BAB I P E N D A H U L U A N - sulselprov.go.id

Lakip Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah barometer

perkembangan nasional di Indonesia. Olehnya itu diperlukan semangat

bekerja, berkarya dan berkinerja positif, baik pada institusi Pemerintah,

swasta maupun masyarakat untuk berperan serta di dalam membangun

Provinsi Sulawesi Selatan.

Semangat reformasi sekarang ini sangat membutuhkan peran

serta masyarakat dan seluruh stake holders di dalam penerapan

program kerja Pemerintah agar lebih bermanfaat dan berhasil guna

untuk keberlanjutan serta sasaran pembangunan bisa lebih terarah.

Semangat tersebut telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara

dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu

mendukung, kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, dengan

memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tersebut di atas

masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang

sunguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan Nepotisme

(KKN). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi strong point

penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terselenggaranya

good governance merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga


2

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta

Bebas dari KKN, perlu pula diperhatikan adanya mekanisme untuk

meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi Pemerintah dan

memperkuat peran dan kapasitas institusi parlemen, serta tersedianya

akses yang sama akan informasi bagi masyarakat luas.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dan merupakan impian

bagi seluruh lapisan masyarakat saat ini, namun untuk mewujudkannya

impian tersebut dibutuhkan suatu pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berfungsi baik serta

bebas dari penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Undang Undang No. 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu Penjelasan mengenai

pasal tersebut, dirumuskan berdasarkan Asas Akuntabilitas adalah Asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan negara, harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat dan rakyat.

Untuk mempertegas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, maka

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok


3

dan fungsinya serta pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategis yang masing-masing ditetapkan oleh setiap

instansi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pelaksanaan

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi

pemerintah, serta mewujudkan prinsip Good Governance, telah

dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instnasi Pemerintah (LAKIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman

Penyusunan LAKIP yang disempurnakan melalui Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Seiring berjalannya sistem pelaporan akuntabilitas tersebut di

atas, maka Pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014

tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata

cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut tak terkecuali pada Organisasi

Pemerintah Lingkup Pemerintah seperti Dinas Tata Ruang dan

Permukiman dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian

tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk

menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi

semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders), oleh karena

itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pelaksanaan

kegiatan – kegiatan program tahunan, yang tertuang di dalam Rencana


4

Strategi 2013 – 2018 dengan maksud untuk memberikan informasi agar

tidak terjadi kesenjangan. Selain itu secara teknis bertanggung jawab

atas pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pada urusan

Penataan Ruang dan Perumahan/Permukiman juga sangat mendukung

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pegawai dengan menerapkan segala

aturan demi terciptanya kinerja yang lebih optimal. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan atau bagian dari sistem

akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Kondisi Masa Kini

a. Bidang Penataan Ruang

Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas 45.751,91 Km2 telah

memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang telah di revisi

pada Tahun 2007 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Seiring hal tersebut

Pemerintah Provinsi juga telah menyempurnakannya dengan

menerbitkan PERDA No. 9 Tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rencana tersebut telah disebutkan

arahan pemanfaatan ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 yang secara garis besar bertujuan untuk menyempurnakan

RTRWP Sulawesi Selatan agar lebih akomodatif dan realistis sebagai

pedoman bagi masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam

memilih hak dan kewajiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk

usaha pemenuhan kebutuhannya secara adil dan berkelanjutan dalam

tatanan perikehidupan yang harmonis antar sektor maupun wilayah.


5

Pembangunan bidang Penataan Ruang dalam hal ini

dilaksanakan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan

yang mengacu pada rencana tata ruang baku untuk mewujudkan

suatu wilayah menjadi satu kesatuan dalam mewujudkan

kepemerintahan yang baik dan bersih melalui Kebijakan Penguatan

manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang.

Oleh karena itu kinerja penataan ruang diarahkan pada sasaran

terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang

berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

dengan prioritas program yaitu Program Penyelenggaraan Penataan

Ruang ditunjang kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja urusan

ini.

Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh

kabupaten dan kota dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW,

sehingga koneksitas setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat

menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan terpadu. Hingga

Akhir Tahun 2014 dari 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan telah

23 Kabupaten/Kota yang menetapkan perda RTRW Kabupaten/Kota

yaitu Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Parepare, Enrekang, Tana

Toraja, Jeneponto, Takalar, Barru, Bantaeng, Wajo, Gowa, Maros,

Sidrap, Pangkep, Toraja Utara, Soppeng, Palopo, Pinrang, Sinjai,

Bulukumba, Selayar dan Bone. Sementara Kota Makassar masih

dalam proses persetujuan di DPRD Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, RTRWP Sulawesi Selatan


6

merupakan pedoman untuk penyusunan RPJP Propinsi, RPJM Propinsi,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

Propinsi Sulawesi Selatan; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan

keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian

antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

penataan ruang kawasan strategis propinsi Sulawesi Selatan dan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Disamping Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi

Selatan telah dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan

Takalar) dalam satu konsep yang saling bersinergi dan berkoneksitas

sehingga pengembangan kota yang ada dalam wilayah metropolitan

Mamminasata dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh

masing-masing kota.

Adapun payung hukum dan bentuk dukungan pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan di kawasan Terpadu Mamminasata

juga telah tetapkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata. Hal ini

berjalan seiring dengan ditindaklanjutinya beberapa perencanaan

seperti Rencana Induk Sistem (RIS) dan Feasibility Study (FS) Air

bersih Maminasata, RIS Infrastuktur Kota Baru Mamminasata, DED

Air Bersih Kota Baru dan RTR kawasan Maritim Mamminasata dan

Ranperda Kota Baru Metropolitan Mamminasata.

Selain itu dukungan terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH)

dengan rasio persatuan luas wilayah ber HPL/HGB 18,00 telah

dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk

penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa, Maros


7

dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :

Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu,

Lutra, Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng,

Bulukumba dan Selayar. Selain itu fasilitasi pembangunan kawasan

RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan di 2 Kawasan kab/kota yaitu

Kab. Enrekang dan Luwu.

Secara umum permasalahan dalam penataan struktur tata ruang

di Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam aspek perencanaan tata ruang : (1) Penyempurnaan regulasi

atas kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah masih kurang memadai

khususnya dukungan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau

rencana rinci lainnya pada kawasan Strategis maupun kawasan

andalan Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga menyebabkan

Rencana Tata Ruang belum maksimal digunakan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemberian

perizinan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana diamanahkan

dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

(2) Belum maksimalnya sistem informasi penataan ruang kepada

masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemanfaatan ruang kawasan

sesuai rencana tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam aspek pemanfaatan ruang: (1) Rencana Tata Ruang

kurang dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), maupun dalam penetapan lokasi

program dan kegiatan APBD; (2) Masih kurangnya ruang-ruang

terbuka publik dan RTH baik skala provinsi maupun regional

Mamminasata; (3) Menurunnya kualitas lingkungan Mamminasata.


8

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang: (1) Belum

maksimalnya fungsi penertiban pemanfaatan ruang yang diakibatkan

tidak maksimalnya pelaksanaan audit pemanfaatan ruang di seluruh

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Tidak terkendalinya kawasan-

kawasan strategis nasional dan provinsi sehingga dapat

mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka pada Tahun 2008-

2013 diperlukan penanganan yang serius dalam kegiatan program

penataan ruang.

b. Bidang Permukiman

Penciptaan lingkungan pemukiman yang sehat erat kaitannya

dengan penyediaan perumahan yang layak huni disertai dengan

seluruh infrastruktur dan utilitas pendukungnya seperti air bersih,

sanitasi, pengelolaan limbah dan persampahan serta fasilitas sosial

dan fasiltas umum lainnya.

Sampai dengan Tahun 2014 di Sulawesi Selatan terdapat

sebanyak kurang lebih 1.919.139 unit rumah, Kebutuhan rumah bagi

masyarakat juga terdapat peningkatan backlog tahun 2014 yaitu

sekitar 396.027 unit rumah. Kondisi tersebut terjadi oleh karena laju

pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan kemampuan

masyarakat dan pengembang swasta dalam menyediakan

perumahan. Kebutuhan rumah pertahun rata-rata 20.000 unit yang

sementara baru dapat menyediakan rumah lebih kurang 12.200 unit

pertahun.

Seiring dengan hal tersebut di atas jumlah Rumah Tangga

Miskin (RTM) yang terdapat pada beberapa kabupaten / kota masih


9

banyak yang belum ditunjang dengan fasilitas prasarana dan sarana

yang memadai dan sehat. Kualitas lingkungan perumahan dan

pemukiman yang masih belum layak, terutama kondisi kawasan

kumuh masih terdapat 4.106,70 Ha (0,100 %) yang belum

tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota sampai dengan tahun

2014.

Peran serta Pemerintah Daerah terus di tingkatkan melalui

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan

permukiman yang dilaksanakan pada Program Pengembangan

Perumahan dan permukiman serta Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan

tanggung jawab dan sinergitas bersama antara pemerintah, swasta

dan masyarakat. Adapun Program-program pendukung antara lain

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Kapasitas dan Kinerja SKPD dan Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

SKPD merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan sistem

perencanaan, monitoring maupun evaluasi dari kinerja SKPD.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengutamakan

menyediakan sarana dan prasarana perumahan dan infrastruktur

dasar bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan kualitas

lingkungan kawasan permukiman kumuh padat perkotaan, dukungan

sarana dan prasarana permukiman skala besar kawasan siap bangun

(kasiba) Lingkungan siap bangun (lisiba), penataan kawasan

permukiman tertinggal serta terisolir, pengembangan dan

peningkatan bangunan dan lingkungan gedung Pemerintah dan

infrastruktur kawasan Rusunawa sampai dengan pengendalian


10

terhadap antisipasi resiko bagi pencemaran lingkungan membutuhkan

peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan

meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastuktur perumahan dan

permukiman.

Beberapa upaya Pemerintah telah dilakukan melalui APBD

Provinsi pada tahun 2014 antara lain pengembangan dan peningkatan

infrastruktur sarana dan prasarana jalan lingkungan permukiman

sepanjang 84.381,49 m’ dan drainase lingkungan permukiman

termasuk di dalamnya terkait drainase tersier sepanjang 22.230,43

m’ yang tersebar pada berbagai kawasan yaitu kawasan perumahan

PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun, kawasan

permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh, serta

kawasan strategis. Dengan terbukanya aksesibilitas tersebut akan

lebih memudahkan keterjangkauan kawasan - kawasan perumahan

dan permukiman yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan

taraf hidup bagi masyarakat . Selain itu juga luas genangan yang

senantiasa terjadi pada saat-saat tertentu pada kawasan tersebut

dapat berkurang, sehingga dampak fenomena banjir dapat

dikendalikan dan ditekan secara maksimal.

Disadari bahwa kesulitan untuk mendapatkan air bersih

terutama disebabkan oleh terbatasnya akses, terbatasnya

penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.

Masyarakat miskin, terutama di perkotaan, masih banyak yang

memanfaatkan air sungai dan sumur galian yang sudah tercemar

untuk berbagai macam keperluan, seperti mandi, memasak, mencuci,

bahkan untuk minum. Di pedesaan, meskipun tersedia sejumlah


11

sumber air dengan kualitas baik, namun sulit dijangkau karena belum

memiliki jaringan ke rumah-rumah.

Menurunnya sumber air baku antara lain disebabkan oleh

kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung

dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang

mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan menyusutnya

infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan air permukaan

dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan sumber daya air

juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air tanah yang tidak

terkendali, baik penggunaan air permukaan maupun penyedotan air

bawah tanah.

Di sisi lain kualitas air baku menurun akibat pencemaran air

seperti yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui

kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang

menghasilkan banyak limbah. Selain itu, juga disebabkan karena

pengeloaan limbah yang belum optimal, baik limbah padat maupun

limbah cair, dari industri maupun dari rumah tangga, termasuk

pengeloaan tinja. Bagi pemerintah, peningkatan jangkauan pelayanan

air bersih disebabkan karena lokasi pemukiman yang terpencar-

pencar sehingga untuk membuat jaringan yang mencakup seluruh

lokasi membutuhkan dana yang sangat besar.

Permasalahan utama dalam pengelolaan limbah dan

pencemaran adalah rendahnya cakupan pelayanan air limbah,

rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah,

menurunnya kualitas pengelolaan persampahan, pencemaran udara

dan air yang diantaranya disebabkan oleh menurunnya kualitas

pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).


12

Sementara itu capaian pelayanan air bersih perpipaan sampai

tahun 2014 mencakup 60,09 % (kawasan perkotaan 75,46% dan

kawasan pedesaan 50,69%). Hal ini menjadi bagian dari pencapaian

rumah tangga pengguna air bersih Perpipaan-terlindungi di Sulawesi

Selatan sebesar 87,37 % dan sekaligus menunjukkan bahwa masih

dibutuhkannya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung

walaupun telah mencapai target MDGs di tahun 2015 sebesar 80 %.

Untuk sektor penyehatan lingkungan permukiman dimana

persentase rumah tangga bersanitasi mencapai 82,61 % dan cakupan

pelayanan pengelolaan persampahan di Sulawesi Selatan sampai

dengan tahun 2014, luas TPA mencakup 141 Ha dengan kapasitas

daya tampung 7.129 m3/Hr. Adapun produksi sampah diperkirakan

8.072.01 m3/Hr sementara volume sampah terangkut 6.656,83 m3/Hr

atau hanya sekitar 82,47 % yang dapat terangkut ke TPA.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan air

bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, melalui APBD tahun

2014 telah di lakukan pembangunan sistem jaringan air minum di 21

kawasan Perdesaan. Dengan adanya infrastruktur tersebut,

masyarakat dapat dengan mudah menjangkau ketersediaan

penyediaan air bersih / minum baik di kawasan perkotaan maupun di

pedesaan. Selain itu juga telah dibangun jaringan air limbah tersier

sepanjang 6.268,33 m' (bagian dari jumlah drainase keseluruhan),

dan 2 unit MCK, yang tersebar di 24 kabupaten / kota se Sulawesi

Selatan, yang diharapkan mobilitas penanganan solusi masalah air

limbah dan persampahan lebih cepat dan terarah, sehingga aspek

derajat kesehatan lingkungan dan masyakarat dapat lebih meningkat

dan terjamin.


13

Pemerintah Provinsi juga telah melakukan beberapa hal terkait

penataan bangunan dan lingkungan di tahun 2014 seperti

pembangunan gedung perkantoran (1 Unit : Gd. Siaran Ktr. Dinas

Perhubungan), pemeliharaan gedung perkantoran (1 Unit : Kws.

Kampus II Badan Diklat Pemprov. Sulsel), peningkatan nilai

bangunan / gedung negara dengan pembangunan sarana pagar

(1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe Kec. Sabbangparu Kab. Wajo),

peningkatan nilai fasilitas umum masyarakat dengan pembangunan

sarana pagar (2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec.

Passimarannu Kab. Selayar dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab.

Selayar), pembangunan Fasilitas Sosial bagi masyarakat

(2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata Ds. Bontomarannu kab.

Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinsel Kab.Sinjai), pematangan /

Penimbunan lahan (2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang

Mks & Gereja Lahairoi Jl. Komp. IDI Mks), dan Pemb. Toilet

Ktr. Gubernur.

