BAB I PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id I.pdf · b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan. Mengacu

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar

negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan

ini disebut dengan TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, menumbuhkan pola

pikir dikalangan masyarakat untuk mengadu nasib mereka di luar negeri. Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya dalam

penulisan ini disebut dengan UU No.13 Tahun 2003) menyatakan di dalam Pasal 1

angka 2 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat.

Pola pikir tersebut diikuti juga dengan meningkatnya kasus-kasus tentang TKI

khususnya TKI yang bekerja di luar negeri, baik itu pelanggaran-pelanggaran hukum

yang dilakukan oleh agen tenaga kerja atau agen keberangkatan yang dikenal dengan

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (yang selanjutnya dalam

penulisan ini disebut dengan PPTKIS) atau mengacu pada perusahaan perekrutan

tenaga kerja migran swasta, yang pada umumnya antara lain dikenal sebagai agen

tenaga kerja, agen penempatan tenaga kerja atau agen tenaga kerja swasta yang

2

sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (yang

selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PJTKI).

Sebagai contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo

Pratama, karena telah menempatkan empat Buruh Migran Indonesia (BMI) secara

non prosedural ke Rusia. Sebanyak tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal

Bali yang semuanya wanita/ tenaga kerja wanita (TKW) yang sempat dipenjara di

Rusia.1 Mereka adalah Ni Ketut Sukerni (Tempat Tanggal Lahir Sangsana 2 Maret

1982, dengan nomor paspor A0491163), Yanika Sriwedari (Tempat Tanggal Lahir

Karangasem dengan nomor paspor A0489558) dan Ni Kadek Yuli Marisa Dewi

(Tempat Tanggal Lahir Badung 29 Juli 1982 dengan nomor paspor A1649489). Juga

ikut dipenjara di Rusia seorang TKI lainnya yang diduga bukan berasal dari Bali

yakni atas nama Jessica Herlina Mila Agnesia Tobo (Tempat Tanggal Lahir Sabu 4

Juli 1988 dengan nomor paspor A5054020). Keempat TKI tersebut sudah tiba ke

Indonesia pada 6 November 2014 lalu, setelah sempat dipenjara di Isuram 8 City of

Kazan Tatarstand, Rusia sejak 23 September 2014.2

Muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan nasib calon TKI dan atau TKI yang

semakin beragam dan bahkan berkembang menjadikan hal tersebut sebagai isu

nasional maupun internasional. Terkait dengan kasus tersebut di atas, sesungguhnya

pemerintah Indonesia telah mengeluarakan kebijakan-kebijakan, maupun regulasi-

1BNP2TKI, 2014, TKI Ditahan Petugas Rusia , BP3TKI Bali Pelajari Pelanggaran PPTKIS, URL: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI-Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-Bali-Pelajari-

Pelanggaran-PPTKIS-- , diakses pada tanggal 23 Maret 2015.

2Dewa Putu Sumerta, 2014, Tiga TKI asal Bali Dipenjara di Rusia, URL :

http://nasional.inilah.com/read/detail/2153486/3-tki-asal-bali-dipenjara-di-rusia,, diakses pada tanggal

23 Maret 2015.

3

regulasi terkait dengan TKI, selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah

Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar

Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis

tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan Ordonansi itu dan tidak

adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar

negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan

pelaksanaannya.

Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada majikan atau

perusahaan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan

perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkrit dalam

melaksanakan dan mewujudkan hal atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan untuk seluruh warga negara.3

Diundangkannya UU No.13 Tahun 2003, Ordonansi tentang pengerahan orang

Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan

diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang undang

tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya dalam

penulisan ini disebut dengan UU No.39 Tahun 2004).

3Djumadi, 2008, Hukum Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

4

Pengaturan melalui undang-undang tersendiri ini, diharapkan mampu

merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI di luar negeri dari berbagai

upaya dan perlakuan eksploitasi dari siapapun.

Aturan hukum terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri yaitu UU No. 39

Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

Per.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja

Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di

luar negeri. Dikeluarkannya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan

jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri.

Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa:

(1).Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan

antara lain :

a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional.

b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau

peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di dalam penulisan ini disebut dengan UUD

1945), maka UU No.39 Tahun 2004 ini harus memberikan perlindungan warga

negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya

pekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan dan

5

keselamatan kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan

tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintah Indonesia masalah

penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar

negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan

TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan

sifat hukum perburuhan/ketenagakerjaan menjadi publik serta ruang lingkup yang

diatur menjadi lebih luas, tidak hanya pada aspek hukum pada hubungan kerja saja,

tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (pra employment), dan sesudah

hubungan kerja (post employment) karena itulah sangat tepat jika istilahnya disebut

dengan hukum Ketenagakerjaan.4

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan

perlindungan TKI di luar negeri, maka di perlukan pelayanan dan tanggungjawab

secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuk Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam

penulisan ini disebut dengan BNP2TKI), yang berfungsi merumuskan kebijakan di

bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan

terintegrasi. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang

hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga

4Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja

Grafindo Persada, Jakarta (selanjutnya disingkat Lalu Husni I), hlm.v.

6

memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya

untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan

mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.5

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat

terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang

terlibat pada pengiriman TKI keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja

di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung

jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna

penempatan.6

Fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga

kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan

calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji

berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar

prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus TKI ilegal.

Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan TKI yang berada di luar negeri,

mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini

menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-

menawar, maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai

misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai

5Lalu Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjann Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

(selanjutnya disingkat Lalu Husni II),hlm.54.

6Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial,Sarana

Bhakti Persada, Jakarta, hlm. 34.

7

pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk

menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa

pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala.

Permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa

disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan

berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering

ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari

luar negeri.7

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kasus pelanggaran pelaksanaan

penempatan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo Pratama tersebut, maka

penulis tertarik melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi

dengan judul: “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia Swasta oleh PT. Nahelindo Pratama)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis menyampaikan beberapa masalah yang kemudian

akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalahnya

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri

oleh PPTKIS ?

7I Dewa Rai Astawa, 2006, Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, hlm.3.

8

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke

Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penulisan ilmiah berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka perlu

ditentukan secara tegas mengenai batasan-batasan materi yang akan dibahas sehingga

memudahkan dalam menyimak pengertian maupun dalam penyampaian isi dari

permasalahan yang dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan apa

yang menjadi persoalan dapat diuraikan secara tepat dan sistematis yang berfungsi

menjamin adanya keutuhan dan ketegasan serta mencegah kekaburan permasalahan.

Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar

negeri oleh PPTKIS.

2. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang

dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pelaksanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT. Nahelindo Pratama)”, dengan

rumusan masalah Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke

Luar Negeri oleh PPTKIS Dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non

9

prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama, tidak terdapat

karya dengan judul dan rumusan masalah yang sama yang pernah diajukan, pernah

ditulis, atau diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Namun adapun

beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini di luar Fakultas

Hukum Universitas Udayana antara lain :

JUDUL

PENELITIAN

TAHUN

TEMPAT

RUMUSAN

MASALAH

PELAKSANAAN

KEWENANGAN

DINAS TENAGA

KERJA

TRANSMIGRASI

DAN

KEPENDUDUKAN

PROPINSI BALI

DALAM RANGKA

PENEMPATAN

TENAGA KERJA

2009 Fakultas Hukum

Universitas Udayana

1.Bagaimanakah

pelaksanaan

kewenangan Dinas

Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan

Kependudukan

Propinsi Bali dalam

rangka penempatan

para tenaga kerja

Indonesia (TKI) yang

bekerja keluar negeri

10

INDONESIA

YANG BEKERJA

KELUAR NEGERI

2.Apakah langkah-

langkah yang

dilaksanakan oleh

Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi dan

Kependudukan

propinsi Bali untuk

meningkatkan

kualitas tenaga kerja

ANALISIS

YURIDIS

TENTANG

TANGGUNG

JAWAB

PERUSAHAAN

JASA TENAGA

KERJA

INDONESIA

(PJTKI)

