BAB I PENDAHULUAN - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-bag.-hukum-format-terbaru.pdf · BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG ... kurangnya sosialisasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Renstra merupakan satu kesatuan yang utuh dan penjabaran dari

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan karena merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, dokumen ini merupakan pedoman

arah kebijakan program pembangunan khususnya di bidang hukum, yang telah dikaji dan

berisikan visi, misi pembangunan Pemerintah Kota Mataran dikaitkan dengan hasil

pengkajian yang dilakukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana

kegiatan sebagai penjabaran kebijakan kedalam kelompok tujuan dan bentuk program-

program sesuai kewenangan SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

bahan perencanaan lainnya seperti RPJMD dan RPJP Daerah Kota Mataram, capaian

keberhasilan dan permasalahan periode sebelumnya, tugas dan fungsi SKPD dan terlebih

lagi diselaraskan dengan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Mataram

terpilih. Begitu juga halnya pola pikir penyusunan kebutuhan RPJMD ini didasarkan pada

permasalahan kebutuhan masa kini dan estimasi permasalahan masa akan datang dengan

tolak ukur keberhasilan program yang lalu.

Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana menjadikan hukum

sebagai pedoman bersikap, berbuat dan bertingkah laku bagi masyarakat dalam

kerhidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi pedoman dalam hubungan interaksi

dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan hukum harus bersumber pada tiga pilar yaitu:

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, penegakan hukum yang

RENSTRA BAGIAN HUKUM TAHUN 2011-2015

2

konsisten dan pengembangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

pelaksanaan ketiga pilar tersebut harus berjalan secara simultan dan merupakan satu

kesatuan yang utuh.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah TK.II

Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.


3

3. Maksud dan Tujuan.

RENSTRA Bagian Hukum Setda Kota Mataram Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan

sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta bertujuan

untuk memaksimalkan pembangunan dalam bidang hukum di Kota Mataram yaitu dengan

mengoptimalkan sistem hukum, tegaknya supremasi hukum dan HAM sehingga tercapai

pembangunan hukum dan nilai-nilai budaya hukum secara komperehensif. Dengan

penerapan program dan kegiatan yang berorientasi pada memaksimalkan potensi

organisasi akan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja dan

pelayanan aparatur.

Arah kebijakan yang ditempuh Bagian Hukum Setda Kota Mataram dalam rangka

mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah

dengan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya;

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

3. Peningkatan sosialisasi pemahaman di bidang hukum;

4. Pengembangan sistem jaringan dokumentasi hukum;

5. Peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum;

Terwujudnya pelaksanaan pembaharuan hukum dilakukan melalui upaya

penegakan hukum yang konsisten yang berdampak secara tidak langsung akan

memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan lain seperti ekonomi, politik, sosial

budaya dan ketertiban di masyarakat, namun kenyataan menunjukkan bahwa reformasi

hukum masih memerlukan proses yang cukup panjang untuk dapat benar–benar

berimplikasi secara menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan di Kota Mataram

terutama untuk mendukung proses peningkatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan hukum dan harus

diupayakan pemecahannya pada tahun yang akan datang, pada dasarnya terfokus pada

masalah peningkatan dan pengembangan produk hukum, dalam hal ini karena terbatasnya

tenaga yang khusus menangani penyusunan Peraturan Perundang–Undangan yang

berpengaruh pada hasil yang belum optimal, kurangnya sosialisasi dan terbatasnya

referensi sebagai acuan dalam merumuskan materi produk hukum daerah.


4

4.Kedudukan dan peranan renstra dalam perencanaan daerah

Perencanaan Strategis sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi

kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,

khususnya Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah

terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 bulan

setelah pelantikannya yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan penyelenggaran pemerintahan ke

Presiden.

Rencana strategis Bagian Hukum Setda Kota Mataram mengandung visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sehingga Rencana strategis ini berperan sebagai

pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja sesuai

yang direncanakan pada awal tahun anggaran.

5.Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam Renstra SKPD Bagian Hukum Setda Kota Mataram

disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan

Renstra SKPD, Landasan Hukum penyusunan, Maksud dan Tujuan

Penyusunan, Kedudukan dan peranan renstra dalam perencanaan daerah

dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Bab ini menguraikan tentang Tugas,

Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja

Pelayanan SKPD, Anggaran dan realisasi pendanaan dan Tantangan dan

Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, Bab ini

menguraikan indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan


5

Wakil Kepala Daerah Terpilih. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Bab ini

berisikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dana Sasaran Jangka Menengah

SKPD, Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM, bab ini

berisikan Indikator Kinerja yang mengaju RPJMD, serta Indikator kinerja

utama (IKU) Bagian hukum setda utama.

BAB VII : PENUTUP.


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pembangunan hukum di Kota Mataram diarahkan pada penegakan hukum yang

konsisten dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan secara umum

haruslah dilandasi pada norma-norma yang berintikan keadilan dan kebenaran serta diwajibkan

untuk menciptakan kepastian hukum, demokratisasi dan menjunjung tinggi penegakan HAM.

