BAB II TINJAUAN UMUM A. Gambaran Umum Desa Lubuk Siamrepository.uir.ac.id/932/2/bab2.pdfDesa Lubuk Siam merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah ... Jumlah penduduk ...

23

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Lubuk Siam

1. Kondisi umum desa lubuk siam

Desa Lubuk Siam merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang mayoritas masyarakatnya

berpenghasilan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Adapun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di desa lubuk

siam adalah:

a. Keadaan geografis desa

- Luas wilayah : 2.359 Ha

b. Keadaan sosial ekonomi penduduk

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di desa lubuk siam berjumlah 1759 jiwa yang

dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Desa Lubuk Siam

No Penduduk Jumlah

1 Penduduk Secara Keselruhan (orang) 1759

2 Penduduk Laki-Laki (orang) 892

3 Penduduk perempuan (orang) 867

4 KK 461

Sumber: data monografi desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar

tahun 2010

Tabel diatas menunjukan monografi Desa Lubuk Siam pada Tahun 2010

yang belum adanya pembaharuan data oleh aparatur desa. Sehingga penulis masih

menggunakan data lama untuk jumlah penduduk pada Tahun 2015.

24

2. Kelembagaan Desa/Kelurahan yang ada di Desa Lubuk Siam

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat di lihat pada

tabel berikut ini:

Tabel II.2

Kelembagaan desa/kelurahan desa lubuk siam

No Kelembagaan Desa/Kelurahan Jumlah

1 Desa 3 Buah

2 Lingkungan/Dusun 4 Buah

3 Rukun Warga (RW) 5 Buah

4 Rukun Tetangga (RT) 9 Buah

Sumber: data monografi desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar

tahun 2010

Begitu juga pada monografi kelembagaan Desa/Kelurahan pada tabel diatas, yang

ada di Desa Lubuk Siam belum adanya inisiatif oleh aparatur Desa untuk Tahun

2015 masih menggunakan data Tahun 2010.

3. Jumlah Perusahaan/Usaha di desa lubuk siam sebagai mana

pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Jumlah Perusahaan di Desa Lubuk Siam

No Kategori Perusahaan/Usaha Jumlah Tenaga Kerja

1 Besar dan Sedang 12 Buah 500 (orang)

2 Kecil 4 Buah 30 (orang)

3 Rumah Tangga 30 Buah 30 (orang)

Sumber: data monografi desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar

tahun 2010

Kondisi ini dapat di manfaatkan oleh kepala desa dalam meningkatkan

anggaran pendapatan belanja desa agar tercapainya kemerataan pembangunan dan

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa lubuk siam. Di dalam desa

tersebut terdapat kelembagaan desa/kelurahan, yang tertuang dalam tabel berikut:

25

Tabel II.4

Sarana dan Prasarana Desa Lubuk Siam

No Sarana dan Prasarana jumlah Keterangan

1 Kantor desa 1 Unit

2 Jalan 1 Unit

3 Panjang jalan 7 Km

4 Jembatan 3 Unit

5 Gedung sekolah 3 Buah

6 Pukesmas 1 Unit

7 Pukesmas Pembantu 1 Unit

8 Poliklinik/ Balai Pengobatan 2 Unit

9 Musholla 4 Unit

10 Masjid 2 Buah

11 Koperasi Simpan Pinjam/KSP 2 Buah

Sumber: data monografi desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar

tahun 2010

Dari monografi di atas kita dapat mengetahui sarana dan prasarana yang ada pada

Desa Lubuk Siam, akan terapi data tersebut belum adanya pembaharuan data dari

Tahun 2010 oleh aparatur Desa untuk data Tahun 2015. Sehingga penulis masih

menggunakan data lama dalam memuat sarana dan prasarana yang ada di Desa

Lubuk Siam pada Tahun 2015.

2. Tinjauan umum tentang pemerintahan desa

a) Pengertian desa

Desa sebagai tempat tinggal sekelompok masyarakat tertentu

ditimbulakan oleh berbagai unsur, yaitu:

a. Sifat manusia sebagai mahluk sosial;

b. Unsur kejiwaan;

c. Alam sekeliling manusia;

d. Kepentingan yang sama;

e. Bahaya dari luar1

Dalam sekelompok masyarakat tersebut kemudian terjalin hubungan antar

individu yang melandasi hubungan kekerabatan, tempat tinggal dan kesamaan

1 Bayu Surianingrat. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. PT.Rineka Cipta. Jakarta.

1992.Hlm.12.

26

kepentingan. Dalam desa tersebut terdapat adanya kesatuan masyarakat termasuk

di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang masih

hidup dan tetap di akui. Menurut Prof Ter Haar, yang dimaksud dengan

masyarakat hukum yaitu suatu lingkungan kehidupan penduduk yang mempunyai

tata susunan sebagai berikut:

a. Tata susunan kekal;

b. Mempunyai harta kekayaan sendiri (wilayah dan sumber

kehidupan dan pendapatan)

c. Mempunyai urusan sendiri;

d. Merupakan suatu unit atau kesatuan yang kompleks terhadap pihak

luar.2

Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat-masyarakat hukum adat seperti

desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di

Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang

mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan

hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak

bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya

(patrineal, matrilineal, atau parental) mempengaruhi sistem pemerintahannya

terutama berlandaskan atas pertanian, perternakan, perikanan dan pemungutan

hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit juga pemburuan binatang liar,

pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama hak dan

kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong-royong,

tolong-menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar.

2 G. Kartasapoetra, dkk. Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya, PT. Bina Aksara, 1986,

hlm. 2.

