BAB I PENDAHULUAN - etd.repository.ugm.ac.idetd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/62407/potongan/S1-2013... · Bagaimana peta selat Sunda setelah tertutupnya teluk menjadi bagian

1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Konferensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut yang dikenal dengan United

Nations Converention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS)

menghasilkan berbagai ketentuan hukum di laut milik suatu negara. Menurut

UNCLOS, Indonesia sebagai Negara Kepulauan berhak mengklaim beberapa

wilayah laut. Wilayah laut yang dimiliki Indonesia ialah: perairan kepulauan,

perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan

landas kontinen. Ketentuan tentang wilayah-wilayah laut meliputi jarak dari daratan,

lebar ke laut lepas, penetapan batas dengan negara lain, dan ketentuan lain yang telah

dicantumkan dalam UNCLOS. UNCLOS telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik

Indonesia ke dalam Undang-Undang No.17 Tahun 1985.

Salah satu wilayah laut yang dimiliki Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu

perairan pedalaman. Perairan pedalaman merupakan wilayah laut kedaulatan

Indonesia yang belum ditetapkan. Menurut pasal 3 Undang Undang No.6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia, perairan pedalaman adalah semua perairan yang

terletak pada sisi darat dari garis air rendah di pantai-pantai Indonesia, termasuk

semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Ada

berbagai jenis garis penutup yang dapat digunakan untuk penarikan batas perairan

pedalaman yang ditetapkan dalam Undang Undang No.6 Tahun 1996. Wilayah laut

yang menjadi perairan pedalaman seharusnya didata dan dipublikasikan dengan

didaftarkan ke PBB. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2008), jika suatu

wilayah perairan telah ditetapkan sebagai perairan pedalaman, maka kapal asing

dilarang melintasi wilayah tersebut, sehingga penentuan perairan pedalaman sangat

diperlukan karena berkaitan dengan keamanan nasional.

Salah satu perairan di Indonesia yang memiliki lalu lintas pelayaran cukup

ramai yaitu selat Sunda. Selat Sunda merupakan wilayah perairan di antara Pulau

Sumatra dan Pulau Jawa. Selat Sunda digunakan sebagai jalur pelayaran nasional

maupun internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia I), dan dilakukan pemasangan

2

kabel dan pipa bawah laut. Selat Sunda juga merupakan daerah budidaya kerang

mutiara, daerah cagar alam flora dan fauna, daerah cagar alam laut, taman nasional

dan daerah wisata. Di selat Sunda, Tentara Nasional Indonesia melakukan latihan

peperangan laut. Meskipun Selat Sunda saat ini memiliki status sebagai perairan

kepulauan, di perairan Selat Sunda terdapat beberapa teluk yang seharusnya dapat

diidentifikasi sebagai perairan pedalaman, selanjutnya wilayah perairan pedalaman di

Selat Sunda tersebut perlu didefinisikan secara geografis.

I.2. Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan perlu menetapkan Perairan Pedaaman,

didaftarkan ke PBB dan dipublikasikan. Selat Sunda sebagai jalur ALKI yang

memiliki lalu lintas pelayaran padat memiliki teluk-teluk yang bila ditutup dengan

garis penutup teluk, dapat didefinisikan sebagai perairan pedalaman. Faktanya, di

Selat Sunda belum di definisikan perairan pedalaman. Pendefinisian perairan

pedalaman di Selat Sunda diperlukan berkaitan dengan keamanan nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai

berikut :

1. Apakah teluk Sarimo, teluk Lampung, teluk Miskam, teluk Paraja, dan

teluk Sarimo yang terletak di Selat Sunda dapat dikategorikan sebagai

perairan pedalaman?

2. Berapakah luas masing-masing teluk yang dapat dikategorikan sebagai

perairan pedalaman? Dimanakah batas-batasnya?

3. Bagaimana peta selat Sunda setelah tertutupnya teluk menjadi bagian dari

perairan pedalaman?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pendefinisian perairan pedalaman di dalam teluk ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya perairan pedalaman di Selat Sunda.

2. Terdefinisikannya perairan pedalaman di Selat Sunda secara geografis.

3

I.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi yang memiliki

kewenangan dalam menentukan perairan pedalaman.

I.5. Batasan Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali wilayah perairan

pedalaman. Karena pentingnya posisi Selat Sunda sebagai jalur ALKI, maka

penelitian ini hanya difokuskan di perairan Selat Sunda, dengan data yang digunakan

adalah peta laut nomor 71. Perairan Selat Sunda mengacu pada batas Selat Sunda

sesuai publikasi S23 dari International Hydrographic Organization (IHO). Selain itu,

karena keterbatasan data, panjang minimal garis penutup teluk yang dikaji pada

penelitian ini adalah tiga mil laut.

I.6. Tinjauan Pustaka

UNCLOS menjelaskan bahwa suatu negara memiliki wilayah laut pada zona-

zona tertentu. Zona laut yang dimiliki sebuah negara adalah perairan kepulauan,

perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan

landas kontinen. Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji penetapan

batas wilayah laut pada zona-zona tersebut. Hani (2007) dan Wulansih (2007)

mengkaji batas landas kontinen di Indonesia, Lestiyani (2012) dan Musavia (2012)

mengkaji batas zona ekonomi eksklusif, dan Rezkiani (2007) mengkaji batas zona

tambahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rezkiani (2007) mengambil studi kasus di

perarian Manado untuk batas zona tambahan. Data yang digunakan yaitu peta garis

pangkal dan peta Rupa Bumi Indonesia. Rezkiani mengacu pada UNCLOS yang

menyatakan bahwa zona tambahan memiliki jarak maksimal 24 mil laut dari garis

pangkal di luar laut teritorial. Rezkiyani (2007) menghubungkan koordinat titik

pangkal untuk mendapat garis pangkal kepulauan Indonesia, kemudian diukur jarak

kearah luar dari Indonesia untuk mendapat batas zona tambahan.

Seperti kajian zona laut yang dilakukan Rezkiani, kajian mengenai batas zona

ekonomi eksklusif yang dilakukan Lestiyani (2012) dan Musavia (2012) juga

mengacu pada UNCLOS. UNCLOS memberikan pengertian zona ekonomi eksklusif

memiliki batas hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Dikarenakan jarak antara

4

Indonesia dan Filipina kurang dari 400 mil laut, Lestiyani (2012) melakukan kajian

untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Filipina,

sehingga masing-masing negara memperoleh bagian zona ekonomi eksklusifnya.

Musavia (2012) mengkaji batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia, Malaysia,

dan India di Selat Malaka.

Kajian mengenai batas zona laut selain zona ekonomi eksklusif dan zona

tambahan telah dilakukan oleh Wulansih (2007) dan Hani (2007), yaitu penelitian

mengenai penetapan batas landas kontinen. Landas kontinen sesuai UNCLOS tidak

hanya ditentukan berdasarkan batas jarak dari garis pangkal, namun juga kedalaman

laut. Dalam penelitian mengenai landas kontinen, baik Hani (2007) maupun

Wulansih (2007) melakukan pengolahan data batimetri untuk mendapat informasi

kedalaman.

