Home >Documents >BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep...Jika resep tidak jelas atau tidak...

Date post:02-Oct-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Resep

    2.1.1 Pengertian Resep

    Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker

    pengelola apotek untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta

    menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006).

    Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau

    tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut.

    Resep yang lengkap memuat hal-hal sebagai berikut :

    1. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan.

    2. Tanggal penulisan resep (inscriptio).

    3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep (invocatio).

    4. Nama setiap obat dan komposisinya (praescrippio/ordonatio).

    5. Aturan pemakaiain obat yang tertulis (signatura).

    6. Tanda tangan atau paraf dokterr penulis resep sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku (subscriptio).

    7. Jenis hewan serta nama dan alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan.

    8. Tanda seru atau paraf dokter untuk setiap resep yang melebihi dosis

    maksimalnya (Anief, 2000).

  • Gambar 1 : Contoh Resep

    2.1.2 Tahap-Tahap Pelayanan Resep

    Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan.

    Pelayanan resep adalah menjadi tanggung Apoteker Pengelola Apotek. Apoteker

    wajib melayani resep sesuai dengan tanggung dengan keahlian profesinya dan

    dilandasi pada kepentingan masyarakat. Apoteker wajib memberi informasi

    tentang penggunaan secara tepat, aman, rasional, kepada pasien atas permintaan

    masyarakat (Anief, 2005).

    Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat

    ke pasien yang mengacu kepada Pharmaceutical Care. Kegiatan palayanan

    kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi

    menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan

    kualitas hidup dari pasien.

    Dr. Bajuri Ahmad

    SIP no. 228/K/84

    Jln. Budi Kemulian no. 8A No. Telp. 4040601

    Jakarta.

    Jakarta, 13-5-1984

    R/ Acetosal mg 500 mg

    Codein HCL 20 mg

    C.T.M 4 mg

    S.L q.s

    m.f. pulv. Dtd. No. XV

    da in caps

    S.t.d.d. caps. I

    Pro: Ny Elin (dewasa)

    Paraf/tanda tangan Dokter

  • Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberin

    informasi, monitoring pnggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai

    harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan

    menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error)

    dalam proses pelayanan (Anonim, 2004).

    Berikut digambarkan tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum :

    Gambar 2 : Tahap-tahap pelayanan resep di apotek secara umum

    Resep Datang

    Skrining Resep

    Resep Diberi

    ] Harga

    Pasien Setuju Pasien Tidak Setuju

    Diajukan obat alternatif dengan jenis,

    jumlah, dan harga sesuai kemampuan pasien

    Kembali

    Ke Dokter

    Ke Apotek

    Lain

    Ke Apotek

    Lain

    Ke Apotek

    Lain

    Pasien Tidak Setuju

    Pasien Setuju

    Penyiapan/Peracikan Obat

    Penyerahan Obat

    Pemberian Konseling, Informasi, dan Edukasi

    Monitoring Penggunaan Obat

  • a. Skrining resep. Apoteker melakukan skrining resep meliputi :

    1) Persyaratan Administratif :

    a. Nama, SIPA dan alamat dokter

    b. Tanggal penulisan resep

    c. Tanda tangan/paraf dokter penulis resep

    d. Nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien

    e. Cara pemakaian yang jelas

    f. Informasi lainnya

    2) Kesesuaian farmasetik. Bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,

    inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.

    3) Pertimbangan klinis. adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian

    (dosis, durasi, jumlah obat dan lain lain). Jika ada keraguan terhadap resep

    hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan

    pertimbangan dan alternatif seperlunya bila perlu menggunakan persetujuan

    setelah pemberitahuan.

    b. Penyiapan obat

    1) Peracikan, merupakan kegiatan menyiapkan menimbang, mencampur,

    mengemas dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan

    peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan

    dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.

    2) Etiket, etiket harus jelas dan dapat dibaca.