27

Adanya sejumlah penduduk dalam suatu wilayah atau tempat tinggal yang

permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang sangat kuat sebagai

pengaruh kesatuan wilayah tempat tinggal. Keadaan ini menyebabkan pola

tatanan masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu masyarakat komunal.

Manusia dalam masyarakat tersebut merupakan makhluk dalam ikatan

kemasyarakatan yang erat dan kekal. Kondisi ini dapat dilihat dari buku yang

ditulis oleh Djojodiguno yang menyatakan antara lain:

a. Hukum adat itu memandang masyarakat sebagai paguyuban, yaitu

kehidupan bersama telah ada dan manusia memandang lainnya sebagai

tujuan;

b. Hubungan manusia menghadapi manusia lainya dilakukan dengan

perasaan dan segala semestinya.

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka

43. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan desa adalah desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang

28

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.3

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan

sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun. Dan

pedesaan merupakan daerah pemukiman yang sangat dipengaruhi oleh kondisi

tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola-pola kehidupan

agraris penduduk di daerah itu.

2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, desa memiliki

hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek

hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut Taliziduhu

Ndraha, tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh desa adalah:

a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat menggingat

warga desa atau pihak tertentu;

b. Menjalankan pemerintahan desa;

c. Memilih kepala desa;

d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;

e. Memiliki tanah sendiri;

f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;

g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;

h. Menyelenggarakan gotong-royong;

i. Menyelenggarakan peradilan desa;

j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.4

3 Pasal 1 Angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 8.

29

Desa yang mempunyai otonomi diharapkan mampu menyelenggarakan

urusan rumah tangganya sendiri dengan baik. Adapun unsur-unsur otonomi desa

yang penting antara lain:

a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang

bersangkutan;

b. Tanah, pustaka, dan kekayaan desa;

c. Urusan rumah tangga;

d. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa

yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi

“mengurus”;

e. Lembaga atau badan-badan perwakilan atau permusyawaratan yang

sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang

fungsi mengatur.5

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan

merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban

menghormati asli yang dimiliki desa tersebut.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa didasarkan pada daya guna

dan hasil guna yang rasional sehingga unsur-unsur yang pontensial yang ada di

desa harus diikut sertakan di dalam suatu wadah yang mampu menampung dan

menyalurkan semua aspirasi yang ada di desa. Pemerintahan desa tersusun dalam

organisasi dan organisasi tersebut haruslah diperhatikan. Pemerintahan desa

diselenggarakan oleh kepala desa, perangkat desa, dan badan perwakilan desa

(BPD). Perangkat desa tersebut terdiri dari:

a. Unsur pelayanan, seperti sekretariat desa dan atau tata usaha;

b. Unsur pelaksanaan teknis lapangan;

5 Ibid., hlm. 7-8.

30

c. Unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti Kepala

Dusun.

Perlu diperhatikan bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan desa tidak lagi

terdiri dari pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Namun sebutan “Badan

Perwakilan Desa” di sini telah mengalami perubahan menjadi “Badan

Permusyawaratan Desa”.

1. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta Kepala Desa merupakan dwi

tunggal, berada sama tinggi, dan tidak terpisahkan dan merupakan satu badan

dalam pemerintahan desa. Pembentukan BPD ini dimaksudkan sebagai

perwujudan adanya demokrasi pancasila dalam pemerintah desa, yang merupakan

wadah dalam menyalurkan pendapat masyarakat desa. Lembaga ini juga

merupakan wadah permusyawaratan atau pemufakatan di desa untuk ikut serta

dalam pembangunan desa. Keputusan yang diambil oleh BPD didasarkan pada

musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan aspirasi dan keinginan

masyarakat desa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang

bersangkutan.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yaitu

penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun tetangga, pemangku

adat maupun tokoh masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih

31

dari dan oleh penduduk desa yang kemudian ditetapkan dengan musyawarah

mufakat. BPD memiliki tugas fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan

berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang

pembangunan;

b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-

sama pemerintah desa

c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan

kepala desa;

d. Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat desa dan

menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang;

e. Mengusulkan pengankatan dan pemberhentian kepala desa;

f. Bersama-sama kepala desa membentuk keputusan desa;

g. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap

rencana perjanjian antara desa dengan pihak ketiga dalam pembentukan

badan usaha milik desa.6

Selain tugas, fungsi, dan wewenang BPD di atas, BPD juga memiliki

kewajiban-kewajiban yaitu:

a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik

indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945;

b. Turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di desa

c. Menerima, menyalurkan, keluhan, dan pengaduan masyarakat;

d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakatdesa serta menggali sumber

potensi desa bersama kepala desa dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa.7

Sebagai wujud timbal balik dari kewajiban, maka BPD juga memiliki hak-

hak yaitu:

a. Menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang

ditetapkan setiap tahun dalam anggaran dan pendapatan belanja desa;

6 H.A.W. Widjaja. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 Tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 131-132. 7 Ibid., hlm. 133.

