BAB II PEMBOIKOTAN ROKOK KRETEK INDONESIA OLEH …eprints.umm.ac.id/36175/3/jiptummpp-gdl-misbahulan-48924-3-babii.pdf · cengkeh yang masuk dalam kategori rempah terlarang. Peraturan

24

BAB II

PEMBOIKOTAN ROKOK KRETEK INDONESIA OLEH AMERIKA

SERIKAT

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pemboikotan rokok kretek

Indonesia melalui Undang-Undang Family Smoking Prevention & Tobacco

Control Act yang dilakukan oleh AS dengan dalih untuk menurunkan tingkat

perokok muda di kalangan masyarakat AS.

2.1. Kajian Tentang Family Smoking Prevention & Tobacco Control Act

Sec.907 (a)(1)(A) Yang Melarang Peredaran Rokok Kretek Di AS

Di dalam Undang-Undang FSPTCA Sec.907 (a)(1)(A) yang disahkan oleh

Presiden Barack Obama pada 22 September 2009 secara gamblang menyebutkan

karakteristik rokok yang dilarang beredar di AS:

”Beginning 3 months after the date of enactment of the

Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, a

cigarette or any of its component parts (including the

tobacco, filter, or paper) shall not contain, as a constituent

(including a smoke constituent) or additive, an artificial or

natural flavor (other than tobacco or menthol) or an herb

or spice, including strawberry, grape, orange, clove,

cinnamon, pineapple, vanilla, coconut, licorice, cocoa,

chocolate, cherry, or coffee, that is a characterizing flavor

of the tobacco product or tobacco smoke. Nothing in this

subparagraph shall be construed to limit the Secretary’s

authority to take action under this section or other sections

of this Act applicable to menthol or any artificial or natural

flavor, herb, or spice not specified in this subparagraph.”

24

32

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa rokok atau komponen

rokok tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kecanduan,

perasa, baik alami atau buatan (selain tembakau biasa atau mentol), herbal

maupun rempah-rempah, seperti strawberry, anggur, jeruk, cengkeh (bahan rokok

kretek), kayu manis, nanas, vanilla, kelapa, ceri, cocoa, coklat, ataupun kopi yang

memberikan rasa atau aroma khas tersendiri terhadap produk tembakau ataupun

rokok tembakau.

Akibat pemberlakuan Sec.907(a)(1)(A) ini, secara implisit Indonesia

dilarang mengimpor rokok ke AS karena rokok kretek mengandung clove atau

cengkeh yang masuk dalam kategori rempah terlarang. Peraturan ini menjadi

problematik dikarenakan tidak dimasukkannya mentol ke dalam jenis rokok yang

dilarang. Indonesia menganggap bahwa AS telah melanggar Article 2.1 Perjanjian

TBT yang berbunyi:

“Member shall ensure that in respect of technical

regulation, product imported from territory of any member

shall be accorded treatment no less favorable than that

accorded to like product of national origin and to like

products originating in any other country.”33

Article 2.1 Perjanjian TBT tersebut menjelaskan bahwa setiap anggota

WTO harus memperlakukan sama atau tanpa diskriminasi baik itu terhadap

32 Govtrack, Text of the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, dalam,

https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr1256/text, diakses pada (21/05/2016, 12:08 WIB). 33 Perjanjian TBT, Article 2.1, dalam Annisa Suci Ramadhani, 2012, Analisa Yuridis Terhadap

Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia Di Amerika Serikat Akibat Pemberlakuan Section

907(a)(1)(A) Family Smoking Prevention And Tobacco Control Act, Ditinjau Dari Agreement

On Technical Barrier To Trade, Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas

Indonesia, hal. 112.

25

produk impor dengan produk lokal sejenis (like products) yang disebut national

treatment atau produk serupa dari negara satu dengan negara lain yang disebut

most favoured nation. Dari dua jenis non diskriminasi tersebut (national treatment

dan most favoured nation), Indonesia menganggap AS telah melakukan

pelanggaran terhadap national treatment dimana AS melarang peredaran rokok

kretek yang merupakan produk impor akan tetapi tidak untuk rokok mentol

produk domestik yang mana keduanya masih dalam kategori produk sejenis.