Penataan Kawasan Centre Point of Indonesia (COI) juga telah

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010,

dan pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan

Sayembara dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara.

Namun belum terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya

beberapa pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen

pendukung terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat

dilakukannya pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara

diharapkan menjadi bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan

terpadu COI. Hal ini menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan

publik di sektor sosial ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.


14

Selain itu penataan kawasan Taman Maccini Sombala (MOI)

juga telah selesai dilaksanakan sejak pembangunannya dimulai pada

tahun 2010 melalui dana APBD dan APBN. Sehingga saat ini

diperlukan tanggung jawab pemeliharaan yang berkesinambungan.

Olehnya itu pada tahun 2015 ini kembali dianggarkan kegiatan

pemeliharaan di kawasan tersebut.

Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan

Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti revitalisasi

kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota : (Kws Pekuburan

Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan Kab. Gowa, Kws.Makam

Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang Kel. Malilingi Kec. Bantaeng

Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan Tongkonan Karre Penanian Kab.

Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang Kab. Pangkep dan Kws.

Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa Kab. Enrekang). Dengan

dilaksanakan revitalisasi pada kawasan tersebut menjadikannya lebih

berkualitas dan terpelihara, sehingga dapat menarik para pengunjung

baik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang

berkunjung ke obyek cagar budaya dan bersejarah tersebut yang

secara tidak langsung memberikan dampak dan berkontribusi positif

kepada daerah dan masyarakat sekitar.

A. Struktur Organisasi

Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun

2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti


15

dengan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan,

Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi

Selatan dipimpin oleh seorang pejabat eselon II (Kepala Dinas) yang

dibantu 7 orang pejabat setingkat eselon III yang terdiri dari

(seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang serta 2 Orang Kepala

UPTD) serta 21 orang Pejabat setingkat eselon IV yang terdiri dari ( 3

orang Kepala Sub Bagian dan 18 orang Kepala Seksi ) dengan

kualifikasi seperti pada tabel berikut ini :

Tabel : Jumlah Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi

JABATAN LAKI-LAKI

(Orang) PEREMPUAN

(Orang) JUMLAH (Orang)

Eselon II.a 1 - 1

Eselon III.a 6 1 7

Eselon IV.a 18 3 21

Total 25 4

29

Jumlah jabatan struktural yang terisi defenitif sampai dengan

akhir 2014 sebanyak 29 orang, dan saat ini seluruh jabatan struktural

telah mempunyai pejabat yang defenitif dengan perbandingan status

gender (laki-laki 86,21% dan perempuan 13,79%) . Adapun Bagan

Struktur Organisasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dapat dilihat pada daftar lampiran.

Struktur tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi serta

rincian tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

No. 11 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang

dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur


16

Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai

Pengembangan Sumber Daya Lokal Pada Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan serta Peraturan Gubernur

No. 82 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata pada Dinas

Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan. Seiring

pemberlakuan peraturan tersebut, penetapan para pejabat struktural

secara berangsur-angsur telah mengacu pada struktur organisasi

tersebut yang akhirnya telah memenuhi amanat sesuai Peraturan

Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tahun 2010.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan (Asset) SKPD

Pada akhir tahun 2014 jumlah pegawai pada Dinas Tata Ruang

dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan tercatat berjumlah

193 orang yang terbagi atas urusan Penataan Ruang sebanyak

36 orang dan Urusan Perumahan sebanyak 157 orang. Beberapa

kualifikasi tersebut diuraikan berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan

Golongan serta Pejabat Struktural dan Fungsional, yang

penjabarannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendididikan Urusan

Penataan

Urusan

Perumahan Total (Org)


17

Ruang

(Org)

(org)

Strata Tiga (S.3)

Strata Dua (S.2)

Strata Satu (S.1)

Diploma/Sarjana Muda

SLTA / Sederajat

SLTP

SD

-

12

22

2

-

-

-

1

36

60

13

42

1

4

1

48

82

15

42

1

4

Jumlah 36 157 193

2. Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan

Kualifikasi

Kepangkatan

Urusan

Penataan

Ruang

(Org)

Urusan

Perumahan

(org)

Total (Org)

Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Golongan I

8

25

3

-

26

101

27

3

34

126

30

3

Jumlah 36 157 193

3. Berdasarkan Kualifikasi Pejabat Struktural

Kualifikasi Pejabat

Struktural

Urusan

Penataan

Ruang

(Org)

Urusan

Perumahan

(org)

Total (Org)

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

-

2

6

1

5

15

1

7

21

Jumlah 8 21 29

Berdasarkan kondisi SDM sebagaimana tersebut di atas, maka secara

kuantitas jumlah pegawai PNS tingkat sarjana (S1) lebih dominan


18

dengan masa kerja yang cukup bervariasi. Di samping itu dengan

dukungan ruang, peralatan maupun perlengkapan kantor

mengindikasikan bahwa tugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman

pada masa yang akan datang, khususnya dalam memberikan

pembinaan dan bantuan teknis kepada Kabupaten / Kota di Propinsi

Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan.

Di samping itu pula sarana dan prasarana penunjang sangat

menentukan kinerja SKPD dengan peralatan dan asset keseluruhan

tercatat sejumlah Rp. 263.580.232.580,6,- dengan berbagai jenis,

seperti Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan

dan belanja asset lainnya. Adapun Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Sulawesi Selatan saat ini menempati Gedung Perkantoran seluas

600 M2 yang termasuk dalam penguasaan asset seluas 31.275 M2

dengan didukung oleh sejumlah peralatan dan perlengkapan dan

asset kantor yang cukup.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan

Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 8 Tahun

2008 Pasal 157, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

di bidang Tata Ruang dan Permukiman berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk

menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, maka Dinas Tata Ruang

dan Permukiman mempunyai fungsi sebagaimana pasal 158 yaitu :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman

meliputi penataan ruang, perumahan dan permukiman, penataan


19

bangunan dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman;

b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman meliputi

penataan ruang, perumahan dan permukiman, penataan bangunan

dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman;

c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan ruang,

perumahan dan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan,

air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman; dan

d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

e. Pengelolaan pelaksanaan UPTD

Secara umum tupoksi Dinas Tata Ruang dan Permukiman telah

dijelaskan di atas, maka terkait jabatan struktural tupoksi tersebut di

jabarkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2009 tentang

Penjabaran Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata

Ruang dan Permukiman.

Selain itu tugas pokok dan fungsi UPTD Dinas juga telah di atur

melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2009 tentang Oganisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai

Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur

Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata.

Ketiga Peraturan Gubernur tersebut merupakan perpaduan

Tugas pokok masing-masing dalam pelaksanaan kewenangan

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta


20

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh

Kabupaten/Kota di bidang Tata Ruang dan Permukiman sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas dan

fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Dinas Tata

Ruang dan Permukiman

(1) Dinas Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh Kepala

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di

bidang tata ruang dan permukiman berdasarkan asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat

(1), Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan

permukiman meliputi penataan ruang, perumahan dan

permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air

bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;

b. penyelenggaraan urusan tata ruang dan permukiman

meliputi penataan ruang, perumahan dan permukiman,

penataan bangunan dan lingkungan, air bersih dan

penyehatan lingkungan permukiman;

c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang penataan

ruang, perumahan dan permukiman, penataan bangunan

dan lingkungan, air bersih dan penyehatan lingkungan

permukiman; dan


21

d. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang

tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksaaan tugas

berjalan lancar;

c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan kebijakan jangka panjang dan menengah di

bidang Tata Ruang dan Permukiman;

g. merumuskan sasaran pembangunan di bidang tata ruang

dan permukiman;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum,

perumahan, dan penataan ruang;

i. membina dan mengembangkan sumber daya bahan

bangunan lokal melalui UPTD pengembangan dan

pengujian bahan bangunan lokal;

j. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, dan

pengembangan kelembagaan UPTD Dinas Tata Ruang dan

Permukiman;


22

k. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan jasa

konstruksi dalam bidang Pekerjaan Umum;

l. menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum,

perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas

Tata Ruang dan Permukiman;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Tata

Ruang dan Permukiman;

n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok

mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis

dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan

serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Tata

Ruang dan Permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;

b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengoordinasian dan penyusunan program serta

pengolahan dan penyajian data;

e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.




23

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;


tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan

tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-

tugas yang telah dan belum dilaksanakan;




f. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta

menyiapkan bahan penyusunan program Dinas Tata

Ruang dan Permukaan;

g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan

kebijakan teknis di lingkungan Dinas Tata Ruang dan

Permukaan;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam

lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukaan sehingga

terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi

pelaksanaan kegiatan;

i. mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan

evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas

Tata Ruang dan Permukiman;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan

penyajian data dan informasi;


24

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan

ketatausahaan;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan

administrasi umum dan kepegawaian;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan

administrasi keuangan;

n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan

pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan

Dinas Tata Ruang dan Permukiman;

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan

rumah tangga Dinas Tata Ruang dan Permukiman;

p. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan

kehumasan;

q. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi

pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat

dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan

sebagai bahan perumusan kebijakan;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan

Ruang

(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan di bidang penataan ruang


25

yang mencakup perencanaan tata ruang wilayah,

pemanfaatan ruang wilayah, dan pengendalian tata ruang

wilayah.


Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :

a. penataan ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi);

b. penyusunan tata ruang wilayah provinsi dan rencana

teknis ruang strategis dan metropolitan;

c. pelaksanaan pembinaan penataan kota;

d. pelaksanaan pemantauan tentang sinkronisasi (rencana

tata ruang wilayah nasional dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi;

e. pengendalian pemanfaatan tata ruang lintas

kabupaten/kota dan kawasan;




a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Ruang

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



berjalan lancar;




d. membuat konsep,mengoreksi, memaraf dan/atau



26


f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan ruang

jangka panjang, menengah, dan pendek pada pemda

provinsi sulawesi selatan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

g. merumuskan / menentukan sasaran menurut skala

prioritas tugas-tugas di bidang penataan ruang sesuai

situasi dan kondisi;

h. melaksanakan penyusunan tata ruang kawasan khusus,

kawasan andalan dan metropolitan;

i. melaksanakan pemantauan dari pusat ke provinsi

rencana tata ruang nasional;

j. melaksanakan tugas pengendalian pemanfataan tata

ruang lintas kabupaten, provinsi dan kawasan;

k. melaksanakan tugas pembinaan penataan kota;

l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka penataan ruang;

m. melaksanakan monitoring kegiatan bidang penataan

ruang;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Penataan Ruang dan memberikan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan



❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Perumahan

dan Permukiman


27

(1) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala

Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan, pembinaan,

pembangunan, dan pengawasan di bidang perumahan dan

permukiman.


Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai

fungsi :

a. perencanaan dan pembangunan kawasan permukiman;

b. perencanaan dan pembangunan peremajaan kota, rumah

susun, rumah PNS, TNI/Polri, Swasta dan Swadaya;

c. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan penyebarluasan

standarisasi perumahan dan permukiman;

d. pelaksanaan pembinaan dan pembangunan perumahan

dan permukiman;

e. pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang

perumahan dan permukiman;




a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan dan

Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga

pelaksanaan tugas berjalan lancar;


28


tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas -


d. membuat konsep, mengoreks, memaraf dan/atau



f. menyusun rencana kebijakan dibidang pengembangan

permukiman jangka panjang, menengah, dan pendek

bidang perumahan dan permukiman;

g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas

di bidang perumahan dan permukiman sesuai kondisi

daerah;

h. melaksanakan pembinaan teknis kualitas permukiman

lintas kabupaten/kota;

i. melaksanakan pembinaan perencanaan dan

pembangunan kawasan peremajaan kota, rumah susun

dan permukiman baru;

j. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan kualitas

permukiman melalui penyuluhan, pelatihan, dan

penyebarluasan standarisasi pembangunan;

k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

l. melaksanakan monitoring kegiatan bidang perumahan

dan permukiman;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Perumahan dan Permukiman dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan

kebijakan;


29

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan



❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Penataan

Bangunan dan Lingkungan

(1) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dipimpin oleh

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam hal pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan di bidang

penataan bangunan dan lingkungan.


Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

mempunyai fungsi :

a. penyusunan kegiatan bidang penataan bangunan dan

lingkungan;

b. pelaksanaan perencanaan, bantuan teknis bangunan

gedung bersejarah, rumah dinas dan bangunan umum

lainnya serta lingkungannya;

c. pelaksanaan pembangunan, bantuan teknis dan

revitalisasi bangunan gedung bersejarah, rumah dinas

dan bangunan umum lainnya serta lingkungannya;

d. pelaksanaan pemanfaatan, pengaturan, pengelolaan,

penghapusan bangunan negara dan rumah dinas;

e. pelaksanaan informasi harga bahan, teknologi bangunan

gedung;



30



a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Bangunan

dan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga

pelaksanaan tugas berjalan lancar;







f. menyusun rencana kebijakan di bidang penataan

bangunan dan lingkungan jangka panjang, menengah,

dan pendek pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. merumuskan sasaran menurut skala prioritas tugas-tugas

di bidang penataan bangunan dan lingkungan sesuai

situasi dan kondisi;

h. melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, perencanaan

bangunan gedung negara, dan rumah dinas serta

bangunan umum lain serta lingkungannya;

i. melaksanakan pembangunan, memberikan bantuan teknis

dan revitalisasi pembangunan gedung bersejarah dan


31

rumah dinas serta bangunan umum lain serta

lingkungannya;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang

Penataan Bangunan dan Lingkungan dan memberikan

saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan



❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bidang Air Bersih

dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

(1) Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan

pengawasan prasarana dan sarana permukiman dan

pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan.


Kepala Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan

Permukiman mempunyai fungsi :

a. pengembangan dan perumusan norma, stándar,

pedoman, dan manual bidang air bersih, air minum, air

limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan

infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

b. pengembangan investasi bidang air bersih/air minum, air

limbah, persampahan, drainase, dan pengembangan



32

c. pengawasan, pengendalian, pembimbingan serta fasilitasi

pengembangan bidang air bersih/air minum, air limbah,

persampahan, drainase, dan pengembangan infrastruktur

perkotaan dan perdesaan;

d. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air baku

dan air bersih/air minum;

e. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya

manusia bidang air bersih/air minum, air limbah,

persampahan, drainase, dan pengembangan Infrastruktur


f. pembinaan pengelolaan dan pengusahaan bidang air

bersih/air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan

pengembangan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



a. menyusun rencana kegiatan Bidang Air Bersih dan

Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;



berjalan lancar;







33


f. melaksanakan penyusunan dan sosialisasi kebijakan,

norma, stándar, pedoman, dan manual yang meliputi

aspek perencanaan, pembangunan, pengawasan,

pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan Prasarana

dan sarana permukiman dibidang air bersih/air minum, air

limbah, persampahan, drainase, dan infrastruktur


g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan

penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah

kabupaten/kota dan stakeholders terkait lainnya) yang

meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pengawasan,

pemanfaatan, pengoperasian dan pemeliharaan

prasarana dan sarana permukiman dibidang air bersih /

air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan


h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan

dan pengendalian yang meliputi aspek perencanaan,

pembangunan, pengawasan, pemanfaatan, pengoperasian

dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Permukiman

dibidang air bersih / air minum, air limbah, persampahan,

drainase, dan infrastruktur perkotaan dan perdesaan;

i. memfasilitasi kabupaten/kota dalam hal pembangunan

prasarana dan sarana permukiman dibidang air bersih/air

minum, air limbah, persampahan, drainase, dan

infrastruktur perkotaan dan perdesaan, khususnya yang

bersifat Lintas kabupaten/kota, kawasan khusus /


34

kawasan strategis / pilot project / kawasan rawan

bencana / kawasan terisolir / kawasan padat, kumuh dan

miskin;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Air

Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan



❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD

Pengembangan Sumber Daya Lokal

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Sumber

Daya Lokal dipimpin oleh Kepala UPTD mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pengujian

dan pengembangan bahan bangunan lokal dalam rangka

pengendalian mutu.


