BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA PERAMPOKAN …

21

BAB II

TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA PERAMPOKAN SEPEDA

MOTOR

A.Tindak Pidana (strafbaar feit)

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah

straabart feit atau delict, tetapi di dalam berbagai perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak

seragam dalam menerjemahkan strafbaar feit. Tindak pidana merupakan

suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum,

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri

tertentu pada peristiwa hukum pidana1. Hukum Pidana merupakan hukum

yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita

berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang

mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan

hukum dan perundang-undangan yang menentukan perbuatan yang

dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap

pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum

pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini

1Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012,

7

22

disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri,

akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan

menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang

hukum lain tersebut2.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi

pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

pertanggun jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya,

tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan

yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas

legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan

terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal

dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena sinepravia lege

poenali(tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu),

ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas

legalitas ini bermaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

a. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal

itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-

undang

2Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 2

23

b. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

analogi

c. aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut3.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai

Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:Hukum Pidana menurut

Pompe, adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-

perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.Hukum Pidana

menurut Peldoorn, dibedakan dan diberikan arti:

Hukum pidana materill yang menunjuk pada perbuatan pidana dan

yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbutan pidana itu

mempunyai dua bagian yaitu:

Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang

bertentangan dengan hukum pidana Positif, sehingga bersifat melawan

hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas

pelanggarannya.

Bagian Subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada

pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum4.

3 Emik Nurmayrahayu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pencurian dengan

Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kusus Putusan

N.01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrss), (Skripsi Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar), 2014, 9 4Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 4-5

24

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam

rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri

sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari

perbuatan lain yang tidak dilarang. Unsur-unsur tindak pidana menurut

Simons yakni:

a. Suatu perbuatan manusia (positi atau negative, berbuat atau tidak

berbuat atau membiarkan)

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang- undang

c. Melawan hukum (oncrechtmatig)

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand)

e. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung

jawabkan

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur yang terdapat diluar si pelaku.

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam

25

keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan

terdiri dari:

a. Sifat Melanggar Hukum

b. Kualitas dari Si Pelaku

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab

dengan suatu kenyataan sebagai akibat

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala

sesuatu yang terkandung didalam hatinya unsur ini terdiri dari:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)

b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53

ayat (1) KUHP

c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan

pencuiran, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal: 340

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

26

C. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yaitu hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan

kepada seseoarang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya

dianggap tanggung jawab. Hukum pidana islam maupun hukum pidana

positif memiliki kesamaan pengertian dan bentuk-bentuk sanksi. Penulis

disini akan menjelsakan masing-masing secara detail apa itu sanksi pidana

di dalam hukum pidana Islam dan apa itu sanksi pidana di dalam hukum

pidana positif.

1. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah

kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain

dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang

bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap atau pelaku

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya

merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku

kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan

sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.Pidana

adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang

27

yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat

tertentu5.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan

pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan

diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa

dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter

malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh

perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya

pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang

berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut

2. Pengertian Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

Sedangkan hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata

fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai

tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari

pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis.

tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang

mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan

perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jinayah

5Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar

Lampung, 2009, 8

28

berarti perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut

mengenai jiwa, harta, maupun lainnya6.

3. Macam-Macam Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Dibawah ini menjelaskan susunan dan kedudukan tentang jenis-

jenis sanksi pidana yang telah diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

a. Pidana Pokok terdiri dari

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Kurungan

4. Denda

b. Pidana tambahan terdiri dari

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

4. Macam-Macam Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Qisas

Arti qisas secara terminologi menurut Ali bin Muhammad Al-

Jurjani yang dikutip oleh Nurul Irfan yaitu mengenakan sebuah

tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti yang

dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan pengertian qisas

6Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, 1

29

menurut Ibrahim Anis yang dikutip oleh Nurul Irfan yaitu

menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama

persis dengan tindak pidana yang dilakukan:Nyawa dengan nyawa

dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.

b. Hudud

Hudud adalah semua jenis tindak pidana yang telah

ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al-Quran

dan oleh Nabi dalam Hadits. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani,

Hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan

kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu

dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku

maupun memaksanya7. Tujuh macam tindak pidana yang dapat

dikenakan hukuman hudud yaitu:

1. Jarimah Perzinaan

2. Jarimah Qadzf

3. Jarimah Meminum Khamar dan Penyalahgunaan Narkoba

4. Jarimah Pemberontakan

5. Jarimah Murtad

6. Jarimah Pencurian

7M.Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, Jakarta, 2016, 47-48

30

7. Jarimah Perampokan.

Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang mempunyai

bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi

Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang

terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam,

jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup,

eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib8.

c. Takzir

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah.