Program pembangunan bidang hukum ini dilakukan melalui program peningkatan kesadaran

hukum masyarakat, penegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian dan

keadilan, peningkatan pelayanan dan bantuan hukum, penyusunan produk hukum berupa

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan bersama walikota dan Kepala Daerah sesuai

kebutuhan masyarakat dan Pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka

perubahan-perubahan yang mendasar tentang regulasi dan reformasi hukum di Kota Mataram

sangat perlu dilakukan karena kewenangan begitu luas dalam berbagai aspek pemerintahan.

Modernisasi produk hukum untuk menyesuaikan dengan alam desentralisasi masih

merupakan tugas utama pada tahun yang akan datang, karena produk-produk hukum Kota

Mataram yang berlaku saat ini masih didasari aturan-aturan yang lama. Modernisasi produk

hukum Kota Mataram akan tergantung antara lain pada peningkatan kemampuan aparatur

yang diharapkan dapat dilakukan melalui Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Kota

Mataram dan adanya jaringan komunikasi diantara SKPD. Selain itu seiring dengan

perkembangannya kedepan agar program pembangunan hukum oleh Pemerintah Kota

Mataram perlu diarahkan kepada hukum yang memihak semua masyarakat, tanpa diskriminasi

dan juga harus memperhatikan aspek–aspek yang terkait dengan demokratisasi, penegakan

hukum dan penegakan nilai-nilai HAM. Selain hal-hal tersebut diatas perlu diperhatikan juga

sarana dan prasarana penunjang serta alokasi anggaran yang memadai sangat menunjang


7

dalam memajukan program pembangunan di Bidang Hukum, karena hal tersebut tentunya

akan berpengaruh pada terwujudnya tujuan organisasi dan terealisasinya berbagai program

dan kegiatan yang telah direncanakan.

2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

a.Struktur Organisasi Bagian Hukum

Adapun bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kota Mataram

adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram Kemudian

dijabarkan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kota Mataram. Pada Bab III Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Bagian

Hukum meliputi:

- Kepala Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

b. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

c. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

Dari Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kota Mataram di atas, terdapat

jabatan Struktural sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

- Eselon III : 1 orang (Kepala Bagian),

- Eselon IV : 3 orang (Kepala Sub Bagian).

KEPALA BAGIAN

HUKUM

KASUBBAG.

Bantuan Hukum

KASUBBAG. Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum

KASUBBAG. Peraturan Perundang-

Undangan


8

b.Tugas Pokok dan Fungsi

Secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Mataram

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram, TUPOKSI Bagian Hukum sebagai berikut:

1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang produk

hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan

hukum, dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum dan Hak Asasi

Manusia (HAM).

2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Kepala Bagian Hukum

mempunyai TUPOKSI sebagai berikut:

a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;

b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum Daerah baik yang bersifat

pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);

c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bidang

perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur dalam

hubungan kedinasan;

d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan

hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

3) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan memiliki TUPOKSI sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan produk hukum Daerah yang

bersifat pengaturan (regeling);

c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan produk hukum Daerah yang

bersifat penetapan (beschikking);


9

d. menyiapkan dan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan dan pengkajian

produk hukum;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dan/atau pengundangan produk

hukum;

f. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah yang bersifat

pengaturan (regeling);

g. menyiapkan bahan penyusunan rancangan produk hukum Daerah yang bersifat

penetapan (beschikking);

h. menyiapkan bahan pembahasan rancangan produk hukum Daerah yang bersifat

pengaturan (regeling);

i. menyiapkan bahan pembahasan rancangan produk hukum Daerah yang bersifat

penetapan (beschikking);

j. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan Program Pembentukan Peraturan

Daerah (Propemperda);

k. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelarasan rancangan produk

hukum daerah;

l. menyiapkan bahan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;

m. menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum daerah;

n. menyiapkan bahan administrasi pengundangan produk hukum daerah;

o. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain baik di daerah maupun di

tingkat pusat; dan

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang

tugasnya.

4) Kepala Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum memiliki TUPOKSI sebagai

berikut:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;


10

c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum

bidang perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur

dalam hubungan kedinasan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka

pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan

pihak lain untuk membuat telaahan sengketa hukum;

f. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa hukum baik di dalam maupun di luar

pengadilan sebagai akibat pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan

perundang-undangan lainnya;

g. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan

pihak lain untuk membuat telaahan dan pertimbangan hukum;

h. menyiapkan bahan penyelesaian bantuan dan perlindungan hukum bidang

perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur dalam

hubungan kedinasan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang

tugasnya.

5) Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum memiliki TUPOKSI sebagai

berikut:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum;

c. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan penggandaan produk hukum;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk-produk

hukum;

e. pemeriksaan, pengawasan persiapan dan pelaksanaan penyuluhan hukum;

f. fasilitasi pembinaan penegakan HAM dan pelaksanaan perumusan kebijakan di

bidang Hak Asasi Manusia (HAM);

g. menata dan mengawasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan petunjuk teknis

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;


11

h. menyiapkan bahan penyuluhan hukum;

i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan kesadaran hukum

masyarakat;

j. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk

pelaksanaan penyuluhan hukum;

k. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan

perundang-undangan;

l. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dan

pihak lain untuk membuat telaahan dalam rangka pembinaan dan penegakan

Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah;

m. menyiapkan bahan perumusan program di bidang Hak Asasi Manusia (HAM);

dan

n. penataan dan pengelolaan tata usaha bagian;

o. memelihara dan mengkoordinasikan arsip/laporan/data lain pada Bagian;

p. penyusunan rencana umum pengadaan dan rencana penggunaan uang;

q. penataan administrasi kepegawaian di lingkungan Bagian yang meliputi

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan

laporan berkala;

r. penataan administrasi keuangan di lingkungan Bagian yang meliputi gaji

pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya; dan

s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang

tugasnya.

