BAB I PENDAHULUAN - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/.../sites/9/2015/08/Buku-Renja-BPKAD-2015.pdf · Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen

Rencana Kerja BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 1

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menyusun Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan

pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang

perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaanprogram dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah

yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan,

sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis

serta penyelarasan program dan kegiatan sesusai skala prioritas daerah sebagai

upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD

tahun yang bersangkutan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan

daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka


2

menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan

penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana

Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah;


3

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja SKPD BPKAD Kota Malang Tahun

Anggaran 2015, antara lain untuk :

a. Meningkatkankonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program ;

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan

keuangan ;

e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang

pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk

1 (satu) tahun anggaran ;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

BPKAD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 ;

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam

perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD

Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.


4

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014

Pada Tahun Anggaran 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang mendapatkan alokasi anggaran yang tertuang

dalam 9 (sembilan) program dan dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh)

kegiatan. Secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci

sebagai berikut :

Tabel 1.

Kegiatan BPKAD Kota Malang Tahun 2014

ALOKASIANGGARAN

3

A 115.000.000

1 Pemberian / PemasanganPapan Himbauan untukPengamanan Aset PemerintahDaerah

115.000.000

B 110.537.0141 Fasilitasi penyelesaian konflik-

konflik pertanahan110.537.014

C 184.248.9861 Sertifikasi Tanah Aset

Pemerintah Kota Malang184.248.986

D 1.855.709.0971 Penyediaan jasa surat menyurat 24.961.200

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

25.000.000

Program Penyelesaian konflik-konflikpertanahan

Program Peningkatan Status Hukum Aset

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belanja Langsung

NAMAPROGRAM

1

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan pemanfaatan Tanah

NAMA KEGIATAN

2


6

ALOKASIANGGARAN

33 Penyediaan jasa administrasi

keuangan114.884.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.764.0865 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja25.000.000

6 Penyediaan alat tulis kantor 65.000.0007 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan63.409.300

8 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

239.070.000

9 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

14.000.000

10 Penyediaan makanan dan minuman 86.425.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

209.195.511

12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu 946.000.000

E 277.930.000

1 Pengadaan kendaraandinas/operasional

33.930.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala GedungKantor Pelayanan Terpadu

156.000.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

25.000.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

63.000.000

F 466.885.600

1 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15.353.000

2 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

14.026.000

3 Penyusunan Standard PelayananPubik dan IKM

20.000.000

4 Penyusunan RKA dan DPA 20.000.0005 Penyusunan Standar Operasional

Prosedur216.443.000

6 Penatausahaan Keuangan PPKD 181.063.600G 2.822.395.700

1 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD tahun anggaran2015

406.407.000

2 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang Perubahan APBDtahun anggaran 2014

473.338.000

3 Sosialisasi Sistem dan KebijakanAkuntansi Berbasil Akrual

93.175.000

Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan dan Pengembanganpengelolaan keuangan daerah

NAMAPROGRAM

NAMA KEGIATAN

1 2


7

ALOKASIANGGARAN

3

4Penyusunan dan Sosialisasi SistemProsedur Pengelolaan KeuanganDaerah

131.823.000

5Penataan Arsip AdministrasiPerbendaharaan dan PengelolaanKas

56.760.000

6 Peningkatan Pelayanan danPenatausahaan Perbendaharaan

175.077.500

7 Peningkatan pelayanan gaji PNS 140.246.500

8Perhitungan Penetapan danPengetikan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD)

60.800.000

9Penyusunan Dokumen NaskahPerjanjian Hibah Daerah

70.000.000

10Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPASKPD

70.000.000

11Penatausahaan PembukuanPenerimaan Pendapatan danPembukuan Belanja

87.337.500

12 Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di Lingkungan

47.808.000

13Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusi

100.000.000

14 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 50.000.000

15Penyusunan Pedoman APBD TahunAnggaran 2015

35.000.000

16Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang dikuasai olehPemerintah Kota Malang

124.420.000

17Pendampingan Aplikasi SistemInformasi Pengelolaan KeuanganSKPD

108.625.000

18Pengembangan dan PemeliharaanSistem Informasi PengelolaanKeuangan Daerah

125.325.000

19Penatausahaan, Analisis dan EvaluasiPengelolaan Kas

107.807.000

20Penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Daerah Tahun 2013

109.251.500

21Penyusunan Ranperda dan RanperwalPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

133.240.500

22Monitoring dan Evaluasi RealisasiPendapatan Asli Daerah

48.764.600

23Penyusunan Bahan Sistem danKebijakan Akuntansi PemerintahDaerah Berbasis Akrual

