawasan perdesaan.

16.2 Jumlah uji kir angkutan umum Belum ada

16.3 Jumlah kendaraan angkutan

umum

Terdir dari beberapa bus

kecil yang mengangkut

penumpang antar

kabupaten.

17 Bidang Komunikasi dan

Informatika

17.1 Jumlah jaringan komunikasi 2 Belum optimalnya layanan multi media dalam rangka

pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor

14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi belum

maksimal;

Kelembagaan komunikasi dan informatika masih lemah;

Masih terbatasnya sarana internet untuk diakses oleh

masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;

Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah

masih belum optimal.

Penyediaan sarana dan prasarana jaringan

komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau

pelayanan jaringan komunikasi

17.2 Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk

Sangat rendah. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan

komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau

pelayanan jaringan komunikasi;

Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan

komunikasi

17.3 Jumlah surat kabar

nasional/lokal

7 terdiri atas 2 surat kabar

nasonal dan 5 surat kabar

lokal

Peningkatan jumlah, kualitas dan kapasitas media

cetak lokal yang ada di daerah;

Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah

dalam peningkatan kualitas dan kapasitas media

cetak lokal

17.4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Satu unit

18 Bidang Pertanahan

18.1 Persentase penduduk yang

memiliki lahan bersertifkat

Sertifikat yang sudah

dikeluarkan sebanyak 4.704

sertfikat tanah hak milik.

Pengurusan sertifikat tanah masih terbatas pada sertifikat

hak milik belum mengeluarkan serifkat hak guna bangunan

dan hak guna usaha;

Adanya prona sertifikasi lahan;


Belum tersedianya regulasi batas desa;

18.2 Persentase luas lahan yang

bersertifikat

????? Masih banyaknya tanah tanpa sertifikat yang berada di

Kabupaten Mamasa;

Administrasi kepemilikan tanah termasuk aset tanah

Pemerintah Daerah belum tertib.

Mendorong sertifikasi tanah/lahan yang belum

mempunyai bukti kepemilikan yang sah

19 Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

19.1 Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP

Melakukan 3 (tiga) kali

pembinaan politik daerah.

Masih kurangnya kemandirian dan kinerja infrastruktur

politik;

Pembangunan wawasan kebangsaan dan watak budaya

demokrasi masih kurang;

Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan

ketertiban masyarakat.

Peningkatan pembinaan politik daerah

19.2 Kegiatan pembinaan politik

daerah

Melakukan 1 satu) kali

kegiatan pembinaan

terhadap LSM,ORMAS dan

OKP.

Peningkatan pembinaan terhadap LSM,ORMAS

dan OKP

20 Bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

21.1 Sistem informasi Pelayanan

Perijinan dan adiministrasi

pemerintah

Belum menggunakan sistem

informasi pelayanan

perijinan dan administrasi

pemerintahan

Prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih

berkualitas masih perlu ditingkatkan;

Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

Administrasi kepemilikan aset daerah masih belum tertib.

Penatausahaan keuangan pada SKPD masih belum tertib.

Layanan perizinan belum efisien dan terintegrasi.

Peningkatan pelayanan publik yang berkuaitas;

Penertiban administrasi kepemilikan aset daerah,

penatausahaan keuangan daerah dan layanan

perizinan yang efisien dan terintegrasi

21.2 Sistim Informasi Manajemen

Pemda

Belum ada Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum

tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien.

Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan,

dan Lembaga Teknis belum berjalan secara optimal.

Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

peningkatan kinerja.

Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya

Membangun sistem informasi manajemen

pemerintah daerah;

Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar

SKPD;

Peningkatan penerapan prinsip good governance;

Mengupayakan peningkatan peran BUMD dalam

rangka peningkatan capaian target PAD.


menerapkan prinsip good governance.

Sumber pendapatan daerah masih terbatas, besaran potensi

PAD belum diketahui secara pasti.

Peran BUMD dalam peningkatan PAD masih belum optimal.

22 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

22.1 Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

Jumlah kelompok binaan

LPM sejak tahun 2008

sampai 2012 hanya 2 (dua)

kelompok.

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa.

Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.

Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal.

Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum

optimal.

Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok

lembaga pemberdayaan masyarakat ;

Meningkatnya jumlah Kelompok Binaan Pada

Masing-Masing LPM pada setiap Desa.

22.2 PKK aktif PKK aktif ada di 17 tujuh

belas) kecamatan.

Kurang aktifnya kelompok binaan PKK Pengoptimalan Fungsi dan Tanggung Jawab

Penggerak PKK Kabupaten Kecamatan dan

Desa/Kelurahan.

22.3 Posyandu aktif Kurang kader, sarana dan prasarana yang layak untuk

posyandu yang terletak di desa terpencil

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kader

Posyandu dan Pemberian Dukungan Sarana

DanPrasarana yang Layak kepada Posyandu

Didasa/Kelurahan khususnya didaerah terpencil.

22.4 Swadaya masyarakat terhadap

Program Pemberdayaan

Masyarakat

Posyandu aktif ada 472

dari total 531 posyandu

yang ada.

Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;

Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan

perdesaan cenderung menurun.

