BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang - …sekretariatdprd.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/...a. Landasan Hukum Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) dengan

menyesuaikan dengan program-program pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2018 maka dengan ini kami dari

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah membuat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Tahun 2018 yang merupakan dokumen akhir perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu

tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Tabel 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 2

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018 ini merupakan

tahapan akhir sehingga nantinya menjadi dokumen Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Bersamaan dengan itu penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dikerjakan secara

simultan/pararel dengan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu dengan kondisi eksisting Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun-tahun sebelumnya dan

evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD).

Dengan demikian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya menyusun Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018 yang merupakan

penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya

dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) merupakan langkah awal dalam

proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) dimaksudkan untuk :

1. Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi untuk satu tahun ke depan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 3

2. Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi

serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus

dilaksanakan.

3. Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta

Misi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran.

4. Laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang merupakan pertanggungjawaban dari tugas-tugas

kepada Walikota atau Kepala Daerah.

a. Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2018 mengacu pada beberapa peraturan/perundangan yang

berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965

tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2753).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421).

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 4

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568).

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 5

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 6

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kota Palangka Raya Tahun 2008 -2028;

23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 -2018 (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19);

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 7

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23).

25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2015 Nomor 15).

b. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Landasan Hukum

b. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya tahun

lalu dan Capaian Renstranya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 8

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 9

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

Secara umum pada Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

mulai 2 Januari 2017, terdiri dari :

a. 1 (satu) Sekretaris DPRD.

b. 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian

Perundang-Undangan, Persidangan dan Humas serta Bagian

Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

c. 6 (enam) Sub Bagian jadi 2 (dua) Sub Bagian dalam 1 (satu)

Bagian.

d. DPRD terdiri dari 30 (tiga puluh) orang yaitu 3 (tiga) Unsur

Pimpinan dan 27 Anggota DPRD.

Sedangkan secara keseluruhan jumlah personil pada

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya saat ini berjumlah 87 orang

termasuk tenaga kontrak dan tenaga ahli fraksi/pakar, dengan

pembagian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NO. STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (ORANG)

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) 35

2. Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kontrak 39

3. Tenaga Ahli/Pakar DPRD 7

4. Tenaga Ahli Fraksi 6

JUMLAH 87

Dilihat dari tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN)

terdiri dari 3 (tiga) orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 23 (dua

puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 6 (enam) orang

berpendidikan SLTA atau sederajat, 2 (dua) orang berpendidikan

SLTP atau sederajat dan 1 (satu) orang berpendidikan SD atau

sederajat, atau secara table dapat terlihat berikut ini :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 10

Tabel. 2.2.

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.

STATUS KEPEGAWAIAN

TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)

S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD

1. ASN 3 23 0 0 6 2 1

1. Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kontrak

0 12 1 0 25 1 0

3. Tenaga Ahli/Pakar DPRD

1 5 1 0 0 0 0

4. Tenaga Ahli Fraksi

2 4 0 0 0 0 0

JUMLAH 6 44 2 0 31 3 1

Tabel 2.3.

JUMLAH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN

NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH (ORANG)

1. IV/a IV /b IV/c IV/d

1 2 1 0

2. III/a III/b III/c III/d

10 8 3 4

3. II/a II/b II/c II/d

2 0 3 0

4. I/a I/b I/c I/d

0 0 1 0

5. Tenaga Ahli Fraksi/Pakar 13

6. Pegawai Harian Lepas/ Tenaga Kontrak

39

JUMLAH 87

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 11

Tabel 2.4.

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUDAH MENGIKUTI PENJENJANGAN

NO. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH (ORANG)

1. Diklatpim IV/ Adum 7

2. Diklatpim III/Adumla 2

3. Diklatpim II 1

JUMLAH 10

Tabel 2.5.

UNIT KERJA

NO. UNIT KERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PALANGKA RAYA

1. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari : - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Program dan Keuangan

2. Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Humas, terdiri dari :

- Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan - Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Humas

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan - Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran - Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan

4. Tenaga Ahli/Pakar DPRD : - Mendukung Tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD

dan Komisi-Komisi serta Alat Kelengkapan DPRD berjumlah 7 (tujuh) orang.