67.189.600

NAMAPROGRAM

NAMA KEGIATAN

1 2


8

ALOKASIANGGARAN

3H 846.768.603

1Penaksiran Sewa Aset PemerintahKota Malang

140.000.000

2 Penghapusan Barang Milik Daerah 75.000.000

3Inventarisasi/Sensus dan KodefikasiAset Milik Daerah

230.250.000

4Bimtek Penatausahaan Barang MilikDaerah Melalui Aplikasi SIMBADA diKota Malang

86.923.000

5Penatausahaan Aset Milik Daerah danUpdate Data dengan SIMBADA

253.351.000

6Pelaksanaan dan PenyusunanMekanisme Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga

25.744.803

7Fasilitasi Penatausahaan Barang MilikDaerah

35.499.800

I 147.425.000

1Pengadaan Sarana Pengolahan danPenyimpanan Benda Berharga

47.425.000

2Pelestarian Data Arsip/Dokumen BuktiKepemilikan Barang Milik Daerah

100.000.000

Program penyelamatan dan pelestariandokumen/arsip daerah

NAMAPROGRAM

NAMA KEGIATAN

1 2Program Peningkatan Manajemen Aset/BarangDaerah

2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan

mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam

melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan

atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun

sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan

perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa

bulan dilaksanakan.


9

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja

SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum

disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan

dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen

Renstra SKPD.

Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang

mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan

kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan

target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Malang,

selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi

koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Malang.Oleh karena itu, untuk mendukung

capaian kinerja Pemerintah Kota Malang. BPKAD memiliki 20 indikator

sasaran, dimana didalamnya terdapat 10 indikator kinerja utama sesuai

dengan RPJMD Kota Malang 2014-2018, yaitu :

1. Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran

2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

3. Persentase pelaksanaan administrasi capaian kinerja keuangan

4. Adanya SOP Pelayanan Infrastruktur Publik

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

6. Adanya hasil inventarisasi tanah dan bangunan aset daerah

7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset

daerah


10

8. Persentase bidang lahan aset daerah penyumbang PAD

9. Persentase penyelesaian sengketa lahan aset daerah

10. Persentase lahan aset yang sudah bersertifikat

Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dilihat pada tabel :

Tabel 2

Program dan Kegiatan

Pencapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Aparatur

No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Input Rp 15.000.000,- Rp 10.695.000,- 71.30Output : 7000 surat 7000 surat 100%Outcome Lancarnya kegiatan suratmenyurat

12 bulan 12 bulan 100 %

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan ListrikInput Rp 35.000.000,-- Rp 12.742.551,- 36.41Output : Pembayaran rekening telepon 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome Kelancaran operasional kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

3. Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganInput Rp 64.600.000,-- Rp 64.451.000,- 95.98Output : Lancarnya proses administrasikeuangan


Outcome : Administrasi keuangan terlaksanadengan baik


4. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorInput Rp 8.348.900,-- Rp 8.348.000,- 99.98Output : Kebersihan lingkungan kerja 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terciptanya lingkungan kerjayang bersih dan nyaman


5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaInput Rp 62.550.000,-- Rp 60.601.050,- 96.88Output : Perbaikan peralatan kerja 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Kondisi peralatan kerja yangmemadai


6. Penyediaan Alat Tulis KantorInput Rp 79.696.750,-- Rp 75.458.500,- 94.68Output : tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : proses administrasi lancar 12 bulan 12 bulan 100 %

7. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaanInput Rp 77.365.550,- Rp 77.246.250,- 99.85Output : tersedianya barang cetakan danpenggandaan


Outcome : proses administrasi lancar 12 bulan 12 bulan 100 %


11

8. Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantorInput Rp 482.877.000,- Rp 432.555.000 99.85Output : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

9. Penyediaan Peralatan Rumah TanggaInput Rp 16.130.000,- Rp 15.530.000,- 96.28Output : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : terpenuhinya sarana kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undanganInput Rp 17.240.000,- Rp 14.745.000,- 85.53Output : tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : meningkatnya wawasan aparatur 12 bulan 12 bulan 100 %

11. Penyediaan Makanan dan MinumanInput Rp 97.050.000,- Rp 53.820.000,- 55.46Output : tersedianya makanan minumanrapat dan tamu


Outcome : terpenuhinya jamuan makanminum tamu dan rapat


12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahInput Rp 286.337.000,- Rp 242.235.400,- 84.60Output : lancarnya rapat-rapat koordinasidan konsultasi


Outcome : lancarnya rapat rapat koordinasidan konsultasi


13. Operasional UPT Perkantoran TerpaduInput Rp 15.000.000,- Rp 14.461.500,- 96.41Output : lancarnya operasional UPT 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : tugas pemerintahan perkantoranterpadu berjalan lancar