Food and Drug Administration (FDA) sebagai lembaga yang bertanggung

jawab atas undang-undang tersebut, memberi penjelasan mengenai Sec.907

(a)(1)(A) dalam FDA Guidance yang berbunyi sebagai berikut:

“Smoking is the leading cause of preventable death in the

United States, claiming over 400.000 lives each year. An

important way to reduce the death and disease caused by

smoking is to prevent children and adolescents from

starting to smoke. Studies have shown that 17 years old

smokers are three times as likely to use flavored cigarettes

as are smokers over the age of 25. In addition to being

more attractive to young people, flavored products make it

easier for new smokers to start smoking by masking

unpleasant flavor of tobacco. Studies have also

demonstrated that young people believe that flavored

tobacco products are safer than unflavored tobacco

products.

Flavored cigarettes are just as addictive and have the same

types of harmful effect as regular cigarette. Removing these

flavored from the market is important because it removes

an avenue that young people can use to begin regular

tobacco use. Congress specifically enacted the ban of sale

of cigarettes and their component parts, such as filters and

papers, which contain certain characterizing flavors is an

important step in the nation’s effort to reduce the burden of

illness and death caused by tobacco products as authorized

26

by the FSPTCA, signed by President Obama on June 22,

2009.”34

FDA menjelaskan bahwa lebih dari 400.000 jiwa meninggal tiap tahun

akibat rokok. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan cara untuk mencegah

para pemuda mulai merokok. Penelitian menunjukkan bahwa pemuda usia 17

tahunan lebih suka rokok beraroma dibanding orang usia 25 tahun. Rokok

beraroma memiliki daya tarik yang lebih bagi para pemuda untuk mulai merokok.

Penelitian juga menunjukkan kalangan pemuda meyakini bahwa rokok beraroma

lebih aman dikonsumsi daripada rokok yang tak beraroma.

FDA menjelaskan bahwa rokok beraroma tak ada bedanya dengan rokok

tak beraroma dalam segi efek negatifnya. Oleh karena itu, pemerintah menghapus

rokok beraroma dari pasaran demi menghindari keinginan para pemuda untuk

mulai mencoba merokok. Hal ini menjadi penting untuk mengurangi penyakit dan

kematian yang diakibatkan oleh rokok.

AS menyebutkan ada lima hal pokok yang perlu dipahami di dalam

pemberlakuan Undang-Undang FSPTCA. Pertama, Undang-Undang FSPTCA ini

berlaku pada semua produk tembakau tanpa memandang asal usul negara baik

produk dalam negeri maupun luar negeri. Kedua, Undang-Undang FSPTCA

bertujuan untuk mencegah penjualan rokok beraroma di AS. Ketiga, melindungi

masyarakat dari ketertarikan untuk mulai mencoba merokok. Keempat, bertujuan

34 U.S. Food and Drug Administration, U.U. Department of Health and Human Services, Guidance

to Industry and FDA Staff: General Question and Answers on the ban of cigarettes that contain

certain characterizing flavores, How will this ban be enforced, (DC: U.U. Department of Health

and Human Services, 2009), hal, 4, dalam Annisa Suci Ramadhani, 2012, Analisa Yuridis

Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia Di Amerika Serikat Akibat

Pemberlakuan Section 907(a)(1)(A) Family Smoking Prevention And Tobacco Control Act,

Ditinjau Dari Agreement On Technical Barrier To Trade, Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu

Hukum, Universitas Indonesia, hal. 99.

27

untuk mengurangi perokok muda, tanpa memandang apakah rokok beraroma

lebih berbahaya bagi perokok atau tidak. Kelima, untuk pengecualian rokok

mentol di dalam undang-undang, AS menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam

proses pertimbangan melihat bahwa rokok mentol memiliki pangsa pasar yang

besar di kalangan orang dewasa AS.35

2.2. Kajian Tentang Persamaan Antara Rokok Kretek dan Rokok Mentol

Menurut WTO

Pihak penyelesaian sengketa WTO memiliki kriteria yang selalu

digunakan dalam mengartikan likeness atau persamaan untuk menentukan apakah

suatu produk itu sejenis atau tidak. Kriteria-kriteria tersebut tertuang dalam Report

of The Working Party on Border Tax Adjustment yang berbunyi:

“(a) The properties, nature and quality of the product; (b)

the end-uses of the product; (c) consumer’s tastes and

habits-more comprehensively termed consumer’s

perceptions and behavior- in respect of the products; and

(d) the tariff classification of the products.”36

Dari keempat kriteria tersebut dapat dipahami bahwa suatu produk bisa

dikatakan sejenis (like product) apabila memenuhi empat kriteria. Pertama,

persamaan sifat, karakteristik dan kualitas produk. Kedua, kegunaan akhir atau

35 WTO DSB, United Stastes first written submission, United States – Measures Affecting The

Production and Sale of Clove Cigarettes DS40, hal. 56, dalam Annisa Suci Ramadhani, 2012,

Analisa Yuridis Terhadap Larangan Peredaran Rokok Kretek Indonesia Di Amerika Serikat

Akibat Pemberlakuan Section 907(a)(1)(A) Family Smoking Prevention And Tobacco Control

Act, Ditinjau Dari Agreement On Technical Barrier To Trade, Skripsi, Depok: Program Studi

Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, hal. 100. 36 WTO WT/DS406/R, United States – Measures Affecting The Production and Sale of Clove

Cigarettes Report of The Panel, dalam

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/406r_e.pdf, hal, 51, diakses pada (06/14/2016,

08:52 WIB)

28

fungsi produk. Ketiga, sifat substitusi dan kompetitif kedua produk. Keempat,

klasifikasi tarif kedua produk.

Penulis akan menjabarkan satu-persatu hasil pertimbangan Panel WTO

dari empat kriteria uji kesamaan produk (likeness) tersebut. Pada kriteria pertama

tentang persamaan sifat, karakteristik dan kualitas produk, Panel WTO

menemukan bahwa secara keseluruhan sifat fisik kedua rokok (kretek dan mentol)

adalah serupa. Alasan utamanya karena keduanya sama-sama mengandung unsur

utama rokok, yaitu tembakau sebagai bahan utama dan tambahan aditif yang

menanamkan rasa karakteristik serta mengurangi kerasnya tembakau. Berikut

pernyatan Panel WTO:

“Therefore, we find that, overall, the physical properties of

both groups of cigarettes are similar. The main reason is

that they share their main traits as cigarettes, i.e., having

tobacco as a main ingredient, and an additive which

imparts a characterizing flavour, taste and aroma, and

reduces the harshness of tobacco.”37

Pada kriteria kedua tentang kegunaan akhir, Panel WTO menemukan

bahwa baik rokok kretek ataupun rokok mentol memiliki kegunaan akhir yang

sama, yaitu untuk dirokok. Berikut pernyataan Panel WTO: “Our conclusion

under this criteria therefore is that both clove and menthol cigarettes have the

same end-use, i.e., to be smoked.”38

Pada kriteria ketiga tentang sifat substitusi dan kompetitif produk, Panel

WTO menemukan bahwa persepsi para konsumen di kalangan pemuda baik rokok

37 WTO WT/DS406/R, Op Cit., hal, 66. 38 WTO WT/DS406/R, Op Cit., hal, 69.

29

kretek ataupun rokok mentol memiliki daya tarik yang sama yaitu untuk tujuan

mulai merokok. Berikut pernyataan Panel WTO:

“It is our view that the various studies mentioned above

and their conclusions indicate that in the mind of youth,

flavoured cigarettes, including those flavoured with clove

or menthol, are similar. Therefore, we conclude that the

perception of many of the consumers at issue in this case,

i.e., young smokers and potential young smokers, is that

menthol-flavoured and clove-flavoured cigarettes are

similar for the purpose of starting to smoke.”39

Pada kriteria keempat tentang klasifikasi tarif produk, Panel WTO

mengacu pada Harmonized System (HS) yang dikeluarkan oleh Organisasi Bea

Cukai Dunia (World Customs Organization). HS adalah bahasa ekonomi universal

atau kode barang yang sangat diperlukan dalam perdagangan internasional.40

Dalam HS Section IV, kode produk rokok yang mengandung tembakau disebutkan

dengan enam digit yaitu 2402.20. Panel WTO pun sepakat bahwa klasifikasi

kedua produk sama yaitu dengan kode 2402.20. “In this respect, we find that both

clove and menthol cigarettes are classified under HS Subheading 2402.20.”41

Dengan terbukti adanya kesamaan antara rokok kretek dan rokok mentol,

maka pihak AS bisa terkena tuduhan diskriminasi perdagangan internasional

karena telah melarang peredaran rokok kretek asal Indonesia di AS sedangkan

rokok mentol produk dalam negeri AS tetap diperbolehkan.

