BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/63646/2/BAB I-converted.pdf · 2020. 7. 22. · BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi rahasia umum bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik

yang tak kunjung usai. Konflik ini dipandang sebagai salah satu konflik lama

yang masih terus diupayakan penyelesaiannya. Dapat dikatakan bahwa konflik ini

telah bermula sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Yangmana mulai

berkembang sejak negara Israel berdiri, yakni pada tahun 1948.1Ditelaah dari

kacamata politik, konflik ini menggambarkan perseteruan antara pihak Israel dan

Palestina yang saling memperebutkan satu wilayah dengan masing-masing

mengklaim memiliki wewenang atas wilayah tersebut. Salah satu bagian wilayah

yang diperebutkan adalah Yerusalem. Kota ini merupakan kota yang memiliki

keunggulan tersendiri. Dilihat dari aspek peradaban, tidak salah jika mengatakan

bahwa Yerusalem termasuk salah satu kota tertua di dunia. Hal ini antara lain

dibuktikan dengan terdapatnya tempat suci tiga Agama besar di Yerusalem itu

sendiri, yakni Masjid Al-Aqsa (Islam), Tembok Ratapan (Yahudi), dan Gereja

Makam Kudus (Kristen).2Israel dan Palestina yang latar belakang masyarakatnya

menganut budaya dan agama tersebut, maka dari nilai yang dimiliki kota

Yerusalem ini kemudian tidak perlu dipertanyakan alasan Israel dan Palestina

berusaha keras untuk menjadikan Yerusalem sebagai tanah kedaulatannya.

1 Alejandro Montero Ortiz, 2015, The Palestinian Israeli Conflict: An Analysis of Palestine’s Bid

for Statehood http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/65843/1/Alejandro_Montero_TFM.pdf

(16/07/2019, 12.03 WIB) 2Yerusalem: Tiga Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Kota Suci, BBC.Com, 7 Desember 2017,

diakses dalam https://www.bbc.com/indonesia/majalah-42261448 (22/10/2018, 12.03 WIB)

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/65843/1/Alejandro_Montero_TFM.pdfhttps://www.bbc.com/indonesia/majalah-42261448

2

Konflik Israel-Palestina telah banyak menuai perhatian dari masyarakat

internasional dalam setiap perkembangan terbarunya. Apabila berbicara mengenai

kota Yerusalem, maka tidak asing lagi bahwa salah satu fakta ataupun berita

terbaru adalah keputusan Amerika Serikat yang telah mengakui Yerusalem

sebagai ibukota Israel, dan telah memindahkan kantor kedutaannya dari Tel- Aviv

ke Yerusalem. Keputusan tersebut menjadi satu masalah yang kontroversial.

Pengakuan itu diputuskan secara resmi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald

Trump, pada tanggal 7 Desember 2017. Dalam pidatonya, Donald Trump

mengatakan bahwa ia resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibukota

Isarel.3Keputusan ini menjadi kontroversial dikarenakan status akhir Yerusalem

berdasarkan upaya penyelesaian yang telah dilakukan adalah masih berstatus

wilayah pendudukan internasional.4 Belum lagi melihat posisi Amerika Serikat

dalam konflik ini yang sejak lama begitu agresif. Amerika serikat dipandang

sebagai negara yang memberikan intensitas respon yang terbilang signifikan

dalam konflik di wilayah Timur Tengah. Untuk konflik Israel-Plaestina ini pun

demikian, sepanjang perjalanan persengketaan wilayah ini, Amerika Serikat telah

banyak terlibat. Seperti terlihat dalam perang yang terjadi pada tahun 1956-1967,

dimana AS banyak memberikan bantuan untuk salah satu pihak yang berkonflik,

3Amerika Serikat Resmi Pindahkan Kedutaan Yerusalem, Tempo.Co, 15 Mei 2018, diakses dalam

https://dunia.tempo.co/read/1089282/amerika-serikat-resmi-pindahkan-kedutaan-besar-ke-

yerusalem/full&view=ok (22/10/2018, 11.24 WIB) 4The Status Of Jerusalem – Prepared for, and under the guidance of, the Committe on the Exercise

of the Inelienable Rights of the Palestinian People, United Nations, New York, 1997, diakses

dalam https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-

199708.pdf (17/07/2019, 10.24 WIB)

https://dunia.tempo.co/read/1089282/amerika-serikat-resmi-pindahkan-kedutaan-besar-ke-yerusalem/full&view=okhttps://dunia.tempo.co/read/1089282/amerika-serikat-resmi-pindahkan-kedutaan-besar-ke-yerusalem/full&view=okhttps://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-199708.pdfhttps://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-199708.pdf

3

yakni Israel.5Itulah mengapa tindakan AS tersebut menimbulkan sensitifitas dari

beragam pihak.

Tindakan Amerika Serikat tersebut terlihat seakan memperkeruh keadaan.

Hal ini semakin memberikan gambaran jelas bagi dunia internasional bahwa

pembahasan terkait konflik Israel-Palestina adalah suatu hal yang penting untuk

ditelaah dan terus ditindak lanjuti. Dikarenakan konflik Israel-Palestina tidak

hanya sekadar tentang konflik yang dilatarbelakangi oleh tendensi agama,

melainkan konflik ini bersinggungan dengan isu hukum internasional.6

Penyelesaian konflik Israel Palestina adalah berbicara tentang bagaimana upaya

untuk mengembalikan hak-hak sebuah negara yang berdasarkan sejarah telah

menempati sebuah tanah kemudian dirampas dan diambil alih oleh negara atau

pihak lain yang dengan klaim sejarah mengatakan berhak atas tanah tersebut.7

Sehingga tindakan AS mengakuiYerusalem sebagai ibukota Israel tersebut seperti

menciderai hukum internasional.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa Amerika Serikat telah

memiliki rekam jejak yang tidak sedikit tentang keterlibatannya dalamkonflik ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan respon AS selama ini memanglah

5Drs. Riza Sihbudi dkk, 1995, Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta: PT Dunia Pustaka

Jaya,hal.120. 6The Status Of Jerusalem – Prepared for, and under the guidance of, the Committe on the Exercise

of the Inelienable Rights of the Palestinian People, United Nations, New York, 1997, diakses

dalam https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-

199708.pdf (17/07/2019, 10.24 WIB) 7Fatmawati Firdaus, 2011, Arti Penting Yerusalem dalam Konflik Arab Israel, Skripsi, Makassar:

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, diakses dalam

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/832/burning%20ke%20CD%20skripsi.d

ocx?sequence=1 (22/10/2018, 15.33 WIB)

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-199708.pdfhttps://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2016/07/The-Status-of-Jerusalem-Engish-199708.pdfhttp://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/832/burning%20ke%20CD%20skripsi.docx?sequence=1http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/832/burning%20ke%20CD%20skripsi.docx?sequence=1

4

dominan mengarah pada salah satu pihak, yakni Israel. Hal ini juga dapat

dikaitkan pula mengenai isu zionisme. Dimana zionisme merupakan isu politik,

yang memiliki misi bukan hanya untuk menyebarluaskan diaspora Yahudi. Tetapi

untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi.8 Amerika Serikat menjadi

aktor pendukung dalam misi ini. Untuk itu, penelitian terkait konflik Israel-

Palestina yang dilihat dalam kasus pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel

tersebut menjadi penting untuk diteliti. Karena dengan begitu, otoritas Amerika

Serikat yang mengaku sebagai negara paling demokratis dan menjadi aktor

penentu dalam berbagai organisasi internasional semakin dipertanyakan. Amerika

Serikat seolah memberikan standar ganda. Disatu sisi dengan gelar negara

superpower yang dimilikinya, Amerika Serikat memiliki andil besar untuk

menawarkan solusi perdamaian yang dikerangkai oleh sebuah organisasi

internasional secara imbang bagi kedua pihak.9 Namun disisi lain, ia pun

memperlihatkan respon yang masif terhadap Israel.10

Sehingga tidak heran apabila dunia internasional tidak hanya diam saja

melihat perilaku AS tersebut. Termasuk organisasi-organisasi internasional,

seperti OKI. Selain melihat dari posisi Amerika Serikat yang membuat konflik

Israel-Palestina menjadi penting dibahas, dalam penelitian ini satu alasan yang

tidak kalah penting, dan menjadi fokus penelitian adalah OKI itu sendiri.