2.Sumber Daya SKPD

Kondisi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram saat ini dapat dipaparkan

sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram berdasarkan

data hingga Tanggal 2 Juni 2016 berjumlah 13 orang yang terdiri atas 1 orang

pejabat struktural Eselon III dan 3 orang Pejabat Struktural Eselon IV serta 8 orang


12

staf PNS dan 3 orang Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan golongan dan tingkat

pendidikannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan data jumlah aparatur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Mataram di atas, bila ditinjau dari aspek latar belakang pendidikan dapat dijabarkan

sebagai berikut : sebanyak 6 orang berlatar belakang strata 2, 5 orang berlatar

pendidikan Sarjana/ Strata Satu (S1) dan sebanyak 2 orang berlatar pendidikan SMA/

SLTA/SMK.

b.Sarana Dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan

pelaksanan tugas poko dan fungsi Bagian Hukum Setda Kota Mataram dalam

mewujudkan Visi, Misi,tujuan dan sasaran, adapun daftar sarana dan prasarana pada

Bagian Hukum Setda Kota Mataram :

No

N a m a NIP

Gol

Pendidikan Terakhir

Jabatan

Diklat Struktur

al

1 2 3 4 5 6

1. MANSUR, SH,MH NIP : 19701231 200212 1 035

IV/a S-2 Hukum Kepala Bagian Diklatpim

Tk.III

2. HUBAIDI, SH NIP : 19790607 200501 1 012

III/d S-2 Hukum Kasubbag.Bantuan Hukum -

3. NOFITA AMIR HUSIN,SH.,MH NIP. 19821116 200501 2 011

III/d S-2 Hukum Kasubbag.Dokumentasi,penyuluhan hukum

-

4. I KETUT SURYA BAWANA, SH.,MH

NIP : 197807172005011015 III/b S-2 Hukum Kasubbag. Peraturan Perundang-

undangan -

5. B. SUYANTI, SH NIP : 198002152010012009

III/b S-1 Hukum Pemegang Barang -

6. ADI INDRAPRATAMA,SH NIP : 198304162009011004

III/b S-1 Hukum Analis peraturan perundang-undangan

-

7. JANUR YUDISTYO P, SH

NIP : 198404042011011016

III/b S-2 Hukum Analis peraturan perundang-

unadangan

-

8. ABDI SUCI FLAMBOYANI, SH NIP : 197408132007012017

III/a S-1 Hukum Pengadministrasi Peraturan Perundang-undangan

-

9. LALU MUHAMMAD AZWAR,SH NIP.198312102010011006

III/a S-1 Hukum Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum

10. MUSADI AZANI,S.STP NIP : 199305082016091001

III/a STPDN Analis peraturan perundang-unadangan

-

11. B. LENI ANDRIANI NIP : 197503272001122002

II/d SMA Bendahara Pengeluaran Pembantu

-

12.

I MADE AGUS WIDIARTHA

NIP.197205252007011028

II/b SMK Operator Komputer -


13

NAMA BARANG JUMLAH/SATUAN KONDISI

Komputer 6 unit Baik

Meja kabag 1 unit Baik

Meja kasubbag 3 unit Baik

Meja Staf 11 Unit Baik

Meja Rapat 1 Unit Baik

Meja Komputer 2 Unit Baik

Kursi Kabag 1 Unit Baik

Kursi Kasubbag 3 Unit Baik

Kursi Staf 11 Unit Baik

Kursi Rapat 8 Unit Baik

Sofa Tamu 1 Set Baik

Lemari Buku 8 Unit Baik

Rak Buku 1 Unit Baik

Lemari Besi 1 Unit Baik

Mesin Ketik Manual 1 Unit Baik

Printer 5 Unit Baik

Televisi 1 Unit Baik

AC 3 Unit Baik

Dispenser 1 Unit Baik

Etalase 1 Unit Baik

Kipas angin 2 Unit Baik

Filing Kabinet Kayu 3 Unit Baik

UPS 1 Unit Baik

Brankas 1 Unit Baik

3.Kinerja Pelayanan

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram

periode renstra 2016 – 2020 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja pada tahun


14

sebelumnya yaitu sebesar 96 % yaitu terdiri dari jumlah Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota yang ditetapkan, sosialisasi dan publikasi produk

hukum daerah setiap tahunnya serta jumlah kasus/sengketa yang dapat diselesaikan

serta terbentuknya MOU dengan instansi Vertikal lainnya yang menunjang kinerja

Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Mataram didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi organisasi kemudian dituangkan

kedalam Renstra SKPD dan dijabarkan kedalam Rencana Kerja pada setiap Tahun

Anggaranya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD), dengan berpedoman pada dokumen-dokumen tersebut Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Mataram berusaha untuk merealisasikan berbagai program

kegiatan yang telah direncanakan.