Menggiatkan program-program pemerintah yang

bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong

Masyarakat serta melakukan pendataan secara

rutin terhadap kegiatan Pembangunan yang

dilakukan secara swadaya

25 Bidang Sosial

25.1 Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi

Ada 7 sarana sosial yang

ada

Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan

pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi PMKS;

Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia

usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah

dan terdayagunakan secara optimal.

Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran

pada masing-masing kegiatan untuk

meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial;

Meningkatkan peran masyarakat dalam dunia

usaha

25.2 PMKS yg memperoleh bantuan

sosial

Sebanyak 8.053 jumlah

PMKS dan seluruhnya

Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan

sosial masih sangat terbatas;

Optimalisasi cakupan atau jangkauan pelayanan

program kesejahteraan sosial kepada penerima


sudah mendapat/menerima

bantuan sosial (100%)

Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk sarana dan

prasarana pendukung.

manfaat;

Peningkatan anggaran untuk membantu PMKS;

Penyediaan SOP dan penentuan kriteria PMKS

yang akan mendapatkan bantuan.

25.3 Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penyandang cacat

yang meneriman bantuan

sebanyak 295 dari total 326

orang.

Pemerintah Daerah belum optimal dalam memberikan

pelayanan kesejahteraan sosial dan pembinaan bagi PMKS.

Adanya komitmen pemerintah untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat melalui upaya pemberdayaan sosial,

rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan

sosial

26 Bidang Kebudayaan

26.1 Penyelenggaraan festival seni

dan budaya

Belum pernah dilaksanakan

sampai dengan tahun 2012

Pelestarian seni dan budaya belum optimal;

Masih lemahnya manajemen grup kesenian serta belum

terorganisir dengan baik;

Mulai lunturnya nilai-nilai budaya daerah;

Masih kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan

seni dan budaya daerah.

Masih rendahnya promosi budaya lokal Kabupaten Mamasa.

Mengupayakan penyelenggaraan festival seni

budaya;

Meningkatkan pembinaan terhadap grup

kesenian;

Meningkatkan pembinaan terhadap pelestarian

nilai-nilai budaya daerah;

Meningkatkan sarana dan prasarana

penyelenggaraan seni budaya daerah;

Meningkatkan promosi budaya lokal;

Meningkatkan upaya pelestarian seni budaya

daerah serta pemanfaatan museum daerah.

26.2 Sarana penyelenggaraan

pagelaran seni dan budaya

Dilaksanakan pada saat

peringatan hari ulang tahun

kabupaten dan hari ulang

tahun Republik Indonesia.

26.3 Benda, Situs dan Kawasan

Cagar Budaya yang dilestarikan

Terdapat 41 benda, situs

dan kawasan cagar budaya

yang ada dan sudah

dilestarikan sebanyak 14

pada tahun 2012 atau

34,15%.

Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan

museum daerah;

Kurangnya perhatian terhadap pelestarian seni budaya,

situs, benda purbakala dan kawasan cagar budaya sehingga

terdapat beberapa kawasan yang belum mendapat

perhatian pemerintah.

Kurang terawatnya dokumentasi sejarah kebudayaan

termasuk peninggalannya.

27 Bidang Statistik

27.1 Buku ”kabupaten dalam angka” Tersedia Masih lemahnya sistem pendataan dan pelaporan data;

Akurasi data perlu ditingkatkan;

Masih minimnya ketersediaan dokumen publikasi daerah

termasuk statistik daerah lain di sekitarnya;

Terlambatnya penyusunan dokumentasi daerah.

Memperkuat sistem pendataan dan palopran data

yang akurat;

Mempercepat penyusunan dokumen publikasi

daerah setiap tahun.

27.2 Buku ”PDRB kabupaten” Tersedia


28 Bidang Kearsipan

28.1 Pengelolaan arsip secara baku Penerapan arsip secara

baku baru dilaksanakan

oleh SKPD sebanyak 24

SKPD dari total 29 SKPD

atau 82,75%.

Belum adanya Perda yang mengatur tentang

Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Kabupaten Mamasa;

Belum dilakukannya pengelolan arsip dengan baik;

Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip

masih kurang sehingga arsip belum tertata dengan baik

sesuai dengan kaidah kearsipan;

Rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya

arsip.

Penyusunan regulasi tentang penelenggaraan

kearsipan daerah;

Penyediaan dan peningkatan sarana dan

prasaranapengelolaan kearsipan yang

berkualitas;

Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat

terkait pengelolaan arsip;

kurangnya komitmen para pimpinan SKPD akan

pentingnya arsip;

tiap SKPD berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan

28.2 Peningkatan SDM pengelola

kearsipan

Belum pernah dilakukan Ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia

pengelola arsip belum memadai;

Belum dilakukannya pembinaan kearsipan di SKPD;

Peningkatan pemahaman aparatur akan

pentingnya pengelolaan arsip, dan keterseiaan

aparatur pengelola arsip

Penyediaan unit pengelolaan arsip pada SKPD

29 Bidang Perpustakaan

29.1 Jumlah perpustakaan Terdapat satu perpustakaan

umum mlik pemerintah

daerah.

Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk

kantor belum memadai;

Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan

perpustakaan;

Belum adanya gedung perpustakaan yang representatif;

Peningkatan sarana dan prasarana

perpusatakaan, termasuk gedung perpusatakaan

yang representatif;

Pengembangan perpustakaan daerah.

29.2 Jumlah pengunjung

perpustakaan per tahun

Jumlah pengunjung selama

satu tahun (2012) sebanyak

80 orang atau 0,19%.

Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan

oleh rendahnya budaya membaca masyarakat.

Peningkatan fasilitasi dan sosialisasi pemerintah

baik untuk memacu peningkatan minat baca

masyarakat

29.3 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

Koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan daerah

sebanyak 1.215 buku

Kualitas dan kuantitas bahan pustaka masih kurang.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar

pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan

bacaan yang bermutu;

Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk

berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan

yang bermutu

30 Bidang Perikanan


30.1 Produksi perikanan Potensi perikanan yang ada

adalah perikanan air tawar

yang berupa kolam air

deras, kolam air tenang,

sawah/mina padi, jaring

apung, BBI dan UPR

dengan total produksi pada

tahun 2012, ikan mas

sebanyak 333,77 ton, ikan

nila 60,81 ton dan ikan lele

2,20 ton.

Kurang akuratnya data kelompok usaha perikanan budidaya

akibatnya identifikasi dan inventarisasi kelompok penerima

bantuan membutuhkan waktu yang lama;

Keterbatasan tenaga penyuluh;

Sarana dan Prasarana penunjang untuk mengoptimalkan

pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas;

Masih rendahnya nilai tambah pengolahan hasil perikanan;

Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan

pemasaran.

Pemutahuran Data Kelompok Usaha Perikanan;

Pelatihan & Pembinaan Penyuluh Perikanan;

Peningkatan Kualitas Sarana & Prasarana

Perikanan;

Peningkatan Kualitas & Kuantitas Prouksi

Perikanan;

Intensifikasi & Ekstensifikasi Budidaya Perikanan

30.2 Konsumsi ikan Konsumsi ikan meningkat

dari tahun 2011 sebanyak

13,64 ton menjadi 15,50 ton

pada tahun 2012.

30.3 Cakupan bina kelompok petani Cakupan bina kelompok

petani sebanyak 150

kelompok pada tahun 2012.

30.4 Kontribusi terhadap PDRB Kontribusi terhadap PDRB

pada tahun masih rendah

yaitu 1,01.

31 Bidang Pertanian

31.1 Produksi hasil pertanian

tanaman pangan

Jenis komoditaslpertanian

tanaman pangan yang

dominan adalah tanaman

padi dengan produksi

sebesar 81.439.5 ton

Penguasaan teknologi dan pemanfaatan pupuk organik di

tingkat petani masih kurang;

Kurang memadainya kondisi infrastruktur jalan dan irigasi

ke sentra produksi;

Terbatasnya SDM yang kompeten di sektor pertanian dan

peternakan;

Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian;

Masih rendahnya nilai tambah yang didapatkan oleh para

petani akibat mutu hasil pertanian yang rendah;

Minimnya pengelolaan pasca panen hasil pertanian

Peningkatan kualitas SDM Pertanian &

Perkebunan melalui penguasaan teknologi,

pemanfaatan pupuk organik, dan penanganan

pasca panen yang tepat.

Peningkatan infrastruktur jalan tani dan irigasi ke

sentra-sentra produksi pertanian;

Optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian;

Penyediaan sarana pengolahan hasil produksi

pertanian yang memadai termasuk bibit dan

pupuk.

31.2 Kontribusi pertanian tanaman

pangan terhadap PDRB

Kontribusi pertanian

tanaman pangan sebesar

26,42 mengalami

penurunan dibanding tahun

2011 sebesar 27,15


meskipun demikian masih

berada pada urutan

pertama dibanding dengan

sektor lainnya.

31.3 Produksi hasil perkebunan Hasil pekebunan yang

paling dominan adalah kopi

(arabica dan robusta) dan

kakao, dan merupakan

komoditas unggulan.

Produksi kopi pada tahun

2012 sebanyak 1776,42 ton

kopi robusta, 4.356 kopi

arabica, 12.695 ton kakao.

Produksi dan produkivitas tanaman perkebunan terutama

kopi dan kakao masih dibawah potensi kemampuan lahan;

Pengelolaan kawasan/lahan pertanian dan perkebunan

yang belum berjalan optimal;

Masih rendahnya nilai tambah yang di dapatkan oleh para

petani akibat mutu hasil pertanian yang rendah;

Minimnya pengelolaan pasca panen hasil perkebunan.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

perkebunan yang merupakan komoditas unggulan

sesuai dengan potensi yang tersedia;

Optimalisasi pengolahan lahan perkebunan;

Penyediaan sarana pengolahan hasil produksi

perkebunan (pengolahan pasca panen) dalam

upaya meningkatkan nilai tambah;

31.4 Kontribusi sektor perkebunan

terhadap PDRB

Sektor perkebunan

memberikan kontribusi

sebesar 18,77% terhadap

PDRB tahun 2012,

merupakan penyumbang

terbesar kedua setelah

sektor pertanian yang


terhadap pertumbuhan

ekonomi Kabupaten

Mamasa

31.5 Produksi peternakan Produksi sub sektor

peternakan pada tahun

2012 mencakup ternak

besar (sapi 5273 ekor,

kerbau 7235 ekor, kuda 624

ekor), ternak kecil yaitu babi

71.184 ekor, serta unggas

dan hasil-hasilnya.