Organisasi Kerjasama Islam yang kerap disingkat OKI dibentuk berdasarkan

8Ibid. 9Peter Lintl, Actors in the Israeli-Palestinian Conflict, German Institute for International and

Security Affairs, hal.6, diakses dalamhttps://www.swp-

berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP03_ltl.pdf(22/10/2018, 14:09 WIB) 10Drs. Riza Sihbudi dkk, 1995, Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta: PT Dunia Pustaka

Jaya,hal.120.

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP03_ltl.pdfhttps://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP03_ltl.pdf

5

keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko, pada tanggal

25 September 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa

– Yerusalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang

mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk

Indonesia, yang mencakup tiga kawasan yaitu Asia, Arab dan Afrika.11 Sehingga

hal inilah yang menjadi satu alasan besar mengapa OKI turut memberi respon

pada keputusan AS tersebut. Untuk itu, melalui penelitian ini, penulis mencoba

mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana respon OKI ataspengakuan Amerika

Serikat atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Oleh karena itu, penulis mengambil

judul “Respon OKI terhadap Pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem

Sebagai Ibukota Israel”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana respon OKI terhadap

pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui respon OKI atas pengakuan Amerika Serikat atas

Yerusalem sebagai ibukota Israel.

11Informasi Singkat Tentang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Konferensi Tingkat Menteri

(KTM) OKI tentang Peran Perempuan dalam Pembangunan, diakses dalam

http://kemlu.go.id/Documents/OIC%20Meneg%20PP/Informasi%20Singkat%20OKI%20dan%20

KTM%20Perempuan%20Bahasa.pdf. (22/10/2018, 20:15 WIB)

http://kemlu.go.id/Documents/OIC%20Meneg%20PP/Informasi%20Singkat%20OKI%20dan%20KTM%20Perempuan%20Bahasa.pdfhttp://kemlu.go.id/Documents/OIC%20Meneg%20PP/Informasi%20Singkat%20OKI%20dan%20KTM%20Perempuan%20Bahasa.pdf

6

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam aspek

Akademis dan manfaat dalam aspek Praktis, yang masing-masingnya dijabarkan

sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memperkaya

sumber kajian studi Hubungan Internasional dalam isu konflik Israel-Palestina,

dan lebih rinci lagi tentang bagaimana respon OKI terhadap pengakuan Amerika

Serikat atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapakan akan dapat memberikan kontribusi

dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Paling minim, diharapkan dapat

menumbuhkan kesadaran bagi para pembaca untuk sama-sama mengupayakan

perdamaian terhadap konflik Israel-Palestina.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tanpa mengabaikan beberapa penelitian terdahulu

yang sedikit banyak memiliki korelasi dengan pembahasan yang hendak peneliti

fokuskan. Diantaranya yang pertama, penelitian dalam bentuk skripsi, oleh:

Muhammad Jamaludin Patytama, berjudul “Upaya OKI dalam Penolakan

Penetapan AS Atas Status Yerusalem pada Sidang PBB”, dengan

menggunakan konsep soft balancing sebagai pendekatan penelitian. Penelitian

terdahulu pertama ini membahas tentang usaha OKI dalam mengupayakan solusi

7

dalam konflik Israel-Palestina. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan

pendekatan soft. Yang mana berdasarkan kerangka konsep soft balancing yang

digunakan, pendekatan soft yang dimaksudkan adalah pendekatan dalam bentuk

diplomatis. Seperti penggunaan hak suara dalam suatu perundingan internasional

ataupun kerjasama dengan negara lain yang memiliki tujuan yang selaras.

Terdapat empat poin dari konsep soft balancing yang dibahas peneliti dalam

menjabarkan hasil penelitiannya. Poin-poin tersebut adalah; territotial denial,

entangling diplomacy, economic strengthening,dan signals of resolve to

balance.12

Dari keempat poin tersebut, hanya ada dua poin yang digunakan oleh

peneliti yaitu, entangling diplomacy dan signals of resolve to balance. Hal ini

dikarenakan dua poin lainnya yakni, economic strengthning dan territorial denial

adalah usaha penyelesaian konflik, yang mana konflik tersebut telah mencapai

tahapan perang, dan perang itu sedang berlangsung. Sehingga bentuk-bentuk

penyelesaianyang dimaksud adalah seperti perlakuan suatu negara dalam

membatasi ataupun menolak tawaran untuk mejadi basis militer negara tertentu,

dalam hal ini AS, sehingga AS tidak dapat memperlebar dominasinya dalam

konflik Israel-Palestina ini. Begitupun dengan poin penguatan aspek ekonomi,

adalah penguatan dalam bentuk militer, misalnya alat-alat perang, tidak lain untuk

menyeimbangi kekuatan negara super power. Sedangkan untuk dua poin yang

digunakan tersebut memanglah lebih menjurus pada pendekatan yang bersifat

12Muhammad Jamaludin Patytama, 2018, Upaya OKI dalam Penolakan Penetapan AS Atas Status

Yerusalem pada Sidang PBB, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dalam

http://eprints.umm.ac.id/39280/ (14/12/18, 13:41 WIB)

http://eprints.umm.ac.id/39280/

8

diplomatis. Dimana negara-negara OKI menyatukan tekad untuk sama-sama

bersatu saling membantu dan bekerjasama dibawah kerangka OKI

sebagairepresentasi negara Islam dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Bentuk-bentuk kerajasama tersebut direalisasikan dalam bentuk penggunaan hak

suara dalam sidang PBB, perundingan bilateral sesama negara anggota OKI. Serta

tentunya dalam bentuk penyelenggaraan segala jenis konferensi, sebagai output

respon OKI dalam konflik ini.13

Persamaan penelitian terdahulu pertama tersebut dengan penelitian ini

adalah terletak pada isu, aktor, serta fokus pembahasan penelitian. Sama-sama

membahas isu pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Kemudian aktornyapun adalah sama membahas tentang OKI sebagai representasi

negara-negara Islam. Selanjutnya fokus pembahasannya adalah sama-sama

meneliti terkait usaha OKI dalam merespon perkembangan penyelesaian konflik

Israel-Palestina. Namun kedua penelitian ini bukan tidak memiliki perbedaan satu

dan lainnya. Perbedaannya terletak pada pendekatan serta detail ataupun

pembahasan hasil penelitian. Penelitian terdahulu pertama tersebut menggunakan

konsep soft balancing sedangkan penelitian ini menggunakan konsep

international organization. Sehingga akan memberikan kesimpulan hasil

penelitian yangsedikit berbeda. Pada penelitian terdahulu pertama tersebut salah

satu sub bahasan dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa bentuk soft

balancing yang dapat dilakukan oleh OKI pun dapat direalisasikan dalam bentuk

kerjasama bilateral sesama anggota. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan

13Ibid, hal. 25.

9

menjelaskan OKI sebagai representasi negara-negara Islam melalui kaidah-kaidah

dalam konsep international organization, dimana hanya mencantumkan hasil

penelitian dalam kerangka OKI sebagai sebuah organisasi internasional.