Kepala UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sistem

manajemen mutu;

b. Pelaksanaan evaluasi kemampuan teknik personil;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam

pengelolaan pengujian;


35

d. Pelaksanaan penelitian dan pengesahan hasil kajian

laboratorium pengujian.



a. Membina, mengawasi, mengendalikan kegiatan teknis

pengujian, sertifikasi mutu barang dan pengamatan mutu

barang;

b. Mengembangkan, mengimplementasikan, dan

meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu secara

berkelanjutan;

c. Mengkomunikasikan kepada organisasi tentang

pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan,

persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya;

d. Menjamin terpeliharanya integritas sistem manajemen

pada saat perubahan terhadap sistem manajemen

direncanakan dan diimplementasikan;

e. Mengsinkronisasikan penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium pengujian;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian;

g. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil audit maupun kaji

ulang sistem manajemen mutu;

h. Mengsinkronisasikan penyusunan rencana dan program

pengembangan UPTD SDL Provinsi Sulawesi Selatan;

i. Melaksanakan urusan tata usaha UPTD SDL Provinsi

Sulawesi Selatan;

j. Menandatangani sertifikat pengujian dan kalibrasi;


36

k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan sesuai lingkup bidang tugasnya.

❖ Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas UPTD Mamminasata

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Mamminasata dipimpin

oleh Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas pokok Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah

dalam kawasan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar,

Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar) di

bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang.


Kepala UPTD Mamminasata mempunyai fungsi :

a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan

terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /

kota se wilayah Mamminasata;

b. Mementau dan mengendalikan pembangunan perkotaan

Mamminasata;

c. Mengelola data base yang terkait dengan implementasi

pembangunan Mamminasata;

d. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

pembangunan yang bersifat lintas wilayah;

e. Mensosialisasikan atau menyebarluaskan rencana

pembangunan ke setiap pemerintah daerah, masyarakat

dan stakeholders;


37

f. Memberikan izin/ rekomendasi pelaksanaan pembangunan

yang sifatnya lintas;

g. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit pengelola

proyek yang dibentuk untuk pelaksanaan proyek di dalam

badan-badan pemerintah terkait, baik dalam lingkup

pemerintah daerah maupun pemerintah;



a. Memberikan “advis planning” masukan perencanaan

terhadap perencanaan yang dilakukan oleh kabupaten /

kota se wilayah Mamminasata;

b. Memberikan izin / rekomendasi pelaksanaan

pembangunan yang sifatnya lintas;

c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan

di wilayah Metropolitan Mamminasata;

d. Memberikan laporan secara periodik tentang hasil evaluasi

kepada Ketua BKSPMM;

e. Melaksanakan tugas lainnya yang diinstruksikan Kepala

Dinas dan Ketua BKSPMM.

❖ Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan

Mamminasata (BKSPMM)

Kawasan Mamminasata merupakan salah satu Kawasan

Strategis Nasional (KSN) yang merupakan satu kesatuan

ekosistem wilayah, ekonomi, sosial dan budaya dengan luas total

luas areal + 2.476 km2, meliputi seluruh wilayah Kota Makassar

(174,86 km2), seluruh wilayah kabupaten Takalar (557,34 km2),


38

sebagian wilayah kabupaten Gowa (681,59 km2 dari total

1.883,33 km2) dan sebagian wilayah kabupaten Maros (1.061,71

km2 dari total 1.619,11 km2).

Untuk mendukung pengembangan Wilayah Metropolitan

Mamminasata tersebut di atas maka berdasarkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 16 tahun 2007 Tentang

Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan Metropolitan

Mamminasata (BKSPMM), Dinas Tata Ruang dan Permukiman

ditunjuk sebagai Sekretariat BKSP ini. Tugas badan ini adalah

mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

infrastruktur skala kawasan yang berada dalam wilayah

Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan

Takalar).

Unit teknis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

BKSPMM ditetapkan terdiri dari aparat PNS yang memiliki keahlian

antara lain dalam bidang prasarana, lingkungan dan keuangan

dan aturan perundangan. Untuk itu pada tahun 2009 dilakukan

struktur BKSPMM dimana tugas-tugas unit teknis ini diambil alih

oleh UPTD Mamminasata sebagai unsur struktural pemerintah,

sementara BKSPMM diperlengkapi dengan anggota yang berasal

dari unsur non pemerintah yang disebut Nara Sumber.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur tersebut di atas,

dana operasional kegiatan rutin BKSPMM bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Sulawesi Selatan yang berada pada Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.


39

Adapun peran dan tanggung jawab BKSPMM sebagai

berikut :

1. Menyelesaikan permasalahan pembangunan yang bersifat

lintas wilayah dalam kawasan Mamminasata

2. Memfasilitasi proses pembangunan kawasan mamminasata

demi terwujudnya :

a) Kawasan yang ramah lingkungan, aman, nyaman, serasi,

manusiawi dan berkelanjutan.

b) Pembangunan ekonomi Sulawesi selatan dan Kawasan

Timur Indonesia yang terkemuka, dan

c) Keselarasan antara koordinasi dan pengendalian.

3. Mewujudkan peran koordinasi dan kerjasama antar seluruh

stakeholder di kabupaten/kota dalam kawasan Mamminasata.

2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemudian terakhir

mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Regulasi ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah

untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang

dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.


40

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem

pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini

merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui

implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang

selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan

penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan

tujuan/sasaran Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program

dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan

tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun

dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Tata

Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja

yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder

dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas

kinerja merupakan sarana bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan masyarakat).

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan

datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari


41

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap

instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian LAKIP Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:

• Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal

organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan atas

capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014. Esensi

capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi,

misi dan tujuan/sasaran Strategis telah dicapai selama tahun 2014.

• Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi,

menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh

manajemen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja

yang ditemukan, manajemen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya

Akuntabilitas

Kinerja

Manajemen

Kinerja

LAKIP


42

sehingga capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. SISTEMATIKA LAKIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2014. Capaian

kinerja (performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan

Rencana Kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2014 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas

Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan dan menjabarkan

maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP serta

sistematika penulisan LAKIP 2014 ini.

Bab II – Rencana Strategik, menjelaskan muatan rencana

Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan

untuk periode 2013-2018, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan

menjelaskan rencana dan sasaran kegiatan serta indikator kinerja Dinas

Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan dikaitkan dengan


43

pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Strategik untuk tahun

2014.

Bab III – Pengukuran Kinerja, memuat formulir yang

didalamnya menjelaskan sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan yang

dikelola, mengevaluasi hasil dari capaian tersebut serta menjelaskan

tentang analisa yang dilakukan pada setiap program kegiatan yang

dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi

Selatan tahun 2014.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi

Sulawesi Selatan tahun 2014 ini dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Rencana Strategis

Rencana Kinerja

2014

Capaian Kinerja

2014

Analisis Capaian

Kinerja 2014

Penutup

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Referensi

Bab 2


44

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi

pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders

dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik

nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting

dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats)

yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi

pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana Strategis yang disusun oleh suatu

instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,

dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan

anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa

depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan

menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah

akan dapat menyelaraskan potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian, dan

evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak

ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


45

Perencanaan Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana

kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan

melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana Strategis

mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi

saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana

organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam

tujuan dan sasaran Strategis organisasi, yang merupakan kondisi

spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan

misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju ke sana” dijawab

dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud

menetapkan program yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara

formal didefinisikan dalam suatu perencanaan Strategis adalah

pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran Strategis serta

perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program.

1. RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam penyelenggaraan

akuntabilitas mempunyai rencana Strategik yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun di tambah

setahun transisi, yaitu untuk Tahun Anggaran 2013 – 2018 dengan

memperhitungkan potensi, Peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2014, akan

dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) 2014.


46

A. V I S I

Pada hakekatnya, membentuk visi adalah bagian dari

perencanaan stratejik dan mewujudkan suatu langkah penting dalam

perjalanan suatu organisasi. Visi adalah gambaran bersama masa

depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan

diyakini oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karenanya visi yang

jelas dan tepat akan mampu menjadi ekselator kegiatan, termasuk

perancangan Rencara Strategik secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan

pada bab sebelumnya, maka Visi Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

”Terwujudnya Penataan Ruang Yang Optimal

Lingkungan Permukiman dan Perumahan Yang Layak Huni”

Makna dari visi tersebut di atas adalah dapat

dimanfaatkannya potensi daerah semaksimal mungkin sehingga

menjadi kekuatan pendorong untuk mendukung pembangunan

ekonomi menuju pelaksanaan kemandirian lokal serta berkelanjutan.

B. M I S I

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka

diperlukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat tercapai yang merupakan misi organisasi. Misi

dalam hal ini dinyatakan sebagai tugas Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tanggung

jawabnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.


47

Adapun Misi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

❖ Mewujudkan Rencana Tata Ruang sebagai alat kendali

pembangunan infrastruktur, gedung negara dan bangunan

lainnya;

❖ Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat

berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;

❖ Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni.

C. TUJUAN DAN SASARAN

❖ Tujuan

a. Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih.

b. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur.

❖ Sasaran

1. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas, responsive gender dan memperhatikan

kearifan lokal;

2. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak

huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur

permukiman yang berkualitas;

3. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah

yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi

birokrasi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan telah

menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai. Sasaran Strategis


48

yang ingin dicapai beserta serta program dan kegiatan yang

mendukungnya dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1 2

Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan air minum

Kegiatan : Pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata

Kegiatan : Penyediaan sarana prasarana air limbah dan persampahan

Kegiatan : Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah dan persampahan

Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kegiatan : PPMU - PAMSIMAS Tingkat Provinsi

Kegiatan : PPMU - AMPL Tingkat Provinsi

Kegiatan : PPMU - SANIMAS Tingkat Provinsi

Program : Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan infrastruktur perumahan masyarakat kurang mampu

Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan

Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

Kegiatan : strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Kegiatan : PPMU - PPIP Tingkat Provinsi


49

Kegiatan : Penataan infrastruktur lingkungan kawasan strategis

Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Pengembangan Sumber Daya Lokal

Kegiatan : Penyusunan Harga Satuan dan Pemetaan Bahan Bangunan Lokal

Kegiatan : Penguatan sistem pengujian bahan bangunan lokal

Kegiatan : Pengelolaan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B)

Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan bangunan dan lingkungan gedung

Kegiatan : Pembinaan teknis bangunan gedung

Kegiatan : Pengembangan Nilai dan geografi sejarah

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal

Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan : Penyusunan rencana teknis ruang kawasan / wilayah

Kegiatan : Sosialisasi pedoman penyusunan kawasan strategis Provinsi dan RDTR kab/kota

Kegiatan : Koordinasi dan fasilitasi Rencana Tata Ruang Lintas Kab/Kota

Kegiatan : Sinkronisasi penyusunan program Kawasan Strategis Provinsi / Nasional

Kegiatan : Pembinaan Teknis Pemanfaatan Ruang

Kegiatan : Monitoring / evaluasi pemanfaatan ruang

Kegiatan : Pelatihan aparat perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota

Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Kegiatan : Penyusunan rencana detail kawasan strategis nasional Mamminasata

Kegiatan : Penyusunan data dan informasi kawasan strategis nasional Mamminasata

Kegiatan : Koordinasi dan pengendalian kawasan strategis Nasional Mamminasata

Kegiatan : Peningkatan kualitas kelestarian lingkungan kawasan strategis Nasional Mamminasata


50

Kegiatan : Peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan KSN perkotaan Metropolitan Mamminasata

Kegiatan : Penatausahaan administrasi perkantoran UPTD Mamminasata

Kegiatan : PPMU Air Bersih Mamminasata

Kegiatan : PPMU Persampahan Mamminasata

Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana - sarana perkantoran

Kegiatan : Penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD

Kegiatan : Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD

Kegiatan : Penatalaksanaan KORPRI SKPD

Kegiatan : Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD

Program : Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Kegiatan : Penataausahaan Administrasi Keuangan

Kegiatan : Penyusunan pelaporan Keuangan SKPD

Kegiatan : Penatausahaan administrasi kepagawaian

Kegiatan : Penatausahaan administrasi asset daerah SKPD

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Kegiatan : Penyusunan Program - Kegiatan dan RKA - DPA SKPD

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kegiatan : Fasilitasi dan partisipatif Pameran pembangunan SKPD

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat terlampir.


51

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun

2013-2018 disusun suatu Rencana Kinerja ( Performance Plan ) setiap

tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja

yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini

menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan,

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Tahunan (RKT) merupakan komitmen seluruh

anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan

sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian,

seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi

Sulawesi Selatan sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja

Tahunan 2014 ini.