39 WTO WT/DS406/R, Op Cit, hal, 77. 40 World Customs Organization, What is the Harmonized System (HS)?, dalam

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx,

diakses pada (13/01/2017, 10:57 WIB) 41 WTO WT/DS406/R, Op Cit, hal, 78.

30

Gambar 1. Kode Rokok Internasional

Sumber: www.wcoomd.org42

2.3. Proteksi Amerika Serikat Terhadap Industri Rokok Dalam Negeri

AS adalah negara produsen rokok terbesar ke empat di dunia dengan

jumlah petaninya yang mencapai 57 ribu orang.43 Adapun jumlah perokok di AS

menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Center for Disease

Control and Prevention/CDC) menyebutkan ada sekitar 45,1 juta orang pada

42 World Customs Organization, Section IV HS Nomenclature 2017 edition, dalam

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2017-

edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx, diakses pada (13/01/2017, 11:07 WIB) 43 Muhammad Firman Eko Putra, Belajar Proteksi Kretek dari Amerika Serikat, dalam

http://membunuhindonesia.net/2016/04/belajar-proteksi-kretek-dari-amerika-serikat/, diakses

pada (18/06/2016, 01:20 WIB)

31

tahun 2005 atau 20,9 persen dari populasi dan berubah menjadi 42,1 juta atau 17,8

persen pada tahun 201444 dan turun lagi menjadi 15,1 persen dari populasi AS

yang sebesar 36,5 juta orang pada tahun 2015.45 Menurut data fiskal tahun 2017,

AS akan mendapatkan 26,6 miliar dolar dari pajak tembakau tapi hanya akan

mengeluarkan 491,6 juta dolar yang tak lebih dari dua persen untuk program

pencegahan rokok.46

Hambatan non tarif (non tariff barrier) AS adalah melalui regulasi

Undang-Undang FSPTCA yang berisi tentang larangan impor rokok kretek.

Kebijakan Undang-undang pengendalian tembakau didukung korporasi rokok

besar AS seperti Philip Morris. Undang-undang tersebut berisi tentang larangan

penjualan rokok yang mengandung tambahan perasa (flavoured cigarettes) di AS,

salah satunya adalah rokok kretek dari Indonesia yang mengandung tambahan

rempah cengkeh. Undang-undang pengendalian tembakau melarang produksi dan

penjualan kretek sebab dianggap mengandung zat adiktif dan punya risiko

kesehatan. Lain dengan rokok mentol. Rokok mentol dianggap tidak punya risiko

kesehatan.

Melalui undang-undang tersebut, AS telah memberikan proteksi kepada

industri rokok dalam negeri. Pasar dalam negeri AS 100 persen diperuntukkan

bagi industri dalam negeri. Terbukti sejak tahun 2010 rokok kretek Indonesia

tidak bisa lagi memasuki pasar rokok di AS.

44 Kompas, Jumlah Perokok di AS Terus Merosot, dalam

http://internasional.kompas.com/read/2014/11/26/10421511/Jumlah.Perokok.di.AS.Terus.Meros

ot, diakses pada (27/01/2017, 13:42 WIB) 45 Centers for Disease Control and Prevention, Smoking & Tobacco Use, dalam

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/fast_facts/index.htm, diakses pada

(27/01/2017, 13:46 WIB) 46 Ibid.