    3) Kemasan obat yang diserahkan, obat hendaknya dikemas dengan rapi dalam

    kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.

  • 4) Penyerahan obat, sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan

    pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep.

    Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai pemberian informasi obat

    dan konseling kepada pasien.

    5) Informasi obat, apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan

    mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi

    obat pada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara

    penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan

    minuman yang harus dihindari selama terapi.

    6) Konseling, apoteker harus memberikan konseling, mengenai sediaan

    farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat

    memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari

    bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah. Untuk penderita

    penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma dan penyakit

    kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.

    7) Monitoring penggunaan obat, setelah penyerahan obat kepada pasien,

    apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk

    pasien tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, TBC, asma, dan penyakit

    kronis lainnya.

    8) Promosi dan edukasi, dalam rangaka pemberdayaan masyarakat, apoteker

    harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri

    (swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilih obat yang sesuai dan

    apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi.

  • Apoteker ikut membantu desiminasi informasi, antara lain dengan

    penyebaran leaflet/brosur, poster, penyuluhan, dan lain-lainnya (Anonim,

    2004).

    2.2 Pemilihan Obat

    2.2.1 Tahap Pemilihan Obat

    Fungsi pemilihan obat adalah untuk menentukan obat yang benar-benar

    diperlukan sesuai dengan pola penyakit. Untuk mendapatkan perencanaan obat

    yang tepat, sebaiknya diawali dengan dasar-dasar seleksi kebutuhan obat yang

    meliputi :

    1. Obat dipilih berdasarkan seleksi ilmiah, medik dan statistik yang memberikan

    efek terapi jauh lebih baik dibandingkan resiko efek samping yang akan

    ditimbulkan.

    2. Jenis obat yang dipilih seminimal mungkin, hal ini untuk menghindari

    duplikasi dan kesamaan jenis. Apabila terdapat beberapa jenis obat dengan

    indikasi yang sama dalam jumlah banyak, maka kita memilih berdasarkan

    Drug of Choice dari penyakit yang prevalensinya tinggi.

    3. Jika ada obat baru, harus ada bukti yang spesifik untuk efek terapi yang lebih

    baik.

    4. Hindari penggunaan obat kombinasi kecuali jika obat tersebut mempunyai efek

    yang lebih baik dibandingkan obat tunggal.

    2.2.2 Kriteria pemilihan obat

    Sebelum melakukan perencanaan obat perlu diperhatikan kriteria yang

    dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan obat, yaitu :

  • 1. Obat merupakan kebutuhan untuk sebagian besar populasi penyakit.

    2. Obat memiliki keamanan dan khasiat yang didukung dengan bukti ilmiah.

    3. Obat memiliki manfaat yang maksimal dengan resiko yang minimal.

    4. Obat mempunyai mutu yang terjamin baik ditinjau dari segi stabilitas maupun

    bioavailabilitasnya.

    5. Biaya pengobatan mempunyai rasio antara manfaat dan biaya yang baik.

    6. Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa

    maka pilihan diberikan kepada obat yang :

    a. Sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah.

    b. Sifat farmakokinetiknya diketahui paling banyak menguntungkan.

    c. Stabilitas yang paling baik.

    d. Paling mudah diperoleh.

    e. Harga terjangkau.

    f. Obat sedapat mungkin sediaan tunggal.

    Untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi harus mempertimbangkan :

    a. Kontra Indikasi.

    b. Peringatan dan Perhatian.

    c. Efek Samping.

    d. Stabilitas.

    Pemilihan obat didasarkan pada Obat Generik terutama yang tercantum dalam

    Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dengan berpedoman pada harga yang ditetapkan

    oleh Menteri Kesehatan yang masih berlaku (Anonim, 2008).