Penelitian terdahulu keduaadalah penelitian dalam bentuk skripsi, oleh:

Paoyee Waesahmae, yang berjudul“The Organization of The Islamic

Cooperation and The Conflict in Southern Thailand”, dengan pendekatan yang

digunakan adalah konsep ummah. Penelitian terdahulu kedua ini, mengangkat isu

persengketaan di kawasan Thailand Selatan. Dalam penelitian ini disebutkan

bahwa konflik ini dilatarbelakangi oleh faktor budaya dan agama. Walaupun

sebenarnya, akar permasalahan konflik belum dapat diidentifkasi dengan pasti,

namun, banyak peneliti mengambil kesimpulan sementara bahwa konflik tersebut

dominan tentang permasalahan yang berkenaan dengan aspek ethno-religious dan

juga diperluas dengan masalah ekonomi dan sejarah.

Thailand Selatan adalah bagian perbatasan yang berbatasan langsung dengan

wilayah kedaulatan negara Malaysia. Sehingga tidak heran penduduk di wilayah

tersebut mayoritas adalah ras Malaysia dan mereka adalah muslim, yakni dimana

mereka dikenal dengan sebutan masyarakat Pattani. Menurut sejarahnya, secara

budaya masyarakat ini memang lebih erat dengan budaya melayu, namun secara

politik mereka masih menjadi bagian dari salah satu kerajaan Thailand pada masa

itu. Dalam perjalanan pertumbuhan negara-bangsa, Thailand tidak luput dari

pengaruh westernisasi, yang kurang lebih juga memberikan dampak terhadap

kekuasaan atas wilayah Thailand Selatan tersebut. Sehingga, itulah mengapa

10

konflik Thailand Selatan ini menjadi salah satu konflik yang terbilang melibatkan

beragam aspek.14

Melalui konsep ummah, penelitian ini menjelaskan tentang OKI sebagai

representasi negara-negara Islam adalah legal untuk memberi kontribusi terhadap

negara bukan Islam. Hal ini dikarenakan asas yang terkandung dalam konsep

ummah bahwa Islam tidak hanya sebatas agama yang mempersatukan umatnya

berdasarkan asas agama itu sendiri. Melainkan lebih dari itu, di dalam konsep

ummah disebutkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mempersatukan

umatnya dengan Islam sebagai basis identitas, solidaritas yang melampaui

cakupan identitas nasional atau dalam hal ini negara. Usaha OKI dalam meredam

konflik di Thailand ini adalah dengan menengahi dua pihak yang bersengketa

yakni kelompok separatis (PULO dan NLFP) diantaranya dengan membentuk

bagan khusus yang dinamai Government Expert on Fundamental Rights of

Moeslem Minorities and Muslim Communities in Non-OIC Member States

(1996).15

Persamaan penelitian terdahulu kedua tersebut dengan penelitian ini adalah

terletak pada jenis konflik dan peran aktor yang dibahas. Dimana jenis konflik

yang dibahas adalah sama-sama persengketaan wilayah yang salah satu pihak

terlibat adalah umat Islam. Kemudian pun aktor yang dibahas sama-sama adalah

tentang respon OKI sebagai representasi negara Islam. Sedangkan perbedaan

antara penelitian terdahulu kedua dengan penelitian ini terletak pada karakteristik

14Paoyee Waesahmae, 2012, The Organization of The Islamic Cooperation and The Conflict in

Southern Thailand, Thesis, Victoria University of Wellington, diakses dalam:

https://core.ac.uk/download/pdf/41337611.pdf. (02/04/19, 14:03 WIB) 15Ibid, hal. 35.

https://core.ac.uk/download/pdf/41337611.pdf

11

negara sebagai tempat terjadinya konflik, serta pendekatan penelitian. Penelitian

terdahulu kedua meneliti negara bukan anggota OKI yakni Thailand, penelitian ini

meneliti konflik yang terjadi di negara anggota OKI, yakni Palestina. Sedangkan

untuk pendekatannya penelitian terdahulu kedua menggunakan konsep ummah

sedangkan penelitian ini menggunakan konsep international organization.

Penelitian terdahulu ketigadalam bentuk jurnal, oleh: M. Ihsan Qadir dan M.

Saifur Rehman, berjudul “Organization of Islamic Co-operation (OIC) and

Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality”,

dengan pendekatan yang digunakan adalah conflict resolution. Penelitian

terdahulu ketiga ini membahas konflik yang terjadi di Yaman. Konflik Yaman

juga diketahui sebagai konflik yang kompleks. Ketidakstabilan kondisi Yaman

dapat dilihat dari pertarungan kekuasaan antara beragam kelompok ethno-

religious dan juga kelompok suku tertentu. Dimana hal ini memberikan peluang

bagi aktor-aktor bukan negara untuk mengambil kendali politik. Isu terorisme di

wilayah Timur Tengah pun menambah intensitas komplkesitas dalam konflik

Yaman. Sebelum tahun 1990, Yaman masihlah sebuah negara yang terpisah

dalam dua wilayah yakni, wilayah bagian utara dan selatan. Ketika Yaman

terunifikasi, instabilitas internal negara justru mulai menjadi-jadi.16 Hal ini terjadi

diasumsikan karena kedua wilayah memiliki karakteristik jenis sekte Islam yang

berbeda. Sehingga apabila satu diantaranya termarginalkan baik dalam hal politik

maupun ekonomi, akan memicu terjadinya protes yang berujung konflik.

16M. Ihsan Qadir dan M. Saifur Rehman, 2015, Organization of Islamic Co-operation (OIC) and

Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality, Journal of Political

Studies, Vol.22, No.2, diakses dalam: http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/2%20-

%20IHSAN_v22_2_wint2015.pdf (14/07/19, 16:47 WIB)

http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/2%20-%20IHSAN_v22_2_wint2015.pdfhttp://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/2%20-%20IHSAN_v22_2_wint2015.pdf

12

Hasil penelitian terdahulu ketiga ini mengatakan bahwa OKI sebagai mediator

dalam konflik Yaman, masihlah belum memberikan kontribusi yang maksimal.

Dikarenakan Iyad Ameen Madani dari Arab Saudi, yang pada saat itu menjadi

sekertaris umum OKI dicurigai turut terlibat dalam intervensi Arab Saudi terhadap

konflik Yaman. Hal ini dipicu oleh argumennya yang cenderung mendiskreditkan

salah satu kelompok separatis Yaman yakni Houthi adalah dalang di balik konflik

ini. Serta ia mengatakan bahwa aksi militer menjadi perlu untuk dilakukan.

Ditengah kecurigaan tersebut, OKI tetap memberikan upaya penyelesaian dalam

bentuk penyelenggaraan pertemuan tingkat mentri di Kuwait. Dimana agenda dari

pertemuan tersebut adalah megevaluasi kembali terkait konflik di beberapa negara

yakni, di Palestina, Suriah, Yaman, dan Libia, yang sedang menghadapi isu

islamofobia dan terorisme internasional.17

Persamaan antara penelitian terdahulu ketiga dengan penelitian ini adalah

terletak pada analisa penulis yang melihat bagaiaman respon OKI dalan

menyikapi konflik yang menimpa negara anggotanya.Sedangkan untuk

perbedaannya terletak pada pendirian hipotesa peneliti. Dimana pada penelitian

terdahulu ketiga ini peneliti telah berhipotesa bahwa resolusi yang diberikan oleh

OKI cenderung tidak dapat menunjukkan sebuah hasil yang kontributif. Dengan

kata lain OKI sebagai perwakilan negara Islam dikatakan gagal dalam membantu

upaya penyelesaian konflik Yaman yang begitu kompleks. Sedangkan dalam

penelitian ini, peneliti lebih pada sekedar memberikan gambaran respon OKI

terhadap konflik Israel-Palestina.

17Ibid.

