Top Banner
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 1990 : 62). Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno (1987:54) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:
38

BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Mar 13, 2019

Download

Documents

ngonhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak

pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar

dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit

dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

(Kartonegoro, 1990 : 62).

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu

Moeljatno (1987:54) yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang

menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:

Page 2: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut.”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak

pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana

senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu

aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai

dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan

sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang

melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini

maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang

berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai

pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah

diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat,

oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian

juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang

Poernomo (1992:130) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan

pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.”

Page 3: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan

hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia

yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang

tidak tertulis, Bambang Poernomo (1992:130) juga berpendapat mengenai

kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat

perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan

pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk

mengalihkan bahasa dari istilah asing straftbaar feit namun belum jelas

apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah straftbaar feit dimaksudkan

untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar

kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian

istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan

pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga

dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar

norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar

dijatuhi pidana (Diktat Kuliah Asas-Asas Hukum Pidana, 1993:30).

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas

dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya,

tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu

mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas.

Page 4: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu

dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin

sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak

ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von

Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud

mengandung tiga pengertian yaitu:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau

hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-

undang.

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan

analogi.

c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang

dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan

bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk

kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut

telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga

atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala

bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan

Page 5: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang

telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman

pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya (Kartonegoro, 1990 : 165).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-

unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu

tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu

tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang

terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di

dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di

lakukan (Lamintang, 1997:193).

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

Page 6: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan

dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak

pidana menurut Pasal 308 KUHP (Lamintang, 1997:193).

Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai

negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas

di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997:194).

Seorang ahli hukum yaitu Simons (dalam Andi Hamzah, 2004:88)

merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum;

b. Bertentangan dengan hukum;

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para penulis

mengenai tindak-pidana ( strabaar feit ) dan disebutkan mengenai unsur-

Page 7: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa di maksudkan kedalam

“ aliran monistis “ dan kemudian akan di kemukakan mereka yang dapat

disebut sebagai yang mempunyai pandangan ’’ dualistis “.

Golongan monistis atau pertama adalah :

Simons ( dalam Sudarto, 1990:40-41 ) mengemukakan unsur-unsur tindak

pidana adalah :

a. Perbuatan manusia (positief atau negatief ; berbuat atau tidak berbuat

atau membiarkan);

b. Diacam dengan pidana ( Stratbaar gesteld );

c. Melawan hukum ( onrecht matig );

d. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand );

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab ( toerekenings vat baar

persoon ).

Van Hamel ( dalam Sudarto, 1990:41 ) mengemukakan unsur-unsurnya

tindak pidana adalah :

a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;

b. Melawan hukum;

c. Dilakukan dengan kesalahan;

d. Patut dipidana.

Page 8: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Emezger ( dalam Sudarto, 1990 : 41-42 ) mengemukakan:” Tindak pidana

adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana” unsur-unsur tindak pidana

adalah :

a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia ( aktif atau

membiarkan );

b. Sifat melawan hukum ( baik bersifat obyektif maupun yang

subyektif );

c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;

d. Diancam dengan pidana.

J Baumann ( dalam Sudarto,1990 : 42 ) mengemukakan :“ Perbuatan yang

memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan

kesalahan “.

Karni ( dalam Sudarto,1990 : 42 ) mengemukakan : Delik itu mengadung

perbuatan yang mengadung perlawan hak yang dilakukan dengan salah dosa,

oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut

dipertanggungkan.

Wirjono Prodjodikoro ( dalam Sudarto, 1990 : 42 ) beliu mengemukakan

definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya

dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut diatas tidak

adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

Page 9: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai

pandangan “ dualistis “ tentang syarat-syarat pemindanaan meraka yaitu :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:

a. kelakuan manusia dan

b. diancam pidana dalam undang-undang

Moeljatno mengemukakan “ perbuatan pidana “ sebagai perbuatan yang

diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk

adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang

3. Bersifat melawan hukum

4. kelakuan manusia dan

5. diancam pidana dalam undang-undang.

Menurut jenisnya, tindak pidana terdiri atas :

1. Tindak pidana sengaja ( delik sengaja )

Delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja ( opzettelijk ). Menurut

MvT ( Memorie van Toelichting ) / Memori penjelasan, yang

dimaksud dengan sengaja adalah sama dengan dikehendaki atau

diketahui ( Ranoemihardja, 1984: 97 ).

Page 10: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

2. Tindak pidana kealpaan ( delik Culpa )

Adapun jenis culpa adalah sebagai berikut :

a. Culpa Lata : Kealpaan yang berat, besar atau mencolok;

b. Culpa Levis : Kealpaan yang ringan;

c. Culpa Levissima : Kealpaan yang sangat ringan

(Ranoemihardja, 1984:101).