Sasaran strategis tahun 2014, indikator dan target kinerja dapat

disajikan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan berikut ini :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3


Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk

84,00%

Persentase rumah tangga bersanitasi 76,78%

Persentase penanganan sampah

82,47%

Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan di 350 kawasan perdesaan

60 kws perdesaan

(30.000 Jiwa)


52

Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perkotaan di 10 kawasan perkotaan

2 kws perkotaan (1.000 Jiwa)

Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan

50,69%

Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan

75,46%

Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata

1 Kawasan (5 Ha)

Panjang drainase tersier yang terbangun

10.000 m'

Jumlah MCK yang terbangun 5 Unit

Jumlah kontainer yang tersedia 10 Unit

Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia 1 Unit

Jumlah Motor sampah tiga rida yang tersedia

5 Unit

Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan

50 orang (65 : 35 ) %

Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem komposting

1 Kws

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan pelaksanaan

PPMU-PAMSIMAS

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan pelaksanaan PPMU-AMPL

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan pelaksanaan

PPMU-SANIMAS

Persentase kawasan kumuh 0,100 %

Rasio rumah layak huni 0,30

Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan, terbangunnya Wisma Negara kawasan COI

23%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25,00%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

15,00%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

20,00%


53

Panjang jalan lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun

4.800 M'

Panjang drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun

5.000 M'

Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh

500 M'

Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan

30 orang

Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan

1 Dok

Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman

1 Dok

Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak

1.000 Unit rumah

Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang

(60: 40) % dari 80 peserta

Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel

1 Dok. Pelaksanaan PPMU-PPIP

Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis

6.500 m'

Panjang jembatan pada kawasan strategis

120 m'

Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang pemukiman

3 orang

Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL

3 orang

Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal

1 Dok

Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan

4 buku Pedoman

Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan

75 orang


54

Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan

3 orang

Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan

400 Rekomendasi

hasil uji

Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman

1 Majalah

Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B

1 Sistem Website Th-1

Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B

1 kali

Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia bangkit

-

Jumlah tahapan pembangunan wisma negara

Tahap I

Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara

-

Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah

-

Jumlah gedung perkantoran yang terbangun

1 Unit

Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan

1 Unit

Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

1 Unit

Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

2 Unit

Jumlah Fasilitas Sosial yang terbangun bagi masyarakat

2 Unit

Jumlah kawasan dalam pematangan lahan

1 Kws

Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan

25 orang

Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung

1 dok

jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan

1 laporan

Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan

1 program

Jumlah laporan pengelola teknis 1 laporan


55

Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung

1 dok

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung

60 orang

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Pendataan Bangunan Gedung

30 orang

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penatausahaan Rumah Negara

60 orang

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung

60 orang

Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti Sosilisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung

60 orang

Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi

2 Kws

Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi

1 Bgn


Rasio ketaatan terhadap RTRW 0,58

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

18,00

Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi

1 Produk P.K. RTRW Provinsi

Jumlah produk RTR kawasan strategis Provinsi

2 Produk RTR Kws

Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan

4 Kws

Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR

50 Orang

Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi

50 Orang

Jumlah kab/kota terprogram dalam sosialisasi pengembangan kota hijau

3 Kab/kota

Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota

5 kws Kab/kota


56

Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPIJM

2 Kab/kota

Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW

1 kali Rakor (50 orang)

Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom penataan ruang

50 orang

Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel

1 kws

Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP

12 bulan

Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel

50 orang

Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang

1 PERGUB

Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota

1 Dok

Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota

1 Dok

Meningkatnya pengetahuan aparat tentang pengendalian tata ruang (NSPK, SPM, PPNS)

50 orang

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Kota Baru Mamminasata

1 Produk dokumen

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Maritim Mamminasata

1 Produk dokumen

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Pendidikan Mamminasata

1 Produk dokumen

Jumlah RDTR penataan kawasan Bantaran Sungai Tallo, Sungai Maros dan Pammukulu

1 Produk dokumen

Tersediannya sistem informasi berbasis GIS

sistem infomasi GIS th- 2014

Tersediannya buletin mamminasata 4 Edisi buletin

Tersediannya portal website mamminasata

Portal Website Th-2014

Tersediannya galeri penataan ruang mamminasata

1 galeri

Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata

50 orang aparat


57

Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata

1 dok. NSPK

Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata

50 orang aparat

Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata

2 Kali setahun

Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata

2 DED RTH

Bertambahnya kuantitas RTH di Mamminasata

2 obyek RTH

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan persampahan 3R kawasan Mamminasata

50 Orang

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan pengendali banjir kawasan Mamminasata

50 Orang

Jumlah lembaga yang terbentuk dalam rangka peningkatan kualitas KSN Mamminasata

2 Kelembagaan (Pengelola TPA Regional MM dan Air bersih Regional MM

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan

50 orang

Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif perkotaan Mamminasata

20 orang

Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM

1 dok

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata

1 dok

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata

1 dok


Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal

100%

Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

1 tahun

Jumlah dokumen Kehumasan SKPD 1 Dok

Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD

1 Tahun


58

Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI

1 Dok

Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD

1 Tahun

Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel

100%

Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan

1 Dok

Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca

3 Dok

Meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kab/kota tentang administrasi kepegawaian

30 orang

Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai

1 dok dokumen laporan

penyusunan SIMPEG, ANJAB,

analisis kebutuhan

pegawai, dan hasil penyidikan

pegawai

Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD

1 Dok

Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional

100%

Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dok. Renja Tahun 2015

Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan

4 Dok

Jumlah Laporan Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota

17 Dok. Laporan Bulanan- Triwulan-

Tahunan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.

Laporan Bulanan per

Paket Kab/Kota

Jumlah dokumen LAKIP SKPD

1 Dok. LAKIP


59

Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan Dokumen identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota

1 Buku informasi SKPD,

1 Dok. Data Base

Keciptakaryaan dan 5 Dok.

Identifikasi data sektoral urusan Tata Ruang dan

permukiman Kab/kota

Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD

1 kali

Rincian lebih lanjut tentang rencana kinerja tahun 2014 dapat dilihat

terlampir (Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK)

Tahun 2014).


60

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden No.7 /1999 tanggal 15 Juni 1999

dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, telah dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan

PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan

kinerja instansi pemerintah maka Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk mempertanggung

jawabkan Akuntabilitas Kinerja atas keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja

diimplementasikan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan sasaran

tahun 2014.

1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA 2014

Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2014 meliputi pengukuran

kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran. Pengukuran kinerja

kegiatan menggunakan indikator kinerja input (masukan), output

(keluaran), outcome (hasil), sedangkan pengukuran kinerja sasaran

menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam Renstra

Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang mengacu dari Renstra Provinsi

Sulawesi Selatan. Namun demikian untuk pengukuran indikator outcome

masih menggunakan metode pengkuran estimasi karena belum adanya


61

standar pelayanan Minimal terkait kegiatan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja

kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan

sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan.

Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan

adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator

sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap

sasaran yang bersangkutan. Sementara itu, untuk analisis capaian

masing-masing sasaran menggunakan analisis kasual tingkat capaian

indikator masing-masing sasaran dengan menganalisis faktor-faktor

substansi yang menjadi penyebab ketidaktercapainnya kinerja.

Berdasarkan penghitungan tingkat capain kinerja untuk masing-

masing sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian

kinerja secara keseluruhan dengan menggunakan metode rata-rata

sederhana. Dari hasil penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capain

kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagai berikut:

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I Lebih besar dari 85% Sangat Baik

II 70% sampai dengan 85% Baik

III 55% sampai 70% Cukup

IV Kurang dari 55% Kurang


62

2. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2014

Secara umum, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung

jawab organisasi. Dari 3 sasaran yang telah ditetapkan, pada umumnya

telah mencapai kinerja yang diharapkan dengan kategori sangat baik.

Rata-Rata tingkat capaian kinerja sasarannya untuk tahun 2014 mencapai

nilai 100% bahkan terdapat capaian di atas 100%. Namun dari sekian

capaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih di

bawah 50%. Hal ini umumnya disebabkan keterbatasan dan ketersediaan

lahan/ lokasi maupun kendala teknis dan non teknis yang telah dilakukan

baik saat survey, perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan, selain itu

juga tidak luput dari keterbatasan pengalokasian anggaran.

Adapun rincian analisis capaian masing - masing sasaran dapat

diuraikan sebagai berikut :

11

Meningkatnya keterpenuhan akan rumah layak huni (Khususnya

rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang

berkualitas

Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014 secara

keseluruhan mencapai rata-rata 100 % yang termasuk dalam kategori

sangat baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya

sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan; dan

2. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Adapun uraian sebagaimana 2 program yang mendukung sasaran

tersebut di atas adalah sebagai berikut :


63

➢ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan

penyehatan lingkungan.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

TARGET CAPAIAN PERSEN

TASE (%)

1 2 3 4 5


Persentase rumah tangga pengguna air bersih / Cakupan air bersih penduduk

84,00% 87,37% 104,00%

Persentase rumah tangga bersanitasi 76,78% 82,61% 107,50%

Persentase penanganan sampah

82,47% 82,47% 100%

Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan di 350 kawasan perdesaan

60 kws perdesaan

(30.000 Jiwa)

21 kws perdesaa

n (10.500

Jiwa)

35,00%

Ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perkotaan di 10 kawasan perkotaan

2 kws perkotaan

(1.000 Jiwa)

0 0%

Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perdesaan

50,69% 50,69% 100%

Persentase cakupan pelayanan air bersih perpipaan terlindungi perkotaan

75,46% 75,46% 100%

Luas kawasan pembebasan lahan IPA Regional Mamminasata

1 Kawasan (5 Ha)

- 0%

Panjang drainase tersier yang terbangun 10.000 m'

6.268,33 m'

62,68%

Jumlah MCK yang terbangun 5 Unit 2 Unit 40,00%

Jumlah kontainer yang tersedia

10 Unit - 0%

Jumlah Arm Roll Truck yang tersedia 1 Unit - 0%

Jumlah Motor sampah tiga rida yang tersedia 5 Unit - 0%

Rasio aparat laki-laki dan perempuan yang terbina tentang teknik pengolahan air limbah dan persampahan

50 orang (65 : 35 ) %

- 0%


64

Jumlah kawasan yang mengelola persampahan melalui sistem komposting

1 Kws - 0%

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-PAMSIMAS Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-

PAMSIMAS

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-PAMSIMA

S

100%

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-AMPL Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-

AMPL

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-

AMPL

100%

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-SANIMAS Tingkat Provinsi

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-SANIMAS

1 Dok. Laporan

pelaksanaan PPMU-SANIMAS

100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya kebutuhan

akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga miskin) dan

infrastruktur permukiman yang berkualitas dilakukan pada Program

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan terlihat bahwa cakupan pelayanan air bersih

perpipaan terlindungi baik perdesaan maupun perkotaan telah dilaksanakan

dengan baik sesuai target yang diharapkan 50,69% (Perdesaan) dan

75,46% (perkotaan). hal ini menjadi bagian dari meningkatnya persentase

rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 87,37% (104 %

melebihi target 84,00%) tahun 2014. Adapun Output yaitu bertambahnya

jangkauan ketersediaan sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan

dan perkotaan di 21 Kawasan perdesaan pada 7 kabupaten/kota (35 %

dari target 60 kawasan perdesaan) antara lain di Kabupaten Maros,

Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten

Selayar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Toraja Utara. Sementara untuk

penyediaan sarana air minum perkotaan belum dilaksanakan melalui APBD

disebabkan oleh permasalahan lokasi dan anggaran. Adapun ketersediaan

jaringan air minum di Sulawesi Selatan di perkotaan sebagian besar

dilaksanakan melalui penambahan kapasitas SPAM IKK kecamatan pada


65

sumber anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum Sulawesi Selatan.

Dalam rangka mendukung pengembangan hal tersebut di atas juga

telah disusun AMDAL dan DED Air Bersih Mamminasata. Namun untuk

pengadaan Lahan IPA Regional Mamminasata belum dapat terlaksana

karena terkendala permasalahan lahan, akan tetapi di tahun 2015 kembali

diajukan karena merupakan program strategis dalam pengembangan air

bersih khususnya di kawasan Mamminasata. Dengan bertambahnya

ketersediaan prasarana dan sarana air bersih ini berarti tingkat cakupan

pelayanan pemenuhan dan kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih

baik, dan ini berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya

derajat kesehatan masyarakat. sehingga pelayanan Pemerintah terhadap

penduduk/rumah tangga khususnya dalam layanan air minum akan

semakin meningkat.

Persentase Rumah tangga bersanitasi dicapai sebesar 82,61%

(107,5% melebihi target 76,78%) dan persentase penanganan

persampahan sebesar 82,47 % (100% dari target) di tahun 2014. Adapun

Outputnya antara lain bertambahnya sarana dan prasarana air limbah

berupa drainase tersier sepanjang 6.268 M’ (62,68% dari target 10.000 m’

yang direncanakan) yang tersebar di 14 kabupaten/kota yaitu Gowa,

Takalar, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Pinrang, Bone, Soppeng,

Wajo, Sidrap, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara. Sementara untuk MCK

yang terbangun sebanyak 2 unit dari target 5 unit (40% dari target 5 Unit)

di kabupaten Maros. Sedangkan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi

percontohan pengelolaan persampahan sistem komposting belum dapat

dilaksanakan karena keterbatasan lokasi dan anggaran. Penambahan

kapasitas jaringan air limbah juga dilaksanakan melalui sumber anggaran

APBN Satker Pengembangan Kinerja Penyehatan Lingkungan Permukiman

Sulawesi Selatan. Dengan terlaksananya pembangunan sektor ini maka

akan semakin memudahkan masyarakat memperoleh layanan terhadap

penyehatan lingkungan permukiman (PLP), sehingga dapat meningkatkan

cakupan sanitasi lingkungan kepada setiap penduduk/rumah tangga.

Dalam mendukung pelaksanaan tersebut di atas telah dilakukan itu

pembinaan aparat kabupaten / kota dalam hal pengelolaan air limbah dan

persampahan yang terfasilitasi sebanyak 111 orang (64,86 : 35,14 ) % dari


66

target 50 orang (65 : 35 ) %. Selain itu jug telah dilakukan Pra Lokakarya

dan Lokakarya Sanitasi yang diikuti 50 Orang aparat provinsi dan kab/kota.

Selain itu telah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan

kegiatan Perencanaan Proyek Manajemen Unit (PPMU - PAMSIMAS, AMPL,

dan SANIMAS) yang diapresiasi dalam 3 dokumen laporan hasil

pelaksanaan yang mana keluarannya berupa pertemuan dan rapat

koordinasi pelaksanaan tahun 2014. Diharapkan dengan adanya program

pada setiap manajemen unit tersebut di atas baik terkait air bersih maupun

penyehatan lingkungan dapat lebih membuka akses kordinasi antara

masing-masing sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang

sinergitas dan terpadu.

Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang selanjutnya

akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat capaian

rata-rata di atas 100 %.

➢ Program pengembangan perumahan dan permukiman

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

TARGET CAPAIAN PERSEN

TASE (%)

1 2 3 4 5


Persentase kawasan kumuh 0,100 % 0,100 % 100%

Rasio rumah layak huni 0,30 0,30 100%

Terwujudnya penataan kawasan permukiman dan penataan bangunan, terbangunnya Wisma Negara kawasan COI

23% 23% 100%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni 25,00% 25,00% 100%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 15,00% 15,00% 100%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

20,00% 20,00% 100%

Panjang jalan lingkungan pada yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun

4.800 M' 47.687,00

M' 993,48%


67

Panjang drainase lingkungan yang terbangun pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba, KTP2D dan Rusun

5.000 M' 15.962,10

M' 319,24%

Panjang jalan lingkungan yang terbangun pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah, dan kumuh

500 M' 17.548,84

M' 3.509,7

7%

Jumlah aparat yang Bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan bidang perumahan

30 orang 30 orang 100%

Jumlah dokumen penyelenggaraan pengembangan perumahan

1 Dok - 0%

Jumlah Dokumen strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman

1 Dok 1 Dok 100%

Jumlah unit rumah yang di fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas layak

1.000 Unit rumah

969 Unit 96,90%

Rasio laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (45 : 55) % dari 240 Orang

(60: 40) % dari 80 peserta

45 orang peserta (0

: 100) 56,25%

Jumlah dokumen Pelaksanaan PPMU-PPIP Tingkat Provinsi Sulsel

1 Dok. Pelaksanaa

n PPMU-PPIP

1 Dok. Pelaksanaan PPMU-

PPIP

100%

Panjang jalan lingkungan pada kawasan strategis 6.500 m'

19.145,65 M'

294,55%

Panjang jembatan pada kawasan strategis 120 m' - 0%

Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur manual bidang pemukiman



68

Jumlah aparat pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan pemberdayaan SDL


Jumlah dokumen Pemetaan sumber bahan bangunan lokal 1 Dok - 0%

Jumlah dokumen yang terbit tentang pedoman standarisasi bahan bangunan

4 buku Pedoman

4 buku Pedoman

100%

Jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan 75 orang 75 orang 100%

Jumlah aparat Provinsi yang bertambah penetahuannya dalam hal pengujian bahan bangunan melalui kursus dan pelatihan