13

Penelitian terdahulu keempatadalah penelitian dalam bentuk jurnal, oleh:

Alpaslan Ozerdem, yang berjudul “The Contribution of The Organization of the

Islamic Conference to the Peace Process in Mindanao”, dengan menggunakan

konsep conflict resolution sebagai pendekatan. Penelitian terdahulu keempat ini

menjabarkan konflik yang terjadi di Mindanao, Filipina. Konflik Mindanao

tersebut sering disebut sebagai sebuah konflik ethno-religious. Dimana sebuah

etnis agama di Mindanao, yaitu Bangsamoro yang berkonflik dengan umat

Kristen sebagai penduduk mayoritas. Meskipun penduduk muslim tersebut adalah

minoritas, namun menurut sejarah penduduk muslim memiliki garis keturunan di

Filipina. Lebih-lebih pada awal kedatangan Islam di Filipina akhir abad ke-14,

Islam mampu memberikan struktur dan menciptakan kesatuan bagi kelompok

ethno-lingustic di Filipina saat itu.18

Melalalui konsep conflict resolution, peneliti telah menjelaskan beberapa

kontribusi OKI dalam konflik tersebut. Diantaranya OKI telah menyelenggarakan

beberapa perundingan perdamaian untuk menengahi kedua pihak yang bertikai.

Mulai dari Tripoli Agreement yang menjadi pembuka dalam penyelesaian konflik

ini. Perjanjian ini ditandatangani pada 23 Desember 1976 antara GRP

(Government of the Philipines) dan MNLF (Moro National Liberation Front).

Dimana hasil dari perjanjian ini adalah meskipun keinginan MNLF sebagai

representasi penduduk muslim Filipina (Mindanao) untuk mendapatkan sebuah

18Alpaslan Ozerdem, 2012, The Contribution of The Organization of the Islamic Conference to the

Peace Process in Mindanao, diakses dalam:

https://www.researchgate.net/publication/263112006_The_Contribution_of_the_Organisation_of_

the_Islamic_Conference_to_the_Peace_Process_in_Mindanao/link/590076b145851565029ff2eb/d

ownload

https://www.researchgate.net/publication/263112006_The_Contribution_of_the_Organisation_of_the_Islamic_Conference_to_the_Peace_Process_in_Mindanao/link/590076b145851565029ff2eb/downloadhttps://www.researchgate.net/publication/263112006_The_Contribution_of_the_Organisation_of_the_Islamic_Conference_to_the_Peace_Process_in_Mindanao/link/590076b145851565029ff2eb/downloadhttps://www.researchgate.net/publication/263112006_The_Contribution_of_the_Organisation_of_the_Islamic_Conference_to_the_Peace_Process_in_Mindanao/link/590076b145851565029ff2eb/download

14

kemerdekaan secara penuh tidak dapat direalisasikan, namun setidaknya melalui

pernjanjian ini telah memberikan mereka sebuah otonomi. Setelah MNLF

mendapatkan otonomi tersebut, selanjutnya OKI masih memberikan upaya untuk

memantau perkembangan penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa

tindak lanjut seperti respon OKI terhadap otonomi muslim di Mindanao selama

tahun 1978 hingga 1996 dan penandatanganan oleh GRP-MNLF dalam Final

Peace Agreement 1996. Kemudian juga terkait isu dominasi regional dalam hal ini

oleh Indonesia dan Malaysia di konflik Filipina ini setelah tahun 1996, melihat

kedua negara ini adalah negara anggota OKI. Serta kemudian mengacu pada

pembahasan perkembangan resolusi konflik di tahun-tahun setelahnya.19

Persamaan penelitian terdahulu keempat dengan penelitian ini adalah

terletak pada aktor yang dibahas dalam penelitian yakni, sama sama membahas

peran OKI dalam penyelesaian sebuah konflik. Sedangkan yang menjadi

perbedaannya adalah terletak pada latar belakang negara yang diteliti, yakni pada

penelitian terdahulu kelima, negara yang diteliti bukan merupakan negara anggota

OKI. Pun pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian ini akan menggunakan

konsep international organization.

Penelitian terdahulu kelimaadalah penelitian dalam bentuk jurnal, oleh:

Ali Sarihan, yang berjudul “Cooperation, Competition, and Security Dilemma.

The Case of Muslim States and Israel”, dengan menggunakan pendekatan

security dilemma dan trade cooperation. Penelitian ini berisi tentang penjelasan

hubungan antara negara-negara Islam (di wilayah Timur Tengah) dengan Israel.

19Ibid,. hal. 11

15

Peneliti menjabarkan hubungan antara kedua pihak tersebut yang dilihat dari

perpespektif keamanan internasional.

Dari penelitian terdahulu kelima ini, dikatakan bahwa Israel dan negara-

negara Islam di Timur Tengah memiliki hubungan yang tidak bersahabat. Israel

begitu mendominasi wilayah Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari tiga perang

besar yang pernah terjadi yakni, Perang Arab-Isarel pada tahun 1948, Krisis

Terusan Suez tahun 1957, dan Perang Enam Hari tahun 1967, dimenangkan oleh

Israel. Sehingga negara-negara Islam merasa terancam. Untuk itu melalui konsep

security dilemma peneliti menjelaskan berangkat dari rasa terancam tersebut,

maka negara-negara Islam membentuk sebuah organisasi yang diharapkan dapat

menyeimbangi dominasi Israel, yakni Organisasi Kerjasama Islam. Namun di sisi

lain, peneliti memberikan argumen yang sedikit berbeda dari harapan dibentuknya

OKI. Dimana berdasarkan yang tercantum dari hasil penelitian bahwa peran OKI

sebagai pemersatu negara-negara Islam untuk menyeimbangi kekuatan Israel

adalah belum menunjukan efektifitas.

Dari hasil tersebut, lebih rinci peneliti menekankan bahwa usaha OKI

dalam menyaingi kekuatan Israel hanyalah menjadi tambahan beban bagi negara-

negara Islam. Seperti tidak ada angin segar yang dapat di tawarkan OKI. Hal ini

dikarenakan permasalahan di Timur Tengah tidak menandakan sebuah akhir.

Untuk itu melalui konsep trade cooperation peneliti menjelaskan dan memberikan

argumen baru, bahwa menurutnya OKI akan lebih bisa memberikan kontribusi

yang efektif dalam menghimpun negara-negara Islam untuk menjadi sebuah

kekuatan baru di Timur Tengah, jika menerapkan pendekatan kerjasama dalam

16

perdagangan. Menurut peneliti dengan penerapan penedekatan ini, OKI akan

memiliki daya tahan yang kuat, dikarenakan setiap negara anggota merasa

memiliki keterkaitan dalam aspek ekonomi. Sehingga kekebalan OKI akan lebih

maksimal untuk merespon permasalahan Timur Tengah secara kompak.20

Persamaan penelitian terdahulu kelima dengan penelitian ini terletak pada

aktor yang dibahas dalam penelitian, yakni melibatkan OKI dan Israel, kemudian

juga terletak pada prinsip organisasi internasional. Dimana penelitian terdahulu

kelima tersebut dengan penelitian ini sama-sama berasumsi bahwa OKI dapat

menjadi sebuah entitas baru bagi negara Islam, yang dijalankan berdasarkan

prinsip organisasi internasional. Sementara perbedaannya terletak pada fokus

kasus yang dibahas. Penelitian terdahulu kelima ini membahas tentang hubungan

Israel dengan negara-negara Islam, bukan hanya dengan Palestina sebagaimana

yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu keenam adalah penelitian dalam bentuk jurnal, oleh:

Hasbi Aswar, yang berjudul “The U.S Foreign Policy under Trump

Administration to Recognize Jerusalem as The State Capital of Israel”, dengan

menggunakan konsep foreign policysebagai pendekatan. Penelitian terdahulu

keenam ini membahas tentang kebijakan Amerika Serikat yang mengakui

Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dimana dengan menggunakan konsep foreign

policy, peneliti menganalisa apa saja faktor yang menyebabkan presiden Trump

mengambil kebijakan tersebut. Sebagaimana tertera dalam konsep yang

20Ali Sarihan, Cooperation, Competition, and Security Dilemma. The Case of Muslim States and

Israel, diakses dalam:

https://www.academia.edu/5063206/Cooperation_Competition_and_the_Security_Dilemma_The_

Case_of_Muslim_States_and_Israel

https://www.academia.edu/5063206/Cooperation_Competition_and_the_Security_Dilemma_The_Case_of_Muslim_States_and_Israelhttps://www.academia.edu/5063206/Cooperation_Competition_and_the_Security_Dilemma_The_Case_of_Muslim_States_and_Israel

17

digunakan, peneliti memaparkan bahwa ada beberapa level yang melatarbelakangi

terbentuknya sebuah kebijakan luar negeri. Level-level tersebut adalah individu,

negara, dan sistem internasional. Begitupun dengan Amerika Serikat. Dalam

kasus ini, menurut peneliti, kebijakan AS tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh

faktor domestik.21

Secara domestik, terdapat beberapa faktor yang membentuk proses

pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Mulai dari presiden dan

kongres, badan eksekutif, kelompok kepentingan, hingga berita media dan opini

publik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam hal kebijakan AS tersebut,

lebih dominan dipengaruhi oleh kelompok kepentingan. Kelompok-kelompok ini

terdiri dari kelompok Yahudi dan kelompok Kristen Evangelikal. Menurut

peneliti, kelompok-kelompok ini berusaha agar kepentingan mereka atas Israel

dapat terrealisasikan. Aktivitas yang mereka lakukan misalnya dengan

berpartisipasi dalam pemilu, dengan berkontribusi dalam proses kampanye agar

dapat membentuk opini publik. Salah satu kelompok Yahudi yang vokal di AS

adalah AIPAC (American Israel Public Affairs Committe). Kelompok ini sering

memberikan dukungan kepada elite politik AS yang pro-Israel, seperti dengan

berkontribusi dalam kamapanye dan juga dalam bentuk finansial.

Dalam penelitian ini dijelaskan pula bagaimana proses legalitas hukum

atas Yerusalem. Yangmana status hukum kota suci Yerusalem adalah sebagai

wilayah pendudukan internasional. Dengan status demikian, maka peneliti

21Hasbi Aswar, The U.S Foreign Policy under Trump Administration to Recognize Jerusalem as

The State Capital of Israel, Journal of International Studies, Vol, 1, No, 2, diakses dalam

https://www.researchgate.net/publication/336275749_The_US_Foreign_Policy_under_Trump_Ad

ministration_to_Recognize_Jerusalem_as_the_State_Capital_of_Israel (02/03/2020, 08.12 WIB)

https://www.researchgate.net/publication/336275749_The_US_Foreign_Policy_under_Trump_Administration_to_Recognize_Jerusalem_as_the_State_Capital_of_Israelhttps://www.researchgate.net/publication/336275749_The_US_Foreign_Policy_under_Trump_Administration_to_Recognize_Jerusalem_as_the_State_Capital_of_Israel

18

berargumen bahwa kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump tersebut lebih

ditujukan untuk memenuhi janji kampanye yang diutarakannya saat masa pemilu.

Karena, apabila maksud dari presiden Trump adalah untuk menciptakan solusi

perdamaian baru, maka kebijakan tersebut kurang tepat. Lebih- lebih menurut

peneliti kebijakan tersebut menciderai hukum internasional.22

Persamaan penelitian terdahulu keenam dengan penelitian ini terletak pada

fokus isu yang dibahas, yakni kebijakan Amerika Serikat atas Yerusalem. Namun

yang membedakan adalah pada penelitian ini, lebih membahas bagaimana respon

OKI dalam kebijakan tersebut. Sehingga fokus aktor ataupun objek penelitian

pada penelitian ini dapat dikatakan sedikit lebih banyak daripada pada penelitian

terdauhulu keenam.

Penelitian terdahulu ketujuhadalah penelitian dalam bentuk artikel oleh

Victor Kattan berjudul, “Why U.S. Recognition of Jerusalem Could be Contrary

to International Law”. Penelitian ini juga membahas mengenai kebijakan AS atas

Yerusalem. Peneliti memaparkan tentang respon dunia internasional yang lebih

dominan memberikan penolakan atas kebijakan tersebut. Mulai dari PBB, Uni

Eropa, hingga OKI, semua mengecam kebijakan AS. Peneliti menjelaskan respon-

respon oleh dunia internasional. Dimana OKI merespon dengan

menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa. Kemudian PBB

khususnya konsil keamanan, mengadakan sidang untuk membahas isu ini. Namun

dalam sidang ini AS yang merupakan salah satu negara anggota tetap,

menggunakan hak vetonya untuk menolak draf resolusi yang diajukan. Sehingga

22Ibid

19

walaupun banyak negara yang mendukung draf resolusi tersebut, karena ada satu

negara anggota tetap tidak menyetujui, maka draf resolusi itu tidak dapat

disahkan.23

Setelah membahas respon dunia internasional atas kebijakan itu, kemudian

peneliti menjelaskan mengapa respon yang lebih banyak adalah respon yang

memberikan penolakan. Hal ini diuraikan oleh peneliti dengan menilik kembali

peta perjalanan penetapan status hukum kota Yerusalem. Tidak ketinggalan,

peneliti juga membahas mengenai nilai keunikan dan kesakralan yang dimiliki

kota Yerusalem. Yangmana kota ini merupakan kota Suci tiga Agama Besar,

yakni Islam, Yahudi dan Kristen. Sehingga status terakhir dari kota ini adalah

sebagai pendudukan internasional.

Persamaan penelitian terdahulu ketujuh dengan penelitian ini juga terletak

pada isu yang dibahas, yakni mengenai kebijakan AS atas kota Yerusalem.

Sedangkan hal yang membedakannya adalah; pada penelitian ini, pembahasan

tidak sekedar mengenai kebijakan tersebut. Melainkan melihat bagaiaman respon

OKI secara rinci atas kebijakan itu. Pada penelitian terdahulu ketujuh pembahasan

dominan mengulas tentang kebijakan AS.

Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, dapat

ditarik garis besar bahwa setiap penelitian sama-sama menyentil peran OKI dalam

merespon permasalahan dunia internasional yang berkaitan dengan umat muslim,

23Victor Kattan, Why U.S. Recognition of Jerusalem Could be Contrary to International Law,

diakses dalam

https://jps.ucpress.edu/sites/default/files/additional_assets/JPS187_07_Kattan.pdf(02/03/2020,

08.30 WIB)

https://jps.ucpress.edu/sites/default/files/additional_assets/JPS187_07_Kattan.pdf

20

baik di negara anggota maupun negara bukan anggota. Hal yang menjadi pembeda

antara satu penelitian dengan penelitian lainnya adalah porsi bahasan tentang

respon ataupun peran OKI dan juga terkait landasan konseptual yang digunakan.

Dalam lima penelitian terdahulu pertama, OKI menjadi fokus penelitian. Sehingga

mendapat porsi bahasan yang besar dan rinci. Sedangkan pada dua pepenelitian

terdahulu lainnya, lebih melihat atau mengkaji terkait kebijakan As atas

Yerusalem.

Kemudian terkait landasan konseptual pun masing-masing menggunakan

pendekatan yang berbeda. Diantaranya ada yang menggunakan konsep soft

balancing yang melihat OKI sebagai entitas yang memiliki power untuk

menyeimbangkan suara masyarakat muslim di percaturan dunia internasional.