  • 2.3 Tinjauan Apotek

    Kesehatan merupakan keadaan sejatera baik jahmani, rohani maupun

    sosial seseorang. Kesehatan dapat dicapai dengan adanya kesadaran, kemauan dan

    kemampuan hidup sehat pada setiap masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap

    kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tempat untuk

    menyelenggarakan kesehatan disebut sarana kesehatan. Salah satu sarana

    pelayanan kesehatan adalah apotek (Furdiyanti dkk, 2006).

    2.3.1 Pengertian Apotek

    Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

    1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan

    922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pedmberian Izin

    Apotek Pasal 1 Ayat (a) : “Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat

    dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi. Perbekalan

    kesehatan lainnya kepada masyarakat”, sedangakan Apoteker adalah sarjana

    farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka

    yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan

    pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker (Hartini dan Sulasmono,

    2006).

    Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat

    13 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek

    kefarmasian oleh apoteker (Anonim, 2009).

  • 2.3.2 Tugas dan Fungsi Apotek

    Apotek mempunyai fungsi utama dalam pelayanan obat atas dasar resep

    dan yang berhubungan dengan itu, serta pelayanan obat tanpa resep. Dalam

    pelayanan obat ini Apoteker harus berorientasi pada pasien/penderita, apakah obat

    yang diinginkan pasien tersebut dapat menyembuhkan penyakitnya serta ada

    tidaknya efek samping yang merugikan (Anief, 2005).

    Tugas dan fungsi Apotek menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah No.25

    Tahun 1980, yaitu :

    a. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah

    jabatan.

    b. Sarana Farmasi yang telah melakukan peracikan, perubahan bentuk,

    pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan baku obat.

    c. Penyaluran perbekalan farmasi yang harus mendistribusikan obat secara luas

    dan merata (Anief, 2005).

    2.3.3 Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perapotekan

    Peraturan perundang-undangan perapotekan di indonesia telah beberapa

    kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah

    (PP) No.26 tahun 1965 tentang pengelolaan dan perizinan Apotek, kemudian

    disempurnakan dalam peraturan pemerintah No.25 1980, beserta petunjuk

    pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Kesehatan No.26 tahun 1981 dan surat

    keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuandan tata cara pengelolaan

    apotek. Peraturan selanjutnya yang ber laku adalah Keputusan Menteri Kesehatan

    No.1332/Menkes/SK/X/2002 yang memberikan beberapa keleluasaan kepada

  • apotek untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Peraturan yang

    terakhir berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

    1027/Menkes/SK/IX/2004 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

    dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

    Kefarmasian (Hartini dan Sulasmono, 2006).

    Ketentuan-ketentuan umum yang berlaku tentang perapotekan sesuai

    Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 adalah sebagai

    berikut :

    a. Apoteker adalah sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan

    sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-

    undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di

    Indonesia sebagai Apoteker.

    b. Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) adalah Surat Izin yang diberikan oleh

    menteri kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan Pemilik Sarana

    Apotek (PSA) untuk menyelenggarakan apotek disuatu tempat tertentu.

    c. Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin

    apotek.

    d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan Perundang-

    undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai

    Asisten Apoteker (Anonim, 2010).

  • 2.4 Apotek Motilango

    2.4.1 Profil Apotek Motilango

    Apotek Motilango Kota Gorontalo pertama kali didirikan pada tahun 1999

    yang berbentuk „KOPKAR‟ yaitu Koperasi Karyawan Askin dimana pemiliknya

    terdiri atas 5 orang karyawan PT. Askes. Apotek Motilango mengadakan

    perjanjian kerjasama dengan PT. Askes, Pemerintah Daerah dan PT. Jamsostek

    dalam pengambilan obat untuk pasien.

    Pada awalnya Apotek Motilango hanya melayani pasien tanggungan

    Askes. Tetapi setelah adanya perubahan, maka apotek motilango saat ini sudah

    banyak melayani pasien tanggungan kesehatan seperti : Jamkesda, Jamkesta,

    jamkespro, Jamsostek, Jamkespra, dan Inhealt.