32

b. Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan

kemampuan keuangan desa yang dikelolah oleh sekretariat BPD dan

setiap tahun ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;

c. Menerima dan menolak pertanggung jawab kepala desa;

d. Mengajukan rancangan putusan desa.8

2. Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai perangkat pembantu Kepala Desa terdiri atas unsur

pelayanan, yang terdiri dari sekretariat desa dan atau tata usaha. Menurut

Taliziduhu Ndraha unsur pelayanan ini disebut sebagai unsur staf, yang ruang

kerjanya meliputi:

1. Membantu Kepala Desa di bidang organisasi pemerintahan desa dan

kantor desa;

2. Mengkordinasikan semua perkerjaan kantor desa;

3. Mengepalai sekretariat Kepala Desa dan sekretariat dan badan-badan

perwakilan desa;

4. Bertindak sebagai “panitera” kepala desa dalam kedudukannya sebagai

hakim perdamaian desa ;

5. Bertindak sebagai sekretaris atau penulis dari pada panitera-panitera

tingkat desa, rapat-rapat dan sebagainya;

6. Membuat laporan priodik tentang perkembangan desa untuk

ditandatangani oleh kepala desa kemudian dikirim ke pihak atas;

7. Membantu kepala desa dalam membina dan memelihara semua

kekayaan desa termasuk tanah;

8. Mengurus soal-soal personalia;

9. Mengurus investasi desa dan kantor desa;

10. Menyusun rencana anggaran belanja desa;

11. Mengurus rapat-rapat, protokol, dan lain-lain;

12. Mengurus agenda, arsip, ekspedisi, dokumentasi, dan lain-lain.9

Perangkat desa yang kedua adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang

biasanya merupakan kepala urusan. Kepala urusan merupakan pembantu

sekretaris desa sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Kepala urusan yang

8 Ibid., hlm. 134.

9 Ibid., hlm. 134.

33

terdapat dalam suatu pemerintahan desa masing-masing desa yang bersangkutan.

Pada umumnya kepala urusan berjumlah minimal tiga, yaitu kepala urusan

pemerintah, kepala urusan pembangunan, dan kepala urusan umum. Sedangkan

maksimalnya lima kepala urusan yaitu kepala urusan pembangunan, dan kepala

urusan umum.

Kedudukan kepala urusan: sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam

bidang tugasnya. Tugas kepala urusan: membantu sekretaris desa dalam bidang

tugasnya fungsi kepala urusan:

a. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;

b. Pelayanan adminitrasi terhadap kepala desa.

Perangkat desa yang ketiga adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah

bagian desa yaitu kepala dusun. Kepala dusun mempunyai kedudukan, tugas dan

fungsi sebagai berikut:

Kedudukan kepala dusun:

Sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.

Tugas kepala desa:

a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;

b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan

gontong-royong masyarakat;

c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada

masyarakat;

d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkordinasikan

kegiatan rukun warga dan rukun tetangga di wilayah kerjanya;

e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kedudukan Kepala Desa

34

Setiap Desa mempunyai kondisi dan potensi khas, berbeda dengan desa

lainnya, demikian pula dengan aspirasi dan karakter masyarakat. Oleh sebab itu,

pembangunan di desa memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh

masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang telah diberi

kewenangan penuh memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai

kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih banyak

mengedepankan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari

pemerintahan desa dan masyarakat desa itu dari pada sebagai wakil pemerintah

pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

4. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;

b. Membina kehidupan masyarakat desa;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

e. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk

kuasa hukumnya;

f. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama badan perwakilan

desa menetapkan sebagai peraturan desa;

g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa

yang bersangkutan. 10

Sebagai alat Pemerintahan Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan

kewajiban sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan tertinggi pemerintahan desa, memimpin, dan

mengasuh desanya;

10

Kartika, op.cit., hlm. 35.

35

b. Mewakili desanya ke luar dan ke dalam;

c. Melakukan segenap keputusan rapat-rapat yang di bebankan

kepadanya;

d. Memimpin (mengepalai) kantor desa;

e. Mengkordinasikan dan mengawasi semua lembaga-lembaga

kemasyarakatan di desanya;

f. Mengurus dan memelihara semua objek perkerjaan pemerintah desa;

g. Membina dan memelihara semua kekayaan desa termasuk tanah;

h. Membina dan mengawasi pengurusan keuangan desa;

i. Bila perlu mengarahkan tenaga rakyat di dalam penyelenggaraan

proyek-proyek pemerintah desa;

j. Membina dan mengawasi usaha-usaha di bidang kerohaniawan dan

mental di penduduk desa;

k. Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang pendidikan di

desanya;

l. Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keolahragaan di desa;

m. Membina dan memajukan usaha-usaha di bidang keindahan dan hiburan

di desa;

n. Melakukan usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai

macam tuna sosial;

o. Melakukan usaha-usaha di bidang kemakmuran desanya termasuk

pembasmian hama, peningkatan kesuburan tanah, dan sebagainya;

p. Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduk desa;

q. Melakukan usaha-usaha guna mencegah timbulnya gejala-gejala

kriminalitas dan penyelenggaraan perturan oleh penduduk;

r. Melakukan daya upaya lain di bidang kemajuan desanya.11

5. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung

jawab kepada rakyat melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri

2/3 dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Laporan pelaksanaan

tugas Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tebusan Camat.

Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepala desa disampaikan

sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun sekali pada setiap akhir tahun

anggaran.

11

Taliziduhu Ndraha, op.cit., hlm. 79-81.

36

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh Badan

Permusyawaratan Desa atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah

anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, termasuk pertanggungjawaban

keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling

lama 30 hari disampaikan kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dalam

hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan

ditolak untuk kedua kalinya, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat

mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati dengan alasan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa

mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis dalam

jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pertanggung jabatan

masa akhir jabatan Kepala Desa di sampaikan 3 bulan sebelum masa jabatan

berakhir. Selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan

Permusyawaratan Desa segera memperoses pemilihan Kepala Desa yang baru.

