BAB II MANAJEMEN ASSET GEREJA 2.1. Manajemen Asset...MANAJEMEN ASSET GEREJA 2.1. Manajemen Asset Manajemen adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan menyelesaikan persoalan

BAB II

MANAJEMEN ASSET GEREJA

2.1. Manajemen Asset

Manajemen adalah bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan

menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan orang lain dimana

memahami bahwa setiap aktivitas manusia membutuhkan manajemen yang

baik (Aryanto, 2013). Menurut Stoner (dalam Tunggal, 2002), manajemen

sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan

mengendalikan pekerjaan dari anggota dalam suatu organisasi untuk

mencapai tujuan organisasi tersebut. Dari pemahaman diatas, dapat

dipahami bahwa manajemen memiliki struktur yang tertata mulai awal

hingga pada akhirnya di dalam proses pencapaain tujuan sebuah

organisasi. Menurut siswanto, manajemen memiliki fungsi manajemen yang

harus di jalankan agar tercapai tujuan dari manajemen tersebut, fungsi itu

kemudian dibagi kedalam dua kelompok besar yaitu; yang pertama, fungsi

manajemen dari sudut proses dengan deskripsi fungsi yaitu perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sedangkan yang kedua,

fungsi manajemen berdasarkan spesialis kerja dengan deskripsi fungsi

yaitu fungsi keuangan, fungsi ketenagakerjaan / SDM, fungsi pemasaran

dan Fungsi produksi (Siswanto, 2006).

Setiap organisasi baiknya memiliki laporan keuangan untuk menata

sistem keuangan dalan organisasi tersebut, serta untuk menyediakan

informasi keuangan mengenai suatu organisasi. Informasi dalam laporan

keuangan ini diharapkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan

ekonomi (Harnanto, 1994). Hal ini kemudian dikuatkan kembali oleh Nizar

(2000) bahwa memberikan informasi keuangan kepada pihak lain secara

berkala untuk membantu dalam pengendalian atau pengambilan

keputusan. Manajemen aset merupakan suatu proses perencanaan,

pengadaan, pengelolaan dan perawatan, hingga penghapusan suatu sumber

daya yang dimiliki individu atau organisasi secara efektif dan efisien dalam

rangka mencapai tujuan individu atau organisasi tersebut.

2.2. Tata Kelola Gereja

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)

mendefinisikan tata kelola sebagai:

“… satu set hubungan antara manajemen perusahaan,

dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan

lainnya. Tata kelola perusahaan menyediakan struktur bagi

penetapan tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk

mencapai tujuan-tujuan eserta pemantauan kinerjanya.”

Sedangkan The Australian Securities Exchange Corporate Governance

Council mendefinisikan tata kelola sebagai:

“. … sistem dimana perusahaan diarahkan dan

dikelola. Ini mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan

ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dinilai,

dan bagaimana kinerja dioptimalkan”.

Dalam banyak kasus, ada indikasi bahwa tata kelola adalah sebuah proses

atau sistem, dan tidak bersifat statis. Dengan ini, dapat dipahami bahwa

setiap organisasi memiliki sistem dalam pengelolahan organisasinya

sendiri-sendiri sesuai dengan aturannya.

Landasan mengenai firman Allah kepada praktek ekonomi di dalam

manajemen gereja di tegaskan oleh Pollatu (2012) yaitu berpusat pada

konsep christopreneurship, konsep ini menjelaskan bahwa

christopreneurship adalah suatu keyakinan yang berbasis pada ajaran

Kristus yang kegiatannya berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-

spriritual yang memanfaatkan SDM untuk menciptakan nilai,

memanfaatkan peluang, tantangan dan kebutuhan dalam lingkungan

organisasi dengan berpusat pada ajaran Allah. Hal yang sama dijelaskan

juga oleh Tata Gereja GPIB (2010) dalam peraturan mengenai

penatalayanan gereja yaitu dengan memberdayakan warga jemaat untuk

menata asset gereja dengan memberikan pembinaan dan pendidikan di

dalam manajemen asset gereja agar dapat menata dengan baik sesuai

dengan panggilan dan pengutusan Allah sebagai gereja misioner.