4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam merealisasikan berbagai program kerja dan kegiatan pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Mataram pada setiap Tahun Anggaranya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram yang dijabarkan

kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), Kegiatan yang dilaksanakan

bersifat Pelayanan Aparatur dan masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program

kegiatan tersebut didanai melalui Pos Belanja Aparatur.

Besarnya anggaran dan Rencana alokasi anggaran pada Bagian Hukum dalam 5

(lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

NO.

Alokasi Anggaran

JUMLAH (Rp)

Rincian :

1

Tahun Anggaran 2016

1.211.138.000

2

Tahun Anggaran 2017

1.261.138.000

3

Tahun Anggaran 2018

1.400.000.000


15

4

Tahun Anggaran 2019 1.500.000.000

5

Tahun Anggaran 2020

1.600.000.000

Angggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan 4 program

kegiatan yakni Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum serta Pelayanan Bantuan Hukum

Pemda.

Adanya peningkatan rencana alokasi anggaran pada setiap Tahun Anggaranya

tersebut disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan pembangunan hukum kedepan,

dimana dengan semakin meningkat dan berkembangnya pembangunan di Kota

Mataram tentunya akan diimbangi dengan semakin kompleksnya permasalahan

hukum dan gesekan-gesekan yang akan ditimbulkannya. Khususnya berkaitan dengan

aspek penataan ruang wilayah Kota, aspek perizinan dan permasalah-permasalah

sosial kemasyarakatan lainya yang berpotensi untuk mengganggu kondusifitas

KAMTIBMAS didaerah ini. Untuk itu maka Bagian Hukum Setda Kota Mataram dengan

mengedepankan program dan kegiatan yang inovatif dengan berpedoman pada Tugas

Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) berusaha untuk memaksimalkan.

5.Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Pembangunan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas harus

bersumber pada tiga pilar yaitu: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik,

penegakan hukum yang konsisten dan pengembangan serta peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, pelaksanaan ketiga pilar tersebut harus berjalan secara simultan dan

merupakan satu kesatuan yang utuh, pelaksanaan ketiga pilar tersebut diformulasikan

kedalam tugas, pokok dan fungsi yang dijabarkan kedalam berbagai program kegiatan

yang disinkronisasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan program

kegiatan pada bagian hukum setda kota mataram tersebut tidak terlepas dari adanya

tantangan dan hambatan sebagai berikut :


16

a. Tidak meratanya tingkat kesadaran hukum masyarakat akan hak dan keawajibannya

dikarenakan oleh majemuknya masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan lebih

banyak penyuluhan hukum;

b. Kurangnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya kreativitas dan

inovasi;

c. Banyaknya permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat, baik permasalahan

hukum secara horozontal antar masyarakat itu sendiri maupun konflik-konflik vertical

yang melibatkan masyarakat atau institusi pemerintah lainnya, seperti gugatan hukum

masyarakat kepada pemerintah, sehingga diperlukan langkah-langkah hukum yang

tepat baik secara litigasi maupun non litigasi;

d. Kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan merupakan salah satu penyebab

munculnya masalah dan lambannya penanganan masalah yang muncul;

e. Tidak adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal tertentu, sehingga

dapat berdampak pada sulitnya ditemukan solusi hukum yang tepat.

Namun selain faktor adanya tantangan dan hambatan tersebut, terdapat juga daya

dukung yang menjadi peluang dalam mensukseskan pelaksanaan program kegiatan yakni:

1). SDM aparatur yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 Ilmu

Hukum;

2). Kemudahan akses media informasi dan komunikasi;

3). Adanya struktur organisasi yang ramping dan saling mendukung dalam pelaksanaan

tugas;

4). Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanan tugas untuk

menunjang kegiatan pembangunan bidang hukum;

5). Adanya Steakholder (akademisi dan LSM) sebagai mitra kerja pemerintah daerah,

merupakan peluang dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan pada bagaian

Hukum setda Kota Mataram khususnya dalam rangka meningkatkan pemahaman dan

kesadaran hukum aparatur dan masyarakat yang diformulasikan kedalam berbagai

kegiatan seperti konsultasi public dalam penyempurnaan draft Rancangan Peraturan

Daerah, pembinaan keluarga sadar hukum (KADARKUM), sosialisai dan penyuluhan

hukum terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, pengkajian terhadap


17

berbagai permasalahan hukum serta konsultasi dan bantuan hukum terhadap kasus-

kasus yang dihadapai oleh aparatur dan pemerintah Kota Mtaram;

6). Adanya dukungan masyarakat yang diwujudkan dengan peran serta dan partisipasi

aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan dalam bidang

hukum sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah ikut berperan aktif

dimana masyarakat memiliki kesempatan bersuara, berpartisipasi dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.


