BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LATAR BELAKANG fileSatpol PP Page 1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan seiring

Satpol PP Page 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami

perubahan seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang

bersifat dinamis, berdampak cukup besar bagi penyelenggaraan

pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Demikian halnya bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan yang

telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerahnya

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018

dengan mencanangkan visi Kabupaten Kuningan yaitu “Kuningan

Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018” .

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-

2018 yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) 2014-2018, merupakan

arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan selama

5 (lima) tahun kedepan, yang harus dijadikan barometer/acuan

perangkat daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah

Kabupaten Kuningan baik pada Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan, Inspektorat, Dinas/Badan maupun Kecamatan dalam

penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing.

Mengikuti dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini,

maka berkaitan hal diatas, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, secara

signifikan telah merubah pula struktur organisasi dan tata

kerja tiap-tiap perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah

Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu, maka dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan yang tertuang

dalam (RPJMD) Kabupaten Kuninga (Tahun 2014-2018) harus

mengalami penyelerasan/penyesuaian untuk penajaman arah

kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan.Sehingga

Satpol PP Page 2

akhirnya harus pula dilakukan pengkajian ulang arah rencana

strategis (Renstra) tiap-tiap perangkat daerahnya alias revisi

dokumen (Renstra) pada satuan perangkat kerja daerah yang

ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sendiri.

Begitupun pengkajian ulang/revisi terhadap dokumen

perencanaan(Renstra) khususnya Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan pun mengacu pada penyelerasan dan perbaikan

(RPJMD) Kabupaten Kuningan (Tahun 2014-2018) yang

secara”legal standing” ada dalam Peraturan Bupati Kuningan

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penyelerasan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Kuningan

Tahun 2014-2018.

1.2. KORELASI ANTARA (RPJMD) KABUPATEN KUNINGAN DENGAN

(RENSTRA) SKPD KABUPATEN KUNINGAN

Pada saat (RPJMD) Kabupaten Kuningan periode tahun 2014-

2018 mengalami perkembangan regulasi yang dihapkan dapat

mengakomodir perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan

masyarakat yang bersifat dinamis, maka arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Kuningan yang sudah terpatri untuk kurun

waktu lima tahun tersebut harus mengalami

penyesuaian/penyelerasan diakibatkan karena harus menerima

dampak perubahan perangkat daerah dan SOTK nya seiring dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Sehingga penyelerasan RPJMD Kabupaten

Kuningan yang dilakukan telah mengakibatkan Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kuningan pun harus mengalami

penyesuaian/penyelerasan pula.

*Arah korelasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD

RPJMD RENSTRA

dijawantahkan

Visi dan Misi................................................................. Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran................................................... Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah...................................................... Strategi dan Arah

Program Pembangunan Daerah.................................. Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas.................................................... *Program Prioritas

*Kegiatan Prioritas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan...............Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Satpol PP Page 3

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum „sepak terjang‟ dan atau eksistensi Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan sebagai salah-satu Dinas

Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan yang

melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan

pelayanan dasar, berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional

Satuan Polisi Pamong Praja;


tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota

Satpol PP;


tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong

Praja;


tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;


tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan



tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol. PP;


tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan

Peralatan Operasional Satpol. PP;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014

Satpol PP Page 4

tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka

Kreditnya;

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun

2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Fungsional Pamong Praja Dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 tahun 2014,

Lembaran Daerah Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 8, Noreg Perda 54/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD )

2014-2018;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kuningan;

15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 tahun 2015 tentang

Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Kuningan

16. Peraturan Bupati Kuningan 44 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan;

17. Peraturan Bupati Kuningan 68 tahun 2016 tentang Penyelerasan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018.

18. Peraturan Bupati Kuningan 69 Thun 2016 tentang

Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada

Dinas dan Badan (UPTD/UPTB) di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Kuningan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan revisi ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kuningan periode Tahun 2014-2018 ini adalah lebih

mempertajam arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam

Satpol PP Page 5

menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan

ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Sedangkan tujuan penyusunan revisi Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja periode Tahun 2014-2018 ini untuk memberikan

panduan lebih jelas dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan yang harus, sedang dan akan dilakukan Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu sampai

dengan Tahun 2018.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

periode Tahun 2014-2018 ini, disusun melalui sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

(Menguraikan latar belakang, landasan hukum

penyusunan, hubungan antara penyusunan revisi RPJMD

dengan penyusunan revisi Renstra SKPD, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan);

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

(Menjelaskan hasil Analisis Tupoksi, Struktur Organisasi

( berkaitan dengan personel / sumber daya manusia/

aparat Satpol PP Kabupaten Kuningan dan sarana

pendukung/peralata serta Standar Pelayanan Minimal dan

Standar Operasional Prosedur );

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

(Menganalisa isu-isu strategis terkait dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Satpol PP

Kabupaten Kuningan);

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

(Menjelaskan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Kuningan

serta tujuan maupun sasaran yang akan dicapai serta

Satpol PP Page 6

disesuaikan dengan penyelerasan RPJMD Kabupaten

Kuningan);

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA DUKUNGAN

PENDANAANNYA

(Menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan

serta indikator program serta tahapan capaiannya dan

dukungan pendanaannya.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KUNINGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

(Menguraikan indikator kinerja Satpol PP Kabupaten

Kuningan berkaitan dengan pelayanan umum dalam

urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub

urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan

kebakaran, yang menjadi tugas utama Satpol PP

Kabupaten Kuningan dan berkontribusi langsung pada visi

dan misi Satpol PP Kabupaten Kuningan ).

BAB VII. PENUTUP

Lampiran

Satpol PP Page 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KUNINGAN

2.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Struktur Organisasi

Eksistensi salah-satu dinas daerah dalam lingkup Pemerintah

Kabupaten Kuningan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang

menyelenggarakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban

umum dan sub urusan kebakaran yaitu Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan atau disingkat Satpol PP Kabupaten

Kuningan saat ini dibentuk melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kuningan, sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas

pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satpol PP

Kabupaten Kuningan dituangkan dalam Peraturan Bupati

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

dijelaskan lebih lanjut kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok

dan fungsi dalam Satpol PP Kabupaten Kuningan berkaitan hal

diatas sebagai berikut:

a. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan

unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum dan Sub Urusan Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dipimpin oleh

Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

Satpol PP Page 8

1. Kepala Satuan;

2. Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

3. Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah,

membawahkan :

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

membawahkan :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;

b. Seksi Kerjasama.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :

a. Seksi Pelatihan Dasar;

b. Seksi Teknis Fungsional.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

a. Seksi Satuan Linmas;

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

7. Unit Pelaksana Teknis; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman

dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan penegakkan peraturan daerah,

peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;

Satpol PP Page 9

2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah,

peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat serta pencegahan dan

penanggulangan kebakaran di daerah;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakkan peraturan

daerah,peraturan bupati dan keputusan

bupati,penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentramanmasyarakat, perlindungan masyarakat, serta

pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

4) Pelaksanaan administrasi dalam penegakkan peraturan

daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pencegahan

dan penanggulangan kebakaran ;dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian

administrasi urusan program, keuangan, umum dan

kepegawaian, serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi

Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris Dinas

mempunyai fungsi :

1) Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta

umum dan kepegawaian;

2) Perencanaan operasional urusan program, keuangan serta

umum dan kepegawaian;

3) Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan

program, keuangan, umum dan kepegawaian serta

pelaksanaan tugas setiap unit organisasi Satpol PP; dan

4) Pengkoordinasian urusan program, keuangan, umum dan

kepegawaian serta pelaksanaan tugas setiap unit organisasi

Satpol PP.