Produktivitas peternakan masih belum optimal (rendahnya

produksi daging);

Masih terbatasnya pemasaran untuk memasarkan hasil

produksi peternakan;

Metode pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak

belum optimal;

Minimnya pengelolaan pasca panen hasil peternakan;

Belum optimalnya pengelolaan lahan penggembalaan.

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil

peternakan;

Optimalisasi pengolahan lahan penggembalaan;

Penyediaan (pengolahan pasca panen) dalam

upaya meningkatkan nilai tambah;

Meningkatkan upaya pengendalian hama dan

penyakit.


31.6 Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB

Sub sektor peternakan

tergabung dalam sektor

pertanian yang ikut


terhadap PDRB tahun 2012.

32 Bidang Kehutanan

32.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas kawasan

hutan pada tahun

2012 adalah

198.873 Ha yang

terdiri atas hutan

lindung dan hutan

produksi terbatas,

dan lahan kritis

terdiri atas lahan

kritis dalam

kawasan hutan

seluas 4.349 Ha,

luar kawasan

hutan seluas

64.213 Ha. Yang

sudah

direhabilitasi

seluas 10.133 Ha.

Status kawasan hutan yang belum mantap;

Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar

kawasan hutan;

SDM aparatur dan anggaran kehutanan yang masih kurang;

Belum adanya RDTR kawasan hutan;

Belum maksimalnya konservasi hutan dan lahan.

Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas

luar dan batas fungsi kawasan hutan serta

penguatan upaya peningkatan kapasitas

pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan

kapasitas polisi hutan;

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan

monitoring kegiatan konservasi hutan dan lahan;

Peningkatan sdm aparatur dan anggaran

kehutanan.

32.2 Kerusakan Kawasan Hutan Luas lahan kritis dalam

kawasan hutan sebesar

2,29% pada tahun 2012.

Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan

serta Illegal logging.

32.3 Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB

Kontribusi terhadap PDRB

adalah sebesar 0,61

Produktifitas hasil hutan yang masih rendah;

Kontribusi sektor kehutanan masih rendah.

33 Bidang Energi dan Sumber Daya

Mineral

33.1 Pertambangan tanpa ijin Izin pertambangan yang Belum adanya regulasi/Perda mengenai pertambangan Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan


sudah dikeluarkan

sebanyak 10 izin usaha

yang merupakan

pertambangan galian C

(batuan) dan ada 56 yang

tidak mempunyai izin usaha

pertambangan. Untuk

pertambangan logam

sebanyak 4 izin yang

dikeluarkan namun masih

terbatas pada izin

eksplorasi.

batuan (galian C);

Penambangan liar/tanpa izin dan pengendalian aktivitas

penambangan;

Pengembangan dan monitoring subsektor pertambangan

migas dan subsektor pertambangan mineral.

pertambangan dengan rencana tata ruang serta

konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan

penegakan hukum;

Penetapan regulasi terkait pertambangan;

33.2 Kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB


adalah sebesar 0,61 pada

tahun 2012.

Potensi adanya pertambangan mineral logam yaitu emas,

perak, tembaga, timbal, zink, ferrum dan mangan;

Pemetaan sumber daya geologi, tata lingkungan, mineral

dan batu bara;

Kurangnya pasokan listrik, sebagian besar wilayah di

Kabupaten Mamasa belum mendapatkan suplai energi listrik

dari PLN.

34 Bidang Pariwisata

34.1 Kunjungan wisata Pada tahun 2012 terdapat

183 kunungan wisata, tidak

meningkat dari tahun-tahun

sebelumnya.

Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang

akses pariwisata;

Belum memiliki ikon wisata unggulan dan paket destinasi

wisata;

Belum tersedianya regulasi Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Induk

Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW), sehingga konsep

pengembangan wisata yang bersifat tematik belum dapat

dioptimalkan;

Masih terbatasnya SDM yang profesional di bidang

pariwisata.

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang

dan akses ke DTW

Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan

Infrastruktur

Peningkatan sdm yang profesioanl di bidang

pariwisata

Pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran

pariwisata serta pemberdayaan ekonomi

masyarakat di kawasan wisata;

Peningkatan jumlah kunjungan wisata melalui

promosi lewat berbagai media termasuk media

sosial. 34.2 Kontribusi sektor pariwisata Kontribusi terhadap PDRB Pengembangan destinasi, sarana dan pemasaran pariwisata


terhadap PDRB sebesar 0,52 serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan

wisata;

Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan

internasional, hal ini disebabkan karena masih kurangnya

perhatian untuk pengembangan daerah-daerah yang

memiliki potensi pariwisata serta masih kurangnya promosi

pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini

berdampak pada rendahnya kontribusi sektor pariwisata

terhadap peningkatan PDRB.

