BAB II PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2012
RKP 2012 III.2-1
BAB II
PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
2.1. Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini
Dalam bidang ekonomi, kinerja pembangunan wilayah Sumatera tahun 2010
menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi
berada di Provinsi Jambi. Adapun sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah
Sumatera adalah sektor pertanian sebesar 21,94 persen, industri pengolahan sebesar 18,16
persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 16,49 persen. Provinsi Riau dan
Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA
maupun PMDN. Sementara itu, dalam kurun lima tahun terakhir, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah Sumatera terus meningkat. Namun, jika
dibandingkan antarprovinsi, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi, yaitu antara
pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lainnya di
wilayah Sumatera.
Dalam bidang sosial, hampir seluruh provinsi di wilayah Sumatera mengalami
penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan pada tahun 2010. Secara
umum, TPT (Agustus,2010) provinsi di wilayah Sumatera berada di bawah TPT nasional
(7,14 persen), kecuali Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Riau. Bahkan Provinsi Sumatera
Utara, Sumatera Barat , dan Sumatera Selatan memiliki TPT yang melampaui target RPJMN
2010 – 2014. Sementara itu, tingkat kemiskinan provinsi di wilayah Sumatera juga berada
di bawah tingkat kemiskinan nasional (13,33 persen (Maret ,2010)), kecuali Provinsi Aceh,
Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dalam hal pembangunan kualitas manusia,
pada tahun 2009, IPM menunjukkan adanya peningkatan di semua provinsi di wilayah
Sumatera. Secara nasional, posisi sebagian besar provinsi di Wilayah Sumatera berada di
peringkat menengah. Terkait dengan perkembangan pembangunan berbasis gender, IPG
setiap provinsi di wilayah Sumatera meningkat pada tahun 2009. Peringkat tertinggi
adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Selain itu, IDG pada tahun
2009 di wilayah Sumatera untuk tiap-tiap provinsi juga meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2008. Lampung berada di peringkat tertinggi, sedangkan Kepulauan Riau
berada di peringkat terendah. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya
keterwakilan perempuan di parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional,
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di bidang
kesehatan, indikator utama Umur Harapan Hidup (UHH) semua provinsi di wilayah
Sumatera menunjukkan adanya perbaikan dengan peningkatan yang hampir merata. Umur
harapan hidup tertinggi terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan umur harapan
hidup terendah terdapat di Aceh. Sementara itu indikator utama di bidang pendidikan
yakni angka rata-rata lama sekolah, kemajuan cukup berarti terlihat di Provinsi Aceh,
Bengkulu, dan Lampung.
III.2-2 RKP 2012
Terkait dengan kondisi infrastruktur, aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera
dapat dilalui melalui jalan darat yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan
kabupaten/kota dengan kondisi sudah beraspal dan sebagian belum beraspal. Secara rata-
rata, hampir 90 persen desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat,
2.3 persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8.3 persen lainnya bisa dilalui melalui
transportasi air dan darat. Sementara itu, konsumsi listrik per rumah tangga di Sumatera
saat ini masih kecil apabila dibandingkan dengan Jawa. Rasio elektrifikasi untuk NAD 90,85
persen, Sumut 79,50 persen, Riau 58,66 persen, Sumbar 71,13 persen, Jambi 75,71 persen,
Kepri 44,45 persen, Bengkulu 61,11 persen, Sumsel 56,39 persen, Babel 68,73 persen dan
Lampung 61,25 persen. Luas daerah irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar
atau sekitar 27 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia, dari total 1,99 juta
hektar daerah irigasi di Pulau Sumatera hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang
ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari
aliran sungai. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 802 ribu hektar yang terdiri dari
rawa lebak 110,17 ribu hektar dan rawa pasang surut 691,9 ribu hektar. Luas daerah
irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar atau sekitar 27% dari total daerah
irigasi di seluruh Indonesia, dari total 1,99 juta hektar daerah irigasi di Pulau Sumatera
hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk yaitu
waduk Keuliling di Aceh, Waduk Way Jepara, Way Rarem dan Batu Tegi di Lampung,
sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai. Luas daerah rawa di Sumatera
mencapai 802 ribu hektar yang terdiri dari rawa lebak 110,17 ribu hektar dan rawa pasang
surut 691,9 ribu hektar.