Berbeda dengan qisas dan hudud, bentuk sanksi takzir tidak

disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadits. Untuk

menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau

penguasa setempat. Takzir menurut Ibrahim Anis ialah penjajaran

yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i, seperti pengajaran

terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan

menuduh (orang lain berbuat zina)9. Takzir menurut Al-Mawardi

ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur

oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan

keadaan dosa dan pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu

8Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 13

9Ibrahim Anis, dkk., Al-Mu’jam Al-Wasit, hlm.598

31

sisi yaitu, sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan

dan untuk melaksanakan ancaman yang berbeda-beda sesuai

dengan dosa yang (dikerjakan)10

.

d. Diyat

Diyat ialah uang tebusan sebagai ganti kerugian akibat

kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan

pemaafan dari keluarga korban. Diyat pengganti jiwa yang tidak

dilakukan pada tersangka hukuman bunuh apabila:

1. Wali atau Ahli Waris terbunuh memaafkan yang membunuh

dari pembalasan jiwa

2. Pembunuhan yang tidak disengaja

3. Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh, termasuk

perusak lingkungan yang mengakibatkan korban jiwa.

e. Kafarat

kafarat merupakan denda yang dibayarkan karena telah

melakukan suatu kesalahan atau dosa. Pidana yang hasrus

membayar kafarat adalah:

1. Tebusan untuk pelanggaran sumpah

2. Tebusan untuk pelanggaran Nadzar

10

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi,

Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, (Beirut:Dar Al-fikri), hlm.236

32

3. Tebusan Pembunuh

4. Tebusan zihar (suami, engkau bagiku seperti punggung ibuku)

5. Tebusan ila’ (sumpah untuk tidak menggauli istri)

6. Tebusan karena berjima’ disiang hari ramadhan

7. denda dalam haji11

.

D. Pengertian Perampokan

Ada dua bahasan yang akan dijelaskan penulis mengenai

pengertian perampokan. Yang antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian Perampokan Menurut KUHP

Tindak pidana perampokan di dalam KUHP tidak dikenal, akan

tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan.pencurian

dengan kekerasan (perampokan) diatur dalam pasal 365 KUHP. Pasal

365 KUHP ini disebut pencurian dengan kekerasan. Yaitu pencurian

biasa ditambah dengan unsur kekerasan12

.

Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain

secara diam-diam. Sedangkan perampokan adalah pengambilan harta

secara terang-terangan dan kekerasan13

.

11

Muhammad Natsir, Korporasi antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di

Aceh, 2019 12

M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, cet.1, Bandung:Remaja Karya, 1984, 71 13

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, 93

33

Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut justru harus dilakukan

pada orang bukan pada barang, dan dapat dikerjakan sebelumnya

bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, maksudnya untuk

mempersiapkan melakukan pencurian tersebut, atau untuk

mempermudah pengambilan barang yang dicuri itu, sehingga

hukumannya diperberat. Kekerasan atau tindakan kekerasan pada

dasarnya melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat

sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan, atau tidak

berdaya.

2. Pengertian Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam

Secara harfiah, kata hirabah berarti memerangi atau membuat

kekacauan. Ia merupakan lawan dari “kedamaian’ dan :kenyamanan”

yang menancam jiwa atau harta14

.

Secara etimologis perampokan (hirabah) berarti memerangi atau

dalam kalimat hiraballah berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.

Adapun secara terminologis perampokan (hirabah) yang juga disebut

dengan quthth’ al-thariq (para pemutus jalan/pembegal) adalah

penyerangan dengan senjata lalu merampas harta harta korban secara

14

Mardani, Hukum pidana Islam, Jakarta, 2019, 72

34

terang-terangan15

. Hirabah atau perampokan dapat digolongkan kepada

tindak pidana pencurian dalam arti majazi, bukan dalam arti hakiki.

Menurut ensiklopedi Islam, hirabah adalah aksi sekelompok orang

dalam Negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan,

perampokan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan

mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan

dan agama16

. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa perampokan adalah tindak kekerasan yang dilakukan seseorang

atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam

maupun di luar rumah, dengan tujuan menguasai harta korban,

membunuh korban, atau sekedar meneror korban17

.

Para Ulama pun berbeda pendapat mengenai pengertian hirabah dan

pengertian hirabah menurut para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah,

memberikan definisi hirabah adalah: Hirabah adalah ke luar untuk

mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-

nakuti orang yang lewat jalan, atau mengambil harta, atau

membunuh orang.

15

M.Nurul Irfan, Op.cit, hlm.8 16

Mardani, Hukum Pidana Islam, 73 17

M Nurul Irfan,Hukum Pidana Islam, 8

35

2. Ulama Syafi’iyah memberikan definisi hirabah adalah sebagai

berikut: Hirabah adalah ke luar mengambil harta, atau menakut-

nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan,

dan jauh dari pertolongan (bantuan).

3. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa, hirabah adalah: Mengambil

harta dengan tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan atau tidak.

4. Ulama Zhairiyyah memberikan definisi yang lebih umum, dengan

menyebut pelaku perampokan sebagai berikut, yaitu: Perampok

adalah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi

orang yang lewat, serta melakukan perusakan di muka bumi18

.

3. Syarat-Syarat Hirabah yang Dikenakan Hukuman Had

Untuk menjatuhkan hukuman had kepada pelaku hirabah

terdapat beberapa syarat berikut:

a. Mukallaf

Mukallaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan

orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus

dikenakan hukuman had. Hal ini karena anak kecil dan orang gila

dianggap tidak mukallaf (cakap hukum).

18

Ishaq, Sanksi Pidana Perampokan dalam KUHP dan Hukum Pidana

Islam,Jambi

36

b. Pelaku bersenjata

Untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan bahwa melancarkan

hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak

membawa senjata maka pelakunya tidak dikatakan sebagai pelaku

hirabah.

c. Lokasi jauh dari keramaian

sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had

hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya

berada ditempat yang jauh dari keramaian.

d. Tindakan dilakukan terang-terangan

tindakan hirabah dilakukan secara terang-terangan. Apabila

melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi

disebut pencuri. Bahkan hirabah dilakukan dengan tidak ada rasa

takut dari pelakunya.

4. Unsur-Unsur Perampokan (Hirabah)

a. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan

menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak

membunuh.

b. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia

mengambil harta dan tidak membunuh.

37

c. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia

membunuh tapi tidak jadi mengambil harta.

d. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu dia

mengambil harta dan membunuh19

.

E. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh

sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi

sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan

pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor

bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan

sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif

murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan

bakarnya serta biaya-biaya operasionalnya cukup hemat20

.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan sepeda motor dijelaskan antara

lain:

“Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau

tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau

Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”21

.

19

Mardani, Hukum Pidana Islam, 74 20

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motordiakses pada tanggal 21

Desember 2019 21

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun

2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk

Kepentingan Masyarakat, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal I, Ayat 7.

38

F. Sanksi Pidana Perampokan

Sanksi pidana perampokan yang akan dibahas disini ada dua sanksi

pidana, yang pertama sanksi pidana perampokan menurut hukum positif,

dan yang kedua sanksi pidana perampokan menurut hukum pidana islam

akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Positif

Peraturan mengenai perampokan tidak sepenuhnya dijelaskan

mengenai apa itu perampokan dalam KUHP, perampokan merupakan

bahasa yang saya gunakan dan merupakan lawan dari “kedamaian’ dan

kenyamanan” yang mengancam jiwa atau harta. Dalam hukum pidana

pelaku perampokan dapat dilihat di dalam KUHP pada pasal 365 yang

disamakan arti dengan Pencurian dengan Kekerasan. Pasal 365 KUHP

yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancama kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan dii sendiri atau

peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri22

.

22

Lihat pada Pasal 365 KUHP

39

Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup

didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus

dilakukan pada orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan

sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan,

asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu,

dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau

kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya

barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan

merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu

tidak dikenakan pada orang23

.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1). Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah

rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan

umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

2). Jika perbuatan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu

3). Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

atau pakaian jabatan palsu

23

Sri Anjani Arifin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.102/Pid.B/2012/PN.Sidrap), (Skripsi Diterbitkan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2013, hlm.23

40

4). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun

4. diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal yang

diterangkan dalam no.1 dan no.324

.

Yang mana perampokan merupakan suatu kejahatan yang dapat

merugikan para pihak korban. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya

kejahatan pencurian sepeda motor adalah faktor ekonomi, faktor

lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakan hukum, faktor individu,

dan faktor perkembangan global.

Ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi

sehingga dapat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan yaitu:

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian

2. Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP

3. Harus ada perbuatan (criminal act)

4. Harus ada maksud jahat

24

Lihat pada Pasal 365KUHP

41

5. Ada peleburan antara maksud jahat dengan peraturan jahat

6. Ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP

dengan perbuatan

7. Harus ada sanksi yang mengancam perbuatannya tersebut25

.

2. Sanksi Pidana Perampokan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana perampokan diatur

dalam fiqh jinayah. Perampokan sendiri dinamakan sebagai hirabah.

Adapun teknis operasional perampokan menurut A. Djazuli terdapat

empat kemungkinan. Pertama, seseorang pergi dengan niat untuk

mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi,

namun orang tersebut tidak jadi mengambil harta dn tidak membunuh.