5. Tenaga Ahli Fraksi : - Mendukung Tugas, Fungsi dan Wewenang Fraksi-Fraksi

(6 Fraksi) yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi GERINDA, Fraksi HANURA, Fraksi GOLKAR, Fraksi PKB dan Fraksi PAN-DEMOKRAT.

Dilihat dari Aspek Strategis sudah memungkinkan dalam

pelaksanaan tugas terutama dalam hal pelayanan baik terhadap

Pemerintah Daerah, organisasi itu sendiri maupun terhadap Anggota

DPRD Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 12

Sedangkan permasalahan utama yang dirasakan dalam

pelaksanaan tugas adalah hampir setiap tahun adanya

keterlambatan pelaksanaan perubahan anggaran, sehingga

mempengaruhi penyerapan anggaran, yang baru pertengahan bulan

Nopember 2017 dilaksanakan sehingga mempengaruhi penyerapan

anggaran perubahan dan juga mempengaruhi target kinerja 1 (satu)

tahun yang diharapkan mendekati 100 % (seratus persen) sehingga

untuk kedepannya hendaknya pembahasan APBD tepat waktu sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tujuan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2018

adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam hal legislasi/Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam hal Penganggaran;

3. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam hal Pengawasan;

4. Terfasilitasinya rapat-rapat dan kunjungan kerja/studi banding

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan baik;

5. Terwujudnya pelaksanaan teknis penyusunan anggaran dan

pelaporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertib,

efisien, dan akuntabel;

6. Terfasilitasinya sarana dan prasarana Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang memadai;

7. Terwujudnya tertib adminstrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya;

8. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang semakin profesional;

Sedangkan Program itu sendiri adalah kumpulan kegiatan-

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 13

dengan masyarakat, yang merupakan partisipasi aktif guna mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada, yang tentunya sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan.

Jadi program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya disusun dalam rangka

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Palangka Raya

periode 2013-2018 yaitu, Visi: “Terwujudnya Kota Palangka Raya

sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan

Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang“. Misi 4 :

“Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean governance)“.

Guna Mensukseskan pencapaian visi misi tersebut

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya

mempunyai Program Prioritas PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018, dengan program pendukung

sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

Dalam bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 dan

perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2018), dan mengacu pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya

Tahun Anggaran 2017 yang sudah disahkan yang nantinya akan

dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 14

kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota

Palangka Raya Tahun Lalu dan Capaian Renstranya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya untuk tahun 2018 mempunyai 1 Program Prioritas yang terdiri

dari 21 Kegiatan 5 Program Pendukung/Rutin yang terdiri dari 29

Kegiatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun

2018 serta Target Kinerja adalah 8 (delapan) buah produk hukum

(Perda).

Berikut merupakan review hasil evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan termuat dalam tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6.

PROSENTASE ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN DAN PROGRAM PENDUKUNG/KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

No. Uraian Jumlah Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran %

I Program Prioritas :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

14.194.215.000,00

12.458.589.238,00

87,77

Kegiatan :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.443.315.000,00 1.324.920.367,00 91,80

2. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Paripurna

457.500.000,00 402.518.000,00 87,98

3. Reses 195.800.000,00 110.551.800,00 56,46

4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

69.200.000,00 27.650.000,00 39,96

5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

815.050.000,00 691.256.924,00 84,81

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 15

6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

85.480.000,00 60.828.500,00 71,16

7. Evaluasi Pelaksanaan Perda Pemerintah Kota Palangka Raya

40.019.000,00 39.992.500,00 99,93

8. Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-Undangan

431.437.100,00 397.784.350,00 92,20

9. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

20.313.900,00 20.212.900,00 99,50

10. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

50.935.000,00 50.337.500,00 98,83

11. Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-Undangan Daerah

372.290.000,00 328.814.124,00 88,32

12. Medical Check Up anggota DPRD beserta keluarga

24.250.000,00 0,00 0,00

13. Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD

468.000.000,00 450.000.000,00 96,15

14. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

4.891.000.000,00 4.491.107.296,00 91,82

15. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik

0,00 0,00 0,00

16. Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD

454.250.000,00 368.065.600,00 81,03

17. Peningkatan Kinerja Risalah

188.162.500,00 161.556.224,00 85,86

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 16

dan Rapat

18. Penyusunan Program Kerja & Evaluasi Kinerja Legislatif

1.401.750.000,00 1.295.540.692,00 92,42

19. Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan

295.750.000,00 219.771.215,00 74,31

20. Pelantikan Anggota DPRD

83.072.700,00 0,00 0,00

21. Pertemuan Nasional/Regional Bagi Pimpinan

894.600.000,00 668.848.405,00 74,77

22. Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya

1.467.500.000,00 1.338.347.091,00 91,20

23. Penguatan pengawasan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah daerah

44.539.800,00 10.485.750,00 23,54

II

a.

Program Pendukung

:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.350.065.400,00 5.703.048.472,00 89,81

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

50.375.000,00 36.080.800,00 71,62

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

596.000.000,00 480.946.832,00 80,70

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

168.625.000,00 123.475.000,00 73,22

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

357.200.000,00 297.661.646,00 83,33

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

266.501.900,00 249.565.500,00 93,64

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

138.900.000,00 91.901.200,00 66,16

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.000.000,00 98.151.600,00 98,15

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 17

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

304.123.000,00 272.010.700,00 89,44

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

110.000.000,00 49.343.250,00 44,86

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

996.743.500,00 843.892.500,00 84,66

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

440.000.000,00 402.999.014,00 91,59

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

36.000.000,00 28.025.000,00 77,85

13. Penyediaan Jasa Event Palangka Fair

161.000.000,00 160.588.680,00 99,74

14. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah

2.520.160.000,00 2.476.500.000,00 98,27

15. Kegiatan Kehumasan dan Protokoler

104.437.000,00 91.906.750,00 88,00

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.863.350.000,00 3.642.273.526,71 94,28

1. Pembangunan Rumah Jabatan

442.000.000,00 428.748.000,00 97,00

2. Pengadaan Perlengkapan Kantor

150.000.000,00 149.787.500,00 99,86

3. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

150.000.000,00 149.662.600,00 99,78

4. Pengadaan Mebelair

180.000.000,00 178.200.000,00 99,00

5. Pengadaan Tanah 500.000.000,00 497.428.400,00 99,49

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

288.000.000,00 185.034.400,00 64,25

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

163.350.000,00 106.701.000,00 65,32

8. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan

414.000.000,00 405.348.775,34 97,91

9. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

1.527.000.000,00 1.492.612.851,37 97,75

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 18

10. Pengadaan AC 49.000.000,00 48.750.000,00 99,49

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

299.600.000,00 264.008.200,00 88,12

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

299.600.000,00 264.008.200,00 88,12

2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

0,00 0,00 0,00

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

776.000.000,00 633.240.057,00 81,60

1. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

776.000.000,00 633.240.057,00 81,60

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

2.133.009.600,00 1.402.140.964,00 65,74

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD

44.170.000,00 25.920.500,00 58,68

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan

1.904.829.600,00 1.243.843.412,00 65,30

3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

0,00 0,00 0,00

4. Penyusunan Program dan Rencana Kerja

32.990.000,00 17.581.462,00 53,29

5. Penatausahaan Laporan Keuangan

0,00 0,00 0,00

6. Inventarisasi Barang Milik Daerah

151.020.000,00 114.795.590,00 76,01

Dilihat dari hasil review program/kegiatan di Tahun

2017 ini rata-rata keseluruhan sebesar 87,28 %, memang

terjadi deviasi sebesar 12,72 % dan bila dibandingkan Tahun

2016 sebesar 15,98 % dari target anggaran 100 % ada

kemajuan sebesar 3,26 % penyerapannya, namun bila

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 19

melihat kembali target kinerja sesuai RPJMD untuk

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya yaitu sebanyak 8

(delapan) buah produk hukum dalam 1 tahun yaitu tahun

2017 ini telah selesai dibahas sebanyak 15 (lima belas) buah

Perda dari 8 (delapan) buah Raperda di Prolegda maka

realisasi dari target kinerja sesuai RPJMD per tahun melebihi

yang direncanakan yaitu sebesar 187,5 %.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan Tabel T-VI.C.5 Lampiran VI Permendagri