Satpol PP Page 10

Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan

melaksanakan, mengawasi, membagi tugas dan membuat

laporan tentang pengelolaan urusan ketatausahaan,

administrasi dan pembinaan kepegawaian, kehumasan, dan

penyediaan sarana perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan

asset pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum

mempunyai fungsi:

1) Perencanaan kegiatan ketata usahaan, kepegawaian,

kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan

asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;

2) Perencanaan kegiatan ketata usahaan, kepegawaian,

kehumasan, perlengkapan, perbekalan dan pemeliharaan

asset pada Satuan Polisi Pamong Praja;dan

3) Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas kegiatan

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan,

perbekalan dan pemeliharaan asset pada Satuan Polisi

Pamong.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

administrasi keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sub Bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

1) Perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Satuan


2) Pelaksanaan administrasi keuangan pada Satuan Polisi

Pamong Praja; dan

Satpol PP Page 11

3) Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas administrasi

keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

program yang meliputi penghimpunan rencana program atau

kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta

UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

1) PerPerencanaan kegiatan program yang meliputi

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan

laporan dari masing-masing bidang serta UPT pada Satuan


2) Pelaksanaan program yang meliputi penghimpunan rencana

program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari

masingmasing bidang serta UPT pada Satuan Polisi Pamong

Praja; dan

3) Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas program

yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan,

evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang serta UPT

pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai

tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan kegiatan pembinaan, pengawasan dan

penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah mempunyai

fungsi :

1) Perencanaan operasional kegiatan penegakan peraturan

daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

2) Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah,

peraturan bupati dan keputusan bupati; dan

Satpol PP Page 12

3) Pengoordinasian kegiatan penegakan peraturan daerah,

peraturan bupati dan keputusan bupati;

Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah,

membawahkan :

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

mempunyai tugas pokok : merencanakan, melaksanakan,


melaporkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan;

Mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan

dan penyuluhan;

- Pelaksanaan kegiatan urusan pembinaan, pengawasan

dan penyuluhan; dan

- Pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas

penyelenggaraan uurusan pembinaan, pengawasan dan

penyuluhan.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok

: merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan

penyelidikan dan penyidikan.

Mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan

penyidikan;

- Pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan;


penyelenggaraan urusan penyelidikan dan penyidikan.

Satpol PP Page 13

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat

mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola,


melaporkan urusan operasi dan pengendalian serta kerja sama

peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan katentraman masyarakat

mempunyai fungsi :

1) Perencanaan operasional urusan bidang Ketertiban Umum

dan ketentraman masyarakat;

2) Pengkoordinasian urusan bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;

3) Pengelolaan urusan bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat,

membawahkan :

1) Seksi Operasi dan Pengendalian;

2) Seksi Kerjasama.

a. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok :

merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,


operasi dan pengendalian peningkatan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat.

Mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;

- Perencanaan kegiatan urusan operasi dan pengendalian;


penyelenggaraan pengendalian operasi dan

pengendalian.

b. Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok : merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama

peningkatan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

Satpol PP Page 14

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan kerjasama;

- Pelaksanaan urusan kerjasama; dan


penyelenggaraan pengendalian kerjasama.

Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelatihan dasar

dan teknis fungsional.

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

1) Perencanaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong

Praja;

2) Pengoordinasian sumber daya aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja; dan

3) Penyelenggaraan fasilitasi dan mediasi pengembangan

kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :

1) Seksi Pelatihan Dasar;

2) Seksi Teknis Fungsional.

a. Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok :



pelatihan dasar.

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi:

- Perencanaan kegiatan urusan pelatihan dasar Polisi

Pamong Praja;

- Pelaksanaan urusan pelatihan dasar Polisi Pamong

Praja; dan


penyelenggaraan pengendalian pelatihan dasar Polisi

Pamong Praja.

Satpol PP Page 15

b. Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok :



teknis fungsional.

Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan teknis fungsional;

- Pelaksanaan urusan teknis fungsional;


penyelenggaraan; dan

- urusan teknis fungsional.

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok

merencanakan, mengelola, mengoordinasikan,

mengendalikan,mengevaluasi dan melaporkan urusan satuan

linmas dan bina potensi masyarakat.

Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1) Perencanaan kegiatan perlindungan masyarakat;

2) Pengoordinasian kegiatan perlindungan masyarakat;

3) Penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1) Seksi Satuan Linmas;

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

a. Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok



satuan linmas.

Seksi Satuan Linmas mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan seksi satuan Linmas;

- Pelaksanaan urusan perlindungan Satuan Linmas;


penyelenggaraan Satuan Linmas.

Satpol PP Page 16

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok



bina potensi masyarakat.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan seksi bina potensi

masyarakat;

- Pelaksanaan urusan bina potensi masyarakat; dan


penyelenggaraan urusan bina potensi masyarakat;

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja

di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Unit Pelaksana

Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

1) Perencanaan kegiatan teknis di bidang pencegahan dan


2) Pengkoordinasian kegiatan teknis di bidang pencegahan dan


3) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis di bidang


4) Dalam menyelenggarakan fungsinya UPT Pemadam

Kebakaran mempunyai uraian tugas :

5) Menyusun rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;

6) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh

kegiatan UPT;

7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

8) Memberikan pembinaan, informasi dan pelayanan


9) Menyelenggarakan urusan ketatausahaan UPT Pemadam

Kebakaran;

Satpol PP Page 17

10) Melaksanakan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan

kebakaran;

11) Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan

pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi para

petugas pemadam kebakaran;

12) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kelancaran

mobil unit pemadam kebakaran;

13) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana

pemadam kebakaran;

14) Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta

penyajian data hasil kegiatan;

15) Membimbing, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan tugas

dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya

serta mencari alternatif pemecahannya;

16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

lainnya kepada atasan;

17) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Satuan Polisi

Pamong Praja mempunyai tugas menunjang tugas pokok

Satuan sesuai dengan keahliannya masing-masing;

2) Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Satuan;

3) Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1),ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan

beban kerja;

5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Satpol PP Page 18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB

BAGIAN

UMUM

SUB

BAGIAN

KEUANG

AN

SUB

BAGIAN

PROGRA

M

SEKSI

BINA

POTENSI

MASYARAKAT

SEKSI

SATUAN

LINMAS

BIDANG PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI

TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI PELATIHAAN

DASAR

SEKSI KERJASAMA

SEKSI

OPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSI

PEMBINAAN

PENGAWASAN

DAN PENYULUHAN

SEKSI PENYELIDIKAN

DAN

PENYIDIKAN

BIDANG SUMBER DAYA

APARATUR

BIDANG KETERTIBAN

UMUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG BIDANG PENEGAKAN

PERUNDANG-

UNDANGAN DAERAH

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UPT

Satpol PP Page 19

2.2. Sumberdaya

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai

dengan akhir Tahun 2016 adalah sebanyak 273 orang ( berdasarkan status

kepegawaian dan tingkat pendidikan ), berikut disajikan dalam tabel

berikut di bawah ini:

Tabel a.1. Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan berdasarkan Tingkat Pendidikan

sampai akhir Tahun 2016

No PENDIDIKAN PNS THL JUMLAH

1 SD 1 - 1

2 SLTP 3 - 3

3 SLTA 106 76 182

4 D-1 -

5 D-2 3 3

6 D-3 - 5 5

7 S-1 32 40 72

8 S-2 7 - 7

JUMLAH 149 124 273

Sumber: inventarisasi data dari subbag. Umum dan Kepegawaian Satpol

PP Kab. Kuningan

Tabel a.2. Jumlah aparatur/anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan Berdasarkan Bidang Tugas sampai

akhir tahun 2016

No. BIDANG TUGAS ESELON PELAKSANA

(PNS) THL JML

II III IV

1. KASAT 1 - - - - 1

2. SEKDIS - 1 - 1

3. KABID SDA 1 6 - 7

4. KABID GAKDA - 1 5 2 8

5. KABIDTRANTIBUM - 1 2 6 2 11

Satpol PP Page 20

No. BIDANG TUGAS ESELON PELAKSANA

(PNS) THL JML

II III IV

6. KABID LINMAS - 1 2 4 1 8

7. KASUBAG 3 3

8. KASIE 8 8

JUMLAH 1 5 15 21 5 47

Sumber: inventarisasi data dari subbag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP

Kab. Kuningan

Penempatan jumlah aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan

sampai akhir Tahun 2016 bila dikaitkan dengan kebutuhan untuk

melaksanakan tugas pokoknya Satpol PP yaitu menyelenggarakan kegiatan

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat saat

ini, maka kekuatan personelnya masih jauh dari memadai terutama

personel yang berada dilapangan, baik personel yang bertugas berdasarkan

permintaan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun personel pada Unit Pelaksana

Satpol PP di Kecamatan yang dipimpin kepala seksi ketentraman dan

ketertiban umum kecamatan sebagai kepala satuannya. Khususnya bagi

personel yang berada pada Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten Kuningan

sampai dengan akhir tahun 2016 ini, ternyata kapasitas personelnya

belum mencukupi untuk ditempatkan pada semua kecamatan se

Kabupaten Kuningan, mengingat keterbatasan jumlah personel Satpol PP

itu sendiri, sehingga saat ini baru beberapa kecamatan saja yang sudah

terbentuk Unit Pelaksana Satpol PP di Kabupaten Kuningan. Idealnya, bila

melihat luas kewilayahan ( type )masing-masing kecamatan, sebaiknya

ditempatkan personel Satpol PP sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Unit

Pelaksana Satpol PP per kecamatan se kabupaten Kuningan.

Secara internal, struktur organisasi pada Satpol PP Kabupaten

Kuningan sampai dengan akhir tahun 2016, masih „mumpuni‟ untuk

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing bidang yang

menunjang tugas kelembagaan Satpol PP tersebut maupun unsur

kesekretariatan yang membawahkan urusan umum, kepegawaian,

keuangan dan program. Setiap jabatan struktural yang diemban

Satpol PP Page 21

personelnya, didukung oleh aparatur/anggota Satpol PP yang sigap untuk

terus-menerus bergerak berinteraksi dengan masyarakat pada semua lini

agar tugas pokoknya Satpol PP tetap dapat dilaksanakan dengan baik yaitu

melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban

umum dan sub urusan kebakaran.

Sedangkan dari segi pendidikan, kapasitas para personelnya dalam

mengembangkan diri untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya yang

dapat menunjang tugas-tugas kesehariannya yang berkaitan dengan

kedinasan perlu untuk ditingkatkan minimal diharapkan mencapai tingkat

kesarjanaannya ( S 1 ) mengingat kebutuhan sumber daya manusia para

personel Satpol PP Kabupaten Kuningan yang “mumpuni” pada masa

mendatang dapat mempengaruhi kualitas “sepak terjang” kelembagaan

Satpol PP itu sendiri.

b. Sumber Daya Aset

Aset yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai dengan

akhir Tahun 2016, berikut disajikan dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel. b.1. Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan (s/d

akhir Tahun 2016)

NO JENIS SAPRAS JUMLAH/BARANG

2014 2015 2016

1. Genset 1 1 1

2. Gergaji Pemotong Besi 1 1 1

3. Gergaji Mesin Senso 1 1 1

4. Meja Tulis 45 49 55

5. Mesin Tik 16” 7 7 7

6. Alat Pemadam/Portable 1 1 1

7. Televisi 8 9 9

8. Kursi Lipat 45 45 75

9. Lemari Kayu 5 5 5

10. Sice 3 3 3

11. Kipas Angin 4 5 13

Satpol PP Page 22


2014 2015 2016

12. Mega Phone 3 3 3

13. Amplifayer 1 1 1

14. Speaker/thoa 1 1 1

15. Dispenser 8 8 15

16. Kulkas/lemari es 2 3 4

17. Rak piring/lemari makan 1 1 1

18. Printer infus 6 7 7

19. Printer Laser jet 8 10 10

20. Printer (poto copy,Scaner) 2 5 7

21. Printer Dotmetrix 3 3 3

22. Filling Cabinet 13 16 16

23. Meja Tamu 1 1 1

24. Soundsystem dan

perlengkapan

1 2

25. Tablet PC 1 1 1

26. Kursi kerja 12 13 18

27. Tempat tidur 2 3 3

28. Senterlop(traffic light) 6 6 15

29. Kasur busa 2 2 2

30. Penghancur kertas 3 4 5

31. Mesin Absen 1 1 1

32. AC 2 2 2

33. Sarana Kearsipan 3 3 3

34. Rak Display 1 1 1

35. Meja Komputer 5 5 5

36. Lemari besi 2 3 10

37. Brangkas 1 1 1

38. Tralis besi 65 65 90

39. Infokus 1 2 2

40. Parabola 2 2 3

Satpol PP Page 23


2014 2015 2016

41. Faxcimili 1 1 1

42. Alat Kejut Listrik 5 5 5

43. Binocular 1 1 1

44. Pakaian huru-hara 62 62 62

45. Pentungan 62 62 62

46. Tameng 62 62 62

47. Helm 62 62 62

48. R 2 3 3 6

49. R 4 4 5 5

50. Handy talky 27 32 59

51. Rig 10 11 11

52. Pemancar 2 2 2

53. Komputer 13 15 18

54. Laptop 4 7 8

55. Handy cam 4 4 4

56. Kamera DSLR 1 1 2

57. Alat korsik 96 101 148

58. Gedung kantor satpol pp 1 1 1

59. Pos jaga induk 1 1 1

60. Kamera Pocket - 1 1

61. Handphone - 1 1

62. Blower - 1 1

63. Gorden - 170 170

64. Hardisk - 1 1

65. Kursi kayu Pos Jaga - 4 4

66. Papan Reklame - 1 1

67. Neon Box - 1 1

68. Kompor gas - 1 1

69. Asbak Stainless - 2 2

70. CCTV - - 8

71. Batun Multifunction - - 10

Satpol PP Page 24


2014 2015 2016

JUMLAH 594 811 1213

Sumber: inventarisasi data dari pengurus barang pada Subbag Umum dan

Kepegawaian Satpol PP Kab.Kng

Pengadaan aset pada Satpol PP Kabupaten Kuningan diupayakan ada

peningkatan dalam jumlah real, mengingat barang/aset yang digunakan

sudah dan aus( rusak )/tidak bisa dipakai lagi atau memang sesuai

kebutuhan perlu untuk ditambah jumlahnya. Adanya peningkatan sarana

dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya, diharapkan

ada peningkatan pula kinerja aparatur/anggota Satpol PP Kabupaten

Kuningan.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

KuninganKUNINGAN

Sebagai gambaran kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan kurun waktu tahun 2015-2016, dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3.a. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan kurun waktu Tahun 2015-2016 :

