Bab II Lakip Dinsos 2014

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1 Visi dan Misi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

dilakukan secara terencana, terpadu dan profesional. Hal tersebutlah yang

membedakan antara pekerjaan sosial dan pekerjaan amal. Untuk mencapai

profesionalitas dalam penanganan masalah sosial, Dinas Sosial Daerah

Istimewa Yogyakarta telah menetapkan visi dan misi dan fungsi

pengembangan sosial.

Visi dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai

berikut :

“penggerak dan penyelenggara pembangunan bidang kesejahteraan

sosial yang profesional guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

mandiri, berkarakter, dan berbudaya”

Visi ini mengandung makna

Dinas Sosial akan menjadi penggerak dalam pembangunan

kesejahteraan sosial dengan cara mengembangkan kemampuan dan

profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga

kesejahteraan sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan

sosial. Dinas Sosial juga akan menggali dan mendayagunakan potensi dan

sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan PMKS.

Peran sebagai penggerak juga akan dijalankan dengan cara melakukan

melakukan advokasi dan sinergi sehingga penyelenggaraan pelayanan

kesejahteraan sosial mendapat dukungan dari satuan perangkat kerja daerah

lain baik dari pemerintah DIY maupun Pemerintah kabupaten/kota.

Dinas Sosial juga akan menjadi penyelenggara pembangunan

kesejahteraan sosial dengan melaksanakan program pelayanan dan

rehabilitasi sosial, perlindungan, bantuan dan jaminan sosial serta

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29

pemberdayaan dan pengembangan partisipasi sosial masyarakat. Dalam

menjalankan perannya sebagai penyelenggara, Dinas Sosial mengedepankan

partisipasi penuh dari masyarakat dan menjalin kemitraan strategis dengan

lembaga –lembaga pelayanan lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional

akan dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional baik sumber daya

aparatur maupun tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Pekerja Sosial

Profesional, Pekerja Sosial Fungsional dan tenaga kesejahteraan sosial yang

terlatih akan berada pada garda depan dalam pelayanan kepada PMKS.

Selain itu Dinas Sosial juga menggunakan tenaga profesional lain dari sesuai

dengan kebutuhan pelayanan. Karakter pelayanan kesejahteraan sosial yang

akan dibangun adalah multidisiplin dan multi profesi.

Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terpenuhi

kebutuhan hidupnya baik material, spiritual maupun sosialnya. Masyarakat

yang sejahtera adalah juga masyarakat yang dapat hidup layak, bermartabat

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu menggali

dan memanfaatkan potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk memenuhi

kebutuhannya, mempunyai ketrampilan dalam pemecahan masalah,

pengambilan keputusan, menghadapi tantangan serta memberi kontribusi

kepada kemajuan masyarakat dan peradaban bangsa. Masyarakat yang

mandiri adalah masyarakat yang sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada

pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat yang berkarakter adalah masyarakat yang mempunyai

kualitas moral, filosofi, nilai-nilai dan jiwa yang menghargai harkat dan

martabat manusia. kualitas moral yang dimiliki masyarakat yang berkarakter

adalah moral yang inklusif, tidak mendiskriminasi, mempunyai kepedulian,

empathi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, menjaga harmoni, menerima

perbedaan, mengutamakan dialog dan mencegah tindakan kekerasan.


Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang mampu

mengenali, menggali dan mengggunakan budaya lokal sebagai landasan

berpijak dalam membangun kehidupan masyararakat dan peradaban.

Masyarakat yang berbudaya adalah juga masyarakat yang mempunyai

ketahanan yang tinggi dalam mendialogkan budaya lokal dengan budaya

kontemporer, sehingga kearifan lokal tetap terjaga dan semakin berkembang

seriing dengan perubahan jaman dan perkembangan peradaban baru.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, maka misi

yang akan dijalankan adalah :

1. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial;

2. Mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga atau organisasi

sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

3. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan,

kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah

Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan

peningkatan keberfungsian sosial, kemanirian serta keberdayaan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2. Meningkatkan pengetahuan, memperkuat komitmen dan

kemampuantenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam

penanganan PMKS dan mengembangkan kemampuan LKS dan

dunia usaha dalam menyelenggarakan pelayanan kesos yang

profesional;

3. Menumbuhkan semangat nasionalisme serta kesetiakawanan sosial

bagi masyarakat dan generasi muda, dan menjamin kesejahteraan

keluarga pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhaap jasa-jasa

para pahlawan.


Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima

tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.1Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN KONDISI AWAL

TARGET AKHIR 2017

1 Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )

1 Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial

Persen 6,54 20,30

2 Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Peksos, Penyuluh, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS

1 Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial

Persen 69,95 80,39

3 Terwujudnya masyarakat yang inclusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa Kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa

1 Prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat

Persen 70,00


II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, makalangkah

selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi

untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi pertama maka

digunakan strategi dan kebijakan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.2Strategi Kebijakan Misi 1

No SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

Misi 1 : Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan social

1. Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan

Memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan

1. Optimalisasi fungsi pelayanan trauma

1. Meningkatkan kinerja pelayanan di Trauma center


No

SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN


center

2. Optimalisasi pendampingan usaha ekonomi

2. Memperkuat dan dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi

3. Intensifikasi pengurangan resiko bencana

3. Meningkatkan tindakan kesiapsiagaan dan mitigasi

4. Membangun sistem informasi yang cepat dan gudang logistik yang mudah diakses

4. Meningkatkan kualitas manajemen logistic

5. Segmentasi dan perluasan kepesertaan askesos

5. Memetakan kelompok rentan dan meningkatkan jumlah peserta askesos

6. Pelatihan wira usaha dan Penguatan permodalan

6. Memberdayakan usaha ekonomi melalui fasilitasi pelathan dan permodalan

7. Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial

7. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

8. Advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

8. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

9. Membangun sinergi antar SKPD dalam memberikan pemenuhan hak.

9. Kemitraan dengan dunia usaha

10.Membangun kemitraan dengan dunia usaha

10. Peningkatan partisipasi organisasi penyandang disabilitas

11.Meningkatkan partisipasi organisasi penyandang disabilitas

11. Perlindungan, penyelamatan dan pengentasan

12.Memberi perlindungan, menyelamatkan dan mengentaskan kehidupan tuna sosial ke dalam kehidupan yang bermartabat.


No

SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN


12. Pelayanan multi agency

13.Memberdayakan potensi dan kemampuan dengan melibatkan berbagai service provider

13. Intensifikasi program outreach

14.Memperluas sasaran pelayanan dengan menjangkau populasi kunci

14. Optimalisasi TC 15.Meningkatkan kinerja layanan rehabilitasi melalui TC

15. Peningkatan jumlah sasaran

16.Memperluas jangkauan pelayanan

16. Reunifikasi 17.Melaksanakan reunifikasi bagi anak-anak yang masih berada dalam asuhan LKSA

17. Mediasi, Advokasi 18.Membangun jaringan dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan pengadilan), bapas

18. Peningkatan kualitas pelayanan di RPSA

19.Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas tenaga kesejahteraan sosial anak

19. Segmentasi wilayah, pemetaan PMKS dan sinergi antar SKPD

20.Mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan dengan penanganan PMKS lainnya yang bersinergi dengan pelayanan pada SKPD lainnnya

20. Peningkatan kualitas layanan LK3

21.Mengembangkan kapasitas LK3 dalam menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan

21. Kampanye social 22.Melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan social

Adapun program dan kegiatan pada misi 1 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar terdiri

dari kegiatan :

a. Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar

b. Bimbingan Sosial UEP Lanjut Usia Terlantar

c. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia melalui Home Care


d. Jaminan Sosial Lanjut Usia

e. Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia

f. Pelaksanaan KIE dan Kampanye Sosial dalam rangka HALUN

g. Kajian Penanganan Lanjut Usia

2. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo terdiri dari

kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo

3. Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari kegiatan :

a. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak

c. Rehabilitasi sosial tuna sosial

d. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan

e. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza

4. Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban Tindak

Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan

Korban Traffiking terdiri dari kegiatan:

a. Fasilitas Modal Usaha bagi Korban Tindak Kekerasan

b. Fasilitasi Modal Usaha Pekerja Migran Bermasalah

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Perlindungan sosial Korban Tindak Kekerasan dan

Pekerja Migran

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

d. Jaminan kesos/ bantuan tunai bersyarat/ PKH

6. Program Peningkatan Kwalitas Informasi Kesejahteraan Sosial

terdiri dari kegiatan :

a. Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja

Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial termasuk TKSK

b. Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

c. Pemulangan / Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar

d. Pemulangan dan Pemakaman Jenazah Terlantar

e. Pemulangan PMKS ke daerah asal


7. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana terdiri dari

kegiatan :

a. Kampung Siaga Bencana ( KSB )

b. Sarasehan Keserasian Sosial

c. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

8. Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial


a. Rekomendasi Adopsi Bagi Anak Terlantar

b. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi anak terlantar luar

panti

c. Rumah perlindungan sosial bagi anak terlantar luar panti

d. Bimbingan sosial dan pendampingan ABH

e. Bimbingan sosial anjal hasil penjangkauan

f. Bantuan permakanan bagi anak cacat

g. Pengasramaan murid SLB

h. Pemberian jaminan hidup pada anak dengan HIV/AIDS

i. Rumah perlindungan sosial anak dan pelayanan bagi PMKS

trauma center termasuk korban bencana

9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :

a. Penumbuhan USEP keluarga miskin (KM)

b. Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE

c. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

d. Pembentukan Forum KUBE

e. Bimbingan pemantapan dan pengembangan USEP

f. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan PKH oleh tim

g. Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Pemberdayaan Bagi

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

10. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks

Trauma terdiri dari kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks

Trauma


b. Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Cacat

c. Revitalisasi Paca

d. Family Gathering untuk Penyandang Cacat

e. Asistensi Keluarga Penyandang Cacat

11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks

narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) terdiri dari

kegiatan :

a. Pembinaan mental sosial dan pemulangan pasca razia

b. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi tuna

susila

c. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi

gelandangan dan pengemis

d. Penanganan permasalahan sosial kelompok minoritas

e. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks

warga binaan permasyarakatan

f. Fasilitasi bagi ODHA

g. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks

korban napza

12. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan


a. Penanggulangan kemiskinan perdesaan

b. Penanggulangan kemiskinan perkotaan

c. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat

II.1.3.2Misi 2

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi kedua maka digunakan

strategi dan kebijakan seperti pada tabel berikut :



No SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

Misi 2 : Mengembangkan partisipasi masyarakat, lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai

2. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Peksos, Penyuluh, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS

1. Peningkatan kapasitas 1. Mengembangkan kemampuan TKSM dalam penanganan PMKS

2. Peningkatan kapasitas manajemen dan sarana prasarana

2. Mengembangkan kemampuan manajerial pengelola LKS dan memfasilitasi sarana dan prasarana

3. Sosialisasi 3. Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang regulasi perijinan pengumpulan sumbangan sosial


1. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial


a. Penyuluhan sosial desa

b. Penyuluhan sosial melalui kesenian traisional

c. Penyuluhan sosial melalui media cetak

d. Penyuluhan sosial melalui media elektronik

e. Sosialisasi program penanganan PMKS


2. Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) terdiri dari kegiatan :

a. Penyegaran TAGANA dalam rangka kesiapsiagaan

penanggulangan bencana

b. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

c. Pelatihan dan penataran PSM

d. Pelatihan dan penataran TKSK

e. Fasilitasi binjut bagi orsos

f. Bimbingan konsultasi timbale balik orsos

g. Bimbingan penumbuhan UEP embrional orsos desa

h. Bimbingan manajemen karang taruna

i. Bimbingan UEP bagi karang taruna

j. Temu karya daerah karang taruna

k. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

l. Penguatan kelembagaan wahana kesejahteraan sosial

berbaisis masyarakat

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari kegiatan :

a. Perlindungan sosial korban bencana alam

4. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan


a. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri

dari kegiatan :

a. Pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian

angka kredit jabatan fungsional tertentu

b. Forum optimalisasi pengembangan kinerja aparatur

II.1.3.3Misi 3

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada misi kedua maka digunakan

strategi dan kebijakan seperti pada tabel berikut :



No SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

Misi 3 : Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan social

1. Terwujudnya masyarakat yang inclusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa

1. Peningkatan kualitas pemeliharaan

1. Meningkatkan kualitas pemeliharaan taman makam pahlawan

2. Peningkatan kualitas layanan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada keluarga pahlawan

3. Pembangunan karakter

3. Melakukan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan pada generasi muda anggota Karang Taruna

4. Kampanye sosial 4. Membangun nilai-nilai kesetiakwanan sosial


1. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial terdiri dari kegiatan :

a. Pemberdayaan kesetiakawanan sosial bagi pelajar antar

sekolah

b. Ziarah wisata pengenalan nilai-nilai kepahlawanan

c. Fasilitasi penanaman nilai-nilai kepahlawanan

d. Napak tilas rute perjuangan

e. Fasilitasi upacara ziarah rombongan di TMP

f. Fasilitasi peringatan hari besar nasional

g. Fasilitasi usulan pemberian gelar pahlawan dan penghargaan

satya lencana kebhaktian sosial


2. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari

kegatan :

a. Pelestarian kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini,

sasaran, indikator kinerja dan target mengacu pada substansi yang

telah termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan terjadinya

dinamika permasalahan sosial dan fluktuasi peningkatan permasalahan

kesejahteraan sosial yang perlu ditangani dengan pengembangan

program/ kegiatan secara cepat dan tepat dalam penanganan PMKS di

dukung melalui anggaran APBD dan APBN, sehingga sasaran,

indikator kinerja yang akan diukur beserta target kinerja untuk tahun

2014dapat dilaksanakan dan tersaji pada tabel berikut :

Tabel II.4Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target1 Meningkatnya

kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.

% 14,29

Prosentase peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar

% 7,84

Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban tindak kekerasan

% 4,86

Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada pekerja migran bermasalah social

% 7,11

Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi pekerja mandiri sektor informal saat terjadi situasi darurat

% 0,11

Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban bencana social

% 100

Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban bencana alam

% 8,54


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan TargetProsentase kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana

% 100

Prosentase anak balita terlantar yang mencapai kesejahteraan, terlindungi didalam keluarga secara permanen

% 5,33

Prosentase anak terlantar yang mencapai tumbuh kembang optimal

% 4,67

Prosentase ABH yang mencapai perkembangan psiko sosial dan perubahan perilaku, kembali ke dalam keluarga dan mengalami kemajuan dalam fungsi sosialnya

% 10,93

Prosentase anak jalanan yang mencapai pemulihan kondisi fisik, psikosisal dan kembali dalam pengasuhan keluarga

% 14,6

Prosentase anak disabilitas yang terpenuhi, terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.

% 5,4

Prosentase AMPK yang terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.

% 8

Prosentase Anak KTK yang terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.

% 3,92

Prosentase penyandang disabilitas yang mengelola usaha mandiri

% 4,9

Prosentase tuna susila yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya

% 22,29

Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku gelandangan untuk hidup normatif

% 12,42

Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku pengemis untuk hidup normatif

% 20,1

Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku pemulung untuk hidup normatif

% 8,62

Prosentase kelompok minoritas yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya

% 1,36

Prosentase BWBLP yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan

% 1,39


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targetditerima dalam kehidupan sosial masyarakatnyaProsentase ODHA yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya

% 2,83

Prosentase tingkat perkembangan psikososial dan perubahan perilaku pada korban penyalahgunaan napza sehingga mampu hidup normatif di masyarakat

% 2,52

Prosentase keluarga miskin dan keluarga fakir miskin yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.

% 4,7

Prosentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.

% 5,11

Prosentase RTSM eks anggota PKH yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.

% 0,09

Prosentase keluarga bermasalah sosial psikologis yang mampu mengatasi permasalahannya dan kembali dapat menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai keluarga

% 18,18

2 Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Peksos, Penyuluh, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS

Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial

% 75,07

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Sosial dalam UKS

% 100

Prosentase peningkatan kapasitas diri dan kualitas pelayanan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

% 5,06

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan Penyuluh Sosial dalam UKS

% 100

Prosentase peningkatan kapasitas diri dan kualitas pelayanan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

% 100

Prosentase meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesos LKS

% 15,67

Prosentase penigkatan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial (UKS) oleh Karang Taruna (KT)

% 36,3

Prosentase peningkatan kesadaran dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

% 88,61


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target(UKS) melalui Corporate Social responsibility (CSR)Prosentase peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesos WKSBM

% 100

Prosentase Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan PMKS dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS

% 55,25

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan LK3 dalam menangani keluarga bermasalah sosial psikologis

% 100

Prosentase Kesiapsiagaan tagana di wilayah rawan bencana

% 100

Prosentase Kesiapsiagaan tenaga pelopor di wilayah rawan bencana

% 100

3 Terwujudnya masyarakat yang inclusive, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalsisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa

Prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat

% 45

Prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial

% 4,21

Prosentase peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat

% 2,81

Prosentase peningkatan jaminan kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan

% 100

Prosentase peningkatan kerapian, kebersihan dan keindahan TMPN/MPN (4 TMP dan 19 MPN) TMPN: Kusumanegara (YK); Kusuma Bangsa (BTL); Bakti Pertiwi (GK); Giri Peni (KP)

% 73

II.2 PenetapanKinerja Tahun 2014

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,

indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA / DIPA. PK pada tabel berikut merupakan PK tahun 2014:


Tabel II.5 Penetapan Kinerja Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Kegiatan Anggaran Sumber

Dana RPJMD

Misi 1

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

Sasaran :

Pendapatan masyarakat meningkat.

1 Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.

14.29 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo

6,725,518,300 APBD

Keg. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo

6,725,518,300

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1,380,052,800 APBD

Keg. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Tuna Susila

101,604,000

Keg. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Korban Napza

395,843,000

Keg. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Warga Binaan Pemasyarakatan

200,876,000

Keg. Pembinaan Mental Sosial dan Pemulangan Penyandang Penyakit Sosial Pasca Razia

150,472,000



Dana Keg. Fasilitasi Bagi ODHA 77,507,000

Keg. Penanganan Permasalahan Sosial Kelompok Minoritas

101,622,500

Keg. Shelter ODHA 72,609,300

Keg. Advokasi Sosial tentang Korban Penyalahgunaan Napza dan Bantuan Operasional Lembaga

18,340,000

Keg. Pelatihan Pendamping Korban Penyalahgunaan Napza

50,089,500

Keg. Pelatihan Pendamping Tuna Sosial

15,089,500

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Gelandangan dan Pengemis

196,000,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1,825,351,175 APBD

Keg. Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)

347,602,825

Keg. Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

663,680,000

Bimbingan Pemantapan dan Pengembangan KUBE

387,978,150

Keg. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro

194,670,750

Pembentukan Forum K U B E 29,512,700

Keg. Bimbingan Pemantapan Dan Pengembangan USEP

29,539,250

Keg. Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan PKH Oleh Tim

71,190,000

Keg. Fasilitasi Modal Usaha Bagi RTSM PKH

101,177,500

Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma

564,956,750 APBD

Keg. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Eks Trauma

48,976,025

Keg. Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang

239,889,800



Dana Disabilitas

Keg. Revitalisasi Penyandang Disabilitas

127,621,300

Keg. Family Gathering untuk Penyandang Disabilitas

51,842,625

Keg. Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas

96,627,000

Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial

1,807,442,400 APBD

Keg. Rekomendasi Adopsi Bagi Anak Terlantar

64,355,000

Keg. Bimbingan Sosial Anjal hasil Penjangkauan

317,391,150

Keg. Bimbingan Sosial Dan Pendampingan A B H

5,550,000

Keg. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar Luar Panti

27,422,000

Keg. Rumah Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar Luar Panti

329,094,900

Keg. Bantuan Permakanan Bagi Anak Cacat

218,161,300

Keg. Rumah Perlindungan Sosial Anak dan Pelayanan bagi PMKS Trauma Centre Termasuk Korban Bencana

304,340,000

Keg. Pengasramaan Murid SLB

533,584,950

Keg. Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS

7,543,100

Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar

1,052,474,075 APBD

Keg. Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar

249,999,900

Keg. Bimbingan Sosial U E P Lanjut Usia Terlantar

172,540,075

Keg. Fasilitasi Pelayanan Lanjut Usia Melalui Home Care

219,646,000

Keg. Jaminan Sosial Lanjut Usia

180,270,250

Keg. Forum Komunikasi Orsos Lanjut Usia

11,327,950

Keg. Pelaksaaan KIE dan 18,689,900



Dana Kampanye Sosial dalam rangka HALUN

Keg. Penanganan Lanjut Usia 200,000,000

Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana

566,289,450 APBD

Keg. Kampung Siaga bencana (KSB)

150,884,400

Keg. Sarasehan Keserasian Sosial

30,997,700

Keg. Penanaganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

384,407,350

Program Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Korban Trafficing

60,702,600 APBD

Keg. Fasilitasi Modal Usaha Pekerja Migran Bermasalah

26,183,800

Keg. Fasilitasi Modal Usaha bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)

34,518,800

Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial

118,527,175 APBD

Keg. Pemulangan Dan Pemakaman Jenazah Terlantar

16,400,000

Keg. Pemulangan PMKS ke Daerah Asal

35,356,175

Keg. Pemulangan / Meneruskan Perjalanan Orang terlantar

66,771,000

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

6,399,395,000 APBN

Keg. Penanggulangan kemiskinan perdesaan

3,323,000,000

Keg. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial masyarakat

1,264,155,000

Keg. Penanggulangan kemiskinan perkotaan

1,812,240,000



Dana Program Rehabilitasi Sosial 5,005,931,000 APBN

Keg. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza

157,325,000

Keg. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan

1,336,221,000

Keg. Rehabilitasi sosial Tuna Sosial

291,900,000

Keg. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak

2,236,535,000

Keg. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

983,950,000

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

3,455,907,000 APBN

Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (DK)

2,212,126,000

Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

248,255,000

Keg. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan

199,490,000

Keg. Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai bersyarat / program keluarga harapan)

663,816,000

Keg. Asuransi Kesejahteraan Sosial

132,220,000

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Peksos, Penyuluh, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS.

Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial

75.07 Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

2,785,593,600 APBD

Keg. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha

56,489,425

Keg. Pelatihan Dan Penataran P S M

171,500,000

Keg. Bimbingan Manajemen Karang Taruna

750,000,000



Dana Keg. Bimbingan U E P Bagi

Karang Taruna 722,995,000

Keg. Fasilitasi Binjut Bagi Orsos

7,756,375

Keg. Bimbingan Konsultasi Timbal Balik Orsos

100,691,700

Keg. Bimbingan Penumbuhan UEP Embrional Orsos Desa

97,009,400

Keg. Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

106,905,000

Keg. Pengembangan Kapasitas Diri Pendamping Kegiatan dan Rekonsiliasi

17,490,800

Keg. Pelatihan dan Penataran TKSK

153,998,000

Keg. Temu Karya daerah Karang Taruna

267,820,600

Keg. Penyegaran T A G A N A Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

221,200,000

Keg. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)

11,675,000

Keg. Peningkatan Kapasitas T A G A N A melalui Pendidikan dan Pelatihan

46,436,800

Keg. Bimbingan Jurnalistik Bagi PSKS

53,625,500

Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial

2,782,500,650 APBD

Keg. Pelaksanaan K I E Konseling Dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( P M K S )

53,673,350

Keg. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi P M K S

383,249,500

Keg. Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

91,830,000

Keg. Penyuluhan Sosial Desa 1,745,512,000

Keg. Penyuluhan Sosial Melalui Media Cetak

32,000,000

Keg. Penyuluhan Sosial melalui Media Elektronik

55,650,000



Dana Keg. Perlindungan dan

Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor Informal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK

55,978,400

Keg. Sosialisasi Program Penanganan PMKS

364,607,400

Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Sosial

100,000,000 APBN

Keg. Penyuluhan Sosial 100,000,000

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

280,000,000 APBN

Keg. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

280,000,000

3 Terwujudnya masyarakat yang inclusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa

Prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial, dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat

45.00 Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K3S)

498,304,250 APBD

Keg. Forum Komunikasi Petugas Pengelola TMP, MPP, Dan MPN

13,255,000

Keg. Ziarah Wisata Pengenalan Nilai-Nilai Kepahlawanan

20,000,000

Keg. Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan

66,133,500

Keg. Pemberdayaan Kesetiakawanan Sosial Bagi Pelajar Antar Sekolah

30,000,000

Keg. Fasilitasi Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Dan Penghargaan Satya Lencana Kebhaktian Sosial

7,035,000

Keg. Fasilitasi Upacara Ziarah Rombongan Di TMP

8,670,650

Keg. Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

113,209,250

Keg. Fasilitasi Tempat- 36,678,550



Dana tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa

Keg. Fasilitasi Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan

8,559,000

Keg. Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan tetenger

194,763,300

Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

661,767,000 APBN

Keg. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

661,767,000

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar

Rp.56.585.599.073,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp

15.448.785.018,- dan Belanja Langsung Rp 41.136.814.055,- Melalui

mekanisme perubahan APBD 2014 menjadi Rp 57.368.969.885,-dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp 15.714.192.583,- ,- dan Belanja Langsung

Rp 41.654.777.302,. .Adapun realisasi anggaran sebesar Rp

53.209.615.697,-( 92,75 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp

15.233.089.005,- ( 26,55 %) belanja langsung sebesar Rp 37.976.526.692,- (

66,20 %). Pada Tahun 2014 ada target belanja Pendapatan sebesar Rp

391.650.000 realisasi sebesar Rp 390.400.000,- dana tersebut sudah disetor

ke kas daerah, sisa anggaran yang belum terealisasi / pelampauan sebesar

Rp 1.250.000,-

II.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel II.6BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 5

3

Target Belanja

Uraian Target Prosentase

BelanjaTidakLangsung Rp. 15.714.192.583,- 100 %

BelanjaLangsung Rp. 41.654.777.302,- 100 %

Jumlah Rp. 57.368.969.885,- 100 %

Belanja Pendapatan Rp 391.650.000,- 100 %

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2014 yang dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel II.3.2Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan

1 Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rp 24.262.093.800,- 91,36% Realisasi dari 27 indikator kinerja

2 Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Peksos, Penyuluh, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS

Rp 7.501.322.700,- 89,21% Realisasi dari 12 indikator kinerja


3 Terwujudnya masyarakat yang inclusif, memiliki kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta memiliki jiwa nasionalisme, kebangsaan dan menghargai budaya bangsa

Rp 482.710.250,- 91,56% Realisasi dari 4 indikator kinerja

II.4 Instrumen Pendukung

Web Dinas Sosial : dinsos.jogjaprov.go.id

Web UPTD : pskw.jogjaprov.go.id


Bab II Lakip Dinsos 2014

Documents