B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

14. Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalInput Rp 300.000.000,- Rp 291.650.000,- 97.22Output : kendaraan dinas operasional 1 unit 1 unit 100 %Outcome : meningkatnya operasional kantor 12 bulan 12 bulan 100 %

15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorpelayanan terpaduInput Rp 1.395.053.800,- Rp

1.359.673.300,-97.46

Output : terawatnya gedung kantor 1 paket 1 paket 100 %Outcome :tugas pemerintahan lancar 12 bulan 12 bulan 100 %

16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorInput Rp 50.000.000,- Rp 49.962.000,- 99.92Output : terpeliharanya gedung kantor 20 ruang 20 ruang 100 %Outcome :tugas pemerintahan lancar 12 bulan 12 bulan 100 %

17. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasionalInput Rp 62.394.000,- Rp 46.639.700,- 74.7Output : terpeliharanya kendaraan dinas 2 mobil , 3 sepeda

motor2 mobil , 3

sepeda motor100 %

Outcome : kelancaran operasional danmobilitas kantor


C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan


12

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDInput Rp 13.100.000,- Rp 11.540.000,- 88.09Output : LAKIP TA 2012 6 buku 6 buku 100 %Outcome : Terealisasinya kinerja 12 bulan 12 bulan 100 %

19. Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahunInput Rp 16.550.000,- Rp 15.032.000,- 90.83Output : LAKIP TA 2012 8 buku 8 buku 100 %Outcome : Terealisasinya kinerja 12 bulan 12 bulan 100 %

20. Penyusunan Renstra SKPDInput Rp 25.000.000,- Rp 24.915.000,- 99.66Output : Renstra BPKAD 5 buku 5 buku 100 %Outcome : Tersusunnya Rencana Strategis 5 tahun 5 tahun 100 %

21. Penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaranInput Rp 13.700.000,- Rp 13.642.500,- 99.58Output : RKA dan DPA 2013 3 RKA, 17 DPA 3 RKA, 17 DPA 100 %Outcome : Terealisasinya dokumenanggaran

1 tahun 1 tahun 100 %

22. Penata usahaan keuanganInput Rp 212.571.043,- Rp 200.784.450,- 94.46Output : TErlaksananya hibah dan bansos 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terealisasinya dokumenanggaran


23. Penyusunan Standard Pelayanan Publikdan IKMInput Rp 15.790.000,- Rp 15.645.000,- 99.08Output : Tersusunnya SPP dan IKM 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome : Terealisasinya SPP dan IKM 1 tahun 1 tahun 100 %

24. Penyusunan Standard OperasionalProsedurInput Rp 20.300.000,- Rp 19.419.500,- 95.66Output : Tersusunnya SOP 5buku 5buku 100 %Outcome : Terlaksananya SOP 1 tahun 1 tahun 100 %

Tabel 3.


Pencapaian Sasaran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan

dan tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan terlaksananya proses

APBD Kota Malang

No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

1. Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD Tahun Anggaran2014Input Rp 404.967.000,- Rp 366.111.000,- 90.41Output : Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah tentang APBD TAhunAnggaran 2014

200 buku 200 buku 100%


13

Outcome: Buku Rancangan APBD danPenjabaran TA 2014 sebagai bahanpembahasan dan penetapan bersamaDPRD

200 buku 200 buku 100 %

2. Penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2013Input: Rp 390.260.000,- Rp 363.108.400,- 93.04Output : Tersusunnya RancanganPeraturan Daerah tentang PerubahanAPBD TAhun Anggaran 2013

200 buku 200 buku 100 %

Outcome Buku Rancangan PerubahanAPBD dan Penjabaran TA 2013 sebagaibahan pembahasan dan penetapanbersama DPRD

200 buku 200 buku 100 %

3. Pelayanan PerbendaharaanInput Rp 157.356.500,- Rp 156.435.000,- 99.41Output : Tercetaknya SP2D 12 bulan 12 bulan 100 %Outcome Terlaksananya pembayaranpelaksanaan kegiatan di setiap SKPDPemerintah Kota Malang


4. Peningkatan Pelayanan Gaji PNSInput Rp 131.535.800,- Rp 126.822.300,- 96.42Output : Terlaksananya pencetakanrekapan gaji pegawai dan SKPP bagiyang purna tugas


Outcome : Terwujudnya pelayanan gajiPNS yang tertib dan lancar


5. Penghitungan Penetapan danPengetikan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD)Input Rp 60.800.000,- Rp 59.753.000,- 98.28Output : Tercetaknya tagihan wajibretribusi daerah

5.239 5.239 100 %

Outcome : data pembayaran wajibretribusi yang akurat

10 buku 10 buku 100 %

6. Penataan Arsip Administrasi KeuanganDaerahInput Rp 70.282.650,- Rp 69.421.700,- 98.78Output : tertatanya arsip dokumenpengajuan pencairan dana