3 orang 3 Orang 100%

Jumlah Rekomendasi yang terbit hasil uji bahan bangunan

400 Rekomendasi hasil uji

500 Rekomendasi hasil

uji

125%

Jumlah majalah yang terbit tentang informasi bangunan gedung dan norma permukiman

1 Majalah 1 Majalah 100%

Jumlah ketersediaan sistem informasi website tentang PIP2B

1 Sistem Website

Th-1

1 Sistem Website

Th-1 100%

Jumlah Pelaksanaan Seminar PIP2B

1 kali 1 kali 100%

Jumlah tahapan pembangunan Menara COI dari timur indonesia bangkit

- - 0%

Jumlah tahapan pembangunan wisma negara Tahap I - 0%

Jumlah tahapan pembangunan museum 1.000 pahlawan nusantara

- - 0%

Jumlah tahapan pembangunan Mesjid Rahimakumullah

- - 0%

Jumlah gedung perkantoran yang terbangun 1 Unit 1 Unit 100%

Jumlah gedung perkantoran dalam pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 100%

Jumlah bangunan / gedung negara yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

1 Unit 1 Unit 100%


69

Jumlah fasilitas umum masyarakat yang mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

2 Unit 2 Unit 100%

Jumlah Fasilitas Sosial yang terbangun bagi masyarakat 2 Unit 2 Unit 100%

Jumlah kawasan dalam pematangan lahan 1 Kws 1 Kws 100%

Jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan dan lingkungan

25 orang 36 Orang 144%

Jumlah dokumen harga satuan bangunan gedung 1 dok 1 dok 100%

jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan

1 laporan 1 laporan 100%

Jumlah software program dan pengembangan sistem verifikasi dan registrasi dokumen perencanaan

1 program - 0%

Jumlah laporan pengelola teknis

1 laporan 1 laporan 100%

Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung 1 dok 1 Dok 100%

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung


Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Pendataan Bangunan Gedung


Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penatausahaan Rumah Negara

60 orang - 0%

Jumlah aparat yang bertambah pengetahuannya setelah mengikuti Sosilisasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung


Jumlah aparat yang terbina setelah mengikuti Sosilisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung


Jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi 2 Kws 5 Kws 250%


70

Jumlah bangunan bersejarah yang direvitalisasi 1 Bgn - 0%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran Meningkatnya

kebutuhan akan rumah layak huni (khususnya rumah tangga

miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas juga

dilakukan pada Program Program Pengembangan Perumahan dan

Permukiman terlihat bahwa pencapaian kualitas lingkungan perumahan

dan pemukiman yang masih diperlukan fasilitas prasarana dan sarana

yang memadai dan sehat, terutama kondisi kawasan kumuh yang saat ini

persentasenya masih terdapat 0,100 % wilayah perkotaan atau

4.106,70 Ha yang belum tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota

sampai dengan tahun 2014.


Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan

permukiman, peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman

kumuh padat perkotaan serta bagi masyarakat kurang mampu. Adapun

upaya-upaya yang dilakukan yaitu pembangunan jalan lingkungan di

beberapa kabupaten kota pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI,

Kasiba, Lisiba, KTP2D, Rusun dan swasta dengan panjang 47.687 m’

(993,48% yang mana jauh melebihi dari target yang direncanakan 4.800

m’) dan pembangunan drainase lingkungan pada kawasan yang sama

sepanjang 15.962 m’ ( 319,24% yang juga melebihi dari target rencana

5.000 m’) yang tersebar di 22 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Hal ini

menunjukkan semakin terbukanya aksesibilitas masyarakat di kawasan-

kawasan perumahan sehingga mobilitas perekonomian masyakarat

menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu dengan pembangunan

infrastruktur drainase lingkungan menjadikan luas genangan akan


71

semakin berkurang, sehingga dampak banjir dapat diminalisir pada

kawasan tersebut.

Sementara pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan

rendah dan kumuh juga dibangun jalan lingkungan sepanjang 17.548 m’

(3.509,7% dari target 500 m’) yang tersebar di 78 lokasi

12 kabupaten/kota yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai,

Wajo, Bone, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, Selayar, dan Bulukumba.

Dengan tersediannya infrastruktur tersebut dapat meningkatkan

aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di kawasan permukiman tersebut,

termasuk memperbaiki akses ekonomi yang berdampak pada peningkatan

kesejahteraan mayarakat, sehingga berdampak semakin baiknya

lingkungan pada kawasan MBR dan kumuh yang tertangani.

Selain itu di kawasan strategis juga dilakukan pembangunan jalan

lingkungan sepanjang 19.145,65 m’ ( 294,55% dari target 6.500 m’) yang

tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Makassar, Maros, Bantaeng, Pinrang,

Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan

Enrekang jauh melebihi dari target tahun 2014 ini. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin terbukanya kantong-kantong perekonomian dan

aksesibilitas masyarakat khususnya di kawasan strategis seperti kawasan

lahan pangan berkelanjutan, sehingga mobilitas hasil-hasil produksi

menjadi lebih baik terutama jangkauan pemasaran kebutuhan utama

terhadap kawasan lainnya dapat dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut

selanjutnya akan menjalin sinergitas hubungan perekonomian, yang mana

pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan

masyarakatnya.

Pencapaian rasio rumah layak huni sebesar 0,30 telah dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas rumah bagi


72

masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan melakukan peningkatan

kualitas bagi rumah rakyat miskin sebanyak 969 unit rumah (96,90 %

dari target 1.000 unit rumah) yang tersebar di 24 kabupaten / kota. Hal

ini merupakan wujud dari perhatian Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam

membantu peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).

Mendukung hal tersebut di atas juga telah dilakukan Sosialisasi

peraturan perundang-undangan bidang perumahan yang sebanyak

30 orang aparat kabuaten/kota se Sulawesi Selatan (100 % dari target),

Penyuluhan dan pengawasan lingkungan sehat perumahan kepada

masyarakat dan aparat terkait sebanyak 45 orang peserta diamana Rasio

laki-laki dan perempuan yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan tindak

lanjut pemeliharaan lingkungan sehat perumahan (0 : 100)%. Selain itu

pelaksanaan strategi penetapan kebijakan perumahan dan permukiman

telah dilakukan serta Sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan serta

Perencanaan Proyek Manajemen Unit (PPMU - PPIP) telah dilaksanakan

dan diapresiasi dalam dokumen laporan hasil pelaksanaan yang mana

keluarannya berupa pertemuan dan rapat koordinasi pelaksanaan tahun

2014. Diharapkan dengan adanya koordinasi pedoman perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan perumahan di Sulawesi Selatan serta program

pada setiap manajemen unit tersebut di atas baik terkait pengembangan

infrastruktur permukiman dapat lebih membuka akses kordinasi antara

masing-masing sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang

sinergitas dan terpadu.


dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010, dan


73

pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan Sayembara dan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara. Namun belum

terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya beberapa

pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen pendukung

terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat dilakukannya

pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara diharapkan menjadi

bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan terpadu COI. Hal ini

menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan publik di sektor sosial

ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.

Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung juga telah

dilaksanakan antara lain yaitu gedung perkantoran yang terbangun

(1 Unit : Gedung Siaran Kantor Dinas Perhubungan), gedung perkantoran

dlm pemeliharaan (1 Unit : Kws. Kampus II Badan Diklat Pemprov.

Sulsel), bangunan/gedung negara yg mengalami peningkatan nilai dengan

pembangunan sarana pagar (1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe

Kec. Sabbangparu Kab. Wajo), fasiltas umum masyarakat yang

mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

(2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec. Passimarannu Kab. Selayar

dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab. Selayar), Fasilitas Sosial yg terbangun

bagi masyarakat (2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata

Ds. Bontomarannu kab. Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinjai Selatan

Kab. Sinjai), kawasan dalam pematangan / Penimbunan lahan

(2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang & Gereja Lahairoi

Jl. Komp. IDI Makassar), dan Pembangunan Toilet Kantor Gubernur.

Secara umum terealisasi rata-rata 100 % dan seluruh indikator tersebut

menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya akses pilihan demikian pula

dengan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang mana diharapkan


74

dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan dalam pemanfaatan penataan

bangunan dan lingkungan.

Selain itu pelaksanaan pembinaan teknis bangunan gedung telah

dilakukan dengan capaian jumlah aparat provinsi dan kab/kota yang

terbina setelah mengikuti bintek / sosialisasi tentang penataan bangunan

dan lingkungan (25 Orang), Jumlah dokumen harga satuan bangunan

gedung (1 Dok), jumlah laporan verifikasi dan registrasi dokumen

perencanaan (1 Dok. Lap.), Jumlah laporan pengelola teknis (1 Dok.

Lap.), Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung (1 Dok). Sosialisasi

Perpres 73 Tahun 2011 ttg bangunan gedung (60 Orang), Sosialisasi

Pendataan Bangunan Gedung (30 Orang), Sosialisasi Penatausahaan

Rumah Negara (60 Orang), Sosialisasi Penyusunan Harga Satuan

Bangunan Gedung (60 Orang), Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Teknis

Bangunan Gedung (60 Orang). Secara umum terealisasi 100 %, hal ini

merupakan bentuk dukungan teknis dalam proses pembangunan terkait

bangunan dan lingkungan gedung.

Pengembangan / Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan

Bangunan Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti

revitalisasi kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota (250 % dari

target) yaitu : (Kws Pekuburan Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan

Kab. Gowa, Kws.Makam Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang

Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan

Tongkonan Karre Penanian Kab. Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang

Kab. Pangkep dan Kws. Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa

Kab. Enrekang). Dengan dilaksanakan revitalisasi pada kawasan tersebut

menjadikannya lebih berkualitas dan terpelihara, sehingga dapat menarik

para pengunjung baik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk


75

datang berkunjung ke obyek cagar budaya dan bersejarah tersebut yang

secara tidak langsung memberikan dampak dan berkontribusi positif

kepada daerah dan masyarakat sekitar.

Kinerja UPTD Pengembangan Sumber Daya Lokal dilaksanakan

melalui pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur dengan hasil yang

dicapai yaitu Jumlah aparat yang terlatih dalam hal standar prosedur

manual bidang pemukiman sebanyak 5 Orang dan Jumlah aparat

pemerintah yang bertambah kualitas SDM tentang Pengembangan dan

pemberdayaan Sumber Daya Lokal melalui kursus pengujian sebanyak 1

orang.

Selain itu terkait harga satuan dan pemetaan bahan bangunan lokal

telah dilakukan dengan hasil jumlah dokumen yang terbit tentang

pedoman standarisasi bahan bangunan lokal sebanyak 4 edisi Buku

Pedoman dan jumlah peserta sosialisasi SNI Bahan bangunan sebanyak

75 Orang.

Melalui Sistem Pengujian Bahan Bangunan telah diterbitkannya 500

Rekomendasi Hasil Uji bahan bangunan yang berkualitas standar dan

layak, serta mengikutsertakan aparat Provinsi dalam hal pengujian bahan

bangunan melalui kursus dan pelatihan sebanyak 3 Orang.

Operasonal website PIP2B di tahun 2013 tetap dilanjutkan dengan

juga menerbitkan 1 Majalah/Buletin tentang informasi bangunan gedung

dan norma permukiman serta ketersediaan sistem informasi website

tentang PIP2B (1 Sistem Informasi Web), sehingga hasil-hasil

pembangunan sumber daya lokal tetap dapat diakses. Selain itu

Peningkatan SDM aparat melalui Seminar (PIP2B) terkait peraturan di

bidang permukiman dan bangunan gedung sebanyak 1 Kali.


76

Secara umum kinerja UPTD SDL rata-rata 100%, hal ini diharapkan

agar pengembangan sumber daya lokal yang berhubungan dengan

standar prosedural perkim dan NSPM bangunan gedung dan yang

terutama adalah dalam hal pengujian bahan bangunan menjadi sarana

pengendalian dan evaluasi bahan dan material lokal yang digunakan,

sehingga ke depan dapat menghasilkan obyek obyek pembangunan

infrastruktur yang baik dan berkualitas.

Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang

selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan

tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.

2

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas, sensistif gender dan memperhatikan

kearifan lokal

Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014

mencapai 100 % yang termasuk dalam kategori sangat baik. Target dan

realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini dapat diuraikan

sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2014

TARGET CAPAIAN PERSENTASE

(%)

1 2 3


Rasio ketaatan terhadap RTRW

0,58 0,58 100%

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

18,00 18,00 100%

Jumlah produk peninjauan kembali RTRW Provinsi

1 Produk P.K. RTRW

Provinsi

1 Produk P.K. RTRW

Provinsi 100%

Jumlah produk RTR kawasan strategis Provinsi

2 Produk RTR Kws

2 Produk RTR Kws

100%


77

Jumlah perencanaan kawasan RTH / Hutan kota untuk penghijauan

4 Kws 4 Kws 100%

Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait pedoman penyusunan RDTR

50 Orang 50 Orang 100%

Jumlah aparat kab/kota yang bertambah pengetahuannya terkait penyusunan kawasan strategis provinsi

50 Orang 50 Orang 100%

Jumlah kab/kota terprogram dalam sosialisasi pengembangan kota hijau

3 Kab/kota 3 Kab/kota 100%

Jumlah kawasan kab/kota yang difasilitasi dalam penyusunan RDTR Kab/kota

5 kws Kab/kota

14 kws Kab/kota (Lanjutan)

100%

Jumlah Kab/kota yang terfasilitasi penyusunan/ revisi RPIJM

2 Kab/kota 2 Kab/kota 100%

Jumlah frekwensi Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN berdasarkan RTRW



100%

Jumlah aparat yang terbina dalam pengembangan sistem infokom penataan ruang


Jumlah kawasan yang terfasilitasi dalam pembuatan RTH / Hutan kota di Sulsel

1 kws 2 kws 200%

Frekwensi monev pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWN dan RTRWP

12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah aparat yang terbina dalam pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel


Jumlah PERGUB yang terbit terkait penyelenggaraan penataan ruang

1 PERGUB - 0%


78

Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota

1 Dok 1 Dok 100%

Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan Kota

1 Dok 1 Dok 100%

Meningkatnya pengetahuan aparat tentang pengendalian tata ruang (NSPK, SPM, PPNS)

50 orang - 0%

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Kota Baru Mamminasata

1 Produk dokumen

- 0%

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Maritim Mamminasata

1 Produk dokumen

- 0%

Jumlah dokumen RDTR penataan kawasan Pendidikan Mamminasata

1 Produk dokumen

- 0%

Jumlah RDTR penataan kawasan Bantaran Sungai Tallo, Sungai Maros dan Pammukulu

1 Produk dokumen

- 0%

Tersediannya sistem informasi berbasis GIS

sistem infomasi GIS

th- 2014 - 0%

Tersediannya buletin mamminasata

4 Edisi buletin

4 Edisi buletin

100%

Tersediannya portal website mamminasata

Portal Website Th-

2014

Portal Website Th-

2014 100%

Tersediannya galeri penataan ruang mamminasata

1 galeri

1 Galeri - (telah

dianggarkan melalui

APBN dan terealisasi)

100%

Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata

50 orang aparat

50 orang aparat

100%

Jumlah dokumen NSPK dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KSN perkotaan Mamminasata

1 dok. NSPK - 0%


79

Jumlah aparat yang terbina tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan Mamminasata

50 orang aparat

- 0%

Jumlah frekwensi monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan Mamminasata

2 Kali setahun

6 Kali setahun

300%

Jumlah DED RTH kawasan strategis Mamminasata 2 DED RTH - 0%

Bertambahnya kuantitas RTH di Mamminasata 2 obyek RTH - 0%

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan persampahan 3R kawasan Mamminasata

50 Orang - 0%

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pembuatan sumur resapan pengendali banjir kawasan Mamminasata

50 Orang - 0%

Jumlah lembaga yang terbentuk dalam rangka peningkatan kualitas KSN Mamminasata

2 Kelembagaan

(Pengelola TPA Regional MM dan Air

bersih Regional MM

- 0%

Jumlah aparat yang terbina melalui pelatihan pengelolaan kawasan perkotaan

50 orang - 0%

Bertambahnya pengetahuan aparat setelah melakukan studi komparatif perkotaan Mamminasata

20 orang - 0%

Jumlah dokumen penatausahaan pengelolaan administrasi perkantoran UPTD MM

1 dok 1 dok 100%

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Air Bersih Mamminasata

1 dok 1 dok 100%

Jumlah dokumen laporan pelaksanaan PPMU-Persampahan Mamminasata

1 dok 1 dok 100%


80

Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran terwujudnya

perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas,

sensistif gender dan memperhatikan kearifan lokal yang dihasilkan

oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai

berikut :

Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58 Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten dan kota

dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW, sehingga koneksitas

setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat menghasilkan pembangunan

yang berkualitas dan terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas

telah dilakukan penyusunan produk peninjauan kembali RTRW Provinsi

(1 Produk dokumen) dan produk RTR kawasan strategis Provinsi (2 Produk

RTR : RTR Kws Lahan Pangan Berkelanjutan dan RTR Kawasan Terpadu

Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata COI). Sedangkan untuk RDTR

kawasan strategis kabupaten kota yang difasilitasi antara lain 14 RDTR

kawasan kab/kota (lanjutan) yaitu : Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab.