Dalam penetapan batas zona laut, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam

penetapan batas maritim adalah penghitungan luas wilayah. Penghitungan luas

wilayah dilakukan dalam penelitian Rahajeng (2007), Lestyani (2012), dan Musavia

(2012). Dalam penelitian Rahajeng (2007), data masukan yang digunakan adalah

LLN dan wvs, dengan penghitungan luas menggunakan perangkat CARIS LOTS 4.0.

Metode penghitungan luas yaitu melingkupi wilayah yang akan diukur luasnya

dengan poligon, kemudian luas poligon dicari dengan hasil dalam satuan kilometer

persegi (km2). Lestyani (2012) dan Musavia (2012) mengukur luas wilayah laut

dengan metode yang sama, namun dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS

9.3.

Penelitian mengenai penetapan batas zona laut yang telah disebutkan

merupakan kajian hak suatu negara atas wilayah-wilayah tertentu di laut berdasarkan

UNCLOS. Penetapan zona laut dalam penelitian tersebut lebih memperhatikan aspek

politis berdasarkan jarak dan tidak memperhatikan bentuk geografi maritimnya.

Penelitian mengenai batas zona laut yang memperhatikan batas berdasar bentuk

geografinya adalah penelitian yang dilakukan Setiyadi (2007).

Setiyadi (2007) melakukan kajian tentang penentuan garis batas untuk laut,

selat, dan teluk. Dalam penelitiannya, Setiyadi (2007) menyebutkan bahwa garis

penutup diteluk ditarik dari dua tanjung yang berhadapan. Titik awal yang digunakan

untuk penarikan garis adalah titik pada posisi garis air rendah di ujung tanjung,

5

sebagai pintu masuk alamiah dari teluk. Sebelum menentukan titik awal, Setiyadi

(2007) menggunakan data DEM untuk membandingkan cara penarikan garis penutup

teluk yang digunakan International Maritime Organization (IMO) dan International

Hydrographic Organization (IHO). Pada draft publikasi IHO maupun IMO tidak

membatasi panjang garis penutup teluk, dikarenakan keduanya memberikan

penamaan teluk bukan untuk kepentingan yurisdiksi suatu Negara.

Penentuan titik awal yang digunakan Setiyadi (2007) dimulai dari pendekatan

geografi maritim, dengan bentuk geografi maririm yang dicari adalah tanjung.

Penarikan garis dimulai dengan menentukan dua garis pelurusan pada sisi tanjung.

Garis pelurusan adalah garis pantai pada posisi muka laut rata-rata yang paling

mewakili bentuk kedua sisi tanjung. Perpotongan dari garis pelurusan membentuk

sudut, kemudian diukur besar sudut hasil perpotongan. Sudut hasil perpotongan

dibagi dua, kemudian membuat garis bisector of tangent sebagai garis yang membagi

dua sudut sama besar. Garis bisector of tangent dipotongkan pada garis pantai posisi

air surut, yang ditentukan pada posisi kontur nol. Hasil perpotongan kontur nol dan

garis bisector of tangent adalah titik awal penarikan garis penutup teluk.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, yang dikaji adalah batas salah satu zona laut dalam UNCLOS,

yaitu perairan pedalaman. Dalam penelitian ini, penentuan zona maritim tidak hanya

mengacu pada aspek jarak, tapi juga bentuk geografi dari teluk. Lokasi studi kasus

juga berbeda karena studi kasus adalah Selat Sunda yang merupakan Perarian

Kepulauan, namun pada penelitian ini dikaji batas antara perairan pedalaman dan

perairan kepulauan.

I.7. Landasan Teori

I.7.1. Zona maritim menurut UNCLOS

UNCLOS, atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah hasil

dari konferensi internasional tentang hukum laut. UNCLOS memberikan berbagai

ketentuan hukum di laut bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Di dalam

UNCLOS dijelaskan bahwa negara boleh mengklaim zona maritim yang batasnya

ditentukan dari garis pangkal.

6

Menurut data dari United Nations (2013), ada 165 negara yang telah

meratifikasi ketentuan UNCLOS. Masing-masing negara mendapat hak atas zona

maritim yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan,

zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Ilustrasi dari zona maritim yang dapat

diklaim suatu negara disajikan pada Gambar I.1. Dalam penelitian ini, zona maritim

yang dikaji yaitu perairan kepulauan, perairan pedalaman, dan laut teritorial.

Gambar I.1. Wilayah maritim negara pantai berdasarkan UNCLOS (Sumaryo dan Arsana, 2008)

I.7.1.1. Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters)

Perairan kepulauan adalah zona maritim yang hanya dimiliki negara kepulauan.

Negara kepulauan didefinisikan dalam pasal 46 UNCLOS “"archipelagic State"

means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other

islands”. Pasal 46 UNCLOS mendefinisikan bahwa negara kepulauan adalah negara

yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Meskipun suatu negara memiliki beberapa pulau, tidak semua negara dapat

mengklaim sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan hanya berlaku bagi negara

yang dapat menutup wilayahnya dengan garis pangkal kepulauan. Pasal 47 UNCLOS

memberikan syarat bagi garis pangkal kepulauan yang ditarik menghubungkan

pulau-pulau terluar suatu negara dengan perbandingan antara wilayah lautan dan

daratan haruslah antara 1:1 hingga 9:1.

UNCLOS memberikan istilah perairan kepulauan bagi perairan yang berada di

dalam garis pangkal kepulauan yang hanya dimiliki negara kepulauan. Dengan

7

ditutupnya suatu negara dengan garis pangkal kepulauan, negara tersebut memiliki

wilayah laut yang lebih luas daripada jika negara menggunakan garis pangkal yang

lain.

Meskipun suatu wilayah laut telah menjadi perairan kepulauan kedaulatan

suatu negara, kapal asing tetap dapat melintas di wilayah perairan tersebut seperti

yang dijelaskan pada Bagian 3 dan di pasal 52 UNCLOS tentang Hak Lintas Damai

dan pasal 53 UNCLOS tentang Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Menurut pasal 53

UNCLOS, suatu negara kepulauan diharuskan membuat alur laut dan rute

penerbangan di atasnya bagi negara lain yang hendak melintasi perairan kepulauan

negara tersebut. Alur laut kepulauan adalah rangkaian garis yang ditarik dari tempat

masuknya yaitu laut teritorial suatu negara, masuk ke perairan kepulauan, dan

berakhir pada laut teritorial tempat keluarnya. Apabila suatu negara tidak

menentukan alur laut/rute penerbangan, negara lain boleh melewati rute mana saja

yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional.

I.7.1.2. Perairan Pedalaman (Internal Waters)

UNCLOS mendefinisikan perairan pedalaman dalam pasal 8, dengan bunyi

“Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the

territorial sea form part of the internal waters of the State”. Pasal 8 UNCLOS

menerangkan bahwa perairan yang berada pada sisi darat dari garis pangkal yang

digunakan untuk penarikan laut territorial sebagai bagian dari perairan pedalaman

suatu negara. Dengan demikian, setelah suatu negara menutup pantainya dengan

garis pangkal, perairan yang berada di sisi dalam dari garis pangkal adalah perairan

pedalaman dan yang berada di sisi luarnya adalah laut teritorial.

