BAB II Elit Politik Sulsel

7/31/2019 BAB II Elit Politik Sulsel

1/31

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa pola yang mungkin sulit untuk dimengerti jika

menggunakan perspektif demokrasi prosedural dalam menganalisa konteks

demokrasi lokal saat ini, yakni pada bagaimana pola-pola prosedural demokrasi

kemudian menjadi arena bagi muncul dan menguatnya kembali politik identitas

yang berbasis pada simbolitas tradisional keluarga, klan, kebangsawanan, etnis, dan

sebagainya. Padahal dalam konteks politik yang kian deliberatif, memungkinkan

persaingan politik itu terjadi dan sirkulasi elit-elit politik menjadi kian terbuka.

Fenomena munculnya sentimen etnis dan kekeluargaan dalam politik

l k l di I d i d l h h il d i k bi i k li ik i l ( )


2/31

l k l di I d i d l h h il d i k bi i k li ik i l ( )

itu, terutama perspektif teoritik Pierre Boudieu sebagai bangunan kerangka analitis

utama untuk meahami fenomena pengaruh klan Yasin Limpo di Sulwesi Selatan,

sehingga kita tidak saja memahami dinamika perspektif (pergeseran paradigma)

dalam menganalisa elit politik akan tetapi juga, hasil penelitian ini pula menjadi

acuan tentang bagaimana operasionalisasi pendekatan baru tersebut atas konteks

fenomenal politik keluarga dalam politik lokal di Indonesia terutama di Sualwesi

Selatan. Sebagai tambahan untuk memperkaya perspektif kita penulis membahas

tentang Deliberasi Politik Lokal dalam Pemilu dan Pilkada, untuk memahami

bagaimana konteks perubahan ranah politik, menjadi arena bagi adanya sirkulasi

elit, namun pada sisi lain fenomenalnya deliberasi politik itu memperlihatkan

dinamika (kontestasi dan konfrontasi) elit akan tetapi, pada dasarnya sirkulasi itu

h j di d li k ( li ) K k i i l h b k ik


3/31

Secara struktural ada disebutkan tenatang administratur-administratur,

pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para

intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara

elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah

pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalumaupun masa sekarang

mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat

yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat

dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar

perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan,

menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa

perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada

k i 2


4/31

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul

semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang

dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan

Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat,

suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang

dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua

sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca.4

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok

kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan

politik. Kelompok kessil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat

kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi


5/31

monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari

kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh

kelas yang memerintah.5

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara

efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemduain

didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa hukum besi oligarki tak

terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat,

dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell

berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak

berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan

fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun


6/31

para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian

elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh

yang selalu menjadi figur sentral.

Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang menempati

posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting,, yaitu

posisi tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama,

pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan. Pernyataan seiring dikemukakan oleh

Czudnowski bahwa elit adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, ataua

aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur

dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri,

komunikasi dan sebagainya.7


7/31

Berdasarkan pandangan berbagai ahli, Robert D. Putnam menyatakan

bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga sudut pandang.8Pertama,

sudut pandang struktur atau posisi. Pandangan ini lebih menekankan bahwa

kedudukan elit yang berada pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang

menyebabkan mereka akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat.

Kedudukan tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau kedudukan sosial

yang melekat, misalnya keturunan atau kasta.

Schrool9 menyatakan bahwa elit menjadi golongan utama dalam

masyarakat yang didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam struktur

masyarakat. Posisi yang tinggi tersebut terdapat pada puncak struktur masyarakat,

yaitu posisi tinggi dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kemiliteran, politik,


8/31

memiliki kekuasaan dengan mempelajari proses pembuatan keputusan tertentu,

terutama dengan memperhatikan siapa yang berhasil mengajukan inisiatif atau

menentang usul suatu keputusan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit memiliki

pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang

memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang

dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber

kekuasaan itu bisa berupa keududukan, status kekayaan, kepercayaan, agama,

kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senda juga diungkapkan oleh

Charles F. Andrain11 yang meneybutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni :

sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.


9/31

faktor sumber daya kuasa sebagaimana disebutkan di atas. Faktor status

kebangsawanan bertumpang tindih dengan pendidikan dan kapasitas politik

kelembagaan yang diperoleh dari kualifikasi pengakderan partai politik akan tetapi

juga tidak menunjukkan sikap elit yang loyal dan ideologis terhadap partainya.