C. Tinjauan Tentang Sumber Keuangan Desa

1. Pengertian Sumber Keuangan Desa

Salah satu faktor yang mempengaruhi bahkan menentukan berhasil atau

gagalnya kegiatan Pemerintah Desa adalah Keuangan Desa. Hal itu disebabkan

kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa yang dikuasai Desa mempunyai

pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam

penyelenggaraan rumah tangga Desa. Besarnya kemampuan keuangan tergantung

37

pada besar dan macam sumber yang dimiiki. Mengenai defenisi Keuangan Desa

dapat dijumpai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan, tepatnya pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi: Keuangan Desa adalah

semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.12

Dari hak dan kewajiban tersebut kemudian dapat menimbulkan

pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Mengenai pendapatan desa

setidaknya ada dua pendapat yaitu:

1. Pendapatan Desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat

dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber

adalah sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah.13

2. Pendapatan Desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari

sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau sumber-sumber berada

dibawah Pengelolaan Desa. Sumber-sumber tersebut karena:

a. Tradisi atau kebiasaan yang telah melembaga;

b. Berdasarkan pelaksaaan tugas-tugas dari pemerintahan lebih atas;

c. Berdasarkan atas asas pelaksanaantugas pembantu, pemerintahan

desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintahan yang lebih

atas.14

Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang meliputi

pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan

desa dilakukan oleh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintah dan

12

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 13

Taliziduhu Ndraha, op.cit., hlm. 113. 14

Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia

Indonesia, Jakarta, hlm. 206-207.

38

pembangunan serta kemasyarakatan di desa. Perencanaan penggunaan hasil dari

sumber-sumber pendapatan desa ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan

dan belanja desa (APBDes). APBDes merupakan alat bagi kepala desa dalam

melaksanakan tugasnya yang bukan saja merupakan kebijakan kepala desa, tetapi

juga kebijakan badan permusyawaratan desa yang menetapkan APBDes tersebut

setiap tahunnya dengan peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan

oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa.

Setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pengelolaan APBDes meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha

keuangan dan perhitungan anggaran, yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh

kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan

setelah berakhir tahun angaran. APBDes disusun kedalam bentuk sebagai berikut:

a. APBDes Induk;

b. Angaran Tambahan Perubahan;

c. Perhitungan Anggaran.

Kemudian dari tiap-tiap bentuk tersebut, masih dibagi lagi ke dalam

beberapa pos anggaran, yaitu:

a. APBDes Induk

APBDes Induk terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Bagian penerimaan terdiri atas:

39

(1) Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;

(2) Pos pendapatan asli desa;

(3) Pos bantuan pemerintah kabupaten;

(4) Bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah provinsi;

(5) Sumbangan pihak ketiga;

(6) Pinjaman desa;

(7) Pos-pos lain pendapatan.

Bagian pengeluaran rutin terdiri atas:

(1)Pos belanja pegawai;

(2)Pos biaya belanja barang;

(3)Pos biaya pemeliharaan;

(4)Pos perjalanan dinas;

(5)Pos belanja lain-lain;

(6)Pengeluaran tak terduga.

Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas:

(1)Pos prasarana pemerintah desa;

(2)Pos prasarana produksi;

(3)Pos prasarana perhubungan;

(4)Proyek prasarana sosial;

(5)Pembanguna lain-lain.

b. Anggaran Tambahan Perubahan

Anggaran tambahan perubahan terdiri atas bagian penerimaan dan

pengeluaran. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan.

c. Perhitungan Anggaran

Perhitungan anggaran terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

d. Pos Pengeluaran Tak Terduga

40

Pengeluaran-pengeluaran tak terduga yang uraianya tidak termasuk dalam

salah satu pos-pos di atas dan tagihan tahun anggaran yang telah ditutup dan

belum diselesaikan.

Pendapatan hasil desa bersumber dari:

1. Hasil usaha desa;

Hasil usaha desa merupakan pendapatan yang bersal dari usaha-usaha

desa, seperti lumbung desa, perusahaan-perusahaan desa, dan usaha-usaha

ekonomi desa lainnya.

2. Hasil Kekayan Desa, terdiri atas:

a. Tanah kas desa

Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang

berkembang dan hidup di kalangan masyarakat. Hasil dari tanah kas

desa ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah

tangga desa, termasuk tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya,

yaitu:

a. Tanah bengkok;

b. Tanah lungguh;

c. Tanah pengarem-arem;

d. Tanah pecatu.

Tanah tersebut di atas adalah tanah jabatan yang ada selama kepala desa

dan perangkat desa masih memegang jabatan dalam pemerintahan desa. Di

samping tanah yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkatnya, terdapat

41

pula tanah yang khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang

disebut dengan tanah titisara.

b. Pasar yang diadakan/diurus oleh pemerintah desa;

c. Bangunan milik desa;

d. Lain-lain kekayaan milik desa.

3. Pungutan desa

Pemerintahan desa dapat melakukan pungutan baik berupa uang maupun

benda dan/atau barang terhadap masyarakat desa, didasarkan pertimbangan

masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka

peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Bentuk

pungutan desa dapat berupa:

a) Pungutan yang berasal dari urusan dan/atau iuran sesuai dengan

klasifikasi mata pencarian masyarakat desa berdasarakan kemampuan

ekonomi;

b) Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat keterangan

dan adminitrasi.

4. Hasil swadaya dan pertisipasi

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa merupakan kemampuan

kelompok masyarakat desa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri merupakan

pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang di sarankan

dalam kelompok masyarakat. Swadaya dan partisipasi masyarakat desa

dimaksudkan sebagai sumbangan warga desa dalam kegiatan pembangunan.

