Top Banner
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 42 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam tabel T-IV.C.1 berikut: Tabel T-IV.C.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aspek Kajian Standar yang Digunakan Capaian / Kondisi Saat ini Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL (KEWENANGAN OPD) EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kelembagaan OPD Prov. Jatim dan Kabupaten/ Kota. Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan OPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran 85.71 Inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi; Ketersediaan Informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi Biro Organisasi; Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi. Komitmen Pimpinan Lembaga untuk mendukung Program Pemerintah Daerah; Partisipasi Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi dalam melaksana-kan Program Pemerintah Daerah. Masih ada OPD Provinsi yang organisasiny a belum sesuai dengan ketentuan; Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintaha n yang dilaksanakan ; Tumpang tindih Tupoksi antar OPD. Masih ada Organisasi dan Tatakerja di Kab./Kota yang belum sesuai dengan peraturan
13

BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Mar 06, 2019

Download

Documents

vankhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 42

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam tabel

T-IV.C.1 berikut:

Tabel T-IV.C.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Aspek Kajian Standar yang Digunakan

Capaian/

Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL

(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kelembagaan

OPD Prov.

Jatim dan

Kabupaten/

Kota.

Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan OPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran

85.71

Inovasi dalam

memberikan pelayanan kepada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi;

Ketersediaan Informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi Biro Organisasi;

Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan

fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi.

Komitmen

Pimpinan Lembaga untuk mendukung Program Pemerintah Daerah;

Partisipasi Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi dalam melaksana-kan Program Pemerintah Daerah.

Masih ada

OPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;

Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan;

Tumpang tindih Tupoksi antar OPD.

Masih ada Organisasi dan Tatakerja di Kab./Kota yang belum sesuai

dengan peraturan

Page 2: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 43

Aspek Kajian Standar yang Digunakan

Capaian/

Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL

(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Persentase

komposisi

aparatur yang

sesuai standar

pada Kab/Kota

dan OPD Prov.

Jatim

47

perundang-undangan yang berlaku;

Masih ada Kab./Kota yang tidak melaksanakan fasilitasi dalam penataan organisasi perangkat daerahnya

semua OPD dan UPTD Provinsi serta Kab./ Kota sudah memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan, tetapi perlu di fasilitasi

Belum semua OPD dan UPTD Provinsi, serta Kab./ Kota menyusun Anjab dan ABK;

Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi maupun Kab./ Kota.

Belum dilaksanakannya

surveyIKM PNS

Page 3: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 44

Aspek Kajian Standar yang Digunakan

Capaian/

Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL

(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

OPD Prov. Jatim dan Kab./Kota yang sudah menyusun SOP, SPP dan IKM sesuai dengan ketentuan serta memiliki tata hubungan kerja Hasil analisis gambaran pelayanan OPD

Persentase Kab/Kota dan OPD Provinsi yang telah menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan sesuai ketentuan

100

Belum semua kab./kota dan OPD Provinsi menyusun SOP sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan;

Persentase Kab/Kota dan OPD yang telah menerapkan ketatalaksanaan Pelayanan Prima

55

OPD Provinsi dan Kab./ Kota belum semua

melaksanakan penyelenggara-an Akuntabilitas Kinerja secara Optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

% SAKIP OPD Prov. Jatim berpredikat A (sangat baik);

59

Pemahaman OPD terkait dengan SAKIP

semakin membaik. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai/predikat hasil evaluasi SAKIP

Biro Organisasi tidak henti-hentinya memberikan pembinaan kepada Kab/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku

Keinginan Kab/Kota untuk memperbaiki manajemen kinerja juga menyebabkan kemudahan bagi Biro Organisasidalam melaksanakan pembinaan

Komitmen kepala daerah dalam implementasi SAKIP

Masa Periode RPJMD Kab/Kota yang tinggal 1 atau 2 tahun biasanya menjadi penyebab Bupati/Walikota enggan untuk melakukan perubahan.

% SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat B (baik);

50

OPD Prov. Jatim dan Kab./ Kota belum semua melaksanakan Budaya Kerja

Persentase OPD Prov Jatim dan OPD Kab/Kota yang memiliki Kelompok

18

Kurangnya strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan/Implementasi KBK

Komitmen pimpinan belum maksimal

Belum semua OPD Provinsi memiliki KBK yang aktif;

Page 4: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 45

Aspek Kajian Standar yang Digunakan

Capaian/

Kondisi Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL

(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL (DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

sesuai dengan ketentuan

Budaya Kerja (KBK)

Kurang pahamnya tentang aturan pelaksanaan danpengembangan KBK

Belum semua kab./kota memiliki KBK yang aktif;

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Jawa Timur

Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan Misi

“Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”yang mempunyai 5 (lima) Misi

Utama. Dari 5 (lima) Misi Utama tersebut, Biro Organisasi sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama 4 yaitu “Meningkatkan Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan program yang sesuai sebagaimana

dituangkan dalam Tabel T-III.C2.

Tabel.T-III.C.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri dan sejahtera bersama wong cilik

No Misi dan Program

KDH danWakil KDH

terpilih

PermasalahanPelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 4 :

Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

2 Program :

1) Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan

Belum Semua OPD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;

Belum semua kab./kota menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman

Antusiasme OPD dan Kab./ Kota terhadap pelayanan publik belum maksimal;

Partisipasi OPD dalam rangka untuk memahami

Tuntutan dari masyarakat terhadap pelaya-nan yang baik;

Sudah adanya ketentuan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan

Page 5: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 46

Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri

dan sejahtera bersama wong cilik

No Misi dan Program

KDH danWakil KDH terpilih

PermasalahanPelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

publik yang lebih jelas tolak ukurnya;

yang ditetapkan; Belum semua OPD dan

UPTD Provinsi memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan;

Belum semua OPD dan

UPTD Provinsi menyusun Anjab dan ABK;

Belum tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi;

Masih ada Perangkat Daerah yang belum disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 karena petunjuk teknisnya belum ada;

Belum semua OPD

Provinsi memiliki KBK; Belum semua kab./kota

memiliki KBK;

apa yang telah disosialisasi-kan terkait Anjab dan ABK belum maksimal;

Belum adanya tindak lanjut terhadap program Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan;

Budaya kerja yang menganut paradigma lama;

Penataan kelembaga-an belum dilakukan

berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan

Belum adanya pemahaman tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Belum adanya

sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasinya tidak sesuai ketentuan;

Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak sesuai ketentuan

Belum ada ketentuan yang menekan-kan

Analisis Jabatan, ABK, Standar Kompetensi Jabatan, dan Evaluasi Jabatan;

Komitmen pimpinan untuk tertib administrasi kepegawaian;

OPD sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansinya masing-masing

Sebagian OPD sudah memahami tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

melalui sosialisasi yang dilakukan Biro Organisasi;

Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan di Kabupaten/ Kota

Sudah ada prosedur dan dasar hukum mengenai fasilitasi

Kabupaten/ Kota ke Provinsi melalui konyusultasi Peraturan Daerah

Page 6: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 47

Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri

dan sejahtera bersama wong cilik

No Misi dan Program

KDH danWakil KDH terpilih

PermasalahanPelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

bahwa kabupaten/ kota harus melaksana-kan fasilitasi kepada provinsi saat melakukan penataan

kelembagaan

2) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur dari semua tingkat pelayanan publik;

Semua OPD Provinsi sudah menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tetapi belum melaporkan ke Gubernur/Pemerintah Provinsi;

Belum semua kab./kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;

Partisipasi OPD dan Kab./ Kota terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal

Sudah ada pedoman tentang tatacara penyusunan SOP

Diperlukan pengaturan hubungan kerja antar OPD untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas

3) Melanjutkan, dan

mening-katkan transparansi dan akuntabilitas layanan peme-rintahan dengan perumusan pelayanan standart minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelak-sanaannya oleh masya-rakat;

Masih ada, meskipun hanya beberapa OPD yang belum maksimal dalam penerapan SAKIP

Partisipasi

kab./Kota dan OPD belum maksimal

Adanya

komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan program tersebut.