54 Tahun 2010 tentang Format Matrik Rencana Kerja, maka

dapat diketahui Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kerja Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pencapaian

Rencana Strategisnya (Renstra-SOPD) s/d Tahun 2017

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya secara target kinerja telah tercapai, namun bila dilihat

dari program/kegiatan yang telah ditetapkan terlihat ada

program dan kegiatan yang masih dibawah standar (bila kita

mengambil standar 90 % saja), maka Hasil evaluasi terlihat

bahwa program/kegiatan yang masih dibawah 90 % adalah 4

(empat) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.

Maka bila dibandingkan Tahun 2016 terdapat 5 (lima)

program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, maka dalam hal

penyerapan dan target kinerja masih lebih bagus Tahun

2017.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari Tabel 2.6. maka kita dapat melihat

program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu sebanyak 1 (satu)

program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan.

Namun kedepannya diharapkan perencanaan akan

lebih baik lagi, sehingga dana tidak banyak yang menjadi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 20

silva atau dikembalikan ke Kas Daerah, maka target program

dan kegiatan harus benar-benar diperhitungkan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi dari program/kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan memang tidak

ada, namun bila dilihat dari Program Prioritas yang

menghasilkan produk hukum (Perda) itu yang melebihi dari

target kinerja yaitu 225 % (18 buah Perda) dari target 8

(delapan) buah Perda, itu sudah benar-benar mewakili dari

realisasi anggaran yang ditetapkan, begitu juga untuk

Program Pendukung untuk Belanja Modal yang realisasinya

diatas 90 % dari 6 (enam) kegiatan Belanja Modal secara fisik

semua 100 %.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Tercapainya Target Kinerja dikarenakan :

a. Adanya Sinergitas antara Pemerintah Kota Palangka Raya

dengan DPRD Kota Palangka Raya, untuk sama-sama

membahas Produk Hukum (Perda) sehingga dapat

diselesaikan dengan baik.

b. Sumber Daya yang ada menunjang untuk pencapaian

kinerja yang diinginkan.

c. Partisipasi Masyarakat serta peran serta SOPD terkait

sangat menunjang keberhasilan kinerja tersebut.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya

Dari perbandingan tahun ke tahun maka terlihat

fluktuasi dari pencapaian kinerja yang nanti dapat dijelaskan

dengan menggunakan diagram garis 1, yaitu sebagai

berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 21

1. Tahun 2013 dengan Prolegda sebanyak 14 (empat belas)

buah dan 7 (tujuh) buah lanjutan prolegda 2012,

sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan

menjadi Peraturan Daerah berjumlah 14 (empat belas)

buah.

2. Tahun 2014 dengan Prolegda sebanyak 22 (dua puluh

dua) buah dan diluar prolegda ada 7 (tujuh) buah,

sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan

menjadi Peraturan Daerah berjumlah 26 (dua puluh

enam) buah;

3. Tahun 2015 dengan Prolegda sebanyak 21 (dua puluh

satu) buah dan diluar Prolegda 2 (dua) buah, sedangkan

Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi

Peraturan Daerah berjumlah 12 (dua belas) buah.

4. Tahun 2016 dengan Prolegda sebanyak 29 (dua puluh

sembilan) buah, sedangkan Raperda yang disetujui

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah berjumlah 18

(delapan belas) buah.

5. Tahun 2017 dengan Prolegda sebanyak 8 (delapan) buah,

sedangkan Raperda yang disetujui untuk disahkan

menjadi Peraturan Daerah berjumlah 8 (delapan) buah.