Kedua, seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan

terang-terangan dan kemudian mengambil harta tersebut, tetapi tidak

membunuh. Ketiga, seseorang berangkat dengan niat merampok,

kemudian membunuh, tapi tidak mengambil harta korban. Keempat,

seseorang berangkat untuk merampok kemudian orang tersebut

mengambil harta dan membunuh pemiliknya26

.

Pengaturan tindak pidana (jarimah) perampokan dalam hukum

pidana Islam terdapat di dalam Bab Hudud pada urutan keempat, yakni

25

Sri Anjani Arifin, Op.cit, hlm.23 26

A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.97

42

kejahatan hirabah atau qath’ al-thariq. Hirabah adalah mengangkat

senjata dan mengganggu lalu lintas di luar kota. Hirabah atau

perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian dalam

arti majazi, karena perampokan pengambilan harta secara terang-

terangan dan kekerasan, sehingga dengan demikian (perampokan)

dapat disebut dengan istilah siraqah qubra (pencurian berat).

Jika dibandingkan dari definisinya, perampokan menurut hukum

pidana Indonesia adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

dengan kekerasan terhadap orang. Sedangkan definisi perampokan di

dalam hukum pidana Islam adalah keluar untuk mengambil harta, atau

membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan

berpegang kepada kekuatan, dan jauh dari pertolongan (bantuan).

Adapun persamaannya adalah sama-sama mengambil harta dengan cara

melakukan dengan kekerasan.

Hirabah termasuk dosa besar. Oleh karena itu, Al-Quran

memutlakkan orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang

menyerang Allah, Rasullnya, dan orang yang berusaha membuat

kerusakan di atas bumi/ Allah SWT telah menetapkan hukuman atau

sanksi yang bisa menjadikan pelakunya jera dan menghilangkan hal-hal

yang menyakitkan dari tengah jalan.

43

Hal ini Allah swt, memberikan sanksi terhadap pelaku hirabah

itu pada surat (Al-Ma’idah (5) Ayat 33) yang berbunyi:

ا جزاء المذين ياربون اللم ورسوله لوا أو يصلمبوا أو ت قطمع أيديهم إنم ويسعون ف الرض فسادا أن ي قت م

ن يا ولم ف الخرة ع لك لم خزي ف الد فوا من الرض ذ ذاب عظيم وأرجلهم من خلف أو ي ن

Asbab Al-nuzul ayat di atas dijelaskan dalam hadits riwayat

Muslim yang menceritakan tentang sekelompok orang dari suku

Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu dengan

Rasulullah SAW. Namun, mereka sakit karena tidak cocok dengan

cuaca di kota Madinah. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda

kepada mereka: “Jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke

suatu tempat yang disana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari

sedekah. Di sana kalian bisa meminum air susu dan air seni unta-unta

tersebut.” Mereka kemudian melakukan apa yang diperintahkan Nabi

sehingga mereka semua sembuh dan sehat. Setelah itu mereka

mendatangi para pengembala unta kemudian membantai semuanya.

Mereka pun murtad dan merampok beberapa ekor unta. Hal ini

didengar oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengutus pasukan

untuk mengejar dan menghukum mereka. Setelah tertangkap, mereka

didatangkan kepada Rasulullah. Beliau memotong tangan dan kaki

44

mereka, mencungkil mata mereka, dan meninggalkan mereka di bawah

terik matahari sampai akhirnya meninggal27

.

Maksud dari “orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

dan membuat kerusakan dimuka bumi pada ayat tersebut adalah para

begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang

manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan,

lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan

dengan sembunyi-sembunyi28

.

Kemudian M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa: pada kalimat

“sesungguhnya pembelasan terhadap orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya”, yakni melanggar dengan angkuh terhadap

ketentuan-ketentuan Rasul SAW, dan kalimat “membuat kerusakan

dimuka bumi”, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian

dengan menakut-nakuti masyarakat hanyalah mereka dibunuh tanpa

ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau disalib

setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi

pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum

bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka

27

M.Nurul Irfan,Hukum Pidana Islam, 89-90 28

Syekh Shalih bin Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Jilid 1 dan 2, Penerjemah

Asmuni, Jakarta:Darul Falah, 2005, 1076

45

merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka

dengan timbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam

masyarakat atau dibuang dari Negeri tempat kediamannya, yakni

dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat29

.

Menurut Hamka, terdapat dua pelanggaran besar, yang kedua

berhubungan dengan yang pertama. Pertama mereka telah memerangi

Allah dan Rasul, sebab peraturan Allah telah secara jelas mereka telah

melanggar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian

mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu

mengusahakan kerusakan di bumi, dengan yang pertama, memerangi

Allah dan Rasul, artinya mereka telah terang-terangan menentang

Allah, allah menhendaki keamanan30

.

29

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Quran,

Jakarta:Lentera Hati, 2002, 83-84 30

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VI, Jakarta:Pustaka Panjimas, 2005, hlm.291