Dari sisi potensi sumber daya alam, wilayah Sumatera pada tahun 2010 menjadi
penyumbang 78,43 persen produksi kelapa sawit nasional. Sedangkan dalam produksi
perikanan nasional, wilayah Sumatera merupakan wilayah yang cenderung memproduksi
hasil perikanan tangkap yang lebih besar dibandingkan dengan hasil perikanan budidaya.
Dari sisi ketersediaan energi, wilayah Sumatera memiliki kekayaan cadangan minyak bumi,
gas dan batubara. Untuk Coal Bead Methane (CBM), CBM yang dimiliki oleh Sumatera
merupakan 40 persen dari seluruh cadangan CBM nasional. Sedangkan untuk batubara,
wilayah Sumatera memegang 50 persen dari total cadangan batubara nasional. Dari sisi
luas kawasan hutan, wilayah hutan Sumatera mempunyai luas nomor ketiga setelah Papua
dan Kalimantan dengan luas sebesar 27,87 juta hektar. Disamping itu wilayah Sumatera
juga mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tiga Taman Nasional yang
berada di wilayah Sumatera termasuk dalam World Heritage yaitu Taman Nasional Gunung
Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Namun
demikian, laju deforestasi Sumatera pada periode tahun 2000-2005 tergolong tertinggi
dibandingkan dengan regional lainnya, yaitu sebesar 269,1 ribu hektar/tahun.
Jika memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan
lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (ring of fire), wilayah Sumatera memiliki
potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi
RKP 2012 III.2-3
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu
wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena
terletak di antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia. Bencana
banjir juga masih mengancam wilayah Sumatera, selama tahun 2010 hampir seluruh
provinsi di wilayah Sumatera pernah mengalami banjir, potensi kerugian yang besar dan
korban jiwa akibat banjir masih menjadi ancaman di wilayah Sumatera seperti yang terjadi
di Kota Medan dan Kabupaten Pidie. Sementara itu, wilayah perbatasan di wilayah
Sumatera tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, sedangkan
negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera adalah India, Malaysia,
Singapura, dan Thailand. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau
terdepan, termasuk pulau-pulau kecil, Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan
pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan
negara tetangga.
RKP 2012 III.2-4
TABEL 2.1 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
Perkembangan Pembangunan Aceh Sumatera
Utara Sumatera
Barat Riau Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu Lampung Kep.Bangka
Belitung Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi 2010 (ADHK 2000)*
2,64 6,35 5,93 4,17 7,31 5,43 5,14 5,75 5,85 7,21
Peringkat Indeks Iklim Investasi Tahun 2008
60,34 (Peringkat
11)
50,26 (Peringkat
30)
56,54 (Peringkat
20)
57,50 (Peringkat
18)
59,68 (Peringkat
14)
56,78 (Peringkat
`19)
50,18 (Peringkat
31)
54,65 (Peringkat
22)
59,17 (Peringkat
16)
61,37 (Peringkat
8)
PDRB Perkapita dengan Migas Tahun 2009 (Rp.Ribu)
17.124 16.403 14.825 53.264 14.725 18.721 8.833 10.078 19.175 40.746
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010 (Agustus)
8,37 7,43 6,95 8,72 5,39 6,65 4,59 5,57 5,63 6,90
Persentase Kemiskinan
Tahun 2010 (Maret) 20,98 11,31 9,50 8,65 8,34 15,47 18,30 18,94 6,51 8,05
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009
71,31 (Peringkat
17)
73,8 (Peringkat
8)
73,44 (Peringkat
9)
75,6 (Peringkat
3)
72,45 (Peringkat
13)
72,61 (Peringkat
10)
72,55 (Peringkat
12)
70,93 (Peringkat
21)
72,55 (Peringkat
11)
74,54 (Peringkat
6)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009
64,36 68,91 67,74 65,56 62,64 64,97 67,34 62,34 60,05 62,80
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2009
51,41 57,88 60,32 52,67 60,28 62,81 62,40 62,98 44,86 44,70
Umur Harapan Hidup
Tahun 2010 69,3 72,1 71,1 72,2 70,8 71,4 70,5 71,6 71,0 72,6
Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2009 8,6 8,6 8,5 8,6 7,7 7,7 8,2 7,7 7,4 8,1
Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010
RKP 2012 III.2-5
2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2012 adalah untuk: 1. meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung
energi; 5. mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat
perkebunan dan agribisnis; 6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian
selatan, dan pesisir pantai, 7. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di pulau
Sumatera. 8. meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di
Pulau Sumatera, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk
mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
9. mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi
Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita;
2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera;
3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan daan lumbung
energi; 5. berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat
perkebunan dan agribisnis; 6. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian
selatan, dan pesisir pantai; 7. terkendalinya kawasan perkotaan di kawasan rawan bencana alam di Pantai Barat
dan Pantai Timur; 8. percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di
Daerah Irigasi (DI) Lhok Guci Aceh, DI Sei Belutu dan DI Batang Gadis di Sumut, DI Batang Anai di Sumbar, DI Kelarik Natuna, DI Air Lakitan dan DI Komering di Sumsel, Jaringan irigasi Way Pengubuan dan DI Raman Utara di Lampung, serta rehabilitasi Daerah Rawa Pasut Sugihan OKI Sumsel. Selain itu didukung pula dengan pembangunan Waduk Rajui di Aceh.
9. penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan embung Lambadeuk di Aceh, pipa transmisi air baku Kota Pekanbaru, air baku Kolong Bacang Pangkal Pinang,
III.2-6 RKP 2012
tampungan air baku Sei Gesek Bintan Kepri, Sei Batang Tebo Jambi, dan Kota Bandar Lampung.
10. menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan tanggul banjir sektor III.
11. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
TABEL 2.2 SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
Provinsi Pertumbuhan Ekonomi 1)
(%)
Kemiskinan 2)
(%)
Pengangguran 3)
(%)
Aceh 5,00 – 5,55 18,89 7,25 – 6,55
Sumatera Utara 6,65 – 7,35 10,02 7,92 – 6,65
Sumatera Barat 5,20 – 5,65 8,84 6,50 – 5,50
Riau 5,55 – 6,10 7,60 6,30 – 5,70
Jambi 5,85 – 6,45 6,50 4,10 – 3,65
Sumatera Selatan 5,85 – 6,45 13,83 5,95 – 5,15
Bengkulu 5,35 – 6,20 15,47 2,40 – 2,10
Lampung 5,85 – 6,50 16,70 5,60 – 5,05
Bangka Belitung 5,50 – 6,10 5,40 3,40 – 3,05
Kepulauan Riau 7,25 – 7,80 7,41 3,05 – 2,40
Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Ket: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 2) Kemiskinan:persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk. 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja
RKP 2012 III.2-7
TABEL 2.3 SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
Provinsi Angka Kematian Bayi 1) Rata-Rata Lama Sekolah 2) Umur Harapan Hidup 3)
Aceh 31 9,10 69,61
Sumatera Utara 22 9,02 72,46
Sumatera Barat 25 9,00 71,70
Riau 21 9,10 72,57
Jambi 26 7,96 71,26
Sumatera Selatan 24 7,96 71,79
Bengkulu 27 8,80 71,06
Lampung 23 8,14 72,21
Bangka Belitung 25 8,70 71,35
Kepulauan Riau 20 10,20 72,73
Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas Ket.: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.
2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera
Secara geografis peran dan posisi wilayah Sumatera semakin penting bagi kepentingan nasional seiring dengan terintegrasinya perekonomian nasional dalam perekonomian regional Asia Tenggara. Dalam konteks kerjasama ASEAN Economic Community yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang, jaringan transportasi utama (Jalur Lintas Timur) sangat mungkin terintegrasi dengan rencana jaringan ASEAN Highway. Oleh karena itu, pengembangan konektivitas domestik intrawilayah maupun dengan wilayah lain di tingkat nasional perlu dipercepat untuk memastikan kesiapan perekonomian domestik bersaing di tingkat kawasan. Daya saing nasional yang kuat dibangun dengan sistem logistik dan sistem transportasi wilayah yang terintegrasi dengan efisien.