No Program Indikator Kinerja

Hasil program

Tahun 2015/2016

1. Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

1. Jumlah intensitas

penertiban dan pembinaan

PKL wilayah Kab. Kng;

2. Jumlah Penertiban reklame

dan banner tidak berizin ;


Pengamanan dan

Pengawalan Pejabat

Daerah/Pusat dan PAM

Unjuk Rasa;

83 kali/123 PKL dan

52 kali/ 109 PKL -30

R2;

24 kali/1332 lembar

dan 17 kali/708

lembar;

83 kali/94 kali;

Satpol PP Page 25

4. Jumlah intensitas PAM

Unjuk Rasa;


Pejabat;


Lainnya;

7. Pendampingan Pengiriman

PGOT dan Psikotik Jalanan

ke Panti Rehabilitasi/RSJ;

8. Jumlah Pengendalian PKL;

19 kali/24 kali;

61 kali/44 kali;

56 kali/26 kali;

18 kali/99 orang;

1 kali

2. Program

Pemeliharaan

Kentramtibmas

dan Pencegahan

Tindak Kriminal

1. Jumlah Pembinaan

Anggota

Korsik/Drumband;

2. Jumlah Pembinaan

Kesemaptaan,

Penanggulangan anti huru

hara anggota Satpol PP dan

Linmas;

3. Jumlah Latsar Mental

Kedisiplinan Pol PP‟


Pemberdayaan PPNS dan

penegakan perUUan

daerah;

5. Jumlah Pembekalan

Pengetahuan dan

Peningkatan Keterampilan

anggota Satpol PP;


Peningkatan kapasitas

PPNS;

7. Jumlah Binwasluh

PerUUan daerah;

8. Jumlah Rakor

Implementasi Perda Nomor

3 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan

Trantibum;

9. Jumlah Pelatihan calon

PPNS;

9 kali/20 kali;

15 kali/14 kali;

9 kali/1 kali;

84 kali/97 kasus dan

108 kali/108 kasus;

10 kali/2 kali;

30 kali/30 kasus;

1 kali/belum

dilaksanakan;

1 kali/belum

dilaksanakan;

3 orang /;

Satpol PP Page 26

10. Jumlah rakor trantibum

perbatasan

3 kali/

3. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk Menjaga

Ketertiban dan

Keamanan

Jumlah intensitas Penertiban/

penanggulangan PEKAT;

a. Operasi/RaziaPSK;

b. Gepeng;

c. Miras

12 kali/84 kasus dan

13 kali/ 31 kasus

17 kali/147 org dan

30 kali/149 org;

5 kali/1 kasus dan 8

kali/ nihil

4. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk Menjaga

Ketertiban dan

Keamanan

1. Jumlah Pembinaan

Siskamling;

2. Jumlah intensitas Forum

Koordinasi Kemitraan dan

Ketentraman Masyarakat;

3. Jumlah Binpot

Perlindungan Masyarakat

di daerah perbatasan;

4. Jumlah Pemutakhiran data

anggota Linmas;

5. Jumlah Pembinaan

anggota Linmas desa/kel;


Pemberdayaan anggota

Linmas desa/kel

3 kali/ 4 kali;

nihil/ 13 kali;

44 kali/20 kali;

nihil/2 kali;

nihil/3 kali ;

nihil/9 kali

5. Rekomendasi Jumlah dokumen perizinan

yang dikeluarkan

79 surat/49 surat

Sumber: kumulasi laporan capaian prog. dan keg. tahun 2015-2016 pada

Subbag Program Satpol PP Kab. Kuningan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP

Kabupaten Kuningan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara menyeluruh agar

dapat berperan aktif/berhasil guna dalam pencapaian target kinerjanya,

maka Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki tantangan dan peluang sbb:

Satpol PP Page 27

4.1. Tantangan

a) Eksistensi Satpol PP Kabupaten Kuningan pada masa mendatang

harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal

serta dapat menjalankan tugasnya yang serumpun dengan penyidik

dan atau detektif. Jumlah kapasitas anggota Satpol PP yang

menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan

memperhitungkan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kab.

Kuningan dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat

fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua

bidang yang berada dalam kelembagaan Satpol PP itu sendiri

seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan

daerah, bidang perlindungan masyarakat, bidang ketertiban umum

& ketentraman masyarakat serta bidang peningkatan sumber daya

aparatur. Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan

tugas-tugas kesekretariatan Satpol PP, lebih mumpuni lagi bila

Satpol PP Kabupaten Kuningan memiliki banyak tenaga pegawai

yang menguasai ITE ( informasi teknologi elektronik ), hingga

akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data

yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerja Satpol PP itu

sendiri.

b) Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat meningkatkan

pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama dalam

memberikan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyaluran

aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan

asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap

penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

c) Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat menyelesaikan kasus-

kasus pelanggaran perUUan daerah secara lebih proporsional

dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;

d) Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat mempersiapkan

personelnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari

pengerahan anggota Satpol PP yang sigap saat terjadi peristiwa

insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah ( baik yang

diakibatkan alam/human error/sosial dll ), keadaan “chaos”

Satpol PP Page 28

karena pertikaian antar desa/kampung/dusun/geng motor yang

timbulkan keresahan masyarakat ), peningkatan pengamanan

Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain

sebagainya.

e) Satpol PP Kabupaten Kuningan harus dapat memiliki dukungan

sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi

perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan

kendaraan yang dapat menggerakan mobilitas anggota Satpol PP

bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satpol PP yang

kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan

kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih

tajam.

4.2. Peluang

Ada peluang (opportunity) yang dapat ditempuh guna peningkatan

kualitas dan kualitas „sepak terjang‟ Satpol PP Kabupaten Kuningan

pada masa-masa mendatang, beberapa hal diantaranya adalah:

1) Pemanfaatan teknologi informasi dan layanan berbasis website

dan online yang dapat berperan sebagai media teknologi untuk

kebutuhan penyampaian data kelembagaan serta transparansi

program-program pembangunan daerah yang akan/sedang

dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan;

2) Dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui

pendidikan dan pelatihan yang diadakan kelembagaan instansi

vertikal maupun pemerintah prop/pusat;

3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantapan sistem

keamanan lingkungan seperti: intensitas kegiatan siskamling,

partisipan yang membantu tugas-tugas anggota Linmas Satpol

PP untuk keamanan lingkungan pada semua unsur

kewilayahan;

4) Pemerintah Prop/ Kab/ Kota dan Pihak ketiga baik yang berasal

dari kementerian/non kementerian, badan hukum,

Satpol PP Page 29

yayasan, yang menawarkan kerjasama dalam rangka

pemantapan kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan dimasa-

masa mendatang;

5) Bertambahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten

Kuningan terhadap perundang-undangan daerah yang

diterbitkan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, dalam

rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat;

6) Lahirnya produk hukum pemerintah pusat/daerah yang

memperluas cakupan tugas-tugas Satpol PP dimasa-masa

mendatang, sehingga berdampak pada perluasan kewenangan

tugas maupun fungsinya.

Satpol PP Page 30

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Satpol PP Kabupaten Kuningan

Permasalahan yang kerap dihadapi Satpol PP Kabupaten Kuningan

melalui masing-masing bidang yang secara internal ada dalam kelembagaan

Satpol PP Kabupaten Kuningan itu sendiri, seringkali melahirkan

permasalahan baru yang mengharuskan kelembagaan harus sigap

mengantisipasinya.

