BAB I PENDAHULUAN - pinrangkab.go.idpinrangkab.go.id/Bahanupload/RKPD 2017.pdfpengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat

rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan,

mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan

pembangunan di daerah.

Dokumen RKPD berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten

Pinrang. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana

operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan

proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran

Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi

pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program

pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan kinerja

pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,program prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan paguindikatif, yang bersumber dari

APBD maupun sumber-sumber lain yangditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan

mandatory peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pinrang

menyusun dokumen RKPD ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan

tahun 2017.

RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan

proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). RKPD menjadi pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran

Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD. RKPD menjadi instrumen bagi pemerintah

daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah dan instrumen untuk mengukur capaian target kinerja

program pembangunan jangka menengah, target standar pelayanan minimal dan

kinerja pelayanan SKPD. Dokumen ini juga menjadi acuan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ), dan menyediakan informasi bagi pemenuhan Laoran Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Semester I, maka pemerintah daerah mengambil

beberapa kebijakan terkait hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 . Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan

kepada perbaikan pelayanan Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan

rumah tangga miskin, Implementasi E-Goverment.

Atas dasar beberapa hal tersebut diatas maka perlunya dilakukan

penataan ulang prioritas dan plafon anggaran sebagai akibat dari berbagai bentuk

pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru yang diusulkan

SKPD untuk ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman

penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;

19. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang

Berkeadilan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2017;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 251);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015tentang

Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013–2018;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pinrang;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun

2009-2029.

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPMPD) Kabupaten Pinrang Tahun

2014-2019.

28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah

29. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD)

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 disusun dengan maksud :

Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah,antar sektor

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan

efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Untuk menciptakan sinergitas antara prioritas dan sasaran pembangunan

dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2019.

Untuk menciptakan efisiensi pengalokasian anggaran belanja dan

efektivitas anggaran pendapatan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2017 adalah

untuk:

a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka

menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahantahun 2017

(PPAS) yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota

Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon

Anggran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Pinrang dengan

Bupati Pinrang yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017.

b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penggaran tahunan

pembangunan daerah.

d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan

kegiatan pembangunan.

e. Menjadi acuan dalam penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah kepada DPRD.

f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada

pemerintah.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Terjadinya perubahan asumsi terkait dengan perkembangan

perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta

adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional,

regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi

anggaran di daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2017 diperlukan dengan pertimbangan

sebagai berikut :

1. Hasil Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Akhir Tahun 2016, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) Tahun 2016 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk

mendanai kegiatan Tahun Anggaran 2017.

2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat khususnya terhadap dana Alokasi

Khusus dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus serta beberapa

perubahan pada Pendapatan Asli Daerah.

3. Pergeseran Program/kegiatan antar SKPD, penghapusan

Program/kegiatan, penambahan Program/kegiatan baru, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.

4. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam

Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan

dengan skala prioritas.

5. Kebijakan- kebijakan tersebut diarahkan kepada peningkatan pelayanan

Publik, perbaikan Kualitas Infrastruktur, pengentasan rumah tangga miskin,

Implementasi E-Government

1.5 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Menjelaskan latar belakang, Dasar Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Dasar Pertimbangan Perubahan.

BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Hingga

Akhir Juni Tahun 2017, Menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD Tahun 2017 berdasarkan target indikator sasaran program dalam

RPJMD dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD

Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2017.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, Memuat penjelasan tentang kondisi

ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup

indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017, memuat kegiatan

lanjutan RKPD Tahun 2017, pergeseran kegiatan antarSKPD, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang

mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

tersebut mencangkup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang

akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung (tidak termasuk belanja

tidak langsung pada belanja pegawai/gaji), belanja langsung dan

pengeluaran pembiayaan.

BAB V : PENUTUP, Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran

pemerintah Kabupaten Pinrang, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan

masyarakat.

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017

Hingga Akhir Juni Tahun 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017,

merupakan Tahun keempat RKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019.Prioritas Pembangunan Kabupaten

Pinrang Tahun 2017 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, keadaan

tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta isu

strategis dan prioritas pembangunan RPJMD yang telah ditetapkan.

Perubahan RKPD 2017 Kabupaten Pinrang merupakan gambaran rencana

prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan

hingga akhir Juni Tahun 2017.

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan

yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan

perencanaan pembangunan selanjutnya. Dalam hal penentuan Rencana Kegiatan

haruslah mengacu pada 3 (tiga) hal, Prioritas Permasalahan yang belum

terselesaikan dari Tahun RKPD 2016, sejalan dengan Isu Strategis RPJMD 2014-

2019, tidak bertentangan dengan Isu Strategis RKP Provinsi dan RKP Tahun 2017.

Kemudian dari ketiga acuan diatas disusun menjadi Prioritas Pembangunan RKPD

Tahun 2017.

Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2017 disusun

berdasarkan nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 juncto

PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 juncto PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan – kegiatan strategis

yang diusung oleh SKPD dan wilayah Perencanaan pembangunan yang telah

disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada di Kabupaten Pinrang. Namun demikian, melalui

program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi

permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang

menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun

2017 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan

prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi

pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.

2.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2014-2019, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga akhir

Juni Tahun 2017. Isu Strategis Pembangunan Nasional 2017, Isu Strategis Provinsi

Tahun 2017 serta pertimbangan lainnya terkait permasalahan strategis yang aktual

dan faktual, maka dirumuskan Isu Strategisyang akan menjadi bahan kebijakan

dalam perencanaan kegiatan Kabupaten Pinrang Tahun 2017.

Isu Strategis yang akan ditetapkan dalam perubahan RKPD 2017 tidak

terlepas dari tema pembangunan nasional Tahun 2017 yaitu ”Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan

Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”. Isu Pembangunan Nasional 2017yang merupakan prioritas dan sasaran

pembangunan meliputi :

1. Dimensi Pembangunan Manusia

- Revolusi Mental

- Pembangunan Pendidikan

- Pembangunan Kesehatan

- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

- Kedaulatan Pangan

- Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

- Kemaritiman dan Kelautan

- Pariwisata

- Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Dimensi Pemerataan Dan Kewilayahan

- Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

- Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal

- Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

- Pengembangan Konektivitas Nasional

- Reforma Agraria 4. Kondisi Perlu

- Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Tema tersebut merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019 dengan sembilan

agenda prioritas (Nawacita) yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, dan demokratis 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan

Indonesia Sejahtera. 6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui

kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.

Sejalan dengan Sembilan agenda prioritas nasional, yang dijabarkan ke dalam

rencana tahunan. Untuk tahun 2016 arah kebijakan Pembangunan Nasional

meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi Dalam

Negeri b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan c. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat d. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan

Sedangkan tema RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2017yaitu :“ PENINGKATAN

KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN MELALUI

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG

BERKELANJUTAN”dengan arah kebijakanyaitu :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan 2. Akselerasi pembangunan pendidikan dan kesehatan serta, kepemudaan,

keolahragaan, dan kebudyaan 3. Pengembangan kawasan strategis 4. Pengembangan kapasitas birokrasi dan kelembagaan 5. Penguatan kethanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut 6. Dukungan pengembangan poros maritim

dan issu strategis tahun 2016 adalah :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan; 2. Pengembangan Pendidikan, Kepemudaan, Keolahragaan, dan

Kebudayaan, Pembangunan Kesehatan ; 3. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah;

4. Pengembangan Kawasan Strategis;

5. Peningkatan Kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2017

(Perubahan RKPD) adalah “PEMANTAPAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN

INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS”dengan issu strategi yaitu :

1. Pengembangan komoditas unggulan daerah 2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas infrastruktur, Penataan ruang, lingkungan

hidup dan Penanggulangan bencana 4. Kinerja birokrasi dan pelayanan publik 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanggulangan

Kemiskinan 6. Pengembangan kapasitas ekonomi desa dan penurunan angka pengangguran. 7. Stabilitas Keamanan

Dengan memperhatikan issu-issu strategis tersebut dan mengacu pada prioritas

pembangunan nasional dan provinsi tahun 2017, maka prioritas pembangunan

Kabupaten Pinrang tahun 2017 yaitu :

1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta

industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya

saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Tabel 2.32

Hubungan antara Isu Strategis dengan Prioritas RKPD 2017

No

Isu Strategis

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun

2017

Pengembangan komoditas

Pengembangan kawasan agropolitan,

1 minapolitan, agrowisata serta industri

unggulan daerah secara terpadu

2 Ekonomi Kerakyatan Pembangunan ekonomi rakyat

Kualitas dan Kuantitas

3 infrastruktur, Penataan Peningkatan infrastruktur dan

fungsi ruang, kerusakan penanggulangan bencana

lingkungan hidup dan

mitigasi bencana alam

4 Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kapasitas birokrasi dan

kelembagaan

Berbasis IT

Pelayanan pendidikan dan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan

5 kesehatan, pendidikan serta daya saing

pelayanan kesehatan sumber daya manusia

6 Kemiskinan, pengangguran Perluasan lapangan kerja dan

dan ketenaga kerjaan pengentasan kemiskinan

7 Agama, nilai dan budaya Peningkatan nilai-nilai keagamaan,

masyarakat pelestarian budaya dan kearifan lokal

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah

Secara umum Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap

SKPD dan urusan yang menjadi tupoksi masing-masing saling terkait antara satu

dengan yang lain. Namun dalam setiap permasalahan harus selalu diusahakan

solusi yang terbaik bagi perkembangan dan kelanjutan pembangunan Kabupaten

Pinrang, berikut identifikasi permasalahan pembangunan daerah tiap bidang urusan

yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2008.

Tabel 2.34

Permasalahan Bidang/Urusan Kabupaten Pinrang

Tahun 2017

No Urusan Permasalahan Faktor penentu keberhasilan

A URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1 Pendidikan Tingginya tingkat kerusakan dan adanya Perbaikan kerusakan dan terbatasnya fasilitas Sarana Pendidikan tersedianya fasilitas Sarana Pendidikan pada Jenjang SD dan SMP. pada Jenjang SD dan SMP.

Belum meratanya distribusi pendidik Analisis pendistribusian pendidik dan dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan

Belum optimalnya partisipasi Tingginya partisipasi masyarakat yang masyarakat yang mampu secara mampu secara ekonomi terhadap ekonomi terhadap pendidikan. pendidikan

Belum memadainya kualitas tenaga Pelatihan pendidik dan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan Terlambatnya juknis anggaran yang Transfer anggaran yang bersumber dari bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Propinsi dan APBN bersamaan APBN. dengan juknis

perbandingan mutu SDM yang berada Pemerataan kualitas pendidik dan di daerah perkotaan cenderung relatif tenaga kependidikan antara perkotaan lebih baik dibanding di daerah dan perdesaan perdesaan.