Modalitas ekonomi seringkali menjadi faktor yang diasumsikan menjadi sumber

kekuasaan, dalam masyarakat Bugis Makassar tentunya akan menampakkan

dinamika yang kuat, dimana sirkulasi elit akan sedemikian kencangnya terjadi

dikarenakan budaya dasar masyarakat bugis makassar adalah berdagang. Namun

kondisi ini saling bertumpang tindih dengan patrimonialisme, kekeluargaan, dan

bahkan memungkinkan untuk terjadinya dinastitokrasi.

Dalam fenomena keluarga Yasin Limpo jejak yang saling tumpang tindih


10/31

demokrasi dalam ruang politik lokal dan non lokal13. Cara ilustratif pertama dalam

mengkonseptualisasikan hubungan kekuasaan diambil dari karya Pierre Bourdieu14.

Bourideu mengkonseptualisasikan keseimbangan struktural antara kekuasaan dan

praktek para pemain. Ada tiga konsep yang dikemukakan oleh Bourdieu, pertama

Habitus, kedua konsepsi khususnya tentang kapital dan yang ketiga lapangan

sosial15 atau ranah.

Istilah kunci dalam pemikiran Bourdieu adalah habitus dan ranah (field).

Bourdieu memperluas memperluas tentang modal ke dalam beberapa kategori,

seperti modal sosial dan modal budaya. bagi Bourdieu, posisi individu terletak di

ruang sosial (social space) yang tidak didefinisikan oleh kelas, tetapi oleh jumlah

modal dengan berbagai jenisnya dan oleh jumlah relatif modal sosial, ekonomi, dan

b d di j bk 16


11/31

bahwa bordieu mengartikan habitus sebagai ...suatu sistem disposisi yang

berlangsung lama dan berubah-ubah (durable, trnasponsible disposition) yang

berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terrstruktur dan terpadu

secara objektif. sedangkan ranah oleh Bourdieu diartikan sebagai jaringan relasi

antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari

kesadaran dan kehendak individual

Dengan kata lain, habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai

individu dan realitas sosial. Individu menggunakan habitus dalam berurusan dengan

realitas sosial. habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman

individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang

ada dalam ruang sosial. Secara mudah, habitus diindikasikan oleh skema-skema

k kil k l d i b d b d d l li i l


12/31

sumber dominasi, dimana para intelektual memegang peranan kunci sebagai

spesialis produksi budaya dan pencipta kuasa simbolik21.

Habitus mendasari ranah yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi

objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual.

Ranah bukan ikatan intersubjektif anatar individu, namun semacam hubungan yang

terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam

tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Ranah mengisi ruang sosial.

Istilah ini megnacu pada keselurahan konsepsi tentang dunia sosial. konsep ini

menganlogikan realitas sosial sebagai sebuah ruang dan pemahamannya

menggunakan pendekatan topologi. Dalam hal ini, ruang sosial dapat dikonsepsi

sebagai terdiri dari beragam ranah yang emiliki sejumlah hubungan terhadap satu

l i j l h k k R i l i di id dik i k l l i


13/31

untuk memiliki modal modal khusus agar dapat hidup secara baik dan bertahan di

dalamnya23. secara ringkas Bourdieu menyatakan rumus generatif yang

menerangkan praktik sosial tersebut dengan persamaan : (Habitus x Modal) +

Ranah = Praktik24.

Ide Bourdieu tentang Habitus bisa dimengerti dalam konsep yang lebih

dikenal tentang institusi dan kultur. Ketika Bourdieu berbicara tentang

disposisi, seperti yang telah kami jelaskan, dia mengacu pada pola kelakuan yang

terstruktur dan norma-noram serta pengertian yang diasosiasikan dengannya. Dia

mengimplikasikan eksistensi institusi, atau peraturan formal dan informal yang

menghambat dan memfasilitasi tindakan manusia dan interaksi sosial, dan kultur

atau kebiasaan berfikir dan berkelakuan, dan arti yang menadasarinya yang

di l k k l k D i i k d i il h iliki


14/31

politik di Indonesia yaitu adanya kebebasan mendirikan partai politik dengan

kembalinya menggunakan system multi partai setelah dan upaya memaksimalkan

potensi demokrasi yang mungkin dilakukan dengan mengadakan dua putaran

pemilu; pemilu pertama untuk memilih anggota DPR/MPR dan pemilu kedua

memilih presiden dan wakil presiden secara langsung pula. Kemudian diikuti

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 6

Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam UUD 1945

sebenarnya secara eksplisit Indonesia menganut system pemerintahan negara

presidensil, yakni adanya legitimasi terpisah antara presiden sebagai eksekutif dan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislatif dipilih secara terpisah

l h k P b h h k k l f i d d


15/31

Pembaharuan sistem politik Indonesia hasil reformasi politik dan

reformasi hokum ketatanegaraan diantaranya adalah perubahan keanggotaan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sistem pemilihan legislatif

(DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan langsung presiden dan wakil presiden,

serta pelaksanaan pilkada langsung.

