i
i
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Satuan
Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara. Namun demikian, Renstra
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 belum sepenuhnya
mencakup Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Oleh
karena itu, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden harus
menyempurnakan kembali rancangan Renstra Tahun 2015-2019 yang
telah disusun pada Tahun 2014 oleh Tim Penyusun Renstra.
Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis,
lingkungan internal maupun eksternal, dan menggunakan paradigma Tata
Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government),
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden telah menyusun Renstra yang
selanjutnya digunakan sebagai panduan dalam penyusunan rencana kerja
dan laporan kinerja pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019.
Dengan adanya Renstra ini, diharapkan dapat meningkatkan
kinerja guna mendukung terwujudnya visi dan misi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Sekretaris
Dewan Pertimbangan Presiden,
Subiyantoro
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................................................................... i
DAFTAR ISI................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL.......................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1
A. Kondisi Umum....................................................................... 1
1. Penyusunan Rencana Strategis.......................................... 1
2. Tugas dan Fungsi................................................................ 1
B. Potensi dan Permasalahan.................................................... 8
1. Kekuatan (Strengths)......................................................... 8
2. Kelemahan (Weaknesses).................................................. 9
3. Peluang (Opportunities)..................................................... 10
4. Tantangan (Threats)......................................................... 11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN........................................................ 14
A. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden...................... 14
B. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden................... 15
C. Tata Nilai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden……….. 16
D. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden............... 18
E. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden................................................................................. 19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN........................................................ 21
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional................................. 21
iv
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden......................................................... 22
C. Kerangka Regulasi…………………………………………………………….. 26
D. Kerangka Kelembagaan…………………………………………………….. 26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.......................... 28
A. Target Kinerja......................................................................... 27
B. Kerangka Pendanaan.............................................................. 30
BAB V PENUTUP..................................................................................... 31
LAMPIRAN
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden
v
DAFTAR TABEL
TABEL 1 : Realisasi Anggaran Tahun 2010 s.d. 2014 …............................. 5
TABEL 2 : Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun
2010 s.d. 2014 .......................................................................... 5
TABEL 3 : Capaian Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
dari Tahun 2010 s.d. 2014………………………………………………………. 6
TABEL 4 : Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden……………………………………………………..…......................... 19
TABEL 5 : Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden …………………………………………………............................. 20
TABEL 6 : Target Kinerja Program Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden …………………………............................. 27
TABEL 7 : Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden ………………………………………................ 29
TABEL 8 : Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ............................. 30
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 1
Bab I PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
1. Penyusunan Rencana Strategis
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah wujud
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan
Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 serta telah disinergikan
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.
Renstra 2015-2019 berisikan kajian lingkungan yang
memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program,
dan kegiatan pembangunan. Renstra disusun untuk menjadi
rujukan para pejabat dan pegawai di Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas dan
fungsinya pada periode 2015-2019.
2. Tugas dan Fungsi
Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga
pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 2
Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah
Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertugas
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam rangka pemberian dukungan teknis dan
administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, dibentuk
sebuah Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang
dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan
Pertimbangan Presiden dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007
tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden berpedoman pada Peraturan Menteri Sekretaris
Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden menyelenggarakan fungsi:
1. pengelolaan data dan penyajian informasi mengenai
kebijakan yang akan, sedang atau telah dilaksanakan
pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan negara,
perekonomian, dan kesejahteraan rakyat, serta masalah
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 3
aktual yang berkembang dalam masyarakat dan berdampak
luas atau berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara;
2. pemberian dukungan pelaksanaan sidang, rapat, pertemuan
yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden;
3. koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga
negara dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang
diperlukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden;
4. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perencanaan program
dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan,
serta pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan
Dewan Pertimbangan Presiden;
5. pemberian dukungan penyiapan laporan pelaksanaan tugas
Dewan Pertimbangan Presiden kepada Presiden.
Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dilaksanakan oleh unit Eselon II yang terdiri dari:
1. Biro Data dan Informasi;
2. Biro Umum.
Dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja yang
baik, pada Tahun 2013 Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun
2013 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 4
Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dengan
tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden untuk Tahun 2014 secara rata-
rata adalah sebesar 100% (kategori sangat baik) dengan
rincian:
1. Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan
kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden memiliki
capaian kinerja 100% (sangat baik);
2. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
yang mendapatkan pelayanan keprotokolan memiliki
capaian kinerja 100% (sangat baik);
3. Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
yang mendapatkan pelayanan persidangan memiliki capaian
kinerja 100% (sangat baik);
4. Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan
Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan
Pertimbangan Presiden tepat waktu memiliki capaian kinerja
100% (sangat baik)
Capaian kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2010-2014
adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 5
Instansi Pemerintah dan berdasarkan Laporan Kinerja
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2014,
capaian kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
tetap pada kategori sangat baik, yakni sebesar 100% sejak
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.
2. Realisasi anggaran dan capaian kinerja dalam melaksanakan
program-program yang terdapat di dalam Renstra
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2010–
2014, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2010 s.d. 2014
(dalam rupiah)
Anggaran 2010 2011 2012 2013 2014
Pagu DIPA 34.500.000.000 44.284.945.000 42.805.397.000 44.489.801.000 36.137.418.000
Realisasi 25.153.313.997
(72,9%)
31.161.393.331
(70,36%)
35.334.861.380
(82,54%)
39.960.231.325
(89,81%)
29.435.500.147
(81,45%)
Tabel 2
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2010 s.d. 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Realisasi
Anggaran 72,9% 70,36% 82,54% 89,81% 81,45%
Capaian
Kinerja 89% 93,32% 100% 100% 100%
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 6
Tingkat capaian kinerja sasaran Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden setiap tahunnya rata-rata masuk dalam
kategori sangat baik, sebagaimana tergambar pada tabel
berikut:
Tabel 3
Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari Tahun 2010 s.d. 2014
No
Rentang
Capaian
Kinerja
Kategori Capaian
Kinerja
Jumlah Sasaran
2010 2011 2012 2013 2014
1. 85%-100% Sangat Baik 2 2 4 4 2
2. 70%-<85% Baik - - - - -
3. 55%-<70% Sedang - - - - -
4. < 55% Kurang Baik - - - - -
Jumlah 2 2 4 4 2
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden merupakan Satuan Organisasi di
lingkungan Sekretariat Negara. Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden memiliki tugas dan fungsi memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan
Pertimbangan Presiden dalam pelaksanaan tugas memberikan
nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. Dengan demikian,
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu didukung oleh
birokrasi yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden juga melaksanakan reformasi di bidang
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 7
ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi.
Dengan output diantaranya adalah:
1) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun
2013 tentang Standar Retensi Arsip Dewan Pertimbangan
Presiden;
2) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun
2014 tentang Standar Keamanan dan Akses Arsip Dewan
Pertimbangan Presiden;
3) Peraturan Dewan Pertimbangan Presiden Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tata Penomoran dan Format Naskah Dinas di
Lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden;
4) Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor
29 Tahun 2013 tentang Standar Klasifikasi Arsip Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden;
5) Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor
15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Kearsipan;
6) Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Nomor
16 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
7) Penerapan Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik
(SPDE);
8) Usulan Rancangan Perubahan Struktur Organisasi (Hasil
Evaluasi Kelembagaan).
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 8
B. Potensi dan Permasalahan
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai satuan
organisasi yang bersifat terbuka, dalam proses perencanaan
strategis telah melakukan analisis lingkungan (environmental
analysis), dengan melakukan pencermatan terhadap lingkungan
internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) maupun eksternal
organisasi (peluang dan tantangan/ancaman).