Pompe mengemukakan hal-hal mengenai adanya kelalaian sebagai berikut :

a. Si pembuat dapat menduga atau sebelumnya dapat mengerti agak

pasti akan terjadinya akibat dari perbuatannya.

b. Si pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya

akibat dari perbuatannya.

c. Si pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya

akibat dari perbuatannya (Ranoemihardja, 1984:102 ).

B. Rumusan Tindak Pidana

Telah dikatahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan ada

yang tidak tertulis (hukum pidana adat). Agar supaya orang dapat mengetahui

bagaimana hukumnya tentang sesuatu persoalan, maka aturan hukum itu

dirumuskan. Demikian pula keadaanya dalam hukum pidana. Perumusan

Page 11: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

aturan hukum pidana yang tertulis terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan

undang-undang lainnya.

Syarat pertama untuk memungkinkan penjatuhan pidana ialah adanya

perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini

adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya

sebagai prinsip kepastian. Undang-undang hukum pidana sifatnya harus pasti,

didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa

yang diperintahkan. Pernah ada peraturan di Jerman, ketika diduduki oleh

pihak sekutu setelah perang dunia II, yang berbunyi : “Barang siapa berbuat

bertentangan dengan kepentingan angkatan perang sekutu dipidana (“ Wer

gegen Interessen der allierten Streitkrarte handelt, wird bestraft”). Perumusan

delik sedemikian itu tidak cukup karena lukisan syarat-syarat untuk

pemidanaan tidak pasti. Perumusan semacam itu bisa disebut pasal “karet”

(Sudarto, 1990:51).

Arti perbuatan “yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam

undang-undang” yakni perbuatan konkrit dari sipembuat itu harus mempunyai

sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan

dalam undang-undang, perbuatan itu harus “masuk” dalam rumusan delik itu.

(Sudarto, 1990:51).

Dalam rumusan delik itu undang-undang melukiskan perbuatan yang

dimaksud secara skematis, tidak secara konkrit. Misalnya Pasal 338 KUHP

menggambarkan secara skematis syarat-syarat apa yang harus ada pada suatu

perbuatan agar dapat dipidana berdasarkan Pasal (pembunuhan) tersebut.

Page 12: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Syarat-syarat itu juga disebut unsur-unsur delik. Pengertian unsur disini

dipakai dalam arti sempit, ialah unsur yang terdapat dalam rumusan undang-

undang. Rumusan dalam undang-undang ini tidak terikat akan tempat dan

waktu. Tidak demikian halnya dengan perbuatan yang dimaksud. Ini adalah

perbuatan konkrit, yang berlangsung disuatu tempat pada suatu waktu dan

yang dapat ditangkap dengan pancaindera (Sudarto, 1990:52-53).

Untuk delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) harus ada perbuatan

misalnya: menusuk dengan belati atau menembak dengan pistol, yang

mengakibatkan hilangnya nyawa orang tertentu.

Untuk bisa menerapkan Pasal 338 KUHP dirumuskan terlebih dahulu

unsur-unsurnya, lalu perbuatannya yang mempunyai ciri sebagaimana tertulis

kedalam unsur-unsur delik itu. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat

didalam perbuatan itu, maka berarti bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi

atau mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang yang

bersangkutan. Maka dengan ini peraturan undang-undang itu dapat diterapkan

kepada perbuatan tersebut (Sudarto, 1990:52-53).

Didalam KUHP perumusan delik itu biasanya dimulai dengan “barang

siapa” dan selanjutnya dimuat lukisan perbuatan yang dilarang atau yang tidak

dikehendaki atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Lukisan ini

merupakan suatu abstraksi dan tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu,

seperti telah dikemukakan diatas (Sudarto, 1990:52-53).

Untuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada tiga cara :

Page 13: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

a. Menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan,

misalnya dalam tindak pidana yang disebut dalam Pasal :

1) 154-157 KUHP : Haatzaai delicten (menabur kebencian).

2) 281 KUHP : Pelanggaran kesusilaan.

3) 305 KUHP : Meninggalkan anak dibawah umur 7 tahun.

4) 413 KUHP : Seorang panglima tentara yang lalai terhadap

permintaan pejabat sipil.

5) 435 KUHP : Seorang pegawai yang melakukan pemborongan

pekerjaan jawatannya sendiri.

Cara perumusan demikian ini yang paling banyak digunakan.

b. Hanya disebut kualifikasi dari delik, tanpa menguraikan unsur-

unsurnya, misalnya :

1) Pasal 184 KUH : Duel (perkelahian tanding)

2) Pasal 297 KUHP : Perdagangan wanita

3) Pasal 351 KUHP : Penganiayaan

Oleh karena untuk delik-delik tidak ada penyebutan secara tegas apa

unsur-unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud perlu ada

penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal itu.

Misalnya : penganiayaan itu adalah tiap perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang

mengakibatkan sakit atau luka (elke opzettelijke veroorzaking van pijn

of letsel) (Sudarto, 1990:53).