C. Pilkada Langsung

Sejak runtuhnya orde baru tahun 1998, Indonesia telah tiga kali

melaksanakan pemilihan umum yaitu 1999, 2004 dan 2009 dengan sistem multi

partai. Dengan sistem multi partai terjadi persaingan terbuka antara partai politik/

k t t t k l k k t d d k t d l l h t b k


16/31

Adanya jarak antara pemilu dengan sirkulasi elit di masa orde baru

disebabkan ketertutupan politik dengan adanya pemusatan kekuasaan di tangan

Suharto, yang setelah reformasi terjadi sirkulasi elit yang terbuka dan kompetitif

dimulai Pemilihan Umum 1999 yang disusul pelaksanaan Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Langsung 2004. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, pemerintah

daerah sangat bercorak sentralistik, dekonsentrasi administratif, dimana pemilihan

dan penentuan pejabat kepala daerah yang harus memperoleh persetujuan presiden.

Namun sejak runtuhnya otoriter orde baru, bermunculan tuntutan berbagai daerah

agar mereka dapat menentukan sendiri kepala daerah masing-masing. Sehingga

muncul Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai hasil reformasi politik.

Pergeseran tersebut bertujuan menciptakan pemberdayaan politik masyarakat lokal

d l l k ih b d l i l i d h


17/31

maraknya politik uang (money politics) dan campur tangan (intervensi) pengurus

partai politik di tingkat lokal maupun pusat. Kemudian direvisi dengan Undang-

Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (otonomi daerah) Pasal 56

jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Tata Cara

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, yang membuka peluang kepada rakyat untuk mewujudkan

aspirasi daerah dengan memiliki pemimpin lokal yang dipilih oleh rakyat melalui

pilkada langsung. Perubahan ini sangat signifikan terhadap perkembangan

demokrasi di daerah.

Alasan mengapa harus diselenggarakan pilkada langsung karena: Pertama,

meningkatnya partisipasi politik rakyat daerah; Kedua, legitimasi politik yang dapat

b ik d k l i i i l bih k h d k i i d h


18/31

publik akan berorientasi pada rakyat, lebih menjamin otonomi politik (legitimasi)

serta potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan politik uang (Money Politic)

bisa berkurang pada golongan tertentu. Perubahan politik nasional dengan

mengadakan pemilihan langsung terhadap anggota DPR, DPD, DPRD, dan

Presiden dan Wakil Presiden diikuti dengan pemilihan langsung gubernur/wakil

gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Dalam kaitannya dengan perubahan sistem pilkada adalah merupakan mata

rantai reformasi politik untuk mewujudkan politik yang demokratis di Indonesia.

Dalam suatu masyarakat demokratis, rakyat berperan tidak untuk memerintah atau

menjalankan keputusankeputusan politik. Namun terdapat pemilihan umum yang

berperan untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya

d ili h ilk k k if i l d i h 26


19/31

negara, anggota bisa mengidentifikasi dengan lambang untuk menunjukan bahwa

mereka adalah kaum independen.

Dalam budaya yang berbeda dan situasi, klan bisa berarti hal yang sama

seperti kelompok kerabat berbasis lainnya, seperti suku dan band. Sering kali,

faktor yang membedakan adalah bahwa marga merupakan bagian kecil dari suatu

masyarakat yang lebih besar seperti suku, chiefdom, atau negara. Contohnya

termasuk Skotlandia, Irlandia, Cina, Jepang dan klan klan Rajput di India dan

Pakistan, yang ada sebagai kelompok kerabat di negara masing-masing. Namun,

perlu diketahui bahwa suku-suku dan band juga dapat komponen masyarakat yang

lebih besar. Mungkin yang paling terkenal suku, 12 suku Israel Alkitab, terdiri satu

orang. suku-suku Arab adalah kelompok kecil dalam masyarakat Arab, dan Ojibwa

b d d l h b i k il d i k Ojib di A ik U D l b b


20/31

Sesudah bergulirnya reformasi sejak tahun 1998,dinamika politik diaerah

memasuki era baru pula. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan dan mulai

memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor aktor lokal yang terorganisir, dan

memiliki simbol kultural lokal berada dipanggung politik. Kemunculan aktor aktor

lokal tidak terlepas dari adanya jaringan atau klan yang terjadi antara kesatuan

geneologis yang mempunyai kesatuan tempat tinggal dan menunjukkan adanya

integrasi social, kelompok kekerabatan yang besar, kelompok kekerabatan yang

berdasarkan asas unilinear. Klan kelompok kekerabatan yang terdiri atas semua

keturunan seorang nenek moyang yang di perhitungkan dari garis keturunan laki-

laki atau wanita.