32

Tabel 3. Data Impor Rokok Amerika Serikat

Importir 2011 2012 2013 2014 2015

Perancis 52 juta 48 juta 47 juta 48 juta 41 juta

Austria 41 juta 44 juta 35 juta 30 juta 33 juta

Kanada 31 juta 31 juta 28 juta 28 juta 26 juta

Finlandia 15 juta 22 juta 15 juta 20 juta 18 juta

Brazil 16 juta 20 juta 16 juta 14 juta 15 juta

Spanyol 9 juta 11 juta 10 juta 13 juta 16 juta

Filipina 8 juta 13 juta 9 juta 13 juta 12 juta

Rep.Ceko 8 juta 11 juta 8 juta 8 juta 7 juta

Jerman 5 juta 4 juta 3 juta 5 juta 4 juta

Indonesia 744 ribu 1 juta 3 juta 4 juta 5 juta

Sumber: www.ucomex.com dalam satuan USD47

47 Ucomex, United States Imports << World – NCE: cigarettes paper, dalam

http://www.ucomex.com/en/comex/r/253/United-States/cigarette-paper--cigarette-paper-

whether-or-not-cut-to-size-or-in-the-form-of-booklets-or-tubes/US/4813, diakses pada

(28/01/2017, 13:48 WIB)

33

2.4. Monopoli Marlboro Terhadap Industri Rokok Di Amerika Serikat

Pemberlakuan Undang-Undang FSPTCA di AS tak hanya memberi efek

bagi perusahaan luar negeri, tapi juga perusahaan-perusahaan dalam negeri AS.

Perusahaan seperti R.J. Reynolds dan Lorillard Tobacco mengaku akan kesulitan

mendapat konsumen karena pembatasan iklan yang diakibatkan undang-undang

tersebut. “…Akan sangat sulit membawa produk baru ke pasaran…” kata Maura

Payne juru bicara R.J. Reynolds America.48

Berbeda dengan Altria Group yang memproduksi Marlboro melaui anak

perusahaannya Philip Morris. Bill Phelps juru bicara Altria Group menyatakan

pihaknya percaya bahwa konsumen bisa menjadi penerima manfaat utama dari

peraturan tersebut.49 Lorillard, Reynolds Amerika Inc dan perusahaan tembakau

lainnya memiliki penjelasan mengapa Philip Morris mendukung undang-undang

FSPTCA. Dengan adanya peraturan tersebut akan mempersulit perusahaan untuk

memasarkan merek yang lebih kecil atau memperkenalkan produk baru. Philip

Morris sebagai perusahaan tembakau nomor satu yang menguasai 50 persen pasar

rokok di AS tentu akan semakin mudah memonopoli rokok di AS. Lorillard

bahkan menyebut peraturan tersebut sebagai “The Marlboro Monopoly Act.”50

Harian New York Times yang diterbitkan pada 31 Maret 2009 menulis

pada kalimat pertamanya dengan “…Here comes the tobacco regulation that

48 Niv Elis, FDA Regulates Tobacco And Phillip Morris Cheers, Forbes, dalam

http://www.forbes.com/2009/06/11/fda-smoking-cigarettes-business-healthcare-tobacco.html,

diakses pada (04/03/2016, 16:50 WIB) 49 Ibid. 50

Brian Montopoli, Tobacco Bill's Big Winner: Philip Morris?, CBS News, dalam

http://www.cbsnews.com/news/tobacco-bills-big-winner-philip-morris/, diakses pada,

(04/03/2016, 16:31 WIB)

34

Philip Morris can live with…”51 Disebutkan lagi bahwa adanya perundang-

undangan FSPTCA tidak mungkin tercipta tanpa adanya negosiasi dari Philip

Morris-pencipta Marlboro-yang merupakan pemain terbesar dalam industri

pertembakauan di AS.

“The company’s central role, in fact, is a reason that some

antismoking activists worry that the bill is a deal with the

devil. Phillip Morris’s support is also why other major

tobacco companies-none of which back the legislation – see

a cunning ploy by Marlboro’s maker to seal the company’s

dominant position.”52

Itulah kenapa Philip Morris sangat mendukung Undang-Undang FSPTCA

karena dengan adanya peraturan tersebut Marlboro’s Maker bisa dengan mudah

mempertahankan dominasinya di pasaran. Adanya peraturan tersebut akan

mempersulit iklan rokok, otomatis posisi Marlboro sebagai rokok nomor satu di

pasaran AS tidak akan pernah tergantikan karena tidak ada kesempatan bagi

pesaing ataupun produk baru untuk diperkenalkan ke masyarakat umum.