18

BAB III

ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan Pembangunan Hukum di Kota Mataram terdapat beberapa

kelemahan yang menjadi penghambat dalam merealisasikan berbagai program kegiatan,

diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak meratanya tingkat kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya

dikarenakan oleh majemuknya masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan lebih

banyak penyuluhan hukum;

b. Kurangnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya kreativitas dan

inovasi;

c. Banyaknya permasalahan hukum yang muncul dimasyarakat, baik permasalahan

hukum secara horizontal antar masyarakat itu sendiri maupun konflik-konflik

vertikal yang melibatkan masyarakat atau institusi pemerintah lainnya, seperti

gugatan hukum masyarakat kepada pemerintah, sehingga diperlukan langkah-

langkah hukum yang tepat baik secara litigasi maupun non litigasi;

d. Kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan merupakan salah satu penyebab

munculnya masalah dan lambannya penanganan masalah yang muncul;

e. Tidak adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal tertentu,

sehingga dapat berdampak pada sulitnya ditemukan solusi hukum yang tepat;

f. Pengalokasian anggaran yang tidak berorientasi pada inovasi sehingga banyak

trobosan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena tidak didukung oleh

alokasi anggaran yang memadai.

Selain adanya faktor-faktor penghambat tersebut di atas, juga ada faktor-

faktor kunci yang menentukan keberhasilan Bagian Hukum Setda Kota Mataram yaitu

sebagai berikut :

1. SDM aparatur yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 Hukum;

2. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi;


19

3. Adanya struktur organisasi yang ramping dan saling mendukung dalam pelaksanaan

tugas;

4. Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksaan tugas untuk

menunjang kegiatan Pembanguan dalam bidang hukum;

5. Adanya steakholder (akademisi dan LSM) sebagai mitra kerja pemerintah daerah,

dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan;

6. Adanya dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan dalam bidang hukum.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Mataram dalam rangka mengatasi permasalahan dan tantangannya adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya;

2. Peningkatan kapasitas SDM;

3. Peningkatan sosialisasi pemahaman bidang hukum;

4. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum;

5. Peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dengan terpilihnya H. AHYAR ABDUH dan H. MOHAN ROLISKANA sebagai

Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk memimpin Kota Mataram dalam periode 2016-

2021 telah menetapkan Visi Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju,

Religius dan Berbudaya serta menetapkan lima Misi yaitu :

a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan kehidupan

masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya

saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).


20

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Visi ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur,

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, disamping itu makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram

adalah :

a. Kota Mataram adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga

kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal

masyarakat Mentaram dan memiliki kebanggaan sebagai warga Gumi Mentaram.

c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-

nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat

beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.

d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan

religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya

jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang

bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-

norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Untuk mencapai Visi Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju,

Religius dan Berbudaya maka Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi

yaitu :

a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan kehidupan

masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya

saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.


21

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan

indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka

menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui

kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan

rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan

Berdasarkan visi yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih

periode 2016-2021 yang menginginkan terwujudnya masyarakat Mataram yang maju,

religius, dan berbudaya dengan pengupayaan melalui lima misi yang telah ditetapkan,

maka bahasa pencapaian visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran

yang secara komprehensif akan disinergikan melalui program-program prioritas pada

masing-masing SKPD. Sinergitas ini diharapkan mampu menjawab berbagai bentuk

permasalahan atas kondisi kekinian sebagai potret Kota Mataram dalam lima tahun

mendatang, hal ini digambarkan pada Misi Kepala Daerah dalam Mewujudkan masyarakat

perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif,

dinamis dan harmonis.

2.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

Tujuan penataan tata ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan berbasis

perdagangan, jasa, dan industri kreatif. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup meliputi fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata

ruang yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan tata ruang nasional, provinsi dan kota

serta sebagai acuan masyarakat untuk mengarahkan segala kegiatan dan program

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.


22

4.Isu-isu strategis Bagian hukum

Dalam pelaksanaan program-program kegiatan dimaksud ditemukan berbagai

kendala dan kelemahan yang menjadi penghambat dalam merealisasikan berbagai

program kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

a. Minimnya data pendukung yang diperlukan dalam menyelesaikan berbagai program

kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram;

b. Pengalokasian Anggaran yang tidak berorientasi pada inovasi sehingga banyak trobosan

kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena tidak didukung oleh alokasi anggaran

yang memadai.

Namun adanya faktor-faktor penghambat tersebut tidak serta merta faktor penentu

keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam

mewujudkan visi dan misi Bagian Hukum Setda Kota Mataram, adapun Faktor-faktor Kunci

Keberhasilan Bagian Hukum Setda Kota Mataram dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. SDM aparatur yang sebagian besar berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 Ilmu

Hukum;

2. Kemudahan akses media komunikasi dan informasi;

3. Adanya jaringan kerjasama yang cukup baik antar lembaga baik lingkup Pemerintah .

4. Adanya struktur organisasi yang ramping dan saling mendukung dalam pelaksanaan

tugas;

5. Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksaan tugas Untuk menunjang

kegiatan Pembanguan dalam bidang hukum;

6. Adanya Steakholder (akademisi dan LSM) sebagai mitra kerja pemerintah daerah,

dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan;

7. Adanya dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat dalam mendukung pelasanaan

pembangunan dalam bidang hukum.


23

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

DAN STRATEGI (KEBIJAKAN DAN PROGRAM)

4.1 Visi dan Misi Bagian Hukum

Pembangunan dalam Bidang hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Mataram yang dijabarkan kedalam berbagai program/ kegiatan

didasarkan pada Visi dan Misi yaitu:

- VISI : Bagian Hukum sebagai ujung tombak pembangunan di Bidang Hukum

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

dalam mewujudkan masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan

Berbudaya.