    Pada awalnya Apotek Motilango berlokasi di Jalan Aloe Saboe lama,

    berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Gorontalo. Namun pada tahun

    2004, setelah Rumah Sakit dipindahkan ke Jalan Taman Pendidikan, Apotek pun

    dipindahkan di bangunan yang baru.

    Pada awal didirikan Apotek Motilango telah memiliki Surat Izin Tempat

    Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apotek Motilango

    mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun dan telah memiliki

    Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA)

    Salman S.Si.,M.S.i.,Apt. Sekarang ini seluruh saham Apotek Motilango telah

    dimiliki satu orang yaitu Mantan kepala PT. Askes dr. Burhanudin Umar.

  • Untuk pelayanan pasien, Apotek Motilango melayani resep umum, Askes,

    Jamkesda, Jamsostek, Inhealt, resep dokter keluarga juga untuk pasien yang

    melakukan swamedikasi.

    Apotek Motilango memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, bersih dan

    nyaman. Lingkungannya selalu terjaga kebersihannya serta memiliki suplai listrik

    yang konstan, terutama untuk lemari pendingin dan lemari untuk obat-obat

    kemoterapeutik.

    Selain itu sarana yang dimiliki Apotek Motilango diantaranya :

    1) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien

    2) Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan

    brosur/materi informasi.

    3) Ruang racikan

    4) Tempat pncucian alat

    5) Perabotan apotek yang tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat

    dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu,

    kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi

    ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan.

    6) Gudang penyimpanan sediaan farmasi.

    7) Kamar kecil untuk pasien dan petugas.

    2.4.2 Struktur Organisasi Apotek Motilango

    Sedikit banyaknya tenaga kerja di apotek tergantung besar kecilnya

    apotek. Struktur organisasi sebuah apotek dapat disesuaikan dengan tingkat

    kebutuhan dan besarnya volume aktivitas apotek itu sendiri. Agar dapat mencegah

  • tumpang tindih kewajiban serta wewenang petugas maka dengan adanya suatu

    struktur organisasi sebuah apotek akan memperjelas posisi hubungan antar elemen

    orang. Berikut struktur organisasi Apotek Motilango Kota Gorntalo :

    Gambar 3 : Struktur Organisasi Apotek Motilango

    2.4.3 Personalia Apotek Motilango

    Untuk menjaga tugasnya sebagai sarana pelayanan kesehatan yang

    beroperasi selama 24 jam penuh maka Apotek Motilango memiliki 14 (empat

    belas) orang petugas dan 1 (satu) orang Apoteker Penanggung jawab Apoteker.

    Dimana tugas dan tanggung jawab dari kedelapan orang petugas dibagi menjadi :

    1. Petugas pengadaan obat : 1 orang

    2. Petugas administrasi keuangan : 1 orang

    3. Petugas pelaporan resep Askes Jamsostek dan Jamkesda : 1 orang

    Apoteker

    Pengelola Apotek

    Petugas

    Pengadaan

    Sediaan Farmasi

    Pelaksana Umum

    Administrasi

    Pemilik Sarana

    Apotek

    Petugas

    Pelayanan

    Resep

    Petugas

    Pelaporan

    Resep

    Petugas

    Administrasi

    Keuangan

  • 4. Petugas Komputer : 4 orang

    5. Petugas pelayanan resep : 7 orang

    2.5 Tinjauan Asuransi

    Semua negara yang telah menyadari pentingnya kesehatan sebagai salah

    satu syarat menuju kesejahteraan hidup dengan berbagai upaya berusaha untuk

    menyediakan dana bagi pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan mereka. Salah

    satu diantaranya adalah dengan melaksanakan asuransi kesehatan (health

    assurance) yang dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan ditengah-tengah

    masyarakat (Nurhayati, 2010).

    2.5.1 Pengertian Asuransi

    Asuransi yang dalam bahasa Belanda disebut Verzekering, atau Assurantie

    disebut dengan pertanggungan sedangkan pihak penanggung disebut sebagai

    verzekeraar yaitu orang yang menerima resiko dan terhadap tertanggung disebut

    dengan verzekerde yaitu orang yang mengalihkan resiko yang ada padanya

    (Muhammad, 2006).