Page 14: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Cara penyebutan delik semacam ini kurang dapat dibenarkan, sebab ia

memberi kemungkinan untuk penafsiran yang berbeda-beda, sehingga

menimbulkan ketidak pastian hukum (Sudarto, 1990:53).

c. Penggabungan cara pertama dan kedua yaitu disamping menyebutkan

unsur-unsurnya, ialah menyebutkan perbuatan, akibat dan keadaan yang

bersangkutan, juga disebutkan pula kualifikasi dari delik, misalnya :

1) Pasal 124 KUHP : Membantu musuh

2) Pasal 263 KUHP : Memalsukan surat

3) Pasal 338 KUHP : Pembunuhan

4) Pasal 362 KUHP : Pencurian

5) Pasal 372 KUHP : Penggelapan

6) Pasal 378 KUHP : Penipuan

7) Pasal 425 KUHP : Kerakusan pejabat (knevelarij)

8) Pasal 438 KUHP : Perompakan (zoeroef)

Dalam hubungan ini dapat ditambahkan, bahwa para Hakim dalam

diktum keputusannya kerap kali hanya menyebutkan kualifikasinya saja

dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa

(Sudarto, 1990:53-54).

Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana

dalam undang-undang terdapat pula tiga cara :

a. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal.

Cara ini dilakukan misalnya dalam buku ke-2 dan ke-3 dari KUHP,

kecuali yang disebut dalam nomor 3 dibawah ini.

Page 15: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

b. Penempatan terpisah.

Sanksi pidana ditempatkan dalam pasal lain, atau kalau dalam pasal

yang sama, penempatannya dalam ayat yang lain. Cara ini banyak

dipakai dalam peraturan pidana diluar KUHP, misalnya : Peraturan

Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya.

c. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum

ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana blangko (blanket

strafgesetze), misalnya Pasal 122 sub 2 KUHP.

Normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengan

menghubungkannya kepada pasal tersebut.

Pembicaraan tentang norma dan sanksi tidak akan lengkap apabila

tidak membicarakan tentang Binding dengan teori normanya (normentheorie).

Kalau pada umumnya orang berpendirian, bahwa norma dalam hukum pidana

itu terdapat didalam rumusan delik dalam undang-undang, tidaklah demikian

pendirian Binding. Binding membedakan secara tajam antara norma yang

menjadi pedoman tingkah laku manusia (norma agendi) dan peraturan pidana

(strafgesets) yang memuat sanksi pidana (Sudarto, 1990:55).

Norma tersebut tidak terdapat didalam peraturan pidana, melainkan

didalam aturan-aturan diluar hukum pidana, baik tertulis misalnya dalam

hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya atau dalam hukum tak tertulis

(moral, kesusilaan). Aturan pidana (strafgesetz atau strafwet) itu hanya

mengatur hubungan antara Negara dengan pejabat, aturan ini tidak memuat

norma melainkan ancaman “pidana belaka” (Sudarto, 1990:55).

Page 16: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Pembuatan peraturan pidana yang memuat sanksi itu berarti, bahwa

Negara memakai haknya untuk mempidana orang yang tidak mentaati

normanya. Jadi apabila jalan pikiran Binding itu diikuti, maka orang yang

melakukan pencurian itu tidak boleh dikatakan melanggar Pasal 362 KUHP

dan orang yang sengaja membunuh orang lain itu tidak boleh dikatakan

melanggar Pasal 338 KUHP, sebab mereka itu justru memenuhi syarat-ayarat

atau unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut, dan oleh karena

itu dapat dipidana ex pasal-pasal tersebut.

Menurut Binding normanya selalu ada lebih dulu daripada aturan

hukum pidana, walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (zeitlich), setidaknya

lebih dulu dalam pengertiannya (begriffilich). Norma yang terdapat dalam

pasal 362 berbunyi : orang dilarang mencuri, dan didalam Pasal 338, orang

dilarang membunuh.

C. Pengertian Dan Bentuk-bentuk Kesalahan

1. Pengertian Kesalahan

Guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti

seluas-luasnya, dibawah ini disebutkan pendapat-pendapat dari berbagai

penulis.

Page 17: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

a. MEZGER mengakatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang

memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap sipembuat

tindak pidana.

b. SIMONS mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang social

ethich, mengatakan antara lain : sebagai dasar untuk

pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan

psychisch dari sipembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya

dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) dapat dicelakan

kepada sipembuat.

c. VAN HAMEL mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik

merupakan pengertian psycologis, berhubungan antara keadaan jiwa

sipembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (schuld is de

verant woor delijkheid rechtens).

d. VAN HATTUM berpendapat pengertian kesalahan yang paling luas

menurut semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan

menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum,

meliputi semua hal yang bersifat psychis yang terdapat dalam

keseluruhan yang berupa strafbaar feit, termasuk sipembuatnya.

e. KARNI yang mempergunakan istilah “salah dosa”, mengatakan salah

dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasar dari tanggungjawab

terhadap hukum pidana. Salah dosa berada jika perbuatan dapat dan

Page 18: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

patut dipertanggungjawabkan atas sipembuat, harus boleh dicela karena

perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun dengan salah.

f. POMPE mengatakan antara lain pada pelanggaran norma yang

dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu

merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak

sipembuat adalah kesalahanya (Sudarto, 1990:88).