TERHADAP

TENAGA KERJA

2012 Fakultas Hukum

Universitas

Lamongan

1.Apa tanggung

jawab Perusahaan

Jasa Tenaga Kerja

Indonesia (PJTKI)

terhadap Tenaga

Kerja Indonesia (TKI)

2.Bagaimanakah

peran pemerintah

dalam melindungi

Tenaga Kerja

Indonesia (TKI)

11

INDONESIA (TKI)

DIHUBUNGKAN

DENGAN

UNDANG-

UNDANG NO.39

TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN

DAN

PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA

INDONESIA DI

LUAR NEGERI

Letak Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi diatas yaitu lokasi pembahasan

kasus dilakukan dan seluruh isi rumusan masalahnya yang berbeda, sehingga

hasilnya pun akan berbeda.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait dengan prosedur pelaksanaan penempatan kerja tenaga

kerja Indonesia ke luar negeri ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Adapun tujuan tersebut antara lain :

12

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri

oleh PPTKIS.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural

yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami lebih dalam tentang prosedur pelaksanaan penempatan

kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS.

2. Untuk memahami lebih dalam perlindungan hukum bagi TKI non prosedural

yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam

perkembangan teori, konsep dan asas hukum, khususnya yang berkaitan

dengan masalah ketenagakerjaan.

2. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat

perkuliahan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan

kenyataan di lapangan.

13

2. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

yang terkait dengan masalah penulisan skripsi ini dan bermanfaat sebagai

referensi bagi peneliti lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

1.7 Landasan Teoritis

Pada umumnya negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum

terhadap warga negara dan TKI pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya

perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang bekerja di

luar negeri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian TKI. Berdasarkan Pasal 1

ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk

jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan menurut buku pedoman

pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki

maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial,

keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar

negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan

atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian

kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan

atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi”maka TKI dapat menuntut

sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

14

Hak dan kesempatan tenaga kerja yang ingin menjadi calon TKI/TKI

berdasarkan Pasal 8 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Hak dan kesempatan calon TKI :

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. bekerja di luar negeri;

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan

prosedur penempatan TKI di luar negeri;

c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar

negeri;

d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan

untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang

dianutnya;

e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan;

f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh

tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di

negara tujuan;

g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan

martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri;

h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan

TKI ke tempat asal;

i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Kewajiban TKI berdasarkan Pasal 9 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai

berikut :

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di

negara tujuan;

b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan

peraturan perundang-undangan; dan

d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan

TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

15

Ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan perlindungan bagi seluruh TKI

yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin

berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan

dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Penempatan TKI di luar negeri di dasarkan oleh beberapa asas, adapun asas

penempatan kerja meliputi hal berikut :

1. Asas terbuka : pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas meliputi

jenis kerja, jam kerja, dan upah.

2. Asas bebas : pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaanya dan pemberi kerja

bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak ada unsur pemaksaan.

3. Asas objektif : pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok dengan

pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang

dibutuhkan dengan harus memperhatikan kepentingan umum daripada

kepentingan pribadi.

4. Asas adil dan setara : penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tidak

berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan politik. 8

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKI yang bekerja

di luar negeri,berkaitan dengan perlindungan terhadap para pekerja, Imam Soepomo

membagi perlindungan kerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

8R.Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.71.

16

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan

usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup

guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam

dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya.

3. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. 9

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui

sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Metode juga dapat

diartikan sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki

alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data, dan

penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Penelitian

merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu

pengetahuan. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan

fondasi terhadap setiap tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek.10

Metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data,

9Zainal Asikin et. Al. 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

97.

10Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

17

teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel penelitian, serta pengolahan

dan analisis data. Berikut uraiannya :

1.8.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Hal

ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek

empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang

hidup dalam masyarakat.11

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan pengamatan di

lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep

yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Penelitian

yuridis empiris ini tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan

dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan

yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari

lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

Penelitian ini sebagai pendekatan pada masalah aspek hukum pelaksanaan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan yang

sedang berlaku. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk

11Hilman Hadikusuma H, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar

Maju, Bandung, hlm.61.