- MISI : 1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan pada bidang hukum;

2. Mewujudkan kapasitas,ketertiban dan perlindungan hukum;

3. Meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia serta mutu

pelayanan aparatur pada bidang hukum.

4.2 Tujuan dan Sasaran

RENSTRA Bagian Hukum Setda Kota Mataram Tahun 2016-2020 ini

dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi

serta bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan dalam bidang hukum di Kota

Mataram yaitu dengan mengoptimalkan sistem hukum, tegaknya supremasi hukum dan

HAM sehingga tercapai pembangunan hukum dan nilai-nilai budaya hukum secara

komperehensif. Dengan penerapan program dan kegiatan yang berorientasi pada

memaksimalkan potensi organisasi akan berdampak positif pada peningkatan kualitas

dan kuantitas kinerja dan pelayanan aparatur pada Bagian Hukum Setda Kota Mataram

dalam lima tahun kedepan. Sedangkan sasaran jangka menengah Pembangunan dalam

bidang hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Terciptanya masyarakat Kota Mataram yang taat hukum, serta terminimalisirnya

perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;


24

(2) Terwujudnya ketertiban ,perlindungan hukum dan HAM yang berkeadilan dan kebenaran

yang didukung oleh aparat hukum yang bersih, berkemampuan dan berwibawa;

(3) Meningkatkan dan efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah, inventarisasi

penyempurnaan Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

4.3 Strategi, Kebijakan dan Program.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi tersebut maka perlu

diformulasikan langkah-langkah pendukung agar apa yang telah direncanakan tersebut

dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, salah satu langkah yang ditempuh adalah

dengan menyusun strategi. Strategi merupakan kegiatan, mekanisme, atau sistem

untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan

melalui pendekatan rasional. Hal ini perlu dilakukan agar memberikan pilihan dalam

mencapai tujuan yang diharapkan, untuk itu maka dalam melaksankan tujuan dan

sasaran tersebut maka diformulasian kedalam beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan

dibidang hukum melalui penyuluhan-penyuluhan hukum serta kadarkum;

2. Meningkatkan komunikasi dan Koordinasi dengan dinas/instansi terkait serta

masyarakat;

3. Mengembangkan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum untuk memudahkan

masyarakat mengakses berbagai peraturan hukum;

4. Mengikuti Bimbingan Teknis, lokakarya dan seminar berkaitan dengan peningkatan

sumber daya manusia, khususnya perancang peraturan perundang-undangan

(legal drafter).

5. Mengikuti Bimbingan Teknis, lokakarya dan seminar berkaitan dengan peningkatan

sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan penyelesaiaan sengketa

hukum dan kasus hukum serta penyusunan kontrak.

Arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Mataram dalam rangka

mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di bidang hukum, dengan

kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :


25

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

3. Peningkatan sosialisasi pemahaman di bidang hukum dan HAM;.

4. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum;

5. Peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum.

Terwujudnya pelaksanaan pembaharuan hukum dilakukan melalui upaya

penegakan hukum yang konsisten yang berdampak secara tidak langsung akan

memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan lain seperti ekonomi, politik, sosial

budaya dan ketertiban di masyarakat, namun kenyataan menunjukkan bahwa reformasi

hukum masih memerlukan proses yang cukup panjang untuk dapat benar–benar

berimplikasi secara menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan di Kota Mataram

terutama untuk mendukung proses peningkatan ekonomi masyarakat.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan hukum dan harus

diupayakan pemecahannya pada tahun yang akan datang, pada dasarnya terfokus pada

masalah peningkatan dan pengembangan produk hukum, dalam hal ini karena

terbatasnya tenaga yang khusus menangani penyusunan peraturan perundang–

undangan yang berpengaruh pada hasil yang belum optimal, kurangnya sosialisasi dan

terbatasnya referensi sebagai acuan dalam merumuskan materi produk hukum daerah.


26

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

a. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Mataram melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan kedalam Program

Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan kedalam berbagai kegiatan-

kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, kegiatan

pokok program ini adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan program legislasi daerah;

b. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparatur dalam penyusunan berbagai

produk hukum daerah (Legal Drafting), seperti Rancangan Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan/ atau Peraturan Pelaksanaan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. Pengkajian aspek yuridis terhadap produk-produk hukum daerah;

d. Penyiapan bahan penyusunan keterangan Walikota/ pengantar ekesekutif

terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dan persetujuan terhadap

Peraturan Walikota mendahului Peraturan Daerah;

e. Penyiapan bahan Konsultasi Publik terhadap rancangan Peraturan Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku;

2) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, kegiatan pokok

program ini adalah :

a. Meningkatkan koordinasi dalam bidang penegakan HAM dengan instansi terkait

seperti Biro Hukum Pemda NTB dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM.

b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan pembentukan,

pembinaan dan lomba kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Wilayah

Kota Mataram;