100 SKPD 100 SKPD 100 %

Outcome : Arsip tertata dengan rapidan tertib serta mudah ditemukan


7. Penyusunan Dokumen NaskahPerjanjian Hibah DaerahInput Rp 81.044.000,- Rp 75.410.000,- 93.05Output : tersusunnya NPHD 1 tahun 1 tahun 100 %Outcome : sebagai dasar pemberianhibah daerah TA 2013


8. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPASKPDInput Rp 86.650.000,- Rp 73.948.000,- 85.34Output : tersusunnya RKA/DPA SKPD 100 SKPD 100 SKPD 100 %Outcome : sebagai dasar pemberianhibah daerah TA 2013

100 SKPD 100 SKPD 100 %

9. Penatausahaan PembukuanPenerimaan Pendapatan danPembukuan BelanjaInput Rp 103.770.000,- Rp 86.645.000,- 83.50Output : tersusunnya laporan keuangan 492 buku 492 buku 100 %


14

daerahOutcome : ketepatan dan keakuratanlaporan

5 jenis laporan 5 jenis laporan 100 %

10. Asistensi Penyusunan LaporanKeuangan SKPD di lingkungan PemkotMalangInput Rp 76.085.000,- Rp 73.628.000,- 96.77Output : terlaksananya asistensipenyusunan laporan keuangan

2 kali untuk 105SKPD

2 kali untuk 105SKPD

100 %

Outcome : tersedianya buku laporankeuangan SKPD dan bahanPenyusunan Laporan KeuanganKonsolidasi Pemkot Malang Tahun2012 berdasarkan Sistem AkuntansiPemerintahan

102 buku LaporanKeuangan SKPDPemkot Malang

102 buku LaporanKeuangan SKPDPemkot Malang

100 %

11. Penyusunan Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan DaerahInput Rp 75.102.600,- Rp 73.457.050,- 97.81Output : tersedianya Perwal tentangSistem dan Prosedur TetapPengelolaan Keuangan Daerah

5 buku 5 buku 100 %

Outcome : terwujudnya pengelolaankeuangan yang transparan danakuntabel sesuai ketentuan


12. Penagihan dan Pemanggilan WajibRetribusiInput Rp 100.000.000,- Rp 82.540.000,- 82.54Output : tertagihnya Wajib Retribusi 5239 4345 82.93Outcome : meningkatnya PendapatanRetribusi Daerah


13. Pengendalian Pelaksanaan AnggaranInput Rp 62.450.000,- Rp 51.746.000,- 82.86Output : terlaksananyapengendalianterhadap pelaksanaan APBD


Outcome : pelaksanaan APBD yangtertib


14. Penyusunan Pedoman APBD TahunAnggaran 2014Input Rp 55.000.000,- Rp 46.250.000,- 84.11Output : tersusunnya pedoman APBDTahun Anggaran 2014

250 buku 250 buku 100 %

Outcome : penyusunan RKA SKPDyang optimal

100 SKPD 100 SKPD 100 %

15 Pemberian Ijin Sewa Tempat-TempatTertentu yang Dikuasai oleh PemerintahKota MalangInput Rp 106.420.000,- Rp 100.754.600,- 94.68Output : ijin pemakaian tempat yangdikuasai oleh Pemkot Malang

300 ijin 300 ijin 100 %

Outcome : ketertiban legalitas daripemakaian tempat yang dikuasai olehPemkot Malang

100 SKPD 100 SKPD 100 %

16 Sosialisasi Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan DaerahInput Rp 138.330.700,- Rp 134.260.250,- 97.06Output : terselenggaranya kegiatansosialisasi sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah

2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 100 %

Outcome : pengelolaan keuanganSKPD dilingkungan Pemkot Malang

100 SKPD 100 SKPD 100 %


15

berjalan lebih tertib dan sesuai aturan17 Penyusunan Laporan Keuangan dan

Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun 2012Input Rp 316.668.243,- Rp 271.966.200,- 85.88Output : tersusunnya buku laporankeuangan dan bukupertanggungjawaban APBD PemkotMalang

Buku laporankeuangan :CALK,LRA,danneraca serta 75bukupertanggungjawabanAPBD TA 2012

Buku laporankeuangan :

CALK,LRA,danneraca serta 75

bukupertanggungjawaban

APBD TA 2012

100 %

Outcome : tersedianya bahan evaluasiguna pengambilan keputusan danpertanggungjawaban pelaksanaankegiatan Pemkot Malang Tahun 2012




