BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/42161/3/BAB II.pdf · dewan komisaris independen, dan komite audit dan kualitas audit, sedangkan variabel dewan komisaris

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Adhiati pada tahun 2015tentang pengaruh

corporate governance terhadap tax acoidance pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 menggunakan teknik analisis

regresi berganda. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive

sampling. Proksi perhitungan tax avoidance yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah BTG (Book Tax Gap), sedangkan corporate governance

menggunakan proksi kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris

independen, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel yang

berpengaruh terhadap tax avoidance adalah kepemilikan institusional, prosentase

dewan komisaris independen, dan komite audit dan kualitas audit, sedangkan variabel

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.1

1Gusti Adhiati Andriani,. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance. Diss. Universitas Airlangga, 2015.

9

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana pada tahun 2014 tentang pengaruh

corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap tax penghindaran

pajakdilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2012.

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil

pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel yang berpengaruh

negative terhadap tax avoidance adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite

audit, dan ROA, sedangkan variabel yang berpengaruh positif terhadap tax avoidance adalah

risiko perusahaan.2

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky pada tahun 2017 tentang pengaruh

profitabilitas, leverage, dan corporate governance dilakukan pada perusahan Indeks

Kompas 100 yang terdaftar di BEI periode Februari 2013-Januari 2016. Variabel

dependen dalam penelitian tersebut menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate

(CETR), sedangkan variabel independennya adalah Return On Asset (ROA), Debt

Equity Ratio (DER), komite audit dan komisaris independen. Metode penentuan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengolahan

data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa, variabel ROA berpengaruh

positifterhadap tax avoidance, dan variabel komisaris independen berpengaruh

2I Gusti Ayu CahyaMaharani,; Suardana, Ketut Alit. Pengaruh Corporate

Governance, Profitabilitas, Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan

Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi, [S.L.], P. 525-539, Nov. 2014. ISSN 2302-8556.

10

negative terhadap tax avoidance. Sedangkan untuk variabel DER dan komite audit

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.3

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina pada tahun 2017 tentang pengaruh

corporate governance terhadap tax avoidance dilakukan pada perusahaan yang listing

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2016. Metode penentuan sampel yang

digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian tersebut adalah analsisi regresi data panel. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah tax avoidance yang diukur dengan menggunakan book tax

difference (BTD). Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah corporate

governance yang diukur dengan mnggunakan dewan direksi, prosetase komisaris

independen, proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan institusional dan

komite audit. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil

bahwa, secara parsial komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap BTD,

sedangkan dewan direksi, proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial

dan komite audit tidak berpengaruh terhadap BTD. Secara simultan dewan direksi,

presentase dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax

avoidance.4

3Moses Dicky Refa Saputra. Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate

Governance Terhadap Tax Avoidance.Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 6.8,2017.

4Nandasari, Elna Arlina. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance. Diss. Stie Perbanas Surabaya, 2016.

11

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah pada tahun 2014 tentang pengaruh

corporate governance terhaadap tax avoidance dilakukan pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Metode yang digunakan adalah

metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

tersebut adalah analisis regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap, sedangkan variabel

independennya adalah corporate governance yang diproksikan dengan proporsi

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas

audit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa,

variabel Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit berpengaruh positif

terhadap tax avoidance dan kualitas audit berpengaruh negative terhadap tax

avoidance yang diproksikan dengan book tax gap.5

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek

yang diteliti. Jika sebagian besar penelitian terdahulu meneliti Perusahaan

Manufaktur, penelitian ini akan meneliti Perusahaan Pertambangan. Selain itu,

indikator atau proksi yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian ini menggunakan

proksi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial. Sedangkan

persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, Alat ukur yang

5Rahmi Fadhilah,. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)." Jurnal

Akuntansi 2.1,2014.

12

digunakan untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan Current ETR yang

sebagian besar telah digunakan oleh penelitian sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Corporate Governance dalam Islam

Penerapan corporate governance bukan menjadi sesuatu hal yang baru

dalam dunia Islam, karena sebelumnya telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits.