27

c. Kegiatan Sosialisasi mengenai arti pentingnya penegakan HAM, dalam upaya

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran terhadap penegakan HAM

masayarakat;

d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan HAM dengan melibatkan dinas/

instansi terkait dan Panitia RANHAM Kota Mataram;

e. Menyiapkan bahan pembinaan penegakan HAM dan melakukan pengkajian

terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah;

f. Mengadakan Aksi Nasional HAM dengan berpedoman pada rumusan RANHAM

(Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum,

kegiatan pokok program ini adalah :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme penyuluhan hukum

dengan mengikuti pendidikan teknis dan kursus maupun pelatihan – pelatihan

yang berkaitan dengan penyuluhan hukum;

b. Pendokumentasian berbagai produk peraturan perundang-undangan seperti UU,

PP, PERPRES, Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

c. Penyelenggaraan sistem dokumentasi hukum di daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Sosialisasi terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan kepada

masyarakat, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran

hukum masayarakat melalui kegiatan pencetakan berbagai produk hukum

maupun sosialisasi dimedia massa;

4) Program Konsultasi Dan Bantuan Hukum, kegiatan pokok program ini di tahun yang

akan datang adalah :

a. Pengkajian aspek yuridis terhadap sengketa hukum yang menyangkut Pemerintah

Daerah;

b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis di bidang hukum yang menyangkut bidang

tugas Pemerintah Daerah;

c. Pelayanan Bantuan Hukum di dalam (legitasi) dan di luar pengadilan (non legitasi)

terhadap kasus dan sengketa hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram;


28

d. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang konsultasi dan

bantuan hukum dengan instasi/ satuan kerja terkait;

e. Meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pelayanan hukum dengan

instansi terkait seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan POLRES;

f. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur berkaitan dengan

penyelesaian kasus yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Indikator Kinerja merupakan suatu metode evaluasi terhadap evektifitas

pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap Tahun Anggaranya, hal ini

perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pencapaian target kegiatan

serta tidak terpenuhinya target kegiatan pada suatu organisasi. Berikut disampaikan

indikator kinerja pada Bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagai pedoman

dalam mengukur tingkat kerberhasilan antara lain:

1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan:

a. Tersusunnya 15 buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram;

b. Terlaksananya 1 kali kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum

Daerah dan Penyusunan Kontrak;

c. Terlaksananya 4 kali kegiatan Konsultasi Publik terhadap 4 Rancangan Peraturan

Daerah Kota Mataram.

2) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Terlaksananya 1 kali Kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) Rencana Aksi Hak

Asasi Manusia (RANHAM) Kota Mataram;

b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum

(KADARKUM) se-Kota Mataram.

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan

Hukum, kegiatan pokok program ini adalah :

a. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap berbagai Produk Peraturan

Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Daerah Kota Mataram di 6

Kecamatan se-Kota Mataram;


29

b. Terlaksananya Data Base Perundang-Undangan melalui Sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kota Mataram;

c. Tercetaknya berbagai Produk Peraturan Perungang-Undangan yang terdiri atas

1. Cetak Undang-Undang Tingkat Atasan: 6 buah x 100 buku;

2. Cetak Perda Kota Mataram: 12 buah x 100 buku.

4) Program Konsultasi Dan Bantuan Hukum:

1. Terselesaikanya 10 kasus dan sengketa hukum yang melibatkan Aparatur dan

Pemerintah Daerah, baik penyelesaiaan dengan proses pro Yustitia melalui

Pengadilan (Litigasi) ataupun penyelesaiaan dengan mekanisme di Luar

Pengadilan (Non Litigasi);

2. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaiaan Sengketa Hukum.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut kelompok

sasaran yang dituju adalah aparatur Pemerintah Kota Mataram, dan seluruh elemen serta

komponen masyarakat di Kota Mataram. Kelompok-kelompok sasaran tersebut

disesuaikan dengan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti pada

kegiatan Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah ditujukan pada aparatur Pemerintah

Kota Mataram yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

aparatur dalam penyusunan berbagai Produk Hukum Daerah sehingga dalam

pelaksanaan program kegiatan SKPD akan memiliki payung hukum yang jelas serta

berkualitas. Kemudian untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum yang akan

terjadi dalam pelaksanaan program kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram

maupun terhadap tuntutan hukum dan sengketa hukum yang dihadapi oleh Pemerintah

Kota Mataram, maka bagi aparatur khususnya dan Pemerintah Kota Mataram umumnya

akan diberikan layanan konseling dan bantuan hukum baik penyelesaiaan dengan proses

pro Yustitia melalui Pengadilan (Litigasi) ataupun penyelesaiaan dengan mekanisme di

Luar Pengadilan (Non Litigasi).

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan lainnya yang ditujukan

kepada masyarakat seperti kegiatan Penyuluhan hukum, Kegiatan Pembinaan dan Lomba

Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan,

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap segala ketentuan yang diatur dalam


30

Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peroduk Hukum Daerah serta mendukung

pelaksanaan penegakan HAM dengan melibatkan seluruh elemen dan komponen

masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut diformulasikan kedalam berbagai metode

seperti dengan kegiatan penyuluhan hukum, pencetakan dan penyebaran berbagai

Produk Peraturan Perundang-Undangan serta sosialisasi melalui media cetak.

Untuk merealisasikan dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan

tersebut fungsi Pelayanan Umum, Sub Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan dengan

Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah akan melaksanakan 4 kegiatan

dalam kurun waktu lima tahun kedepan Bagian Hukum Setda Kota Mataram

melaksanakan dengan jumlah alokasi dana yang dibutuhkan yang berasal dari APBD Kota

Mataram. Adapun rincian alokasi dana masing-masing sub bidang sebagai berikut :

NO.