APBD TA 2012




APBD TA 2012

100 %

18 Pendampingan Aplikasi SistemInformasi Pengelolaan Keuangan SKPDInput Rp 120.824.650,- Rp 118.260.000,- 97.88Output : pengembangan danpemeliharaan software SIP SKPD

100 SKPD 100 SKPD 100 %

Outcome : pengelolaan keuanganSKPD berjalan lebih tertib an lancar


19 Pengembangan dan PemeliharaanSistem Informasi PengelolaanKeuangan DaerahInput Rp 123.372.500,- Rp 119.315.000,- 96.71Output : pengembangan danpemeliharaan software SIP PD

1 software 1 software 100 %

Outcome : pengelolaan keuangandaerah berjalan lebih tertib dan lancar


20 Monitoring dan Evaluasi PendapatanDaerahInput Rp 74.631.900,- Rp 73.555.455,- 98.56Output : laporan realisasi penerimaan 4 buku 4 buku 100 %Outcome : tercapainya targetpenerimaan daerah


Tabel 4.


Pencapaian Sasaran Tertatanya dan terciptanya tertib administrasi dan sistem

informasi pengelolaan investasi, asset daerah dan barang milik daerah

No. Program/Kegiatan Target Realisasi %A PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DANPEMANFAATAN TANAH

1. Mediasi Potensi Konflik Tanah dan RumahInput Rp 84.937.000,- Rp 76.997.500,- 90.65Output : pertimbangan untuk penyelesaianpotensi konflik tanah dan rumah

5 kasus 8 kasus 160%


16

Outcome: terfasilitasinya permasalahan asettanah milik pemkot

5 kasus 8 kasus 100 %

2. Pemetaan dan Pemberian Patok Tanah AsetMilik DaerahInput: Rp 138.116.000,- Rp 133.312.000,- 96.52Output : terselenggaranya kegiatan pemetaanterhadap aset tanah milik daerah Kota Malangdan pemberian patok

50 lokasi 50 lokasi 100 %

Outcome : pengelolaan aset tanah KotaMalang lebih mudah terpantau

5 kecamatan seKota Malang

5 kecamatan seKota Malang

100 %

3. Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah danBangunan Pemerintah Kota MalangInput Rp 178.577.500,- Rp 171.783.000,- 96.19Output : fasilitasi pengadaan tanah untukpembangunan kepentingan umum

6 kali 6 kali 100 %

Outcome : mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah di SKPD terkait

2 buku sistemprosedur


100 %

4. Pemberian/Pemasangan Papan Himbauanuntuk Pengamanan Aset Pemerintah DaerahInput Rp 115.000.000,- Rp 115.000.000,- 80.54Output : fasilitasi pengadaan tanah untukpembangunan kepentingan umum

6 kali 6 kali 100 %

Outcome : mekanisme pelaksanaanpengadaan tanah di SKPD terkait



100 %

B. PROGRAM PENINGKATAN STATUSHUKUM ASET

5. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah KotaMalangInput Rp

305.397.986,30Rp 225.504.220,- 73,84

Output : terlaksananya pensertifikatan asettanah Pemerintah Kota MalangOutcome : memberikan kepastian atas hakpenguasaan aset tanah dan sekaliguspeningkatan status hukum

45 bidang 45 bidang 100 %

C. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMENASET/BARANG DAERAH

6. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah KotaMalang

Input Rp 140.000.000,- Rp 115.388.317,- 82.42Output : data nilai taksir sewa aset PemkotMalang

20 buku 20 buku 100 %

Outcome : tanah dibawah penguasaanPemkot Malang yang telah digunakan olehmasyarakat melalui ijin pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh PemkotMalang

5 lokasi 5 lokasi 100 %

7. Penyusunan Sistem dan ProsedurPengelolaan Aset Milik Daerah Kota malangInput Rp 82.383.400,- Rp 72.540.800 ,- 88.05Output : buku dan draft sistem prosedurpengelolaan aset milik daerah

6 kali 6 kali 100 %

Outcome : tersedia daftar Peraturan Walikotatentang sistem dan prosedur pengelolaan asetmilik daerah



100 %

8. Penyusunan Pertanggungjawaban LaporanBarang Milik Daerah Kota MalangInput Rp 62.853.867,- Rp 59.849.800 ,- 95.22Output : tersusunnya buku laporan Barang


17

Milik Daerah Tahun 2012Outcome : tersedia buku laporan BMD belummemakai SIMBADA

50 buku 50 buku 100 %

9. Inventarisasi dan Penilaian Aset Milik DaerahInput Rp 123.419.900,- Rp120.841.000 ,- 97.91Output : aset milik daerah dinilai kembali olehDirektorat Jenderal Kekayaan Negara