Pada pasal 8 tertulis pengecualian untuk Bab IV UNCLOS yaitu mengenai

negara kepulauan. Bagi negara kepulauan, perairan yang berada pada sisi dalam garis

pangkal belum tentu perairan pedalaman, karena negara kepulauan berhak menarik

garis pangkal kepulauan yang berarti perairan di sisi dalamnya bisa menjadi perairan

kepulauan.

Di perairan kepulauan, suatu negara boleh menarik garis batas antara Perarian

Pedalaman dan perairan kepulauan. Hal ini sesuai bunyi pasal 50 UNCLOS, “Within

its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines for the

8

delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10 and 11”. Garis

yang dapat digunakan sebagai batas antara perarian Kepulauan dan perairan

pedalaman adalah garis yang dijelaskan di pasal 9 UNCLOS (garis penutup sungai),

pasal 10 UNCLOS (garis penutup teluk), dan pasal 11 UNCLOS (garis penutup

instalasi pelabuhan).

I.7.1.3. Laut Teritorial (Territorial Sea)

Pasal 2 UNCLOS menjelaskan status hukum laut teritorial, ruang udara di atas

laut teritorial, serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Dalam pasal 2

disebutkan :

1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and

internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic

waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea.

2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to

its bed and subsoil.

3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention

and to other rules of international law.

Sesuai pasal 2 UNCLOS, suatu negara memiliki kedaulatan selain wilayah daratan,

perairan pedalaman, dan perairan kepulauan juga termasuk kedaulatan atas Laut

Territorial.

Batas Laut Territorial dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 UNCLOS, yaitu 12 mil

laut diukur dari garis pangkal yang digunakan negara pantai. Untuk negara

kepulauan, pasal 48 UNCLOS menyebutkan bahwa laut territorial diukur dari garis

pangkal kepulauan.

I.7.1.4. Perairan Pedalaman di dalam teluk

Perairan pedalaman (Internal Waters) dijelaskan pada pasal 8 UNCLOS, dan

teluk beserta garis penutup teluk dijelaskan secara lengkap pada pasal 10 UNCLOS

tentang Teluk (Bays). Pasal 10 terdiri dari 6 ayat yang memuat mengenai teluk dan

garis penutup teluk. Pengertian teluk dan penarikan garis penutup teluk menurut

UNCLOS telah diadaptasi pemerintah Indonesia dalam beberapa Undang-Undang

dan Peraturan Pemerintah. Hal ini dilakukan karena Indonesia telah meratifikasi

UNCLOS dalam Undang Undang No 17 tahun 1985.

9

Menurut pasal 7 Undang Undang No 6 tahun 1996, perairan pedalaman tediri

atas laut pedalaman dan perairan darat. Demikian bunyi lengkap pasal 7 :

(1) Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman,

Pemerintah Indonesia dapat menarik garis - garis penutup pada mulut sungai,

kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.

(2) Perairan pedalaman terdiri atas :

a. laut pedalaman; dan

b. perairan darat.

(3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah bagian

laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis

air rendah.

(4) Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala

perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut

sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari

garis penutup mulut sungai.

I.7.1.4.1. Pengertian teluk

UNCLOS memberi pengertian tentang teluk pada pasal 10 ayat (2) dengan

bunyi “a bay is a well-marked indentation whose penetration is in such proportion to

the width of its mouth as to contain land-locked waters and constitute more than a

mere curvature of the coast. An indentation shall not, however, be regarded as a bay

unless its area is as large as, or larger than, that of the semi-circle whose diameter is

a line drawn across the mouth of that indentation”. Teluk menurut UNCOS adalah

lekukan pantai yang apabila digambar garis penutup antara kedua mulutnya, luas

perairan di dalam teluk lebih luas atau sama luas dengan setengah lingkaran yang

memiliki dimater sepanjang garis penutup teluk.

Dari pengertian teluk dalam UNCLOS dapat disimpulkan bahwa untuk

menentukan suatu lekukan pantai sebagai teluk atau bukan teluk, dilakukan dengan

beberapa tahap. Tahap pertama yaitu menentukan mulut teluk kemudian membuat

garis yang menutup teluk. Tahap kedua mengukur panjang garis yang menutup teluk,

kemudian membuat lingkaran dengan panjangan tersebut sebagai diameter. Tahap

ketiga membagi dua lingkaran yang dimaternya sepanjang garis penutup teluk,

10

kemudian mengukur luasnya. Tahap keempat mengukur luas perairan yang berada di

dalam garis penutup. Tahap terakhir adalah membandingkan antara luas perairan di

dalam garis penutup teluk dan luas setengah lingkaran. Apabila luas perairan di

dalam garis penutup teluk lebih luas atau sama luas, perairan tersebut dapat disebut

sebagai teluk.

Pengertian teluk menurut UNCLOS hanya digunakan sebagai acuan untuk

menentukan batas maritim suatu negara. Pada kenyataannya, ada beberapa teluk di

Indonesia yang tidak memenuhi syarat UNCLOS namun masuk dalam toponim

teluk. Gambar I.2 menjelaskan perbedaan teluk yang diakui secara hukum

internasional (teluk yuridis) dan teluk yang tidak sesuai syarat hukum internasional.

Gambar I. 2. Teluk (Arsana, 2007)

I.7.1.4.2. Garis penutup teluk

UNCLOS pasal 10 ayat (4) menjelaskan bahwa garis yang menutup teluk tidak

boleh lebih panjang dari 24 mil laut. Bunyi pasal 10 ayat (4) sebagai berikut “If the

distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay does

not exceed 24 nautical miles, a closing line may be drawn between these two low-

water marks, and the waters enclosed thereby shall be considered as internal

waters”. Perairan yang berada di dalam garis penutup teluk dan sepanjang pantai

dapat langsung didefinisikan sebagai perairan pedalaman setelah ditutupnya teluk.

Apabila panjang garis penutup teluk lebih dari 24 mil laut, maka dipilih

lekukan pantai di dalam teluk yangpanjangnya kurang dari atau sama dengan 24 mil

laut. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (5) UNCLOS yang berbunyi “Where the

11

distance between the low-water marks of the natural entrance points of a bay

exceeds 24 nautical miles, a straight baseline of 24 nautical miles shall be drawn

within the bay in such a manner as to enclose the maximum area of water that is

possible with a line of that length”. Garis penutup teluk dipilih pada lekukan pantai

di dalam teluk sedemikian sehingga mendapat luas maksimum yang bisa diambil

oleh suatu negara. Pemilihan luas maksimum dimaksudkan agar negara mendapat

keuntungan seluas-luasnya.

Cole (1997) menyebutkan jika ada pulau yang terletak di sisi dalam dari garis

penutup teluk, pulau-pulau tersebut menjadi bagian dari perairan. Selain itu, jika

dalam penarikan garis penutup teluk terhalang oleh pulau-pulau kecil, maka panjang

teluk yang diukur adalah penjumlahan dari garis yang menghubungkan mulut teluk

dan pulau-pulau. Diameter yang digunakan untuk membuat setengah lingkaran yang

menjadi syarat adalah penjumlahan dari garis yang menghubungkan pulau-pulau.