Allah SWT berfirman :

ما لكم م ه غ ن إ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا للاه نشأكم من الرض يره هو أ ل

۞جيب يب م ليه إنه رب ي قر واستعمركم فيها فاستغفروه ثمه توبوا إ

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh

berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu

pemakmurannya, karena itu memohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan

(doa hamba-Nya).6Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam QS. Al-hajj [22] : 41

كاة و الهذين إن لة وآتوا الزه وا عن المنكر معروف ونه روا بال أم مكهنهاهم في الرض أقاموا الصه

عاقبة المور۞ ولله

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka

di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,

menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan

kepada Allah-lah kembali segala urusan.7

6Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Hud [11] : 61 (Bandung: Syamil Cipta

Media) 7Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-hajj [22] : 41 (Bandung: Syamil

Cipta Media)

13

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di

bumi, yang artinya bahwa manusia bertugas untuk menjaga dan memakmurkan bumi.

Allah telah memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga yang telah

diciptakan Allah di bumi. Selanjutnya, ayat yang kedua menjelaskan bahwa setiap

manusia yang memiliki kekuasan atas suatu wilayah maka hendaknya memanfaatkan

kekuasaan tersebut untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berbuat yang baik

serta mencegah perbuatan yang buruk. Oleh karena itulah diharapkan manusia yang

menjadi pemimpin nantinya mampu menjadikan masyarakat sebagai alat kontrol

sosial yang selalu menerapkan nilai-nilai kebaikan dan menghidari perilaku yang

buruk.

Kedua ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa corporate governance

dalam perspektif Islam adalah suatu kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang

bertujuan sebagai berikut :

a. Penciptaan suasana yang mendukung bagi pemenuhan kebutuhan spiritual dan

rohaniahnya sebagaimana yang disimbolkan oleh pergerakan sholat.

b. Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi disimbolkan oleh tindakan

membayar zakat, dan penciptaan kestabilan politik dan keamanan sebagaimana

penerapan dari tindakan amar ma’ruf nahi mungkar.

Prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya corporate governance atau

tata kelola perusahaan8 adalah sebagai berikut :

a. Shiddiq, nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan

moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan

8Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan

studi empiris di Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010) hlm 78-79

14

pengelolaan perusahaan tidak akan dilakukan dengan cara yang meragukan (subhat)

dan juga tidak dilakukan dengan cara-cara yag bersifat dilarang (haram).

b. Tabligh, nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan

menyeimbangkan kepentinganorgan perusahaan dengan pemangku kepentingan

lainnya sehingga dapat terciptanya akuntabilitas perusahaan.

c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dalam mengelola perusahaan

agar dalam prakteknya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku bagi perusahaan.

d. Fathanah, nilai ini memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara

professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam

tingkat risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Termasuk didalamnya adalah

pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan rasa tanggung jawab.

15

2. Corporate Governance

Menurut Turnbull Report (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma

dalam Effendi, 2009 pengertian corporate governance adalah sebagai berikut :

“Corporate governance is a company’s system of internal control has as its

principal aim the management of risks that are significantto the fulfilment of its

business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing

over time the value of the shareholders investment”.9

Berdasarkan pengertian diatas, corporate governance didefinisikan

sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama

mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui

pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham

dalam jangka panjang.

Menurut Bank Dunia (World Bank), pengertian good corporate

governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang

wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk

berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara

keseluruhan.

9Muh. Arief Effendi. The Power of good corporate governance : teori dan

implementasi. (Jakarta : Salemba Empat, 2009),2.

16

Lembaga corporate governance di malaysia, yaitu Finance Committee on

Corporate Governance (FCCG) mendefinisikan corporate governance sebagai proses

dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas

perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor,

pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal

lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain

suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.10

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola

perusahaan yang baik, yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan

perusahaan.11Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan

struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal,

Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha

10Muh. Arief Effendi. The Power of good corporate governance : teori dan

implementasi. (Jakarta : Salemba Empat,2009),3. 11 Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance (Jakarta:Sinar Grafika,2012),1.

17

dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Berikut tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman bagi

pelaksanaan good corporate governance:

a. Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan

bahwa tanggung jawab dari pemegang saham hanya sebatas jumlah saham yang

dimiliki. Dalam hal ini, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

ikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian

Perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Namun, sesuai dengan

penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari

pemegang saham tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya terdapat itikad buruk

yang dilakukan oleh pemegang saham dengan tujuan memanfaatkan perseroan untuk

kepentingan pribadi sehingga didirikannya perseroan digunakan sebagai alat untuk

memenuhi tujuan pribadinya.

Pemegang saham yang memiliki kontrol atas perseroan diharapkan untuk tidak

melanggar batas-batas mereka sebagai pemegang saham perseroan.12 Berikut hak-hak

yang dimiliki oleh pemegang saham :

1) Hak untuk mengawasi dan untuk menerima informasi dari perseroan (Pasal 75 ayat

(2) UUPT), meminta untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 79

12 Sutedi, Adrian. Good Corporate Governance. (Jakarta:Sinar Grafika,2012), 160.

18

ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) UUPT), melakukan pemeriksaan terhadap perseroan

(Pasal 138 UUPT);

2) Meminta ganti rugi saham (pembelian kembali saham yang telah ditempatkan oleh

perseroan dengan dana yang bukan berasal dari laba) (Pasal 37 ayat (3) UUPT),

melakukan penuntutan atas adanya perlakuan yang tidak adil atau tidak perlu (Pasal

61 ayat (1) UUPT), melakukan penuntutan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan

manajemen (Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 98 ayat (2) UUPT);

3) Meminta kepada Perseroan untuk membeli kembali saham yang dimiliki dengan

harga wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan Perseroan yang

dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham dan perseroan (Pasal 62

UUPT), konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, pailit atau pembubaran (Pasal

89 UUPT), penjualan atau pemberian jaminan atas kekayaan Perseroan (Pasal 102

UUPT);

4) Hak untuk keluar dari perseroan (likuidasi- Pasal 146 ayat (1) c UUPT).

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris (DK) memegang peranan penting dalam penerapan good

corporate governance, karena dewan komisarismerupakan inti dari corporate

governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan

terlaksananya akuntabilitas. Untuk menjamin pelaksanaan good corporate

19

governance diperlukan dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak

cacat hukum dan independen.13

Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyatakan bahwa tugas dan fungsi dewan komisaris tercantum dalam beberapa

pasal sebagai berikut :

1) Pasal 1 ayat (2) menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu organ

perseroan. Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

2) Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan

maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pasal 108 ayat (2)

menyatakan bahwa pangawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan.

3) Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris

adalah orang-persroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu

5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

a) Dinyatakan pailit;

b) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebaban perseroan dinyatakn pailit; atau


20

c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau

yang berkaitan dengan sektor keuangan.

4) Pasal 114 ayat (2) menyatakan bawa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan

itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan. Pasal 114 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut

bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan

bersalahatau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat

(2).

5) Pasal 115 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal ketika terjadi kepailitan karena

kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengurusan

yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar

seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan

komisaris ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum

dilunasi.

6) Komisaris independen sebagai badan pengawas serta pemberi nasihat kepada direksi,

sama seperti anggota dewan lainnya. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 120 ayat (2)

Undang-Undang Perseroan Terbatas, komisaris independen berasal dari luar

perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi,

dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Tugas dari komisaris independen dalam

memastikan penerapan praktik GCG telah dipatuhi dengan baik atau tidak, antara

21

lain: menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan

yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain,

diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan

adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,

serta menjamin akuntabilitas organ perseroan. Komisaris independen juga melakukan

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan , di

mana perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku

kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada

perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas.14

c. Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Pasal 18 ayat (1)

butir (b) menyebutkan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung

dewan komisaris/dewan pengawas. Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang,

diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang

independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan

14 Effendi, Muh. Arief. The Power of Good Corporate Governance Teori dan

Implementasi. (jakarta: Salemba Empat, 2016), 36

22

Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, beberapa pasal berikut antara lain mengatur

tentang komite audit sebagai berikut :

1) Pasal 2 ayat (1) butir (b) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ

pendukung dewan komisaris/dewan pengawas.

2) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di

bidang pengawasan / pemeriksaan.

b) Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadiyang dapat menimbulkan dampak

negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.

c) Mampu berkomunikasi secara efektif.

d) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

e) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.

3) Pasal 14 menyatakan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang bukan

merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan paling lama 3

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan,

dengan tidak mengurangi hak dewan komisaris/dewan pengawas untuk

memberhentikannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan international best practices, Komite Audit mempunyai tugas dan

bertanggung jawab dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a) Pelaporan Keuangan

23

Tanggung jawab komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan

keuangan perusahaan telah sesuai dengan keadaan perusahaan secara wajar

mengenai: kondisi keuangan, hasil usaha, serta rencana dan komitmen jangka

panjang. Secara spesifik tanggung jawab komite audit meliputi: merekomendasikan

akuntan publik, menilai hal-hal mengenai penguasan akuntan publik, menilai

kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan.

b) Tata Kelola Perusahaan

Komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telak melaksanakan

dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku dan

memastikan perusahaan telah menjalankan keguiatan usaha secara etis dan bermoral.

c) Manajemen Risiko dan Kontrol

Tugas dan tanggung jawab komite audit dalam bidang ini adalah memahami

pokok-pokok laporan keuangan, mengidentifikasikan area yang dianggap sensitif dan

rawan terhadap risiko serta pemahaman terhadap risk management dan sistem

internal control yang berlaku di perusahaan tersebut serta memberikan saran dan

masukan kepada direksi dan jajaran manajemen perusahaan apabila masalah-masalah

didalam perusahaan telah teridentifikasi.15

Prinsip–prinsip corporate governance biasanya dikenal dengan

singkatan TARIF, yaitu Transparency (transparasi), Accountability (akuntabilitas),

Responsibility (responsibilitas), Independency (independensi), dan Fairness

(Kesetaraan). Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip :


24

1) Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan implementasi dari nilai Shiddiq.

Shiddiq merupakan nilai yang menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip transparansi telah

dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

ى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ول يأب كات يا أيها الهذين آمنوا إذا ب أن يكتب تداينتم بدين إلى أجل مسم

ربهه ول يب فليكتب وليملل الهذي عليه الحق وليتهق للاه خس منه شيئا كما علهمه للاه

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,

maka hendaklah dia menuliskan…”16

Transparansi (transparancy) mewajibkan adanya suatu informasi yang

terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan

perusahaan, yaitu sebagai berikut :

a) Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material.

b) Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas

yang tinggi di bidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non-keuangan, serta

audit.

c) Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independensi untuk

menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan

penyajian laporan keuangan.

16Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Baqarah [2] : 282 (Bandung: Syamil

Cipta Media)

25

d) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketetapan waktu, dan

efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan

2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan implementasi dari nilai Amanah.

Amanah merupakan prinsip kehati-hatian dan kejujuran yang menimbulkan rasa

saling percaya. Prinsip Akuntabilitas telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra

ayat 36 :

ئك أ ل ول تقف ما ليس لك به علم إنه السهمع والبصر والفؤاد ك ئول۞س كان عنه م ول

Artinya ;“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta

pertanggungjawabannya”17

Akuntabilitas (accountability) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur

peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat

mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh

Dewan Komisaris.

Perusahaan mendefinisikan fungsi, hak, tanggung jawab, dan

kewajiban masing-masing organ perusahaan serta mengomunikasikan hal-hal tersebut

kepada setiap pihak yang berkepentingan. Perusahaan senantiasa menjaga

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, serta pemangku

kepentinganlainnya. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu

17Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Isra [17] : 36 (Bandung: Syamil

Cipta Media)

26

cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (division

of authority) antar-organ perusahaan serta mengurangi dampak dari agency problem

yang timbul akibat perbedaan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku

kepentingan.

3) Prinsip Responsibilitas

Prinsip responsibilitas merupakan implementasi dari nilai Amanah.

Amanah merupakan prinsip kehati-hatian yang dapat menimbulkan rasa saling

percaya. Prinsip responsibilitas telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat

34 :

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۞

Artinya :“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung

atas dirimu”18

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi

peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung

jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu

mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas

peraturan perundang-undangan dan etika bisnis.

4) Prinsip Independensi

Prinsip Independensi merupakan implementasi dari nilai Fathanah.

Fathanah merupakan kecerdasan yang dalam hal ini bersifat professional dan

18Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Isra [17]: 14 (Bandung: Syamil

Cipta Media)

27

kompetitif dalam mengelola perusahaan. Prinsip Independensi telah dijelaskan dalam

Al-Qur’an Surat Fushilat ayat 30:

ل عليهم ال ثمه استقاموا تتنزه ل تحزنوا وأبشروا و له تخافوا ئكة أ مل إنه الهذين قالوا ربنا للاه

م توعدون۞بالجنهة الهتي كنت

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah

Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat-malaikat

akan turun kepada mereka (dengan berkata), "Janganlah kamu merasa takut dan

janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga

yang telah dijanjikan kepadamu"19

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang good corporate governance,

disebutkan bahwa kemandirian (independence) yaitu suatu keadaan di mana

perusahaan dikelola secara professional tanpa knflik kepentingan dan pengaruh atau

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peratran perundang-undangan

yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan meyakini bahwa

kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik

serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ

perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak

boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.20

5) Prinsip Kesetaraan

19Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Fushilat [41]: 30 (Bandung: Syamil

Cipta Media) 20 Effendi Muh. Arief.The Power of Good Corporate Governance teori dan

Implementasi.(Jakarta: Salemba Empat,2016),18.

28

Prinsip kesetaraan atau fairness merupakan implementasi dari nilai

tabligh. Tabligh merupakan nilai yang sesuai dengan prinsip kesetaraan, karena

dalam prinsip ini akan menimbulkan adanya diskusi yang berarti harus bersifat adil

dalam pengambilan keputusan. Prinsip Kesetaraan telah dijelaskan dalam AlQur’an

Surat Al-Maidah ayat 8 :

شهداء بالقسط و يا أيها الهذين آ امين لله وم على أله تعدلوا كم شنآن ق جرمنه ل ي منوا كونوا قوه

خبير بم إنه للاه ۞عملون ا ت اعدلوا هو أقرب للتهقوى واتهقوا للاه

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan

karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah.

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh,

Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”21

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang good corporate governance,

menyatakan bahwa kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam

memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung makna

bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk

investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan

kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

21Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya Surah Al-Maidah [5] : 8 (Bandung: Syamil

Cipta Media)

29

3. Pengertian Pajak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau

badan yan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat

prestasi-kembali, yanglangsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.22

Dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan Adh-Dharibah yang artinya adalah

beban. Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta,

sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai sebuah beban. Secara

bahasa, pajak adalah harta yang dipungut sebagai kewajiban dari setiap manusia

22Haula Rosdiana,; (Edi Slamet Irianto). Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan

Implementasi diIndonesia. (Jakarta : Rajawali Pers,2012).

30

dalam bernegara yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai salah satu sumber

penerimaan pendapatan negara untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum.

Kewajiban membayar zakat dan pajak telah diatur dalam Al-Qur’an dan

Hadits. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 36:

ول تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وب قربى والمساكين والجار ذي ال واليتامى لقربى اذي واعبدوا للاه

احب بالجنب وابن السهبيل وما ملكت أيم ل ي إنه م انك والجار الجنب والصه را۞حب من كان مختال فخو للاه

Artinya : “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh,

teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak

menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.23

Menurut pandangan Islam, sebagai seorang muslim selain

berkewajiban membayar zakat, pembayaran pajak juga merupakan suatu kewajiban

dalam kehidupan bernegara. Adanya kewajiban selain pembayaran zakat telah

dijelaskan dalam sebuah hadits yang menjadi landasan diperbolehkannya kewajiban

membayar pajak, yaitu sebagai berikut :

عليه وسلهم قال عن فاطمة صلهى للاه كاة إ بنت قيس عن النهبي نه في المال حقا سوى الزه