Bangunan klan tidak terlepas dari siapa patron awal yang membangun

d i k b hi kl b j i


21/31

tersebut menjadi suatu kesatuan yang kuat pada tataran politik lokal bahkan akan

memunculkan regenerasi baru dari klan yang sama, yang kuat, dan yang nantinya

akan meneruskan proses politik yang sedang berlangsung.

Klan dalam politik ada dalam satu keluarga dimana mereka dalam hal ini

keluarga mampu menempatkan anggota keluarganya dalam struktur politik, klan

dalam politik ini merupakan sesuatu yang diturunkan atas faktor keturunan dan ada

yang menyebut gejala ini sebagai kebangkitan dinasti dikancah politik. Penulis

menyebutnya sebagai klan atau keluarga politik, fanatisme pada keluarga

terinspirasi dari peribahasa Jerman Blut ist dicker als wasser yang secara harfiah

berarti hubungan darah (keluarga) lebih kuat dibandingkan ikatan lain ( dari aspek

loyalitasnya ).


22/31

Satu contoh terbatas akan menggambarkan maksud kita, ada bukti yang

menyatakan bahwa anggota badan legislatif mengalami proses sosialisasi segera

sesudah pemilihan mereka: dan bahwa tingkah aku legislatif berikutnya sebagian

ditentukan oleh pengetahuan,nilai nilai, dan sikap sikap mereka seperti yang ada

terdapat sebelum pemilihan, dan sebagian lagi oleh pengalaman pengalaman

mereka semasa menjadi anggota badan legislatif, ditambah lagi dengan reaksi reaksi

mereka terhadap lingkungan baru didalam lembaga legislatif.Dalam keadaan seperti

itu suatu tingkatan sosialisasi tidak dapat dihindarkan dari pengalaman sehari hari

pria dan wanita pada umumnya.

Sosialisasi politik selama kehidupan orang dewasa belum banyak diteliti

orang, sekalipun terdapat beberapa pembuktian yang muncul dari studi studi

i i k h l k ilih / l k l k d k l h d i i i


23/31

pengalaman yang mereka yang meraka peroleh adalah baru sifatnya. Bagi beberapa

orang, pengalaman pengalaman baru sedemikian ini akan memperkokoh sosialisasi

sebelumnya, akan tetapi bagi orang lain akan menyebabkan kemunculan berbagai

tingkatan konflik yang mungkin mengakibatkan timbulnya perubahan perubahan

penting dalam tingkah laku politik.

Kepindahan dari daerah pedesaan ke kota, pengalaman menganggur,

keanggotaan dari organisasi sukarela, perkembangan minat minat diwaktu

senggang, ganti agama, penerapan fakta dan opini melalui media massa semua ini

menyebabkan dampak yang berarti kepada tingkah laku politik sekarang.

F. Konsep Jaringan

Menurut pandangan pakar teori jaringan, pendekatan normatif memusatkan


24/31

penjelasan nonstruktural yang memperlakukan proses sosial sama dengan

penjumlahan ciri pribadi aktor individual dan norma yang tertanam.

Setelah menjelaskan apa yang menjadi bukan sasaran perhatiannya, teori

jaringan lalu menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola objektif ikatan

yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektifitas).Wellman

mengungkapkan sasaran perhatian utama teori jaringan sebagai brikut:

Analisis jaringan memulai dengan gagasan sederhana namun sangat kuat,

bahwa usaha utama sosiolog adalah mempelajari sturktur sosialcara paling

langsung mempelajari stuktur sosial adalah menganalisis pola ikatan yang

menghubungkan anggotanya. Pakar analisis jaringan menulusuri struktur bagian

yang berada dibawah pola jaringan biasa yang sering muncul kepermukaan sebagai


25/31

berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektifitas) mempunyai

akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan,

informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung

terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Satu aspek penting analisis jaringan adalah bahwa analisis ini menjauhkan sosiolog

dari studi tentang kelompok dan kategori sosial dan mengarahkannya untuk

mempelajari ikatan dikalangan dan antar aktor yang tak terikat secara kuat dan tak

sepenuhnya memenuhi persyaratan kelompok29(Wellman, 1983:169). Contoh yang

baik dari ikatan seperti ini adalah diungkap dalam karya Granoveter(1973:1983)