18

memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas

empiris dalam masyarakat.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach).

Pendekatan undang-undang (statute apparoach) dilakukan dengan menelaah

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk

mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang

dengan undang-undang yang lainnya dan undang-undang Dasar dengan

undang-undang Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis

peneliti perlu mencari ratio legis dan ontologis lahirnya undang-undang

tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis terhadap suatu

undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi

yang ada dibelakang undang-undang itu, memahami kandungan filosofi yang

ada dibelakang undang-undang tersebut maka akan dapat menyimpulkan

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu

19

yang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.12

2. Pendekatan Fakta (The Fact Approach).

Pendekatan berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada

kenyataan. Menurut pendekatan ini pendekatan fakta merupakan pada

kenyataan yang benar-benar terjadi menurut fakta sejarah. Fakta ini dengan

menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan

mengenai isu yang dihadapi. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu

dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.13

1.8.3 Sifat Penelitian

Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian empiris yang digunakan

adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk

menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan khususnya

melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI. Penelitian deskriptif pada

penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam perlindungan hukum

terhadap TKI.

12 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

13 Ibid.

20

1.8.4 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi :

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari

sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu pula, data

primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.14

Penelitian ini

merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini penelitian

dilakukan di beberapa tempat, yaitu :

a. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BP3TKI)

b. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (yang selanjutnya di

dalam penulisan ini disebut dengan Disnakertrans Prov.Bali).

c. PPTKIS PT. Nahelindo Pratama.

2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari peneliti

dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.15 Data

sekunder dapat dibagi lagi menjadi:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas

(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-

14Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

hlm. 202.

15Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo

Persada, Jakarta, hlm. 30.

21

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan

perundang-undangan, dan putusan hakim.16

Dalam penelitian ini bahan

hukum primer yang dipergunakan meliputi peraturan perundang-undangan,

yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang No.13 Tahun

2003, UU No.39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No

Kep 104A/MEN/2002, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga

Kerja Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang terdiri

atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

hakim.17

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang terdapat di internet. 18

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyebutkan

bahwa dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan

16Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

17Ibid, hlm. 54.

18Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 32.

22

data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran quitionaire/angket.

Penyusunan tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian ini,

yakni dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

penelitian, yakni berupa literatur-literatur hukum ketenagakerjaan.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim

digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah,

wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian

kepada responden maupun informan agar hasil wawancara memiliki nilai

validitas dan reabilitas. Metode wawancara yang dilakukan dalam rangka

mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara bebas

terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat

tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau interview guide19

.

penulis merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau informan yang

dalam hal ini berasal dari PPTKIS (PT. Nahelindo Pratama), BP3TKI, dan

Disnakertrans Prov.Bali.

19Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.

23

1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel penelitian mempergunakan teknik non propability

sampling, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan pengambilan beberapa

sampel dianggap mewakili BP3TKI dan Disnakertrans Prov.Bali. Bentuk yang

dipergunakan yaitu dengan penarikan sampel dilakukan bedasarkan tujuan tertentu

yang sampel dipilih atau ditentukan sendiri. Penunjukan dan pemilihan sampel

didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dalam proses

penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Kriteria tersebut diantaranya :

sampel yang bersangkutan mengerti dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan

dengan TKI dan penempatan TKI di luar negeri, serta sampel dapat memberikan

data-data yang akurat tentang pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri.

1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ilmu hukum empiris mengenal model-model analisis seperti: analisis

data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan

kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan.20

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, baik data lapangan maupun data

kepustakaan selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data ini disajikan secara

deskriptif, yaitu pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai penelitian terhadap

20Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. IV, Ghalia

Indonesia, Jakarta, hlm.47.

24

suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam hal ini mengenai

perlindungan hukum terhadap TKI.

Sedangkan untuk menguraikan dan menjelaskan pengertian tentang masalah

hukum yang data-datanya telah terkumpul dilakukan analisis kualitatif. Analisis

kualitatif ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan

kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh suatu kesimpulan dan

kejelasan dalam pembahasan masalah.