BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/39986/3/jiptummpp-gdl-priyagenga... · satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor unggulan dan penyerapan tenaga kerja telah

dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

Harini dkk (2008), “Analisis Sektor Unggulan dalam Penyerapan Tenaga

Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta” Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui

sektor unggulan dan penyerapan tenaga kerja antar daerah provinsi Jogjakarta.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa antar Kabupaten memiliki sector unggulan

yang berbeda-beda. Semua Kabupaten di daerah Istimewa Yogyakarta memiliki

penyerapan paling tinggi di sektor pertanian.

Penelitian yang dilakukan Nindya & Saputra (2014), “Pertumbuhan

Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung” Tujuan dari

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh PDRB rill, Upah rill, harga modal

bidang pertanian, indeks harga emplisit terhadap penyerapan tenaga kerja di

Provinsi Lampung. Dalam peneltian ini menggunakan data panel. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan positif dan signifikan

dengan penyerapan tenaga kerja. Dan tingkat upah rill secara signifikan

berpengaruh negatif dengan penyerapan tenaga kerja. Harga modal di bidang

pertanian terhada penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.

Dimas & Nenik (2009), “Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta” Tujuan

dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PDRB, upah rill dan investasi rill

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukan PDRB, upah dan

7

investasi berpengaruh signifikan. PDRB berpengaruh positif, upah berpengaruh

negatif dan investasi juga berpengaruh negatif.

Salsabilah (2012), “Analisis sektor Basis dan Sektor Ekonomi Unggulan

Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2007-2010” tujuan penelitian ini

untuk mengetahui sektor basis, sektor unggulan dan struktur ekonomi Jakarta

Selatan. Hasil dari penelitian ini sektor bangunan; sektor keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa termasuk sektor ekonomi unggulan.

Sementara itu sektor, sektor pertambangan dan penggalian terindetifikasi sebagai

sektor tertinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

B. Landasan Teori

1. Teori Basis Ekonomi

Teori basis merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari suatu regional tersebut.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga

akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi

tersebut memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai

sektor unggulan apabila daerah tersebut mempunyai nilai lebih dalam

persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat

menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah

satu teknik yang lazim adalah (Location Quotient) disingkat LQ. Pada LQ

bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar/nilai tingkat spesialisasi

sektor – sektor basis atau unggulan. Dalam tekhnik LQ berbagai peubah

8

(faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya

kesempatan kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (Arsyad, 2010).

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong

pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor

yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya

sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006).

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout.

Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam

satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah

kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal

perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya

jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena

itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian

wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas

tumbuh), pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian

wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2007).

2. Sektor Ekonomi Unggulan

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu

perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun

internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan

jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan

negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat

9

dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu

mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah

lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). Suatu

daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat

memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain

sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2000).

Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996), adalah sektor yang

memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk

sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar.

Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar,

memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta

memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor .

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk

tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah

terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu

akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan

teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat

dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki

oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001).

Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam

pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi

secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar

dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi

10

secara keseluruhan (Sambodo, 2007). ciri-ciri sektor ekonomi yang

memiliki keunggulan adalah sebagai berikut :

1. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi.

2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relative besar.

3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik

keterkaitan depan ataupun kebelakang.

4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan

data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung

informasi yang sangat penting diantarnya untuk melihat output sektor

ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam

suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

a. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini,

dimama daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat

kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat

pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut

Sambodo dalam Usya (2006), yaitu: pertama sektor unggulan memiliki laju

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka

penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki

keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang,

dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

11

Menurut Rachbini (2001), ada empat syarat agar suatu sektor

tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai

permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan

berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.

2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif

maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan

kapasitas yang lebih luas.

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil

produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta

maupun pemerintah.

4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi

pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Menurut Ambardi & Socia (2002), kriteria komoditas unggulan

suatu daerah, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama

pembangunan perekonomian. Artinya, komoditas unggulan

dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan

produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.

2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke

belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun

komoditas lainnya.

12

3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis

dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik

dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan,

maupun aspek-aspek lainnya.

4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah

lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan

bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi

atau tidak tersedia sama sekali).

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus

meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.

6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas

secara optimal sesuai dengan skala produksinya.

7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu,

mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga

penurunan. Di saat komoditas unggulan yang satu memasuki

tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus

mampu menggantikannya.

8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan

internal.

9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan

berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan,

sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan,

fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.