Untuk melakukan analisis lingkungan tersebut, digunakan
Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat),
yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi internal dan
eksternal organisasi sehingga dapat memberikan informasi
mengenai isu-isu penting bagi organisasi, dimulai dengan
identifikasi dan pencermatan terhadap aspek positif, yaitu
kekuatan (strength) dan aspek negatif, yaitu kelemahan
(weakness) dari internal organisasi. Dari eksternal organisasi
dilakukan identifikasi dan pencermatan terhadap peluang
(opportunity) dan tantangan/ancaman (threat). Analisis SWOT di
lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strength):
a. Kedudukan Organisasi
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan
Pertimbangan Presiden dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara,
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 9
mempunyai posisi strategis dalam memberikan dukungan
teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan
Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemberian
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
b. Komitmen Pimpinan
Adanya komitmen Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
untuk melaksanakan tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean
government), dapat digunakan sebagai motivasi bagi setiap
pegawai dalam melaksanakan tugas.
c. Kualitas Sumber Daya Pendukung Yang Memadai
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden memiliki kualitas
sumber daya pendukung yang memadai, meliputi Sumber
Daya Manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana
kerja yang memadai dalam mendukung kegiatan organisasi.
Dari 69 orang pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden, 16 orang (23%) berlatar
belakang pendidikan S2, 36 orang (52%) berlatar belakang
pendidikan S1.
2. Kelemahan (Weaknesses):
a. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Belum Optimal
Penyediaan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat
merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan
tugas Dewan Pertimbangan Presiden, namun hingga saat ini
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 10
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden belum optimal
dalam mengelola data dan menyajikan informasi karena
keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi.
b. Struktur Organisasi Belum Memenuhi Kebutuhan
Seiring dengan perubahan hak fasilitas dan hak keuangan
yang diberikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden menjadi setingkat menteri negara, maka struktur
organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang
ada perlu menyesuaikan dalam rangka memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan
Pertimbangan Presiden.
c. Jumlah Sumber Daya Manusia Belum Memenuhi
Kebutuhan
Dari total formasi jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden sebanyak 108 orang, baru terpenuhi
sebanyak 69 orang, sehingga terdapat kekurangan jumlah
Sumber Daya Manusia sebanyak 39 orang. Belum
terpenuhinya formasi menjadi kendala dalam memberikan
dukungan yang efektif kepada Dewan Pertimbangan
Presiden, dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden.
3. Peluang (Opportunities) :
a. Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 11
Negara, memberi peluang untuk mendapatkan alokasi
anggaran terhadap program yang diusulkan dalam rangka
pencapaian sasaran dan tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
b. Kesempatan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di
dalam di luar negeri, merupakan peluang bagi pegawai
untuk meningkatkan kompetensinya.
c. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Sistem akuntabilitas kinerja merupakan instrumen yang
digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan
kegiatan organisasi. Sistem tersebut memberikan peluang
untuk meningkatkan motivasi, kompetensi, dan kinerja
pegawai.
4. Tantangan (Threats) :
a. Potensi Tidak Tercapainya Pelayanan Prima kepada Dewan
Pertimbangan Presiden
Salah satu kriteria pelayanan prima kepada Dewan
Pertimbangan Presiden adalah pelayanan yang sesuai
dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun pada
kondisi riil di lapangan, terdapat dinamika kebutuhan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 12
situasional (tidak terencana) sehingga tidak selalu dapat
sesuai dengan SOP. Sebagai contoh, Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden meminta pelayanan 3 (tiga) orang
Petugas Protokol Advance untuk daerah-daerah yang sulit
ditempuh, sementara SOP menetapkan penugasan
maksimal sebanyak 2 (dua) orang, sehingga kriteria SOP
tidak terpenuhi.
Hal ini juga dapat terjadi pada kriteria yang lain, yaitu
kriteria pelayanan yang tepat waktu. Sebagai contoh,
penyusunan rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas yang
dapat tidak tepat waktu disebabkan proses revisi berulang
antara Anggota dan Sekretaris Anggota Dewan
Pertimbangan Presiden.
Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden mengadakan evaluasi SOP dan
memperkuat koordinasi terkait penyiapan rancangan
Laporan Pelaksanaan Tugas.
b. Perkembangan teknologi informasi
Teknologi informasi khususnya platform perangkat lunak
dan keras yang berubah cepat merupakan tantangan bagi
organisasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya
dalam memberikan dukungan pelayanan data dan informasi
kepada para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 13
Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden mengikutsertakan pejabat dan
pegawai dalam pelatihan teknis bidang teknologi informasi
serta melakukan pengembangan arsitektur Information and
Communication Technology (ICT) secara menyeluruh.
c. Dinamika perubahan lingkungan strategis yang sulit
diperkirakan
Dinamika perubahan lingkungan strategis yang sulit
diperkirakan merupakan tantangan yang perlu diantisipasi
dengan baik, agar Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan situasi yang
berkembang.
Untuk mengatasi tantangan ini Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden memperkuat pemantauan
lingkungan strategis untuk dapat mengetahui tantangan
dan mengantisipasi langkah strategis yang relevan secara
lebih awal.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 14
Bab II VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKRETARIAT
DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
A. Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam rangka membantu Dewan Pertimbangan Presiden
untuk melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden, diperlukan dukungan teknis dan administrasi
secara terpadu, efisien dan efektif. Sementara itu, Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden sebagai unit organisasi,
dihadapkan pada permasalahan keterbatasan kuantitas sumber
daya manusia, dan belum lengkapnya sistem dan prosedur kerja,
sehingga kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi
belum optimal. Terkait dengan keterbatasan tersebut terdapat
resiko potensi tidak tercapainya pelayanan prima kepada Dewan
Pertimbangan Presiden terhadap pelayanan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden.
Namun demikian, adanya tantangan perkembangan
teknologi informasi dan perubahan dinamika lingkungan strategis
yang sulit diperkirakan, menjadi suatu sumber motivasi bagi
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk tetap mampu
memberikan dukungan dan memperlancar pelaksanaan tugas
Dewan Pertimbangan Presiden.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 15
Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di
atas, maka perlu suatu visi yang merupakan cara pandang jauh ke
depan dan menjadi komitmen bersama seluruh komponen dalam
upaya mencapai tujuan organisasi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden.
Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan
sebagai berikut:
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang andal
dalam memberikan pelayanan kepada Dewan
Pertimbangan Presiden dalam rangka pemberian nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden
Visi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan
dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan
strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden menjadi suatu organisasi yang
andal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara
profesional, transparan dan akuntabel serta dengan kualitas
pelaksanaan yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.
B. Misi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden tersebut di atas, ditetapkan misi
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sebagai berikut:
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 16
1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyajian
informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan
Presiden;
2. Memberikan dukungan pelayanan ketatausahaan,
perencanaan program dan anggaran, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan
di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara
prima.
C. Tata Nilai Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan,
maka nilai-nilai dalam kehidupan Unit Organisasi Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden yang harus dianut dan
dikembangkan adalah sebagai berikut:
1. Andal mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur
dalam Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dapat
memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan
(zero mistake).
2. Profesional mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan
dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi
dibidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos
kerja berprestasi, serta menjunjung etika profesi.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 17
3. Transparan mengandung arti membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Akuntabel mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat
sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
5. Prima mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau
sangat baik dan memuaskan. Prima juga bermakna
kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (zero
mistake), aman dan mampu memelihara keseimbangan antara
keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara.
6. Integritas mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang
menunjukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi
dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan
kejujuran.
7. Efektif mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan
yang dilakukan dapat berhasil guna.
8. Efisien mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas
dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang
waktu, tenaga, dan biaya.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 18
D. Tujuan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi,
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden perlu merumuskan
langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis
yang lebih operasional.
Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau
implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 s.d 5 tahun mendatang, agar
diketahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dengan
memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk
memanfaatkan kekuatan yang ada, memanfaatkan potensi untuk
mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan
memanfaatkan peluang untuk menuju terwujudnya visi dan misi
organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:
Tercapainya tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan
Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang
diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan
kepada Presiden
Untuk mengukur tujuan strategis tersebut, ditetapkan
indikator sebagai berikut :
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 19
Tabel 4
Indikator Tujuan Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari Tahun 2015 s.d. 2019
Tujuan Strategis Indikator Tujuan Strategis
1. Tercapainya tingkat kepuasan
Dewan Pertimbangan Presiden
atas dukungan teknis dan
administrasi yang diberikan
Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dalam rangka
penyusunan nasihat dan
pertimbangan
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan
E. Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting
dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan,
sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai
serta mempunyai jangka waktu pelaksanaan.
Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra dari Bappenas
dinyatakan bahwa Indikator sasaran Eselon I merupakan outcome
dari program. Tetapi karena kekhasan Satker Dewan
Pertimbangan Presiden dimana tugas dan fungsi Eselon II
merupakan fungsi Eselon I, maka setiap Sasaran (Output) dan
Indikator di Eselon II merupakan sasaran (Outcome) dan indikator
di Eselon I.
Untuk dapat mewujudkan tujuan di atas, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden menjabarkan secara spesifik dan terukur
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 20
dengan menetapkan sasaran dan indikator sasaran strategis
sebagai berikut :
Tabel 5
Indikator Sasaran Strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dari Tahun 2015 s.d. 2019
Sasaran Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya kepuasan Dewan
Pertimbangan Presiden atas
dukungan teknis dan administrasi
yang diberikan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden dalam
rangka penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 21
Bab III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahap III yaitu periode 2015-2019. Tahap III
RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber
daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas
serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk melaksanakan agenda pembangunan dan dalam
rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong sesuai dengan Visi
dan Misi Pemerintahan, maka ditetapkan Sembilan Program
Pemerintah (Nawa Cita) sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 22
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden ikut bertanggung
jawab menyukseskan upaya-upaya pemerintah tersebut di atas,
khususnya dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi
kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden sebagai bagian dari
pembangunan reformasi birokrasi dan dalam rangka perbaikan
tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
B. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden
Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden memuat langkah-langkah berupa program
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 23
yang memiliki dampak terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
Arah kebijakan yang sesuai dengan sasaran strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden serta arah kebijakan
dan strategi nasional meliputi:
1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan dan
penyajian informasi;
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan
anggaran;
5. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengelolaan
sarana dan prasarana.
Adapun gambaran arah kebijakan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden secara lengkap dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan dan
penyajian informasi
Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas pemberian
nasihat dan pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan Presiden
adalah ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan
terkait dengan isu fundamental, isu strategis dan isu terkini.
Secara bertahap perlu dilakukan peningkatan baik menyangkut
kecepatan dan keakuratan data dan informasi yang disajikan.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 24
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi
Cepatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi serta perlunya pelayanan prima kepada Dewan
Pertimbangan Presiden, menuntut Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden untuk meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
Pemanfaatan teknologi tersebut perlu diikuti dengan
perubahan budaya kerja yang mengandalkan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai alat bantu dalam
melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Dewan
Pertimbangan Presiden, Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden memerlukan dukungan sumber daya manusia yang
profesional dan penambahan jumlah sumber daya manusia
sesuai peta jabatan.
4. Peningkatan transparansi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung dengan
pengelolaan anggaran yang tepat waktu, tepat sasaran, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan dapat
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 25
meningkatkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan anggaran.
5. Peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi
pengelolaan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden merupakan aset negara yang
pengelolaan administrasinya mengacu pada Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
Adapun upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan
optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana dicapai melalui
pengelolaan BMN secara tepat guna dan berdaya guna.
Arah kebijakan di atas dijabarkan melalui strategi berupa
program dan kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam Renstra Tahun
2015–2019, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
menetapkan program yang didefinisikan sebagai instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
Pada Tahun 2015, untuk mencapai sasaran-sasaran strategis
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan program
dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:
a. Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi;
b. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan
Presiden.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 26
C. Kerangka Regulasi
Guna meyukseskan pelaksanaan program Sekretariat
Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-2019 diperlukan
beberapa produk regulasi yang bersifat internal yang disusun
secara insidental dalam rangka mengatasi suatu permasalahan
yang mungkin terjadi dan dalam upaya percepatan pencapaian visi
dan misi Presiden.