Jadi bila melihat perbandingan dari tahun ke tahun kita tidak

bisa mengambil patokan dari Prolegda yang diusulkan saja namun

harus melihat kembali dari kelengkapan berkas seperti naskah

akademik serta regulasi yang ada pada saat pembahasan raperda

dilakukan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 22

Diagram 1

Kemudian Implikasi yang timbul terhadap target capaian

Renstra Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya selama 5 tahun

adalah terpenuhinya bahkan melebihi target yang direncanakan yaitu

produk hukum Daerah (Perda) sebanyak 40 (empat puluh) buah yang

terealisasikan dari tahun 2013 – 2016 yaitu 70 (tujuh puluh) buah

dan mudah-mudahan kedepannya dapat melebihi target 1 (satu)

tahun yang direncanakan.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut :

a. Untuk faktor adanya perubahan peraturan,

kebijakan/tindakan yang diambil adalah : memberikan

argumentasi atas tidak terlaksananya kegiatan tersebut

sehingga nantinya penganggaran dan perencanaan

mempunyai data pendukung mengenai kegiatan yang

tidak dilaksanakan.

b. Untuk faktor adanya Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA), kebijakan/tindakan yang diambil

adalah : mengadakan pendekatan dan penyesuaian

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian

Kinerja Tahun 2013 - 2017

Jumlah Realisasi

Tahun

14

26

12

18

29 - Prolegda

22 - Prolegda 21 - Prolegda

14- Prolegda 2013

8

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 23

anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

yang dimaksud dan memberikan argumentasi atas

kegiatan tersebut sehingga nantinya penganggaran dan

perencanaan tersusun lebih rapi dan sesuai dengan

target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Secara garis besar kondisi saat ini pada Seketariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya cukup mendukung

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai supporting

system terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya.

Dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan dukungan

sarana prasarana yang cukup memadai, diharapkan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mampu

mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya dengan baik, walaupun mulai Tahun 2017 terjadi pengurangan

baik pejabat struktural eselon III dan IV karena kategori Tipe C yang

hanya ada 3 Kepala Bagian dan 6 Kepala Sub Bagian, namun

hendaknya SDM nya lebih ditingkatkan profesionalismenya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-

2018 Program Kegiatan yang langsung berhubungan dengan Tugas

Pokok yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian namun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru

menjadi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan.

Adapun sasarannya adalah Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator kinerja produk

hukum daerah berupa peraturan daerah dan survey kepuasan.

Analisis untuk program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 24

dapat kita batasi hanya untuk program/kegiatan prioritas, karena

untuk realisasi anggaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

akan dibahas pada point B. Realisasi Anggaran.

Bila kita menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strenght =

Kekuatan, Weaknes = Kelemahan, Opportunity = Peluang, Threates =

Ancaman) maka faktor kunci keberhasilan diperoleh melalui analisis

strategis baik internal maupun eksternal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

tersebut antara lain :

1. Strenght (kekuatan) ;

- Adanya regulasi/kebijakan Pemerintah.

- Keharmonisan antara legislative dengan eksekutif.

- Komitmen yang kuat untuk membahas produk hukum/Perda

yang diusulkan.

- Sinergitas antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD.

2. Weaknes (Kelemahan) antara lain :

- Masih lemahnya pemahaman akan Tugas Pokok dan Fungsi

baik dari SKPD maupun Anggota DPRD.

- Kurangnya pengetahuan SDM Aparatur Sipil Negara yang

mampu mengolah, mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku

serta mencari referensi.

- Belum Maksimalnya kualitas SDM dalam mengolah informasi

sampai menghasilkan produk hukum/Perda serta pengolahan

naskah akademik.

3. Opportunity (Peluang) antara lain :

- Sarana dan Prasarana Pendukung cukup memadai.

- Adanya peluang dalam Peningkatan Pengembangan SDM SKPD

dan Anggota DPRD.

- Adanya peluang dalam mengakses informasi yang memadai.

- Adanya SKPD terkait.

4. Threates (Tantangan/Ancaman) antara lain :

- Kemajuan Teknologi yang semakin cepat berkembang.