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dimengerti

bahwa kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah

melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan suatu

perbuatan dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan disini bukannya pencelaan

berdasarkan kesusilaan melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang

berlaku, bukan “ethische schuld” melainkan “verant woor delijkheid rechtens”

(Sudarto, 1990:89).

Menurut Sehatapy (1995:89) untuk adanya kesalahan harus ada

pencelaan ethis betapapun kecilnya. Pernyataan bahwa kesalahan mengandung

unsur ethis (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Tidak senantiasa orang yang

melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati kepatutan dalam

masyarakat dapat dikatakan tidak susila, tetapi dapat dikatakan bersalah dalam

arti patut dicela menurut hukum.

Sedangkan kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan

dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya

Page 19: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

terkandung makna dapat dicelanya (verwijk baarheid) sipembuat atas

perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu

tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya. Dalam arti yuridis

kesalahan berupa :

a. Kesengajaan (dolus, opzet atau intention);

b. Kealpaan (culpa) (Sudarto, 1990:89-90).

Dengan diterimanya kesalahan dalam arti luas sebagai dapat dicelanya

sipembuat atas perbuatannya, maka barulah kesalahan yang psycologis

menjadi kesalahan normatif (normative schuld).

a. Pengertian kesalahan psycologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psycologis

(batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa

berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu

menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak

ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan (deskriptif)

keadaan batin sipembuat, sedangkan yang menjadi ukuran

(kriteriumnya) adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap

perbuatan atau akibat perbuatan.

b. Pengertian kesalahan yang normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan menentukan kesalahan

seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara

Page 20: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur

penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya (Sudarto, 1990:90-

91).

Secara extreme dikatakan bahwa “kesalahan seseorang tidaklah

terdapat dalam kepala sipembuat, melainkan dalam kepala orang-orang lain”

ialah didalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap sipembuat

itu, dan yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah Hakim

Sahetapy (1995:90).

Di dalam pengertian ini sikap batin sipembuat ialah yang berupa

kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan

unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Disamping

itu ada pula unsur yang lain yaitu penilaian mengenai keadaan jiwa sipembuat,

ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapusan

kesalahan Sahetapy (1995:90).

Unsur-unsur dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya terdiri atas

beberapa unsur ialah :

a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat artinya,

keadaan jiwa sipembuat harus normal;

b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya yang berupa

kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa) yang disebut bentuk-bentuk

kesalahan;

c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya

alasan pemaaf (Sudarto, 1990:91).

Page 21: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan

dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya

pertanggungjawaban. Jan Remmelink (2003:142) mendefinisikan:

“Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang

menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap

manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat

dihindarinya”, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat

hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari

perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink

yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima

oleh kehidupan dalam masyarakat”

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tak tertulis dalam hukum

positif Indonesia yang menyatakan ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Artinya,

untuk dapat dipidananya suatu perbuatan diharuskan adanya kesalahan yang

melekat pada diri pembuat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya.

Chairul Huda yang melihat kesalahan secara normatif menyatakan:

“Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari

segi masyarakat sebenarnya ia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan

perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu:

“dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat” dan “dapat berbuat lain”

(Remmelink 2003:142).

Page 22: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

“Dapat dicela” suatu perbuatan dapat diartikan sebagai ‘dapat

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana’ dan “dapat dijatuhi pidana”.

Arti pertama merupakan kesalahan dalam hubungannya dengan fungsi

preventif hukum pidana dan arti yang kedua dalam hubungannya dengan

fungsi represif dalam hukum pidana. Dapat dicelanya pembuat bersumber dari

celaan yang ada pada tindak pidana yang diteruskan secara subyektif sebagai

celaan terhadap pembuat. Dalam hal ini celaan terhadap tindak pidana tidak

terikat pada moral yang berarti dalam menentukan suatu perbuatan sebagai

tindak pidana, Negara tidak terikat pada sistem moral yang ada dalam

masyarakat, tidak terikat pada pandangan “baik” dan “buruk”, “pantas” dan

“tidak pantas” yang merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat

sebagai ukuran ‘moral’ dan ‘tidak moral’. Walaupun lepas dari sistem moral

yang ada dalam masyarakat, namun sebagi perbuatan tercela, pada hakikatnya

tindak pidana selalu merupakan perbuatan yang secara moral dicela

(Remmelink 2003:142).

Selanjutnya untuk dinyatakan bersalah, suatu perbuatan harus

dipandang dari segi masyarakat. Diuraikan oleh Chairul Huda (2006:74)

sebagai berikut:

“’dilihat dari segi masyarakat’ merupakan penegasan penilaian normatif

terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ‘ada tidaknya kesalahan

tidaklah ditentukan sebagaimana dalam keadaan senyatanya batin

terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai

keadaan batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada

Page 23: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

kesalahan”…….”.