35 Bidang Perindustrian

35.1 Kontribusi sektor industri dan

industri rurmah tangga terhadap

PDRB


sebesar 4.50

Pemanfaatan pengolahan komoditi daerah belum optimal,

disebabkan karena pembangunan industri yang akan

menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan

produktivitas tinggi belum ada;

Belum adanya kawasan industri yang diatur dalam RTRW.

Optimalisasi peran sektor industri terhadap PDRB;


pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi

sektor industri terhadap PDRB

35.2 Pertumbuhan Industri Industri yang ada sampai

pada tahun 2012 adalah

industri non migas yang

terdiri dari industri rumah

tangga sebanyak 543,

industri kecil 50, industri

menengah 1 dan industri

besar belum ada.

Persaingan di era globalisasi pasar bebas semakin

meningkat;

Sarana dan prasarana penunjang industri belum memadai;

Penguasaan teknologi masih kurang

Peningkatan daya saing daerah di era pasar

global melalui peningkatan kapasitas pelaku

industri kecil, menengah dan rumah tangga;

Upaya optimalisasi sarana dan prasarana

industri.

35.3 Cakupan bina kelompok

pengrajin

Cakupan bina kelompok

pengajin meningkat dari

tahun 2008 sebanyak 19

dan tahun 2012 sebanyak

30.

Perlunya peningkatan cakupan bina kelompok

pengrajin lokal.

36 Bidang Perdagangan

36.1 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB


sebesar 10,35.

Belum meratanya ketersediaan prasarana pasar di tiap

kecamatan.

Belum tertibnya ketersediaan data dan informasi komoditi

Optimalisasi peran sektor industri terhadap PDRB;


pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi


perdagangan yang keluar-masuk daerah.

Belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Terbatasnya sumber daya listrik yang dapat menunjang

perdagangan.

Penggunaan alat teknologi tepat guna bagi IKM masih

rendah.

Legalitas dan kepastian hukum usaha belum optimal.

Masih rendahnya daya saing produk daerah.

sektor industri terhadap PDRB;

Peningkatan daya saing daerah di era pasar

global melalui peningkatan kapasitas pelaku

perdagangan;

Upaya optimalisasi sarana dan prasarana

perdagangan.

37 Bidang Ketransmigrasian

37.1

Transmigran swakarsa

Kontibusi transmigrasi terhadap

PDRB

Permukiman transmigasi

swakarya pada tahun 2012

dilaksanakan di desa

Botteng dan desa

Passembuk masing-masing

sejumlah 150 dan 100 KK.

Perlunya peningkatan kapasitas SDM pembina Unit

Permukiman Transmigrasi di setiap lokasi.

Kesiapan sumber daya manusia yang dikirim menjadi

transmigran.

Dukungan aksesibilitas jalan, pelayanan kesehatan dan

pendidikan pada kawasan transmigrasi belum optimal.

Sarana dan prasarana ketransmigrasian masih perlu

ditingkatkan yang ditunjang dengan ketersediaan

regulasinya.

Peningkatan koordinasi dan sinergitas

pelaksanaan program transmigrasi;

Penyediaan data dan informasi yang berkualitas

dan bersinergi antar tingkatan pemerintahan

terkait.


4.2. Isu Strategis Kabupaten Mamasa

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi kemajuan Kabupaten Mamasa dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis

pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamasa yaitu :

Tabel 4.2

ISU-ISU STRATEGIS Dinamika Regional/Lokal

ISU-ISU STRATEGIS TANTANGAN PELUANG

DINAMIKA REGIONAL/LOKAL

Pemetaan Wilayah

Komoditas dan

Pengembangan

Komoditas Unggulan

a. Belum adanya pewilayahan

komoditas

b. Belum maksimalnya produksi

komoditas unggulan maupun

komoditas lainnya karena belum

dapat diketahui secara tepat potensi

masing-masing wilayah untuk

pengembangan komoditas yang

sesuai.

Penwilayahan komoditas

diharapkan dapat

memaksimalkan produksi

komoditas unggulan daerah

seperti kopi dan kakao, sehingga

dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat dan mampu

bersaing dengan daerah lain.

Peningkatan Produksi

Pertanian, Perkebunan,

Peternakan dan

Perikanan

Peningkatan produksi sektor

pertanian yang terdiri dari

subsektor tanaman bahan

makanan, tanaman perkebunan,

peternakan, kehutanan dan

perikanan dimaksudkan untuk

memenuhi ketersediaan pangan

bagi masyarakat Mamasa dalam

jangka panjang dan menciptakan

kemandirian sektor pertanian,

serta menghindari

ketergantungan kepada daerah




lain

Pengembangan dan

Peningkatan Industri

Pengolahan

1. Sektor industri pengolahan pada

tahun 2012 mengalami perlambatan

pertumbuhan dibanding tahun

sebelumnya

2. Sektor industri pengolahan di

Kabupaten Mamasa hanya diwakili

oleh subsektor industri kecil dan

kerajinan rumah tangga, belum ada

subsektor indsutri besar dan sedang.

1. Perhatian yang serius terhadap

tumbuh kembangnya industri

kecil dan kerajinan rumah tangga

akan memacu produktivitas dan

penyediaan lapangan pekerjaan.