- Pluralisme latar belakang Anggota DPRD.

- Keterbukaan informasi sehingga memungkinkan masyarakat

untuk mengkritisi kerja legislative dan Eksekutif.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 25

- Regulasi yang begitu cepat berubah.

Setelah mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman dalam melakukan kegiatan pencapaian kinerja Sekretariat

DPRD Kota Palangka Raya, maka kita harus melakukan pemetaan

guna mencari solusi bagaimana memakai kekuatan serta peluang

dalam mengatasi kelemahan dan ancaman, yaitu dengan :

1. Pemetaan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang :

a. Sarana dan prasarana yang ada digunakan oleh SDM dalam

mencari regulasi benar-benar valid serta peningkatan

pelayanan.

b. Memanfaatkan anggaran terutama dalam hal pengembangan

wawasan, baik untuk SKPD maupun Anggota DPRD.

c. Bersama-sama berusaha mengakses informasi seluas-luasnya

baik dgn internet, perpustakaan dan lain-lain.

d. SKPD terkait jangan hanya menerima masukan/saran tapi

juga mencari, menggali informasi sebanyak-banyaknya.

2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan

peluang :

a. Komitmen legislative dan eksekutif untuk meningkatkan SDM

bersama-sama.

b. Memotivasi Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD untuk

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta

pengembangan diri.

c. Memaksimalkan SDM dalam hal penelaahan, pembuatan serta

pengolahan produk hukum terutama Perda dan Naskah

Akademik.

3. Pemetaan Kekuatan untuk menghindari Ancaman :

a. Menggunakan teknologi untuk menggali adanya

regulasi/kebijakan pemerintah.

b. Menjalin peningkatan kerjasama antara pihak legislatif dan

eksekutif dalam rangka mengatasi dampak perbedaan social

dan politik anggota DPRD maupun pemerintah daerah.

c. Masukan/kritisi masyarakat sebagai saran perbaikan bagi

peningkatan kinerja.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 26

d. Mengikuti selalu perkembangan regulasi serta belajar

memahami regulasi tersebut.

4. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dan Ancaman :

a. Mengatasi rendahnya kualitas SDM dengan mengikuti

pelatihan/bimtek/wokshop, dll.

b. Meningkatkan motivasi kerja baik melalui pemahaman tupoksi,

pemahaman kerja, lingkungan, dll.

c. Jadikan aspirasi masyarakat sebagai sarana perbaikan.

d. Merobah kebiasaan lama dengan selalu perpedoman dengan

peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan analisis SWOT inilah kita akan mengerti

dan memahami segala kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

dalam hal meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Palangka

Raya.

Jadi kedepannya kita dapat melakukan perencanaan dengan

sebaik-baiknya sehingga kegagalan pencapaian program dan kegiatan

dapat diminimalisir seminim mungkin guna mencapai target kinerja

baik RPJMD dan RENSTRA yang telah kita buat.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan adalah ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pelaksanaan program/ kegiatan guna

tercapainya perwujudan sasaran, tujuan, misi, dan visi.

Kebijakan pengelolaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya diarahkan untuk mendorong

peningkatan profesionalisme kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dalam rangka mendukung

terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Palangka Raya. Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya,

maka dapat ditetapkan arah kebijakan dalam kurun waktu 5 tahun

kedepan sebagai berikut:

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 27

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3. Peningkatan aksesibilitas seluruh elemen masyarakat terhadap

informasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Harmonisasi hubungan kemitraan antara 30 legislative dan

eksekutif.

5. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang cukup dan

memadai.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam memberikan

pelayanan terhadap lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah Kota

Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 15), digambarkan bahwa

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh

1 (satu) orang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pejabat

Eselon II, 3 (tiga) orang Kepala Bagian/Pejabat Eselon III, dan 6

(enam) orang Kepala Sub Bagian/Pejabat Eselon IV, mempunyai

tugas dan fungsi secara teknis operasional bertanggung jawab

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota

Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 28

Tabel 2.7.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

KOTA PALANGKA RAYA

Dari tabel 2.7. dapat dijelaskan bahwa tingkat kinerja

pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya dipengaruhi dengan pelayanan yang dilakukan.