Disisi lain, pelaksanaan transformasi ekonomi yang tengah digulirkan konsepnya pada saat ini, menuntut peranan wilayah Sumatera yang lebih besar dibandingkan dengan tahun–tahun sebelumnya. Transformasi ekonomi yang dikembangkan melalui konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia serta dituangkan kedalam koridor ekonomi Indonesia ini, meliputi Koridor Sumatera yang pengembangannya terutama dengan melihat potensi wilayah Sumatera itu sendiri. Dengan demikian, dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan, khususnya di koridor Sumatera, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy nasional.
Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan Presiden tentang
III.2-8 RKP 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dalam kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pengembangaan wilayah SumateraTahun 2012 terutama diarahkan untuk:
(1) Memantapkan interaksi antarkawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara lintas Sumatera yang andal;
(2) Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera;
(3) Mengembangkan akses bagi daerah terisolasi dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas negara;
(4) Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40 persen dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan aset sosial-ekonominya yang berbentuk prasarana, pusat permukiman ataupun kawasan budi daya;
(5) Mengembangkan komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasaran dalam mendorong kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tetangga;
(6) Menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota;
(7) Mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia;
(8) Memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, kawasan budidaya lain, berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan dan pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lain.
Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah:
1. Lhokseumawe, diarahkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan industri Lhokseumawe yang berlokasi disekitar Pelabuhan Lhokseumawe atau di luar kota;
2. Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, kehutanan dan pariwisata;
3. Padang, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata;
4. Pekanbaru, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak;
5. Dumai, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri
RKP 2012 III.2-9
pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak;
6. Batam, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata;
7. Jambi, diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mampu mendukung perkembangan industri pupuk, industri hilir kelapa sawit, industri pengolahan karet, industri pengolahan kakao, industri perikanan, perikanan tambak;
8. Palembang, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata;
9. Bandar Lampung, diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan pariwisata.
Dengan demikian, untuk mendukung pelaksanaan transformasi ekonomi tersebut, serta dalam konteks pengembangan industri unggulan nasional yang berbasis sumber daya lokal, pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk menjadi sentra produksi dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan serta lumbung energi nasional. Peran PKN (Pusat Kegiatan Nasional) Medan, Pekanbaru, dan Palembang menjadi semakin penting sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi wilayah Sumatera. Sementara itu PKN Batam sebagai pusat industri pengolahan untuk tujuan ekspor tetap dipertahankan. Sementara itu untuk mendukung 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dijabarkan sebagai berikut.
TABEL 2.4
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi tata kelola yang baik; penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif; peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
(1) Melakukan penataan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel, sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah.
(2) Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif.
(3) Meningkatkan kualitas legislasi melalui evaluasi dan penyempurnaan peraturan daerah yang bermasalah.
(4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(5) Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan korupsi.
(6) Mengembangkan sistem
III.2-10 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
informasi dan administrasi kependudukan.
2 Pendidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara umum dan relevansi pendidikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah.
3 Kesehatan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
(2) Memperbaiki status gizi masyarakat.
(3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan.
(4) Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
(5) Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin.
(6) Meningkatkan pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan.
(7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan.
(8) Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
4 Penanggulangan Kemiskinan
Pengurangan tingkat kemiskinan secara umum dengan penekanan pada provinsi dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari angka nasional, pada penanganan kemiskinan perkotaan di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung serta pada penanganan kemiskinan perdesaan di Aceh, Bengkulu, dan Lampung.
(1) Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan keamanan dan ketertiban kawasan perbatasan.
(2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;
(3) Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan affirmative/keberpihakan untuk penanggulangan kemiskinan melalui 4 klaster program pro-
RKP 2012 III.2-11
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
rakyat.
(4) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah
5 Ketahanan Pangan Mempertahankan peran wilayah Sumatera sebagai lumbung pangan dan peningkatan efektifitas jaringan distribusi intra dan antarwilayah.
(1) Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan ditempuh dengan strategi peningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet.
(2) Upaya pengembangan wilayah Sumatera sebagai sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut.