6 kali 6 kali 100 %

Outcome : terinventarisasi dan penilaianterhadap aset milik daerah Kota Malang



100 %

10. Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset MilikDaerahInput Rp 92.396.000,- Rp 88.099.000 ,- 95.35Output : monitoring dan evaluasi pandataanaset milik daerah di Kota Malang

80 hari 80 hari 100 %

Outcome : data dan pengelolaan aset daerahbisa lebih tercatat dan terpantau dengan baik

10 buku 10 buku 100 %

11. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset MilikDaerahInput Rp 109.988.000,- Rp104.997.000 ,- 95.46Output : terselenggaranya kegiatan bimtekpengelolaan aset daerah bagi bendaharabarang Kota Malang

1 kali / 100 orang 1 kali / 100 orang 100 %

Outcome : pengelolaan aset daerah KotaMalang lebih tertib dan lebih baik

100 SKPD 100 SKPD 100 %

12. Penghapusan Barang Milik DaerahInput Rp 65.946.000,- Rp 12.716.000 ,- 19.28Output : data penghapusan barang milikdaerah Tahun Anggaran 2013

16 buku 16 buku 100 %

Outcome : tertib administrasi pengelolaanbarang milik daerah


D. PROGRAM PENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

13. Pemutakhiran Data SIGMA (Sistem InformasiGeografis Manajemen Aset)Input Rp 50.000.000,- Rp 49.900.000 ,- 99.80Output : laporan data SIGMA (SistemInformasi Geografis Manajemen Aset)

5 buku 5 buku 100 %

Outcome : data laporan yang mutakhir 5 buku 5 buku 100 %

2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/

Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang

selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah,

makakeberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi

beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak

belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)


18

dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari

program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan

beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan

belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

1) Adanya beberapa update peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan

keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum

menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan

perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I

dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana

kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif

terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut

diterapkan ;

2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan

upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan

pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;

3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal

ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya

Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap

penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan,

penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh

karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber


19

daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan

pendampingan kepala pengelola keuangan daerah ;

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD

Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan

bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD

Kota Malang, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang:

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b. Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;

c. Penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ;

d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi

dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk

memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana

program dan kegiatan, belanja daerah Kota Malang diarahkan untuk

mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran,

pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup.

Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program

kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai bidang dan

urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain :


20

1. Pendidikan, adanya tingkat pendidikan penduduk relatif masih

rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah

dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat

miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan

mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan.

2. Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang

murah dan memadai, meningkatkan jumlah jaringan pelayanan

kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan

perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat

dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan

masyarakat akan air bersih.

3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya

perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun formal,

meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta

menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main

ketenaga- kerjaan.

4. Pertanian, diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan petani,

meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan

pangan.

5. Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan

usaha skala mikro, memperbaiki lingkungan usaha dan

menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai

penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan

koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.


21

6. Lingkungan Hidup, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan

keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian

pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, diarahkan untuk

mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani

menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang

efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional,

meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta

mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan

kebijakan layanan publik.

8. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran

agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan,

membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi

pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan

mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas

pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh

lapisan masyarakat.

9. Peran Perempuan dan Kesetaraan Gender, diarahkan untuk

menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka

indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan


22

kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan

keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi.

10. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk

meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,

ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan

pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan

berkelanjutan.

11. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan

untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah

kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan

masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong

peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat diketahui dengan

melakukan analisa dengan metode SWOT,


23

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Barang Milik Daerah diatur cukupbaik

2. Memiliki kewenangan mengelolakeuangan dengan ketentuan yangberlaku

3. Memiliki kewenangan untukmengelola aset/barang daerahsesuai ketentuan yang berlaku

4. Sarana perndukung sistemmanajemen aset yang memadai

5. Memiliki kewenangan untukmengelola aset/barang daerahsesuai ketentuan

KELEMAHAN1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan

Barang Milik Daerah belum dipahamisecara menyeluruh oleh SKPD

2. Pelaporan keuangan dari SKPD masihberjalan tersendat

3. SDM Pengelola Aset Daerah kurangmemahami regulasi dan mekanismepengelolaan aset daerah

4. Belum adanya sistem pengelolaan asetyang terintegrasi

5. .Belum memadainya pengamanan yangbersifat fisik maupun regulasi atas asetdaerah

KESEMPATAN1. Trend peraturan dan kebijakan

keuangan cukup progresif sertatata kelola keuangan semiotonom

2. Adanya pihak ke-3 yang dapatmembantu memperbaiki prosespengelolaan keuangan daerah

3. Adanya pihak ketiga yangmengadakan fasilitasi pendidikandan pelatihan aset daerah

4. Adanya pihak ketiga yangmembantu tersedianya sistempengelolaan aset daerah

5. Telah dirintisnya kerjasamadengan instansi terkait

6.