2. Pengembangan dan peningkatan

industri pengolahan diharapkan

akan menghasilkan nilai

tambah/kualitas bagi produk

yang dihasilkan, sehingga

meningkatkan nilai/harga produk

dan pada masa mendatang

3. Industri pengolahan diharapkan

menjadi salah satu pondasi

perekonomian di Kabupaten

Mamasa.

Peningkatan Kualitas

SDM Aparatur

1. SDM aparatur di Kabupaten Mamasa

masih belum optimal dalam

mendukung pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah

1. Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan yang

berkelanjutan melalui pemberian

beasiswa/bantuan tugas belajar,

pendidikan dan pelatihan,

kursus-kursus diharapkan dapat

meningkatkan profesionalisme

dan kinerja aparatur.

2. Peningkatan disiplin aparatur

melalui pemberian reward dan

punishment bagi pegawai

melalui penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin dan

pemberian penghargaan bagi

pegawai yang berprestasi,

3. Pelaksanaan seleksi penerimaan

CPNS yang baik dan alokasi

pegawai sesuai kebutuhan

daerah akan mendukung




pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan.

Peningkatan SDM

Masyarakat

Masih rendahnya kualitas sumber

daya manusia yang terlihat dari nilai

Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Komponen dari IPM terdiri

dari Indeks Kesehatan, Indeks

Pendidikan dan Indeks Paritas Daya

Beli. IPM Kabupaten Mamasa pada

tahun 2012 adalah sekitar 72,07.

Berdasarkan kriteria UNDP, nilai

IPM Kabupaten Mamasa pada

tahun 2012 tergolong IPM

menengah. Ketiga komponen

IPM tersebut masih perlu

mendapat perhatian, terlebih

pada komponen Indeks

Pendidikan dan Indeks Paritas

Daya Beli yang nilainya lebih

rendah daripada nilai indeks

Provinsi Sulawesi Barat.

Kualitas dan

Aksesibilitas

Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah

satu sektor yang mendapat prioritas

utama dalam pembangunan

Kabupaten Mamasa karena

pendidikan merupakan unsur utama

dalam pembentukan kualitas sumber

daya manusia. Dilihat dari angka

rata-rata lama sekolah Kabupaten

Mamasa pada tahun 2012 yaitu 7,19

tahun, menunjukkan bahwa secara

rata-rata penduduk Kabupaten

Mamasa baru menyelesaikan

pendidikan pada tingkat SD atau

SLTP tahun pertama. Angka rata-

rata lama sekolah ini menunjukkan

bahwa Kabupaten Mamasa belum

memenuhi program wajib belajar

sembilan tahun. Jika dilihat dari

pendidikan tertinggi yang

ditamatkan, persentase penduduk

Kabupaten Mamasa pada tahun

2012 yang paling tinggi adalah pada

kategori “tidak/belum pernah

sekolah/belum tamat SD.” Dilihat dari

. Ketersedian sarana dan

prasarana pendidikan yang

memadai, penyelenggaraan

pendidikan dengan biaya

terjangkau dan peningkatan

kompetensi tenaga pengajar

diharapkan dapat memajukan

dunia pendidikan Kabupaten

Mamasa.




Angka Partisipasi Sekolah dan

Angka Partisipasi Murni, APS dan

APM di Kabupaten Mamasa untuk

kelompok umur 19-24 tahun atau

usia D1-S1/tingkat perguruan tinggi

masih rendah. Hal ini menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan masih perlu

ditingkatkan

Pelayanan Kesehatan Pada tahun 2012 tercatat bahwa di

Kabupaten Mamasa hanya terdapat

satu rumah sakit umum dan satu

rumah sakit swasta, serta jumlah

dokter yang tercatat sebanyak 18

orang yang terdiri dari dokter umum

16 orang dan 2 dokter gigi dan

belum memiliki dokter spesialis.

Peningkatan sarana dan

prasarana kesehatan,

penyediaan tenaga medis dan

non medis sesuai kebutuhan,

peningkatan kompetensi tenaga

medis dan non medis,

penyediaan biaya pendukung

kesehatan dan pembebasan

biaya pelayanan kesehatan

dasar bagi keluarga miskin

diharapkan dapat meningkatkan

pemerataan pelayanan kepada

masyarakat dan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat

Kabupaten Mamasa.

Tata Kelola

Pemerintahan

Belum optimalnya penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan

efisien akan berdampak pada

ketidakpuasan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan

dipandang berhasil ketika mampu

memberikan pelayanan publik yang

optimal dan memuaskan

masyarakat.

Dalam hal perizinan,

implementasi one stop service

diharapkan dapat memepercepat

waktu pengurusan, menghemat

biaya dan tenaga dalam rangka

penyederhanaan perizinan.

Efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan

dan pengelolaan keuangan

secara transparan dan akuntabel

dapat dicapai dengan penerapan

prinsip good governance dan




clean government yang

kedepannya diharapkan mampu

meningkatkan kualitas

pelayanan sehingga dapat

memenuhi harapan masyarakat.