    Istilah asuransi (assurantie) lebih banmyak dikenal dan dipakai dalam

    praktek perusahaan pertanggungan sehari-hari. Asuransi adalah perjanjian dan

    penegasan yang dibuat antara pihak penanggung jawab dengan tanggungannya

    yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Sofyanto,

    2009).

    Dari defenisi di atas dapat dilihat bahwa asuransi ataupun pertanggungan

    adalah perjanjian atau kontrak antar para pihak yang sepakat. Dimana salah satu

    pihak bertindak sebagai penanggung jawab terdapat resiko dari suatu potensi

  • kerugian yang diperjanjian dan pihak lain bertindak sebagai tertanggung, yang

    akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya ataupun sebesar nilai

    yang diperjanjikan (Widjaja dan Yani, 2000).

    2.5.2 Dasar Hukum Asuransi

    Sesuai dengan arah pembangunan nasional dan dengan pemikiran dasar

    dari sistem kesehatan nasional, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya

    mutu dan lingkungan hidup yang optimal bagi setiap penduduk dengan

    mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan

    Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 pasal 1

    menyebutkn bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan

    setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan

    pemerintah. Oleh karena itu, negara telah menyadari pentingnya kesehatan

    sebagai syarat menuju kesejahteraan hidup, sehingga dengan berbagai upaya

    berusaha menyediakan dana bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.

    Pembangunan yang berlangsung selama ini telah mempeluas kesempatan kerja

    dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja

    dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat

    berkurang atau hilang karena berbagai risiko yang dihadapi, misalkan kecelakaan,

    cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

    Berikut beberapa dasar hukum asuransi kesehatan di indonesia :

    1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

    2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan

    Jaminan Sosial Tenaga Kerja(sebagaimana telah beberapa kali diubah

    http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/720/node/187http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/114/node/187http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/114/node/187

  • terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 tentang

    Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang

    Penyelenggaraan Program Jamian Sosial Tenaga Kerja.

    2.5.3 Asuransi Kesehatan

    Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang

    penanggung mengikatkan dirikepada seorang tertanggung, dengan menerima

    suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau

    kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena

    suatu peristiwa yang tidak tentu. Ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23

    Tahun 1992 antara lain disebutkan bahwa penyelanggaraan pemeliharaan

    kesehatan pembiayaan dikelola secara terpadu, dilakukan secara pra upaya. Upaya

    pemeliharaan kesehatan yang mencakup pemeliharaan kesehatan dasar itu wajib

    diikuti setiap peserta, dan pemeliharaan kesehatan tambahan yang walaupun

    sifatnya sukarela harus tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

    dipisahkan dari pemeliharaan kesehatan dasar (Poernomo, 2004).

    Salim dalam Dwiriani (2009) menyebutkan bahwa asuransi kesehatan

    adalah salah satu jenis produk asuransi secara khusus menjamin biaya kesehatan

    atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau

    mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua perawatan yang ditawarkan

    perusahaan-perusahaan asuransi yaitu rawat inap (in-patient treatment) dan rawat

    jalan (out-patient treatment). Asuransi adalah suatu sistem untuk merendahkan

    kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang ke

    badan lainnya. Seseorang yang menyalurkan resiko disebut sebagai tertanggung,

  • sedangkan badan yang menerima resiko disebut penanggung. Perjanjian antara

    kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah kontrak legal yang menjelaskan

    setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar tertanggung kepada

    penanggung untuk resiko yang ditanggung disebut premi yang biasanya

    ditentukan oleh penanggung.

    PT. Asuransi kesehatan indonesia atau juga dikenal dengan nama PT.