Dalam manajemen gereja, penting adanya sebuah pengelola yang

tidak lain merupakan sumber daya manusia yang berasal dari organisasi

tersebut untuk mengelola aset yang ada sesuai dengan fungsi manajemen

yang dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut (Yulk, 1989). Teori

ini pun kemudian dikuatkan kembali oleh Suharto (2008) yang menyatakan

bahwa gereja-gereja yang mandiri telah memenetapkan pengelola gerejanya

masing-masing dan menyebut mereka dengan nama majelis gereja atau

presbiter yang memiliki tugas melayani jemaat serta diharapkan dapat

memberikan partisipasinya secara optimal dalam hal pengelolahan gereja.

Suharto pun menambahkan bahwa, seorang pengelola gereja

membutuhkan pemimpin yang beriman, memiliki kemampuan berpikir,

memiliki kemampuan manajerial yang baik, inisiatif, aktif, berdedikasi, dan

memiliki integritas tinggi.

Pengelolaan gereja yang baik harus dilandaskan pada firman dan urapan

Tuhan, namun demikian manusia juga memiliki peranan di dalamnya

(Suharto, 2008). Firman Tuhan sebagai dasar fondasi dalam melakukan

kegiatan dan dilengkapi oleh kerja sama yang baik antara majelis gereja

dan jemaat merupakan hal yang penting di dalam mewujudkan sebuah

organisasi gereja yang seturut dengan visi dan misi gerejawi (Tata Gereja

GPIB, 2010). Gereja membutuhkan Tata Gereja karena maksud pelayanan

ialah pembangunan Gereja dan jemaat yang sesuai dengan kehendak Allah

yang kemudian di susun melalui sebuah peraturan gereja yang dibuat

dengan landasan firman Allah (End dalam Abineno, 2009). Dengan adanya

peraturan di dalam gereja maka, gereja tersebut dapat terarah. Hal ini pun

ditegaskan oleh peraturan gereja dala tata gereja GPIB dalam pasal 11 dan

pasal 17 yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penatalayan gereja

dan pembendaharaan gereja dilaksanakan sesuai dengan aturan gereja

dalam tata gereja GPIB secara presbiterial sinodal (Tata Gereja GPIB, 2010).

1.2.1 TATA GEREJA GPIB

Sinode GPIB adalah lembaga tertinggi kepemimpinan dan kewibawaan

dalam pengorganisasian GPIB. Kepemimpinan dan kewibawaan GPIB

sepenuhnya ada di tangan perutusan presbiter Jemaat GPIB yang

dilaksanakan dalam dan oleh Persidangan Sinode GPIB (PKUPPG, 2010).

Persidangan Sinode GPIB merupakan wadah penjelmaan kesatuan dan

persatuan seluruh presbiter GPIB untuk memusyawarahkan

penyelenggaraan panggilan dan pengutusan, serta pengelolaan sumber

daya gereja. GPIB melaksanakan Persidangan Sinode tiap 5 tahun sekali

untuk memilih & menetapkan susunan anggota Majelis Sinode GPIB serta

anggota Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja (BPPG) GPIB,

menetapkan Pokok-pokok Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan

Gereja (PKUPPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja. GPIB juga

rutin setiap tahun mengadakan Konven Pendeta GPIB bersama Suami/Istri

dan Persidangan Sinode Tahunan dengan agenda diantaranya ialah

membahas dan memutuskan Program Kegiatan dan Anggaran GPIB untuk

masa 1 tahun pelayanan (April tahun berjalan - Maret tahun berikutnya).

Setiap hasil dan keputusan Persidangan Sinode GPIB dilaksanakan dalam

Program Kerja & Anggaran Belanja Sinodal, Mupel GPIB dan Jemaat-jemaat

GPIB (PKUPPG, 2010). Sesuai Tata Gereja GPIB, Pimpinan Sinodal GPIB

berada di tangan Majelis Sinode GPIB, yang dipilih dan ditetapkan oleh

Persidangan Sinode GPIB. Pimpinan di tingkat Jemaat berada di tangan

Majelis Jemaat GPIB yang fungsi & perannya dilaksanakan oleh Pelaksana

Harian Majelis Jemaat (PHMJ), Anggota PHMJ dipilih dalam Sidang Majelis

Jemaat dan ditetapkan oleh Majelis Sinode GPIB melalui Surat Keputusan

telah ditentukan bahwa untuk masa jabatan adalah 2,5 tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya di

tengah Jemaat, Majelis Sinode GPIB kemudian menempatkan Pejabat GPIB

(Pendeta, Penatua dan Diaken) dalam Jemaat dengan tugas khusus sebagai

berikut : a. Pendeta : dipercayakan secara khusus melayani pelayanan

Firman dan Sakramen, peneguhan sidi, pemberkatan perkawinan,

peneguhan pejabat dan penggembalaan. b. Penatua : dipercayakan secara

khusus pelaksanaan penggembalaan dan ketertiban pelayanan. c. Diaken :

dipercayakan secara khusus tugas diakonia sosial dan pelayanan kasih.