Adapun identifikasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka penegakan perundang-

undangan daerah di Kabupaten Kuningan, pada prinsipnya tidak

bisa lepas dari unsur penerbitan perundang-undangan daerah dan

upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Kuningan

terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar

substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Peningkatan

intensitas penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan

daerah yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan

terhadap kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang

muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan

pada masyarakat secara optimal dan harus mendapat perhatian

sebab berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjunjung

penghormatan,penegakan, perlindungan, pemajuan nila-nilai HAM

bagi warga Kabupaten Kuningan yang terkait dengan kasus

pelanggaran perundang-undangan daerah tersebut.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat yaitu perlunya dukungan

kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti:

patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan

kegiatan operasi penegakan perundang-undangan daerah,

Satpol PP Page 31

merupakan cara umtuk memantapkan sistem keamanan lingkungan

masyarakat.Keberhasilan kegiatan patroli dan operasi tersebut,

sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya

dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi.

Idealnya cakupan wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Kuningan

yang terdiri dari 32 Kecamatan, 361 Desa dan 15 Kelurahan dan

memiliki penduduk yang heterogen serta rawan atas timbulnya

gangguan kamtibmas, memerlukan perluasan cakupan patroli

pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan

operasi dimaksud. Disamping hal itu, perlunya diperluas pula

cakupan pembentukan unit pelaksana Satpol PP Kabupaten

Kuningan pada setiap kecamatan, agar terpelihara ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat Kabupaten Kuningan, mengingat baru

beberapa kecamatan saja se Kabupaten Kuningan yang baru

terbentuk unit pelaksana Satpol PP nya.

c. Urusan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan kapasitas

sumber daya aparatur adalah keterbatasan jumlah personel anggota

Satpol PP Kabupaten Kuningan yang berada pada semua lini unsur

kewilayahan baik pada tingkat kecamatan,desa,kelurahan dan juga

kebutuhan/permintaan SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Kuningan maupun sentral pada tempat pengamanan Kepala Daerah,

membutuhkan upaya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP

Kabupaten Kuningan untuk menjaga situasi aman dan tertib.

Disamping hal itu, perlu kiranya Satpol PP Kabupaten Kuningan

memiliki pegawai yang memahami ITE ( informasi, teknologi dan

elektronik ) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta

informasi up date berkaitan dengan pelaksanaan program dan

kegiatan Satpol PP Kabupaten Kuningan yang dihubungkan dengan

substansi dokumen perencanaan untuk menunjang kinerja

kelembagaan secara profesional .

Belum banyaknya anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan yang

menempuh jalur pendidikan setingkat sarjana,

Satpol PP Page 32

harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan yang mumpuni

akan sangat mempengaruhi kualitas anggota Satpol PP Kabupaten

Kuningan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan

kepelatihan bagi personel anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan

baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

maupun Pemprop ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada

pengembangan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan

terutama tugas mereka dalam memelihara keamanan, ketertiban dan

ketentraman masyarakat.

d. Urusan Sarana dan Prasarana

Isu pokok dan strategis dalam rangka penegakan perundang-

undangan daerah hingga peningkatan kapasitas aparatur, tidak

terlepas dari dukungan sarana dan prasarana pendukung yang

memadai, sehingga tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kuningan dapat berjalan sesuai rencana.

Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana

dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan

sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan

tersebut.

Mobilitas gerak anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan yang

sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana

kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya,

kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur

kesekretariatan Satpol PP Kabupaten Kuningan perlu mendapat

perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik.Selain itu

perlengkapan personel setiap anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan

harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu

sendiri yang berperan penting dalam pengamanan wilayah dan

pejabat daerah

e. Urusan Perlindungan Masyarakat

a. Perlindungan Masyarakat dan Bencana

Satpol PP Page 33

Dalam hal terjadi bencana daerah di Kabupaten Kuningan

yang bersifat insidentil ( sewaktu-waktu terjadi ), maka eksistensi

Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui bidang Perlindungan

Masyarakat Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai “leading

sector” yang bergerak bersama-sama dengan unsur instansi lain,

turut serta dalam penanggulangan bencana daerah tersebut.

Melalui Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana beserta turunannya

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa

masyarakat dan anggota Linmas yang telah mengikuti

pendidikan dan kepelatihan penanggulangan bencana,

mempunyai kewajiban turut dalam kegiatan penanggulangan

bencana.

Disamping produk hukum diatas, saat ini telah terbit

Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.201-BPBD/2012

tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten Kuningan

yang mensinergikan semua unsur aparat di Kabupaten

Kuningan baik pada perangkat daerah lingkup pemerintah

daerah Kabupaten Kuningan maupun instansi vertikal. Sehingga

keterlibatan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan melalui

Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan

khususnya dalam menanggulangi bencana daerah tersebut

terlihat jelas.

b. Perlindungan Masyarakat dan Pemilu

Pemilihan Umum adalah sarana perwujudan kedaulatan

rakyat dan juga pesta demokrasi untuk memilih orang-orang

yang akan duduk menempati jabatan politik. Oleh karena itu

berkaitan dengan kegiatan besar yang memiliki potensi resiko

besar tersebut, maka pengerahan anggota Satuan Linmas Satpol

PP perlu diterjunkan dalam rangka membantu proses pemilu

yang tertib. Legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam

Satpol PP Page 34

Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Penugasan anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan bidang

perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman,

ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum,

harus pula proporsional dengan persentase jumlah penduduk

yang berperan sebagai pemilih.

f. Sub Urusan Kebakaran

Sejak diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kuningan beserta turunannya Peraturan Bupati

Kuningan 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi,Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, maka terdapat

perubahan kedudukan Satpol PP Kabupaten Kuningan menjadi unsur

pelaksana kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan

ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Secara Yuridis Sub

Urusan Kebakaran saat ini ada dalam SOTK Satpol PP Kabupaten

Kuningan melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemadam Kebakaran

yang mengutamakan eksistensinya sebagai tertuang dalam Peraturan

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pembentukan ,Tugas dan

Fungsi Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas dan Badan (UPTD/UPTB)

di lingkung Kabupaten Kuningan. Namun peran Unit Pelaksana

Teknis Pemadam Kebakaran pada Satpol PP Kabupaten Kuningan

pada masa –masa mendatang, perlu digali lebih dalam lagi

sebagaimana amanat produk hukum diatas, mengingat kapasitas

personel yang ada beserta pemberdayaan personelnya belum

sepenuhnya optimal.

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran merupakan salah

satu unit pelaksana teknis Satpol PP yang melayani masyarakat

selama (1 x 24) jam/full time. Guna memberikan pelayanan publik

yang prima dan berkualitas, maka diwajibkan kepada seluruh anggota

UPT Pemadam Kebakaran di Indonesia termasuk di Kabupaten

Kuningan, agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan

Satpol PP Page 35

penuh tanggung jawab. Jam kerja (1x 24)/full time merupakam

sebuah konsekuensi logis yang harus diemban anggota pemadam

kebakaran berkaitan dengan profesionalitas sebuah pekerjaan.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Kabupaten Kuningan tahun 2014-2018 adalah “Kuningan

Mandiri, Agamis dan Sejahtera Tahun 2018”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

MANDIRI : Suatu keadaan dan kemampuan masyarakat dalam

perekonomian rakyat fokus pada ketahanan pangan,

pengelolaan dan pengembangan sumberdaya alam

daerah serta partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.

AGAMIS : Nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan

bermasyarakat yang kondusif, toleran, harmonis dan

religious.