Pasal 10 ayat (3) mengatur mengenai peran pulau yang terletak di dalam teluk,

dengan bunyi “For the purpose of measurement, the area of an indentation is that

lying between the low-water mark around the shore of the indentation and a line

joining the low-water mark of its natural entrance points. Where, because of the

presence of islands, an indentation has more than one mouth, the semi-circle shall be

drawn on a line as long as the sum total of the lengths of the lines across the

different mouths. Islands within an indentation shall be included as if they were part

of the water area of the indentation”. Pasal 10 ayat (3) dijelaskan dalam Gambar I.3.

Dari Gambar I.3, panjang garis penutup untuk mengukur diameter adalah

penjumlahan dari garis X, Y dan Z.

Gambar I.3. Pulau di dalam teluk (Prescott dan Schofield, 2005)

12

I.7.1.4.3. Titik masuk alamiah dari teluk

Pasal 10 ayat (3) UNCLOS menyebutkan untuk maksud pengukuran, yang

digunakan adalah garis air rendah di sepanjang pantai dan garis air rendah pada pintu

masuk alamiah. Penentuan titik yang digunakan sebagai mulut teluk atau pintu

masuk alamiah menjadi penting karena digunakan sebagai titik awal pengukuran

panjang garis penutup dan luas teluk. Suatu negara bebas menentukan titik masuk

alamiah dari teluknya. Menurut Prescott dan Schofield (2005), garis biasanya akan

digambarkan sejauh mungkin menuju ke laut. Pemilihan garis agar mendapat

panjang maksimal dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya

bagi negara. Dalam Cole (1997) disebutkan mulut teluk yang dipilih adalah tanjung

yang terletak di salah satu sisi teluk menuju tanjung di sisi yang lain.

Ada dua cara menentukan natural entrance points atau titik masuk alamiah,

cara pertama dikembangkan oleh Shalowitz, dan cara kedua dikembangkan oleh

Hodgson dan Alexander (Prescott dan Schofield, 2005). Cara pertama dengan

menggambar garis lurus pada dua sisi mulut teluk yang dianggap mewakili arah

pantai, disebut tangent. Perpotongan dari dua tangent pada salah satu mulut teluk

akan membentuk sudut. Sudut yang terbentuk dibagi dua sama besar, disebut

bisector of tangent, kemudian dicari perpotongan antara bisector of tanget dengan

garis air rendah pada pantai sebagai titik masuk alamiah. Garis penutup teluk

bermula pada titik masuk alamiah dari tanjung di salah satu sisi menuju titik masuk

alamiah di sebrangnya. Cara pertama dijelaskan dalam Gambar I.4.

Gambar I.4. Titik masuk alamiah dari teluk (Prescott dan Schofield, 2005)

13

Cara kedua yang dikembangkan Hodgson dan Alexander disebut 45-degree test.

Cara kedua memiliki asumsi bahwa titik masuk diidentifikasikan pada sudut antara

garis penutup teluk dan garis air rendah yang mewakili arah pantai. Jika sudut antara

garis air rendah dan garis penutup teluk sebesar 45˚ atau lebih, titik masuk alamiah

berada di mulut teluk yang tepat dan garis dapat langsung digunakan sebagai garis

penutup teluk. Penjelasan mengenai cara yang disampaikan oleh Hodgson dan

Alexander diilustrasikan dengan Gambar I.5. Hodgson dan Alexander dalam Cole

(1997) menyatakan bahwa ada konfigurasi tertentu dari sebuah teluk yang

menyebabkan 45-degree test tidak menghasilkan titik masuk alamiah yang tepat,

dicontohkan pada Gambar I.6. Dalam Gambar I.6 titik A tidak sesuai dengan 45-

degree test dan yang sesuai adalah titik B. Namun demikian, titik A adalah tanjung

yang benar sebagai mulut teluk.

Gambar I.5. 45-degree test untuk menentukan mulut teluk (Prescott dan Schofield, 2005)

Salah satu lembaga formal di Indonesia yaitu Dinas Hidro-Oseanografi

(Dishidros) TNI AL mengadaptasi cara penentuan titik masuk alamiah dari

Shalowitz. Dalam Setiyadi (2007) dijelaskan titik awal terletak pada tanjung yang

berada di ujung pulau dan relaitif berhadapan dengan tanjung di ujung pulau lainnya.

Penentuan titik awal dimulai dari membuat pelurusan (tangent) dari mulut teluk pada

daerah kering, ditunjukkan dengan warna kuning pada peta laut. Garis bisector of

tangent diluruskan hingga bertemu garis air rendah pada pantai, ditunjukkan dengan

warna hijau pada peta laut. Kriteria penentuan titik awal yang digunakan oleh

Dishidros lebih jelas dapat dilihat pada Gambar I.7. Prinsip dari pemilihan titik awal

14

oleh Setiyadi (2007) adalah membagi dua garis pelurusan agar ditemukan garis

bisector of tangent. Pada tahap pelaksanaannya, Setiyadi (2007) menggunakan

pembagian dari selisih kedua azimuth pelurusan

Gambar I.6. 45-degree test yang tidak sesuai (Cole, 1997)

Gambar I.7. Penentuan titik awal (Setiyadi, 2007)

15

Setiyadi (2007) menyebutkan ada beberapa permasalahan saat memilih ujung

tanjung. Ujung ranjung dengan mudah di tentukan apabila ujung dari tanjung

memiliki garis pantai yang cenderung lancip. Sedangkan dilapangan, bentuk dari

ujung tanjung adalah tumpul. Kesulitan menentukan ujung bertambah karena sisi

kanan dan sisi kiri (garis pantai) dari tanjung tidak satu garis.

I.7.1.4.4. Teluk “Sejarah” (Historic Bays)

Dari peraturan pasal 10 UNCLOS ayat (2), (4), dan (5) dapat diambil

kesimpulan bahwa teluk sesuai UNCLOS memiliki dua syarat, yaitu :

a. Panjang garis penutup teluk maksimal 24 mil laut

b. Luas teluk lebih dari atau sama dengan luas setengah lingkaran dengan

diameter sepanjang garis penutup teluk

Apabila salah satu syarat tidak ditemukan pada suatu lekukan pantai menyerupai

teluk, maka dibuat garis lain sedemikian sehingga kedua syarat terpenuhi. Jika kedua

syarat tidak terpenuhi, maka suatu lekukan pantai tidak dapat dianggap teluk

meskipun bentuknya menyerupai teluk. Meskipun demikian, pasal 10 ayat (6)

memberikan pengecualian atas kedua syarat tersebut.

Pasal 10 ayat (6) memberikan toleransi bagi teluk Sejarah (Historic Bays).

Pasal 10 ayat (6) UNCLOS berbunyi “The foregoing provisions do not apply to so-

called "historic" bays, or in any case where the system of straight baselines provided

for in article 7 is applied”. IHO memberikan pengertian tentang Historic bays dalam

Special Publication No.32 sebagai berikut :

Historic bays are those over which the coastal state has publicly claimed and

exercised jurisdiction and this jurisdiction has been accepted by other states.

Historic bays need not match the definition of "bay" contained in the United Nations

Convention on the Law of the Sea.

Menurut IHO, teluk “Sejarah” adalah teluk yang telah diklaim dan

dipublikasikan oleh suatu negara pantai dan negara pantai tersebut melaksanakan

yurisdiksinya, dan yurisdiksi negara pantai atas teluk diterima oleh negara lain.