Bilamana Pendeta di suatu Jemaat berhalangan, Majelis Jemaat setempat

menunjuk salah seorang Penatua untuk melaksanakan tugas khusus

Pendeta dan melaporkannya kepada Majelis Sinode GPIB. Demi menata

kehidupan bergereja untuk melaksanakan pelayanan-nya yang tertib,

teratur dan dinamis maka digariskan oleh sebuah peraturan gereja yang

disebut Tata Dasar atau Tata Gereja GPIB (Tata Gereja GPIB, 2010). Tata

gereja GPIB berisi tentang peraturan atau tata dasar yang berkaitan dengan

kegiatan GPIB. Mulai dari pengakuan, pemahaman iman, wujud, bentuk,

kelembagaan, warga, hubungan dengan gereja lain, panggilan dan

pengutusan, penatalayanan gereja, perlengkapan penatalayanan, dan

pengembalaan. Dalam hal ini, peneliti akan membahas secara khusus

mengenai perbendaharaan serta pengawasan dan pemeriksaan

perbendaharaan GPIB dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini

mengenai manajemen aset GPIB.

Tabel 2.1

Tata Gereja GPIB

Pasal 17

Perbendaharaan

Perbendaharaan GPIB, baik pada lingkup jemaat, maupun Sinodal adalah

milik dan anugerah Tuhan untuk menunjang pelaksanaan panggilan dan

pengutusan Gereja; karena itu harus dikelola secara bertanggung jawab.

1. Perbendaharaan GPIB meliputi Penatalayanan Anggaran,

Perbendaharaan dan Pencatatan pembukuan;

2. Semua harta-milik, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,

adalah atas nama GPIB;

3. Pengelolaan perbendaharaan dilakukan secara terpusat, terpadu dan

terbuka;

4. Pemanfaatan dan pengalihan harta-milik tidak bergerak hanya bisa

dilakukan atas persetujuan Persidangan Sinode;

5. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan perbendaharaan

dilakukan secara berkala.

Pasal 18

Pengawasan dan Pemeriksaan Perbendaharaan GPIB

1. Pengawasan

a. Untuk menegakkan dan meningkatkan ketertiban berjemaat dan

bergereja serta pendayagunaan sumber daya gereja secara benar,

tepat dan cermat, dilakukan pengawasan;

b. Tindakan pengawasan dilakukan secara melekat oleh para ketua di

Majelis Sinode pada lingkup Sinodal dan para Ketua di Majelis

Jemaat pada lingkup jemaat.

2. Pemeriksaan

a. Untuk memperoleh hasil guna yang tepat dan optimal atas

pengelolaan dan pengelolaan sumber daya harta milik yang

selanjutnya digunakan secara benar dan sah dalam pelaksanaan

tugas dan panggilan, dilaksanakan pemeriksaan;

b. Persoalan-persoalan yang timbul di dalam Jemaat berhubungan

dengan pemeriksaan diselesaikan oleh Majelis Jemaat dan bila tidak

berhasil hal itu diserahkan kepada Majelis Sinode;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa eksternal yaitu Badan

Pemeriksa Perbendaharaan Gereja disingkat BPPG pada lingkup

Sinodal dan Badan Pengawas dan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat

disingkat BBPJ di lingkup Jemaat.

Tinjauan tata gereja GPIB mengenai perbendaharaan serta pengawasan

dan pemeriksaan perbendaharaan GPIB disebutkan secara jelas dalam tata

gereja GPIB dalam pasal 17 dan pasal 18. Sistem keuangan GPIB ialah

sentralisasi (Maleakhi 3:10a). Melalui kedua pasal ini, jemaat dalam hal ini

majelis sinode (MS) melandaskan pemahamannya dalam mengelolah

keuangan gereja. isi dari pasal 17 dan 18 akan dipaparkan di dalam tabel

sederhana sesuai dengan tata gereja GPIB (2010). Lebih lanjut, di dalam

tata gereja GPIB secara khusus dibahas kembali mengenai Perbendaharaan

GPIB dalam peraturan nomor 6 Tata Gereja GPIB isi dari peraturan ini

menyangkut sistem pengelolaan keuangan gereja tingkat lokal namun tetap

bersifat sentralisasi (lampiran).