(3) Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa di provisi NAD, Sumut, sumbar, Sumsel, Lampung dan Babel, serta pembangunan Waduk Rajui Di Aceh.
6 Infrastruktur Peningkatan keterkaitan domestik intra dan antarwilayah, meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kerjasama antardaerah dalam pengembangan infrastruktur regional, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera
(1) Peningkatan kapasitas pembangkit dan integrasi sistem jaringan listrik wilayah;
(2) Penguatan integrasi sistem transportasi darat, laut, dan udara.
(3) Memastikan beroperasinya fasilitas telekomunikasi Desa Berdering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK);
(4) Memperkuat jaringanan serat optik di kota selain kota utama yang menghubungkan 22 ibukota kab/kota;
(5) Memperkenalkan layanan TV digital di terutama di Sumatera bagian utara;
(6) Memfasilitasi pengembangan e-government;
(7) Peningkatan sistem penyediaan air baku di provinsi NAD, Sumut, Kepri, Riau, Sumbar, Bengkulu,
III.2-12 RKP 2012
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
Babel dan Lampung;
(8) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir di provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Bengkulu dan Lampung.
7 Iklim Investasi dan Usaha
Peningkatan kemudahan berusaha, penyempurnaan regulasi yang menghambat dunia usaha, dan peningkatan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pusat-daerah.
Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan informasi pasar kerja.
(1) Meningkatkan kualitas legislasi,
(2) Meningkatkan penegakan hukum dan HAM,
(3) Pemberantasan korupsi, serta;
(4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(5) Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi, terutama di bidang pengolahan hasil bumi.
(6) Pengembangan informasi pasar kerja di wilayah koridor ekonomi.
8 Energi Peningkatan kapasitas produksi kilang-kilang minyak dan sumur gas, optimalisasi produksi batubara, dan peningkatan efisiensi distribusinya serta peningkatan kapasitas pembangkit listrik khususnya untuk mendukung pusat-pusat industri pengolahan.
(1) Optimalisasi produksi minyak bumi dan gas, batubara;
(2) Pengembangan energi alternatif.
(3) Pembangunan pembangkit listrik berbasis batubara mulut tambang dan gas bumi beserta perluasan jaringan listrik terintegrasi yang kelak akan pula diinterkoneksikan dengan pulau Jawa,
(4) Pembangunan infrastruktur gas bumi (jaringan pipa dan penyimpanan)
9 Lingkungan Hidup dan Bencana
Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana
(1) Pelestarian kawasan lindung;
(2) Peningkatan kesiap-siagaan terhadap kerawanan bencana alam;
(3) Peningkatan pelestarian keanekaragaman-hayati.
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
Peningkatan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka. Wilayah perbatasan yang
Meningkatkan keterkaitan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah,menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan nasional, mengurangi pencurian sumber daya alam (illegal fishing) oleh pelaut asing, meningkatkan keamanan jalur pelayaran Selat Malaka.
RKP 2012 III.2-13
No Prioritas Arah Kebijakan Strategi Pengembangan
diprioritaskan di tahun 2012, yaitu: Sukakarya di Kota Sabang Provinsi Aceh; Pasirlimau Kapuas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau; dan Bungaran Timur di Kabupaten Natuna Provinsi Kepri.
11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
Peningkatan ketahanan budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi, meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.
(1) Meningkatkan ketahanan budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi arus globalisasi,
(2) Meningkatkan difusi teknologi tepat guna khususnya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan mendorong berkembangnya industri kreatif.
(3) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya yang berbasiskan pada keragaman budaya daerah,
(4) Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.
12 Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Meminimalisir ancaman terorisme.
Meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya munculnya gerakan radikal yang dapat memicu aksi terorisme.
13 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian
Pengurangan tingkat pengagguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI.
Pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.
Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelayanan dan perlindungan TKI.
14 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan industri pariwisata, alam dan budaya.
(1) Pengembangan industri rumah tangga.
(2) Pengembangan destinasi, pemasaran dan sumber daya pariwisata
Sumber: Hasil Analisis, tahun 2011
III.2-14 RKP 2012
RKP 2012 III.2-15
Related Documents