tentang ikatan yang kuat dan lemah Granoveter membedakan antara ikatan yang

kuat, misalnya hubungan antara seseorang dan teman karibnya, dan ikatan yang


26/31

di kelompok lain maupun dalam masyarakat lebih luas. Karena itu ikatan yang

lemah mencegah isolasi dan memungkinkan individu mengitegrasikan dirinya

dengan lebih baik ke dalam masyarakat lebih luas. Meski granoveter menekankan

pentingnya ikatan yang lemah, ia segera menjelaskan bahwa, Ikatan yang kuat pun

mempunyai nilai (1983: 209; Lihat Bian, 1997). Misalnya, orang yang mempunyai

ikatan kuat memiliki motivasi lebih besar untuk saling membantu dan lebih cepat

untuk saling memberikan bantuan.

G. Kerangka Pikir

Di tengah gegap gempita deliberasi politik di negeri ini baik melalui skema


27/31

Deliberasi sistem politik pada saat yang sama membuka ruang kontestasi

akan tetapi pada saat yang sama juga menciptakan ruang politik dimana

keluarga/kerabat dari elit-elit politik dan penguasa juga turut bersaing. Dalam

mencapai tujuan-tujuan politiknya baik penguasa maupun elit-elit politik lainnya

yang telah memiliki posisi politik mapan jejaring politik keluarga akan lebih mudah

untuk dikonsolidasikan untuk kepentingan politik jangka panjang melalui

solidaritas kekeluargaan.

Menguatnya politik klan di tengah system deliberative ini oleh banyak

kalangan dikatakan sebagai neopatrimonialisme. Benihnya sudah lama berakar

secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi

politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang


28/31

kekuasaan --karena dapat mendatangkan kehormatan, kemuliaan, kekayaan, dan

anekasocial privileges-- harus berputar di antara anggota keluarga dan para kerabat

saja. Kekuasaan terdistribusi dan bergerak melingkar di antara pihak-pihak yang

memiliki pertalian darah30.

Para kerabat -- lantaran pertalian darah-- dianggap lebih dapat dipercaya dan

tak mungkin berkhianat seperti lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan.

Maka, para elite politik Indonesia secara massif mengusung anggota keluarga

menjadi caleg atau calon kepala daerah. Mereka menjadi caleg atau calon kepala

daerah lebih karenapolitical privileges keluarga, yang hanya memproduksi politisi

tiban/karbitan. Bukan political credentials kreasi mereka sendiri, yang melahirkan

politisi sejati/otentik.


29/31

Dua tokoh politik yang berhubungan darah itu, selain secara genetikal

punya talenta dan keistimewaan bawaan, juga memiliki rekam jejak dan pencapaian

individual yang mendapat pengakuan publik. Simak pula dinasti-dinasti politik

besar dunia: Kennedy (Amerika Serikat), Gandhi (India), Bhutto (Pakistan), atau

Gemayel dan Hariri (Lebanon), yang sekalipun mewarisi tradisi politik keluarga

yang kental, setiap tokohnya memilikipolitical credentials yang otentik.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan skema berfikir dari kerangka

teorinya Pierre Bourdieu tentang Habitus, Modal, Ranah dan Praktek31

. kerangka ini

cukup representative untuk menyingkap bagaimana awal mula kemunculan politik

dari klan Yasin Limpo hingga kemudian kontinuitas pengaruh politik mereka yang

tetap bertahan secara mantap di tengah ketatnya persaingan politik di masa


30/31

Pada kerangka politik dan demokratisasi lokal, pandangan Bourdieu tentang

Habitus, Modal, ranah dan praktek, termanifestasi pada model semakin menguatnya

simbolitas-simbolitas lokal yang dieksploitasi oleh elit-elit lokal dalam persaingan

mereka di ranah politik lokal. isu-isu sengit hingga segmentasi etnisitas,

kekeluargaan kemudain menjadi alat politik yang lumrah digunakan dalam

kerangka mempengaruhi dan meraih posisi politik, mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan.


31/31

2.2. SKEMA PIKIR

pemilu

Pendidikan PolitikDalam Keluarga

Struktur Politik :

Infrastruktur

Politik

Suprstruktur

Politik

Interaksi danKerjasama DalamKeluarga

Jaringan Politik

Peran-Peran

PolitikAnggota Keluarga

Pilkada

ModalEkonomi

ModalPolitik

ModalSimbolik

JARINGAN POLITIKKELUARGA / KLAN

HABITUS MODAL RANAH PRAKTIK

BAB II Elit Politik Sulsel

Documents