Dalam hal ini tentunya sebagai bentuk pelayanan operasional

harus ada komunikasi dua arah dengan stakeholder yang

berhubungan dengan proses pelayanan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu secara administratif selalu memberikan

masukan atau argumen sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya

Wakil Walikota Palangka Raya

Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya

Jabatan Fungsional/ Fungsional Perencana

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Perundang-Undangan,

Persidangan dan Humas

Kepala Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan

Pengawasan

Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian

Kepala Sub

Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

Kepala Sub Bagian

Persidangan, Risalah dan

Humas

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Kepala Sub Bagian Fasilitasi

Pengawasan

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

Walikota Palangka Raya

Keterangan :

Garis Tanggungjawab

teknis operasional

Garis Tanggung jawab

administrasi

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 29

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,

baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD terkait.

Selama ini di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Palangka Raya setiap ada usulan program dan

kegiatan dari stakeholder selalu diarahkan untuk disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk aspirasi

yang nantinya akan menjadi bahan bagi Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pengganggaran

maupun pengawasannya.

Usulan tersebut tidak masuk dalam penganggaran pada

sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun masuk

ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan

dengan usulan tersebut.

Usulan-usulan tersebut biasanya disampaikan dalam

bentuk tertulis (berupa surat, proposal, file dan lain sebagainya)

maupun lisan (tatap muka, audiensi, reses dan lain sebagainya).

Dengan kondisi tersebut maka Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah berupaya menyesuaikan usulan

program dan kegiatan sesuai regulasi yang dikeluarkan dan juga

menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Namun yang sebaiknya perlu ditingkatkan adalah

kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya untuk mengikuti Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat Kelurahan,

Kecamatan serta Kota dan Provinsi/Pusat, supaya nantinya

usulan-usulan tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah

Kota Palangka Raya sendiri maupun Provinsi/Pusat serta

bersinergi dengan hasil Reses yang dilakukan oleh Anggota

DPRD Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 30

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional merupakan pedoman untuk

dilaksanakan di semua lini unsur pemerintahan dari tingkat

pusat sampai daerah. Dari segi Perencanan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu wujud

pelaksanaan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional dalam hal

perencanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 disebut dengan istilah Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan

pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam SPPN dijelaskan adanya banyak rencana, mulai dari

rencana tingkat nasional sampai rencana tingkat daerah.

Dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 UU 25/2004 dikatakan

bahwa : “ Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat

Pusat dan Daerah”.

Hubungan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Pusat dapat dinarasikan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 31

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.

4. Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah.

5. Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah

disusun dengan berpedoman pada Rencana Startegis

Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Palangka Raya disusun dengan

berdasarkan pada peraturan perundangan dan aturan yang

berlaku, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Satuan Organisasi Perangkat Daerah tidak terlepas dari

Kebijakan Nasional yang ada.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya

Tujuan adalah sasaran atau penjabaran /implementasi

dari misi yang berisi tentang sesuatu/apa yang akan dicapai

atau dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam

jangka waktu tertentu. Tujuan dirumuskan melalui analisis

representasi terhadap keadaan yang sedang berlangsung,

proyeksi keadaan yang mungkin terjadi dan modifikasi proyeksi

keadaan yang sedang berlangsung. Dengan adanya tujuan yang

hendak dicapai, maka program-program dan kegiatan yang

dirumuskan untuk selanjutnya dilaksanakan diharapkan akan

senantiasa terencana, terarah, terukur dan selanjutnya dapat

dipertanggungjawabkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 32

Adapun tujuan Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya pada tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam hal legislasi/Pembentukan Produk Hukum

Daerah;

2. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam hal Penganggaran;

3. Memfasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam hal Pengawasan;

4. Terfasilitasinya rapat-rapat dan kunjungan kerja/studi

banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan baik;

5. Terwujudnya pelaksanaan teknis penyusunan anggaran dan

pelaporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tertib,

efisien, dan akuntabel;

6. Terfasilitasinya sarana dan prasarana Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang memadai;

7. Terwujudnya tertib administrasi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Palangka Raya;

8. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang semakin

profesional;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan terukur,

yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu :

Adapun sasaran Rencana Kerja yang hendak dicapai

oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya pada Tahun 2018 adalah :

1. Terciptanya kegiatan administrasi perkantoran yang baik

dan benar.

2. Terciptanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Terciptanya peningkatan disiplin aparatur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 33

4. Terciptanya pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan.

5. Terciptanya peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah.

6. Produk hukum daerah baik berupa inisatif Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah maupun pengajuan dari

Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diselesaikan sesuai

tugas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

proses pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan

Pengawasan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, yang merupakan partisipasi

aktif guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya disusun dalam

rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Palangka

Raya periode 2013-2018 yaitu, Visi: “Terwujudnya Kota

Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan

Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan

Falsafah Budaya Betang“. Misi 4 : “ Mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance)“.

Guna Mensukseskan pencapaian visi dan misi tersebut

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya mempunyai Program Prioritas PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018,

dengan program pendukung sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 34

3. Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Dalam program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD

Kota Palangka Raya termuat pula pokok-pokok pikiran DPRD

Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Menyesuaikan dengan Tugas dan fungsi DPRD Kota

Palangka Raya adalah Fungsi Legislasi, Fungsi

Penganggaran serta Fungsi Pengawasan. Dengan penjelasan

bahwa implementasi fungsi legislasi yaitu bersama-sama

dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya

menghasilkan produk hukum daerah (baik perda inisiatif

maupun perda usulan eksekutif).

2. Dalam hal penganggaran serta pengawasan, dapat

dilakukan dengan Rapat-Rapat/Reses/RDP/pertemuan/

Audensi/kunjungan lapangan, Sosialisasi, evaluasi, dan

lain sebagainya.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada, yang tentunya sesuai dengan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan.

Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kota Palangka Raya dapat terlihat pada Tabel.3.1., dan Usulan

Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017

Kota Palangka Raya (Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya)

dapat terlihat pada Tabel. 3.2. serta Rumusan Program dan

Kegiatan kami sajikan dalam Tabel 3.3. Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju

Tahun 2019.

Dari tabel tersebut dapat dianalisa sebagai

berikut :

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 35

1. Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja tahun ke 4 dari RPJMD dan

RENSTRA telah melewati target 5 tahun yaitu sebanyak 70

(tujuh puluh) buah Produk Hukum Daerah berupa

Peraturan Daerah, jadi proyeksi ke depan hanya menambah

target dari pencapaian target kinerja.

2. Tabel 3.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

tidak tercantum dalam Program dan Kegiatan Sekretariat

DPRD Kota Palangka Raya, namun tersebar pada SOPD

terkait dari usulan pada Musrenbang dan Reses/RDP.

3. Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2018 dan

Prakiraan Maju Tahun 2019 menurut usulan SOPD yang

nantinya dapat menjadi pagu indikatif anggaran pada

Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 36

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja

Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Tahunan pada tingkat

Satuan Kerja sebagai penjabaran dari Renstra masing-masing Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang diselaraskan dan atau mempedomani

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan nantinya merupakan

Rencana Kerja yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini dibuat sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan Tahun 2018 yang merupakan

perencanaan dan teknis, memuat nama kegiatan, waktu, lokasi,

biaya serta gambaran yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan telah ditetapkannya Rancangan Akhir Rencana Kerja

Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2018 diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka

Raya akan berjalan sesuai yang diharapkan serta lebih terarah dan

terukur (akuntabel), baik kualitas maupun kuantitasnya.

Demikian kiranya, supaya Rancangan Akhir Rencana Kerja

Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2018 ini nantinya menjadi definitif, kiranya

mohon masukan dan saran membangun dari segala pihak guna

perbaikan pembuatan dokumen ini nantinya.

Palangka Raya, Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA

Dra. SITTI MASMAH.W Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630324 199103 2 010

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Page 37