KEKUATAN x KESEMPATAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah danBMD diatur cukup baik, sehinggamudah untuk mengikuti trendperaturan dan kebijakan keuangan

2. Optimalisasi kerjasama dengan pihakketiga dalam kewenangan mengelolakeuangan

3. Optimalisasi pihak ketiga yangmengadakan fasilitasi pendidikan danpelatihan aset daerah untukmendukung aplikasi kewenanganpengelolaan aset/barang

4. Sistem pengelolaan aset daerahsemakin bagus dengan adanya saranaperndukung sistem manajemen asetdan pihak ketiga yang membantu

5. Pengelolaan aset daerah yang lancarkrn memiliki kewenangan mengelolaaset daerah dan dirintisnya kerjasamadengan instansi terkait

KELEMAHAN x KESEMPATAN

1. Optimalisasi peraturan dankebijakan keuangan, tata kelolakeuangan semi otonom agar sistemPengelolaan Keuangan dan BMDyang belum dipahami oleh SKPD

2. Fasilitasi perbaikan pelaporankeuangan dari SKPD yang msihberjalan tersendat

3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihanuntuk SDM Pengelola Aset Daerahyang kurang memahami

4. Penyediaan sistem pengelolaan asetdaerah yang terintegrasi dibantuoleh pihak ke tiga

5. Optimalisasi pengamanan bersamainstansi terkait, untuk aset daerahyang bersifat fisik dan regulasi

TANTANGAN1. Peraturan keuangan mendasar

sering berubah2. 4.Audit intern belum dapat

KEKUATAN x TANTANGAN

1. Pengelolaan Keuangan Daerah danBMD diatur cukup baik diharapkan

KELEMAHAN x TANTANGAN

1. Peraturan keuangan yang seringberubah mendorong untuk sering


24

seluruhnya membantu SKPDagar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal

3. 5.Kelemahan dalampemahaman atas regulasipengelolaan aset daerah dapatmenimbulkan konsekuensihukum

4. Adanya tuntutan transparansiinformasi yang bersifat publiktermasuk informasi

5. Penggunaan aset pemda tanpaijin pengambil alihan asetpemda oleh pihak lain

dapat mengikuti peraturan keuanganmendasar yang sering berubah

2. Kewenangan mengelola keuangandengan ketentuan yang berlaku untukmembantu SKPD agar terhindar daritemuan audit eksternal

3. Kewenangan pengelolaanaset/barang daerah sesuai ketentuanyang berlaku untuk meningkatkanpemahaman regulasi pengelolaanaset daerah

4. Perbaikan sistem pengelolaan asetdaerah untuk memenuhi tuntutantransparansi informasi yang bersifatpublik.

5. Kewenangan mengelola aset daerahuntuk menanggulangi penggunaanaset pemda tanpa ijin

diadakan sosialisasi sehingga akanmeningkatkan pemahaman SKPD

2.Peningkatan kelancaran pelaporankeuangan agar SKPD terhindar daritemuan audit eksternal.

3.Peningktan pemahaman regulasiaset daerah untuk memperkecilkonsekuensi hukum

4.Peningkatan sistem integrasi asetuntuk memenuhi tuntutantransparansi informasi yang bersifatpublik

5.Peningkatan pengamanan aset yangbersifat fisik dan regulasi untukmenanggulangi penggunaan asetpemda tanpa ijin.


25

BAB IIIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi

dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang

berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan

logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan,

sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu

organisasi.

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang

bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu :

a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur

b. Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal,

transparan, akuntabel dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih

efektif dan efisien

c. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal,

Transparan, Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih

Efektif dan Efisien


26

3. 2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan

rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator

yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun

yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan

keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap

keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian

target atau sasarandan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal

tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang

berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah

b. Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan serta Proses APBD Kota Malang

c. Terlaksananya Tertib Administrasi dan Sistem Informasi

Pengelolaan Aset Daerah dan Barang Milik Daerah

Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila

seluruh pegawai BPKAD Kota Malang konsistendan komitmen bersama-

sama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis

sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan

dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan

sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima

tahun mendatang BPKAD Kota Malang telah menetapkan suatu


27

strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan

kegiatan.

. 3. 3. Program

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai

tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan

Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program

kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan

mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dalam hal

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Malang sesuai

dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota Malang

Periode 2009 - 2014 sebagaimana diuraikan pada dokumen

Renstra, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


28

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

5. Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

6. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Tanah dan Bangunan

Milik Pemkot

7. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

8. Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

9. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

10. Program Peningkatan Status Hukum Aset Pemerintah Kota Malang

3. 4. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara

keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kota

Malang pada Tahun Anggaran 2015 diusulkan sebesar Rp.