Demikianlah strategi untuk mengunci posisi dominan perusahaan di pasaran yang

dilakukan oleh Philip Morris. Juru bicara R.J. Reynolds, perusahaan rokok

terbesar kedua di AS menyatakan, “…It would make it harder to let consumers

know there are options available to them…”53

“Menthol cigarettes - the most popular of all flavored

tobacco, with 25 percent of the overall cigarette market

share - are predominantly produced by Phillip Morris USA,

which supported the bill in its final form. By supporting a

bill that both eliminates its competitors in the flavored

51

Duff Wilson, Philip Morris’s Support Casts Shadow Over a Bill to Limit Tobacco, New York

Times, dalam http://www.nytimes.com/2009/04/01/business/01tobacco.html?_r=0, diakses pada,

(04/03/2016, 16:36 WIB) 52 Ibid. 53 Ibid.

35

cigarettes market and appears to look like an excellent

piece of legislation, Phillip Morris comes across as a

responsible, regulation-accepting member of the tobacco

industry. In reality, Philip Morris has used Congress to

establish a monopoly in the flavored cigarettes market, so

much so that the bill is sometimes referred to as the

“Marlboro Monopoly Act of 2009” alluding to the

corporation’s “Marlboro” brand.”54

Dukungan Philip Morris terhadap FSPTCA atau Tobacco Control Act

tentu sangat beralasan melihat terdapat pengecualian terhadap rokok mentol yang

termasuk dalam kategori rokok perasa (flavoured cigarettes). Rokok mentol yang

merupakan rokok perasa paling disukai di pasaran AS didominasi oleh Philip

Morris dengan penjualan sebesar 25 persen di tahun 2009. Dengan adanya

Tobacco Control Act, Philip Morris seakan kehilangan pesaingnya dengan cara

yang sangat elegan yakni melalui undang-undang. Melihat keterkaitan hal

tersebut, bahkan banyak pihak yang menyebut Tobacco Control Act of 2009

sebagai Marlboro Monopoly Act of 2009. Berikut akan penulis berikan daftar

produk rokok yang mendominasi di pasaran AS:

Tabel 4. 9 Rokok dengan Penjualan Tertinggi di AS Tahun 2015

Merek Produsen Persentase

Marlboro Philip Morris 41%

Newport

Dikeluarkan tahun 1957

oleh Lorillard dan

13%

54 Sasha Fine, The Marlboro Monopoly Act, Student Life,

http://www.studlife.com/forum/2009/10/21/the-marlboro-monopoly-act/, (04/03/2016, 16:24

WIB)

36

diakuisisi oleh Reynolds

American, Inc. tahun

2015

Camel R.J. Reynolds 8%

Pall Mall Box R.J. Reynolds 8%

Pyramid Liggett Group Inc. 2%

Maverick ITG Brands LLC 2%

Santa Fe

Santa Fe Natural Tobacco

Company

2%

Winston ITG Brands LLC 2%

Kool ITG Brands LLC 2%

Sumber: Diolah dari www.cdc.gov55

Semua perusahaan yang memproduksi 9 rokok tersebut merupakan

perusahaan domestik AS dan semuanya merupakan rokok mentol. Menurut

Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua yang disusun oleh Christopher Pass dan

Bryan Lowes, monopoli adalah suatu jenis struktur pasar (market structure) yang

mempunyai tiga sifat. Pertama, satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu

pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada

pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tapi berjumlah besar. Kedua,

kurangnya produk substitusi, yaitu tidak adanya produk substitusi yang dekat

55 Centers for Disesase Control and Prevention, Tobacco Brand Preferences, dalam

https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/brand_preference/,

diakses pada (07/01/2017, 08:59 WIB)

37

dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli. Ketiga, pemblokiran

pasar untuk dimasuki, yaitu hambatan-hambatan untuk masuk (barrier to entry)

begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar

yang bersangkutan, baik rintangan alamiah maupun rintangan dari pemerintah.56

Meski dalam pasar AS masih ada produsen rokok selain Philip Morris,

bukan berarti tidak ada monopoli. Karena dalam kenyataan memang sulit untuk

ditemukan monopoli murni (pure monopoly) di era globalisasi ini, dimana sama

sekali tidak ada persaingan dari perusahaan lain. Dengan adanya FSPTCA Philip

Morris yang sudah berada di posisi teratas pasar AS akan dengan mudah

mempertahankan dominasinya.