SEJAHTERA : Peningkatan kesejahteraan berupa pemerataan

pembangunan di semua pelosok wilayah, kesempatan

berusaha dan bekerja, perlindungan masyarakat

miskin dan kesetaraan gender.

Dalam rangka pencapaian visi, dengan memperhatikan kondisi,

permasalahan yang ada dan tantangan kedepan serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai

berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui

penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan,

kesehatan, daya saing dan pengarusutamaan gender dalam

kehidupan berbudaya dan harmonis;

2. Memantapkan keunggulan kawasan agropolitan, pariwisata

daerah, sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah

lingkungan, serta peningkatan sarana dan prasarana daerah;

Satpol PP Page 36

3. Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan,

melalui pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan

masyarakat;

4. Memantapkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

hidup dalam kerangka Kabupaten Konservasi dengan

menerapkan asas kehidupan berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan

kerjasama daerah.

Dari pemaparan visi dan misi Kabupaten Kuningan tersebut diatas,

maka hal ini menjadi acuan dalam merumuskan Visi, Misi Satpol PP

Kabupaten Kuningan, dengan meramu program –program pembangunan

daerah dan kegiatan pelengkap realisasi program yang telah ditetapkan

khususnya bagi Satpol PP Kabupaten Kuningan.

Peranan Satpol PP Kabupaten Kuningan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kuningan sampai

dengan tahun 2018.

Dengan meningkatnya dan terpeliharanya situasi aman dan tertib

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kehidupan

masyarakat Kabupaten Kuningan, maka pencapaian visi dan misi

Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2018 diharapkan dapat

terealisasikan dengan nyata. Semua unsur birokrasi dan anggota

masyarakat serta para stakeholder khususnya di Kabupaten Kuningan,

diharapkan dapat melaksanakan perannya dengan baik dan terhindar

dari keresahan, terjaminnya kelancaran pelaksanaan program kegiatan

pemerintah di daerah tanpa timbul kekhawatiran terhambatnya

pencapaian target kinerjanya.

3.3. Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

Satpol PP Kabupaten Kuningan secara struktur organisasi ada

dibawah Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong beserta turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja, maka Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini telah

menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun

Satpol PP Page 37

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kuningan serta turunannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan yang menajamkan tugas dan fungsi Satpol PP

Kabupaten Kuningan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten

Kuningan (tahun 2014-2018). Melalui produk hukum daerah tersebut,

telah dijelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah salah-

satu perangkat daerah yng memiliki kewenangan melaksanakan

sebagian urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan

ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan visi Satpol PP Kabupaten Kuningan yang diselaraskan

dengan RPJMD Kabupaten Kuningan(tahun 2014-2018 ), maka visi

Satpol PP Kabupaten Kuningan adalah ”Terpelihanya Ketertiban,

Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya

Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun

2018”, secara garis besar hal ini telah diimplementasikan diantaranya

dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Perlindungan Masyarakat,

Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, Operasi Tim

Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Perundang-undangan daerah

serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah dan

Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan kedudukan

Satpol PP Kabupaten Kuningan saat ini.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup

Melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional, Kabupaten

Kuningan ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) Cirebon, Taman Nasional Gunung Ciremai sebagai

Kawasan Lindung Strategis Nasional dan Sungai Cisanggarung sebagai

Wilayah Sungai Strategis Nasional. Pada RTRW Provinsi Jawa Barat,

Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah

Pengembangan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten

Kuningan) dan sebagai bagian dari Metropolitan Cirebon. Kawasan

Strategis pada RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan Kawasan

Satpol PP Page 38

Strategis Provinsi (KSP) Panas Bumi Sangkanhurip dan Perbatasan Jawa

Barat - Jawa Tengah.

Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan

Tahun 2011-2031 telah ditetapkan 5 (lima) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

dan dua PKL promosi (PKLp) yaitu PKL Kuningan, Kadugede, Cilimus,

Ciawigebang, Luragung, PKLp Subang dan Cibingbin.

Kabupaten Kuningan juga telah menyusun Kajian Lingkungan

Hidup Strategis (KLHS).Dokumen ini merupakan kajian yang dilakukan

pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun

hutan. Penyusunan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan

prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah

serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Melihat persoalan yang dihadapi secara internal oleh Satpol PP

Kabupaten Kuningan, maka dengan mempertimbangkan gambaran

pelayanan dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Satpol PP

Kabupaten Kuningan, maka rumusan isu strategis Satpol PP Kabupaten

Kuningan untuk Tahun 2014-2018, adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan aparat/anggota Satpol PP Kabupaten

Kuningan;

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP

Kabupaten Kuningan;

3. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

serta mengoptimalkan penegakan perundang-undangan daerah;

4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan

humanif dan persuasif;

5. Peningkatan peranan Satpol PP Kabupaten Kuningan dalam

pencegahan dini serta penanggulangan bencana daerah termasuk

didalamnya bencana alam/sosial/human error/kebakaran dan lain

sebagainya;

6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan

humanif dan persuasif;

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Satpol PP;

8. Peningkatan kualitas layanan Satpol PP Kabupaten Kuningan

berbasis online;

Satpol PP Page 39

9. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam memelihara

ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan

lingkungan;

10. Peningkatan fungsi kelembagaan dan pengembangan pola

hubungan kerjasama yang baik antar daerah maupun Pihak ketiga.

Satpol PP Page 40

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

SERTA ARAH KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan

a. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan merupakan

skenario masa depan dan pandangan ke depan menyangkut pandangan ke

depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja harus dibawa dan

diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,

antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi Satuan Polisi adalah suatu

gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang ingin diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan. Kemudian berdasarkan prespektif sejarah Satuan Polisi Pamong

Praja, dimana telah mengalami perubahan ruang lingkup pelaksanaan

tugas dan fungsi mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat

maka Visi Satpol PP Kabupaten Kuningan ( Tahun 2014-2018 )

adalah:

“Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan

Masyarakat Serta Tegaknya Perundang-Undangan Daerah Di

Kabupaten Kuningan Tahun 2018”

Visi ini bertujuan memantapkan stabilitas lingkungan masyarakat

Kabupaten Kuningan agar tetap berada dalam kondisi yang terjaga

ketertiban dan ketentramannya dengan didukung meningkatnya tingkat

kepatuhan masyarakatnya terhadap perundang-undangan daerah di

Kabupaten Kuningan.

b. Misi

Pencapaian visi Kabupaten Kuningan tidak akan terwujud tanpa

mengemban misi yang jelas sebagai upaya untuk mewujudkan visi

tersebut.

Misi dari sebuah kelembagaan adalah tonggak/tiang dari

perencanaan strategisnya, sehingga „sepak terjang’ kelembagaan dapat

dikatakan merupakan implementasi dari visi kelembagaanya.

Satpol PP Page 41

Berkaitan hal diatas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kuningan (tahun 2014-2018 )adalah :

1. Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta

menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan

masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan

menjunjung tinggi hak azasi manusia;

3. Membangun pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama

pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi,

singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.

Adapun penjabaran misi Satpol PP Kabupaten Kuningan(tahun 2014-2018)

adalah sebagai berikut :

Misi 1 Memelihara ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta

menegakkan peraturan perundang-undangan daerah dan

perlindungan masyarakat

Tugas-tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kuningan adalah menjaga keamanan dan ketentraman serta

ketertiban masyarakat dengan menciptakan situasi yang aman dan

tertib di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dapat

melakukan aktivitasnya dengan baik dan lancar.Dalam

melaksanakan perannya untuk menegakan perundang-undangan

daerah, sering kali terjadi pelanggaran perundang-undangan

daerah oleh masyarakat, sehingga menindaklanjuti hal tersebut

dilaksanakanlah fungsi penyelidikan,penyidikan dan fungsi

pengawasan.

