Top Banner
BAB II TINJAUAN TEORI 2.1. Perawat dan Keperawatan 2.1.1. Pengertian Menurut Permenkes No. HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio- psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sakit maupun yang sehat yang mencakup siklus hidup manusia (Soemantri, 2006).
26

BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

May 17, 2018

Download

Documents

buiphuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Perawat dan Keperawatan

2.1.1. Pengertian

Menurut Permenkes No.

HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat

adalah seseorang yang telah lulus pendidikan

perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan

profesional yang merupakan bagian integral dari

pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu

dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-

psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan

kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang

sakit maupun yang sehat yang mencakup siklus

hidup manusia (Soemantri, 2006).

Page 2: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

2.1.2. Peran dan Fungsi Perawat

2.1.2.1. Peran Perawat

Peran perawat merupakan tingkah laku yang

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang

sesuai dengan kedudukan dan sistem, hal ini

dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari

profesi perawat maupun dari luar profesi

keperawatan yang bersifat menetap. Peran

perawat menurut Hidayat (2004), terdiri dari :

a. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan.

Peran ini dapat dilakukan perawat dengan

memperhatikan keadaan kebutuhan dasar

manusia yang dibutuhkan melalui pemberian

pelayanan keperawatan dengan

menggunakan proses keperawatan.

b. Peran sebagai advokat pasien.

Peran ini dilakukan perawat dalam membantu

pasien dan keluarganya dalam

menginterpretasikan berbagai informasi dari

pemberi pelayanan atau informasi lain

khususnya dalam pengambilan persetujuan

atas tindakan keperawatan yang diberikan

kepada pasien. Juga dapat berperan

Page 3: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

mempertahankan dan melindungi hak-hak

pasien yang meliputi hak atas pelayanan

sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang

penyakitnya dan hak atas privasi.

c. Peran sebagai pendidik.

Peran ini dilakukan dengan membantu pasien

dalam meningkatkan tingkat pengetahuan

kesehatan, gejala penyakit bahkan tindakan

yang diberikan, sehingga terjadi perubahan

perilaku dari pasien setelah dilakukan

pendidikan kesehatan.

d. Peran sebagai koordinator.

Peran ini dilaksanakan dengan

mengarahkan, merencanakan serta

mengorganisasi pelayanan kesehatan dari

tim kesehatan sehingga pemberian

pelayanan kesehatan dapat terarah serta

sesuai dengan kebutuhan pasien.

e. Peran sebagai kolaborator.

Peran perawat disini dilakukan karena

perawat bekerja melalui tim kesehatan yang

terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi dan

lain-lain dengan berupaya mengindentifikasi

Page 4: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

pelayanan keperawatan yang diperlukan

termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam

penentuan bentuk pelayanan selanjutnya.

f. Peran sebagai konsultan.

Perawat berperan sebagai tempat konsultasi

terhadap masalah atau tindakan keperawatan

yang tepat untuk diberikan. Peran ini

dilakukan atas permintaan pasien terhadap

informasi tentang tujuan pelayanan

keperawatan yang diberikan.

g. Peran sebagai pembaharu.

Peran ini dapat dilakukan dengan

mengadakan perencanaan, kerja sama,

perubahan yang sistematis dan terarah

sesuai dengan metode pemberian pelayanan

keperawatan.

2.1.2.2. Fungsi Perawat

Fungsi ialah suatu pekerjaan yang harus

dilaksanakan sesuai dengan perannya. Fungsi

dapat berubah dari suatu keadaan ke keadaan

lain. Ada tiga jenis fungsi perawat dalam

melaksanakan perannya, yaitu : independen,

Page 5: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

dependen dan interdependen. (Potter & Perry,

2005).

1. Independen

Merupakan fungsi mandiri dan tidak

tergantung pada orang lain, dimana perawat

dalam melaksanakan tugasnya dilakukan

secara sendiri dengan keputusan sendiri

dalam melakukan tindakan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia (KDM).

2. Dependen

Merupakan fungsi perawat dalam

melaksanakan kegiatannya atas pesan atau

instruksi dari perawat lain sebagai tindakan

pelimpahan tugas yang diberikan. Biasanya

dilakukan oleh perawat spesialis kepada

perawat umum atau dari perawat primer ke

perawat pelaksana.