Dengan disahkannya regulasi FSPTCA bukan berarti semua pihak setuju

dengan regulasi tersebut. Beberapa pakar kesehatan masyarakat menentang keras

regulasi tersebut. DR. Joel Nitzkin Ketua Lembaga Pengendalian Tembakau dari

Asosiasi Dokter Kesehatan Masyarakat Amerika (The American Association of

Public Health Physicians) dalam sebuah wawancara singkat dengan Democracy

Now menyatakan bahwa disahkannya Undang-Undang FSPTCA merupakan hasil

dari negosiasi antara Philip Morris dan FDA. “Dr. Nitzkin, Would you say this bill

was written by Philip Morris?, I would say so.”57 DR. Joel Nitzkin menjelaskan

bahwa regulasi FSPTCA tidak akan bisa lolos dalam kongres AS tanpa adanya

campur tangan dari Philip Morris.

56 Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Kencana, hal. 39, dalam

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html, diakses pada

(04/03/2016, 09:49 WIB) 57 Democracy Now, Up in Smoke:How the Tobacco Industry Shaped the New Smoking Bill, dalam

https://www.democracynow.org/2009/7/2/up_in_smoke_how_the_tobacco, diakses pada

(01/06/2017, 10:42 WIB)

38

“Well, it appears that a political decision was made that the

only way they could get tobacco regulation through the

Congress is if they could get Philip Morris, our nation’s

largest and most dominant cigarette company, to endorse the

bill. And they felt that without that endorsement, they could

not get a bill through Congress. ”58

Bukti yang lebih jelas mengenai keterlibatan Philip Morris dalam regulasi

FDA adalah pernyatan yang dibuat oleh Steven C. Parrish, Wakil Presiden Senior

Philip Morris. Steven C. Parrish menyatakan bahwa kepentingan terbaik Philip

Morris adalah untuk mendapatkan regulasi FDA. “It's in our best interest to have

FDA regulation.”59 Kepala staf partai Republik, Daniel Groves menyatakan

bahwa Philip Morris adalah satu-satunya perusahaan yang mendukung

disahkannya regulasi FDA. “Philip Morris is the only company at this point that

supports this.”60

Mengenai pelobi Philip Morris di kongres AS, ada Tom Bliley mantan

ketua Komite Perdagangan yang dikenal dengan sebutan “anggota kongres dari

Philip Morris.” Seorang pelobi perusahaan rokok dalam koalisi anti-FDA

menyatakan bahwa keberadaan Bliley adalah untuk memastikan kongres

menyadari ada yang lebih dari sekedar Philip Morris di dalam industri. "Bliley is

58 Ibid. 59 The Wall Street Journal, Philip Morris Lobbies to Give FDA Control Over Tobacco

Regulations, dalam http://www.wsj.com/articles/SB986941763354992651, diakses pada

(13/01/2017, 20:34 WIB) 60 Deseret News, Philip Morris Lobbying fof FDA Regulation, dalam

http://www.deseretnews.com/article/836694/Philip-Morris-lobbying-for-FDA-

regulation.html?pg=all, diakses pada (13/01/2017, 21:17 WIB)

39

there to make sure that members realize that there's more than Philip Morris in

the industry."61

2.5. Prinsip Dasar Perdagangan Internasional dan Struktur Organisasi WTO

Sebagai organisasi yang bersifat global, WTO memiliki aturan-aturan

prinsip yang menjadi pondasi perdagangan multilateral dan telah disepakati oleh

para anggotanya. Prinsip-prinsip dasar WTO tersebut terdiri dari tiga hal pokok:62

Pertama, Most Favoured Nation. Prinsip ini mengharuskan para

anggotanya untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua mitra

dagangnya (treating other people equally). Dengan adanya peraturan ini, tidak

boleh ada perlakuan istimewa. Jika suatu negara memberikan peluang pasar

terhadap satu barang atau jasa dari negara A, maka peluang tersebut juga harus

dibuka untuk negara B dan semua anggota WTO lainnya tanpa harus memandang

apakah itu negara maju atau negara berkembang.

