1 Renstra 2016-2021 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LatarBelakang Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang- UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan tuntutan tata kepemerintahan yang baik ( goood governance ), pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar harus menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Inspektorat harus menyusun rencana strategis untuk periode lima tahun kedepan yaitu periode 2016 – 2021 dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi misi, program dan kegiatan Inspektorat yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka lima tahun kedepan yang tentunya berpedoman pada RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan , Rencana Strategis akan menjadi acuan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan ( Renja) dan secara konsisten akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat selama5 (lima) tahun kedepan.
26
Embed
BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LatarBelakanginspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/RENSTRA-INSPEKTORAT... · Renstra 2016-2021 1 BAB I P E N D A H U L U A N 1.1. LatarBelakang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 Renstra 2016-2021
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. LatarBelakang
Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan
pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-
UndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring
dengan tuntutan tata kepemerintahan yang baik ( goood governance ),
pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Blitar
harus menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Inspektorat harus
menyusun rencana strategis untuk periode lima tahun kedepan yaitu
periode 2016 – 2021 dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar periode tahun
2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi misi, program dan kegiatan
Inspektorat yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan
serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka lima tahun
kedepan yang tentunya berpedoman pada RPJMD.
Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan , Rencana Strategis
akan menjadi acuan yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja
tahunan ( Renja) dan secara konsisten akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Inspektorat selama5 (lima)
tahun kedepan.
2 Renstra 2016-2021
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra 2016-2021 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
( Lembaga negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 248,
Tambahan lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
3 Renstra 2016-2021
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008
tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Susunan Organissi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan
lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar;
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah
sebagai penjabaran misi, tujuan yang ingin diwujudkan/ dicapai dalam
jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan sehingga apa yang
akan dicapai dan diwujudkan oleh lembaga Inspektorat akan dituangkan
dalam dokumen renstra ini yang kemudian akan dijadikan pedoman untuk
mewujudkan tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat
secara berkesinambungan.
Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 ini
disusun dengan tujuan :
1. Untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Inspektorat sesuai
tugas dan fungsi lembaga.
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah
tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( Renja )
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.
4 Renstra 2016-2021
1.4. Sistimatika Penulisan
Sistimatika Penulisan Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Blitar
tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB.II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar
2.2. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi
2.3.Sumber Daya SKPD
2.4.Kinerja Pelayanan SKPD
BAB.III.ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1. Identifikasi permasalahan
3.2. Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
BAB IV.TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
4.1. Tujuan dan sasaran
4 .2. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI PENUTUP
Lampiran
5 Renstra 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan
Lembaga Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yang
selanjutnya dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar,
Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai
fungsi :
a. Perencanaan Program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Inspektur dibantu oleh 5 orang pejabat eselon 3 terdiri dari satu orang
Sekretaris dan empat orang Inspektur Pembantu Wilayah.
6 Renstra 2016-2021
Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur, mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,
monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan,
administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan
administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Inspektorat;
2. Pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Inspektorat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu pada
Inspektorat;
4. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,kehumasan dan keprotokolan;
5. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan;
6. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
7. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
8. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan
perawatan inventaris kantor;
9. Pelaksanaan pelayanan tekhnis administrasi terhadap semua unit organisasi
dilingkungan Inspektorat;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
Didalam Struktur organisasi Sekretariat terdapat 3(tiga) Sub Bagian yaitu Sub
Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian
Administrasi dan Umum.
7 Renstra 2016-2021
Inspektur Pembantu Wilayah.
Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan sesuai
wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu wilayah mempunyai
fungsi :
1. Pengumpulan bahan pengusulan program pengawasan sesuai wilayah
kerjanya.
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan ( PKP )
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah sesuai wilayah kerjanya
4. Melakkan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penugasan pengawasan
5. Memecahkan masalah dan mengambil keputusan terkait dengan teknis
pelaksanaan penugasan pengawasan.
6. Mengendalikan penyusunan laporan hasil pengawasan
7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
9. Penyusunan program pemeriksaan dibidang ekonomi dan pembangunan;
10. Pemberian arahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pemeriksaan;
11. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
12. Penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
8 Renstra 2016-2021
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan
dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai
bidang keahliannya.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
untuk Kepala Daerah
2. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek kebijakan daerah, urusan
pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat, perencanaan pembangunan, administrasi
keuangan daerah, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan
bangsa dan politik,pesandian, ketenagakerjaan, statistik, kearsipan,
perpustakaan dan pelayanan dasar minimal serta penanganan kasus-kasus
pengaduan masyarakat.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan barang daerah, urusan
pemerintahan, bidang tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan ,
lingkungan hidup, penananm modal, koperasi dan usaha kecil, ketahanan
pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan
perdagangan energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan pariwisata
serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat.
4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap aspek aparatur dan kelembagaan daerah,
urusan pemerintahan bidang perangkat daerah dan kepegawaian, kesehatan,
pendidikan, sosial, pemuda olah raga, komunikasi dan informatika,
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan
9 Renstra 2016-2021
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta
kebudayaan dan penanganan kasus kasus pengaduan masyarakat.
5. Mmelaksanakan penyususnan laporan hasil pemeriksaan
6. Melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
JabatanFungsIonal
INSPEKTUR
Sekretaris
SubagKeuangan SubagAdm&Umum SubagPerencanaan&
pelaporan
Irban Wilayah II Irban Wilayah IV Irban Wilayah III Irban Wilayah I
10 Renstra 2016-2021
2.2. Sumber Daya
Inspektorat Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya sebagai
berikut :
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya manusia / aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini
berjumlah 43 orang terdiri dari 25 laki-laki dan 16 orang perempuan
dengan perincian sebagai berikut :
a. Inspektur 1 Orang b. Sekretaris 1 Orang c. Inspektur Pembantu 4 Orang d Kepala Sub.Bagian 3 Orang e Auditor 1 Orang f PF. P2UPD 22 Orang g Staf administrasi 11 Orang
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD
Tahun INDIKATOR SASARAN
Jumlah Obrik yg diperiksa % LHP Terbit % Rekomendasi Yg di TL