Syarat teluk menurut UNCLOS belum tentu ada pada teluk Sejarah. Teluk Sejarah

lebih kepada penamaan atas teluk yang memiliki nilai historis, berhubungan dengan

sejarah masyarakat di sekitar, dan berbagai pertimbangan yang lain.

16

I.7.1.5. Perairan Indonesia

I.7.1.5.1. Kedaulatan Indonesia atas laut

Pada awalnya, Indonesia hanya memiliki laut sejauh 3 mil dari garis pantai

pulau-pulau (Salam dkk, 2008). Perairan yang berada diluar 3 mil, meskipun

menghubungkan pulau-pulau, adalah perairan Internasional, yang berarti bebas

dilewati oleh kapal asing. Gambar I.8 menunjukkan pulau-pulau di Indonesia beserta

batas laut yang bisa dikuasai Indonesia sebelum Deklarasi Djoeanda. Melalui

Deklarasi Djoeanda, pada tahun 1957 Indonesia mengumumkan konsep Wawasan

Nusantara yang memandang laut sebagai satu wilayah dengan daratan, sehingga

perairan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dianggap sebagai bagian

dari Indonesia.

Gambar I.8. Batas Maritim Indonesia Sebelum Deklarasi Djoeanda (Salam dkk, 2008)

Pengumuman Pemerintah Indonesia mengenai Wawasan Nusantara mendapat

protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand,

tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina,

Filipina, dan Ekuador (Salam dkk, 2008). Konsep Wawasan Nusantara, meskipun

mendapat protes keras tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Melalui

UNCLOS 1982, keinginan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas

perairan dikabulkan dengan dicantumkannya pasal mengenai negara kepulauan, yaitu

seluruh pasal yang tercantum dalam Bab IV mengenai Negara-negara Kepulauan

17

(Archipelagic States). Batas laut yang dikuasai Indonesia setelah Deklarasi Djuanda

dan sesuai UNCLOS 1982 dapat dilihat pada Gambar I.9.

Gambar I.9. Batas Maritim Indonesia setelah Deklarasi Djuanda dan sesuai UNCLOS 1982 (Salam dkk, 2008)

Dalam Arsana (2007) disebutkan ada perbedaan antara kedaulatan

(sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights). Kedaulatan adalah kewenangan

absolut untuk menjalankan kekuasaan terhadap wilayah atau masyarakat, sedangkan

hak berdaulat adalah kewenangan suatu negara terhadap wilayah. Dalam wilayah

kedaulatan sebuah negara, yang berlaku adalah hukum negara tersebut, sementara di

wilayah yang menjadi hak kedaulatan, yang berlaku adalah hukum internasional.

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, perairan kepulauan,

dan laut teritorial. Pada wilayah yang menjadi zona tambahan, zona ekonomi

eksklusif, dan landas kontinen, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat.

Kedaulatan negara atas perairan kepulauan meliputi ruang udara, dasar laut,

tanah dibawahnya, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (pasal 49

UNCLOS). Hal ini juga diungkapkan pada Undang Undang Republik Indonesia No.

6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 4 yang berbunyi “Kedaulatan Negara

Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan,

dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan,

dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

18

I.7.1.5.2. Garis pangkal Indonesia

Negara kepulauan seperti Indonesia diijinkan menarik garis pangkal kepulauan

seperti yang tertuang dalam pasal 47 UNCLOS. Garis pangkal kepulauan

menghubungkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pada daerah yang tidak bisa ditarik

garis yang menghubungkan pulau terluar, garis pangkal yang digunakan adalah garis

pangkal biasa atau garis pangkal lurus (Pasal 5 UU No.6 tahun 1996). Dari

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa garis pangkal yang digunakan

Indonesia adalah kombinasi dari garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal, dan

garis pangkal lurus.

Sebelum Indonesia menarik garis pangkal, terlebih dahulu dilakukan penentuan

titik pangkal. Titik pangkal/titik dasar adalah titik yang menjadi acuan dalam

melakukan klaim maritim dalam menentukan batas maritim (Arsana, 2007). Garis

pangkal lurus maupun garis pangkal kepulauan digambar dengan menghubungkan

titik pangkal/titik dasar yang telah ditentukan. Indonesia membuat peraturan

mengenai penarikan garis pangkal dalam Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia,

yang telah direvisi dalam Peraturan Pemerintah No.37 tanun 2008. Koordinat

geografis titik pangkal yang dilakukan di Indonesia dicantumkan pada lampiran PP

No 38 tahun 2002 dan PP No 37 tahun 2008. Koordinat geografis adalah koordinat

yang besarannya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu

lintang dan bujur geografis.

I.7.1.5.3. Perairan Kepulauan Indonesia

Tahun 1996, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang Undang No.6 Tentang

Perairan Indonesia. Pasal 2 Undang Undang tersebut menyatakan “Segala perairan di

sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau

yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan

luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik

Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah

kedaulatan Negara Republik Indonesia”.

Di dalam perairan kepulauan, negara lain diijinkan melintas asalkan yang

dilalui adalah lintas damai (pasal 52 UNCLOS). Pengertian lintas damai (Innocent

19

Passage) sesuai pasal 19 UNCLOS yaitu navigasi oleh kapal asing yang tidak

merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara. Penjelasan lengkap

mengenai hak lintas damai dicantumkan dalam Bab 3 UNCLOS. Hak lintas damai

juga dimiliki kapal asing di laut teritorial. Ada beberapa kegiatan perlintasan kapal

yang tidak dianggap lintas damai menurut UNCLOS, diantaranya :

a. Setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan

wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain

apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana

tercantum dalam Piagam PBB;

b. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;

c. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang

merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai;

d. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau

keamanan Negara pantai;

e. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;

f. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan

militer;

g. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara

bertentangan dengan peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi

atau saniter Negara Pantai;

h. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan

dengan ketentuan Konvensi ini;

i. Setiap kegiatan perikanan;

j. Kegiatan riset atau survei;

k. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau

setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;

l. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

I.7.1.5.4. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

UNCLOS pasal 53 ayat (1) menyebutkan “An archipelagic State may designate

sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious

passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the

20

adjacent territorial sea”. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan

rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat

udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di

atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.

ALKI adalah jalur yang telah disiapkan pemerintah Indonesia bagi kapal asing

yang akan melakukan lintas damai. Jalur ALKI adalah rangkaian garis yang dimulai

dari laut teritorial menuju perairan kepulauan dan berakhir pada laut teritorial di sisi

yang lain. Kapal asing diberikan toleransi sejauh 25 mil dari kedua sisi ALKI,

sehingga lintasan kapal tidak boleh melebihi koridor yang telah disediakan tersebut.

Apabila ditemukan pulau pada jarak kurang dari 25 mil laut dari rute ALKI, kapal

asing tidak boleh berlayar dekat ke pantai kurang dari 10% yang dihitung antara tepi

pantai dan titik terdekat ALKI. Peraturan demikian tidak hanya berlaku bagi kapal

laut asing, namun juga bagi pesawat udara asing. Hal tersebut sesuai dengan

ketentuan pada pasal 53 UNCLOS.