Kemudian juga ada yang menggunakan konsep ummah, dimana OKI terbentuk

berdasaran identitas keislaman yang dapat melampaui batas nasional negara.

Hingga menggunakan pendekatan conflict resolution dalam upaya menciptakan

solusi perdamaian.

Sekilas penelitian ini memiliki arah tujuan yang sama dengan penelitian-

penelitian diatas. Namun lebih detail melalui konsep internatinal organization

penelitian ini akan memposisikan OKI sebagai organisasi internasional yang

segala responnya terhadap suatu permasalahan dilihat melalui sistematika

perundingan OKI itu sendiri. Dalam hal ini mengenai permasalahan yang terjadi

antara Israel dan Palestina ini, khususnya terkait pengakuan Amerika Serikat atas


21

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian dan

Nama Peneliti

Jenis Penelitian dan

Alat Analisa

Hasil

1. Upaya OKI dalam

Penolakan Penetapan

AS Atas Status

Yerusalem pada Sidang

PBB

oleh: Muhammad

Jamaludin Patytama.

Deskriptif Kualitatif.

Soft Balancing.

- OKI merupakan organisasi internasional berlatar belakang

Islam menolak penetapan AS

terhadap status Yerusalem

- Penolakan ini direalisasikan dalam di Sidang PBB

OKI menggunakan soft

balancing untuk mengimbangi

kekuatan AS yang semakin

tidak dapat diprediksi atas status

Yerusalem

2. The Organization of

The Islamic

Cooperation and The

Conflict in Southern

Thailand

oleh: Paoyee

Waesahmae


Konsep “Ummah”.

- Konflik Thailand Selatan adalah konflik yang dominan

dilatarbelakangi oleh aspek

perbedaan budaya-agama antar

penduduknya

- OKI memberikan respon untuk membantu menyelesaikan

konflik tersebut.

- Dikarenakan OKI sebagai representasi negara-negara

Islam tidak hanya memberikan

respon terhadap negara

anggotanya saja. Melainkan

OKI memiliki legalitas untuk

merespon konflik yang

melibatkan umat muslim di

seluruh dunia. Sebagaimana

yang peneliti sebutkan dalam

konsep Ummah bahwa Islam

adalah identitas yang

melampaui batas nasional

ataupun negara.

3. Organization of Islamic

Co-operation (OIC)

and Prospects of

Yemeni Conflict

Resolution: Delusion or

Plausible Reality


- Konflik Yaman adalah konflik yang kompleks

- Konflik Yaman adalah pertikaian antara dua sekte

Islam (syiah dan sunni), dan

semakin terprovokasi oleh

pihak-pihak eksternal.

22

oleh: M. Ihsan Qadir

dan M. Saifur Rehman

- OKI telah terlibat dalam mengusahakan perdamaian

dalam konflik Yaman ini.

Namun tidak memberikan

sebuah tanda kesuksesan dalam

penyelesaian konflik tersebut.

4. The Contribution of The

Organization of the

Islamic Conference to

the Peace Process in

Mindanao

oleh: Alpaslan

Ozerdem.


Conflict Resolution.

- Konflik Mindanao adalah konflik yang dilaterbelakangi

oleh aspek ethno-religious

- Konflik antara umat muslim sebagai minoritas dan umat

kristen sebagai mayoritas

- OKI telah memberikan beberapa kontribusi dalam

usaha penyelesaian konflik

tersebut. Diantaranya melalui

penyelenggaraan perjanjian

antara GRP dan MNLF yakni,

Tripoli Agreement.

- Dari perjanjian tersebut, MNLF memperoleh otonomi.

- Setelah perjanjian tersebut terlaksana, OKI melanjutkan

responnya terhadap konflik ini,

dengan terus memantau

perkembangannya.

5. Cooperation,

Competition, and The

Security Dilemma The

Case of Muslim States

and Israel

Oleh: Ali Sarihan


Security Dilemma.

Trade Cooperation.

- Israel dan negara-negara muslim di Timur Tengah

mempunyai hubungan yang

tidak bersahabat.

- Israel mendominasi wilayah Timur Tengah

- Dominasi tersebut menciptakan security dilemma bagi negara-

negara Islam

- Negara-negara Islam membentuk OKI sebagai entitas

yang dapat mempersatukan

mereka untuk menyeimbangi

dominasi Israel tersebut

- Namun OKI tidak banyak memberikan bukti nyata.

- Peneliti menjelaskan dan menekankan posisinya dalam

penelitian ini bahwa OKI akan

lebih efektif untuk menjadi

23

pemersatu negara-negara Islam

di Timur Tengah apabila

menerapkan pendekatan trade

cooperation.

6. The U.S Foreign Policy

under Trump

Administration to

Recognize Jerusalem as

The State Capital of

Israel.

Oleh: Hasbi Aswar


Konsep foreign

policy

- Dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu

negara, terdapat bberapa lebel

yang dapat melatarbelakangi

kebijakan tersebut. Level-level

tersbeut adalah, negara,

individu, dan sistem

internasional

- Dalam isu kebijakan Amerika Serikat atas yerusalem lebih

dipengaruhi oleh faktor

domestik/negara.

- Faktor domestik yang paling berperan adalah kelompok

kepentingan yang berbasis

kelompok Yahudi dan

kelompok Kristen evangelikal

- Trump mengambil kebijakan tersbeut lebih dikarenakan

untuk membayar janji

kampanyenya pada saat masa

pemilu dulu.

- Sehingga apabila tujuan Trump untuk menciptakan solusi

perdamaian baru bagi konflik

Israel-Palestina, menurut

peneliti kebijakan tersebut

bukanlah sebuah pilihan yang

tepat.

7. Why U.S. Recognition

of Jerusalem Could be

Contrary to

International Law

Oleh: Victor Kattan

Deskriptif Kualitatif. - Dengan adanya kebijakan tersebut, dunia internasional

ternyta tidak hanya diam saja

- Dunia internasional memberikan respon yang cukup

beragam. Namun respon

dominan adalah dalam bentuk

penolakan

- Setelah mengetahui respon dunia internasional tersebut,

kemudian dijabarkan oleh

peneliti alasan mengapa

kebijakan AS ini lebih banyak

24

mendapat kecaman

- Tidak lain alasannya adalah status hukum terakhir dari kot

aYerusalem adalah menjadi

wilayah pendudukan

internasional

- Sehingga pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel menjadi

tidak adil bagi Palestina

8. Respon OKI Terhadap

Pengakuan Amerika

Serikat atas Yerusalem

sebagai Ibukota Israel.

Oleh: Rafiqatul Jannah

Hinelo

Deskriptif

Kualtitatif.

Konsep

International

Organization.

- Adanya dinamika dalam konflik Israel-Palestina.

- Respon OKI dalam aspek Politik: Penyelenggaran

Konferensi-Konferensi OKI,

seperti KTT Islam LB OKI, dan

Pertemuan Luar Biasa Menteri

Luar Negeri OKI,

- Respon OKI Terhadap Pengakuan Amerika Serikat atas

Yerusalem sebagai Ibukota

Israel melalui Diplomasi dalam

Sidang PBB, serta kerjasama

OKI dengan UNRWA

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

a. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi Internasional biasanya dipandang sebagai entitas yang dibentuk

oleh negara-negara untuk melakukan tugas atau fungsi yang diberikan,

berdasarkan perjanjian dan memiliki setidaknya satu organ. Organisasi

Internasional pun memiliki kekuatan independen yang memungkinkannya untuk

merumuskan dan menjalankan agenda bersama yang telah menjadi kehendak dari

setiap negara-negara, baik pada tingkat yang lebih besar atau lebih

kecil.24Organisasi internasional juga dapat didefinisikan sebagai perjanjian

24Jan Klabbers, Unity, Diversity, Accountability: The Ambivalent Concept of

International, diakses dalam:

25

kelembagaan diantara anggota sistem internasional untuk mencapai tujuan sesuai

dengan kondisi dalam sistem internasional tersebut, yang mencerminkan atribut,

aspirasi dan rasa keprihatinan oleh anggotanya.25Dalam pengertian lain,

Organisasi Internasional juga dianggap sebagai kumpulan dari aktor-aktor dunia

internasional, dalam hal ini negara, yang dimana organisasi internasional telah

memiliki kriteria tertentu bagi negara-negara yang hendak menjadi anggota.