Persoalannya justru pada ‘penilaian normatif’ terhadap keadaan batin

pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak

pidananya, sedemikian rupa sehingga orang itu ‘dapat dicela’ karena

perbuatan tadi. Dengan kata lain sepanjang subjek hukum manusia,

pengertian kesalahan yang normatif berpangkal tolak pada penilaian

hukum terhadap psikologis pembuat. Jadi bukan psikologis yang penting,

tetapi penilai normatif terhadap keadaan psikologis pembuat. Memang

pengertian kesalahan normatif mengandung di dalamnya pengertian

psikologis”.

“Dapat berbuat lain” dapat diartikan sebagai adanya pilihan bagi pembuat

untuk ‘berbuat’ atau ‘tidak berbuat’ suatu perbuatan yang oleh hukum dicela.

Pilihan ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi pembuat untuk berbuat lain

dan menghindari terjadinya tindak pidana, artinya ada kemungkinan untuk dapat

menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan pandangan

masyarakat. “kemungkinan dapat dihindari (terjadinya) perilaku menyimpang

merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan…”. Perlu diingat, bahwa

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melaku

kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban

pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (Chairul Huda

2006:74).

Page 24: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

2. Bentuk-bentuk Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Sebelum membahas bentuk-bentuk kesalahan, kesengajaan dan

kealpaan sebagai bagian khusus dari rumusan delik, ada manfaatnya untuk

mengetahui bahwa dalam literatur hukum pidana istilah kesalahan mempunyai

dua arti yang masing-masing berbeda jangkauan dan isinya.

a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat

dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam arti ini

kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela dalam arti digunakan

kalau kita berbicara tentang “tanpa sila” (avas dalam bahasa belanda)

atau tentang alasan-alasan penghapusan pidana.

b. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagaian khusus rumusan delik.

Yaitu sebagai sinonim dari sifat berhati-hati. Misalnya dalam Pasal 359

KUHP, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya

orang lain. Sekalipun mirip kealpaan disini dapat dicela sebagai kurang

kehati-hatian. Lazimnya untuk pengertian kesalahan dalam arti sempit

digunakan kealpaan atau istilah culpa (Sahetapy, 1993:85).

Adagium ”tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya

dipakai arti tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat

dicela. Tetapi sesungguhnya di dalam hukum pidana orang tidak dapat

berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut

(Sahetapy, 1993:85).

Oleh karena itu azas kesalahan disini diartikan sebagai tiada pidana

tanpa perbuatan tidak patut obyektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya.

Page 25: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Azas kesalahan adalah azas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian

fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran

dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai

keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi azas normatif

(Sahetapy, 1993:85)

Sementara itu azas “geen straf zonder schuld” tampak jelas dalam teori

maupun praktek bahwa kesalahan tidak selalu harus dibalas. Banyak dan

beraneka ragamnya kesalahan yang tidak perlu dibalas, bagaikan sebuah

gedung bertumpukan pada fundamentalnya, demikian juga pidana bertumpu

padanya. Karena kesalahan, pidana menjadi sah dengan perkataan lain pidana

adalah dasar yang mensahkan pidana. Untuk dapat dipidananya, kejahatan

inilah yang menjadi inti sesungguhnya dari hukum pidana, adanya kesengajaan

atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau

kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan,

dengan sendirinya tidak dapat dihindari, apakah arti yang tepat dari kesalahan

dalam adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (Adami Chazawi, 2002:90).

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang

sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat

pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur

melawam hukum yang dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat subyektif,

bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak

pidana.

Page 26: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan bathin pelaku adalah berupa

unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan

hukum perbuatan dengan sipelaku, hanya dengan adanya hubungan antara

ketiga unsur tersebut, keadaan bathin pembuatnya dapat

dipertanggungjawabkan dan dibebankan pada pelaku (Adami Chazawi,

2002:90).

Istilah kesalahan (schuld) adalah pengertian hukum yang tidak sama

dengan pengertian harfiah, fout, kesalahan dalam hukum pidana adalah

berhubungan dengan pertanggunganjawab, atau mengandung beban

pertanggunganjawab hukum pidana yang terdiri dari kesengajaan (dolus atau

opzet) dan kelalaian (culpa) (Adami Chazawi, 2002:90).

Seperti halnya unsur melawan hukum, unsur kesalahan ada disebagian

rumusan tindak pidana yakni kejahatan tertentu dengan dicantumkan secara

tegas misalnya Pasal (104, 179, 362, 368 KUHP).

Unsur kesalahan baik sengaja maupun kelalaian dalam tindak pidana

pelanggaran tidak pernah dicantumkan dalam rumusan. Apakah dengan

demikian tidak berlaku azas geen straf zonder schuld pada pelanggaran, sesuai

dengan keterangan dalam MvT WvS Belanda yang menyatakan bahwa pada

pelanggaran hakim tidak perlu mengadakan pemeriksaan secara khusus tentang

adanya kesengajaan atau kelalaian dan tidak diperlukan memberikan putusan

tentang hal itu, maka praktek hukum sebelum tahun 1916 mengenai

pelanggaran dianut ajaran perbuatan jasmani (perbuatan materiil), artinya jika

perbuatan jasmani telah terwujud, maka terwujudlah pelanggaran tanpa harus

Page 27: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

mempersoalkan kesalahan pada pelakunya, tetapi sejak tahun 1916 pendirian

perbuatan jasmani itu telah ditinggalkan (Adami Chazawi, 2002:91).