Adapun bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat desa meliputi:

42

Tenaga kerja di desa:

Substitusi tenaga kerja, yaitu pengganti tenaga kerja di nilai dengan uang;

barang atau hasil bumi yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang atau untuk

dijadikan uang; bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dinilai

dengan uang.

5. Hasil gotong-royong

Gotong-royong merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah

melembaga serta menggandung unsur tibal-balik yang bersifat sukarela antar

warga desa dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan. Hasil kerja sama

tersebut misalnya dalam bentuk:

Jalan desa untuk memperlancar transportasi;

Pembuatan balai musyawarah;

Pembangunan Mesjid atau tempat Ibadah;

Lapangan olahraga;

Kebun-kebun desa dan lainnya.

Bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan desa sebagai sumber

pendapatan desa baik dalam bentuk retribusi desa atau hasil penjualan atau

penyewaan dan sebagainya.

6. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

43

Bantuan pemerintah kabupaten meliputi:

1. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 2A ayat (2) Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada intinya menjelaskan bahwa hasil

penerimaan pajak kabupaten diperuntukan paling sedikit 10% bagi desa di

wilayah kabupaten yang bersangkutan. Kemudian pada ayat (4)nya dijelaskan

bahwa bagian desa ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan

memperlihatkan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Pasal 18 Ayat (5) dan

(6) yaitu:

Ayat(5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten

sebagian diperuntukkan kepada Desa.

Ayat(6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan

memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan

layanan tersebut."Retribusi tersebut seperti retribusi penggantian

biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari

bagian dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

dan penerimaan dari SDA serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Bantuan yang diterima dari pemerintahan kabupaten dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh pemerintah

kabupaten.

44

D. Tinjauan Tentang Sistem Pengalokasian Anggaran Pendapatan Desa

Sejak Otonomi Daerah

Pelaksanaan pengalokasian sejak otonomi daerah telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini yang

dimaksud dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah

adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, profesional, demokratis,

transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi

dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran

pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu.

Prinsip kebijakan keuangan terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Nomor

33 Tahun 2004 yaitu:

1. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah

meruakan subsistem keuangan negara sebagai kosekwensi pembagian

tugas antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan

memperlibatkan stabilitas dan keseimbangan fiskal;

3. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah

merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantu.15

Untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah

pusat telah memberi berbagai kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 31 disebutkan:

15

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

45

(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.

(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;

e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan

f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

(3)Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.

(4)Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan

strategis nasional.16

Mengkaji dan menelaah otonomi daerah harus berawal dari teori

desenralisasi. Otonomi daerah tidak akan pernah ada dalam konteks organisasi

daerah bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar kebijakan. Dalam konteks

negara bagian pun, desentralisasi harus ada sebab melalui desentralisai dapat di

pancarkan.

Secara etimologi, desentralisasi dari kata “De” yang berarti lepas dan

“sentrum” yang berarti pusat, jadi desentralisasi berarti lepas dari pusat,

sementara secara normatif memiliki pengertian penyerahan wewenang oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Desentralisasi merupakan sebagai penyerahan wewenang dari tingkat

pemetintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang

menyangkut bidang legislatif, yudisial, atau pun bidang adminitrasi.17

Dengan

demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentua

16

Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah. 17

Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 87.

46

kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan

melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan

kewajiban masyarakat yang demokratis.18

Rienow sendiri mengatakan bahwa ada

dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di daerah.

Pertama, membangun kebiasaan agar rakyat memutuskan sendiri sebagian

kepentingannya yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberi

kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang

bermacam-macam untuk membuat aturan-aturan dan programnya sendiri.19

Menurut Bayu Surya Ningrat, desa merupakan badan pemerintahan negara

yang terendah yang terdekat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari

desalah yang paling benar atau mendekati kebenaran dengan kenyataan, hanya

desalah yang mengetahui beberapa dan siapa penduduknya, apa mata pencaharian

penduduknya, berapa jumlah pengangguran dan sebagainya.20

Sedangkan menurut Binarto dan Sadu Wasistiono yang memandang desa

secara geografis, mendefinisikan desa merupakan suatu hasil perwujudan antara

kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itulah

suatu wujud penampakan di muka bumi yang ditambah oleh unsur-unsur

18

Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 86. 19

Robert Rienow, Introduction to Government, Alfred A. Knopf, New York, 1996, hlm. 573,

sebagaimana dikutip oleh Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan

Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 86. 20

Bayu Surya Ningrat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 108.

47

fisiografi, faktor ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar

unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain.21

Daeng Sudirwo menyebutkan aspek-aspek tata pemerintah desa terdiri

dari:

1. Adminitrasi pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan

pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemerintah, perkantoran

desa, keuangan desa, kependudukan dan sebagainya;

2. Adminitrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan

pencatatan serta pelaporan kegiatan-kegiatan bantuan pembangunan

desa, pengaturan pembangunan, lomba-lomba desa dan sebagainya.

3. Adminitrasi pembinaan masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan dan

pencatatan serta pelaporan kegiatan kegiatan pembinaan masyarakat

maupun instansi-instansi sektoral;

4. Manejeman dan kepemimpinandesa yaitu suatu proses pencapaian

tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, actuating,

dan pengawasan pembanguna desa. Sedangkan kepemimpinan desa

adalah sekelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal

maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi desa untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.22

Sementara sumber-sumber pendapatan desa adalah:

1. Pendapatan desa itu sendiri yang terdiri dari:

a. Hasil tanah desa;

b. Hasil dari swadaya dan masyarakat desa;

c. Hasil dari gotong-royong masyarakat;

d. Lain-lain usaha desa yang sah.