III.3. Telaahan Renstra OPD Provinsi

Tabel.T-IV.C.3

Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Biro Organisasi

Permasalahan Pelayanan OPD

SebagaiFaktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Keterlambatan penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan

Masih rendahnya pemahaman terhadap tata cara dan tenggat waktu penyelesaia

Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai tatacara dan tenggat

Page 7: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 48

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Biro Organisasi

Permasalahan

Pelayanan OPD

SebagaiFaktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

n dokumen waktu penyelesaian dokumen

2. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

Masih ada OPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;

Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan;

Masih ada Perangkat Daerah yang belum disesuaikan

dengan PP 18 tahun 2016 karena petunjuk teknisnya belum ada

Penataan kelembaga-an belum dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan

Belum adanya pemahaman tentang penataan kelembaga-an yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)

Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak sesuai ketentuan

Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak

sesuai ketentuan

Belum ada ketentuan yang menekan-kan bahwa kabupaten/kota harus melaksana-kan fasilitasi kepada provinsi saat melakukan

penataan kelemba-gaan

Sebagian OPD sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansinya masing-

masing Sebagian

OPD sudah memahami tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) melalui sosialisasi yang dilakukan Biro Organisasi

Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan di Kabupaten/ Kota

Sudah ada

prosedur mengenai fasilitasi Kabupaten/ Kota ke Provinsi melalui konyusultasi Peraturan Daerah

Pembagian kewenangan pada pemerintah pusat,

provinsi dan pemerintah Kab/Kota

Page 8: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 49

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Biro Organisasi

Permasalahan

Pelayanan OPD

SebagaiFaktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

sudah diatur dengan UU 23 tahun 2014

Sudah ada koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sehingga pemda

memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan

3. Meningkatnya ketatalaksana-an pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Semua OPD Provinsi sudah menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tetapi perlu di fasilitasi;

Belum semua kab./kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;

Tata hubungan kerja dan Ketatalaksanaan Pemerintahan belum sesuai ketentuan.

Belum Semua OPD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;

Belum semua kab./kota menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Belum semua OPD Provinsi

memiliki KBK yang aktif; Belum semua kab./kota

memiliki KBK yang aktif

Partisipasi OPD dan Kab./ Kota terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal

Belum ada-nya legalitas daerah tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah

Sudah ada pedoman tentang tatacara penyusunan SOP

Diperlukan pengaturan hubungan kerja antar OPD untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas

Tuntutan dari masyara-kat terhadap pelayanan yang baik

4.

Meningkatnya kesesuaian kompetensi Aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim

Belum semua OPD dan UPTD Provinsi memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;

Belum semua OPD dan UPTD Provinsi menyusun Anjab dan ABK;

Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi.

Belum dilaksanakannya

Partisipasi OPD dalam rangka untuk memahami apa yang telah disosialisasi-kan terkait Anjab dan ABK belum

maksimal; Belum

adanya

Sudah adanya ketentuan perunda-ngan yang mengatur tentang pelaksanaanAnalisis Jabatan, ABK,

Standar Kompetensi Jabatan,

Page 9: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 50

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Biro Organisasi

Permasalahan

Pelayanan OPD

SebagaiFaktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

survey IKM PNS. tindak lanjut terhadap program Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan.

Budaya kerja yang menganut

paradigma lama.

dan Evaluasi Jabatan;

Komitmen pimpinan untuk tertib administrasi kepegawai-an

5. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Masih ada, meskipun hanya beberapa OPD yang belum maksimal dalam penerapan SAKIP

Partisipasi kab./Kota dan OPD belum maksimal

Adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan program tersebut.

III.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategisBiro

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2 (dua) tahun

kedepan dapat dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok isu strategis

sebagai berikut:

A. Mewujudkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan

Daerah dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan

tuntutan masyarakat bagi pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang

tersebut telah di ganti dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Adanya

Undang-Undang 23 pada akhirnya juga menuntut dilakukan perubahan

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diganti

Page 10: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 51

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah

unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan

daerah. Untuk mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat

ukuran diperlukan kriteria yang jelas dalam persyaratan pembentukan

lembaga baru. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan

pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis

tugasm rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Dengan

ketentuan yang ada pada PP 18 Tahun 2016 penataan kembali organisasi

perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa

mengurangi jumlah pegawai. Di samping itu juga, pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah

mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan

lembaga baru harus terlebih dahulu dilakukan analisa organisasi yang

didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan

mempertimbangkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini

dalam rangka untuk menghindari adanya ukuran organisasi yang tidak

seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan

tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga.

B. Meningkatkan Kesesuaian Ukuran Perangkat Daerah Kab./Kota

Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab./ Kota sesuai dengan

besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya

mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis

dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah

kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang

akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu

kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah

tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan,

kriteria, pembentukan suatau organisasi perangkat daerah ditetapkan

Page 11: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 52

dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan

pemerintah.

C. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa

negara berkewajiban memberikan pelayanan publik bagi setiap warga

negara. Hal ini didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang ketentuan pelayanan publik

di Provinsi Jawa Timur. Agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai

kebutuhan masyarakat, disusunlah instrumen standarisasi pelayanan publik

seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur

dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Instrumen-instrumen ini dibuat

sebagai standar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik

kepada warga negara yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan

pelayanan publik sesuai azas-azas umum pemerintah dan koordinasi yang

baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan

masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan

pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum yang mendukung.Dengan

terwujudnya hal tersebut diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah

dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin

baik, kepastian dan kepercayaan masyarakat dapat diwujudkan.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara

Lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menuntut adanya

perubahan yang signifikan dibidang kepegawaian. Jika pada ketentuan

sebelumnya berbasis karir, dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil

Negara menjadi berbasis Kinerja (profesi). Berkaitan dengan kinerja, maka

diperlukan kompetensi aparatur yang baik, sehingga diperlukan standar

kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai yang mana telah diatur dalam

Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan

Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala

Page 12: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 53

BKN Nomor 8 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Standar

Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyusunan Standar

Kompetensi tersebut diperlukan informasi jabatan yang berasal dari hasil

Analisis Jabatan.

Wujud dari kinerja yang baik ini dapat terlihat dari kualitas kerja yang

dihasilkan, diantaranya adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Biro

Organisasi memiliki Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah yang

bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai bahan evaluasi terhadap

kinerja pelayanan yang diberikan perlu dilakukan survei terhadap kepuasan

PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan pelayanan

administrasi kepegawaian yang diperoleh (IKM PNS). Disamping itu untuk

menilai prestasi kerja pegawai, dengan terbitnya Peraturan Kepala BKN

Nomor 1 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai. Ada perubahan

penilaian dari Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) menjadi Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) yang berisi target yang akan dicapai oleh masing-

masing pegawai untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan beban kerja

jabatan. Seiring dengan adanya perubahan ketentuan kepegawaian perlu

dilakukaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur, sehingga masing-masing pegawai dapat memahami

dan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru.

E. Remunerasi PNS

Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh remonerasi sejak tahun

2013. Seiring dengan hal tersebut, dalam rangka menunjang kesejahteraan

yang proporsional bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan

memberikan Tunjangan Kinerja. Besaran tunjangan kinerja ini berbeda

untuk masing-masing jabatan sesuai dengan kelas jabatan (job grade).

Kelas jabatan untuk masing-masing jabatan struktural ataupun fungsional

disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Page 13: BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang

Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 54

Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan-jabatan sesuai hasil Analisis

Jabatan dengan beberapa faktor penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi

jabatan masing-masing.

F. Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi

tantangan tersendiri bagi pemerintah di era globalisasi ini. Beberapa

prinsip yang menjadi pondasi Good Governance di antaranya adalah prinsip

akuntabilitas. Bagi instansi pemerintah, akuntabilitas menjadi amat penting

karena kegiatan pemerintah dilaksanakan dari anggaran pendapatan

daerah. Untuk itu, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diberikan kepadanya dan

melaporkannya secara tahunan. Laporan akuntabilitas kinerja Gubernur

Jawa Timur dan OPD yang menggambarkan capaian sasaran indikator

kinerja berupa gambaran keberhasilan maupun kegagalan dari hasil-hasil

(outcome) pembangunan dan pemerintahan sesuai dengan tugas yang

menjadi lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing OPD.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam instansi pemerintah, perlu

diciptakan sinergi mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan

sampai evaluasi dan pelaporan kegiatan. Sebagai bentuk perencanaan

instansi pemerintah perlu disusun penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja disetiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur berdasarkan program kebijakan dan sasaran skala prioritas yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis berbentuk rencana kerja

tahunan.Di samping itu juga setiap instansi pemerintah harus menetapkan

lembar/dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan antara

Gubernur Jawa Timur dengan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, serta penugasan antara pimpinan yang lebih tinggi

kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan oleh OPD.