3. Interdependen

Fungsi perawat ini dilakukan dalam kelompok

tim yang bersifat saling ketergantungan di

antara tim satu dengan yang lainnya. Fungsi

ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan

membutuhkan kerjasama tim dalam

Page 6: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

pemberian pelayanan. Keadaan ini tidak

dapat diatasi dengan tim perawat saja

melainkan juga dari dokter ataupun profesi

lainnya (Potter & Perry, 2005).

2.2. Pendidikan Keperawatan

a. Definisi Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang

SISDIKNAS, yakni : Pendidikan adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan Negara.

b. Pengertian Keperawatan

Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan

profesional yang merupakan bagian integral dari

pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat

keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-

spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada

individu, keluarga kelompok dan masyarakat, baik

Page 7: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses

kehidupan manusia.

c. Pengertian Pendidikan Dalam Keperawatan

Pendidikan dalam keperawatan adalah proses

pendidikan yang diselenggarakan di Perguruan

Tinggi untuk menghasilkan berbagai lulusan Ahli

Madya Keperawatan, Ners, Magister Keperawatan,

Ners Spesialis, dan Doktor Keperawatan (PPNI,

AIPNI, AIPDiKI, 2012).

2.3. Peran Pendidikan Keperawatan dalam Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Keberadaan pendidikan tinggi keperawatan

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Permasalahan yang ada adalah distribusi dan

pendayagunaan tenaga kesehatan /lulusan pendidikan

tinggi belum tertata dengan baik. Hal ini mengakibatkan

belum meratanya jangkauan pelayanan keperawatan

yang dilakukan oleh para lulusan pendidikan tinggi.

Lulusan dari berbagai jenjang pendidikan ini perlu diatur

pendayagunaannya secara baik berdasarkan asas

keadilan dan pemerataan keterjangkauan. Masalah

kesehatan yang semakin kompleks menyebabkan

Page 8: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

semakin tingginya kompetensi yang diharapkan dimiliki

oleh para perawat untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal ini pula yang mendasari perlu peningkatan jenjang

pendidikan spesialis dan program pendidikan doktor

keperawatan untuk mengembangkan IPTEKS

Keperawatan melalui pengembangan penelitian.

Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan

khususnya pada pembelajaran klinik merupakan

serangkaian kegiatan yang mewujudkan interaksi antara

pembimbing klinik, mentor/preceptor dengan

mahasiswa, dalam melakukan pelayanan keperawatan

berdasarkan standar prosedur operasional berkontribusi

untuk peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan

pelayanan kesehatan melalui praktik terbaiknya (PPNI,

AIPNI, AIPDiKI, 2012).

2.4. Fasilitas

Pengertian fasilitas adalah segala sesuatu

benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun

teraba oleh panca-indera dan dengan mudah dapat

dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian

dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung

itu sendiri (Permenkes RI, 2010).

Page 9: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

Fasilitas menjadi salah satu pertimbangan

konsumen dalam menentukan pilihan. Pada tingkat

harga yang hampir sama, semakin lengkap fasilitas yang

disediakan pihak rumah sakit, maka akan semakin puas

pelanggan dan ia akan terus memilih perusahaan

tersebut sebagi pilihan prioritas berdasarkan persepsi

yang ia peroleh terhadap fasilitas yang tersedia.

Persepsi yang diperoleh dari interaksi pelanggan dengan

fasilitas berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di

mata pelanggan (Tjiptono, 2006).

Fasilitas merupakan sarana penunjang yang

digunakan perusahaan atau instansi tertentu dalam

usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Semakin baik fasilitas yang diberikan kepada konsumen,

maka akan semakin meningkatkan kepuasan konsumen.

Kotler (2001) menyatakan bahwa salah satu upaya yang

dilakukan manajemen perusahaan terutama yang

berhubungan langsung dengan kepuasan penerima atau

pemberi layanan yaitu dengan memberikan fasilitas

sebaik-baiknya demi menarik dan mempertahankan

klien. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana

yang penting dalam usaha meningkatkan kepuasan

seperti memberi kemudahan, memenuhi kebutuhan dan

Page 10: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

kenyamanan bagi pengguna jasa. Apabila fasilitas yang

disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka konsumen

akan merasa terpenuhi.

2.5. Apendiktomi

2.5.1. Pengertian Apendiktomi

Apendiktomi adalah tindakan pembedahan

yang dilakukan untuk memotong jaringan appendiks

yang mengalami peradangan. Apendiktomi dilakukan

sesegera mungkin untuk menurunkan risiko

perforasi. Apendiktomi dapat dilakukan dibawah

anestesi umum atau spinal dengan insisi abdomen

bawah atau dengan laparaskopi, yang merupakan

metode terbaru yang sangat efektif (Smeltzer, 2001).