Prinsip Most Favoured Nation ini terdapat dalam Pasal 1 GATT, Pasal 2

General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Pasal 4 Agreement on

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).63 Penjelasan

singkat oleh WTO tentang Most Favoured Nation adalah sebagai berikut:

“Under the WTO agreements, countries cannot normally

discriminate between their trading partners. Grant

61 Slate, Why is Philip Morris supporting FDA regulation of cigarettes?, dalam

http://www.slate.com/articles/business/moneybox/2002/07/smoke_screen.html, diakses pada

(13/01/2017, 21:41 WIB) 62 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal, 87. 63 WTO, Principles of the trading system, dalam

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, diakses pada (16/10/2016,

08:30 WIB)

40

someone a special favour (such as a lower customs duty

rate for one of their products) and you have to do the same

for all other WTO members”.64

Kedua, National Treatment. Prinsip ini mengharuskan para anggota WTO

untuk memberi perlakuan yang sama terhadap produk domestik dan produk luar

negeri (treating foreigners and local eually). Dengan adanya prinsip ini, maka

suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap produk asing. Prinsip

National Treatment ini bisa dijumpai dalam Pasal 3 GATT, Pasal 17 GATS dan

Pasal 3 TRIPS. Penjelasan singkat oleh WTO tentang National Treatment adalah

sebagai berikut:

“Imported and locally-produced goods should be treated

equally-at least after the foreign goods have entered the

market. The same should apply to foreign and domestic

services, and to foreign and local trademarks, copyrights

and patents”.65

Ketiga, Transparancy. Prinsip ini mengharuskan setiap anggota WTO

untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap kebijakan perdagangannya,

sehingga memudahkan para pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan.

Negara anggota WTO harus memberitahukan segala kebijakannya yang terkait

dengan perdagangan barang, jasa maupun kekayaan intelektual.66 Tiga prinsip

dasar WTO tersebut didesain untuk menciptakan pasar global yang bersih dari

ketidakadilan atau kecurangan. Dengan adanya aturan tersebut, memudahkan

WTO untuk menimbang mana perdagangan yang adil dan mana perdagangan

yang diskriminatif.

64 Ibid. 65 Ibid. 66 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Op. Cit., hal, 87.

41

Dalam struktur organisasi WTO terdapat kewenangan tersendiri pada tiap-

tiap tingkat. Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,67 dijelaskan

bahwa terdapat empat hierarki kewenangan dalam struktur organisasi WTO.

Untuk kewenangan tertinggi terdapat pada Konferensi Tingkat Menteri

(Ministerila Conferences). Konferensi ini bersidang minimal sekali dalam dua

tahun. Keputusan yang dihasilkan dalam konferensi merupakan kesepakan para

anggota WTO melaui berbagai dewan dan komite.

Kewenangan kedua terdapat pada Dewan Umum (General Council) yang

terbagi dalam tiga badan. Tiga badan tersebut yaitu Dewan Umum (General

Council), Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) dan Badan

Pengkajian Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Body). Ketiga badan ini

memiliki posisi sama yang bertindak atas nama Konferensi Tingkat Menteri pada

kegiatan sehari-hari untuk membahas permasalahan dalam WTO. Adapun Badan

Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) mempunyai dua badan

bawahan, yaitu Dispute Settlement Panel yang terdiri dari para ahli hukum untuk

memutuskan sengketa yang tidak terselesaikan dan ada Appellate Body yang

menangani banding.

Kewenangan ketiga terdapat pada Dewan-Dewan (Councils) yang terbagi

menjadi tiga bagian, yaitu Council for Trade in Goods, Council for Tade in

Services dan Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property. Ketiga

dewan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan WTO dalam lingkup

67 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Op. Cit., hal, 88-89.

42

perdagangan barang, jasa dan hak atas kekayaan intelektual untuk kemudian

memberikan laporannya ke Dewan Umum (General Council).

Kewenangan terakhir terdapat pada Komite (Committees) yang

beranggotakan seluruh negara anggota WTO yang berhubungan dengan persoalan

khusus sampai mendetail.

Gambar 2. Struktur Organisasi WTO

Sumber: www.wto.org68

68 WTO, WTO Organization Chart, dalam

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm, diakses pada (09/01/2017,

11:29 WIB)