Kemandirian Ekonomi

Salah satu tantangan masa depan

bagi Kabupaten Mamasa adalah

kemandirian ekonomi. Kemandirian

ekonomi berarti kemandirian

Pemerintah Daerah dan masyarakat

dalam sektor perekonomian yang

didukung oleh tangguhnya ekonomi

masyarakat, yang dapat dilakukan

melalui peningkatan dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan melakukan revitalisasi

pertanian, perkebunan dan

perikanan secara terintegrasi

dengan aspek-aspek ekonomi

lainnya diharapkan akan tercipta

kemandirian ekonomi.

Kondisi Sarana dan

Prasarana Wilayah,

Jaringan Transportasi,

serta Jalan dan

Jembatan yang Belum

Memadai

Banyaknya kondisi jalan

yang rusak di Kabupaten Mamasa,

serta jembatan dan jaringan irigasi

yang kurang memadai akan

mengurangi produktivitas dan

menghambat akses distribusi. Belum

terbangunnya secara menyeluruh

jaringan transportasi antar wilayah

sebagai penunjang kemajuan

perekonomian daerah, ditambah lagi

belum optimalnya sarana dan

prasarana perdagangan dan belum

meratanya ketersediaan pasar akan

menghambat laju pertumbuhan

ekonomi.

Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan

Informasi Belum

Maksimal

Pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi di Kabupaten Mamasa

masih belum maksimal.

Keterbatasan sarana internet dan

minimnya sarana komunikasi dan

Adanya informasi yang up to

date akan memberikan

pemahaman bagi masyarakat

dan akan meningkatkan

pengetahuan masyarakat.




informasi lainnya dapat menghambat

kemajuan daerah

Informasi merupakan hal yang

sangat penting bagi peningkatan

kualitas manusia yang pada

akhirnya akan meningkatkan

indeks pembangunan manusia

Kabupaten Mamasa.

Potensi Sumber Daya

Alam, Pengelolaan dan

Pemeliharaannya

pemanfaatan sumber daya alam

harus dikelola dan dilakukan

pemeliharaan dengan baik serta

perlu dilakukan pembinaan dan

pengawasan agar tidak hanya

kesejahteraan yang merata bagi

masyarakat saja yang tercapai

namun juga tercipta keadilan antar

generasi.

Kabupaten Mamasa merupakan

daerah potensial pada sektor

pertanian yang meliputi

subsektor tanaman bahan

makanan, perkebunan,

peternakan, kehutanan dan

perikanan. Sektor pertanian telah

memberikan kontribusi yang

cukup besar dalam pertumbuhan

PDRB Kabupaten Mamasa.

Selain sektor pertanian, sektor

pertambangan dan penggalian

yang diwakili oleh penggalian

tambang golongan C juga

memberikan kontribusi positif

bagi pertumbuhan PDRB. Selain

itu terdapat pula potensi adanya

pertambangan mineral logam

yaitu emas, perak, tembaga,

timbal, zink, ferrum dan mangan.

Hal ini menunjukkan besarnya

potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Kabupaten Mamasa

Air Bersih dan Sanitasi

Lingkungan

Sumber air minum merupakan

indikator penting untuk mengukur

derajat kesehatan keluarga. Air

bersih adalah sumber air minum

yang berasal dari ledeng, pompa,

sumur terlindung, mata air




terlindung, dan air kemasan. Rumah

tangga Kabupaten Mamasa yang

menggunakan air bersih pada tahun

2012 sekitar 12,20 % dari total

rumah tangga. Rumah tangga yang

menggunakan kakus (kakus sendiri,

bersama dan umum) sekitar 64,89

%, dan rumah tangga yang

mempunyai WC sendiri sekitar 35,01

%. Sedangkan rumah tangga yang

menggunakan tangki septik sebagai

tempat penampungan akhir

kotoran/tinja baru sekitar 30,89 %.

Hal ini menunjukkan masih

rendahnya kualitas layanan air

minum dan sanitasi lingkungan.

Selain itu, kesadaran masyarakat

Kabupaten Mamasa terhadap

kesehatan lingkungan tergolong

masih kurang.

4.2.1. Sumber Daya Energi

Masih terbatasnya energi listrik

dalam menunjang seluruh aktivitas,

baik untuk rumah tangga dan industri

maupun perkantoran. Sebagian

besar wilayah di Kabupaten Mamasa

belum mendapatkan suplai energi

listrik dari PLN. Dalam rangka

pemenuhan kebutuhan energi

terutama energi listrik di Kabupaten

Mamasa saat ini maka Pemerintah

Daerah berupaya memfokuskan

pengembangan kepada

pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau

turbin untuk desa-desa yang belum

terjangkau aliran listrik dari PLN.

Pemanfaatan dan

pengembangan energi baru

terbarukan melalui PLTMH atau

alternatif lain seperti Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS)

memang sangat dibutuhkan

untuk memenuhi pasokan listrik

di Kabupaten Mamasa




Mitigasi Bencana Tingginya curah hujan di Kabupaten

Mamasa serta ditambah oleh

banyaknya penebangan liar di dalam

kawasan hutan menyebabkan

tingginya potensi bencana banjir.