2 Kesehatan Masih kurang lengkapnya peralatan Tersedianya kelengkapan peralatan

kesehatan terutama untuk penyakit kesehatan terutama untuk penyakit bedah dan IGD bedah dan IGD

Masih kurang lengkapnya peralatan Tersedianya kelengkapan peralatan kesehatan terutama untuk penyakit kesehatan terutama untuk penyakit rujukan rujukan

Masih tingginya prevalensi penyakit – Peran aktif masyarakat dalam menjaga penyakit menular dan munculnya dan melakukan deteksi dini penyakit penyakit tidak menular, gizi buruk secara partisipatif

Masih rendahnya perhatian masyarakat Penyuluhan tentang prilaku hidup bersih dalam mendukung perilaku hidup dan sehat serta Pencegahan penyakit bersih dan sehat

Belum meratanya akses dan kualitas Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU cakupan pelayanan Puskesmas dan yang didukung oleh inftrastruktur dan SDM Pustu/Poskesdes. yang memadai

Belum optimalnya peran masyarakat Promosi kesehatan dan Pemberdayaan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat

3 Pekerjaan Updating data base jalan dan jembatan Peningkatan updating data base jalan

Umum dan belum optimal dan jembatan

Penataan Belum optimalnya pengelolaan irigasi Penguatan kelembagaan pengelolaan

Ruang; irigasi

Belum optimalnya kinerja jaringan Perbaikan kerusakan dan pengurangan

irigasi kebocoran saluran irigasi

Belum tersedianya database jaringan Tersedinya database jaringan irigasi

irigasi

Tidak optimalnya prasarana PDAM Tirta Perbaikan/peningkatan prasarana

Sawitto berdasarkan DED

Kurangnya kesadaran masyarakat Motivasi untuk memanfaatkan prasarana

desa/kelurahan penerima program air dan sarana yang telah dibangun

minum untuk mengoptimalkan

pemanfaatannya

Belum efektifnya Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tata Ruang yang ada sebagai acuan Kawasan Perkotaan dan Strategis

untuk pemanfaatan ruang

Masih rendahnya disiplin dan kesadaran Sosialisasi kepada masyarakat tentang

masyarakat tentang pemanfaatan pentingnya aspek tata ruang dalam

ruang pembangunan

Belum terealisasinya keberadaan RTH Mewujudkan sinkronisasi program

khususnya kawasan perkotaan pembangunan sesuai dengan rencana

sebagaimana arahan UU No.26/2007 tata ruang dan meningkatkan upaya

tentang Penataan Ruang. pencapaian luasan RTH pada kawasan

perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan

lainnya.

4 Perumahan Cakupan pelayanan air bersih pedesaan Peningkatan cakupan pelayanan air

Rakyat dan belum mencukupi dari total jumlah bersih dan pemanfaatan jaringan air

penduduk daerah pelayanan bersih terbangun

Kawasan

Permukiman

Belum tersedianya dokumen Perencanaan dokumen tentang

perencanaan perumahan secara perumahan

komprehensif,

Kualitas aparat belum memadai Mengikuti pelatihan, workshop dan

seminar

5 Ketenteraman, Banyaknya LSM, ORMAS dan Yayasan Meningkatnya rasa kesadaran

Ketertiban yang belum mendaftarkan masyarakat tentang pentingnya perijinan

keberadaannya

Umum, dan

kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang,

Pelindungan

tetapi mereka sering melakukan

Masyarakat aktivitas/kegiatannya

Masih kurangnya pemahaman peserta Pelatihan mitigasi bencana bagi petugas

pemantapan petugas sosial bencana bencana

mengenai penanganan bencana alam.

6 Sosial Tidak akuratnya data tentang Pemutakhiran data PMKS

penyandang masalah sosial

Masih kurangnya peran masyarakat Penyadaran dan sosialisasi kepada

dalam penanganan PMKS masyarakat Tentang penanganan PMKS

Tidak adanya tindaklanjut bimbingan/ Pemberian bantuan bagi Kelompok

pelatihan kepada kelompok masyarakat masyarakat yang telah diberikan

bimbingan

B URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

7 Tenaga Kerja; Masih banyaknya tenaga kerja yang Penciptaan tenaga kerja yang memenuhi

belum memenuhi standar keahlian / standar keahlian / keterampilan yang

keterampilan yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha /

kebutuhan dunia usaha / industri industri.

Masih tingginya tingkat pengangguran Pengembangan dan Penciptaan lapangan

kerja

Banyaknya jumlah perusahaan yang Bertambahnya jumlah perusahaan yang

kurang modal dan kemampuan berkemampuan menejamen serta

menejmen serta pemasaran pemasaran baik

Fluktuasi harga selalu berubah dari Terjaga Stabilitas ekonomi

waktu-kewaktu sesui dgn pertumbuhan

ekonomi

Banyaknya perusahaan dan pekerja terciptanya saling kesepahaman antara

yang belum memahami peraturan perusahaan dan pekerja mengenai

ketenagakerjaan peraturan ketenagakerjaan

Kurangnya pemahaman ter-hadap adanya pemahaman terhadap peraturan

peraturan ketenagakerjaan ketenagakerjaan

Belum optimalnya pendataan tentang Pendataan tentang tenaga kerja secara

ketenagakerjaan terpadu

8 Pemberdayaan Belum tersedianya database yang Penyusunan database Kegiatan

Perempuan berkaitan dengan pemberdayaan pemberdayaan perempuan

perempuan

dan

Pelindungan

Belum memadainya kualitas Meningkatkan kualitas aparatur

Anak

perencanaan program dan kegiatan perencanaan

yang berkaitan dengan pemberdayaan

perempuan

9 Pangan Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pola konsumsi

masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, berimbang dan

pangan yang beragam, berimbang dan bergizi

bergizi

Belum optimalnya Pembinaan Optimalisasi peran PPL dalam

kelembagaan petani Pembinaan kelembagaan petani

Masih rendahnya kemampuan SDM Pelatihan dan magang bagi kelompok

pengelola kelompok tani tani

Koordinasi antar stakeholder kurang Meningkatkan koordinasi antar

optimal stakeholder

Terbatasnya ketersediaan data primer Tersedianya data primer dan skunder

dan skunder untuk kajian rantai, untuk kajian rantai, pasokan dan

pasokan dan pemasaran pangan pemasaran pangan

Pemahaman program Desa Mandiri Meningkatnya Pemahaman program

Pangan masih kurang Desa Mandiri Pangan

Kurangnya Pengetahuan kelompok Bertambahnya Pengetahuan kelompok

wanita tani untuk optimalisasi wanita tani untuk optimalisasi

pekarangan dan pengembangan unit pekarangan dan pengembangan unit

bisnis pangan bisnis pangan

Pada aspek ketersediaan bahan Pangan optimalisasi pencapaian produksi dan

(Produksi), masih belum optimalnya produktivitas komoditas pertanian

pencapaian produksi dan produktivitas apabila dibandingkan dengan potensi

komoditas pertanian apabila yang ada.

dibandingkan dengan potensi yang ada.

10 Pertanahan Rendahnya kesadaran dan pemahaman Menghimbau kepada pemilik tanah untuk

pemilik tanah akan pentingnya melengkapi dokumen

dokumen kepemilikan tanah

Masih mahalnya biaya pengurusan Murah biaya pengurusan dokumen

dokumen pertanahan pertanahan;

Masih adanya potensi permasalahan terselesaikannya permasalahan

pertanahan terutama mengenai kondisi pertanahan terutama mengenai kondisi

aset pemerintah daerah terkait dengan aset pemerintah daerah terkait dengan

kepastian hukum dan administrasi kepastian hukum dan administrasi

pertanahan; pertanahan;

11 Lingkungan Belum optimalnya cakupan penanganan Penambahan dan pemeliharaan sarana

Hidup timbunan sampah dan prasarana pengelolaan persampahan

Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pentingnya Menjaga

masyarakat dalam menjaga lingkungan lingkungan

khususnya pengelolaan sampah

Belum optimalnya kuantitas dan Pelatihan aparatur

kualitas aparat

Masih banyaknya masyarakat yang Adanya kesadaran masyarakat untuk

melakukan pembuangan sampah tidak membuangsampah disembarang

disembarang tempat tempat

12 Administrasi Masih rendahnya kesadaran Sosialisasi tentang pentingnya Dokumen

Kependudukan masyarakat tentang dokumen kependudukan

dan

kependudukan

Belum optimalnya Pendataan Sosialisasi masalah Kependudukan

Pencatatan

kependudukan kepada masyarakat

Sipil Kurangnya data penduduk yang akurat Tersedianya data penduduk yang akurat

(valid) sehingga sering terjadi data (valid)

ganda.

Terbatasnya anggaran untuk Tersedianya anggaran untuk

melaksanakan kegiatan pelatihan melaksanakan kegiatan pelatihan

13 Pemberdayaan Masih rendahnya kapasitas Meningkatnya kapasitas ekonomi

Masyarakat perekonomian masyarakat desa. masyarakat pedesaan

Belum tersedianya data kemiskinan Pendataan ulang terhadap penduduk

dan Desa

secara akurat miskin

Masih terbatasnya jenis TTG yang Pembinaan dan pengembangan

dikembangkan Posyantekdes, pelatihan serta gelar TTG

Kurangnya pembinaan terhadap Pembinaan dan pelatihan kader

kelompok organisasi wanita/PKK dan Posyandu, dasawisma dan PKK

Dasawisma

Masih terbatasnya kuantitas dan Terpenuhinya fasilitator aparat desa

kualitas fasilitator dan aparat desa yang mampu melakukan fasilitasi

yang mampu melakukan fasilitasi perencanaan

perencanaan

14 Pengendalian Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan Tersedianya Petugas Lapangan KB yang

Penduduk dan PKB belum optimal dalam melakukan berpengalaman melaksanakan

mekanisme operasional program mekanisme operasional program

Keluarga

sehingga berdampak terhadap

Berencana;

keberhasilan program.

Makin berkurangnya jumlah PLKB dan perlu penambahan tenaga fungsional

PKB sebagai petugas fungsional program KB.

lapangan

Peran Pria dalam KB masih rendah hal Peran Pria dalam KB masih rendah hal

ini dapat dilihat dari masih rendahnya ini dapat dilihat dari masih rendahnya

Pencapaian peserta KB baru MOP dan Pencapaian peserta KB baru MOP dan

akseptor KB Kondom. akseptor KB Kondom.

Anggaran operasional untuk penggerak Anggaran operasional untuk penggerak

program KB di tingkat lini lapangan program KB di tingkat lini lapangan

seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih

terbatas sehingga berpengaruh terbatas sehingga berpengaruh terhadap

terhadap tingkat partisipasi tingkat partisipasi masyarakat

masyarakat.

Masih rendahnya penerimaan Penyuluhan terhadap manfaat

masyarakat terhadap metode Kontrasepsi jangka panjang

kontrasepsi jangka panjang

15 Perhubungan Terbatasnya ketersediaan fasilitas Penyediaan Fasilitas perlengkapan jalan

pendukung keselamatan lalu lintas sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan

Terbatasnya aparat teknis terdidik/ Pelatihan teknis Bidang perhubungan

trampil dibandingkan dengan beban

tugas

Belum sinerginya koordinasi antar Peningkatan koordinasi dan sinergitas

daerah dan instansi terkait dalam antar daerah/instansi

pelaksanaan kewenangan

Masih banyak terminal-terminal tidak adanya terminal-terminal

bayangan yang berpotensi bayangan yang berpotensi mengganggu.

mengganggu.

Meluasnya titik-titik rawan kemacetan berkurangnya titik-titik rawan

dan meningkatnya kecelakaan lalu kemacetan sehingga menurunnya

lintas. kecelakaan lalu lintas.

