Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 42 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam tabel T-IV.C.1 berikut: Tabel T-IV.C.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Aspek Kajian Standar yang Digunakan Capaian / Kondisi Saat ini Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL (KEWENANGAN OPD) EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kelembagaan OPD Prov. Jatim dan Kabupaten/ Kota. Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan OPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran 85.71 Inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi; Ketersediaan Informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi Biro Organisasi; Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi. Komitmen Pimpinan Lembaga untuk mendukung Program Pemerintah Daerah; Partisipasi Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi dalam melaksana-kan Program Pemerintah Daerah. Masih ada OPD Provinsi yang organisasiny a belum sesuai dengan ketentuan; Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintaha n yang dilaksanakan ; Tumpang tindih Tupoksi antar OPD. Masih ada Organisasi dan Tatakerja di Kab./Kota yang belum sesuai dengan peraturan
13
Embed
BAB IIIro-organisasi.jatimprov.go.id/images/BAB III RENSTRA PERUBAHAN.pdf · Anjab dan ABK; Belum tersusunnya ... penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal Sudah ada pedoman tentang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 42
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
OPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam tabel
T-IV.C.1 berikut:
Tabel T-IV.C.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
Aspek Kajian Standar yang Digunakan
Capaian/
Kondisi Saat ini
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kelembagaan
OPD Prov.
Jatim dan
Kabupaten/
Kota.
Persentase kelembagaan Kab./ Kota dan OPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran
85.71
Inovasi dalam
memberikan pelayanan kepada Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi;
Ketersediaan Informasi tentang regulasi terbaru terkait tugas dan fungsi Biro Organisasi;
Kompetensi pejabat yang membidangi untuk memberikan
fasilitasi terhadap Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi.
Komitmen
Pimpinan Lembaga untuk mendukung Program Pemerintah Daerah;
Partisipasi Kabupaten/ Kota dan OPD Provinsi dalam melaksana-kan Program Pemerintah Daerah.
Masih ada
OPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;
Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
Tumpang tindih Tupoksi antar OPD.
Masih ada Organisasi dan Tatakerja di Kab./Kota yang belum sesuai
dengan peraturan
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 43
Aspek Kajian Standar yang Digunakan
Capaian/
Kondisi Saat ini
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Persentase
komposisi
aparatur yang
sesuai standar
pada Kab/Kota
dan OPD Prov.
Jatim
47
perundang-undangan yang berlaku;
Masih ada Kab./Kota yang tidak melaksanakan fasilitasi dalam penataan organisasi perangkat daerahnya
semua OPD dan UPTD Provinsi serta Kab./ Kota sudah memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan, tetapi perlu di fasilitasi
Belum semua OPD dan UPTD Provinsi, serta Kab./ Kota menyusun Anjab dan ABK;
Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi maupun Kab./ Kota.
Belum dilaksanakannya
surveyIKM PNS
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 44
Aspek Kajian Standar yang Digunakan
Capaian/
Kondisi Saat ini
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
OPD Prov. Jatim dan Kab./Kota yang sudah menyusun SOP, SPP dan IKM sesuai dengan ketentuan serta memiliki tata hubungan kerja Hasil analisis gambaran pelayanan OPD
Persentase Kab/Kota dan OPD Provinsi yang telah menerapkan Ketatalaksanaan Pemerintahan sesuai ketentuan
100
Belum semua kab./kota dan OPD Provinsi menyusun SOP sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan;
Persentase Kab/Kota dan OPD yang telah menerapkan ketatalaksanaan Pelayanan Prima
55
OPD Provinsi dan Kab./ Kota belum semua
melaksanakan penyelenggara-an Akuntabilitas Kinerja secara Optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
% SAKIP OPD Prov. Jatim berpredikat A (sangat baik);
59
Pemahaman OPD terkait dengan SAKIP
semakin membaik. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya nilai/predikat hasil evaluasi SAKIP
Biro Organisasi tidak henti-hentinya memberikan pembinaan kepada Kab/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku
Keinginan Kab/Kota untuk memperbaiki manajemen kinerja juga menyebabkan kemudahan bagi Biro Organisasidalam melaksanakan pembinaan
Komitmen kepala daerah dalam implementasi SAKIP
Masa Periode RPJMD Kab/Kota yang tinggal 1 atau 2 tahun biasanya menjadi penyebab Bupati/Walikota enggan untuk melakukan perubahan.
% SAKIP Kab./ Kota yang berpredikat B (baik);
50
OPD Prov. Jatim dan Kab./ Kota belum semua melaksanakan Budaya Kerja
Persentase OPD Prov Jatim dan OPD Kab/Kota yang memiliki Kelompok
18
Kurangnya strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan/Implementasi KBK
Komitmen pimpinan belum maksimal
Belum semua OPD Provinsi memiliki KBK yang aktif;
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 45
Aspek Kajian Standar yang Digunakan
Capaian/
Kondisi Saat ini
Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan OPD INTERNAL
(KEWENANGAN OPD)
EKSTERNAL (DILUAR
KEWENANGAN OPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
sesuai dengan ketentuan
Budaya Kerja (KBK)
Kurang pahamnya tentang aturan pelaksanaan danpengembangan KBK
Belum semua kab./kota memiliki KBK yang aktif;
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Jawa Timur
Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing” dengan Misi
“Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”yang mempunyai 5 (lima) Misi
Utama. Dari 5 (lima) Misi Utama tersebut, Biro Organisasi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama 4 yaitu “Meningkatkan Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan program yang sesuai sebagaimana
dituangkan dalam Tabel T-III.C2.
Tabel.T-III.C.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Organisasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri dan sejahtera bersama wong cilik
No Misi dan Program
KDH danWakil KDH
terpilih
PermasalahanPelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 4 :
Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2 Program :
1) Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan
Belum Semua OPD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
Belum semua kab./kota menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman
Antusiasme OPD dan Kab./ Kota terhadap pelayanan publik belum maksimal;
Partisipasi OPD dalam rangka untuk memahami
Tuntutan dari masyarakat terhadap pelaya-nan yang baik;
Sudah adanya ketentuan perundangan yang mengatur tentang pelaksanaan
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 46
Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri
dan sejahtera bersama wong cilik
No Misi dan Program
KDH danWakil KDH terpilih
PermasalahanPelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
publik yang lebih jelas tolak ukurnya;
yang ditetapkan; Belum semua OPD dan
UPTD Provinsi memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan;
Belum semua OPD dan
UPTD Provinsi menyusun Anjab dan ABK;
Belum tersusunnya Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi;
Masih ada Perangkat Daerah yang belum disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016 karena petunjuk teknisnya belum ada;
Belum semua OPD
Provinsi memiliki KBK; Belum semua kab./kota
memiliki KBK;
apa yang telah disosialisasi-kan terkait Anjab dan ABK belum maksimal;
Belum adanya tindak lanjut terhadap program Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan;
Budaya kerja yang menganut paradigma lama;
Penataan kelembaga-an belum dilakukan
berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan
Belum adanya pemahaman tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Belum adanya
sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasinya tidak sesuai ketentuan;
Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak sesuai ketentuan
Belum ada ketentuan yang menekan-kan
Analisis Jabatan, ABK, Standar Kompetensi Jabatan, dan Evaluasi Jabatan;
Komitmen pimpinan untuk tertib administrasi kepegawaian;
OPD sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansinya masing-masing
Sebagian OPD sudah memahami tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
melalui sosialisasi yang dilakukan Biro Organisasi;
Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan di Kabupaten/ Kota
Sudah ada prosedur dan dasar hukum mengenai fasilitasi
Kabupaten/ Kota ke Provinsi melalui konyusultasi Peraturan Daerah
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 47
Visi:Jawa Timur lebih sejahtera,beraklak,berkeadilan,mandiri, berdayasaing makin mandiri
dan sejahtera bersama wong cilik
No Misi dan Program
KDH danWakil KDH terpilih
PermasalahanPelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
bahwa kabupaten/ kota harus melaksana-kan fasilitasi kepada provinsi saat melakukan penataan
kelembagaan
2) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur dari semua tingkat pelayanan publik;
Semua OPD Provinsi sudah menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tetapi belum melaporkan ke Gubernur/Pemerintah Provinsi;
Belum semua kab./kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
Partisipasi OPD dan Kab./ Kota terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal
Sudah ada pedoman tentang tatacara penyusunan SOP
Diperlukan pengaturan hubungan kerja antar OPD untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
3) Melanjutkan, dan
mening-katkan transparansi dan akuntabilitas layanan peme-rintahan dengan perumusan pelayanan standart minimal yang diketahui masyarakat, beserta pemantauan pelak-sanaannya oleh masya-rakat;
Masih ada, meskipun hanya beberapa OPD yang belum maksimal dalam penerapan SAKIP
Partisipasi
kab./Kota dan OPD belum maksimal
Adanya
komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan program tersebut.
III.3. Telaahan Renstra OPD Provinsi
Tabel.T-IV.C.3
Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Biro Organisasi
Permasalahan Pelayanan OPD
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan
Keterlambatan penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan
Masih rendahnya pemahaman terhadap tata cara dan tenggat waktu penyelesaia
Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai tatacara dan tenggat
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 48
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Biro Organisasi
Permasalahan
Pelayanan OPD
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
n dokumen waktu penyelesaian dokumen
2. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
Masih ada OPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;
Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan;
Masih ada Perangkat Daerah yang belum disesuaikan
dengan PP 18 tahun 2016 karena petunjuk teknisnya belum ada
Penataan kelembaga-an belum dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan
Belum adanya pemahaman tentang penataan kelembaga-an yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak sesuai ketentuan
Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasi-nya tidak
sesuai ketentuan
Belum ada ketentuan yang menekan-kan bahwa kabupaten/kota harus melaksana-kan fasilitasi kepada provinsi saat melakukan
penataan kelemba-gaan
Sebagian OPD sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di instansinya masing-
masing Sebagian
OPD sudah memahami tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) melalui sosialisasi yang dilakukan Biro Organisasi
Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan di Kabupaten/ Kota
Sudah ada
prosedur mengenai fasilitasi Kabupaten/ Kota ke Provinsi melalui konyusultasi Peraturan Daerah
Pembagian kewenangan pada pemerintah pusat,
provinsi dan pemerintah Kab/Kota
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 49
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Biro Organisasi
Permasalahan
Pelayanan OPD
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
sudah diatur dengan UU 23 tahun 2014
Sudah ada koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan sehingga pemda
memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan
3. Meningkatnya ketatalaksana-an pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik
Semua OPD Provinsi sudah menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tetapi perlu di fasilitasi;
Belum semua kab./kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
Tata hubungan kerja dan Ketatalaksanaan Pemerintahan belum sesuai ketentuan.
Belum Semua OPD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
Belum semua kab./kota menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
Belum semua OPD Provinsi
memiliki KBK yang aktif; Belum semua kab./kota
memiliki KBK yang aktif
Partisipasi OPD dan Kab./ Kota terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal
Belum ada-nya legalitas daerah tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah
Sudah ada pedoman tentang tatacara penyusunan SOP
Diperlukan pengaturan hubungan kerja antar OPD untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
Tuntutan dari masyara-kat terhadap pelayanan yang baik
4.
Meningkatnya kesesuaian kompetensi Aparatur dengan jabatan disertai peningkatan mutu pelayanan kepegawaian di lingkungan Setda. Prov. Jatim
Belum semua OPD dan UPTD Provinsi memahami dengan baik tentang Anjab, ABK, Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan;
Belum semua OPD dan UPTD Provinsi menyusun Anjab dan ABK;
Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan pada OPD dan UPTD Provinsi.
Belum dilaksanakannya
Partisipasi OPD dalam rangka untuk memahami apa yang telah disosialisasi-kan terkait Anjab dan ABK belum
maksimal; Belum
adanya
Sudah adanya ketentuan perunda-ngan yang mengatur tentang pelaksanaanAnalisis Jabatan, ABK,
Standar Kompetensi Jabatan,
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 50
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Biro Organisasi
Permasalahan
Pelayanan OPD
SebagaiFaktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
survey IKM PNS. tindak lanjut terhadap program Standar Kompetensi Manajerial dan Evaluasi Jabatan.
Budaya kerja yang menganut
paradigma lama.
dan Evaluasi Jabatan;
Komitmen pimpinan untuk tertib administrasi kepegawai-an
5. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Masih ada, meskipun hanya beberapa OPD yang belum maksimal dalam penerapan SAKIP
Partisipasi kab./Kota dan OPD belum maksimal
Adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan program tersebut.
III.4. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategisBiro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2 (dua) tahun
kedepan dapat dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) kelompok isu strategis
sebagai berikut:
A. Mewujudkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan
Daerah dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan
tuntutan masyarakat bagi pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang
tersebut telah di ganti dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Adanya
Undang-Undang 23 pada akhirnya juga menuntut dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diganti
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 51
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah
unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah. Untuk mewujudkan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat
ukuran diperlukan kriteria yang jelas dalam persyaratan pembentukan
lembaga baru. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan
pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis
tugasm rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. Dengan
ketentuan yang ada pada PP 18 Tahun 2016 penataan kembali organisasi
perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa
mengurangi jumlah pegawai. Di samping itu juga, pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan
lembaga baru harus terlebih dahulu dilakukan analisa organisasi yang
didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan
mempertimbangkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini
dalam rangka untuk menghindari adanya ukuran organisasi yang tidak
seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan
tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga.
B. Meningkatkan Kesesuaian Ukuran Perangkat Daerah Kab./Kota
Terbentuknya organisasi perangkat daerah di Kab./ Kota sesuai dengan
besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah,
cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis
dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah
kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang
akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu
kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah
tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan,
kriteria, pembentukan suatau organisasi perangkat daerah ditetapkan
Perubahan Renstra Biro Organisasi Tahun 2014-2019 52
dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan
pemerintah.
C. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa
negara berkewajiban memberikan pelayanan publik bagi setiap warga
negara. Hal ini didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur tentang ketentuan pelayanan publik
di Provinsi Jawa Timur. Agar dapat memberikan pelayanan publik sesuai