Dimana setiap negara yang telah menjadi anggota akan memiliki hak-hak tertentu

dalam proses operasional organisasi internasional tersebut.26

Menurut J. Samuel Barkin, dalam bukunya “Organization: Theory and

Institutions”, ia mengatakan bahwa organisasi internasional telah tumbuh dan

mulai menjadi aktor baru dalam dunia internasional. Sebagaimana kita ketahui

dalam studi hubungan internasional, Negara adalah aktor yang paling dominan

dibahas. Barkin dalam bahasannya mengenai organisasi internasional lebih

memfokuskan pada intergovernmental organization, yakni organisasi

internasional yang berbasis pemerintahan. Dimana ia menyebutkan bahwa

organisasi internasional dalam pembagiannya, dapat diklasifikasikan menjadi dua.

Inclusive International Organizations dan Exclusive International

Organization.Dalam tulisannya Barkin tidak banyak membahas mengenai

Exclusive International Organization. Karena menurutnya organisasi eksklusif

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1687443/06Klabbers1.pdf (28/07/2019,

14:05 WIB) 25Sterian Maria Gabriela,The Role Of International Organizations In The GlobalEconomic

Governance – An Assessment, diakses dalam:

http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/WI13S/REBE-WI13S-A32.pdf (28/07/2019, 14:25 WIB) 26Lisa Martin and Beth Simmons, International Organizations and Institutions, diakses dalam:

https://scholar.harvard.edu/files/bsimmons/files/ch_13_-_international_os_and_is.pdf (28/07/2019,

17:12 WIB)

https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1687443/06Klabbers1.pdfhttps://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.rebe.rau.ro%2FRePEc%2Frau%2Fjournl%2FWI13S%2FREBE-WI13S-A32.pdf;h=repec:rau:journl:v:8:y:2013:i:4.1:p:308-316https://scholar.harvard.edu/files/bsimmons/files/ch_13_-_international_os_and_is.pdf

26

adalah organisasi yang dirancang khusus yang biasanya mengecualikan beberapa

negara. Contoh paling umum dari organisasi jenis ini adalah aliansi militer di

suatu regional tertentu. Sebaliknya, dalam tulisannya Barkin menitiberatkan

pembahasan organisasi internasional dalam bentuk inklusif. Dimana ia

mendefinisikan bahwa Organisasi internasional antar pemerintah

(Intergovernmental Organazition) adalah organisasi yang dibuat berdasarkan

kesepakatan diantara negara-negara bagian dan bukan oleh

individu.Intergovernmental Organization yang dimaksud oleh Barkin adalah

organisasi internasional yang inklusif. Dimana dapat melibatkan semua negara di

dunia, tidak membatasi hanya pada negara negara di wilayah tertentu.27

Kemudian dalam menjelaskan tentang organisasi internasional itu sendiri,

Barkin secara teoritikal memberikan beberapa pembagian untuk menelaahnya.

Poin pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yakni adalah

mengenai perbedaan antara ranah kedaulatan dan globalisasi (sovereignity and

globalization) dalam organisasi internasional, kemudian perbedaan antara power

dan interdependence, selanjutnya tentang regimes dan institutions.28Kesemua

aspek ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Disaat berbicara kedaulatan

dan globalisasi maka akan erat kaitannya dengan aspek power dan

interdependensi. Dalam dunia hubungan internasional, negara dipandang sebagai

aktor dominan. Hingga eksistensi OI mulai naik dan diduga dapat menggerus

dominasi negara sebagai aktor dominan tersebut. Di era globalisasi ini, negara

27J. Samuel Barkin, 2006, International Organization; Theories and Instituitions, New York:

Palgrave Maccmilandiakses dalam: http://bookengine.site/go/read.php?id=B00CLO19KI

(29/07/2019, 13:09 WIB) 28Ibid

http://bookengine.site/go/read.php?id=B00CLO19KI

27

dituntut mampu meningkatkan kompetensinya untuk menjamin kesejahteraan

masyarakatnya. Untuk itu, sangat sulit bagi suatu negara untuk tidak menjalin

kerjasama dengan negara lain. Dimana salah satu jalan dalam merealisasikan

kerjasama tersebut adalah melalui keterlibatan dalam organisasi internasional.29

Sehingga mau tidak mau untuk mencapai tujuan tersebut suatu negara

harus rela mempertaruhkan kedaulatannya baik internal maupun eksternal. Maka

dari itu, dalam tulisannya Barkin menggambarkan bahwa organisasi internasional

secara konseptual dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah dalam

dunia internasional, karena memiliki power dan dapat menjadi wadah untuk

memprakarsai interdependesi antar negara.Selanjutnya mengenai bagaimana

oraganisasi internasional bekerja, dan bagaimana efek yang diberikan dalam suatu

permasalahan, dapat dijelaskan dalam aspek regimes dan instituions.30

Rezim dalam organisasi internasional diartikan sebagai behavioral effect.

Maksudnya, bagaimana sebuah organisasi internasional dapat membentuk negara

untuk dapat memberikan respon atau tindakan terhadap suatu isu tertentu,

berdasarkan nilai dan norma yang telah disepakati bersama dalam organisasi

internasional tersebut. Sebaliknya pendekatan institusi adalah pendekatan yang

melihat bagaimana sistem operasional yang terjadi dalam suatu organisasi

internasional. Pendekatan institusi ini berkenaan dengan pembahasan mengenai

aspek hirarki birokrasi dan struktur formal organisasi internasional.31Kedua

pendekatan ini dapat membantu peneliti menganalisa bagaimana OKI sebagai

sebuah organisasi internasional dalam merespon suatu permasalahan yakni,

29Ibid 30Ibid 31Ibid

28

konflik Israel Palestina, khususnya isu pengakuan Amerika Serikat atas


Dengan menggunakan pendekatan institusi, peneliti dapat menjelaskan

bahwa OKI memiliki struktur formal dan birokrasi yang jelas. OKI memiliki

piagam sebagai landasan kebijakannya.32 Kemudian melalui pendekatan rezim,

peneliti dapat menjelaskan bahwa OKI adalah gabungan dari negara-negara Islam

yang saling bersatu karena latarbelakang dan memiliki kepentingan yang sama.

Kemudian berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bagaimana OKI merespon

pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dikarenakan

pendekatan rezim melihat pada efek perilaku negara yang telah tergabung dalam

sebuah organisasi internasional merespon sebuah kasus.