16 Komunikasi Keterbatasan SDM bidang Teknologi Bertambahnya pegawai dengan SDM

dan Informasi dan Komunikasi; bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi;

Informatika;

Tingkat pemanfaatan dan efektivitas Pengaturan Sarana Prasarana TIK di

kegiatan bidang teknologi informasi, lingkungan kecamatan;

tidak merata di semua kecamatan

Belum optimalnya upaya penyebaran Terselenggaranya penyebaran informasi

informasi melalui media pameran, melalui media pameran, radio, dan

radio, dan majalah Pemda yang majalah Pemda

disebabkan terbatasnya SDM, sarana

dan prasarana;

Belum memadainya kualitas aparatur Pelatihan kepada Aparatur

Koordinasi antar instansi belum optimal Optimalisasi koordinasi dengan instansi

terkait

17 Koperasi, Masih rendahnya daya saing produk Peningkatan kualitas produk lokal

Usaha Kecil, lokal

Masih rendahnya pemahaman Sosialisasi peran dan fungsi koperasi

dan Menengah

masyarakat tentang peran dan fungsi

koperasi

Masih rendahnya kualitas SDM Pelatihan pengelola koperasi

pengelola koperasi

Lemahnya struktur permodalan Memfasilitasi UMKM dalam Mengakses

lembaga keuangan/ perbankan

Lemahnya akses informasi tentang Pengembangan jaringan klaster dan

pengembangan UMKM penguatan melalui sentra UMKM

Masih rendahnya pemanfaatan Pemanfaatan teknologi tepat guna bagi

teknologi pelaku UMKM yang memiliki potensi

Kurangnya kemitraan dan jaringan Pengembangan kemitraan dan jaringan

usaha usaha bagi UMKM

Masih banyaknya pelaku UKM yang Sosialisasi kepada pelaku UKM tentang

belum memiliki legalitas usaha pentingnya legalitas usaha

kurangnya jiwa kewirausahaan, meningkatnya wirausaha-wirausaha baru

lemahnya motivasi, inovasi kreativitas yang bisa mempunyai capabilitas

dan disiplin kerja serta profesionalisme memadai untuk berkembang

di bidang penguasaan teknologi,

manajemen dan wawasan bisnis, di

mana hal ini sangat mempengaruhi

daya saing produksi UKM/IKM untuk

menciptakan peluang usaha.

Terbatasnya permodalan yang dimiliki meningkatnya perbankan atau bidang

Koperasi Usaha Kecil Menengah. keuangan lainnya yang memberikan

permodalan bagi yang Koperasi Usaha

Kecil

Masih banyaknya koperasi yang tidak banyaknya koperasi yang memenuhi

memenuhi persyaratan operasional persyaratan operasional ( sehat)

(kurang sehat)

Rendahnya akses pasar industri kecil terbukanya akses pemasaran terhadap

menengah karena pengusaha UKM pasar industri kecil menengah

memprioritaskan pada aspek produksi

sedangkan fungsi pemasaran kurang

diperhatikan

18 Penanaman Belum lengkapnya sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana

Modal prasarana Penanaman Modal Kabupaten Pinrang, dalam menunjang

Kabupaten Pinrang, dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang

pelaksanaan tugas-tugasyang dilaksanakan baik untuk kepentingan

dilaksanakan baik untukkepentingan informasi dan promosi investasi bagi

informasi dan promosi investasi bagi para calon investor;

para calon investor;

Kurangnya Peluang investasi yang Meningkatnya peluang investasi yang

dipromosikan melalui media; dipromosikan

Proyek-proyek yang akan Tersusunnya regurasi mengenai insentif

dikerjasamakan masih tidak ditunjang terhadap investor-investor baru;

dengan regulasi dalam bentuk insentif

sehingga menjadi daya tarik mitra dari

kalangan swasta untuk melakukan

kerjasama dengan pemerintah;

19 Kepemudaan Terbatasnya anggaran dalam Tersedianya anggaran yang memadai

dan Olahraga pembinaan dan pembiayaan atlet untuk pembinaan dan pembiayaan atlet-

dalam mengikuti iven-iven tingkat atlet dalam mengikuti setiap kejuaran

propinsi maupun nasional

Masih terbatasnya sarana dan terbangunnya sarana dan prasarana olah

prasarana olah raga, terutama di raga, terutama di pedesaan.

pedesaan.

Masih kurangnya pemanfaatan iptek bertambahnya pemanfaatan iptek dalam

dalam pengembangan olah raga baik pengembangan olah raga baik dari

dari sarana maupun prasarananya. sarana

20 Statistik Penerbitan data statistic daerah sering Penerbitan data statistic daerah palin

mengalami keterlambatan lambat bulan maret

Ketidaksepahaman tentang data yang Adanya Kesamaan data yang

dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

21 Persandian Sarana dan Prasarana Persandian belum Pengadaan sarana dan prasarana

memadai persandian

22 Kebudayaan Pemahaman masyarakat tentang Sosialisasi kepada Masyarakat tentang

budaya lokal yang penuh kearifan arti pentingnya budaya lokal

semakin luntur

Semakin kuatnya pengaruh media Meningkatnya kesadaramn masyarakat

informasi yang membawa budaya yang akan pentingnya aspek kebudayaan

tidak sesuai dengan budaya lokal dalam pembangunan

Rendahnya perhatian dan kesadaran Pelestarian budaya

akan pentingnya pelestarian budaya

23 Perpustakaan Masih rendahnya budaya baca baik di Sosialisasi tentang budaya membaca

tingkat masyarakat maupun aparat pada aparat dan masyarakat

Masih kurangnya jumlah koleksi buku Penambahan jumlah koleksi buku

24 Kearsipan Masih rendahnya pemahaman SKPD Sosialisasi kepada seluruh SKPD tentang

tentang pentingnya masalah kearsipan fungsi dan peran arsip

Kurangnya jumlah aparatur yang Pelatihan kepada aparat tentang

memiliki kompetensi dalam penataan penataan arsip

arsip

Belum optimalnya arsip sejarah dan Optimalisasi kearsipan sejarah dan

budaya Kabupaten Pinrang yang budaya Kabupaten Pinrang yang

disimpan di kantor arsip daerah disimpan di kantor arsip daerah

Prasarana gedung arsip yang telah Tersedianya Sarana dan Prasarana

memenuhi standar nasional belum gedung arsip yang telah memenuhi

dilengkapi dengan sarana perangkat standar nasional

keras dan perangkat lunak kearsipan

yang memadai

Belum optimalnya penataan arsip di Optimalisasi penataan arsip di

SKPD,Kecamatan dan Kelurahan SKPD,Kecamatan dan Kelurahan

Belum optimalnya pelayanan informasi Terselenggaranya pelayanan

kearsipan kepada masyarakat informasikearsipan kepada masyarakat

secara optimal

C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

25 Kelautan dan Masih kurangnya volume fisik yang Tercukupinya volume fisik yang

Perikanan ditargetkan dan memenuhi kualitas ditargetkan dan memenuhi kualitas yang

yang dikehendaki dikehendaki

Masih tingginya ancaman penyakit Berkurangnya ancaman penyakit yang

yang dapat mengganggu produktivitas dapat mengganggu produktivitas dan

dan merugikan usaha. merugikan usaha.

Masih terbatasnya pengetahuan, Meningkatnya pengetahuan, Sikap dan

keterampilan dan sikap masyarakat Keterampilan peternak dan Petani ikan

perikanan dalam melaksanakan usaha melalui diseminasi dan penerapan

budidaya perikanan sesuai dengan teknologi Perikanan

standar teknis budidaya.

Masih lemahnya struktur kelembagaan Meningkatkan intensitas pembinaan

nelayan dan pembudidaya ikan serta pada kelompok nelayan dan

pengolahan dan pemasaran hasil pembudidaya ikan termasuk yang

perikanan berkaitan dengan pengolahan dan

pemasaran

Sarana dan prasarana nelayan dan Pengadaan sarana dan prasarana

pembudidaya ikan masih sederhana modern

Jumlah keluarga miskin di wilayah Peningkatan ketrampilan nelayan,

pesisir masih cukup besar pembudidaya dan pengolah ikan

26 Pariwisata Belum terintegrasinya dokumen Pengintegrasian Dokumen

Pengembangan kepariwisataan daerah pengembangan kepariwisataan

dengan grand strategi Percepatan

pembangunan daerah

Belum optimalnya kualitas perencanaan Peningkatan kualitas dokumen

kepariwisataan Perencanaan kepariwisataan

Terbatasnya aparat yang memiliki Mengikutsertakan aparat pariwisata kompetensi di bidang kepariwisataan dalam berbagai pelatihan, pertemuan, seminar kepariwisataan

Masih kurangnya materi pameran Meningkatnya peminat yang mengikuti produk unggulan yang berpotensi dari materi pameran produk unggulan para pelaku jasa usaha pariwisata

27 Pertanian Belum optimalnya produktifitas Meningkatnya produktifitas komuditas beberapa komoditas unggulan unggulan

Terbatasnya ketersediaan sarana dan Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi di tingkat petani prasarana serta pendampingan termasuk benih, pupuk dan pestisida

Rendahnya kemampuan, pengetahuan Penyuluhan, bimbingan dan sekolah dan keterampilan petani lapang Lemahnya jaringan kemitraan dan Peningkatan kerjasama baik Antar kelembagaan yang di miliki petani petani/ kelompok tani maupun lembaga lainnya Belum memadainya ketersediaan Penyusunan database untuk komoditas database tentang produksi, unggulan produktivitas, komoditas unggulan

Tingginya laju konversi lahan Optimalisasi pemanfaatan dan regulasi tentang tata ruang

Masih rendahnya pemanfaatan Pemanfaatan teknologi dalam teknologi dalam pengelolaan pertanian pengelolaan pertanian

Terbatasnya petugas Inseminasi Pelatihan terhadap inseminator yang Buatan berasal dari masyarakat dan aparat

Manajemen pemeliharaan ternak masih Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan belum optimal Terhadap kelompok peternak

Penjualan/pemotongan betina produktif Penyelamatan dan sosialisasi Tentang masih cukup tinggi yang mengancam pentingnya mempertahankan sapi betina populasi dan ketersediaan bibit produktif dalam penyediaan bibit yang berkualitas Masih terjadinya fluktasi harga akibat

dari ketidakseragaman pola tanam

petani

Belum optimalnya diversifikasi

konsumsi pangan penduduk yang

masih didomonasi oleh kelompok

bahan pangan padi padian.

Masih terjadinya peralihan fungsi lahan

dari lahan pertanian ke non pertanian

Administrasi kelompok belum lengkap,

pemahaman tentang UEP masih kurang

Kurang berkembangnya usaha

pertanian, perikanan dan kehutanan

berbasis pedesaan yang berdaya saing

tinggi dan berkelanjutan

sistem alih teknologi lemah

Masih tingginya ancaman penyakit

pada ternak yang dapat mengganggu

produktivitas dan merugikan usaha.

Kurangnya penerapan standar teknis

budidaya.