Sinjai, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Emas

Garongkong Kab. Barru, Lanj. RDTR Kws. Pesisir Kab. Barru, Lanj. RDTR

Kws. Perkotaan Kab. Pangkep, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Masamba

Kab. Lutra, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Belopa Kab. Luwu, Lanj. RDTR

Kws. Perkotaan Malili Kab. Lutim, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab.

Bulukumba, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan Kab. Pinrang, lanj. RDTR

Kws. Perkotaan Bontomatene kab. Selayar, Lanj. RDTR Kws. Perkotaan

Pasimasunggu Kab. Selayar, lanj. RDTR Kws. Kota Baru Kab. Gowa,

Lanj. penyusunan RDTR Kws. Kota Baru Kab. Maros. sehingga acuan dan

rujukan terkait tindak lanjut dokumen rencana teknis RTRW yaitu RDTR

kawasan strategis provinsi maupun RDTR kawasan Kab/kota dilakukan

sesuai potensi dan kemampuan daerah dalam pengembangan wilayah

masing-masing.


81

Dukungan peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui

Sosialisasi terkait pedoman penyusunan RDTR Kab/kota dan Kawasan

Strategis Provinsi (masing-masing 50 orang), serta Pelatihan

Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang bagi

aparat kabupaten / kota sebanyak 50 orang, serta pelatihan aparat dalam

pengendalian pemanfaatan ruang prov. Sulsel juga sebanyak 50 Orang.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi penyusunan program KSP dan KSN

berdasarkan RTRW (1 kali Rakor) telah dilakukan, yang didukung oleh

Penyusunan Dokumen revisi RPIJM Kabupaten Bantaeng.

Selain itu dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan Rasio

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rasio persatuan luas wilayah ber

HPL/HGB 18,00 telah dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan

kota untuk penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa,

Maros dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :

Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu, Lutra,

Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba

dan Selayar. Sedangkan pengembangannya dilakukan melalui fasilitasi

pembangunan kawasan RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan

di 2 Kawasan kab/kota yaitu Kab. Enrekang dan Luwu.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang telah disusun Laporan

koordinasi dan fasilitasi pengendalian tata ruang lintas kab/kota dan

dokumen pengendalian pemanfaatan tata ruang termasuk data RTH / Hutan

Kota. Sementara dukungan pengembangan SDM bagi aparat maupun

masyarakat dalam rangka sosialisasi pengembangan kota hijau yang

dilakukan di 3 Kab/Kota yaitu Wajo, Bone dan Soppeng.

UPTD Mamminasata juga telah melaksanakan sosialisasi tentang

peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan KSN perkotaan


82

Mamminasata 50 orang (Sosialisasi Pergub. ttg Perizinan pada Kws

Strategis Provinsi) . Tersediannya buletin mamminasata (4 Edisi Buletin),

Tersediannya portal website mamminasata (1 Portal Web) ; khusus

Pembangunan galeri penataan ruang mamminasata terealisasi melalui APBN

dan tahun 2015 ini dilakukan pemeliharaan (pengembangan kualitas) galeri

tersebut.

Monitoring dan evaluasi 11 program prioritas KSN perkotaan

Mamminasata dilakukan sebanyak 6 kali di tahun 2014. Dan terkait

penatausahaan administrasi perkantoran UPTD MM tertuang dalam laporan

pelaksanaan (1 Dok).

Selain itu telah dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan

kegiatan PPMU- Air Bersih Mamminasata dan Persampahan Mamminasata

yang diapresiasi dalam 2 dokumen laporan hasil pelaksanaan tahun 2014.

Diharapkan dengan adanya program pada setiap manajemen unit tersebut

di atas baik terkait air bersih, penyehatan lingkungan maupun infrastruktur

permukiman dapat lebih membuka akses kordinasi antara masing-masing

sektor yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang sinergitas dan

terpadu.

33

Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah

yang kuat, efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi

birokrasi

Rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk tahun 2014 secara

keseluruhan mencapai rata-rata 100 % yang termasuk dalam kategori

sangat baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya

sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD


83

3. Program peningkatan pengembangan system perencanaan dan system

evaluasi kinerja SKPD

Adapun uraian sebagaimana 3 program yang mendukung sasaran

tersebut di atas adalah sebagai berikut :

➢ Program pelayanan administrasi perkantoran.



(%)

1 2 3 4 5


Tercapainya Tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk menjamin kinerja yang optimal

100% 100% 100%

Banyaknya waktu yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan jasa perkantoran

1 tahun 1 tahun 100%

Jumlah dokumen Kehumasan SKPD 1 Dok 1 Dok 100%

Banyaknya waktu efektif yang tersedia dalam rangka tertib pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa SKPD

1 Tahun 1 Tahun 100%

Jumlah dokumen partisipasi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan KORPRI

1 Dok 1 Dok 100%

Banyaknya waktu efektif dalam pemantapan koordinasi kinerja program dan kegiatan SKPD

1 Tahun 1 Tahun 100%

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa Sasaran Terwujudnya

kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang kuat,

efektif, efisien, transparan dalam mendukung reformasi birokrasi


84

yang terealisasi atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

dengan hasil yang dicapai tersedianya prasarana dan sarana perkantoran

dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Tarkim Sulsel selama 1 tahun

anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan

administrasi SKPD yang ditunjang semakin meningkat kinerja sistem

pelayanan kehumasan dan peran serta PNS dalam pengembangan KORPRI

SKPD. Layanan Pengadaan/Penatausahaan pengadaan barang dan jasa

SKPD juga telah dilaksanakan dalam rangka tertibnya pelaksanaan proses

pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu melalui proses sistem

e-procrurement pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas Tarkim Sulsel

tahun 2014

Selain itu tercapainya tujuan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah

Pusat maupun kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan dan

sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Sulsel tahun 2014, termasuk koordinasi dalam implementasi Rapat Kerja

Lingkup ke PU-an Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan bagian dari

pencapaian tata kelola administrasi pemerintahan SKPD yang baik untuk

menjamin kinerja yang optimal.

Kinerja dari sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang

selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan tingkat

capaian rata-rata di atas 100 %.

➢ Program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD.



(%)

1 2 3 4 5


Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah SKPD, mendukung mempertahankan opini "WTP" Provinsi Sulsel

100% 100% 100%

Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan

1 Dok 1 Dok 100%


85

Jumlah dok. Laporan keuangan CALK, LRA dan Neraca

3 Dok 4 Dok

(termasuk Prognosis)

100%

Meningkatnya pengetahuan aparat provinsi dan kab/kota tentang administrasi kepegawaian


Jumlah dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai

1 dok dokumen laporan penyusunan SIMPEG, ANJAB, analisis kebutuhan pegawai, dan hasil penyidikan pegawai

1 dok dokumen laporan penyusunan ANJAB dan analisis kebutuhan pegawai

75%

Jumlah Dokumen Tata Administrasi Asset SKPD 1 Dok 1 Dok 100%




yang terealisasi atas Program peningkatan kapasitas dan kinerja

SKPD dengan hasil yang dicapai tertibnya pelaksanaan administrasi

keuangan sehingga dapat mendorong peningkatan sistem pelaporan

keuangan SKPD yaitu Laporan keuangan Neraca, CALK, LRA yang

digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini yang ditunjang semakin meningkat kinerja sistem administrasi

kepegawaian dengan meningkatnya pengetahuan aparat provinsi tentang

administrasi kepegawaian sebanyak 75 orang, serta tersedianya dokumen

laporan penyusunan ANJAB dan analisis kebutuhan pegawai 1 dokumen.

Selain itu terkait penataan asset daerah Dinas Tarkim juga telah dilakukan


86

penyusunan laporan pengelolaan dan data asset SKPD sebagai bagian dari

mempertahankan opini WTP Provinsi Sulsel Tahun 2014.




➢ Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan

system evaluasi kinerja SKPD.



(%)

1 2 3 4 5


Meningkatnya sistem perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 Besar Nasional

100% 100% 100%

Jumlah dokumen Rencana Kerja SKPD

1 Dok. Renja

Tahun 2015

1 Dok. Renja Tahun 2015

100%

Jumlah dok. RKA dan DPA Pokok dan perubahan 4 Dok 4 Dok 100%

Jumlah Laporan Bulanan-Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan dan dokumen laporan bulanan per paket kab/kota

17 Dok. Laporan Bulanan- Triwulan-

Tahunan per Jenis Kegiatan dan 12 Dok.

Laporan Bulanan per

Paket Kab/Kota

17 Dok. Laporan Bulanan-

Triwulan-Tahunan per Jenis Kegiatan

dan 12 Dok. Laporan Bulanan

per Paket Kab/Kota

100%

Jumlah dokumen LAKIP SKPD 1 Dok. LAKIP

1 Dok. LAKIP 100%

Jumlah buku informasi SKPD, Data Base Keciptakaryaan dan Dokumen identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota

1 Buku informasi SKPD, 1

Dok. Data Base

Keciptakaryaan dan 5

Dok. Identifikasi

data sektoral

urusan Tata Ruang dan permukiman Kab/kota

1 Buku informasi

SKPD, 1 Dok. Data Base

Keciptakaryaan dan 8

Dok. Identifikasi

data sektoral urusan Tata Ruang dan

permukiman Kab/kota

100%


87

Jumlah pelaksanaan pameran pembangunan SKPD

1 kali 1 kali 100%




yang terealisasi atas Program peningkatan pengembangan sistem

perencanaan dan system evaluasi kinerja SKPD dengan hasil yang

dicapai yaitu tersusunnya RKA dan DPA Pokok dan Perubahan Tahun 2014

serta Dokumen Rencana kerja Tahun 2015 SKPD. Dokumen-dokumen

tersebut digunakan sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan

untuk tahun 2014 dan perencanaan di tahun 2015. Selain itu juga telah

disusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Tarkim Prov. Sulsel tahun 2014. Dokumen tersebut

digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan

Permukiman.

Selain itu pula telah tersusun dokumen buku informasi SKPD

(1 Buku), Data Base Keciptakaryaan (1 Dokumen) dan 8 Dokumen

identifikasi bidang penatan ruang dan permukiman kab/kota (Identifikasi

kws. Cagar Budaya dan Bangunan Bersejarah Sulsel, Identifikasi Kawasan

Kumuh dan Luas Genangan, Identifikasi RTH Ber-HPL/HGB, Identifikasi

Sarana Prasarana Persampahan Kab.Luwu, Identifikasi Sarana Prasarana

Persampahan Kota Palopo, Identifikasi Sarana Prasarana Persampahan

Mamminasata, Identifikasi Sumber-sumber air baku potensial Pedesaan

Sulsel dan Identifikasi Persampahan kab. Soppeng). Dengan tersusunnya

dokumen tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk kebutuhan


88

penyusunan perencanaan sektor keciptakaryaan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman.

Dinas Tarkim juga ikut serta dalam pelaksanaan Pameran

Pembangunan Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi in Cooporated Development

Expo ( SIDE ) tahun 2014. sebagai salah satu peserta SKPD lingkup

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berpartisipasi dan mendapatkan

apresiasi sebagai Juara Harapan II pada pameran tersebut. Diharapkan

bahwa ketersediaan dan penyebarluasan informasi pembangunan

khususnya lingkup keciptakaryaan dapat diketahui oleh masyarakat luas

sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja pada tahun selanjutnya. Hal ini

merupakan bagian dari peningkatan sistem perencanaan dan evaluasi

kinerja SKPD dalam mendukung Prov. Sulsel 3 besar Nasional.




3. Indikator Kinerja Utama

#

Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni

(khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur

permukiman yang berkualitas.

➢ Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan

penyehatan lingkungan.

Penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus utama untuk

ditangani sejalan dengan komitmen internasional yang tertuang dalam

Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 dan Target Provinsi

Sulawesi Selatan hingga tahun 2014.


89

Cepatnya pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan

maupun di pedesaan mengakibatkan beban hidup semakin tinggi dan

kualitas permukiman seperti sanitasi dan air bersih mengalami

degradasi. Gejala peningkatan kebutuhan air diperkirakan akan terus

meningkat seiring pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan

kegiatan ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penanganan Penyehatan

lingkungan permukiman / sanitasi merupakan upaya membuang limbah

cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan

hidup sehat, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan

perumahan. Adapun bagian dari Pengembangan tersebut terdiri

Pengelolaan Air limbah, Persampahan dan Sistem Saluran Drainase.