Jalur ALKI yang sudah ditetapkan Indonesia ada tiga, yaitu ALKI I, ALKI II,

ALKI III. Ilustrasi mengenai masing-masing jalur ALKI dapat dilihat pada Gambar

I.10. Soegiyono (2011) menyebutkan tiga cabang ALKI yang sudah ditetapkan

pemerintah, yaitu:

a) ALKI I

i) ALKI I : Laut Cina Selatan – Laut Natuna – Selat Karimata – Laut Jawa

dan Selat Sunda ke Samudra Hindia (atau sebaliknya)

ii) ALKI I-A : (a) Dari Selat Singapura – Laut Natuna – Selat Karimata –

Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia(atau sebaliknya) atau (b)

Melintasi Laut Natuna langsung ke Laut Cina Selatan (atau sebaliknya

b) ALKI II

Laut Sulawesi – Selat Makasar Laut Flores – Selat Lombok ke Samudra

Hindia (atau sebaliknya)

c) ALKI III

(ii) ALKI III-A : Samudra Pasifik – Laut Maluku – Laut Seram – Laut

Banda – Selat Ombai – Laut Sawu (aau sebaliknya)

(iii) ALKI III-B : Samudra Pasifik – Laut Maluku – Laut Seram – Laut

Banda – Selat Leti ke Laut Timor (sebaliknya)

21

(iv) ALKI III-C : Samudra Pasifik – Laut Maluku – Laut Seram – Laut

Banda – Laut Arafuru (sebaliknya)

(v) ALKI III-D : Samudra Pasifik – Laut Maluku – Laut Seram – Sela

Ombai – Laut Sawu (timur Pulau Sawu) ke Samudra Hindia (sebaliknya)

(vi) ALKI III-E : (a) Laut Sulawesi – Laut Maluku – Laut Seram – Selat

Ombai; (b) Laut Sawu (barat/timur Pulau Sawu) sebaliknya, atau

melintasi Laut Maluku dan (c) Laut Seram – Laut Banda – Selat Leti –

Laut Timor ke Samudera Hindia, atau Laut Seram – Laut Banda – Laut

Arafuru (sebaliknya).

Gambar I.10. Tiga jalur ALKI (IMO ,1998 dalam Puspitawati, 2005)

Menurut Soegiyono (2011), negara maju seperti Amerika Serikat (AS) belum

meratifikasi UNCLOS, sehingga apabila kapal atau pesawat udara AS yang melintas

ruang udara di atas perairan Indonesia masih berpedoman kepada aturan-aturan lama

(Traditional Route for Navigation) dan tidak menikuti ALKI.

I.7.1.5.5. Perbedaan kewenangan negara di Laut Teritorial, Perairan Pedalaman,

dan Perairan Kepulauan

Seperti yang telah dijelaskan, negara memiliki kedaulatan penuh pada tiga

wilayah maritim yaitu laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan.

Kedaulatan yang berlaku di atas tiga wilayah maritim tersbut adalah kedaulatan

penuh baik di dasar laut, bagian perairan, maupun ruang udara di atasnya seperti

yang tercantum pada Undang Undang No 6 tahun 1996. Hal ini berarti negara

kepulauan seperti Indonesia tidak hanya berhak mengatur lalu lintas pelayaran di

22

laut, tapi juga berhak mengatur alur penerbangan pesawat asing di atas tiga wilayah

maritim tersebut.

Tiga wilayah maritim yang berbeda, yaitu perairan pedalaman, perairan

kepulauan, dan laut teritorial memiliki peraturan yang berbeda pula. Dilihat dari

letaknya dari garis pangkal, Laut Territorial adalah wilayah diluar garis pangkal

hingga jarak maksimum 12 mil laut, perairan pedalaman berada di sisi dalam garis

pangkal lurus hingga daratan, sedangkan perairan kepulauan berada di sisi dalam

garis pangkal kepulauan sekaligus sebagai bagian air yang menghubungkan pulau-

pulau. Di dalam perairan kepulauan, negara kepulauan diijinkan membuat garis

penutup sebagai batas antara perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Hak lintas damai berlaku di laut teritorial dan perairan kepulauan, namun tidak

berlaku di perairan pedalaman kecuali negara pantai memberikan ijin. Kapal asing

tidak diijinkan melintas di perairan pedalaman, seperti yang tercantum dalam pasal

18 ayat (1) berikut :

Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of:

(a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or

port facility outside internal waters; or

(b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port

facility.

Dalam pasal 18 ayat (1) tersebut terulis bahwa kapal diijinkan melintasi laut teritorial

tanpa memasuki perairan pedalaman. Ketentuan serupa juga berlaku di perairan

kepulauan bagi negara kepulauan.

Dalam lintas damai, seperti yang diterangkan pada pasal 18 ayat (1), kapal

diijinkan masuk atau keluar dari perairan pedalaman. Namun, hak untuk masuk ke

perairan pedalaman hanya berlaku bagi kapal asing yang telah mendapat ijin dari

negara pantai. Negara diijinkan memberikan syarat khusus bagi kapal asing yang

akan masuk ke perairan pedalaman maupun tempat berlabuh di tengah laut

(roadsstead). Hal ini merupakan ketentuan yang tertulis di pasal 25 ayat (2) berikut :

In the case of ships proceeding to internal waters or a call at a port facility outside

internal waters, the coastal State also has the right to take the necessary steps to

prevent any breach of the conditions to which admission of those ships to internal

waters or such a call is subject.

23

Apabila ada kapal asing yang melakukan kejahatan sebelum masuk ke laut teritorial

suatu negara, negara tersebut tidak meiliki hak untuk melakukan tindakan apapun

terhadap kapal asing yang demikian, kecuali kapal asing tersebut masuk ke perairan

pedalaman. Seperti yang tertulis dalam pasal 27 ayat (5) berikut :

Except as provided in Part XII or with respect to violations of laws and regulations

adopted in accordance with Part V, the coastal State may not take any steps on

board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to

conduct any investigation in connection with any crime committed before the ship

entered the territorial sea, if the ship, proceeding from a foreign port, is only passing

through the territorial sea without entering internal waters.

Pengecualian bagi ketentuan di atas adalah yang tercantum dalam Bab XII tentang

Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut (Protection and Preservation of the

Marine Environtment) dan Bab V tentang zona ekonomi eksklusif.

Perairan pedalaman adalah wilayah yang khusus karena dianggap setara

dengan daratan. Dari berbagai peraturan yang tercantum dalam UNCLOS tersebut,

dapat disimpulkan bahwa kapal asing tidak boleh masuk ke perairan pedalaman

kecuali mendapat ijin khusus dari negara pantai. Namun bagi daerah yang

sebelumnya bukan merupakan perairan pedalaman namun setelah ditutup garis

pangkal lurus berubah menjadi perairan pedalaman, maka di dalam perairan tersebut

berlaku hak lintas damai sebagaimana tertulis dalam pasal 8 ayat (2) berikut :

Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set

forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not

previously been considered as such, a right of innocent passage as provided in this

Convention shall exist in those waters.

I.7.2. Aspek teknis delimitasi batas maritim

I.7.2.1. Garis pangkal (baselines)

Garis pangkal adalah garis darimana batas terluar Laut Territorial dan zona laut

negara pantai lainnya diukur (Johan, 2009). Menurut TALOS (Technical Aspect on

the Law of the Sea, 2006) ada tiga tipe garis pangkal, yaitu garis pangkal normal,

garis pangkal lurus, dan garis pangkal lurus kepulauan. TALOS adalah panduan

mengenai berbagai aspek teknis terkait UNCLOS secara umum dan membahas

24

secara rinci yang terkait delimitasi batas maritim (Sumaryo dan Arsana, 2008).