2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah dan pemerintahan daerah

yang terdiri:

a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah;

b. Sumbangan dan bantuan dari pemerintahan daerah;

c. Sebagian dari pajak retribusi daerah yang diberikan pada desa.

3. Lain-lain pendapatan yang sah:

a. Tanah kas desa;

b. Objek rekreasi.23

21

Sadu Wasistiono dan M. Irwan, Prospek Pembangunan Desa, Fakultas Media, Bandung, 2007,

hlm. 8. 22

Daeng Sudirwo, Pokok-pokok Pemerintahan Desa di Daerah dan Pemerintah Desa, Angkasa

Bandung, 1985, hlm. 62. 23

CST. Kansil, Desa Kita, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 63.

48

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 pada Pasal 1 angka (6) dinyatakan Pengelolaan Keuangan Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ditegaskan bahwa

Pengelolaan Kuangan Desa dimaksudkan untuk membantu program pemerintah

desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga

tujuan dari Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dapat terlaksananya pelayanan

publik, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya dan

meningkatnya pemerataan pendapatan, terciptanya lapangan perkerjaan dan

kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat, apabila hal ini

tercapai maka desa sebagai badan pemerintahan negara yang terendah telah

berhasil menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang.

Sadu Wasistiono menyatakan bahwa dana perimbangan desa mempunyai

arti meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari bagi

hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dana

perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi

desa yang bersangkutan. Jadi, dana perimbangan desa tidak ditetapkan melalui

sama rata atau jumlah dana perimbangan desa secara keseluruhan dibagi ke

keadaan jumlah desa yang ada melainkan dihitung dari porsi desa tersebut.

49

Adapun yang dimaksud dengan porsi desa adalah perhitungan yang lebih

seksama antara kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan desa diperhitungkan dari

variabel jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam serta

tingkat pendapatan masyarakat, jumlah masyarakat yang berada di bawah garis

kemiskinan. Potensi desa merupakan gambaran mengenai penerimaan desa baik

dari sektor pertanian maupun yang lain.24

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

dijelaskan bahwa keuangan desa yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan

desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan

pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa di danai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang di selenggarakan oleh

pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja

negara.25

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10

Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa, ditegaskan bahwa “Keuangan Desa adalah

semua hak dan kewajiban desa yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban”.26

24

Sadu Wasistiono, op.cit., hlm. 111. 25

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 26

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

50

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 dijelaskan, “Pengelolaan Keuangan Desa

adalah seluruh kegiatan perencaaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelayanan, dan

pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Desa.”27

Mengenai Pelaksanaan Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa

dijelaskan di dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10

Tahun 2007, yang mengelompokkannya ke dalam berberapa bagian yakni:

(1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

yang berupa berupa perencanaan, penatausahaan, pelaporan kepada

perangkat desa.

(3) Pengelola keuangan desa meliputi:

a. Pejabat pengelola keuangan desa;

b. Pemegang kas desa.28

Dalam pengelolaan keuangan desa pejabat yang turut serta dalam

pengelolaan keuangan desa diatur tugas dan fungsinya berdasarkan Pasal 14

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan

Desa, yaitu:

(1) Pejabat pengeola keuangan desa mempunyai tugas dan fungsi

melaksanankan belanja desa sesuai dengan peruntukanya.

(2) Pemegang kas desa mrmpunyai tugas dan fungsi melaksanakan

kegiatan pencatatan, pembukuan, dan mempertanggung jawabkan

kepada pejabat pengelola keuangan desa.29

Saat ini demokrasi (lokal) dan desentralisasi merupakan dua isu utama

dalam statecraf indonesia pasca Orde Baru. Desentralisasi secara umum

27

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. 28

Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. 29

Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

51

dikategorikan ke dalam dua perspektif utama, yakni prespektif desentalisasi

politik dan desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik

menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah, sedangkan prespektif desentralisasi administrasi

diartikan sebagai pendelegasian wewenang administrasi dari pemerintah pusat

kepada daerah.

Jika desentralisasi merupakan area hubungan utuk memberikan pengakuan

terhadap Eksistensi Desa, memperkuat Identitas Lokal, membangkitkan Prakarsa

dan Inisiatif Lokal, serta membagi kekuasaan dan kekayaan Kepada Desa dan

mewujudkan Otonomi Desa, maka demokrasi merupakan upaya untuk menjadikan

penyelenggaraan Pemerintah (Desa) menjadi lebih Akuntabel, Responsif, diakui

oleh Rakyat, mendorong parlemen desa berfungsi sebagai badan perwakilan dan

intermediary agent (dalam aspek artikulasi dan agregasi kepentingan, formulasi

kebijakan serta kontrol terhadap eksekutif desa), serta memperkuat partisipasi

masyarakat desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Partisipasi

juga menandai keikutsertaan kalangan marjinal yang selama ini disingkirkan dari

proses politik dan ekonomi.30

Perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari

desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal sebagai

persamaan politik, akuntabilitas lokal, kepekaan lokal. Prespektif desentralisai

adminitrasi lebih menekankan pada aspek efesiensi penyelenggaraan pemerintah

30

Syarif Hidayat, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Pustaka Quantum,

Jakarta, 2000, hlm. 20.

52

daerah dan pembangunan ekonom di daerah, sebagai tujuan utama dari

desentralisasi. Sedangkan desentralisasi politik ini pada tingkat desa menekankan

pada aspek kelembagaan desa, pembagian peran serta fungsi atau tidaknya

kelembagaan desa.