Misi 2 Kualitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur melalui pola

pemberdayaan, pelatihan fisik, pembekalan

pengetahuan,pengadaan formasi jafung Pol PP melalui uji

kompetensi untuk memperoleh sertifikasi, penambahan jumlah

personel anggota Satpol PP yang mumpuni untuk mendukung

penajaman tugas dan fungsi kelembagaan, peningkatan

keterampilan dan pemantapan sikap perilaku.

Satpol PP Page 42

Misi 3 Pola Hubungan Kerjasama

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan daerah lain maupun

instansi vertikal yang mengacu pada prinsip-prinsip utama

yaitu; koordinasi, integrasi, singkronisasi dan edukasi serta

kemitraan.

4.2. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Satpol PP Kabupaten Kuningan

(Tahun 2014-2018):

Misi Tujuan Indikator Tujuan

Target

Capaian

2018

1.Memelihara

ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menegakan peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan masyarakat;

1.1 Terpeliharanya

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Jumlah

pelaksanaan patroli siaga;

Persentase berkurangnya pelanggaran berupa penyakit masyarakat

Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat)

5 x (sehari)

10%

72 kali

2.Meningkatkan

kualitas sumber daya aparatur yang profesional

1.2 Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah;

1.3 Terwujudnya

perlindungan bagi masyarakat.

2.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang

Jumlah perundang-undangan daerah yang disosialisasikan pd masyarakat yang terindikasi melamggar; Persentase penyelesaian kasus pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah Ratio petugas Linmas; Ratio pendirian pos siskamling;

Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pemilu

-

20 produk 95% 0,54 6,60 100 % -

Satpol PP Page 43

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

3.Membangun pola

hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Kuningan yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.

profesional; 2.2 Meningkatnya

nilai-nilai hak asasi manusia

3.1.Terbangunnya pola hubungan kerjasama dengan prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Kuningan yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, edukasi, dan kemitraan.

Jumlah titik-titik lokasi ( PKL ) yang ditertibkan; Jumlah kegiatan

penertiban Spanduk; Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat) Jumlah naskah kerjasama dalam memelihara tibumtranmas; Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan tibumtranmas

15 titik

20 x kegiatan

63 kali 6 produk 32 kecamatan

Sumber : dari tabel penyelarasan dokumen RPJMD Kab. Kuningan ( Tahun 2014-2018 ), dokumen PK Satpol PP Kab. Kuningan & misi Satpol PP Kab. Kuningan (Tahun 2014-2018 )

4.3. Sasaran dan Indikator Sasaran berdasarkan Misi Satpol Satpol PP

Kabupaten Kuningan (Tahun 2014-2018)

Sasaran Indikator Sasaran Target

- Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

Jumlah pelaksanaan patroli di wilayah perbatasan, tempat umum, kediaman/tempat kerja pimpinan daerah; Persentase berkurangnya penyakit masyarakat PEKAT (penyakit masyarakat) seperti; peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran);

( tahapan pencapaian per tahun selama Tahun 2014-2018 ) selengkapnya ada lampiran dokumen Revisi Renstra ini )

Satpol PP Page 44

- Meningkatnya

kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan daerah;

Meningkatnya pemantapan sistem keamanan lingkungan

pada masyarakat Meningkatnya keamanan,ketertiban dan

kenyamanan lingkungan masyarakat

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pola kemitraan dan koordinasi

Jumlah hasil penertiban PEKAT (penyakit masyarakat) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran Jumlah Perda, Perkada. Keputusan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah, yang disosialisasikan terhadap masyarakat yang terindikasi melanggar; Persentase penyelesaian kasus pelanggaran

terhadap perundang-undangan daerah;

Ratio petugas Linmas di Desa/Kel ataupun Kecamatan; Ratio pendirian pos siskamling di Desa/Kel ataupun Kecamatan ; Persentase petugas Linmas dalam pengamanan Pilkada / Pilkades

Jumlah titik-titik lokasi ( PKL ) yang ditertibkan

karena berjualan pada sembarang tempat dan atau belum waktunya diperbolehkan berjualan dan atau tempat yg dilarang berjualan; Jumlah kegiatan penertiban spanduk dan atau banner; Jumlah hasil penertiban PEKAT ( penyakit masyarakat ) peredaran miras, praktek a susila dan atau PGOT berkeliaran

Jumlah naskah kerjasama antar propinsi/kab/kota dan atau Instansi Vertikal;

-

Satpol PP Page 45

Jumlah cakupan wilayah pemeliharaan tibumtranmas dgn daerah perbatasan, wilayah internal kabupaten dan atau lembaga terkait

sumber: dari dokumen PK Satpol PP Kab.Kuningan yang disesuaikan dengan tabel penyelerasan RPJMD Kabupaten Kuningan ( Tahun 2014-2018 )

4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Satpol PP Kabupaten Kuningan

(Tahun2014-2018 ):

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Satpol PP Kabupaten

Kuningan dalam jangka waktu menengah (Tahun2014-2018) sebagaimana

dijelaskan diatas, maka dapat ditempuh melalui cara membuat kebijakan,

menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan internal

kelembagaan yang disesuaikan dengan penyelerasan dokumen

perencanaan jangka menengah Kabupaten Kuningan(Tahun2014-2018),

agar hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan bukan

hanya fokus pada penyerapan anggaran saja, namun juga

memperhatikan unsur benefit (outcome ) /hasil berdampak pada

kemanfaatannya bagi masyarakat.

4.a. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan misi dan tujuan Satpol PP

Kabupaten Kuningan (Tahun2014-2018 ):

Misi dan/tujuan Strategi Arah Kebijakan 1.1. Terwujudnya

ketertiban umum, ketentraman masyarakat

1.2. Terwujudnya

penegakan perundang-undangan daerah

1.3. Terwujudnya perlindungan bagi masyarakat

Pengembangan pola penerapan sistem penertiban semua sektor Pengembangan penegakan Perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan

Pengembangan pola pembinaan dan pemberdayaan

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mengarah pada upaya terwujudnya ketertiban umum, ketentraman masyarakat Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perundang-undangan daerah serta mengembangkan peranan PPNS dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengamanan

Satpol PP Page 46

2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang profesional

2.2. Meningkatnya nilai -nilai hak asasi manusia

3. Membangun pola

hubungan kerjasama dengan

prinsip utama pelaksanaan tugas Satpol PP yaitu koordinasi, integrasi, singkronisasi, edukasi, dan kemitraan.

petugas Linmas dalam upaya memberi perlindungan bagi masyarakat

-

Pengembangan teknis operasional gerakan penertiban yang bersifat persuasif dan humanis

Pengembangan kegiatan penguatan jalinan koordinasi dan

kerjasama antar daerah maupun instansi vertikal

dan kenyamanan lingkungan

-

Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung gerakan penertiban Mengembangkan keterlibatan unsur para stakeholders dalam

kegiatan membangun pola kerjasama

Sumber: dokumen PK Satpol PP Kab.Kuningan, dokumen Renstra Satpol PP Kab.