TALOS dibuat oleh tiga organisasi intenasional yaitu International Association of

Geodesy (IAG), International Hydrographic Organization (IHO), dan International

Oceanographic Commission (IOC). Sistem garis pangkal diilustrasikan dalam

Gambar I.11.

Gambar I.11. Perbedaan garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan (Arsana, 2007)

Garis pangkal lurus dapat berupa garis lurus, garis penutup sungai, garis

penutup teluk, dan garis penutup instalasi pelabuhan. Masing-masing garis pangkal

telah diatur dalam UNCLOS. Suatu negara diijinkan menggunakan garis pangkal

yang paling sesuai dengan kondisi garis pantainya, dan diijinkan pula menggunakan

kombinasi dari beberapa garis pangkal, sesuai dengan pasal 14 UNCLOS yang

berbunyi “The coastal State may determine baselines in turn by any of the methods

provided for in the foregoing articles to suit different conditions”. Jika suatu negara

tidak menyatakan secara khusus garis pangkalnya maka dapat disimpulkan bahwa

negara tersebut menggunakan garis pangkal normal, yaitu garis yang mengikuti

bentuk garis pantai saat air laut surut (Sumaryo dan Arsana, 2008).

Garis pangkal normal dijelaskan di pasal 5 UNCLOS “the normal baseline for

measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as

marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State”. Garis

pangkal normal adalah garis air rendah disepanjang pantai.

25

Garis pangkal lurus dijelaskan pada pasal 7 UNCLOS. Dalam TALOS

disebutkan bahwa garis pangkal lurus didefinisikan sebagai garis lurus yang

menghubungkan titik-titik di sepanjang pantai yang telah dipilih menurut kriteria

pasal 7. Sesuai pasal 7 UNCLOS, garis pangkal lurus berupa garis penutup sungai

dijelaskan pada pasal 9, garis penutup teluk dijelaskan pada pasal 10, dan garis

penutup instalasi pelabuhan dijelaskan pada pasal 11.

Garis pangkal kepulauan adalah garis yang hanya dimiliki negara kepulauan.

Kriteria teknis untuk penggunaan garis pangkal kepulauan dijelaskan pada UNCLOS

pasal 47, sedangan kriteria untuk negara kepulauan dijelaskan pada pasal 46.

Menurut Prescott dan Schofield (2005) kunci dari penentuan garis pangkal adalah

menentukan dimana letak garis air rendah. Dalam peta laut, garis air rendah biasa

disebut dengan “kontur nol”, dan ditunjukkan dengan warna hijau. Garis pangkal

harus dipublikasikan pada peta laut atau dengan daftar koordinat geografis (TALOS,

2006). Koordinat geografis adalah koordinat yang disebutkan dalam lintang dan

bujur. Peta laut dan daftar koordinat geografis yang telah dibuat didaftarkan ke PBB

untuk dipublikasikan ke negara-negara yang lain.

I.7.2.2. Peta laut (Chart)

Dari pasal 5 UNCLOS yang berbunyi “the normal baseline for measuring the

breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on

large-scale charts officially recognized by the coastal State” diketahui ada dua aspek

teknis yang penting saat penentuan garis batas laut. Pertama, pemilihan garis pantai

yang sesuai sebagai dasar penarikan batas wilayah laut. Kedua, penggunaan peta laut

dengan skala besar yang diakui negara pantai.

Dalam TALOS disebutkan, peta laut adalah peta yang dibuat dengan tujuan

khusus. Istilah peta laut (chart) yang digunakan dalam UNCLOS sesungguhnya

adalah nautical chart yaitu peta yang dirancang khusus untuk keperluan navigasi di

laut. Menurut Prescott (2010), perbedaan prinsip antara peta laut (chart) dengan peta

lainnya adalah:

1. Chart khusus digunakan untuk navigasi

2. Chart digambar dengan sistem proyeksi Mercator karena sifatnya yang

konform dan arah di peta tetap sama dengan arah sebenarnya di lapangan

26

3. Chart selalu diperbaharui dengan data terbaru secara terus menerus

4. Chart hanya sedikit menggambarkan fitur-fitur daratan, namun

menggambarkan sangat detail fitur-fitur di laut termasuk fitur di dasar laut

5. Skala chart tidak seragam pada suatu lembar peta laut skala menengah dan

skala kecil. Skala chart akan bertambah besar ke arah kutub.

6. Skala pada chart ditemui bersifat linier pada batas yang berupa garis lintang

dari arah timur ke barat

7. Chart menggunakan meridian dan paralel tidak berbentuk grid

8. Chart lebih banayak menggunakan titik-titik kedalaman (spot depths)

dibanding kontur untuk menampilkan informasi kedalaman dasar laut

9. Chart juga menggambarkan daerah pantai

10. Chart memiliki tabel konversi untuk ukuran feet, fathom dan meter

Peta Laut di Indonesia dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI

Angkatan Laut (Dishidros TNI AL). Dishidros TNI AL sendiri telah diakui sebagai

perwakilan dari Indonesia oleh IHO sesuai yang dikutip dari situs resmi IHO,

http://iho.int/. Sumaryo dan Arsana (2008) menyebutkan pembuatan dan pengeluaran

peta laut harus memenuhi berbagai standar yang dikeluarkan oleh IHO dan juga

perangkat teknis dan hukum lainnya yang relevan.

Pasal 75 UNCLOS berbunyi “The coastal State shall give due publicity to such

charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such

chart or list with the Secretary-General of the United Nations”. Dari pasal 75

tersebut diketahui bahwa negara pantai harus mengumumkan peta dan daftar

koordinat geografisnya. Peta dan daftar koordinat tersebut didepositkan kepada

Sekretaris Jendral PBB sekaligus untuk mendapat pengakuan dari negara lain.

I.7.2.3. Geoid dan elipsoid

Geoid adalah bidang ekuipotensial gaya berat bumi (bidang nivo) yang

berimpit dengan muka laut rata-rata (Prihandito, 2010). Bidang ekuipotensial

merupakan bidang khayal yang bentuknya tidak teratur. Geoid digunakan sebagai

referensi tinggi yang digunakan pada penentuan posisi vertikal.

Elipsoid adalah bentuk yang digunakan untuk mewakili bentuk yang tidak

beraturan dari geoid. Dalam TALOS disebutkan bahwa ellipsoid memiliki bentuk

27

gemetrik yang sederhana yang sangat dekat bentuknya dengan geoid. Perbandingan

antara elipsoid dan geoid dalam dilihat pada Gambar I.12.

Gambar I.12. Representasi geoid dan ellipsoid di sebagian permukaan bumi (adaptasi dari TALOS, 2006)

I.7.2.4. Proyeksi peta

Proyeksi Peta adalah metode penyajian permukaan bumi pada suatu bidang

datar dari koordinat geografis pada bola atau koordinat geodetis pada elipsoid

(Prihandito, 2010). Bumi yang berbentuk bulat didekatkan ke dalam bentuk yang

dapat dilakukan perhitungan matematis, yaitu elipsoid atau bola. Peta adalah

gambaran permukaan bumi pada bidang datar, sehingga perlu dilakukan suatu cara

agar bumi yang didekatkan ke model bola ataupun elips menjadi datar. Proses untuk

mendatarkan bumi itulah yang dimaksud dengan proyeksi peta.