14.522.590.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Langsung, sebesar Rp. 14.522.590,00 dengan rincian :


29

Tabel 3

NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF2 3

A 2.962.987.2401. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik760.805.000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78.772.4004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.000.0005. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 77.500.0006. Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.000.000

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.774.700

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.067.6409. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

Undangan15.000.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.067.50011. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah339.400.000

12 Operasional UPT Perkantoran Terpadu 1.065.600.000

13. Pawai Kendaraan 25.000.000

B. 860.368.000

14. Pembangunan gedung kantor 90.000.000

15.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorpelayanan terpadu

400.000.000

16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000

17.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

75.000.000

18.Pembangunan kanopi parkir kendaraan bermotorperkantoran terpadu

160.000.000

19.Pengecatan eksterior Gedung PerkantoranTerpadu

60.368.000

20. Pengadaan Bibit tanaman untuk tamanperkantoran terpadu

25.000.000

C. 77.428.600

21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

17.000.000

22. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 11.428.60023. Penyusunan RKA dan DPA 19.000.000

24. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan IKM 15.000.000

25. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 15.000.000

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

PROGRAM1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


30


D. 5.411.799.400

26. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentangAPBD TA. 2016

333.000.000

27. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD TA. 2015

295.671.800

28. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian HibahDaerah

65.000.000

29. Pengendalian pelaksanaan anggaran 70.000.000

30. Penyusunan pedoman APBD Tahun Anggaran2016

60.500.000

31. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD 136.000.00032. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu

yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang97.047.600

33. Peningkatan Pelayanan dan PenatausahaanPerbendaharaan

300.000.000

34. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS 335.000.00035. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Prosedur

Penatausahaan Perbendaharaan200.000.000

36. Penatausahaan, analisis dan EvaluasiPengelolaan Kas

125.000.000

37. Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan danPengelolaan Kas

170.000.000

38. Pendampingan Aplikasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD berbasis akrual

200.000.000

39. Penatausahaan Pembukuan PenerimaanPendapatan dan Pembukuan Belanja

150.000.000

40. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPDdi lingkungan Pemkot Malang

85.000.000

41. Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah TA. 2013

175.000.000

42. Penyusunan Ranperda dan RapenwalPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

236.000.000

43. Monitoring dan Evaluasi Realisasi PendapatanAsli Daerah

64.580.000

44. Penatausahaan Keuangan PPKD 1.644.000.000

45. Monitoring dan penatausahaan dana transfer 145.000.000

46. Peningkatan Pelayanan dan PenatausahaanHibah dan Bantuan Sosial

150.000.000

47. Pelayanan dan penatausahaan surat-suratberharga

100.000.000

48. Penyusunan Standar Biaya Umum 2016 100.000.000

49. Penyusunan Standar Satuan Harga 2016 175.000.000

PROGRAM Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

PROGRAM1


31


E.222.924.000

50. Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan AsetPemerintah Daerah

97.500.000

51. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan SKRD 47.424.00052. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi 78.000.000

F. 94.848.000

53. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 94.848.000

G. 400.000.00054. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah 400.000.000

H.1.064.720.000

55. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Datadengan SIMBADA

300.000.000

56. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah melaluiAplikasi SIMBADA di Kota Malang

150.000.000

57. Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme KegiatanPerforasi Benda-Benda Berharga

65.000.000

58. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah

100.000.000

59. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah KotaMalang

80.000.000

60. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang 120.120.00061. Penghapusan Barang Milik Daerah 93.600.00062. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

Barang Daerah156.000.000

I. 193.514.760

63. Penyediaan dan Penataan Ruang Arsip danPenyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah

193.514.760

J. 234.000.000

64. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang 234.000.000

Program Penataan Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

PROGRAM1

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Peningkatan Status Hukum AsetPemerintah Kota Malang

Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-KonflikTanah dan Bangunan Milik Pemkot

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang MilikDaerah


32

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Malang Tahun 2015, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan

Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang

dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota

Malang Tahun 2015. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Malang juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan

memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan

penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari

APBD Tahun Anggaran 2015.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat

perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan

tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa

dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu,

anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang

telah ditetapkan ;

b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi

dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;


33

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah

disusun ;

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan

lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan

program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD

yang membidangi fungsi lain.

Malang, Maret 2014

KEPALA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs . WAHYU SANTOSO, SH. M.SiPembina Utama MudaNIP. 19600317 198712 1 001

BAB I PENDAHULUAN - bpkad.malangkota.go.idbpkad.malangkota.go.id/.../sites/9/2015/08/Buku-Renja-BPKAD-2015.pdf · Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen

Documents