    Jamostek Indonesia (Persero) adalah merupakan badan Usaha Milik Negara yang

    ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelanggarakan jaminan

    pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah

    kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit,

    kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara

    efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan

    diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk

    mendapatkan pelayanan kesehatan.

    Jamsostek itu untuk seluruh pekerja baik formal maupun informal dan

    mandiri. Negara berkewajiban melindungi mereka semua. Jadi, semua pekerja

    wajib diikitkan oleh pengusaha menjadi peserta Jamsostek.

    Keluarga yang dimaksud adalah isteri atau suami dan anak yang sah dan

    atau anak angkat dan peserta yang mendapat tunjangan keluarga Dalam satu

    keluarga, maksimal yang ditanggung adalah lima orang. (PT. Jamsostek, 2008).

    2.5.4 Tujuan Asuransi Kesehatan

    Tujuan pemerintah menyelenggarakan semua pertanggungan sosial pada

    dasarnya adalah sama yaitu untuk memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.

  • Demikian juga hal asuransi kesehatan tujuannya adalah membayar biaya rumah

    sakit, biaya pengobatan dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya

    pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit. Sedangkan tujuan

    asuransi kesehatan adalah meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi

    peserta dan anggota keluarganya. Asuransi kesehatan juga bertujuan memberikan

    bantuan kepada peserta dalam membiayai pemeliharaan kesehatannya (Dwiriani,

    2009).

    PT. Jamsostek (persero) Indonesia sebagai badan pengelola asuransi

    kesehatan di Indonesia bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan

    derajat kesehatan bagi Tenaga Kerja penerima pensiun beserta anggota

    keluarganya dalam rangka upaya menciptakan aparatur negara yang sehat, kuat

    dan dinamis seta memiliki jiwa pengabdian terhadap nusa dan bangsa.

    2.6 Jamsostek

    2.6.1 Pengertian Jamsostek

    Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan

    perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu

    yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

    Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani

    kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-

    Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang

    kewajibannya adalah membayar iuran.

  • Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga

    harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan

    pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

    Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas

    saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari tua dan

    meninggal dunia.

    Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) merupakan salah satu program

    JAMSOSTEK dalam usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja

    melalui usaha kesehatan. Melalui program JPK tenaga kerja bergotong royong

    mengumpulkan dana, sehingga mereka yang sehat dapat membantu yang sakit,

    dan mereka yang berpenghasilan lebih besar membantu mereka yang

    berpenghasilan lebih kecil. Jadi melalui program JPK biaya untuk pelayanan

    kesehatan tidak lagi menjadi masalah bagi tenaga kerja. Dengan adanya jaminan

    biaya untuk pelayanan kesehatan diharapkan tenaga kerja maupun keluarganya

    yang sakit atau kecelakaan dengan segera dapat diobati sehingga cepat sembuh

    atau penyakitnya tidak bertambah parah. Dengan terjaminnya kesehatan tenaga

    kerja beserta keluarganya diharapkan tenaga kerja mampu bekerja dengan

    produktivitas yang tinggi.

    Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut masih dijumpai berbagai

    masalah sehingga program yang diharapkan memberikan ketenangan bagi tenaga

    kerja beserta keluarganya ternyata menimbulkan kekecewaan justru pada saat

    mereka membutuhkan pelayanan. Masalah-masalah tersebut akhirnya menjadi

    biang keladi kekecewaan para peserta, kemudian ketidak percayaan pada program

  • JPK maupun JAMSOSTEK, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemutusan

    kepesertaan atau keluar dari program JPK (Anonim, 2012).

    2.6.2 Tinjauan Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

    Pelayanan obat merupakan salah satu mata rantai penting dari pelayanan

    kesehatan. Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan obat yang terbaik kepada

    peserta, PT. Jamsostek (Persero) menerapkan suatu daftar obat-obatan dengan

    harga yang tertentu yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

    yang diharapkan menjadi acuan bagi dokter penulis resep dalam memberikan

    pelayanan obat kepada masyarakat indonesia. Daftar Obat Standar Jamsostek

    (DOSJ) disusun dengan melibatkan berbagai pihak yaitu para ahli dan mitra PT.