D. Pengertian Dan Bentuk Kealpaan

1. Pengertian Kealpaan

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan”

terdiri atas :

a. Kesengajaan, dan;

b. Kealpaan (Marpaung, 2005:25).

Kedua hal tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki,

sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar

sependapat bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari

“kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap

pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan”, lebih ringan

(Marpaung, 2005:25).

Simons (dalam Marpaung, 2005:25) menerangkan “kealpaan” tersebut

sebagai berikut.

“umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati

melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.

Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin

juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari

perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-

undang.

Page 28: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun

ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih

dahulu oleh sipelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat

diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai

kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih

dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi sipelaku. Kealpaan tentang keadaan-

keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan

hukuman, terdapat kalau sipelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan

itu tidak ada.

Satochid kartanegara (dalam Marpaung, 2005:26) menjelaskan

“kealpaan”sebagai berikut.

“akan tetapi, kapankah dapat dikatakan bahwa seseorang telah berbuat kurang

hati-hati?

a. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang “hati-hati”, harus

digunakan kriteria yang ditentukan tadi, yaitu menentukan apakah

setiap orang yang tergolong sipelaku tadi, dalam hal yang sama akan

berbuat lain? Untuk dapat menentukan hal itu, harus digunakan ukuran,

yaitu pikiran dan kekuatan dari orang itu.

Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya, harus digunakan ukuran

orang desa, tidak digunakan ukuran orang kota, misal saja mengenai

Page 29: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

lalu lintas. Orang desa tidak memahami aturan lalu lintas. Dengan

ukuran tadi, apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan

sipelaku akan berbuat lain, sipelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai

atau culpa.

b. Di samping itu, dapat digunakan ukuran lain sebagai berikut.

Dalam hal ini, diambil orang yang terpandai yang termasuk golongan

sipelaku. Lalu, ditinjau apakah ia berbuat lain atau tidak. Dalam hal ini,

syaratnya lebih berat, dan jika orang yang terpandai itu berbuat lain,

dikatakan bahwa sipelaku telah berbuat lalai atau culpa”.

2. Bentuk-bentuk Kealpaan

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :

a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, sipelaku

telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi

walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan tetapi timbul juga akibat

tersebut.

b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewestu schuld). Dalam hal ini, sipelaku

tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia

seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat (marpaung,

2005:27).

Page 30: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara

“kealpaan yang disadari” dengan dolus eventualis yang hampir memiliki

persamaan.

Hazewinkel dan Suringa (dalam Tirtaamidjaja, 1995:58-59)

mengutarakan perbedaan antara kedua hal tersebut, sebagai berikut.

“kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat

akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, ia berani melakukan tindakan itu

karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan

bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul”.

Pada waktu membicarakan dolus eventualis telah diuaraikan tentang “kealpaan

yang disadari”. Keadaan-keadaan yang objektif memberi kesimpulan yang

sama, tetapi karena keadaan subjektif memberikan kesimpulan yang sangat

berlainan, dari sudut hukum pidana ditinjau dengan pandangan yang lain. Van

Dijk memberikan gambaran tentang hal ini dengan memberi contoh beberapa

pekerja yang sedang bekerja di atas sebuah rumah kemudian melemparkan

sebuah balok kebawah dan menimpa orang. Jika rumah itu dikelilingi oleh

sebuah kebun partikelir dimana biasanya tidak pernah ada orang, kejadian itu

adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja, jadi pekerja-pekerja itu

tidak usah menyangka-nyangka bahwa sedang ada orang yang berlalu disitu.

Namun, apabila disekeliling rumah ada orang yang lewat, kemudian balok itu

dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan disitu,

dapat dikatakan ada “kealpaan yang disadari” sehingga pekerja-pekerja

Page 31: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

tersebut telah melakukan suatu kelalaian besar. Demikian pula apabila para

pekerja tersebut mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi mereka

mengharapkan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedang

hal itu tidak boleh diharapkan, kejadian itu dinamakan “kealpaan yang

disadari” sehingga mereka dikatakan sangat tidak berhati-hati.

Sedangkan apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya

seseorang yang sedang berlalu lalang disitu, namun balok itu tetap dilemparkan

karena orang-orang itu lebih suka melempar balok itu daripada mengangkutnya

dengan susah payah, hal itu dinamakan dolus eventualis (Tirtaamidjaja,

1995:58-59)

Berdasarkan uraian diatas, nampak jelas bahwa faktor subjektif dari

sipelaku tersebut menentukan jenis kesalahan, apakah dolus atau kealpaan yang

disadari. Hal ini harus dapat diformulasikan dari keterangan tersangka atau

terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan

perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.