2.5.2. Komplikasi Apendiktomi

Komplikasi yang terjadi pada pasien post

apendiktomi menurut Mansjoer, (2000) : Apendisitis

merupakan penyakit yang jarang mereda dengan

spontan, tetapi peyakit ini mempunyai

kecenderungan menjadi progresif dan mengalami

perforasi. Karena perforasi jarang terjadi dalam 8

jam pertama, maka observasi aman untuk dilakukan

dalam masa tersebut.

Page 11: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

Tanda-tanda perforasi meliputi meningkatnya

nyeri, spasme otot dinding perut kuadran kanan

bawah dengan tanda peritonitis umum atau abses

yang terlokalisasi, ileus, demam, malaise dan

leukositosis semakin jelas. Bila perforasi dengan

peritonitis umum atau pembentukan abses telah

terjadi sejak klien pertama kali datang, diagnosis

dapat ditegakkan dengan pasti.

Bila terjadi peritonitis umum, terapi spesifik

yang dilakukan adalah operasi untuk menutup asal

perforasi. Sedangkan tindakan lain sebagai

penunjang : tirah baring dalam posisi fowler medium,

pemasangan NGT (Naso Gastric Tube), puasa,

koreksi cairan dan elektrolit, pemberian penenang,

pemberian antibiotik berspektrum luas dilanjutkan

dengan pemberian antibiotik yang sesuai dengan

kultur, transfusi untuk mengatasi anemia, dan

penanganan syok septik secara intensif, bila ada.

Bila terbentuk abses apendiks akan teraba

massa di kuadran kanan bawah yang cenderung

menggelembung ke arah rektum atau vagina. Terapi

dini dapat diberikan kombinasi antibiotik (misalnya

ampisilin, gentamisin, metronidazol, atau

Page 12: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

klindamisin). Dengan sediaan ini abses akan segera

menghilang, dan apendiktomi dapat dilakukan 6-12

minggu kemudian. Pada abses yang tetap progresif

harus segera dilakukan drainase. Abses daerah

pelvis yang menonjol ke arah rektum atau vagina

dengan fruktuasi positif juga perlu dibuatkan

drainase.

Tromboflebitis supuratif dari sistem portal

jarang terjadi tetapi merupakan komplikasi yang letal.

Hal ini harus dicurigai bila ditemukan demam sepsis,

menggigil, hepatomegali, dan ikterus setelah terjadi

perforasi apendiks. Pada keadaan ini diindikasikan

pemberian antibiotik kombinasi dengan drainase.

Komplikasi lain yang terjadi ialah abses subfrenikus

dan fokal sepsis intraabdominal lain. Obstruksi

intestinal juga dapat terjadi akibat perlengketan.

2.5.3. Intervensi Post Apendiktomi

Pasien ditempatkan pada posisi semi fowler.

Posisi ini mengurangi tegangan pada insisi dan

organ abdomen, yang membantu mengurangi nyeri.

Opioid, biasanya sulfat morfin, diberikan untuk

menghilangkan nyeri. Cairan per oral biasanya

diberikan bila pasien dapat mentoleransi. Pasien

Page 13: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

yang mengalami dehidrasi sebelum pembedahan

diberikan cairan secara intravena. Makanan dapat

diberikan sesuai keinginan pada hari pembedahan

bila dapat ditoleransi (Brunner & Suddarth, 2002).

2.5.4. Penutupan Luka Apendiktomi

Insisi abdomen ditutup dalam lapisan dengan

benang yang tak dapat diabsorbsi. Bila apendiks

ganggrenosa atau perforasi dan ada kontaminasi

hebat, maka jaringan subcutis dan kulit harus

ditampon ringan dengan kasa pembalut dan

dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari tampon

dilepaskan dan jika jaringan granulasi sehat, maka

tepi kulit didekatkan dengan pita kupu-kupu.

Penutupan primer tertunda jarang diperlukan.

Beberapa ahli bedah lebih suka meninggalkan

kateter dengan beberapa lubang di dalam ruang

subcutis dan menutup kulit. Pengisapan pada kateter

menghilangkan ruang mati dan kumpulan cairan di

dalam jaringan subcutis serta memberikan jalan

untuk infus antibiotika ke daerah ini beberapa kali

sehari selama 4-5 hari. Tanpa memandang metode

penutupan luka yang digunakan dalam kasus

supuratif, teknik bedah harus cermat dan harus hati-

Page 14: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

hati untuk mencegah kontaminsi luka yang tak

seharusnya (Sabiston, D.C.,1994).

2.6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.6.1. Pengertian

Menurut Potter & Perry (2005), Standar

Operasional Prosedur (SOP) adalah tata cara atau

tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui

untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Sedangkan menurut BAA (Biro Administrasi

Akademik) Sanata Dharma Yogyakarta, 2012 bahwa

SOP pada dasarnya adalah pedoman yang berisi

prosedur-prosedur operasional standar yang ada di

Rumah Sakit yang digunakan untuk memastikan

bahwa semua keputusan dan tindakan yang

dilakukan oleh perawat berjalan secara efisien dan

efektif, konsisten, standar dan sistematis. SOP

membantu mengurangi kesalahan dan pelayanan di

bawah standar dengan memberikan langkah-langkah

yang sudah diuji dan disetujui dalam melaksanakan

berbagai kegiatan.

Page 15: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

2.6.2. Tujuan dan Manfaat SOP

Adapun tujuan dari penyusunan SOP sesuai

PermenPAN no : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintah adalah :

a. Agar mengetahui dengan jelas peran dan

fungsi tiap–tiap posisi dalam organisasi.

b. Memperjelas alur tugas, wewenang dan

tanggung jawab dari petugas atau pegawai

terkait.

c. Untuk menghindari kegagalan atau

kesalahan, keraguan, duplikasi dan

inefisiensi.

d. Memberikan keterangan tentang dokumen-

dokumen yang dibutuhkan dalam suatu

proses kerja.

e. Agar petugas atau pegawai menjaga

konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau

pegawai atau tim dalam organisasi atau unit

kerja.

f. Melindungi organisasi atau unit kerja dan

petugas atau pegawai dari malpraktek atau

kesalahan administrasi lainnya.

Manfaat pembuatan SOP menurut PermenPAN no :

PER/21/M.PAN/11/2008 diantaranya adalah :

Page 16: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

a. Efisiensi waktu, karena semua proses

menjadi lebih cepat ketika pekerjaan itu

sudah terstruktur secara sistematis dalam

sebuah dokumen tertulis. Semua kegiatan

sudah tercantum di dalam SOP sehingga

perawat tahu apa yang harus dilakukan

selama melakukan tindakan perawatan luka

apendiktomi.

b. Memudahkan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat sebagai

konsumen dilihat dari sisi kesederhanaan alur

pelayanan.

c. Kesungguhan perawat dalam memberikan

pelayanan, terutama terhadap konsistensi

waktu kerja sesuai ketentuan yang

berlaku. Ini merupakan standardisasi

bagaimana seorang karyawan

menyelesaikan tugasnya.

d. Dapat digunakan sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan pelaksanaan suatu

pekerjaan.

e. Dapat digunakan sebagai sarana acuan

dalam melakukan penilaian terhadap proses

Page 17: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

pelayanan perawatan luka apendiktomi. Jika

perawat bertindak tidak sesuai dengan SOP

berarti dia memiliki nilai kurang dalam

melakukan pelayanan.

f. Dapat digunakan sebagai sarana

mengendalikan dan mengantisipasi apabila

terdapat suatu perubahan sistem.

g. Dapat digunakan sebagai daftar yang

digunakan secara berkala oleh pengawas

ketika diadakan audit. SOP yang valid akan

mengurangi beban kerja. Bersamaan dengan

itu dapat juga meningkatkan comparability,

credibility dan defensibility.

h. Membantu perawat menjadi lebih mandiri dan

tidak tergantung pada intervensi manajemen,

sehingga akan mengurangi keterlibatan

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-

hari.

i. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian

yang mungkin dilakukan oleh seorang

perawat dalam melaksanakan tindakan

perawatan luka post apendiktomi.

2.6.3. Prinsip SOP

Page 18: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

2.6.3.1. Prinsip Penyusunan SOP menurut PermenPAN

no : PER/21/M.PAN/11/2008 :

a. Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK

(Struktur Organisasi dan Tata Kerja), TUPOKSI

(Tugas, Pokok dan Fungsi), serta alur dokumen.

b. Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua

anggota organisasi.

c. Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur,

sehingga perlu dikembangkan diagram alur dari

kegiatan organisasi.

d. SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku.

e. SOP dikoordinasikan untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan/

penyimpangan.

f. SOP dibuat sesederhana mungkin.

g. SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau

duplikasi dengan prosedur lain.

h. SOP ditinjau ulang secara periodik dan

dikembangkan sesuai kebutuhan.

2.6.3.2. Prinsip Pelaksanaan SOP sesuai PermenPAN no

: PER/21/M.PAN/11/2008 :

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip

sebagai berikut :

Page 19: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

1) Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara

konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa

pun dan dalam kondisi apa pun oleh seluruh

pejabat dan pelaksana di lingkungan

Inspektorat Jenderal Departemen

Kesehatan.

2) Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran

organisasi, dari level yang paling rendah

sampai yang tertinggi.

3) Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP

harus terbuka terhadap segala

penyempurnaan untuk memperoleh

prosedur yang benar-benar efisien dan

efektif.

4) Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana

dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan prosedur standar yang telah

ditetapkan.

5) Seluruh unsur memiliki peran penting.

Seluruh perawat berperan dalam setiap

prosedur yang distandarkan. Jika ada

perawat yang tidak melaksanakan perannya

Page 20: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

dengan baik, maka akan mengganggu

keseluruhan proses, yang akhirnya juga

berdampak pada proses pencapaian tujuan

instansi kesehatan.

6) Didokumentasikan dengan baik. Seluruh

prosedur yang telah distandarkan harus

didokumentasikan dengan baik, sehingga

dapat selalu dijadikan referensi.

2.6.3.3. SOP Pelayanan Profesi : dalam hal ini terdapat

dua kelompok sesuai PermenPAN no :

PER/21/M.PAN/11/2008 :

a. SOP untuk aspek keilmuan adalah SOP

mengenai proses kerja untuk diagnostik dan

terapi, meliputi :

� Pelayanan medis, meliputi : Komite medik

/ SMF, Rawat Inap, Rawat Jalan,

Pelayanan Gawat Darurat, ICCU/ICU,

Kamar Bedah dan sebagainya. Contoh :

SOP untuk perawatan luka bedah.

� Pelayanan penunjang, meliputi :

Laboratorium, Radiologi, Rehabilitasi

Medis, Farmasi, dan sebagainya.

Page 21: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

Contoh : SOP Pemeriksaan (teknis)

Laboratorium.

� Pelayanan keperawatan. Contoh :

SOP/Standar Asuhan Keperawatan, SOP

Persiapan Operasi Pasien.

b. SOP untuk aspek manajerial adalah SOP

mengenai proses kerja yang menunjang SOP

keilmuan dan pelayanan pasien non-

keilmuan.

Contoh : Prosedur Dokter Jaga Ruangan,

Prosedur Konsultasi Medis

2.6.3.4. SOP Merupakan Produk Hukum

Menurut Wakhinuddin (2006), SOP harus

diyakini sebagai persetujuan yang dibuat

lembaga pemerintahan dalam aturan, surat

keputusan, memo yang secara juridis sah.

Dengan kata lain suatu SOP yang hendak

dipakai harus terlebih dulu dibuat SK-nya. Ini

penting, karena SOP merupakan suatu produk

hukum, atau paling tidak merupakan petunjuk

teknis dalam internal lembaga tersebut.

Pengingkaran terhadap SOP dapat merupakan

pelanggaran hukum dan dapat dituntut secara

Page 22: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

hukum, untuk menilai pengingkaran perlu

mengidentifikasi pelaksanaan SOP dan

pembuktiannya. Dalam pelaksanaan perawatan

luka post apendiktomi apabila perawat pelaksana

tidak mencuci tangan sebelum perawatan luka

merupakan pelanggaran prosedur karena dapat

mengakibatkan resiko infeksi luka operasi

terhadap pasien yang ditangani oleh perawat

tersebut.

2.7. Mengganti Balutan Steril atau Bersih

Prosedur teknik pembalutan aseptic menurut

Aziz Alimul (2006), adalah :

a. Mendapatkan persetujuan tindakan dari pasien dan

menjelaskan perlunya pembalutan ulang terhadap

luka.

b. Menyiapkan alat di atas troli balutan

bersih/permukaan/meja bersih:

- Menyiapkan sarung tangan steril.

- Apron.

- Larutan NaCl 0,9%.

- Set balutan steril dengan kantong sekali pakai

dan balutan yang sesuai.

- Plester dan gunting bila perlu.

Page 23: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

c. Memposisikan pasien dengan tepat, memperhatikan

privasi dan martabatnya.

d. Memakai apron dan cuci tangan, sementara asisten

membuka lapiran luar set balutan.

e. Membuka pembungkus bagian dalam dengan hanya

menyentuh tepi kertas; asisten menyorongkan

sarung tangan steril di atas bidang steril.

f. Melonggarkan balutan lama yang sudah ada,

meletakkan kantong sekali pakai di atas tangan dan

melepas balutannya.

g. Membalikkan kantong sehingga balutan bekas

berada di dalamnya, kemudian menggantung

kantong tersebut di bagian samping troli sebagai

tempat sampah.

h. Melakukan penggosokan tangan dan memakai

sarung tangan.

i. Mengkaji luka; bila diperlukan pembersihan, asisten

menuangkan larutan NaCl 0,9% ke dalam mangkok.

j. Membersihkan luka dengan busa atau kain kasa

dengan tangan yang bersarung tangan,

memindahkan apusan dari tangan “bersih” ke tangan

“kotor”.

Page 24: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

k. Melakukan apusan dengan tangan ‘kotor’, satu

kapas untuk satu kali apusan, dari dalam ke luar.

l. Membuang kapas bekas apusan.

m. Mengulangi sesuai kebutuhan.

n. Mengeringkan kulit di sekelilingnya.

o. Memasang dan mengencangkan balutan.

p. Membuang peralatan bekas dengan benar.

q. Membuat pasien senyaman mungkin; mendiskusikan

hasil dan perawatan selanjutnya.

r. Mengembalikan troli ke area yang bersih, cuci jika

perlu.

s. Mencuci tangan.

t. Mendokumentasikan hasilnya dan melakukan

tindakan yang sesuai.

2.8. Pelaksanaan Perawatan Luka pada Pasien Post

Apendiktomi

Apabila apendiktomi tidak mengalami komplikasi,

pasien dapat dipulangkan pada hari itu juga, bila suhu

dalam batas normal dan area operatif terasa nyaman.

Pengangkatan jahitan akan dilakukan antara hari kelima

dan ketujuh post apendiktomi. Oleh karenanya pasien

diinstruksikan untuk membuat janji menemui ahli bedah

yang akan mengangkat jahitan. Aktivitas normal

Page 25: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

biasanya dapat dilakukan dalam 2 sampai 4 minggu.

Apabila terdapat kemungkinan peritonitis, drain dibiarkan

di tempat insisi. Pasien yang berisiko terhadap

komplikasi dipertahankan di rumah sakit selama

beberapa hari dan dipantau dengan ketat terhadap

adanya tanda-tanda obstruksi usus atau hemoragi

sekunder. Abses sekunder dapat terbentuk di pelvis, di

bawah diagfragma, atau di hati yang menyebabkan

peningkatan suhu dan frekuensi nadi, serta peningkatan

pada jumlah leukosit (Brunner & Suddarth, 2002).

Menurut Sabiston (1994), perawatan minimum

diperlukan setelah apendiktomi bagi apendisitis akut

sederhana. Kebanyakan pasien cepat pulih dan siap

dipulangkan dari rumah sakit pada hari ketiga atau

keempat post apendiktomi. Sebaliknya pasien-pasien

apendisitis supurativa dan berkomplikasi memerlukan

perawatan intensive sampai sepsis, ileus paralitik dan

masalah lain telah mereda. Antibiotika yang dimulai

prabedah dalam kasus berkomplikasi diteruskan 3

sampai 10 hari setelah operasi dengan lama terapi

disesuaikan dengan besar infeksi intra-abdomen.

Komplikasi post apendiktomi berkembang dalam sekitar

5 persen kasus tak berkomplikasi dan dalam 20 sampai

Page 26: BAB II HK.02.02/Menkes/148/1/2010, bahwa perawat …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5325/3/T1_462009087_BAB II… · mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi

30 persen kasus berkomplikasi. Kekuatiran utama

adalah infeksi luka, abses intraperitoneum (pelvis

subfrenikus dan subhepatikus) serta jarang fistula fekal,

pileflebitis dan abses hati. Tomografi komputerasasi atau

ultrasonografi secara tepat melokalisasi banyak abses

dan tindakan manapun dapat digunakan untuk

membimbing drainase perkutis. Bila pendekatan ini tak

berhasil atau tak cepat, maka diindikasikan drainase

bedah segera.