Kuningan( induk) dan dokumen penyelerasan RPJMD Kab. Kuningan

(tahun 2014-2018)

Satpol PP Page 47

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2017

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

KELOMPOK SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

KUNINGAN TAHUN 2017

Program

Pembangunan Kegiatan Indikator Kinerja

Kelompok

sasaran

1. Program

Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Patroli Pengamanan Wilayah; Rapat Kordinasi dan dan Pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan; Pembinaan dan Penerttiban PKL; Pengamanan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk Rasa ; Pengamanan Penyelenggaraan Carfreeday; Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pegawai

Jumlah pelaksanaan patroli; Jumlah digelar rapat Kordinasi dan dan Pendampingan PGOT dan Psikotik Jalanan; Jumlah kegiatan pembinaan dan Penerttiban PKL; Jumlah kegiatan Pengamanan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak Persentase Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Serta Kegiatan Unjuk Rasa ; Persentase

Pengamanan Penyelenggaraan Carfreeday; Persentase

Pengawasan dan Pengendalian Disiplin Pegawai

Aparat/masyarakat di Kab.Kng aparat Aparat/masyarakat di Kab.Kng aparat/ masyarakat di Kab.Kng aparat Aparat/ masyarakat di Kab.Kng aparat

2. Program

Pemeliharaan

Kantramtibmas

dan Pencegahan

Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda;

Jumlah PPNS dalam penegakan perda; Persentase penyelesaian

masyarakat di Kab.Kng aparat

Satpol PP Page 48

Tindak Kriminal Pelatihan Dasar Mental dan Kedisiplinan (Latsar Medis); Peningkatan Kapasitas PPNS; Pembinaan Anggota Korsik; Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan Kepamongprajaa; Pembekalan pengetahuan dan peningkatan keterampilan anggota satpol PP Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan Daerah; Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Harkamtibmas)

kasus pelanggaran terhadap perundang-undangan daerah; Jumlah aparat yang sudah mengikuti Latsar Medis; Persentase aparat yang sdh memenuhi kapasitas sbg PPNS; Jumlah anggota Korsik yang sdh dibina Jumlah aparat yang sdh dibina Kesemaptaan Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan Kepamongprajaan; Jumlah aparat yang sdh dibekali pengetahuan dan keterampilan Jumlah aparat yang sdh mendpt Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan Daerah; Persentase kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas

aparat aparat aparat aparat aparat masyarakat di Kab.Kng masyarakat di Kab.Kng

3. Program

Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat

Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT)‘

Persentase kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibma)

masyarakat di Kab.Kng

4. Program

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk Menjaga

Pemutahiran Data Anggota Linmas Se-Kabupaten Kuningan;

Jumlah data ter up Anggota Linmas Se-Kabupaten

masyarakat di Kab.Kng

Satpol PP Page 49

Sumber :

Sub.bag.Keu Satpol PP Kab. Kuningan Tahun 2017, RKA Bidang-Bidang pada Satpol PP Kab. Kuningan, dokumen PK Satpol PP Kab. Kuningan dan dokumen penyelerasan RPJMD Kab.Kuningan ( tahun 2014-1018).

5.2. RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian Kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan adalah tersedianya alokasi dana.

Jumlah Dana Belanja Langsung ( yang bersifat Urusan) dan merupakan

Program Pembangunan Daerah yang dialokasikan Satpol PP Kabupaten

Kuningan dalam APBD Kabupaten Kuningan selama (tahun 2014-2018),

BAB VI

Ketertiban dan

Keamanan

Pembinaan Potensi Masyarakat di Daerah Perbatasan; Pembinaan Siskamling; Pemberdayaan Anggata Linmas

Desa /Kelurahan; Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Penanganan Bencana Longsor dan Kebakaran.

Kuningan; Persentase potensi masyarakat di daerah perbatasan; Persentase kegiatan pembinaan siskamling Jumlah anggota linmas desa/kel

yang diberdayakan Persentase kegiatan pembinaan Potensi Masyarakat dalam Penanganan Bencana Longsor dan Kebakaran.

masyarakat prop. Jabar-Jateng masyarakat di Kab.Kng masyarakat di Kab.Kng

aparat /masyarakat di Kab.Kng

Satpol PP Page 50

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

BERDASARKAN PENYELERASAN RPJMD KABUPATEN KUNINGAN (TAHUN

2014-2018)

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas

dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri

atas: Subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem

pelaporan kinerja. Dalam modul Pengkurunan dan Analisis Kinerja

disebutkan :

Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu

setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran

kinerja merupakan proses membandingan kinerja dengan ukuran berupa

indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan

target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja

yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan

dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di

pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi

fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Pemilihan Indikator kinerja pada Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun

2017 ini, menggunakan indikator kinerja yang menggunakan misi, tujuan dan

sasaran Satpol PP Kabupaten Kuningan sebagai barometer pengukuran

terwujudnya keberhasilan kinerja Satpol PP Kabupaten Kuningan kurun watu

saat ini sampai Tahun 2018 ( menyeleraskan dengan perjalanan RPJMD

Kabupaten Kuningan (2014-2018) dengan pengisian indikator kinerja

kelembagaanya.

Indikator kinerja yang diterapkan pada perangkat daerah dalam lingkup

Pemerintah Kabupaten Kuningan ini, di”gadang”2 termasuk dinas Satpol PP

Kabupaten Kuningan, harus mencerminkan indikator kinerja kegiatan

(output) dan indikator kinerja program (outcome), sehingga ketersediaan dana

Satpol PP Page 51

yang teranggarakan dalam kelembagaan akan bisa terlihat jelas sejauhmana

keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan secara internal

berfokus pada penyerapan anggaran yang terbagi habis serta sejauhmana

keberhasilan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki nilai

benefit pada masyarakat.

( Tabel mengenai misi, tujuan,sasaran serta indikator tujuan dan

indikator kinerja sasaran maupun kelompok sasaran kelembagaan

Satpol PP Kabupaten Kuningan Tahun 2017 , tergambarkan jelas

dalam lampiran dokumen Revisi Renstra Satpol PP Kabupaten

Kuningan Tahun 2017 ini ) :

BAB VII

Satpol PP Page 52

P E N U T U P

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

bahwasannya kami telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis

(Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pada pertengahan bulan

Pebruari Tahun 2017 ini dengan mengacu pada penyelarasan RPJMD

Kabupaten Kuningan (2014-2018 ).

Besar harapan kami untuk dapat menambah wawasan keilmuan kami

dalam menyusun dokumen ini hingga dijadikan pedoman kami untuk dapat

melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sampai dengan Tahun

2018. Bimbingan Teknis dan Pengarahan guna pendalaman penyelarasan

RPJMD Kabupaten Kuningan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Satpol PP

Kabupaten Kuningan Tahun 2017 dari Tim Kemenpan dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia yang digelar pada tanggal 1 Pebruari Tahun

2017, bertempat di Ruang Rapat Linggajati Setda Kabupaten Kuningan bagi

kami sangat berharga untuk dapat menyusun dokumen ini lebih sistematis

dan jelas.

Pada akhirnya semoga penyusunan dokumen revisi Rencana Strategis

(Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan Tahun 2017 ini,

dapat diimplementasikan dengan baik oleh kelembagaan dan memiliki benefit

(bernilai manfaat)bagi masyarakat Kabupaten Kuningan secara nyata.

Kuningan Pebruari 2017

KEPALA SATPOL. PP

KABUPATEN KUNINGAN

INDRA PURWANTORO,S.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19670519 198603 1 003

Satpol PP Page 53

BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LATAR BELAKANG fileSatpol PP Page 1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LATAR BELAKANG Perkembangan regulasi yang terus-menerus mengalami perubahan seiring

Documents