2.3. Manajemen Aset terhadap Tata Kelola Gereja

Penelitian ini menguraikan sistem manajemen aset yang dilakukan

oleh Gereja. Gereja dalam hal ini merupakan sebuah institusi nirlaba (non-

profit), yang memiliki sistem presbiterial sinodal dimana segala sesuatu

yang menyangkut pelayanan dan penataan di dalam gereja berpusat disatu

tempat yaitu Sinode yang dalam hal ini dikelola oleh Majelis Sinode.

Penatalayanan gereja yang di maksud oleh peneliti yaitu mengenai

manajemen aset yang ada di dalam sistem organisasi gereja secara

keseluruhan. Penatalayanan atau manajemen aset ini dapat dilakukan

berdasarkan cara manajemen aset yang baik dengan dua sisi yaitu internal

dan eksternal. Manajemen aset secara internal dalam hal ini merupakan

sebuah sistem atau tata peraturan yang berasal dari dalam organisasi. Sisi

internal berpatokan kepada Majelis Sinode sebagai “manager” dalam

pengelolaan aset Gereja. Pengelola dari keseluruhan aset Gereja ialah

Majelis Sinode dengan arahan Tata Gereja GPIB. Sedangkan sisi eksternal

yaitu dari penerapan standar akuntansi dalam pembelian, pemeliharaan

dan penjualan aset hingga pada pencatatan atau pendataan aset yang

dimiliki sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku dalam hal ini sistem

pengelolaan keuangan yang dipakai oleh organisasi tersebut.

Untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan secara optimal, gereja

membutuhkan SDM yang handal, yaitu warga jemaat yang berkualitas dan

memiliki kemampuan di bidangnya dalam jabatan di organisasi gereja, hal

ini diupayakan agar dapat memaksimalkan kinerja organisasi secara

khusus kepada hal yang juga penting yaitu mengenai penatalayanan aset

gereja (Prodjowijono, 2008). Majelis Sinode GPIB diharapkan memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam membuat laporan

keuangan yang sesuai dengan sistem yang berlaku yaitu Tata Gereja GPIB.

Menurut Sonny, S. (2009). Manajemen keuangan adalah aktivitas

perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,

menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan

secara menyeluruh. Selanjutnya dikatakan bahwa manajemen keuangan

adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan

organisasi. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan

yang baik perlulah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen

keuangan yang baik. Ada Tujuh prinsip dari manajemen keuangan yang

harus diperhatikan. Yang pertama, Konsistensi (Consistency) yaitu sistem

dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke

waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan

apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten

terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat

manipulasi di pengelolaan keuangan. Kedua, Akuntabilitas (Accountability)

adalah kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu,

kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan

atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi

harus dapat menjelaskan bagaimana menggunakan sumberdayanya dan

apa yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku

kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak

untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan.

Ketiga, Transparansi (Transparency) dalam hal ini Organisasi harus

terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan

dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan.

Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap

dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku

kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan,

hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Keempat,

Kelangsungan Hidup (Viability) dimana agar keuangan terjaga, pengeluaran

organisasi di tingkat stratejik maupun operasional harus

sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup

(viability) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan

keuangan organisasi. Manager organisasi harus menyiapkan sebuah

rencana keuangan yang menunjukan bagaimana organisasi dapat

melaksanakan rencana stratejiknya dan memenuhi kebutuhan

keuangannya. Kelima, Integritas (Integrity) yaitu Kepercayaan dalam

melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus

mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan

juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan

pencatatan keuangan. Keenam merupakan Pengelolaan (Stewardship)

Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh

dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan

dengan baik melalui: berhati-hati dalam perencanaan stratejik, identifikasi

resiko-resiko keuangan dan membuat sistem pengendalian dan sistem

keuangan yang sesuai dengan organisasi. Dan yang terakhir ialah, Standar

Akuntansi (Accounting Standards) yaitu merupakan Sistem akuntansi dan

keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan

standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap

akuntan dapat mengerti sistem yang digunakan oleh organisasi.