Alokasi Anggaran

JUMLAH

(Rp)

Rincian :

1

Tahun Anggaran 2016

1.211.138.000

2

Tahun Anggaran 2017

1.261.138.000

3

Tahun Anggaran 2018

1.400.000.000

4

Tahun Anggaran 2019

1.500.000.000

5

Tahun Anggaran 2020

1.600.000.000

Angggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan 4 program

kegiatan yakni Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum serta Pelayanan

Bantuan Hukum Pemda.

Adanya peningkatan rencana alokasi anggaran pada setiap Tahun Anggaranya

tersebut disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan pembangunan hukum kedepan,

dimana dengan semakin meningkat dan berkembangnya pembangunan di Kota


31

Mataram tentunya akan diimbangi dengan semakin kompleksnya permasalahan

hukum dan gesekan-gesekan yang akan ditimbulkannya. Khususnya berkaitan dengan

aspek penataan ruang wilayah Kota, aspek perizinan dan permasalah-permasalah

sosial kemasyarakatan lainya yang berpotensi untuk mengganggu kondusifitas

KAMTIBMAS didaerah ini. Untuk itu maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Mataram dengan mengedepankan program dan kegiatan yang inovatif dengan

berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) berusaha untuk

memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada, sehingga apa yang direncanakan

dapat terealisasikan.


32

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akutansi, dan Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Penerapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mewajibkan setiap

instansi Pemerintah menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi masing-masing.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peringkat

akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja merupakan suatu metode evaluasi terhadap evektifitas pelaksanaan

kegiatan yang telah direncanakan pada setiap Tahun Anggaranya, hal ini perlu dilakukan untuk

mengetahui faktor-faktor pendukung pencapaian target kegiatan serta tidak terpenuhinya

target kegiatan pada suatu organisasi. Berikut disampaikan indikator kinerja pada Bagian

hukum Sekretariat Derah Kota Mataram sebagai pedoman dalam mengukur tingkat

kerberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan antara lain:

1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan:

a. Tersusunnya 15 buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Mataram;

b. Terlaksananya 1 kali kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

dan Penyusunan Kontrak;

c. Terlaksananya 4 kali kegiatan Konsultasi Publik terhadap 4 Rancangan Peraturan

Daerah Kota Mataram.

2) Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan:

a. Terlaksananya 1 kali Kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) Rencana Aksi Hak Asasi

Manusia (RANHAM) Kota Mataram;

b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

se-Kota Mataram.

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum,

kegiatan pokok program ini adalah :


33

a. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Hukum terhadap berbagai Produk Peraturan

Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Daerah Kota Mataram di 6 Kecamatan

se-Kota Mataram;

b. Terlaksananya Data Base Perundang-Undangan melalui Sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kota Mataram;

c. Tercetaknya berbagai Produk Peraturan Perungang-Undangan yang terdiri atas

1. Cetak Undang-Undang Tingkat Atasan: 6 buah x 100 buku;

2. Cetak Perda Kota Mataram: 12 buah x 100 buku.

4) Program Konsultasi Dan Bantuan Hukum:

1. Terselesaikanya 10 kasus dan sengketa hukum yang melibatkan Aparatur dan

Pemerintah Daerah, baik penyelesaiaan dengan proses pro Yustitia melalui

Pengadilan (Litigasi) ataupun penyelesaiaan dengan mekanisme di Luar Pengadilan

(Non Litigasi);

2. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaiaan Sengketa Hukum.

Memperhatikan Indikator Kinerja diatas bila dikaitkan dengan tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam Misi Mewujudkan

masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang

kondusif, dinamis dan harmonis, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan Menciptakan

suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis dengan sasaran yaitu:

1. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat;

2. Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan dengan

lancar;

3. Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi.

Bila mencermati Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Mataram dengan tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Mataram

Tahun 2016-2020 memiliki keselarasan, dimana upaya pembangunan dalam bidang hukum

yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram dilakukan melalui upaya penegakan

hukum yang konsisten yang berdampak secara tidak langsung akan memberikan landasan

yang kuat bagi pembangunan lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan ketertiban di

masyarakat.


34

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Bagian hukum Setda Kota

Mataram merupakan unit yang sangat strategis karena terjun langsung dalam proses

pembuatan produk hukum daerah, visi Bagian Hukum sebagai dasar misi yang tercermin dalam

tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatn sampai dengan akhir periode renstra yaitu

2020, serta dapat dijadikan acuan teknis selama 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis ini dapat dicapai apabila seluruh unsur yang terdapat pada Bagian

Hukum Setda Kota Mataram berkomitmen dan bersinergis serta bertanggung jawab untuk

melaksanakannya dengan penuh pengabdian pada negara dan masyarakat karena penting

untuk diketahui bahwa keberhasilan suatu rencana strategis bukan hanya pada proses

perumusannya saja akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasinya.

Demikian semoga rencana strategis Bagian Hukum Setda Kota Mataram dapat

dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan selama lima tahun ke depan.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM

M A N S U R, SH.,MH NIP.197012312002121035

BAB I PENDAHULUAN - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/renstra-bag.-hukum-format-terbaru.pdf · BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG ... kurangnya sosialisasi

Documents