    Jamsostek (Persero) yang memiliki kompetensi dibidangnya, sehingga obat-

    obatan yang tercantum dalam Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) dapat

    dipertanggung jawabkan (Anonim, 2012).

    2.6.3 Pengertian Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

    Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) adalah daftar obat dengan nama

    generik dan atau nama lain yang diberikan oleh pabrik yang memproduksinya

    serta daftar harganya. Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) merupakan

    pedoman dalam penyediaan dan pemberian obat-obatan bagi peserta PT.

    Jamsostek (Persero) untuk pelayanan tingkat pertama di dokter keluarga dan

    pelayanan tingkat lanjut baik rawat inap maupun rawat jalan di Rumah Sakit

    (Anonim, 2012).

    Jika pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas obat

    disediakan oleh puskesmas dimana obat merupakan komponen pelayanan

  • kesehatan yang dibayar oleh PT. Jamsostek secara kapitasi, untuk pelayanan

    dokter keluarga obat dapat diperoleh di apotek yang ditunjukan berdasarkan resep

    dari dokter keluarga yang berpedoman pada Daftar Obat Standar Jamsostek

    (DOSJ). Pada pelayanan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap

    pmberian obat berdasarkan resep obat dari dokter spesialis yang merawat,

    berpedoman pada Daftar Obat Standar yang berlaku (Hutagaol, 2008).

    2.6.4 Ruang Lingkup Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ)

    Daftar Obat Standar Jamsostek (DOSJ) terdiri dari daftar obat I dan daftar

    obat II yang meliputi obat Esesuai Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan

    obat tambahan diluar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), berdasarkan

    rekomendasi Tim Ahli DOSJ, yaitu :

    a. Daftar Obat I :

    1. Obat untuk penyakit umum dan khusus

    2. Peresepan obat untuk kebutuhan 3-5 hari, kecuali untuk penyakit kronis

    dapat untuk kebutuhan maksimum selama 30 hari.

    3. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi PPK PT.Jamsotek

    (Persero).

    b. Daftar Obat II :

    1. Obat untuk penyakit kanker.

    2. Peresepannya sesuai dengan stadium penyakit serta kondisi pasien.

    3. Resepnya hanya boleh diresepkan oleh dokter Ahli Onkologi dan harus

    dilengkapi dengan protokol terapi dari dokter yang merawat yang

    diketahui oleh Tim Dokter Onkologi/Spesialis konsultannya kecuali obat

  • Goserelin Asetat Leuprorelin Asetat dapat diresepkan dan disetujui oleh

    Dokter Ahli Urologi.

    4. Resep harus dilegalisir terlebih dahulu oleh PT. Jamsostek (Persero).

    5. Pengambilan obat di Apotek/Instalasi Farmasi / PPK / PT. Jamsostek

    (Persero).

    6. Peresepan obat sitostatika pada PKK yang memiliki Dokter Ahli

    Onkologi/Spesialis konsultannya yang menetap bekerja maka peresepan

    obat sitostatika diberikan oleh dokter tersebut (Anonim, 2012).

of 22/22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Resep 2.1.1 Pengertian Resep Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan dan/atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006). Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep yang lengkap memuat hal-hal sebagai berikut : 1. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi atau dokter hewan. 2. Tanggal penulisan resep (inscriptio). 3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep ( invocatio). 4. Nama setiap obat dan komposisinya (praescrippio/ordonatio). 5. Aturan pemakaiain obat yang tertulis (signatura). 6. Tanda tangan atau paraf dokterr penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (subscriptio). 7. Jenis hewan serta nama dan alamat pemiliknya untuk resep dokter hewan. 8. Tanda seru atau paraf dokter untuk setiap resep yang melebihi dosis maksimalnya (Anief, 2000).
Embed Size (px)
Recommended