13

10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada

kelestarian sumber daya dan lingkungan.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di

suatu wilayah , PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun,

sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran

struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan dmikian,

PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana

keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan

dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

a. Pendekatan Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Perhitungan PDRB secara

konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan

produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan Produksi; Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah

nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit

produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya

14

satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam

sembilan lapangan usaha (sektor), yaitu:

a) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan

b) Pertambangan dan penggalian

c) Industri pengolahan

d) Listrik, gas dan air bersih

e) Konstruksi

f) Perdagangan, hotel dan restoran

g) Pengangkutan dan komunikasi

h) Keuangan, real estate dan jasa perusahaan

i) Jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

2) Pendekatan Pengeluaran; Produk Domestik Regional Bruto adalah semua

komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba

b) Konsumsi pemerintah

c) Pembentukan modal tetap domestik bruto

d) Perubahan inventori

e) Ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3) Pendekatan Pendapatan; Produk Domestik Regional Bruto merupakan

jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta

dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji,

sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong

15

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak

langsung dikurangi subsidi).

4. Teori Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang

sedang mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah

atau mengurus rumah tangga, dengan batasan umur 15 tahun (Simanjuntak,

2001). Tenaga kerja adalah sebagian dari keseluruhan penduduk yang

secara potensial dapat menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dari

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah sebagian

penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa bila terdapat

permintaan terhadap barang dan jasa (Sitanggang & Nachrowi, 2004).

b. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan Tenaga Kerja Menurut Jehle & Reny (2001), Salah satu

jalan untuk menginterpretasikan fakta bahwa perusahaan sebagai penerima

harga adalah untuk menduga bahwa perusahaan memiliki pilihan mengenai

harga, dimana perusahaan menjual output dan harga dimana perusahaan

menggunakan input. Jika perusahaan mencoba untuk menjual output pada

harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, maka tidak akan ada

output yang terjual. Karena dalam pasar persaingan output, konsumen telah

mengetahui dengan jelas informasi mengenai harga terendah dari produk

sejenis. Sementara itu, perusahaan dapat menjual semua produknya sesuai

16

dengan harga yang berlaku, jadi produk tidak memiliki dorongan untuk

mengisi kekurangan. Oleh sebab itu, hal ini selalu merupakan yang terbaik

bagi perusahaan, untuk memilih harga outputnya sama dengan harga yang

berlaku. Dengan demikian, perusahaan seolah-olah sebagai penerima harga.

c. Kesempatan Kerja

Kesempatan adalah jumlah yang menunjukkan beberapa orang yang

telah atau dapat tertampung dalam suatu perusahaan. Kesempatan

kerjadapat di wujudkan dengan tersedianya lapangan kerja yang

memungkinkan dilaksanakannya bentuk aktivitas yang dinamakan bekerja

tersebut (Simanjuntak,1995).

Kesempatan kerja merupakan lapangan kerja yang ada dari suatu

kegiatan ekonomi (produksi). Jadi kesempatan kerja termasuk lapangan

yang belum diduduki. Dengan kata lain kesempatan kerja

menggambarkan banyaknya orang yang dapat tertampug untuk bekerja

pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila jumlah lapangan

kerja yang tersedia memadai seimbang dengan jumlah tenaga kerja

tersedia. Perluasan kesempatan kerja sangat penting bukan saja untuk

mengurangi pengangguran atau peningkatan kemajuan perekonomian

nasional secara umum, tetapi juga merupakan salah satu usaha

membenahi dan mempertahankan ketahanan nasional indonsia.

Kesempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja

dengan penyerapan tenaga kerja, Kesempatan kerja juga berarti peluang

17

atau keadaan yang menunjjukkan tersedianya lapangan pekerjaan

sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses

produksi, dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,

keterampilan, dan bakatnya masing- masing.

d. Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja di definisikan sebagai persentase

perubahan permintan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu

persen pada tingkat upah (Simanjuntak, 1995). Besar kecilnya permintaan

tergantung dari empat faktor, yaitu:

1) Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain,

misalnya modal. Semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal

terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga

kerja. Ini juga tergantung dari jenis teknologi. Bila suatu teknik produksi

menggunakan modal dan tenaga kerja dalam perbandingan yang tetap

maka perubahan tingkat upah tidak mempengaruhi permintaan akan

tenaga kerja paling sedikit dalam jangka pendek. Elastisitas semakin

kecil bila keahlian atau ketrampilan golongan tenaga kerja itu semakin

tinggi dan semakin khusus.

2) Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Salah satu

alternatif pengusaha adalah membebankan kenaikan tingkat upah

kepada konsumen dengan menaikkan harga jual barang hasil produksi

di pasar. Kenaikan harga jual ini menurunkan jumlah permintaan

masyarakat akan hasil poduksi. Selanjutnya turunnya permintaan

18

masyarakat terhadap hasil produksi mengakibatkan penurunan dalam

jumlah permintaan akan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas

permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas

permintaan akan tenaga kerja.

3) Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi

Elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya

kayawan terhadap biaya produksi keseluruhan juga besar.

4) Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Elastisitas

permintan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan dari

bahan- bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik,

bahan mentah, dan lain- lain. Mesin digerakkan oleh tenaga kerja dan

sumber- sumber serta bahan- bahan dikelola oleh manusia. Semakin

banyak kapasitas dan jumlah mesin yang dioperasikan, semakin banyak

tenaga kerja yang diperlukan untuk itu. Semakin banyak faktor

pelengkap seperti tenaga listrik yang perlu dipergunakan atau bahan

mentah yang perlu di olah semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan

untuk menanganinya. Jadi besarnya elastisitas penyediaan faktor

pelengkap dalam produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan

tenaga kerja.

C. Hubungan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB)

Hukum okun adalah relasi negatif antara pengangguran dan GDP. Hukum

okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis

19

pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktorfaktor yang membentuk

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hukum Okun (Okun’s law) merupakan

hubungan negatif antara pengangguran dan GDP Riil, yang mengacu pada

penurunan dalam pengangguran sebesar 1 persen dikaitkan dengan pertumbuhan

tambahan dalam GDP Riil yang mendekati 2 persen. Dengan kata lain, PDRB yang

pada akhirnya mempengaruhi GDP berpengaruh positif terhadap penyerapan

tenaga kerja. Peningkatan jumlah PDRB akan berpengaruh pada peningkatan

penyerapan tenaga kerja, begitu juga sebaliknya penurunan jumlah PDRB akan

berpengaruh pada penurunan penyerapan tenaga kerja (Mankiw, 2006).

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nindya

dan Saputra yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung, dimana apabila

PDRB meningkat satu persen maka penyerapan tenaga kerja meningkat sebesar

1,23 persen. Rakhmasari (2006), juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruh penyerapan tenaga kerja salah satunya adalah PDRB dan memiliki

hubungan positif yang selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Dimas dan yang

mengatakan bahwa besarnya PDRB merupakan faktor signifikan yang

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yang juga

memiliki pengaruh positif

Utami (2009), mengatakan bahwa Produk domestik regional bruto (PDRB)

berpengaruhi positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten

Jember tahun 1980 s./d. 2007. PDRB merupakan cerminan dari pertumbuhan

ekonomi (penambahan output yang dihasilkan), apabila PDRB meningkat maka

20

jumlah kesempatan kerja akan semakin besar. Junaidi (2013) menyebutkan

perkembangan PDRB memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Putro & Achma (2013) dalam

penelitiannya menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap pengangguran, yang berarti peningkatan PDRB akan menurunkan jumlah

pengangguran. Dengan kata lain, PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan

tenaga kerja. Meningkatnya jumlah PDRB juga akan meningkatkan penyerapan

tenaga kerja dan menurunkan jumlah pengangguran, dan begitu juga sebaliknya.

Kesimpulannya, dari teori dan hasil penelitianpenelitian yang terdahulu PDRB

memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila jumlah

PDRB meningkat maka jumlah penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat,

begitu juga sebaliknya.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu serta

pengkajian sektor ekonomi unggulan Kabupaten Trenggalek yang mengunakan

Alat analisis Dinamic Location Quotient dan Static Location Quotient untuk

memperoleh deskripsi sektor ekonomi unggulan, andalan, prospektif dan

terbelakang. Berdasarkan pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan

dapat menjelaskan elastisitas tenaga kerja persektor.Selanjutnya disini juga melihat

ada tidaknya pengaruh PDRB persektor terhadap penyerapan tenaga kerja persektor

Kabupaten trenggalek, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian sebagai

berikut.

21

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan yang mungkin sebaiknya benar atau salah.

Berdasarkan tujuan penlitian, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : Diduga

Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) sektoral berpengaruh terhadap

penyerapan tenaga kerja.

Sektor Perekonomian

Kabupaten Trenggalek

Sektor Unggulan

Penyerapan Tenaga

kerja

PDRB Kabupaten

Trenggalek

PDRB Provinsi Jawa

Timur

PDRB sektoral