Setelah OKI sebagai aktor dijelaskan melalui pendekatan “rezim dan

institusi”, peneliti akan menggunakan pendekatan “kedaulatan dan globalisasi”

serta “kekuatan dan ketergantungan” dalam menganalisa beragam respon yang

telah OKI berikan dalam merespon tindakan pengakuan Amerika Serikat atas

Yerusalem sebagai ibukota Israel. Barkin dalam bukunya menyebutkan asumsi

umum tentang aktor dominan dalam dunia hubungan internasional adalah

negara.33 Untuk itu, dalam pembahasan mengenai kedaulatan, makakedaulatan

sebuah organisasi internasional akan sangat berkaitan erat dengan kedaulatan

sebuah negara. Melihat organisasi internasional (dalam hal ini organisasi berbasis

pemerintahan) adalah merupakan gabungan antara beberapa negara. Sehingga

kedaulatan antara kedua jenis aktor tersebut akan saling mempengaruhi satu sama

32Conference, Oraganization of Islamic Cooperation, diakses dalamhttps://www.oic-

oci.org/docdown/?docID=1865&refID=1079 33Opcit.

https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1865&refID=1079https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1865&refID=1079

29

lainnya. Kedaulatan sebuah negara dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori

yakni, kedaulatan kedalam dan keluar. Kedaulatan kedalam adalah kemampuan

atau otoritas negara untuk mengendalikan segala urusan domestiknya. Sedangkan

kedaulatan keluar adalah pengakuan dunia internasional atasnya.34 Yangmana

kedaulatan keluar ini berkaitan erat dengan eksistensi negara dalam organisasi

internasional.

Ketika sebuah negara bergabung dengan sebuah organisasi internasional

maka negara itu harus menerima konsekuensi atas perubahan pada kedaulatannya.

Pendekatan kedaulatan ini memiliki korelasi dengan aspek globalisasi. Dengan

asumsi bahwa dunia ini adalah terhubung antara satu wilayah dengan wilayah

lainnya, maka mau tidak mau bergabung dalam sebuah organisasi internasional

adalah urgen bagi setiap negara untuk menangani setiap permasalahan

domestiknya. Dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa respon OKI terhadap

pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel dapat

diidentifikasi dari aspek politik serta aspek kerjasama dan diplomasi. Dimana

aspek-aspek ini sangat selaras apabila di padupadankan dengan karakteristik

pendekatan kedaulatan-globalisasi serta kekuatan-ketergantungan.

Dilihat dari aspek politik, OKI telah memberikan respon dalam bentuk

penyelenggaraan konferensi demi konferensi.35 Dimana tidak lain konferensi

tersebut dilaksanakan untuk mengecam AS atas tindakannya tersebut, serta

mengajak dunia internasional untuk tidak mengikuti kebijakan AS. Pun

34Opcit. 35Draft Agenda of The OIC Extraordinary Islamic Summit Conference,Organization of Islamic

Cooperation, diakses dalam https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1910&refID=1079

(19/11/2018, 15.12 WIB)

https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=1910&refID=1079

30

konferensi-konferensi tersebut diselenggarakan untuk menghimpun bantuan

barang dan jasa bagi penanganan korban, imigran dalam konflik Israel-Palestina

ini. Kemudian untuk aspek kerjasama dan diplomasi, OKI telah mengupayakan

dan menyuarakan hak-hak Palestina dalam sidang PBB dan menciptakan sebuah

program ekonomi yang disebut “Waqf Fund” dengan mengajak UNRWA (sebuah

badan khusus PBB yang menagani isu pengusngsi di Palestina dan sekitarnya)

untuk turut berkontribusi dalam program tersebut.36 Selanjutnya peneliti

menselaraskan pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya dengan

respon-respon OKI tersebut. Dengan adanya globalisasi,OKI lahir sebagai

pemersatu negara-negara Islam dan memiliki kedaulatan dan kekuatan sebagai

oraganisasi internasional yang dapat memberikan kesadaran bagi negara-negara

Islam bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk memberikan

kontribusi dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, khususnya terkait

pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh Amerika Serikat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dengan penjelasan tersebut diatas, jelas bahwa jenis penelitian ini

menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Dimana seperti yang telah disebutkan

dalam rumusan masalah, maka penelitian ini akan diarahkan untuk mendapatkan

36Muhammad Jamaludin Patytama, 2018, Upaya OKI dalam Penolakan Penetapan AS Atas Status

Yerusalem pada Sidang PBB, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dalam

http://eprints.umm.ac.id/39280/ (14/12/18, 13:41 WIB)

http://eprints.umm.ac.id/39280/

31

jawaban bagaimana respon OKI terhadap pengakuan Amerika Serikat atas

Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan

data-data pendukung penelitian berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis,

surat kabar, maupun website yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dipilih dan

dikelompokkan ke dalam bab pembahasan sesuai pembahasan yang terkait.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

teknis analisis data kualitatif. Dimana analisa ini dilakukan melalui beberapa

tahapan yaitu klasifikasi data-data yang telah dikumpulkan. Setelah data

dikelompokkan, kemudian menghubungkan data-data yang telah dikumpulkan

agar dapat ditarik kesimpulan dari kumpulan data yang telah dipilih melalui fakta

dan konsep yang digunakan.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan waktu dan batasan

materi diperlukan agar data-data yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh

peneliti sesuai batasan waktu dan materi agar tetap pada acuan pembahasan.

32

1.6.5 Batasan Waktu

Batasan waktu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pada

tahun 2017-2020, karena Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman

tentang pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel sekaligus

pemindahan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel-Aviv ke Yerusalem terjadi pada

tahun 2017.

1.6.6 Batasan Materi

Materi yang dibahas dalam penelitian ini akan berfokus pada respon OKI atas

pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.7 Argumen Pokok

Melalui konsep International Organization, peneliti memberikan asumsi

bahwa respon OKI terhadap pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai

ibukota Israel diwujudkan melalui beberapa aspek yang meliputi; aspek politik

serta aspek kerjasama dan diplomasi. Dimana aspek politik dapat diindikasikan

dari penyelenggaraan konferensi-konferensi OKI, yakni dalam hal ini KTT Islam

OKI, KTT IslamLB OKI, Pertemuan Mentri Luar Negeri OKI, dan Pertemuan

Luar Biasa Menteri Luar Negeri OKI. Secara politik, menurut peneliti, dengan

pelaksanaan konferensi-konferensi tersebut OKI sebagai sebuah organisasi

internasional telah memberikan citra yang ideal mengenai isu yang berkaitan erat

dengan latar belakang ataupun identitas OKI itu sendiri, yakni pengakuan

33

Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Selanjutnya aspek

kerjasama dan diplomasi dapat diidentifikasi dari adanya usaha OKI untuk

mengajak seluruh aktor dunia internasional agar berada pada pendirian yang sama

dengan OKI dalam merespon pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai

ibukota Israel tersebut. Ajakan ini diupayakan dengan melakukan diplomasi

melalui sidang PBB dan membentuk program ekonomi “Waqf Fund” yang

dilakukan dengan UNRWA.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis

1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual

a. Konsep International Organization

1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Metode Analisis 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 1.6.3 Teknik Analisa Data 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5 Batasan Waktu 1.6.6 Batasan Materi

1.7 Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penelitian

BAB II

GAMBARAN

KONFLIK ISRAEL

PALESTINA DAN

KEPENTINGAN

AMERIKA SERIKAT

2.1 Dinamika Konflik Israel Palestina

2.1.1 Sejarah Konflik Israel Palestina

2.1.2 Upaya Penyelesaian Konflik Israel Palestina

2.2 Kepentingan AS dalam Konflik Israel-Palestina

2.2.1 Hubungan AS dengan Israel

34

2.2.2 Alasan Pengakuan Atas Yerusalem sebagai Ibukota

Israel

2.3 Respon Dunia Internasional Terhadap Pengakuan AS atas

Yerusalem sebagai Ibukota Israel

BAB III

RESPON OKI

MELALUI ASPEK

POLITIK

3.1 Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

3.2 Penyelenggaran Konferensi-Konferensi OKI

3.2.1 KTT Islam LB OKI 3.2.2 Pertemuan Menteri Luar

Negeri OKI

3.2.3 KTT Islam OKI

BAB IV

RESPON OKI

MELALUI DIPLOMASI

DAN KERJASAMA

4.1 Kerjasama OKI dengan UNRWA 4.2 Diplomasi OKI dalam Sidang

PBB

4.3 Analisis dan Diskusi

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran