BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Waris Indonesia...BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Hukum Waris Indonesia Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Indonesia

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang

ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada

asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau

harta benda saja yang dapat diwarisi.1

Di Indonesia ada tiga jenis hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat,

hukum waris perdata/barat, dan hukum waris Islam. Warha negara Indonesia wajib

memilih salah satu hukum waris yang akan digunakan. Ketiga hukum waris tersebut

berbeda-beda dalam mengatur tentang warisan, berikut adalah penjelasannya:

1. Hukum waris adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh

bebrapa suku di Indonesia. Hukum waris adat juga adalah adanya hukum adat yang

disana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi

orang-orang yang tunduk pada hukum adat. Beberapa hukum waris adat aturannya

tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu

daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini

1 Perangin, Efendi, Hukum Waris, Rajawali pers, Jakarta, 2011, cet.10, hlm. 3

banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta stuktur kemasyarakatannya.

Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain:

1. Sistem Keturunan, pada ystem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis

keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya

2. Sistem Individual merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya

masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.

3. Sistem Kolektif Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya

masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak

menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini

adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.

4. Sistem Mayorat merupakan system pembagian warisan yang diberikan kepada

anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat

lampung dan Bali.

2. Hukum waris Perdata/Barat

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang umum di Indonesia dan

beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli

waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan

atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari

keturunan tersebut. Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris

jenis ini menggunakan system individual yang artinya setiap individu ahli waris

berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing.

Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli

waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut.

3. Hukum waris Islam

Hukum Waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama

Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual

bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu.

3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris

perdata/barat, dan hukum waris Islam. Ketiga hukum waris tersebut memiliki jika

harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika

orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting

juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga

atau hubungan keturunan. Sebagai contoh paman, anak, cucu, dan lain sebagainya.

B. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, untuk menentukan siapa yang berhak

menajdi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Ilmu waris juga disebut ilmu

Faraid , pengertian ilmu faraid menurut as-Syarbini yaitu ilmu yang berhubungan

dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat

menghasilkan pembagian harta, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib

dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.2

C. Pengertian Ilmu Faraid

2 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 2014, cet.1, hlm.1

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah Faraid. Kata faraid adalah

bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketepatan, pemberian

(sedekah). Fardu dalam Alqur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketepatan dan

kewajiban. Adapun tujuan mempelajari ilmu Faraid atau hukum waris Islam ialah agar kita

dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan

sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Disamping

itu, apabila hukum waris Islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat baik bagi dirinya

maupun masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian

pembagaian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus

pembagian waris di masyarakat. Tidak jarang terjadi masalah kelurga karena persoalan

membagi waris, karena salah satu dari keluarga itu tidak mengerti tentang pembagian waris

dalam agama, sehingga kadangkala sampai terangkat ke sidang pengadilan. Oleh karena

itu, jika di antara anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris Islam, kasus-

kasus tersebut kiranya tidak sampai terangkat ke pengadilan. Dengan demikian tepatlah

bila para ulama berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah fardhu kifayah. 3

a. Tujuan Hukum Waris Islam

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia danmakhirat

kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak

yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata

lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun

jasmani individual dan sosial. Kebahagiaan hidup itu tidak hanya untuk kehidupan

3 Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,

Sinar Grafika, Jakarta, 2009, cet.1, hlm. 9

didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

(Simatupang, 2015)

b. Ciri-ciri Hukum Waris Islam

Hukum islam mempunyai ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan system

hukum yang lain. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam

2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah

dan kesusilaan atau akhlak islam

3. Mempunyai dua istilah kunci yaitu, Syariat dan Fikih. Syariat terdiri dari Wahyu

Allah dan Sunnah Nabi Muhammad. Fikih adalah pemahaman dan hasil

pemehaman manusia tentang Syariah.

4. Terdiri dari dua bidang utama yaitu, Ibadat dan Muamalat. Ibadat yaitu bersifat

tertutup karena telah sempurna. Muamalat adalah dalam arti luas bersifat terbuka

untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa.

5. Strukturnya berlapis yang terdiri atas, Nasa tau teks alqur’an, Sunnah Nabi

Muhammad (untuk syari’at), hasil ijtihad (doktrin) manusia yang memenuhi syarat

tentang alqur’an dan Sunnah, dan pelaksanaannya dalam praktik baik berupa

keputusan hakim maupun, berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat

(untuk fikih)

6. Mendahulukan kewajiban dari haka mal dari pahala.

7. Dapat dibagi menjadi, yang pertama hukum takifi atau hukum taklif yakni al-

ahkam, al-khamsah, yang terdiri dari lima kaidah jenis hukum, lima kategori

hukum, lima penggolongan hukum yang diantaranya yaitu jaiz, Sunnah, Makruh,

wajib, dan Haram. Kedua hukum Wadhi yang mengandung sebab, syarat,

halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

8. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat islam dimanapun mereka berada

tidak terbatas pad umat islam pada suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja.

9. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan

jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara

keseluruhan.

10. Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh akhlak umut islam. (Simatupan,

n.d.)

c. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengadung berbagai asas yang memperlihatkan

bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas hukum

kewarisan Islam tersebut antara lain:

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari memiliki arti yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah

meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya meneurut

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan

dari ahli warisnya.

2. Asas bilateral

Asas bilateral memiliki arti yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua

arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah

pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat

garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara

perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri,

tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan

keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunanaan. Besarnya

bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laiki-laki

(suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan,

membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak

seperti diamanatkan AL-Qur’an. Sedangkan kaum perempuan (istri/ibu) secara

yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah

tnagga apalagi pembayaran maskawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari

suami/ayah.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Artinya adalah harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama

waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

6. Asas Integrity (ketulusan)

Yaitu dalam melaksanakan hokum kewarisan dalam islam, diperlukan ketulusan

hati untuk menaatinya karena tirikat dengan atauran yang diyakini kebenarannya.

7. Asas Ta’abudi ( penghambaan diri)

Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hokum Islam

adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

8. Asas Haququl Maliyah (hak-hak kebendaan)

Maksud dari haququl Maliyah adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan

kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan kepada hali waris.

Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hokum kekeluargaan atau hak-hak

dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian

dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

9. Asas haququn Thaba’iyah (hak-hak dasar)

Pengertian haququn Thaba’iyah adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia.

Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang

sudah sakit mengahadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris

meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah

berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Artinya adalah membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna

dari asas ini.4

D. Penggolongan dalam Hukum Waris Islam dan Bagian

Ada tiga golongan menurut ajaran kewarisan:

1. Dzul faraa-idh, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi

: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda,

4 Ibid., Hlm.5

janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara

laki-laki dan perempuan dalam kalalah.

2. Dzul Qarabat, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu

jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau ‘ashabah. Yaitu meliputi, anak

laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki

dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal

kalalah.

3. Dzul Arfaam adalah ahli waris yang mendapat warisan jika dzul faraa’idh dan dzul

Qarabat tidak ada.

Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya dari tingkat

pertama, kedua dan seterusnya, bila tingkat pertama tidak ada, baru kepada tingkat yang

berikutnya. Berikut ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya:

1. Ash-habul Furudh, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan sebelum yang

lainnya, yaitu mereka yang ditetapkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’ mendapatkan

bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas orang ; 4 laki-laki

dan 8 perempuan, yaitu :

a) Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu

b) Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Putri anak

laki-laki, Ibu dan Nenek keatas

Mereka adalah ahli waris yang ditetapkan ahli syara’ memperoleh bagian tertentu dari

al-furudhul. Muqaddaroh dalam pembagian harta peninggalan.

1) Anak perempuan

½ bila hanya seoarang

2/3 bila ada dua atau lebih

Sisa, bersama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian dari

anak laki-laki.

2. Ayah

Sisa, bila tidak ada anak atau cucu (far,u)

1/6 bila bersama anak laki-laki

1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja

2/3 sisa jika ahli warisnya terdiri dari suami/istrii, ibu dan ayah (Garrawaian)

3. Ibu

1/6 bila ada anak, 2 saudara atau lebih

1/3 bila tidak anak atau saudara dana tau bersama satu orang saudara saja

1/3 sisa dalam, masalah garrawaian

4. Saudara perempuan seibu

1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah

1/3 dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara-saudara seibu

5. Saudara perempuan sekandung

½ satu orang, tidak ada anak dan ayah

2/3 dua orang atau lebih tidak ada anak maupun ayah

Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima

separuh bagian saudara laki-laki.

Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki

6. Saudara perempuan seayah

Satu orang, tidak ada anak dan ayah

2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah

Sisa, bersama saudara laki-laki seayah

1/6 bersama atau saudara perempuan sekandung

Sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki

7. Kakek

1/6 bila bersama anak atau cucu

Sisa, tidak ada anak atau cucu

1/6 + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan

1/3 dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah

1/6, 1/3, sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain

dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

1. Ashabah An-Nasabiyah, setelah ash-haabul furuudh, golongan inilah yang mendapat

giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat yang

mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris

bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada Ash-habul

Furuudh. Mereka adalah berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan yaitu:

Pihak laki-laki terdiri dari:

1. Pihak Anak, yaitu Anak kebawah

2. Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas

3. Pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman kandung, Anak

paman sebapak kebawah

4. Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman kandung, Anak

paman sebapak kebawah

Pihak perempuan terdiri dari:

1. Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki

2. Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki

3. Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki

4. Saudari sebapak, apabila mempunyai saudara laki-laki

2. Ulul Arhaam/kerabat, yaitu kerabat mayit yang ada kaitan rahim – dan tidak termasuk

Ash-habul Furuudh dan juga bukan ‘Ashabah -, seperti paman dan bibi dari pihak ibu,

bibi dari pihak ayah. Apabila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai Ashaabul

Furuudh maupun ‘Ashabah, maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim

dengannya berhak mendapatkan waris (Wandi, 2011)