Struktur tanah di hampir seluruh

wilayah Kabupaten Mamasa yang

tergolong sangat labil ditambah

dengan tingginya curah hujan

menjadikan Mamasa sangat rawan

terhadap bencana longsor. Wilayah

Kabupaten Mamasa yang memiliki

luas hutan yang cukup besar sangat

berpotensi terjadinya kebakaran

hutan. Wilayah Kabupaten Mamasa

juga tergolong daerah yang rawan

terhadap bencana angin topan atau

puting beliung. Hal ini menunjukkan

perlunya keseriusan Pemerintah

Daerah untuk melakukan mitigasi

bencana pada daerah-daerah rawan

bencana.

Pertumbuhan Penduduk

dan Persebarannya

Jumlah penduduk Kabupaten

Mamasa bertambah dari tahun ke

tahun, namun pertambahan jumlah

penduduk setiap tahun tidak

diimbangi dengan pemerataan

penyebaran penduduk. Perbedaan

distribusi penduduk setiap

kecamatan dengan persentase luas

wilayah mengakibatkan kepadatan

penduduk setiap kecamatan juga

berbeda-beda.

Kesejahteraan penduduk

merupakan sasaran utama dari

pembangunan. Sasaran ini tidak

mungkin tercapai bila

Pemerintah Daerah tidak

dapat memecahkan masalah

kependudukan seperti besarnya

jumlah penduduk dan tidak

meratanya penyebaran

penduduk

Pusat Destinasi

Pariwisata

Kondisi yang ada adalah masih

belum memadainya sarana dan

prasarana penunjang akses

Salah satu tantangan masa

depan adalah Kabupaten

Mamasa menjadi salah satu




pariwisata. Kabupaten Mamasa juga

belum memiliki ikon wisata unggulan

dan paket destinasi wisata yang

mantap. Hal ini menunjukkan masih

kurangnya perhatian untuk

pengembangan daerah-daerah yang

memiliki potensi pariwisata serta

masih kurangnya promosi pariwisata

baik di dalam maupun di luar negeri

daerah tujuan wisata yang paling

diminati baik wisatawan

domestik maupun mancanegara.

Kedepan diharapkan Kabupaten

Mamasa akan memiliki obyek

wisata unggulan yang menjadi

ikon daerah, serta obyek wisata

tradisional/potensial lainnya yang

tertata, sehingga akan

memberikan kontribusi bagi

pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan daya saing

daerah.


Tabel 4.3

ISU-ISU STRATEGIS Dinamika Internasional / Nasional


DINAMIKA INTERNASIONAL/NASIONAL

Kesepakatan antara

seluruh negara ASEAN

untuk mewujudkan

integrasi ekonomi

yang lebih nyata

melalui ASEAN

Economy Community

(AEC) pada Tahun

2015

a. Konsekuensi dari diterapkannya

AEC maka setiap daerah

termasuk Kabupaten Mamasa

harus meningkatkan daya saing

daerah terutama dalam hal

peningkatan efisiensi, efektifitas

dan kualitas produksi komoditas

unggulan;

b. Kesamaan produk /keunggulan

komparatif disektor pertanian

dan perkebunan sehingga perlu

strategi peningkatan nilai

tambah bagi produk eksport

sehingga mempunyai

karakteristik tersendiri;

c. Meningkatkan kemampuan

dalam penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi

termasuk promosi pemasaran

dan lobby.

a. Komoditas unggulan

Kabupaten Mamasa yaitu

kopi dan kakao merupakan

dua diantara sepuluh

komoditi unggulan ekspor

kedunia yang potensial

untuk semakin ditingkatkan;

b. Peningkatan kualitas

produksi komoditas

unggulan daerah,

peningkatan industri

pengolahan yang dapat

menghasilkan dan

meningkatkan nilai tambah

bagi produk yang dihasilkan;

c. Peluang bagi terciptanya

iklim investasi melalui

pemanfaatan program

kerjasama regional terutama

dalam melancarkan program

perbaikan infrastruktur;

d. Kabupaten Mamasa sebagai

destinasi wisata dengan

karakteristik adat dan

budaya memungkinkan

untuk pengembangan sektor

jasa prioritas yaitu

pariwisata.

Global Worming

(Pemanasan global)

Peningkatan suhu rata-

rata permukiman bumi

akibat efek rumah kaca

a. Tantangan yang dihadapi

Kabupaten Mamasa adalah

tingginya degradasi hutan akibat

ilegal loging , kebakaran hutan

dan lahan , pembukaan lahan

a. 65% Wilayah Kabuaten

Mamasa merupakan

kawasan hutan yang terdiri

atas hutan lindung dan hutan

produksi sehingga



DINAMIKA INTERNASIONAL/NASIONAL

yang dihasilkan dari

aktivitas manusia seperti

perambahan hutan dan

ilegal logging ,

pembakaran bahan

bakar fosil, dan

sebagainya.

permukiman baru dengan cara

menebang pohon .

berpotensi dalam

mengurangi karbondioksida

di udara dengan melakukan

penanaman pohon atau

penghutanan kembali lahan-

lahan hutan yang kritis.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS - mamasakab.go.idmamasakab.go.id/RPJMD BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS.pdf · Penyajian isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Mamasa meliputi permasalahan

Documents