Selain dari bentuk “kealpaan” tersebut, ada juga pakar yang

membedakan “kealpaan” sebagai berikut:

a. Kealpaan yang dilakukan secara mencolok, yang disebut dengan culpa

lata;

b. Kealpaan yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan culpa

levis (Tirtaamidjaja, 1995:58-59)

E. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Page 32: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Berfungsinya hukum sangat tergantung pada usaha-usaha menanamkan

pengertian hukum dan kesadaran hukum, serta jangka waktu menanamkan

ketentuan hukum tersebut. Masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum

merupakan salah satu usur dari badan kesadaran hukum, sedangkan masalah

pengakuan dan penghargaan terhadap hukum merupakan unsur dari pada

pengertian hukum. Usaha-usaha menanamkan hukum dan jangka waktu

menanamkan hukum, dengan unsur-unsur pentaatan, pengakuan dan

penghargaan terhadap hukum merupakan faktor-faktor efektifikasi hukum.

Dengan rangkaian faktor-faktor tersebut itulah yang diperankan oleh setiap

orang yang menjadi warga masyarakat sebagai subyek hukum. Jadi dalam

efektifikasi hukum akan terdapat dua pihak yang saling bekerja sama yaitu

peranan hukum dan peranan subyek hukum. Hukum menentukan peranan apa

sebaiknya dilakukan oleh para subyek hukum dan hukum semakin efektif

apabila peranan yang dijalankan oleh para subyek hukum semakin mendekati

apa yang telah ditentukan dalam hukum. Dengan demikian hukum itu

berproses, atau benar-benar hidup dalam masyarakat (Bambang Poernomo,

1982:65)

Maraknya kecelakaan lalu lintas sungguh saat ini sudah sangat

memprihatinkan, apalagi ditambah dengan sumber daya manusia yang memang

masih sangat jauh dari yang diharapkan entah itu dalam kondisi ekonomi,

psikologi, sosial dan ilmu pengetahuan serta banyak lagi. Tidak itu saja,

ditambah dengan daya beli ekonomi manusia ikut berpengaruh terhadap jumlah

populasi kendaraan yang semakin banyak

Page 33: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana haruslah

ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa

batasan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan pada peranan hukum

pidana. Didalam hukum pidana telah tumbuh berkembang tentang penentuan

kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang dilarang

dan diberi sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini

dikhususkan pada kecelakaan. Banyak konstruksi yang dapat dibuat menurut

hukum pidana dalam hubungannya antara peran pengemudi dengan kecelakaan

lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kelakuan

pengemudi yang secara positif menimbulkan akibat yang dilarang dan

kelakuan pengemudi yang tidak berbuat padahal seharusnya wajib berbuat

sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti

halnya cuaca, jalan, keadaan kendaraan, penumpang, dan lain-lain akan tetapi

faktor manusia sebagai orang yang mengemudikan kendaraan adalah lebih

penting bagi hukum pidana, karena melalui keterangan atau keadaan sekitar

dari orang yang mengemudi dapat diungkap atas kejadian materiil (materiil

waarheid) dalam proses perkara pidana. Melalui kelakuaan dari pengemudi itu

dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, dengan cara

membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sifat melawan

hukum karena adanya peraturan hukum dan yang terakhir masih diperlukan

hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang

Page 34: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

melawan hukum dengan pertanggungjawaban atau kesengajaan atau kelalaian

atau unsur subyektif lainnya, yang pelaksanaannya menurut proses beracara.

Tidak memperhatikan bagian-bagian serta unsur-unsur yang terdapat

dijalur inti hukum pidana (delik) akan berakibat peranan hukum menjadi

merosot kewibawaannya, bahkan jauh dari tujuan keadilan dan dimata

masyarakat, hukum pidana bukan sebagai pengayoman melainkan menakut-

nakuti serta tidak mendapat simpati. Keadaan terakhir ini sangat tergantung

pada sikap tindak petugas pelaksana hukum yang disatu pihak harus nyata-

nyata dibedakan antara bersikap mengurus kecelakaan semata-mata dan

bertindak mengusut kecelakaan yang melanggar hukum dilain pihak

mengeterapkan bagian-bagian serta unsur-unsur dari inti huku pidana (delik)

secara filosofis, yuridis, sosiologis yang tujuannya sebagai pengayom. Akan

manpak jalinan peranan pengemudi dihadapan peranan hukum apabila terjadi

pelanggaran hukum, maka perlu diimbangi secara tepat untuk memperlakukan

hukum secara filosofis, yuridis, sosiologis dan imbangan diantara peranan ini

harus terwujud karena dorongan dari falsafah maupun kebudayaan bangsa

Indonesia (Bambang Poernomo, 1982:68).