Penanggulangan PHMS masih

terkendala oleh faktor sosial, ekonomi,

budaya masyarakat dan

kelembagaan

Kondisi RPH masih belum sesuai

dengan standar teknis

Terbatasnya adopsi teknologi yang

menunjang peningkatan kualitas

produksi usaha yang berdaya saing dan

mempunyai nilai tambah

Penerapan pengelolaan limbah

peternakan menjadi biogas ataupun

kompos masih terbatas sehingga

pemanfaatan limbahnya pun masih

sangat terbatas

28 Kehutanan - -

29 Energi dan Masih adanya dusun yang belum Elektrifikasi daerah terpencil

Sumber Daya terjangkau jaringan listrik

Banyaknya dusun yang belum memiliki Pemasangan instalasi air dan

Mineral

sumber air bersih Pengeboran air bawah tanah

30 Perdagangan Belum optimalnya penataan dan Terselenggaranya rutinitas penataan dan

pengelolaan pasar sebagai sarana pengelolaan pasar sebagai sarana

perdagangan. perdagangan.

Masih belum efektifnya pengawasan Kerjasama dengan instansi terkait dalam

barang yang beredar dan jasa tertib pelaksanaan pengawasan barang dan

ukur, takar, timbangan dan jasa serta pengawasan alat ukur, takar,

perlengkapannya. timbangan dan perlengkapannya.

Belum tersedianya sentra-sentra Pemetaan sentra-sentra Produksi dan

produksi dan perdagangan yang pembinaan terhadap sentra produksi

memenuhi kualitas teknis yang ada

Belum adanya jaminan pemasaran Pembinaan terhadap produsen dan

terhadap produk pengembangan jaringan pemasaran

Terbatasnya jumlah pengusaha yang Pembinaan terhadap Pengusaha melalui

melakukan perdagangan antar pulau pelatihan tentang tata cara perdagangan

maupun ekspor antar pulau maupun ekspor

31 Perindustrian Produktivitas IKM relatif terbatas Fasilitasi penyediaan bahan baku

Rendahnya SDM IKM terutama yang Pelatihan SDM IKM

berkaitan dengan standar mutu produk

Masih rendahnya pengaplikasin Pelatihan dan penyediaan data teknologi

teknologi tepat guna tepat guna

Terbatasnya modal kerja IKM Fasilitasi penyediaan modal

Belum tersedianya database dan profil Penyusunan database dan profil industri

industri secara komprehensif secara lengkap

Belum tersedianya Roadmap Penyusunan dokumen Pengembangan

pengembangan industri industri khususnya untuk industry rumah

tangga dan kecil

Keterbatasan jumlah aparat yang Pelatihan dan bintek aparatur

memiliki kompetensi dalam

Pengembangan industri

Masih rendahnya kemampuan Meningkatnya kemampuan manajemen

manajemen dan permodalan industri dan permodalan industri kecil

kecil menengah. menengah.

Masih rendahnya akses pemasaran Meningkatnya akses pemasaran produk

produk IKM. IKM.

Masih kurangnya sarana dan prasarana Tersedia/terpenuhinya sarana dan

produksi dan permodalan. prasarana produksi dan permodalan.

32 Transmigrasi Banyaknya transmigran tidak betah Kawasan transmigrasi yang kondusif

menetap untuk kehidupan sosial ekonomi

transmigran

D FUNGSI PENUNJANG URUSAN

33 Sekretariat

Daerah

34 Perencanaan Kurang sinkronnya perencanaan Sinkronisasi program antar dokumen Kabupaten dengan Propinsi serta perencanaan Nasional

Belum sinkronnya perencanaan tingkat Pengintegrasian berbagai program dan kabupaten dengan usulan kegiatan kegiatan yang mengacu pada dokumen SKPD, perencanaan yang telah ada

Masih rendahnya SDM aparat Pelatihan perencanaan perencana

Masih kurangnya sumber daya manusia Penempatan aparat di Bappeda yang (SDM), baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan beban kerja dibandingkan dengan beban kerja yang

dilaksanakan di BAPPEDA.

Belum optimalnya ketersediaan data Optimalisasi bank data yang ada di setiap SKPD untuk

menunjang proses perencanaan baik

untuk tingkat kabupaten maupun di

masing-masing SKPD.

Belum optimalnya implementasi Sosialisasi dan pelatihan peningkatan prosedur perencanaan pembangunan kualitas perencanaan pembangunan bagi aparat Bappeda dan SKPD lainnya

35 Keuangan Ketidakdisiplinan Sistem pelaporan dari Disiplinnya pelaporan dari tingkat tingkat kecamatan dan kelurahan dan kecamatan dan kelurahan dan SKPD SKPD (masih sering mengalami (tepat waktu). keterlambatan).

Minimnya anggaran setiap SKPD dalam Terpenuhinya anggaran SKPD dalam pelaksanaan pelayanan melaksanakan tugas-tugasnya. kepemerintahan

Belum optimalnya pendataan aset Pendataan lanjutan asset

Belum optimalnya pendapatan daerah Optimalisasi pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu

penyebabnya adalah :

- Masih rendahnya kesadaran wajib

pajak dalam melaksanakan

kewajibannya.

- Belum optimal/akurat basis data

potensi pendapatan daerah dari obyek

pajak.

- Belum optimalnya penerapan sanksi

bagi para wajib pajak yang tidak

melaksanakan kewajibannya.

- Pemungutan pajak daerah dengan

sistem Self Assesment kurang

menunjang

- peningkatan pendapatan pajak

daerah.

36 Inspektorat

37 Kepegawaian Belum optimalnya database Optimalisasi data kepegawaian

serta diklat kepegawaian

38 Litbang Belum optimalnya penerapan hasil Bermanfaatnya penerapan hasil

inventarisasi penelitian sebagai bahan inventarisasi penelitian sebagai bahan

perencanaan perencanaan

39 Fungsi Lain

BAB III

RANCANGAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

TAHUN 2017

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan dalam RKPD

Tahun 2017 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten

Pinrang serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian

global. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran

pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran

untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran

berbasis kinerja.

3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2017, disusun berpedoman pada

RKPd Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang

berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 serta

dokumen RPJPD Tahun 2009-2029. Tujuannya agar terjalin keterkaitan hubungan

antar dokumen perencanaan, dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-

kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun tersebut. Selanjutnya arah kebijakan

ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan

regional yang diSulawesi Selatan ke dalam program dan kegiatan.

a. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Tema RKPD Sulawesi Selatan tahun 2017 yaitu Peningkatan Kualitas

Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengelel0laan

Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.Berjalannya proses transformasi struktural

perekonomian yang berimplikasi pada membaiknya beberapa variable kunci

indikator makro ekonomi di Sulawesi Selatan seperti pertumbuhan ekonomi,

pendapatan perkapita dan paritas daya beli. Hal ini dapat dilihat pada gambaran

kinerja ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014 dan2015 serta perkiraan kondisi

Tahun 2016, dimana pada Tahun 2016 kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Selatan

ditujukan pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengarahkan pada

pertumbuhan ekonomi berkualitas yang penekanannya pada aspek pemerataan

pendapatan khususnya

masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah. Dengan demikian

diharapkan akan dapat/mampu memecahkan masalah-masalah sosial

mendasar terutama kemiskinan dan pengangguran.

Dari segi permintaan (final demand) peranan konsumsi masih

mendominasi terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi

sementara peranan investasi masih sepertiga dari peran konsumsi. Hal lain

yang penting dan membutuhkan perhatian adalah terjadinya mines Net Ekspor

Sulawesi Selatan dan hal ini terkait dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat

dan pemerintah terbesar adalah konsumsi masyarakat. Untuk itu maka

kebijakan kedepan diarahkan pada perbaikan iklim investasi dengan

membangun sinergitas dan kerjasama yang nyata dengan dunia usaha baik

dalam maupun luar negeri. Investasi tersebut diharapkan untuk mendukung

sektor industri pengolahan untuk memperbaikin ilkim usaha pada industri kecil

dan menengah secara berkesinambungan dan industri besar untuk jangka

panjang.

Melihat masih rendahnya peran dan konstribusi investasi pemerintah

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan ekonomi daerah

diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan swasta dan masyarakat

dalam kegiatan investasi. Investasi swasta erat kaitannya dengan tingkat suku

bunga yang jangka pendek sifatnya tetap dan dapat mempengaruhi laju inflasi.

Untuk jangka panjang diharapkan peningkatan investasi yang dibutuhkan untuk

industri besar. Untuk kebijakan setiap Tahun yang harus dilakukan yaitu

meningkatkan investasi pada sektor industri pengolahan (agro-industri) yang

akan berdampak pada perbaikan (value added) nilai tambah dari hasil produk

khususnya produk unggulan pada sektor pertanian. Demikian juga untuk

mendukung agrobisnis, maka kemampuan wirausaha masyarakat Sulawesi

Selatan perlu dipacu antara lain melalui pendidikan dan latihan IPTEK terapan

yang berkaitan dengan bisnis dan kewirausahaan sangat diperlukan.

Kebijakan fiskal sebagai suatu instrument menajemen permintaan dapat

mempengaruhi tingkat aktifitas perekonomian. Fenomena ketidak seimbangan

antara kemampuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang semakin besar

memaksa kita untuk lebih ketat menerapkan pola anggaran berbasis kinerja

menjadi salah satu strategi untuk efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran pembangunan daerah di Sulawesi Selatan.

Kebijakan pemerintah terkait dengan pajak dan retribusi yang

memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu

diupayakan menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara

optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki. Dengan tetap

mengutamakan peningkatan pelayanan dan mempertimbangan kondisi

perekonomian masyarakat. Pajak pendapatan (income tax) yang diperoleh

diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi agar barang dan jasa yang

dihasilkan dapat lebih kompetitif.

Sesuai dengan arah kebijakan ekonomi tersebut diatas dengan

memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro

Tahun 2017 adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berada diatas

angka 8 persen, dengan asumsi kita dapat menekan laju inflasi. Alokasi

anggaran pemerintah daerah (APBD dan APBN) dialokasikan pada program

kegiatan yang produktif khususnya sektor Non Migas khususnya pertanian dan

industri pengolahan. Dengan stabilitas ekonomi tersebut ditas dapat terjaga

dengan baik, maka aktifitas perekonomian akan berjalan baik serta diharapan

kualitas hidup masyarakat khususnya yeng bergerak disektor pertanian akan

lebih baik yang antara lain akan tercermin dari kualitas peningkatan beberapa

indikator ekonomi makro serta indikator sosial lainnya seperti jumlah

pengangguran semakin menurun, daya beli masyarakat semakin membaik

penduduk miskin semakin berkurang serta angka pengangguran menurun dari

tahun ketahun, adapun indikator makro ekonomi Sulawesi Selatan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Realisasi

Realisasi

Realisasi

No

Indikator

Tahun

Tahun 2013

Tahun 2014

2015

1 Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) 7,62 7,54 7,15

2 Pendapatan Perkapita (juta) 31.03 35,53 40,1

3 Investasi (trilyun)

4 Ekspor (juta US$)

5 Impor (juta US$)

Sumber : RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2016

b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pinrang

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang diinginkan dan untuk

mencapai target yang sudah ditetapkan dan melihat tantangan yang dihadapi,

maka ke depan diarahkan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas serta memperkuat landasan kesejahteraan masyarakat dan

peningkatan upaya penanganan kemiskinan, melalui:

1) Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah

produk pertanian dan perikanan;

2) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pertanian dengan meningkatkan penyediaan benih unggul

dan faktor penunjangnya.

3) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan

mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan

alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara

berkelanjutan;

4) Mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

dengan memperluas basis dan kesempatan berusaha serta

menumbuhkembangkan wirausaha baru untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

5) Menciptakan Regulasi yang menjamin kepastian usaha dan penegakkan

hukum serta memperbaiki kebijakan investasi.

6) Meningkatkan dan perbaikan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung

kegiatan investasi dan ekspor, termasuk infrastruktur pertanian dan

pedesaan.

7) Meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan

agroindustri/agrobisnis, dan pembangunan kawasan

agropolitan/minapolitan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang

berorientasi ekspor.

8) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan serta

pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, sekaligus

meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

9) Memperkuat struktur industri, meningkatkan, dan memperluas

pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier).

10) Mengembangkan industri rumah tangga dalam rangka penyerapan tenaga

kerja.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Rancangan Kerangka ekonomi daerah menggambarkan kondisi dari analisis

statistik perekononomian daerah, sebagai gambaran urutan untuk situasi

Perekonomian daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi Perekonomian

Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2015 disampaikan dalam karakteristik serta

prospek pada Tahun 2016.

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pinrang

Tahun 2014 – 2015

Keadaan

Keadaan Keadan Perkiraan

No.

INDIKATOR

Tahun

Tahun

Tahun 2015*

Tahun 2012

2013

2014

1. PDRB

- ADH berlaku (dlm Jutaan 8.738.253,09 9.847.320,92

11.358.262,76

12.869.204,60

Rp)

- ADH Konstan (dlm Jutaan 2.919.17 3.127,80

8.941.222,2

9.612.134,40

Rp)

2. PDRB perkapita(dlm Jutaan

20,19

22,86

31,20

33,54

Rp)

3. LPE (%) 8,27 6.81 8,11 8,2-8,5

4. Angka Inflasi 5,25 2,37

5. Laju Investasi (%)

6. Tingkat Pengangguran

5,35 1.96 2,78

Terbuka (%)

7. Peduduk Miskin (%) 7,82 8,86 8,20 7,54

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha dan

kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat dan

meningkatkan hubungan ekonomi regional. Indikator-indikator makro yang bersifat

ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran

masyarakat/pendapatan per kapita.

Perkembangan kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari besarnya

laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pinrang

Tahun 2014 adalah sebesar 8,11% dan diperkirakan mengalami peningkatan

sebesar8.5% pada Tahun 2015. Jika melihat LPE Kabupaten Pinrang menunjukkan

hasil yang cukup memuaskan dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yang

tumbuh sebesar 7,15 %.Pertumbuhan yang masih positif ini merupakan momentum

yang sangat berarti karena hal ini menunjukkan adanya proses recovery dalam

perekonomian Kabupaten Pinrang.

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-

masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil

bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan

tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak seluruh PDRB Kabupaten Pinrang dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai

PDRB yangdibawa ke luar daerah. Oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan

makin merata, baik antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor

kegiatan/mata pencaharian maupun antar wilayah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Pinrang Tahun 201 mencapai 9,69 %, turun dari

tahun sebelumnya yang mencapai 10,86 %.Peningkatan inflasi tertinggi terjadi

pada sektor pertanian yang mencapai 11,38 persen, kemudian disusul oleh sektor

jasa-jasa sebesar 11,28 %, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar

9,64%. Adapun sektor lainnya berkisar antara 1,59–6,81 %.

Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Pinrang tahun 2014 sebanyak

29.855 jiwa (8,20%) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013

sebesar32.011 jiwa (8,86%).Masih tingginya jumlah penduduk miskin ini sejalan

dengan pertumbuhan penduduk, Sumber daya yang tidak merata, kemampuan

penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesepakatan

kerja dan berusaha yang dimiliki penduduk serta mentalitas kerja yang masih perlu

ditingkatkan terutama bagi generasi muda.Dengan semakin tingginya komitmen

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin

pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan

pemerintah dan komitmen MDG’s untuk menurunkan penduduk miskin.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Pinrang pada Tahun

2014 mencapai 60,08 % yang berarti pada setiap 100 penduduk usia kerja sekitar

60 diantaranya termasuk angkatan kerja, terdiri dari : TPAK laki-laki sebesar 79,44 % dan TPAK perempuan sebesar 42,64 %.Terdapat ketimpangan yang cukup

tajam antara TPAK laki-laki dengan perempuan, perempuan cenderung kurang

memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan

karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu

rumah tangga.

Tingginya TPAK seyogyanya diimbangi dengan besarnya kesempatan kerja.

Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat

menciptakan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan

kerja.

Tabel 3.3

Kondisi Ketenagakerjaan

di Kabupaten PinrangTahun 2014

No Uraian TPAK 2014

1. Angkatan Kerja 152.353

2. Bukan Angkatan Kerja 101.241

TPAK 60.08

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang 2015

Kontribusi perekonomian tiga terbesar atas dasar harga berlaku tahun 2013

dan 2014(tahun dasar 2010) dipengaruhi oleh sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan yaitu dengan kontribusi tahun 2013 sebesar 47,50% dan tahun 2014

sebesar 48,51%.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran,

reparasi mobil dan sepeda motor pada Tahun 2013 sebesar 12,73% dan Tahun

2014 sebesar 12,42%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun

2016

Kondisi perekonomian di Kabupaten Pinrang sudah mengindikasikan ke

arah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya

yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Pada Tahun 2011 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Pinrang telah mencapai 7,12 %, sedangkan untuk Tahun 2014

mencapai8,11 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2015, diperkirakan tidak

banyak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya, di mana pertumbuhannya masih ditopang oleh tiga sektor

pendukung utama yaitu sektor pertanian,kehutanan dan perikanan.

Dari sisi moneter, Kondisi stabilitas ekonomi makro, seperti kestabilan nilai

tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga

perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Pinrang tahun

2015 dan 2016. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku

bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter, maka prospek ekonomi

Kabupaten Pinrang 2015 dan 2016 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun

sebelumnya.Dengan arah kebijakan ekonomi makro dan memperhatikan

lingkungan eksternal daninternal, sasaran ekonomi makro ditandai dengan Laju

pertumbuhan ekonomi, dimana proyeksi pada Tahun 2014 dan 2015 yaitu:

Tabel 3.4

Proyeksi Indikator Makro Tahun 2014 dan 2015

No

Indikator

Tahun 2014

Tahun

2015*

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 364.087 366.789

2 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,87 0,87

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 8,11 8.50

4 Inflasi PDRB (%) 2,37 2,37

5 PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah) 11.358.262,7 12.869.204,60

6 PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta rupiah) 8.941.222,2 9.612.134,40

7 Jumlah Penduduk Miskin (%) 8,2

8 Laju Pertumbuhan Investasi*) (%) 15,00 34,74

9 PDRB Perkapita pertahun (juta) 31,20 35,14

10 IPM 68,92 69.70

11 Indeks Pendidikan 78,86

12 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,45

13 Angka Melek Huruf (%) 91.99 99,96

14 Angka Harapan Hidup (tahun) 68,03

15 Indeks Kesehatan 79,69

16 Daya Beli (ribuan rupiah) 815.000 ±1 juta

Sumber : Bappeda Kabupaten Pinrang Tahun 2015

Dengan melihat kemajuan kinerja ekonomi yang telah dicapai dan masalah yang

dihadapi hingga Tahun 2014, maka tantangan yang dihadapi pada Tahun 2016

adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat

kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih ditambah tingkat inflasi yang

masih tinggi yang berimplikasi pada daya beli masyarakat yang masih rendah

sehingga lebih jauh berdampak pada melemahnya investasi swasta dan

masyarakat. b. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Dengan jumlah

pengangguran pada Tahun 2012 dan 2013 yang diperkirakan masing-masing

7,19 persen dan 6,66 persen, maka kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan

agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar yang

diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. c. Penguatan Struktur Ekonomi. Berkaitan dengan peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang tergambar pada tingkat pendapatan perkapita,

maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas harus dicapai dengan

penguatan struktur ekonomi, dimana peranan sektor pertanian lebih

dioptimalkan dengan tetap memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang

mempunyai daya ungkit.

3.2 ArahKebijakanKeuanganDaerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam

pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan

Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya

diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali

dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

(Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah

salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara

terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas

pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah,

sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan

kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat

strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD

merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan

Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam

proses pembangunan.

Desentralisasi fiscal mempunyai dampak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiscal dipusatkan pada

pengeluaran / belanja public. Desentralisasi fiscal yang diukur dengan

pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara

signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah

pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan

lebih luas) dalam membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan

memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang

terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang

infrastruktur dan sektor social pada pemerintah daerah akan memacu

pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh

pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja

yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh

pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan

permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya

kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin

besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih

luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat

memenuhi kebutuhan primernya / basic needs (sandang, pangan, papan,

kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring

dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di

masyarakat-pun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi

fiscal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan

reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin

dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah

perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan

dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan

penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen

pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik

sebagai berikut:

a. Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas

b. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja

c. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision

maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah

dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)

d. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system

dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan

daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan

keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan

pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang

mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. Pertama, sistem

informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan

informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa

saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam

jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan

dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban

anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan

aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk

menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah,

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan

umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran dalam tahun 2013 di

Kabupaten Pinrang diarahkan untuk:

a. Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan

melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah,

guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability)

dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi

obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan

kemampuan keuangan daerah ;

b. Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui

optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan

efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan

manajemen keuangan daerah;

c. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan

cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga

tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2)

peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

d. Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan

tahun 2015, yaitu: (1) Meningkatnya pelayanan publik, penyelenggaraan

good governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta

penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia,

pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai

budaya. (3) Peningkatan derajad kesehatan dan pelayanan sosial dasar

masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana

dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan

pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan

pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta

pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan

ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap

tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan

analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian

dituangkan kedalam tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah, sebagai

berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Pendapatan Daerah Dalam APBD

Kabupaten Pinrang Tahun 2014 – 2016

(dalam Satuan Rupiah)

NO

URAIAN

REALISASI T.A

REALISASI T.A 2015

REALISASI T.A 2016

2014

1

2

3

4

5

1.1 Pendapatan Asli

93.521.199.626,40

98,943,384,837.00 113,038,054,428.00

Daerah

1.1.1 Hasil Pajak daerah 16.790.725.877,00 19,274,384,616.00 22,088,176,846.00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.933.487.221,00 5,297,293,535.00 3,554,564,154.00

Hasil Pengelolaan 6.558.633.234,00

10,224,012,492.00

1.1.3 Kekayaan Daerah yg

7,924,516,251.00

Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 65.236.353.294,40 66,447,190,435.00 77,171,300,936.00

1.2 Dana Perimbangan 704.993.385.024,00 851,198,075,215.00 1,025,000,033,024.00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi

19.661.295.024.00

16,714,623,215.00

23,731,891,944.00

Hasil Bukan Pajak

1.2.2 DAU 629.285.550.000,00 654,520,422,000.00 702,399,157,000.00

1.2.3 DAK 56.046.540.00,00 179,963,030,000.00 298,868,984,080.00

1.3 Lain-lain Pendapatan

197.855.200.204,26

238,676,417,411.00 141,420,802,067.00

Daerah yang sah

1.3.1 Hibah 1.314.607.500,00 6,943,619,930.00 17,128,814,169.00

1.3.2 Dana Darurat

Dana Bagi Hasil Pajak

1.3.3 dari Propinsi dan

37.963.476.064,26

39,779,036,681.00

60,318,098,079.00

Pemerintah Daerah

lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian dan

139.776.821.000,00

0.00 0.00

Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari

1.3.5 Propinsi atau

18.800.295.640,00

13,992,178,800.00

14,673,109,819.00

Pemerintah Daerah

lainnya

1.3.6 Dana Tranfer Lainnya 177,961,582,000.00 49,300,780,000.00

PENDAPATAN

996.369.784.854,66

1,188,817,877,463.00

1,279,458,889,519.00

DAERAH

Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2017

3.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti yang sudah berjalan lebih dari

10 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya

antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada

masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar

daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan

tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli

Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring

dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan

dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini

dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada

daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun

jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen

dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih

kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya untuk

meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-

nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali

secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan

retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan

Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan

komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD,

mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah,

pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan

meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang

menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang yang

memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah;

Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya

terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.Kedua,

sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang , yang pelaksanaannya ditetapkan melalui

pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang diperoleh dari berbagai

sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan

Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Dana Bagi Hasil Cukau Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain

Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup

besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah

pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih

terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini

menunjukkan bahwa, Kabupaten Pinrang selama ini dalam pembiayaan

administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung

dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa

gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus

dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten

Pinrang .

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan

daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan

pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang Undang

Nomor 33 tahun 2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga Peraturan Pemerintah

Nomor nomor 58 tahun 2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari:

(i) Pajak Daerah;

(ii) Retribusi Daerah;

(iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

(iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan

yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD).

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2)

dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak

Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak

Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak

Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah,

bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan

mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan

perundangan tersebut, termasuk juga di Kabupaten Pinrang . Guna

menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah

menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Terkait Pajak dan Retribusi Daerah

antara lain :

(i) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Pajak Air Tanah,

(ii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah,

(iii) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha,

(iv) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jasa

Usaha,

(v) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan

intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka

pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah

dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan

daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan

daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan

perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi,

proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara

terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem

pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih

konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga

besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data

yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem

pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib

pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target

pemenuhan pajak yang tidak optimal.Selanjutnya pemerintah daerah harus

terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain

yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah

pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian,

menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu

antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah,

mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM yang

melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan

pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,

menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan

pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

pembayar pajak.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur

administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan

instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan

pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Pinrang .

Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa

tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Walaupun

sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun

kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan

yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan. Untuk mengetahui

perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009-2016 di

Kabupaten Pinrang , dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016

(dalam satuan Rupiah dan Persen)

Proporsi PAD

Pendapatan APBD

No.

Tahun

PAD (Rp)

thd Pendapatan

(Rp)

APBD (%)

1 2 3 4 5=3/4

1 2009 22.863.706.750,00 475.811.311.870,00 4.80

2 2010 39.334.879.482,00 543.657.184.602,00 7.23

Pendapatan APBD

Proporsi PAD

No.

Tahun

PAD (Rp)

thd Pendapatan

(Rp)

APBD (%)

1 2 3 4 5=3/4

3 2011 37.112.405.275,00 637.026.955.989,00 5,82

4 2012 37.092.612.650,00 702.764.534.250,00 4,35

5 2013 35.036.612.650,00 805.269.989.410,00 4,35

6 2014 53.138.074.019,00 921.845.667.083,00 5,76

7 2015 89.800.740.443,00 1.043.892.403.833,00 8.60

6 2016 93.793.056.694,00 1.278.032.150.474,00 7,34

Sumber: Perda APBD Tahun 2009 - 2016

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran

atau konstribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun

2015 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam

struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari

Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat

bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong

peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka

Pemerintah Kabupaten Pinrang selalu berupaya untuk mengembangkan dan

menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar

memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu

2009-2016 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pinrang

adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Selama Tahun 2009-2016 (dalam rupiah)

Dana Lain-lain Pendapatan

No

Tahun

PAD (Rp)

Perimbangan

Pendapatan

APBD (Rp)

(Rp)

yang Sah (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =

((3)+(4)+(5))

1 2009 22.863.706.750 432.447.605.120 20.500.000.000 475.811.311.870

2 2010 39.334.879.482 452.176.044.120 52.146.261.000 543.657.184.602

3 2011 37.112.405.275 508.346.505.114 91.968.045.600 637.026.955.989

4 2012 37.092.612.650 572.076.539.000 93.595.382.600 702.764.534.250

5 2013 35.036.612.650 662.398.551.000 107.834.825.760 805.269.989.410

6 2014 53.138.074.019 703.936.500.555 164.771.092.509 921.845.667.083

7 2015 89.800.740.443 740.537.032.555 213.554.630.835 1.043.892.403.833

8 2016 93.793.056.694 947.590.425.935 236.648.667.845 1.278.032.150.474

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016

Peran Pajak Daerah di Kabupaten Pinrang terhadap PAD idealnya

semakin tahun semakin membaik, karena Kabupaten Pinrang sebagai daerah

perkotaan mengandalkan jasa sebagai salah satu sumber penghasil PAD. Jika

dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Pinrang

selama lima tahun terakhir cenderung mengalami perkembangan yang cukup

baik. Selama tahun 2009-2016 tingkat kontribusinya mengalami fluktuasi

(naik dan turun), pada tahun 2016 kontribusinya mengalami peningkatan,

akan tetapi pada tahun 2017 diharapkan akan naik kembali baik besarannya

maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Gambaran

selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 3.8 berikut :

Tabel 3.8

Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016

Kontribusi

Kenaikan

No.

Tahun

Pajak ( Rp )

PAD ( Rp )

Pajak thd

PAD (% )

PAD (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = ((3)/(4))

1 2009 3.320.892.000 22.863.706.750, 14,52

2 2010 4.000.000.000 39.334.879.482 10.16

Kenaikan

Kontribusi

No.

Tahun

Pajak ( Rp )

PAD ( Rp )

Pajak thd

PAD (% )

PAD (%)

3 2011 4.530.638.125 37.112.405.275 12.20

4 2012 5.141.056.600 37.092.612.650 13,86

5 2013 5.141.056.600 35.036.612.650 14,67

6 2014 12.178.728.000 53.138.074.019 22,92

7 2015 13.178.728.000 89.800.740.443 14.68

8 2016 16.277.728.000 93.793.056.694 17,35

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 - 2016

a. Dana Perimbangan

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah,

komponen Dana Perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang

sangat penting, karena dana perimbangan merupakan inti dari Desentralisasi

Fiskal.Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah

Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak

dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus

yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas

celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan

DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/atau lembaga

Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan. DAU suatu daerah otonom baru dialokasikan

setelah undang-undang pembentukan disahkan.

Dalam kenyataannya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum

berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak),

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal

25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya

Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan

dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB,

dengan munculnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dan didukung dengan beberapa Perda yang

diterbitkan pada tahun 2012.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar, hal ini

mengindikasikan bahwa Kabupaten Pinrang dalam pendanaan daerah masih

sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat. Proporsi

dana perimbangan terhadap pendapatan APBD selama kurun waktu lima

tahun terakhir (2009-2016) rata-rata berkisar 90 persen dari total

Pendapatan Daerah. Data selengkapnya adalah sebagaimana dapat dilihat

pada tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD

Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016

(dalam rupiah dan persen)

Proporsi Dana

Dana Perimbangan

Pendapatan APBD

Perimbangan thd

No.

Tahun

(Rupiah)

(Rupiah)

Pendapatan APBD

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))

1 2009 432.447.605.120 475.811.311.870 90,89

2 2010 452.176.044.120 543.657.184.602 83,17

3 2011 508.346.505.114 637.026.955.989 79,80

4 2012 572.076.539.000 702.764.534.250 81,40

Proporsi Dana

Dana Perimbangan

Pendapatan APBD

Perimbangan thd

No.

Tahun

(Rupiah)

(Rupiah)

Pendapatan APBD

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))

5 2013 662.398.551.000 805.269.989.410 82,26

6 2014 703.936.500.555 921.845.667.083 76,36

7 2015 740.537.032.555 1.043.892.403.833 70.94

8 2016 947.590.425.935 1.278.032.150.474 74,14

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten

Pinrang bersumber dari:

(i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah),

(ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak

Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi

kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya;

(iii) Dana Penyesuaian; dan

(iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima

Pemerintah Kabupaten Pinrang masih relatif kecil, akan tetapi

keberadaannya sangat menunjang / mendukung kemampuan pendanaan

bagi Kabupaten Pinrang . Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyelarasan program dan

kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam

belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan

keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan

lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan

sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah

untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan

ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah terhadap pendapatan APBD di Kabupaten Pinrang selama

kurun waktu tahun 2009 – 2016 terus mengalami kenaikan, adapun

gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Jumlah Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016

Lain-lain

Proporsi Lain-lain

Pendapatan APBD

Pendapatan yg Sah

No.

Tahun

Pendapatan yang

(Rupiah)

thd Pendapatan

Sah (Rupiah)

APBD (%)

(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))

1 2009 20.500.000.000 475.811.311.870 4,31

2 2010 52.146.261.000 543.657.184.602 9,59

3 2011 91.968.045.600 637.026.955.989 14,44

4 2012 93.595.382.600 702.764.534.250 13,32

5 2013 107.834.825.760 805.269.989.410 13,39

6 2014 164.771.092.509 921.845.667.083 17,87

7 2015 213.554.630.835 1.043.892.403.833 20.46

8 2016 236.648.667.845 1.278.032.150.474 18,52

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016

Dari perbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di

Kabupaten Pinrang selama kurun waktu 2012-2015, selengkapnya dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Pendapatan Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang

Tahun 2014- 2016

(dalam Satuan Rupiah)

No

Uraian

Tahun Anggaran

Tahun Anggaran Tahun Anggaran

2014

2015

2016

1 2 4 5

1,1 PENDAPATAN ASLI

53.138.074.019,00 89.800.740.443,00

93.793.056.694,00

DAERAH

1.1.1 Hasil Pajak daerah 12.178.728.000,00 13.178.728.000,00 16.277.728.000,00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.785.794.000,00 4.445.536.000,00 3.474.336.000,00

Hasil Pengelolaan

1.1.3 Kekayaan daerah Yang 6.275.000.000,00 6.275.000.000,00 7.924.516.251,00

Dipisahkan

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan

28.898.552.019,00

65.891.476.443,00

66.116.476.443,00

Daerah yang Sah

1,2 DANA PERIMBANGAN 703.936.500.555,00 740.537.032.555,00 947.590.425.935,00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi

19,451,911,110.00 18.604.410.555,00

18.604.410.555,00

Hasil Bukan Pajak

1.2.2 Dana Alokasi Umum 629.285.550.000,00 654.528.422.000,00 702.399.157.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 56.046.540.000,00 67.404.200.000,00 226.586.858.380,00

LAIN-LAIN

1,3 PENDAPATAN 164.771.092.509,00 213.554.630.835,00 236.648.667.845,00

DAERAH YANG SAH

1.3.1 Pendapatan Hibah 1.996.664.500,00 1.982.144.500,00 2.216.778.500,00

Dana Bagi Hasil Pajak

1.3.3 dari Provinsi dan

25.957.572.705,00

25.957.572.705,00

32.732.572.705,00

Pemerintah daerah

lainnya

1.3.4 Dana Penyesuaian 118.672.012.704,00 167.814.617.990,00

- Tambahan

penghasilan guru

- Tunjangan profesi

- DID

Bantuan Keuangan dari

1.3.4 Provinsi atau

18.144.842.600,00

17.800.295.640,00

15.611.543.640,00

Pemerintah daerah

lainnya

JUMLAH

921.845.667.083,00 1.043.892.403.833,0 1.278.032.150.474,0

PENDAPATAN 0 0

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2014 – 2016

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang

selama kurun waktu 2014-2019, maka kebijakan yang akan

diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain

sebagai berikut:

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di

Kabupaten Pinrang berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang

rasional.

2. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di

Kabupaten Pinrang antara lain dengan :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pinrang

dengan target kenaikan rata-rata 5 persen (atau lebih) setiap

tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap

kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara

proporsional akan terus ditingkatkan.

b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini

antara lain akan ditempuh dengan cara:

3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program

intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan cara:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya

untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-

jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.

c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap

berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik

terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.

e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka

penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.

f. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu /

terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi guna

meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan

memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong

perkembangan investasi daerah di Kabupaten Pinrang .

5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan

melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah serta managemen pengelolaan

guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib

Retribusi (WR).

6. Menegakkan hukum / law enforcement dalam upaya membangun

ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD)

7. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan

efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.

8. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang

diperkirakan akan meningkat besarannya (sejalan dengan kenaikan gaji

Pegawai Negeri Sipil) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatanya bagi

pembangunan di Kabupaten Pinrang .

9. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang

diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat given

(pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan

Dana Bantuan keuangan dari Propinsi Sulawesi Selatanyang

diasumsikan tetap karena bersifat given juga.

10. Mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan Dana bagi hasil dari

propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.

11. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah,

termasuk di dalamnya memberikan reward secara proporsional terhadap

kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.

12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta

pemanfaatan pengelolaan asset daerah sebagai salah satu sumber

potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

13. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas

perekonomian Kabupaten Pinrang , melalui penciptaan iklim usaha yang

kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan

peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban

mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

3.4 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya

dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan

besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada

prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu

mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan

potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan

anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah,

prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa

penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos

belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga

dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan

jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara

perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan

merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada

setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas

sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok

Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik pada struktur anggaran 2005-

2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi

kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada struktur

anggaran 2007-2010 (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta

tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.

b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan

Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,

khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kabupaten Pinrang

tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga

Pinjaman.

c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga

tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga

jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat

seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok

masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah

daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga

pemberian subsidi dapat tepat sasaran. Dengan pertimbangan

kemampuan keuangan daerah, maka pemerintah Kabupaten Pinrang

tidak menganggarkan belanja subsidi.

d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan

pemberian hibah kepada instansi vertikal, dan instansi semi

pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK),

pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan

daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang

dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara

selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta

kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu

penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah

lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum

kepada masyarakat.

e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan

kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial

diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan

secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil

yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau

pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan

pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang

disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah

kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan

yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan

keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat

khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian

program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan

yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan

sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat

khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah

desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di

kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak menempuh

pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat

mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang terkait.

h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan

mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan

perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi,

diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak

biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum

tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/

pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap

berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan

dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana

pembangunan di Kabupaten Pinrang akan digerakkan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah,

sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja.

Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan,

kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut

kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran

perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016,

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12 Sebagai berikut :

Tabel 3.12 Struktur Belanja Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2016

No. Tahun Belanja Tidak Belanja Langsung Belanja APBD

Langsung (Rp) (Rp) (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) + (4))

1 2009 258.783.064.000 248.198.905.694 506.981.969.694

2 2010 324.193.179.379 214.523.980.300 538.717.159.679

3 2011 394.716.906.844 227.176.130.000 621.893.036.844

4 2012 429.169.061.990 273.329.145.000 702.498.206.990

5 2013 506.115.178.410 298.852.482.000 804.967.660.410

6 2014 558.379.733.583 362.144.070.500 920.523.804.083

7 2015 618.051.218.909 424.091.184.924 1.042.142.403.833

8 2016 747.148.931.800 591.831.797.334 1.338.980.729.134

Sumber: Perda APBD Tahun Anggaran 2009 – 2016

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini

disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat

mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat

maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel

3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13

Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang

Tahun 2009-2016

Belanja Pegawai

Total Belanja

Persentase Belanja

No.

Tahun

Pegawai thd Total

(Rupiah)

(Rupiah)

Belanja (%)

(1) (2) (3) (4) (5) = ((3) / (4))

01. 2009 224.327.224.800 506.981.969.694 55,75

02. 2010 324.193.179.379 538.717.159.679 39,82

03. 2011 394.716.906.844 621.893.036.844 36,53

04. 2012 400.347.072.795 702.498.206.990 43,01

05. 2013 463.386.737.715 804.967.660.410 42,43

06 2014 526.136.882.167 920.523.804.083 42,84

07 2015 578.014.473.919 1.042.142.403.833 55,46

08 2016 670.031.182.100 1.338.980.729.134 50,04

Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2009-2016

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang

secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu

kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan

Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan

dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib,

daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (core

competence), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk

Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama

kurun waktu 2014-2019 sesuai dengan payung visi-misi dari Kabupaten

Pinrang. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja

pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak

Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya

sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii)

Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan

Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii)

Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja

Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek

belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langung

akan dipaparkan pada bagian berikut:

a. Belaja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya

kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan

PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang

besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok

dan tunjangan);

- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD

disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan

PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tahun 2013

diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.

- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya

pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggar-

kan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebu-

tuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan

Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari

target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan.

2) Belanja Bunga Utang

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya

yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.

3) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/

lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh

masyara-kat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan

pokok masyarakat lainnya.Dalam menetapkan belanja subsidi,

dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberiannya dapat

tepat sasaran.

4) Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah sesuai dengan Peraturan terbaru yaitu

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

APBD, maka terdapat beberapa ketentuan tentang Belanja hibah yaitu

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang

bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah.

- Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif

dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah dan mekanismenya berdasarkan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD ;

- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah,

pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat

dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah

dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah

mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupauang/barang

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat

menimbulkan potensi terjadinyakerentanan sosial yang ditanggung

oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai

dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan

bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan

semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial,

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada

kelompok/anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara

selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi

sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga

mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

7) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar

dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun

Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya

tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,

serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan

belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan

secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program

dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian

jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan

serta asset tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai

dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang),

belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja

bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada

PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran

yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD

yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan

tupoksi SKPD. Gambaran Belanja di Kabupaten Pinrang selama kurun

waktu 2014-2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Belanja Daerah Dalam APBD Kabupaten Pinrang

Tahun 2014- 2016

(dalam Satuan Rupiah)

NO.

URAIAN

TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN

2014

2015

2016

(1) (2) (3) (4) (5)

2.1 BELANJA TIDAK 545.853.852.181,50

618.051.218.909 747.148.931.800

LANGSUNG

Belanja Pegawai 509.725.411.486,50

578.014.473.919 670.031.182.100

Belanja Bunga 104.671.000,00

- -

Belanja Subsidi 500.000.000 -

Belanja Hibah 18.748.268.975,00

4.645.000.000 4.845.000.000

Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000,00 1.350.000.000 2.050.000.000

Belanja Bantuan 23.000.000.000,00 31.041.744.990 67.722.749.700

Keuangan

Belanja Tak Terduga 2.500.000.000,00 2.500.000.000

2.2 BELANJA LANGSUNG 330.939.564.249,00 424.091.184.924 1.338.980.729.134

Belanja Pegawai

21.455.196.440,00 31.810.666.700 36.554.064.250

Belanja Barang dan 153.627.402.566,00 210.019.254.565 220.269.417.410

Jasa

Belanja Modal

155.856.965.243,00 182.261.263.659 335.008.315.674

804.967.660.410 920.523.804.083,00 1.042.142.403.833 1.338.980.729.134

Sumber: Perda tentang APBD Kabupaten Pinrang TA. 2014-2016

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang diarahkan pada

pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari

masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja

daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka

melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang

menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang

direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus

terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang selama

kurun waktu 2014-2016 akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan

pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama

yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas. Penggunaan anggaran tahun 2014-2016 diprioritaskan

untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan,

ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna

mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dan diarahkan

untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta

penjabaran visi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam upaya

pancapaian target RPJMD.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja daerah pada setiap

kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja

yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok

dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung. Belanja langsung diupayakan untuk

mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan

efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata

masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi

belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang

memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja

dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak

mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi

keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya

sehingga predikat WTP yang telah diperoleh tahun ini dapat

dipertahankan.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten

Pinrang secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun

waktu 2013-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai

berikut:

1. Belanja Daerah di Kabupaten Pinrang akan dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif,

efisien, transparan dan akuntabel.

2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan

pegawai yang diasumsikan meningkat.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

4. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.

5. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan

anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada

semua sektor.

6. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar

kepada masyarakat

7. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya

bidangpendidikan, kesehatan dan pangan;

8. Menguatkan program–program penanggulangan kemiskinan

sertapemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;

9. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui

bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro,

kecil danmenengah (UMKM);

10. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan

mempunyaimanfaat luas bagi masyarakat

11. Dalam upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, belanja daerah

diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan

nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi

yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan

tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan

lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor

tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sector

industri pengolahan (pendukung sektor jasa),sektor pengangkutan

dan komunikasi, sektor jasa-jasa dan sektor konstruksi.

12. Mengupayakan penghematan, efisiensi, efektifitas anggaran belanja

daerah secara proporsional akan dilakukan melalui:

a. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan

kegiatanyang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan

misi dalam RPJMD Kabupaten Pinrang dan berdampak luas

terhadapkepentingan masyarakat.

b. Mengefektifkan mekanisme Musrenbang guna menghasilkan

rencanaprogram dan kegiatan yang mampu memecahkan berbagai

permasalahan dan isu terkini pelayanan masyarakat.