Penyediaan layanan sanitasi menjadi salah satu fokus utama

untuk ditangani sejalan dengan komitmen internasional yang tertuang

dalam Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 dan Target Provinsi

Sulawesi Selatan hingga tahun 2014. Di harapkan dengan pembenahan

layanan tersebut maka kehidupan masyarakat dalam hal kesehatan dan

kebersihan, khususnya di kawasan perkotaan bisa ditingkatkan. Tujuan

Program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan prasarana dan sarana

penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka mewujudkan

kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, produktif dan

berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Secara Umum rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk

tahun 2014 mencapai 100 % yang termasuk dalam kategori sangat

baik. Target dan realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini

dapat diuraikan sebagai berikut :


90

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN

2013-2018

TARGET TAHUN

2014

REALISASI TAHUN

2014

PERSENTASE

(%)

CAPAIAN

S.D TH. 2014

VOLUME %

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya keterpenuhan

kebutuhan akan rumah layak huni

(khususnya rumah tangga

miskin) dan infrastruktur

permukiman yang berkualitas

Persentase rumah tangga pengguna

air bersih / Cakupan air

bersih penduduk

87% 84,00% 87,37% 104,00% 87,37% 100,43%

Persentase rumah

tangga bersanitasi

80% 76,78% 82,61% 107,50% 82,61% 103,26%

Persentase penanganan

sampah

85% 82,47% 82,47% 100% 82,47% 97,02%

Ketersediaan

sistem jaringan pelayanan air

minum perdesaan di 350 kawasan

perdesaan

350 kws

perdesaan (175.000

Jiwa)

60 kws

perdesaan (30.000

Jiwa)

21 kws

perdesaan (10.500

Jiwa)

35,00% 21 kws

perdesaan (10.500

Jiwa)

6,00%

Ketersediaan sistem jaringan

pelayanan air

minum perkotaan di 10 kawasan

perkotaan

10 kws perkotaan

(5.000

Jiwa)

2 kws perkotaan

(1.000

Jiwa)

0 0% 0 0%

Persentase cakupan

pelayanan air bersih perpipaan

terlindungi perdesaan

61,00% 50,69% 50,69% 100% 50,69% 83,09%

Persentase

cakupan pelayanan air

bersih perpipaan

terlindungi perkotaan

85,26% 75,46% 75,46% 100% 75,46% 88,51%

Luas kawasan pembebasan

lahan IPA Regional

Mamminasata

1 Kawasan (5 Ha)

1 Kawasan (5 Ha)

- 0% - 0%

Panjang drainase

tersier yang terbangun

50.000 m' 10.000 m' 6.268,33

m'

62,68% 6.268,33

m'

12,54%

Jumlah MCK yang terbangun

24 Unit 5 Unit 2 Unit 40,00% 2 Unit 8,33%

Jumlah kontainer

yang tersedia

48 Unit 10 Unit - 0% - 0%

Jumlah Arm Roll Truck yang

tersedia

5 Unit 1 Unit - 0% - 0%

Jumlah Motor

sampah tiga rida

yang tersedia

24 Unit 5 Unit - 0% - 0%

Rasio aparat laki-

laki dan

perempuan yang terbina tentang

teknik pengolahan air limbah dan

persampahan

250 orang

(50 : 50 )

%

50 orang

(65 : 35 )

%

- 0% - 0%

Jumlah kawasan

yang mengelola

persampahan melalui sistem

komposting

5 Kws 1 Kws - 0% - 0%




91

miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas dilakukan

pada Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan terlihat bahwa cakupan

pelayanan air bersih perpipaan terlindungi baik perdesaan maupun

perkotaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai target yang

diharapkan 50,69% (Perdesaan) di tahun 2014 terjadi peningkatan

dibanding tahun 2013 sebesar 49,78% dan untuk cakupan di perkotaan

meningkat menjadi 75,46% dibanding tahun 2013 terealisasi 70,84 %.

Akan tetapi secara komulatif tingkat capaian air bersih perpipaan di

tahun 2014 ini sebesar 60,09 % terjadi peningkatan dari sebelumnya

tahun 2013 dengan capaian sebesar 57,65 %. Hal ini menjadi bagian

dari meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan air

bersih sebesar 87,37% (104 % melebihi target 84,00%) tahun 2014.

Adapun Output yaitu bertambahnya jangkauan ketersediaan

sistem jaringan pelayanan air minum perdesaan dan perkotaan di

21 Kawasan perdesaan pada 7 kabupaten/kota (35 % dari target 60

kawasan perdesaan) antara lain di Kabupaten Maros, Kabupaten

Pangkep, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Selayar,

Kabupaten Bone, dan Kabupaten Toraja Utara. Dibanding tahun 2013

penambahan sistem jaringan prasarana dan sarana air bersih/minum

terdapat di 61 kawasan perdesaan dan di 3 kawasan perkotaaan.

Sementara untuk penyediaan sarana air minum perkotaan belum

dilaksanakan melalui APBD di tahun 2014 ini disebabkan oleh

permasalahan lokasi dan anggaran. Adapun ketersediaan jaringan air

minum di Sulawesi Selatan di perkotaan sebagian besar dilaksanakan

melalui penambahan kapasitas SPAM IKK kecamatan pada sumber


92

anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

Sulawesi Selatan.

Dalam rangka mendukung pengembangan hal tersebut di atas

juga telah disusun AMDAL dan DED Air Bersih Mamminasata. Namun

untuk pengadaan Lahan IPA Regional Mamminasata belum dapat

terlaksana karena terkendala permasalahan lahan, akan tetapi di tahun

2015 penganggarannya diajukan kembali karena merupakan program

strategis dalam pengembangan air bersih khususnya di kawasan

Mamminasata. Dengan bertambahnya ketersediaan prasarana dan

sarana air bersih ini berarti tingkat cakupan pelayanan pemenuhan dan

kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih baik, dan ini berdampak

pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya derajat kesehatan

masyarakat. sehingga pelayanan Pemerintah terhadap penduduk/rumah

tangga khususnya dalam layanan air minum akan semakin meningkat.

Persentase Rumah tangga bersanitasi meningkat sebesar 82,61%

(107,5% melebihi target 76,78%) di tahun 2014 dan dibanding tahun

2013 persentasenya 81,08 %. Sementara persentase penanganan

persampahan sebesar 82,47 % (100% dari target) di tahun 2014.

Adapun Outputnya antara lain bertambahnya sarana dan prasarana air

limbah berupa drainase tersier sepanjang 6.268 M’ (62,68% dari target

10.000 m’ yang direncanakan) yang tersebar di 14 kabupaten/kota

yaitu Gowa, Takalar, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Pinrang,

Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Luwu, Luwu Timur dan Luwu Utara.

Dibanding tahun 2013 terbangun sepanjang 12.560,90 m’. Sementara

untuk MCK yang terbangun sebanyak 2 unit dari target 5 unit (40% dari

target 5 Unit) di kabupaten Maros dan dibanding tahun 2013 terbangun

sebanyak 3 unit. Sedangkan kawasan di kabupaten/kota yang menjadi


93

percontohan pengelolaan persampahan sistem komposting belum dapat

dilaksanakan karena keterbatasan lokasi dan anggaran. Penambahan

kapasitas jaringan air limbah juga dilaksanakan melalui sumber

anggaran APBN Satker Pengembangan Kinerja Penyehatan Lingkungan

Permukiman Sulawesi Selatan. Dengan terlaksananya pembangunan

sektor ini maka akan semakin memudahkan masyarakat memperoleh

layanan terhadap penyehatan lingkungan permukiman (PLP), sehingga

dapat meningkatkan cakupan sanitasi lingkungan kepada setiap

penduduk/rumah tangga.

Dalam mendukung pelaksanaan tersebut di atas telah dilakukan

itu pembinaan aparat kabupaten / kota dalam hal pengelolaan air

limbah dan persampahan yang terfasilitasi sebanyak 111 orang (64,86 :

35,14 ) % dari target 50 orang (65 : 35 ) %. Selain itu jug telah

dilakukan Pra Lokakarya dan Lokakarya Sanitasi yang diikuti 50 Orang

aparat provinsi dan kab/kota.

Untuk lebih meningkatkan pencapaian jangkauan dan cakupan

sistem pelayanan air bersih, sanitasi dan persampahan di provinsi

Sulawesi Selatan sampai kepada target yang diinginkan tahun 2014 ,

maka dalam rangka pencapaian target tersebut indikator kinerja ini

mendapat dukungan dana yang bersumber dari APBN sebagaimana

yang tergambar pada tabel alokasi dana dan realisasi anggaran APBN

tahun 2014 pada pembahasan selanjutnya.

Dengan bertambahnya ketersediaan prasarana dan sarana air

bersih, sanitasi dan persampahan ini berarti tingkat cakupan pelayanan

pemenuhan dan kualitas air bersih masyarakat menjadi lebih baik, dan

ini berdampak pada perbaikan kualitas kehidupan khususnya derajat

kesehatan masyarakat. Dan indikator sasaran tersebut telah dilakukan


94

dengan sangat baik yang selanjutnya akan dilakukan operasional

kegiatan berkelanjutan. Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat

baik yang selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan

dengan tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.


SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

TAHUN 2013-2018

TARGET

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2014

PERSEN

TASE (%)

CAPAIAN S.D TH. 2014

VOLUME %

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya

keterpenuhan kebutuhan akan

rumah layak huni (khususnya

rumah tangga miskin) dan

infrastruktur permukiman

yang berkualitas

Persentase

kawasan kumuh

0,080 % 0,100 % 0,100 % 100% 0,100 % 80%

Rasio rumah layak huni

0,50 0,30 0,30 100% 0,30 60%

Terwujudnya

penataan kawasan permukiman dan

penataan bangunan,

terbangunnya Wisma Negara

kawasan COI

100% 23% 0% 0% 0% 0%

Cakupan

ketersediaan rumah layak huni

45,00% 25,00% 25,00% 100% 25,00% 55,55%

Cakupan layanan rumah layak huni

yang terjangkau

35,00% 15,00% 15,00% 100% 15,00% 42,86%

Cakupan

lingkungan yang sehat dan aman

yang didukung dengan PSU

30,00% 20,00% 20,00% 100% 20,00% 66,67%

Panjang jalan

lingkungan pada yang terbangun

pada kawasan perumahan

PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba,

KTP2D dan Rusun

28.100 M' 4.800 M' 47.687,00

M'

993,48% 47.687,00

M'

169,70%

Panjang drainase lingkungan yang

terbangun pada kawasan

perumahan

PNS/TNI/POLRI, Kasiba, Lisiba,

KTP2D dan Rusun

26.750 M' 5.000 M' 15.962,10 M'

319,24% 15.962,10 M'

59,67%

Panjang jalan

lingkungan yang terbangun pada

kawasan permukiman

masyarakat berpenghasilan

rendah, dan kumuh

3.450 M' 500 M' 17.548,84

M'

3.509,77

%

17.548,84

M'

508,66%

Jumlah unit

rumah yang di fasilitasi dalam

rangka peningkatan

kualitas layak

5.000 Unit

rumah

1.000 Unit

rumah

969 Unit 96,90% 969 Unit 19,38%


95

Rasio laki-laki dan perempuan yang

berpartisipasi dalam sosialisasi

dan tindak lanjut pemeliharaan

lingkungan sehat perumahan (45 :

55) % dari 240 Orang

(45: 55) % dari 240

peserta

(60: 40) % dari 80

peserta

(0 : 100) 45 orang

peserta

56,25% (0 : 100) 45 orang

peserta

18,75%

Panjang jalan lingkungan pada

kawasan strategis

26.800 m' 6.500 m' 19.145,65 M'

294,55% 19.145,65 M'

71,44%

Panjang jembatan

pada kawasan strategis

600 m' 120 m' - 0% - 0%

Jumlah tahapan

pembangunan Menara COI dari

timur indonesia bangkit

3 Tahap - - 0% - 0%

Jumlah tahapan pembangunan

wisma negara

3 Tahap (100%)

Tahap I - 0% - 0%

Jumlah tahapan

pembangunan museum 1.000

pahlawan nusantara

2 Tahap - - 0% - 0%

Jumlah tahapan pembangunan

Mesjid Rahimakumullah

3 Tahap - - 0% - 0%

Jumlah gedung

perkantoran yang terbangun

- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%

Jumlah gedung perkantoran

dalam pemeliharaan

- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%

Jumlah bangunan

/ gedung negara yang mengalami

peningkatan nilai dengan

pembangunan

sarana pagar

- 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 100%

Jumlah fasilitas umum

masyarakat yang mengalami

peningkatan nilai

dengan pembangunan

sarana pagar

- 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 100%

Jumlah Fasilitas Sosial yang

terbangun bagi masyarakat

- 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 100%

Jumlah kawasan

dalam pematangan /

Penimbunan lahan

- 1 Kws 2 Kws 200% 2 Kws 200%

Jumlah kawasan

cagar budaya yang direvitalisasi

10 Kws 2 Kws 5 Kws 250% 5 Kws 50%

Jumlah bangunan bersejarah yang

direvitalisasi

5 Bgn 1 Bgn - 0% - 0%




96

miskin) dan infrastruktur permukiman yang berkualitas juga

dilakukan pada Program Program Pengembangan Perumahan dan

Permukiman terlihat bahwa pencapaian kualitas lingkungan perumahan

dan pemukiman yang masih diperlukan fasilitas prasarana dan sarana

yang memadai dan sehat, terutama kondisi kawasan kumuh yang saat ini

persentasenya masih terdapat 0,100 % wilayah perkotaan atau

4.106,70 Ha yang belum tertangani di berbagai kawasan kabupaten/kota

sampai dengan tahun 2014, dan dibanding tahun 2013 terdapat

4.145,48 Ha atau 0,101 %.


Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan

permukiman, peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman

kumuh padat perkotaan serta bagi masyarakat kurang mampu. Adapun

upaya-upaya yang dilakukan yaitu pembangunan jalan lingkungan di

beberapa kabupaten kota pada kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI,

Kasiba, Lisiba, KTP2D, Rusun dan swasta dengan panjang 47.687 m’

(993,48% yang mana jauh melebihi dari target yang direncanakan 4.800

m’) dan dibandingkan realisasi di tahun 2013 capaiannya sangat baik

yaitu 94.297,28 m’ (542,27% dari target). Sedangkan pembangunan

drainase lingkungan pada kawasan yang sama dilakukan sepanjang

15.962 m’ ( 319,24% yang juga melebihi dari target rencana 5.000 m’)

yang tersebar di 22 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dan sebagai

pembanding capaian tahun 2013 yaitu 24.145,20 m’ (2.557,75 % dari

target). Hal ini menunjukkan semakin terbukanya aksesibilitas masyarakat

di kawasan-kawasan perumahan sehingga mobilitas perekonomian

masyakarat menjadi lebih baik dan meningkat. Selain itu dengan

pembangunan infrastruktur drainase lingkungan menjadikan luas


97

genangan akan semakin berkurang, sehingga dampak banjir dapat

diminalisir pada kawasan tersebut.

Sementara pada kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan

rendah dan kumuh juga dibangun jalan lingkungan sepanjang 17.548 m’

(3.509,7% dari target 500 m’) yang tersebar di 78 lokasi

12 kabupaten/kota yaitu Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Sinjai,

Wajo, Bone, Luwu, Luwu Timur, Toraja Utara, Selayar, dan Bulukumba.

Caian tersebut dibanding tahun 2013 dapat terbangun sepanjang

10.252,77 m’. Dengan tersediannya infrastruktur tersebut dapat

meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di kawasan

permukiman tersebut, termasuk memperbaiki akses ekonomi yang

berdampak pada peningkatan kesejahteraan mayarakat, sehingga

berdampak semakin baiknya lingkungan pada kawasan MBR dan kumuh

yang tertangani.