Dalam proyeksi peta dikenal istilah bidang datum dan bidang proyeksi.

Menurut Prihandito (2010), bidang datum adalah bidang yang akan digunakan untuk

memproyeksikan titik-titik yang diketahui koordinat geografis/geodetiknya.

Koordinat geografis adalah koordinat suatu titik di permukaan bumi dengan asumsi

bumi berbentuk bola, sementara koordinat geodetik adalah koordinat suatu titik di

permukaan bumi dengan asumsi bumi berbentuk elips. Koordinat geodetik maupun

geografik dinyatakan dalam lintang (φ) dan bujur (λ). Bidang proyeksi adalah bidang

28

yang digunakan untuk memproyeksikan titik-titik yang mempunyai sistem koordinat

absis (x) dan ordinatnya (y).

Penyajian permukaan bumi menjadi bidang datar dapat dilakukan dengan

berbagai cara. Prihandito (2010) menjelaskan proyeksi dapat berdasarkan

pertimbangan ekstrinsik atau pertimbangan intrinsiknya. Pertimbangan ekstrinsik

meliputi kriteria berdasarkan macam bidang proyeksi yang digunakan,

persinggungan, atau posisi sumbu simetri. Berdasarkan bidang yang digunakan, ada

tiga macam proyeksi yaitu azimutal (bidang datar), kerucut, dan silinder. Berdasar

persinggungan, dikenal dua macam bidang proyeksi yaitu tangent (bersinggungan),

secant (berpotongan), dan polysuperficial (banyak bidang proyeksi). Pertimbangan

ekstrinsik yang terakhir adalah berdasar posisi sumbu simetri, yaitu transversal

(tegak lurus), normal, dan miring. Pertimbangan intrinsik dibagi berdasarkan sifat

asli yang dipertahankan dan berdasar generasi. Berdasar sifat asli yang dipertahankan

ada dua macam proyeksi yaitu ekuivalen (sama luas), konform (sama sudutnya), dan

ekuidistan (sama jarak). Berdasar generasi, dikenal tiga criteria proyeksi yaitu

geometris (proyeksi persepektif), matermatis (berdasar perhitungan), dan semi

geometris.

Siregar (1998) dalam Setiyadi (2007) menyebutkan sistem proyeksi yang

digunakan dalam pemetaan laut di Indonesia ada dua, yaitu Merkator (Mercator) dan

UTM (Universal Transverse Mercator). Sistem proyeksi Merkator digunakan pada

peta-peta navigasi, ZEE, garis pangkal, ALKI, batimetri GEBCO, dan sebagian peta

khusus militer. Sistem proyeksi UTM dipakai pada peta-peta lingkungan pantai,

lingkungan laut, dan sebagian peta khusus militer.

I.7.2.4.1. Universal Transverse Mercator (UTM)

Proyeksi UTM adalah proyeksi permukaan bumi dengan bidang proyeksi yang

digunakan silinder, yang mempertahankan sudut di peta sama dengan sudut

sebenarnya (konform). Sumbu simetri pada proyeksi UTM berada pada bidang

ekuator atau tegak lurus dengan sumbu bumi. Bumi berpotongan pada bidang

proyeksi (secant) pada dua meridian standar. Pada proyeksi UTM bumi dibagi

menjadi 60 zone dengan lebar masing masing zone 6˚. Zone nomor satu dimulai dari

29

daerah di permukaan bumi dibatasi meridian 180˚-174˚ BB, dilanjutkan zone

selanjutnya menuju ke timur. (Prihandito, 2010).

I.7.2.4.2. Merkator (Mercator)

Proyeksi merkator adalah proyeksi permukaan bumi dengan bidang proyeksi yang

digunakan berupa silinder, dan posisi sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi

(normal). Meredian bumi tergambar sebagai garis lurus yang berjarak sama

sedangkan paralel tergambar sebagai garis lurus yang memiliki jarak makin pendek

bila mendekati ekuator. Hal ini disebabkan silinder menyinggung permukaan bumi

(tangent) di ekuator. Semakin menjauhi ekuator, distorsi/perubahan-perubahan

semakin besar, dengan demikian kutub tidak dapat tergambarkan karena letaknya tak

terhingga. Garis grid dalam proyeksi merkator dinyatakan dalam kilometer sebearnya

(Prihandito, 2010).

I.7.2.5. Satuan

TALOS telah memberikan satuan baku dalam penentuan batas maritim. Dalam

TALOS dituliskan bahwa satuan yang digunakan terdiri dari satuan jarak dan satuan

luas. Untuk mencari jarak, satuan yang digunakan adalah mil laut internasional (M).

Satu mil laut internasional nilainya sama dengan 1852 meter (1,852 km), atau setara

dengan panjang satu menit busur meridian geografik pada sekitar lintang 44˚.

Semakin mendekati ekuator, panjang 1˚ semakin besar. Panjang 1˚ di ekuator sama

dengan 111,322 km (Prihandito, 2010). Bila dikonversi, satu menit di ekuator

nilainya 1,855 km. Meskipun satuan untuk panjang adalah mil laut, satuan luas

bukan mil laut persegi (M²) melainkan kilometer persegi (km²).

I.7.2.6. Penentuan Luas dan Penghitungan Panjang Garis

Panjang garis yang didapat dari peta adalah jarak antara dua titik yang

diketahui koordinatnya. Untuk menghitung jarak digunakan rumus jarak dari data

koordinat sebagai berikut (Gutama dkk, 2011) :

Dimana : d = jarak antara kedua titik X1, Y1 = koordinat titik pertama

30

X2, Y2 = koordinat titik kedua

Luas diatas peta dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara grafis dan cara

numeris. Penghitungan luas dengan cara grafis dilakukan apabila pada gambar hanya

diketahui skalanya, tanpa dilengkapi data lain seperti angka ukur, dan lain lain.

Penghitungan luas dengan cara numeris dapat dilakukan dengan memakai koordinat-

koordinat atau angka-angka ukur yang diketahui yang diketahui (Basuki, 2006).

Penghitungan luas pada penelitian ini dilakukan menggunakan cara numeris

dengan memakai koordinat karena koordinat-koordinat batas yang akan dicari

luasnya telah diketahui. Misal penghitungan luas pada areal yang dibatasi titik-titik

A, B, C, D yang diketahui koordinatnya pada Gambar I.13 berikut A(X1, Y1), B(X2,

Y2), C(X3, Y3), D(X4, Y4).

Gambar I.13. Luasan dengan angka koordinat (Basuki, 2006)

Maka luas ABCD dapat dicari menggunakan rumus berikut (Basuki, 2006) :

……………..…

………………..

(2)

(3)

Disederhanakan menjadi :

………………………………………….. (4)

Apabila gambar diproyeksikan ke dalam sumbu – Y, maka akan menjadi :

………………………………………..… (5)

A

X

Y

B

C

D

A1 B1 C1 D1

31

Kedua rumus diatas dapat disederhanakan menjadi :

…………………………………………..………. (6)