Artinya : “Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di

dalam harta kalian terdapat hak selain zakat.”(HR. Tirmidzi)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, Allah

mewajibkan seorang muslim untuk membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam,

namun ketika ada situasi yang darurat maka dikehendaki adanya keperluan tambahan

23Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya SurahAn-Nisa[4]: 36 (Bandung: Syamil Cipta

Media)

31

yang mewajibkan akan ada tambahan pungutan atas kepemilikan harta yang disebut

dengan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011) ,hukum pajak menganut paham imperatif, yakni

pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Maka, jika pajak tidak dilaksanakan akan ada

sanksisanksi yang akan di tetapkan oleh undangundang bagi wajib pajak baik badan

maupun pribadi.24 Dengan begitu juga perusahaan dengan giat-giatnya melakukan

perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang

secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak atau

disebut juga dengan tax avoidance.

4. Pengertian Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang

terjadi dalam pemungutan pajak yang berakibat pada berkurangnya penerimaan kas

negara. Praktek penghindaran pajak atau tax avoidance selalu dianggap sebagai

kegiatan yang legal. Namun pada dasarnya, kegiatan penghindaran pajak ini tidak

selalu legal karena dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang

diperbolehkan (legal) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (illegal).25

Apabila tujuan dari tax planning atau perencanaan pajak adalah untuk

merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan peraturan yang

ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak

24Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi, 2011).

25Rahmi Fadhilah. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). Jurnal

Akuntansi 2.1, 2014).

32

ini disebut penghindaran pajak yang illegal, karena berusaha untuk memaksimalkan

penghasilan setelah pajak, dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur pengurang

laba.26

Pada umumnya, perusahaan melakukan strategi atau cara yang legal sesuai

dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan

hal-hal yang sifatnya masih belum jelas (ambigu) dalam undang-undang, sehingga

wajib pajak dapat memanfaatkannya. Strategi penghematan pajak tersebut disebut

juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif.

Komite fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development

(OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya

padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan

legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh

pembuat undang-undang.

c. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak

dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

26Rahmi Fadhilah. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance


Akuntansi 2.1, 2014).

33

Beberapa hal yang menjadi pembatas antara suatu tindakan penghematan legal

dan ilegal masih belum dapat dibedakan, sehingga perusahaan lebih baik mematuhi

peraturan perpajakan untuk kebaikan dan citra perusahaan di masa yang akan datang.

5. Hubungan corporate governance terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhiati 2015,tentang seberapa jauh

pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance mengemukakan bahwa

aktivitas penghindaran pajak (tax avidance)masih sering terjadi di Indonesia.27Dari

analisis data yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan

antara corporate governance terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian yang

dilakukan oleh Erlina 2017, tentang analisis pengaruh corporate governance terhadap

tax avoidance pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga

mengemukakan bahwa terdapatnya hubungan antara corporate governance terhadap

tax avoidance. Dari analisis regresi berganda yang telah dilakukan, pengaruh

corporate governance terhadap tax avoidance memiliki berpengaruh signifikan

negatif dan berpengaruh signifikan positif.28

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono, 2012 menjelaskan

bahwa terdapatnya hubungan antara beberapa mekanisme control corporate

governance terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).29 Dari hasil penelitian

27Gusti AdhiatiAndriani,. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance. Diss. Universitas Airlangga, 2015. 28Erlina, Nissa. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Diss.

Politeknik Negeri Padang, 2017. 29Budiman, Judi dan Setiyono. Pengaruh karakter eksekutif pada penghindaran

pajak (tax avoidance). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang,2012.

34

tersebut, menyatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan selaku wajib pajak, seringkali dilakukan melalui kebijakan pimpinan

perusahaan terkait dengan perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan

memaksimalkan kekayaan perusahaan yang jumlahnya dipengaruhi oleh beban pajak.

Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataannya bahwa

suatu aturan struktur corporate governance mempengaruhi cara sebuah perusahaan

dalam memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi di sisi lain perencanaan pajak

tergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan. Prinsip-

prinsip dalam corporate governance juga menjadi hal terpenting karena penerapan

prinsip tersebut secara konsisten terbukti meningkatkan kualitaslaporan

keuangan.30Berikut hubungan antar variabelcorporate governance terhadap tax

avoidance :

a. Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance.

Dewan Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan

pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain.31Direksi

melakukan penghindaran strategi tax avoidance untuk menjaga profitabilitas

perusahaan. Dewan komisaris independen sebagai pengawas di dalam perusahaan

bertugas untuk memastikan direksi menjalankan kewajibannya menjaga profitabilitas

perusahaan Komisaris independen di dalam perusahaan diangkat karena wawasan

30Annisa, Nuralifmida Ayu, and Lulus Kurniasih.Pengaruh corporate governance

terhadap Tax avoidance.Jurnal akuntansi & auditing 8.2: 95-189, 2012. 31Erlina, Nissa. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Diss.

Politeknik Negeri Padang, 2017.

35

yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat

dari bidang dan pengalaman mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Adhiati 2015, variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan

terhadap tax avoidance.32

b. Hubungan Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan

serta memiliki tugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang

diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.33

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah 2014 menemukan bahwa komite audit

berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Beberapa alasan komite audit

berpengaruh terhadap tax avoidance adalah apabila jumlah komite audit yang dimiliki

oleh perusahaan semakin kecil, maka peluang manajemen melakukan penghindaran

pajak sangat tinggi. Begitu juga apabila jumlah komite audit semakin besar, maka

peluang manajemen melakukan penghindaran pajak menjadi sangat kecil.34

c. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak

manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan

perusahaan. Proporsi kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kinerja

32Gusti Adhiati Andriani,. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance. Diss. Universitas Airlangga, 2015. 33Winata, Fenny. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Tax and Accounting Review,

4(1), 2014,162. 34Rahmi Fadhilah. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance


Akuntansi 2.1,2014.

36

perusahaan dalam memaksimalkan laba.Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan

laba tersebut, dapat mengakibatkan perencanaan strategi pajak yang agresif oleh

manajer. Dengan adanya proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer

memiliki insentif dalam memonitor kinerja perusahaan. Apabila proporsi kepemilikan

manajerial rendah, maka akan meningkatkan perilaku oportunistik yang akan

berdampak pada kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Erlina 2017, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara simultan terhadap tax

avoidance.35

C. Kerangka Konsep Penelitian.

Penelitian terkait corporate governance dan tax avoidance telah dilakukan

oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan

positif antara corporate governance terhadap tax avoidance. Bahkan sesekali

penelitian lain yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa ada pengaruh negatif

antara corporate governance dan tax avoidance.36

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang

diasumsikan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain adalah

komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit, dan kepemilikan

35Erlina, Nissa. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Diss.

Politeknik Negeri Padang, 2017. 36Annisa, Nuralifmida Ayu. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax

Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI Tahun 2008). Diss. Universitas

Sebelas Maret, 2011.

37

manajerial serta tax avoidance yang diukur dengan menggunakan current ETR

sebagai variabel dependen.

Dari landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis

penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen, digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.

Sumber : Desain Peneliti, 2018.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau

keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.37 Hipotesis merupakan

pernyataan peneliti tentang hubungan antara variael-variabel dalam penelitian, serta

merupakan pernyataan yang paling spesifik . Hipotesis berupa pernyataan mengenai

37 Kuncoro, Mudrajat.Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. (Jakarta: Penerbit

Erlangga, 2013), 98 .

Tax Avoidance :

(Y)

Dewan Komisaris Independen

(X1)

Komite Audit (X2)

Kepemilikan Manajerial (X3)

38

konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menujuk pada suatu fenomena yang

diamati dan diuji secara empiris. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban

sementara yang kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan kerangka teoritis hubungan antar variabel di atas, maka hipotesis yang

akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 = Diduga terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap tax avoidance.

H2 = Diduga terdapat pengaruh komite audit terhadap tax avoidance.

H3 = Diduga terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerialterhadap tax avoidance.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/42161/3/BAB II.pdf · dewan komisaris independen, dan komite audit dan kualitas audit, sedangkan variabel dewan komisaris

Documents