Desa merupakan entenitas pemerintahan yang langsung berhubungan

dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan

di tingkat atasnya. Hal ini menyebabkan Desa memiliki arti penting sebagai basis

penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik

rakyat lokal.31

Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintahan desa dan pemerintahan

kelurahan dibantu oleh perangkat desa dan perangkat kelurahan. Kepala Desa dan

Kepala Kelurahan sebagai orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban

yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di

bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintah

umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu, Kepala

Desa dan Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental

masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan

semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kelurahan.

Dengan beratnya beban tugas Kepala desa dan Lurah itu, maka dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa dan Lurah sebagai penangung

jawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Sosial Desa.

31

Ibid., hlm. 32.

53

Dengan pembantuan-pembantuan seperti di atas, diharapkan Kepala Desa

dan Lurah dapat menyelenggarakan pimpinan pemerintahan desa dan

pemerintahan kelurahan dengan baik sesuai dan seimbang dengan laju perputaran

roda pemerintahan dari atas sampai bawah.32

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, disebutkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah

Desa. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan

bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala

Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau

yang yang disebut dengan nama lain.

E. Tinjauan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa

Tentang dimulai dari musrenbangdes dengan mempedomani pada

RPJMDesa. Musrenbangdes bisa di mulai dari komunitas RT, Kampung sebelum

Musrenbang tingkat desa, setelah RAPBDesa disetujui BPD selanjutnya di

sampaikan ke Bupati melalui Camat untuk dievaluasi struktur APBDesa.

Berdasarkan hasil peninjauan penulis di Desa Lubuk Siam, bahwa

pengalokasian Anggaran Pendapatan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan

Perangkat Desa tidak berjalan sesuai yang dijelaskan pada teori dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kejanggalan yang terjadi.

Diantaranya kurang efisiennya pelaksanaan pengalokasian anggaran pendapatan

32

CST. Kansil, op.cit., hlm. 57.

54

desa dan pengelolaan pendapatan asli Desa, yang mana sebenarnya jika hal ini

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kemajuan dan

perkembangan masyarakat akan jauh lebih baik.

Selain itu lemahnya perekonomian masyarakat Desa baru dikarenakan

kurangnya pemberdayaan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang dapat

membangun kemajuan masyarakat desa seperti tidak adanya program Usaha Kecil

Menengah.

Peranan aparatur pemerintah desa, sebagai peranan sentral, memegang

peranan penting dalam rangka pengembangan pendapatan asli desa. Peranan

tersebut dilakukan secara profesional, terdidik dan terarah dan terlatih terutama

dalam mengenali dan mengelolah potensi daerah, kerja keras, disiplin dan penuh

dedikasi.

Pada akhirnya keberhasilan yang hendak dicapai sangat tergantung pada

aparatur Pemerintah Desa dan seluruh Masyarakat Desa tanpa kecuali yang

bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Desa itu

sendiri, disamping Kepala Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang

ada didalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan Desa, tanpa

menjabarkan fungsi kelestarian, konvensi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah desa perlu memiliki stategi pembangunan potensi sumber daya alam

untuk pendapatan asli daerah. Dalam struktur APBDes terdiri dari:

1. Pendapatan, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa

yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidak

55

perlu dibayar kembali oleh desa. Dalam hal ini secara total dijelaskan

sebagai berikut dalam Peraturan Desa Lubuk Siam Nomor Tahun 2015

tentang APBDes: Pasal 1 yaitu “anggaran pendapatan dan belanja desa

tahun anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan desa sebesar Rp.514.409.089,00 (lima ratus

empat belas juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh sembilan

rupiah).

b. Anggaran belanja desa berupa anggaran belanja tidak langsung

sebesar Rp.234.475.967,00(dua ratus tiga puluh empat juta empat

ratus tujuh puluh lima sembilan ratus enam puluh tujuh ruiah) dan

anggaran belanja langsung sebesar Rp.279.933.122,00(dua ratus

tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus

dua puluh dua rupiah).33

Dalam hal ini pendapatan terdiri dari tiga golongan adalah:

a. PADes

b. Pendapatan Transfer

c. Pendapatan lain-lain desa yang sah adalah:

1. Kelompok pendapatan asli desa di bagi menurut jenis pendapatan

yang terdiri atas:

a. Hasil usaha desa;

b. Hasil pengelolaan keuangan desa;

c. Hasil swadaya dan parsipatif;

d. Hasil gotong-royong;

e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2. Sekelompok pendapatan transfer desa dibagi menurut jenis

pendapatan yang terdiri atas:

a. Bagi hasil pajak daerah;

b. Bagi hasil retribusi daerah;

c. Dana alokasi umum;

d. Bagi hasil PBB dan sektor SKB

e. Tunjangan BPD

f. TPAPD

g. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

33

Pasal 1 Peraturan Desa Lubuk Siam Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

56

h. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah dibagi menurut

jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah

provinsi,pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa

lainnya.

2. Sumbangan pihak ketiga.

2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Secara terperinci

dijelaskan dalam Peraturan Desa Lubuk Siam Nomor Tahun 2015

Tentang APBDes adalah:

a. Belanja tidak langsung (non kegiatan) sebesar

Rp.234.475.967,00(dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus

tujuh puluh lima sembilan ratus enam puluh tujuh ruiah).

b. Belanja langsung sebesar Rp.279.933.122,00(dua ratus tujuh puluh

sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh

dua rupiah).