Kita tidak sepenuhnya sadar bahwa mengemudikan mobil harus

dilakukan secara fungsional. Jadi orang yang menolak pendekatan sungguh-

sungguh melakukan kegiatan tersebut, entah karena malas atau enggang repot,

tidak layak mengeluh jika ia dikoreksi melalui penjatuhan pidana karena

kurang hati-hati atau teliti atau memandang remeh resiko yang mungkin

muncul sehingga benar-benar tujuan hukum pidana (pembalasan prevensi

Page 35: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

umum atau khusus). Didalam praktek tidak ditemukan banyak fiksi berkenaan

dengan pendekatan diatas, lagi pula pengemudi berpengalaman tidak akan

memandang kesalahan diatas sebagai suatu fiksi (Jan Remmelink, 2003:176).

Penyebab kecelakaan yang terjadi dijalan raya, antara lain disebabkan

oleh faktor manusia. Menurut Naning (1983 : 57) hal ini disebabkan adanya

pengaruh yang berasal dari dalam jiwa manusia itu sendiri, yang disebabkan

antara lain oleh:

1. Kurang konsentrasi

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan raya tersebut pengemudi

dipengaruhi dengan adanya perasaan yang tidak menentu atau kurang

adanya pusat perhatian dalam mengendarai atau mengemudikan

kendaraannya.

2. Kelelahan fisik dan mental

Merupakan suatu keadaan fisik dari pengemudi yang tidak

memungkinkan untuk mengemudikan kendaraannya atau keadaan

mentalnya yang kurang memungkinkan untuk mengemudikan

kendaraannya di jalan raya.

3. Kelainan jiwa

Merupakan penyakit jiwa dari pengmudi yang dapat sewaktu-waktu

dapat kambuh terutama ketika mengendari kendaraan bermotornya di

jalan raya yang memungkinkan terjadinya hilang kesadaraan sehingga

kehilangan kemampuan mengendalikan kendaraannya.

4. Minuman Keras

Page 36: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Pengemudi atau pengendara sebelum mengemudikan kendaraannya telah

minum minuman keras sehingga mabuk, maka dapat menyebabkan

hilangnya kesadaran dan konsentrasi dalam mengendalikan

kendaraannya dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain

karena dapat menimbulkan kecelakaan

Selanjutnya faktor-faktor lain yang menyebabkan kecelakaan lalau

lintas jalan raya menurut Naning (1983:23) adalah :

1. Faktor manusia

Manusia adalah pelaku kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas jalan raya,

oleh karena tingkah lakunya kurang memperhatikan rambu-rambu lalu

lintas dan perundang-undangan lalu lintas, baik sebagai penggemudi atau

pemakai jalan raya.

2. Faktor Kendaraan

Maksudnya adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, seperti tidak

lengkapnya peralatan standar pada kendaraan.

3. Faktor Jalan adalah keadaan dimana kendaraan tidak memungkinkan

secara aman berlalu lintas dijalan raya, misalnya jalan sempit, berkelok-

kelok atau berlobang. Hal ini salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu

lintas

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mementukan

terjadinya kecekakaan, hal ini disebabkan antara lain dengan tidak

Page 37: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

adanya petugas yang bertugas menjaga lingkungan tersebut, maka

pengemudi cenderung untuk melakukan pelanggaran. Hal ini biasanya

terjadi pada daerah yang sepi atau rawan, pada daerah macet atau daerah

yang berbahaya.

Pada umumnya kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak yang

merugikan bagi korban atau pelaku baik secara langsung maupun tidak

langsung, pada korban dapat mengakibatkan :

1. korban mengalami luka ringan, luka berat atau meninggal dunia

Hal tersebut diatas disebabkan oleh adanya benturan atau yang

menimbulkan luka pada tubuh yang dapat berakibat fatal seperti

pendarahan dan patah tulang, jika tidak tertolong dapat menyebabkan

kematian

2. korban mengalami kerugian materiil

Akibat kecelakaan selain menimbulkan luka pada tubuh juga

menyebabkan kerusakan pada kendaraan korban juga barang-barang dari

korban

3. pelaku atau tersangka dapat dikenakan hukuman

4. adanya kemacetan jalan raya (Projodikoro, 1976:93).

Menurut Naning (1983:28) masalah kejahatan pengemudi atau pemakai

jalan raya, usaha penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Secara Preventif

Page 38: BAB II Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak ...digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf · 1. Pengertian Tindak Pidana Pengertian tentang tindak

Yang dimaksud upaya penanggulangan secara preventif disini adalah

upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan tau dengan

kata lain upaya pencegahan, yaitu dengan cara :

a. penjagaan ditempat-tempat rawan;

b. mengadakan pengaturan lalu lintas;

c. perbaikan dan pelebaran jalan;

d. sosialisasi masalah UU Lalu Lintas.

2. Secara Kuratif

Usaha yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan setelah

terjadinya kecelakaan yaitu dengan jalan menindak pelaku sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Pihak penegak hukum dalam hal ini

Polantas harus melakukan :

a. penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan secara sederhana

namun intensif yaitu menindak;

b. mengadakan kerjasama dengan penegak hukum lainnya agar para

pelaku kejahatan lalu lintas dihukum yang seberat-beratnya;

c. mengadakan razia-razia terutama ditempat-tempat yang rawan

kecelakaan.