D. Kerangka Kelembagaan
Dalam upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden diperlukan penataan kelembagaan ke arah
yang lebih optimal, dengan melakukan perbaikan uraian tugas
fungsi untuk menghilangkan aspek yang kurang relevan dengan
kondisi aktual, serta dengan melakukan perbaikan nomenklatur
jabatan yang tidak merefleksikan luasnya cakupan tugas fungsi
dan peran adhoc sesuai kebutuhan organisasi.
Adapun Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden pada
Tahun 2014 telah melakukan evaluasi kelembagaan melalui tim
internal yang juga telah melakukan konsultasi kepada Biro
Organisasi, Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja, dan Biro
Kepegawaian Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber
Daya Manusia yang pada akhirnya menghasilkan draft usulan
penataan kelembagaan di Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 27
Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN
A. Target Kinerja
Target kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
menunjukan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
melalui program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden dalam periode waktu Tahun 2015-2019.
Tabel 6
Target Kinerja Program Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Sasaran Program Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
Meningkatnya kepuasan
Dewan Pertimbangan
Presiden atas dukungan
teknis dan administrasi
yang diberikan
Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden
dalam rangka
penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada
Presiden
Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
85% 86%
88%
91%
95%
Keterangan : Indikator sasaran Program Eselon I merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama)
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 28
Untuk komponen kerangka kinerja kegiatan terdiri dari
uraian kegiatan, sasaran kegiatan (output), indikator sasaran
kegiatan, dan target. Kegiatan yang dilaksanakan pada Satker
Dewan Pertimbangan Presiden adalah terdiri dari dua kegiatan
dan dua sasaran kegiatan yaitu :
1. Kegiatan pengelolaan data dan penyajian informasi
Sasaran kegiatan: Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
2. Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen Dewan Pertimbangan Presiden.
Sasaran kegiatan: Terwujudnya dukungan pelayanan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden secara prima.
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 29
Adapun indikator dan target sasaran kegiatan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 7
Target Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Kegiatan Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pengelolaan data
dan penyajian
informasi
1 Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7 dok 7 dok 7 dok 7 dok 7 dok
2 Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu.
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
2. Penyelenggaraan
dukungan
manajemen Dewan
Pertimbangan
Presiden.
1 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
2 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan
1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
3 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan
10 dok 10 dok 10 dok 10 dok 10 dok
4 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan
9 dok 9 dok 9 dok 9 dok 9 dok
5 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan
100% 100% 100% 100% 100%
6 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan
100% 100% 100% 100% 100%
7 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan
100% 100% 100% 100% 100%
8 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa
100% 100% 100% 100% 100%
Catatan : Target dalam satuan dokumen atau persentase
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 30
B. Kerangka Pendanaan
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di
atas dibutuhkan prakiraan alokasi anggaran dengan jumlah
anggaran per tahun sebagai berikut:
Tabel 8
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
(Rupiah)
Program OUTCOMES/PENDANAAN
2015 2016 2017 2018 2019
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian
Sekretariat Negara
Outcome:
Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang
diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden
PENDANAAN 41.000.000.000 43.870.000.000 63.274.000.000 73.820.000.000 73.820.000.000
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden 31
Bab V PENUTUP
Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2015-
2019 merupakan panduan pengambilan kebijakan dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi.
Dokumen Renstra Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,
yang memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan
sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi, yang dilaksanakan
melalui program dan kegiatan, selanjutnya akan digunakan dalam
penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana
Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden.
Renstra ini merupakan komitmen seluruh pejabat/pegawai
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden untuk dilaksanakan secara
sungguh-sungguh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam visi dan misi.
SEKRETARIS DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN,
SUBIYANTORO