3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dalam peraturan bupati, adalah

karateristik wilayah setempat; besaran APBDesa, karena semakin besar APBDes

semakin banyak yang bisa dibiayai dan permasalahan semakin komplek. Aspek

sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas

aparatur desa dan BPD merupakan suatu keharusan.

57

Dalam hal ini isi Peraturan Desa Lubuk Siam Nomor Tahun 2015 Tentang

APBDes di Kecamatan Siak Hulu sudah sejalan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 dengan substansi persyaratan

sebagai berikut:

1. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Isu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang tertuang dalam

peraturan Desa Lubuk Siam Nomor Tahun 2015 tentang APBDes di Kecamatan

Siak Hulu sudah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015

, adalah:

a. karena dalam pemerintahan desa terdiri dari pemerintah

desa dan BPD;

b. pemerintah desa terdiri dari kades dan perdes

c. perdes terdiri dari sekdes dan perdes lainnya

d. perdes lainya terdiri dari setdes, pelaksana teknik lapangan

(kaur) dan unsur kewilayahan (kadus)

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Secara substansial aturan mengenai fungsi, wewenang, hak dan kewajiban

BPD, Perdes di Desa Lubuk Siam Perda Kabupaten Kampar memenuhi segala

aspek yang ditentukan. Dalam hal persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD,

bahwa anggota BPDes tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa

sampai derajat kesatu baik ke atas, kebawah maupun ke samping, suami atau istri

Kepala Desa. Dalam hal ini bahwa komposisi anggota BPD, di Desa Lubuk Siam

adalah jumlah keseluruhan 7 (tujuh) orang ketua yakni Bapak Tahar, wakil ketua

58

1 (satu) yakni Abbas T, wakil ketua 2(dua) yakni Karnalis, sekretaris Efendi dan

anggota terdiri dari 3 (tiga) orang.

Untuk menetapkan anggota BPD dibentuk panitia yang terdiri dari unsur

Pamong Desa dan Toko Masyarakat, ketua RT, ketua RW, golongan profesi,

pemuka agama, dan anggota BPD lama. Ada yang sedikit unik dari aturan ini,

yakni dicantumkan tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat dan bagai mana hubungan kerja BPD dengan kades dan lembaga

kemasyarakatan desa.

3. Kepala desa (kades)

Dalam hal teknik pemilihan Kepala Desa dengan melibatkan dari unsur

pemerintahan Desa, unsur BPD, tokoh masyarakat, perangkat Desa, dan pengurus

lembaga kemasyarakatan Desa.

Dalam penentuan calon terpilih, bahwa calon kades yang dinyatakan

terpilih hanya disebutkan calon yang mendapatkan jumlah pendukung suara

terbanyak. Selain itu ditentukan bahwa yang mendapat suara terbanyak, calon

juga harus mendapat dukungan suara paling sedikit 25% dari suara yang sah.

Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi ketentuan mendapat dukungan suara

paling sedikit 25% dari suara yang sah, maka di adakan pemilihan ulang yang

hanaya di ikuti oleh calon yang mendapatkan suara ternayak pertama dan kedua.

Namun bila calon kades hanya dapat satu orang, yakni calon kades harus

mendapat jumlah pendukung suara paling rendah ½ (50%) di tambah 1 darijumlah

suara yang sah.

59

Mengenai biaya penyelenggara pemilihan, bahwa aturan menyebutkan

bersumber dari APBD kabupaten, APBDesa dan swadaya calon kades. Serta

sumbangan yang sah dan tidak mengikat yang besar paling tinggi 30% dari biaya

pemilihan.

Adapun saksi bagi calon kades atau siapapun juga yang terbukti

melakukan pelanggaran dalam proses pilkades diberikan tindakan hukum atau

sangsi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

4. Perangkat desa

Dalam hal pengangkatan perdes, penetapan calon perdes dilakukan dalam

rapat dewan pemilihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, maka

pengambilan keputusan dilakukan melaui voting, keanggotaan dewan pemilih

terdiri dari perdes, BPD, dan unsur tokoh masyarakat dengan jumlah keseluruhan

paling sedikit 100 orang/anggota. Agar supaya dapat menunjang kelancaran

penyelenggaraan pemeritah dan pembangunan desa serta peningkatan pelayanan

masyarakat.

5. Lembaga Kemasyarakatan

Setiap bentuk lembaga kemasyarakatan diatur dalam bagian tersendiri

secara khusus seperti rukun tetangga, rukun warga, lembaga pemberdayaan

masyarakat, PKK, karang taruna, dan satgas Linmas.

Demikian pula dalam hal hubungan kerja, hubungan kerja lembaga

kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif

dan kordinatif serta bentuk kerjasama dengan menggerakan swadaya gotong-

60

royong masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan

berkelanjutan.

6. Kerjasama Desa

Kerjasama dapat dilaksanakan antara desa dalam suatu kecamatan, antar

desa lain kecamatan, antar desa lain kabupaten dan antar desa lain dengan pihak

ketiga.

Dalam persetujuan BPD, kerja sama desa ditetapkan dalam peraturan

bersama setelah mendapat persetujuan BPD. Rencana kerja sama terlebih dahulu

dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan BPD. Dalam perda kabupaten

nomor 3 tahun 2010 tentang anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten

kampar tahun 2010 disebutkan kerja sama desa meliputi bidang: peningkatan

perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan,

sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, penempatan SDA dan teknologi tempat

guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat

desa dan atau pengembangan pariwisata.

7. Sumber pendapatan desa

Terkait dengan sumber pendapatan desa, sumber pendapatan desa terdiri

atas : pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten,

alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah , pemerintah provinsi, dan

kabupaten; serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak menggikat.

8. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)