3.5 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang

berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu

dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat

berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman,

dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain

dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit

atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada

selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan

disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari dua unsur yaitu penerimaan dan

pengeluaran

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang

dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih

besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pinrang yaitu

berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang

diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja

daerah

Kebijakan untuk pembiayaan Kabupaten Pinrang pada Anggaran

pokok 2016 adalah penerimaanpembiayaandaerah

sebesarRp.60.948.578.660,00, yang berasal dari silpa tahun anggaran

berkenan untuk menutupi surplus/defisit antara pendapatan dan belanja,

sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada anggaran pokok nihil, dan

dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran tahun 2016.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktutertentu.Tujuanakan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dankegiatan dalam angkamerealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pembangunan

daerahKabupaten Pinrang mangacu padavisi dan misi RPJMD Kabupaten Pinrang. Visi

RPJMD Kabupaten Pinrang Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan

Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-

program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators)

bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam

menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi

permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal

kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program

prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan

program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan

dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan

teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan

daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu

prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi

diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya

(performance maintenance).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai

operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada

kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic,

pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi

prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria,

antara lain:

a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional,

seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja. b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan

dalam RPJMD. c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan

kompetitif daerah.

d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Pinrang tahun 2009-2029 diarahkan pada upaya peningkatan

kesejahteraan melalui pembangunan pada sektor unggulan utama yaitu sektor

pertanian dimana sektor tersebut memang merupakan sektor-sektor yang memiliki

potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang

untuk dikembangkan. Dan hal ini pula sejalan dengan tujuan utama Rencana Tata

Ruang dan Wilayah Kabupaten Pinrang 2012-2032 yaitu mewujudkan ruang wilayah

kabupaten sebagai pusat agribisnis, agroindustri dan minapolitan di Sulawesi

Selatan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang

tahun 2017 merupakan keberlanjutan rencana pembangunan yang belum

sepenuhnya tertangani pada tahun berjalan dengan tetap mengedepankan prioritas

pembangunan tahun 2017 yang telah ditetap

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang tahun 2017

harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas

pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan

sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal,

memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta

prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan

pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota perlu saling menyesuaikan dan

terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 diarahkan pada percepatan

pembangunan dibidang ekonomi, baik infrastruktur maupun suprastruktur

utamanya agropolitan dan minapolitan menuju daerah agribisnis dan agro industri

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Selain itu, prioritas

pembangunan daerah mengarah ke penanganan masalah kemiskinan termasuk

pengurangan rumah tangga miskin, perbaikan layanan publik dan implementasi E-

Government dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Disamping hal tersebut diatas, komitmen pemerintah daerah tidak sebatas

pada sektor tersebut namun secara umum menyentuh hampir seluruh sektor

pembangunan seperi pendidikan, kesehatan, daerah rawan bencana, lingkungan

hidup, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, UMKM dan Koperasi,

kesenjangan sosial, pengangguran, , investasi dan berbagai aspek lainnya.

Beberapa program unggulan yang terus dijalankan sampai dengan akhir

periode RPJMD, demikian pula dalam pengentasan kemiskinan terus diupayakan

seoptimal mungkin serta upaya peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM dan

Koperasi terus dimaksimalkan terutama yang dapat menunjang agropolitan,

minapolitan dalam menuju agribisnis dan agro industri

Dengan segala keterbatasan fiskal pemerintah daerah harus memilih prioritas

pembangunan yang selayaknya menjadi perhatian utama namun memiliki dampak

yang sangat luas bagi perkembangan dan kemajuan daerah. Demikian pula

pembangunan pada sektor diluar pertanian seyogyanya dapat menopang eksistensi

sector unggulan sehingga terjadi keserasian, keterpaduan dan keseimbangan antar

berbagai sektor pembangunan.

Tema pembangunan Kabupaten Pinrang untuk tahun 2017 sejalan dengan

RKP dan RKPD Provinsi dan didasarkan pada isu strategis daerah yaitu

“Pemantapan Perekonomian Daerah Dan Infrastruktur Kawasan

Strategis”.dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pinrang sebagai

berikut :

1. Pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, agrowisata serta

industri secara terpadu; 2. Pembangunan ekonomi rakyat; 3. Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana; 4. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan; 5. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya

saing sumber daya manusia; 6. Perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Dari keseluruhan aspek prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2017

diharapkan akan mampu mengurangi angka kemiskinan dan memajukan

kesejahteraan masyarakat Pinrang secara umum.

NO PRIORITAS

AGENDA POKOK SASARAN YANG HENDAK

PEMBANGUNAN

DICAPAI

1 Pengembangan kawasan Pengembangan SDM Petani dan meningkatnya produktifitas

agropolitan, minapolitan, kapasitas tenaga penyuluh dan mutu hasil pertanian

agrowisata serta industri Penerapan teknologi pertanian Tumbuhnya kawasan

secara terpadu; Pembinaan kelompok-kelompok strategis yang berkualitas

tani Meningkatnya kesejahteraan

Peningkatan sarana dan petani

prasarana wisata Berfungsinya jaringan irigasi

Pengembangan penelitian dengan baik

dalam identifikasi lahan meningkatnya kunjungan

wisatawan

Meningkatnya produKtifitas

kawasan

2 Pembangunan ekonomi Pengembangan investasi Meningkatnya jumlah

rakyat dengan memberikan keringanan investor

administrasi, perijinan,pajak Meningkatnya kerjasama

atau regulasi yang jelas dan antar daerah

terarah Tumbuhnya daya saing

Penerapan teknologi tepat guna daerah yang sehat dan

pembinaan terhadap industri kompetitif

kecil menengah Meningkatnya pendapatan

menstimulasi tumbuhnya perkapita

industri kreatif Meningkatnya pertumbuhan

Pemberdayaan perempuan ekonomi yang berkualitas

Penguatan sistem Inovasi Berkembangnya jaringan

Daerah teknologi terbarukan

Pemberdayaan kelembagaan dimasyarakat.

desa terkait dengan kebutuhan Tersedianya jaringan

dasar masyarakat informasi pasar

Pembinaan kelompok-kelompok Adanya kestabilan harga

UKM pada tingkat produsen

Pengembangan ekonomi kreatif

Pengembangan jaringan

pemasaran produk

3 Peningkatan infrastruktur, Penataan ruang, lingkungan

hidup dan mitigasi bencana

Pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan sarana prasarana

khususnya jalan, jembatan Peningkatan layanan air bersih

dan sanitasi Peningkatan dan pemeliharaan

infrastruktur jaringan irigasi Pengembangan

infrastruktur pedesaan Pengelolaan potensi bencana Mengurangi timbulan sampah Pengembangan kawasan RTH Pengendalian banjir Peningkatan sarana dan

prasarana pemuda dan olah raga

Lancarnya distribusi barang

dan orang antara kota dan

desa utamanya daerah

pegunungan dan pesisir Tertatanya kawasan-

kawasan strategis cepat tumbuh

Peningkatan pengolahan sampah

Tersedianya potensi air bakudan irigasi

Tersedianya RTH Tersedianya sarana

dan prasana olah raga yang memadai

4 Peningkatan kapasitas Pembinaan kepegawaian secara

Terciptanya pemerintahan

birokrasi dan kelembagaan berkala

Pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai baik formal maupun non formal

Revitalisasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

Ketersediaan data dan statistik daerah yang valid dan akurat

Optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu

Revisi dokumen RPJPD, RPJMD dan Restra SKPD

Penyelenggaraan E-Government

efisien, efektif dan kredibel

Tersedianya data dan statistik daerah yang akurat

Meningkatnya SDM Aparatur

Meningkatnya pelayanan

Meningkatnya disiplin

pegawai

Meningkatnya kualitas

dokumen perencanaan

5 Peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan,

pendidikan serta daya saing

sumber daya manusia;

Peningkatan sarana dan

prasarana kesehatan dan pendidikan

Peningkatan profesonalisme pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkata mutu layanan kesehatan

Perunanan angka kematian bayi dan ibu melahirkan

Mengurangi jumlah gizi buruk Pembinaan pemuda dan atlit

Terpenuhinya layanan dasar

masyarakat Terpenuhinya sarana dan

prasarana pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kesehatan

Menurunnya angka kematian ibu hamil balita

Masyarakat miskin hidup sehat

Terciptannya pemuda dan atlit yang handal

6 Perluasan lapangan kerja Penanggulangan kemiskinan

dan pengentasan Peningkatan kualitas tenaga kemiskinan kerja.

Penciptaan lapangan kerja

Pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja

Berkurangnya penduduk

miskin kategori kedalaman dan keparahan

Menurunnya jumlah pengangguran

Meningkatnya SDM tenaga kerja dan calon tenaga kerja

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

7 Peningkatan nilai-nilai

keagamaan, pelestarian

budaya dan kearifan lokal.

Pelestarian nilai-nilai budaya Meningkatnya semangat nilai-nilai budaya, adat istiadat gotong royong dan semangant gotong royong Meningkatnya partisipasi Penanganan masalah sosial organsasi sosial, Pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kepemudaan dan kemasyarakatan dalam kemasyarakatan berkreasi Meningkatkan budaya IPTEK Meningkatnya budaya baca dan perubahan pola piker menjadi inovatif dan dinamis

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan

kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Memenuhi kriteria pro poor, pro job, pro growth dan pro environment;

2. Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, serta

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

3. Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang

mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2017;

4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang

menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar

yang dihadapi oleh masyarakat;

5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah

Provinsi untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target

pembangunan nasional dan Provinsi; dan Sesuai dengan pagu anggaran

indikatif sementara.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang

merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung

mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan

dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah

mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pinrang

Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029 di mana prioritas program

tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu

indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah

RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan

kedalam kegiatan disertai pagunya

Rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah dalam PerubahanRKPD

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 memuat kegiatan lanjutan RKPD Tahun 2017.

Dalam perubahan RKPD 2017 terdapat beberapa perubahan rencana program

dan kegiatan yang disebabkan oleh adanya kelebihan/kekurangan dana pagu

tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan

baru, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan program kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang

mengalami perubahan.

Adanya program kegiatan baru dan penghapusan beberapa program

kegiatan dalam perubahan RKPD 2017 disebabkan karena beberapa hal,

diantaranya :

1. Perlunya penatausahaan program kegiatan sehingga tidak terjadi

penduplikasian program kegiatan pada OPD

2. Adanya program kegiatan yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

3. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang

bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan

sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan

dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan

akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk

rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta

pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan

prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas

kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam

dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan

program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada

RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 dan RPJPD Tahun 2009-2029

sebagaimana tabel terlampir

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pinrang

Tahun 2017 sesuai dengan fungsinya yaitu dokumen perencanaan teknis tahunan,

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat

indikatif. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran

pembangunan daerah, maka 3 pilar pelaku pembangunan (pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat) di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat

mempedomani RKPD Kabupaten Pinrang ini. Bagi Dinas/Badan/Lembaga atau

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pinrang,

RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Namun demikian, apabila

terdapat perubahan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah

dan struktur pembiayaan daerah, maka akan diakomodir dalam RKPD

Perubahan Tahun 2017.

Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2017,

diharapkan sebagai pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan

efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran serta berbagai

indikator yang telah ditetapkan dan dapat terakomodir berbagai aspirasi,

perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat.

BUPATI PNRANG

ASLAM PATONANGI