Selain itu di kawasan strategis juga dilakukan pembangunan jalan

lingkungan sepanjang 19.145,65 m’ ( 294,55% dari target 6.500 m’) yang

tersebar di 12 Kabupaten/Kota yaitu Makassar, Maros, Bantaeng, Pinrang,

Bone, Soppeng, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja dan

Enrekang jauh melebihi dari target tahun 2014 ini. Dan dibanding tahun

sebelumnya 2013 yang dapat dibangun sepanjang 15.684,4 m’. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin terbukanya kantong-kantong perekonomian

dan aksesibilitas masyarakat khususnya di kawasan strategis seperti

kawasan lahan pangan berkelanjutan, sehingga mobilitas hasil-hasil

produksi menjadi lebih baik terutama jangkauan pemasaran kebutuhan

utama terhadap kawasan lainnya dapat dilakukan. Sejalan dengan hal

tersebut selanjutnya akan menjalin sinergitas hubungan perekonomian,


98

yang mana pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup dan tingkat

kesejahteraan masyarakatnya.

Pencapaian rasio rumah layak huni sebesar 0,30 telah dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan melakukan peningkatan

kualitas bagi rumah rakyat miskin sebanyak 969 unit rumah (96,90 %

dari target 1.000 unit rumah) yang tersebar di 24 kabupaten / kota. Hal

ini merupakan wujud dari perhatian Pemerintah, baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam

membantu peningkatan derajat dan kualitas hidup masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR).


dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman sejak tahun 2010, dan

pada tahun 2014 ini juga telah menyelesaikan tahapan Sayembara dan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Wisma Negara. Namun belum

terdapat realisasi fisik di lapangan oleh karena adanya beberapa

pertimbangan, walaupun berdasarkan beberapa dokumen pendukung

terkait hal tersebut telah tersedia sebagai prasyarat dilakukannya

pembangunan fisik pada kawasan ini . Wisma Negara diharapkan menjadi

bagian dari tindak lanjut pengembangan kawasan terpadu COI. Hal ini

menjadi bentuk dukungan moril bagi kepentingan publik di sektor sosial

ekonomi dan budaya yang bernuansa nasional.

Pembangunan dan peningkatan bangunan gedung juga telah

dilaksanakan antara lain yaitu gedung perkantoran yang terbangun

(1 Unit : Gedung Siaran Kantor Dinas Perhubungan), gedung perkantoran

dlm pemeliharaan (1 Unit : Kws. Kampus II Badan Diklat Pemprov.

Sulsel), bangunan/gedung negara yg mengalami peningkatan nilai dengan


99

pembangunan sarana pagar (1 Unit : Gd. SDN. No. 204 Sompe

Kec. Sabbangparu Kab. Wajo), fasiltas umum masyarakat yang

mengalami peningkatan nilai dengan pembangunan sarana pagar

(2 Unit : Lapangan Upacara Ds. Bonerate Kec. Passimarannu Kab. Selayar

dan Lap. Sepak Bola Ds. Onto Kab. Selayar), Fasilitas Sosial yg terbangun

bagi masyarakat (2 Unit : Museum Mini Gantarang Lalang Bata

Ds. Bontomarannu kab. Selayar dan Mushallah SMPN Bikeru Sinjai Selatan

Kab. Sinjai), kawasan dalam pematangan / Penimbunan lahan

(2 Kws : Kws. Gereja Toraja Evata Panakkukang & Gereja Lahairoi

Jl. Komp. IDI Makassar), dan Pembangunan Toilet Kantor Gubernur.

Secara umum terealisasi rata-rata 100 % dan seluruh indikator tersebut

menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya akses pilihan demikian pula

dengan sarana penunjang aktifitas masyarakat yang mana diharapkan

dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan dalam pemanfaatan penataan

bangunan dan lingkungan.

Pengembangan / Revitalisasi terhadap Kawasan Cagar Budaya dan

Bangunan Bersejarah juga telah dilakukan di tahun 2014 ini seperti

revitalisasi kawasan cagar budaya di 5 Kws kabupaten/kota (250 % dari

target) yaitu : (Kws Pekuburan Ds.Sengka, Kec. Bonto Nompo Selatan

Kab. Gowa, Kws.Makam Bersejarah Lingk. Lembang-Lembang

Kel. Malilingi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, Kws. Makam Kuburan

Tongkonan Karre Penanian Kab. Torut, Kws. Makam Karaeng Labuakkang

Kab. Pangkep dan Kws. Taman Makam Pahlawan Kec. Maiwa

Kab. Enrekang). Jika dibandingkan tahun sebelumnya 2013 cagar budaya

yang direvitalisasi sebanyak 3 kawasan. Dengan dilaksanakan revitalisasi

pada kawasan tersebut menjadikannya lebih berkualitas dan terpelihara,

sehingga dapat menarik para pengunjung baik wisatawan nusantara


100

maupun mancanegara untuk datang berkunjung ke obyek cagar budaya

dan bersejarah tersebut yang secara tidak langsung memberikan dampak

dan berkontribusi positif kepada daerah dan masyarakat sekitar.

Sasaran tersebut telah dilakukan dengan sangat baik yang

selanjutnya akan dilakukan operasional secara berkelanjutan dengan

tingkat capaian rata-rata di atas 100 %.

#

Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan

lokal.


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN 2013-2018

TARGET

TAHUN 2014

REALISASI

TAHUN 2014

PERSEN

TASE (%)

CAPAIAN S.D TH. 2014

VOLUME %

1 2 3 4 5 6 7 8

Terwujudnya

perencanaan dan

pengendalian pembangunan

yang berkualitas, sensitif gender

dan memperhatikan

kearifan lokal

Rasio ketaatan

terhadap RTRW

0,73 0,58 0,58 100% 0,58 79,45%

Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber

HPL/HGB

26,00 18,00 18,00 100% 18,00 69,23%

Jumlah produk peninjauan

kembali RTRW Provinsi

1 Produk P.K. RTRW

Provinsi

1 Produk P.K. RTRW

Provinsi

1 Produk P.K. RTRW

Provinsi

100% 1 Produk P.K. RTRW

Provinsi

100%

Jumlah produk

RTR kawasan strategis Provinsi

10 Produk

RTR Kws

2 Produk

RTR Kws

2 Produk

RTR Kws

100% 2 Produk

RTR Kws

20%

Jumlah perencanaan

kawasan RTH / Hutan kota untuk

penghijauan

20 Kws 4 Kws 4 Kws 100% 4 Kws 20%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Sasaran terwujudnya

perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas,

sensistif gender dan memperhatikan kearifan lokal yang dihasilkan

oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai

berikut :


101

Memenuhi rasio ketaatan terhadap RTRW sebesar 0,58 Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan telah memfasilitasi seluruh kabupaten dan kota

dalam rangka pendampingan penyusunan RTRW, sehingga koneksitas

setiap perencanaan pada suatu wilayah dapat menghasilkan pembangunan

yang berkualitas dan terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut di atas

telah dilakukan penyusunan produk peninjauan kembali RTRW Provinsi

(1 Produk dokumen) dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan pada

terhadap kondisi-kondisi saat ini di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan

itu produk RTR kawasan strategis Provinsi (2 Produk RTR : RTR Kws Lahan

Pangan Berkelanjutan dan RTR Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial,

Budaya dan Pariwisata COI) telah selesai dan dokumen tersebut telah siap

diajukan kepada DPRD untuk di PERDA-kan di tahun 2015 sebagaimana di

tahun 2013 telah dilakukan penyusunan Ranperda dan Penyempurnaan

Materi Teknis dokumen tersebut. Sedangkan untuk RDTR kawasan strategis

kabupaten kota yang difasilitasi antara lain 14 RDTR kawasan kab/kota

(lanjutan) sehingga acuan dan rujukan terkait tindak lanjut dokumen

rencana teknis RTRW yaitu RDTR kawasan strategis provinsi maupun RDTR

kawasan Kab/kota dilakukan sesuai potensi dan kemampuan daerah dalam

pengembangan wilayah masing-masing.

Selain itu dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan Rasio

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rasio persatuan luas wilayah ber

HPL/HGB 18,00 telah dilakukan Lanjutan Perencanaan kawasan RTH / Hutan

kota untuk penghijauan kab/kota di tahun 2014 untuk Kab. Takalar, Gowa,

Maros dan Enrekang serta penyusunan DED Hutan Kota di Kab/kota :

Maros, Pangkep, Pinrang, Barru, Sidrap, Soppeng, Bone, Wajo, Luwu, Lutra,

Palopo, Enrekang, Tator, Torut, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba

dan Selayar. Sedangkan pengembangannya dilakukan melalui fasilitasi

pembangunan kawasan RTH / Hutan kota di Sulsel dilaksanakan

di 2 Kawasan kab/kota yaitu Kab. Enrekang dan Luwu. Sebagaimana Hal

tersebut di atas juga telah dilakukan di tahun sebelumnya 2013 yaitu untuk


102

kabupaten / kota : Sidrap, Barru dan Bone untuk perencanaannya termasuk

penyusunan DED RTH serta Hutan Kota pada beberapa Kabupaten/Kota

lainnya termasuk Kabupaten Sidrap dan Barru.

Secara Umum rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran ini untuk

tahun 2014 mencapai di atas 100 % yang termasuk dalam kategori sangat

baik.

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan pada

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 169.441.391.098,- atau 96,75 % dari

total anggaran sebesar Rp. 175.140.288.406,-. Adapun rinciannya yaitu

Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) Rp. 16.548.603.406,- terealisasi

sebesar Rp. 16.246.292.062,- (98,17%) dan Belanja Langsung (Kegiatan)

sebesar Rp. 158.591.685.000,- terealisasi sebesar Rp. 153.195.099.036,-

(96,60 %).

Di samping anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD tersebut di

atas, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan juga

memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk membiayai kegiatan di Bidang Tata Ruang dan Permukiman

yang antara lain :

1. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan

dengan alokasi anggaran Rp. 731.925.517.000,-.

2. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dekonsentrasi


103

Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan) dengan alokasi anggaran Rp. 1.587.056.000,-.

3. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian

Agraria dan Tata Ruang / BPN (Dekonsentrasi Bidang Tata Ruang

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan) dengan

alokasi anggaran Rp. 5.563.539.000,- dan

4. SATKER dan PPK Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan

Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang /

BPN (Dekonsentrasi Bidang Tata Ruang Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan) dengan alokasi anggaran

Rp. 1.063.450.000,-.

Adapun alokasi dan realisasi penganggarannya terlihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel Alokasi Dana dan Realisasi Anggaran APBN TA. 2015 Pada

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

No SATKER Jumlah Dana

(Rp)

Realisasi

(Rp) Persentase

(%)

A

Satker dan PPK Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PERA Provinsi Sulsel

1.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN

Satker Pengembangan Kawasan

Permukiman dan Penataan Bangunan Sulsel

PPK. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- Pembinaan dan Pengawasan

Pengembangan Permukiman - Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman Perkotaan - Pembangunan dan Pengembangan

Kawasan Permukiman Perdesaan

- Infrastruktur Perdesaan (PPIP) - Sistem Pelaporan Secara Elektronik

(e-Monitoring) Satker Kem. PU IV - Keswadayaan Masyarakat

- Layanan Perkantoran

- Kendaraan Bermotor - Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

241.381.559.000

187.437.852.000

5.544.966.000

120.093.056.000

19.531.870.000

5.568.110.000 50.019.000

34.237.771.000

2.024.900.000

302.360.000 85.000.000

236.942.994.000

184.600.089.778

5.473.220.000

119.244.904.000

19.521.943.180

5.417.254.400 49.921.000

32.949.448.548

1.859.068.550

0 84.330.000

98,16

98,49

98,71

99,29

99,95

97,29 99,80

96,24

91,81

0 99,21


104

2.

3.

PPK. Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan


Penyelenggaraan Bangunan Gedung - Penyelenggaraan Penataan Bangunan

- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV


- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Satker Pengembangan Air Minum dan

Sanitasi Provinsi Sulsel

PPK. Pembinaan dan Pengembangan

Penyehatan Lingkungan Permukiman - Pembinaan dan Pengawasan

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

- Sistem Penanganan Persampahan Skala

Regional - Sistem Penanganan Sampah Skala Kota

- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III

- Sistem Pengolahan Air Limbah Skala

Kota - Sistem Pengolahan Air Limbah Skala

Kawasan

- Sistem Pengolahan Air Limbah Khusus - Sistem Penanganan Persampahan Skala

Kawasan - Sistem Penanganan Persampahan

Khusus


PPK. Pembinaan dan Pengembangan Air Minum


Pengembangan SPAM - SPAM PDAM Terfasilitasi

- Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM

- SPAM Non PDAM Terfasilitasi

- SPAM Perkotaan - SPAM Berbasis Masyarakat

- SPAM di Kawasan Khusus

- Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV


Satker Perencanaan dan Pengendalian

Provinsi Sulsel

PPK. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri,

Data Informasi

- Laporan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Permukiman


- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

53.943.707.000

7.708.668.000

45.416.040.000

24.831.000

774.168.000

20.000.000

486.335.520.000

100.668.370.000

10.826.559.000

64.150.000

61.340.007.000

43.827.000

9.438.207.000

6.036.800.000

4.437.800.000 6.998.000.000

459.500.000

1.023.520.000

385.667.150.000

4.484.940.000

158.544.017.000

3.623.960.000

5.346.430.000

180.315.735.000 7.986.873.000

23.267.215.000

170.360.000

1.927.620.000

4.208.438.000

4.208.438.000

3.648.431.000

467.507.000

87.000.000

5.000.000

52.342.903.850

7.012.153.350

44.597.912.000

0

712.838.500

20.000.000

466.487.738.649

89.725.004.170

7.760.276.700

0

54.424.908.400

16.200.000

9.155.917.070

6.006.483.000

4.413.678.000 6.934.000.000

413.800.000

599.741.000

376.762.734.479

4.010.647.050

155.515.885.679

3.084.933.600

5.346.430.000

179.906.459.000 5.186.380.700

22.024.823.450

108.358.300

1.578.816.700

4.163.292.000

4.163.292.000

3.612.536.950

458.395.050

87.360.000

5.000.000

97,03

90,96

98,20

0

92,08

100,00

95,92

89,13

71,68

0

88,73

36,96

97,01

99,50

99,46 99,09

90,05

58,60

97,69

89,42

98,09

85,13

100,00

99,77 64,94

94,66

63,61

81,90

98,93

98,93

99,02

98,05

99,84

100,00

Sub Total (A) 731.925.517.000 707.594.025.000 97,67

B

Satker dan PPK Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PU-PERA

1.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Satker Dekonsentrasi Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulsel

PPK Penyusunan Perencanaan

Penyediaan Perumahan

1.587.056.000

1.587.056.000

1.395.006.000

1.395.006.000

87,90

87,90


105

Laporan Pembinaan dan Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan

- Administrasi Kegiatan

- Sosilisasi Kebijakan dan program Nasional Bidang Perumahan

- Sinkronisasi Pendataan Perumahan - Fasilitasi Proses Pemberdayaan Pokja

PKP Provinsi

1.587.056.000

303.664.000

355.408.000

657.419.000 270.565.000

1.395.006.000

302.427.000

305.058.000

527.844.000 259.676.000

87,90

99,59

85,83

80,29 95,98

Sub Total (B) 1.587.056.000 1.395.006.000 87,90

C

Satker dan PPK Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

1.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG

SATKER Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan

Permukiman Provinsi Sulsel

- Pemanfaatan Ruang - Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan

Pemanfaatan Ruang Daerah

5.563.539.000

1.775.513.000 3.788.026.000

4.935.968.000

1.633.527.000 3.302.441.000

88,72

92,00 87,18

Sub Total (C) 5.563.539.000 4.935.968.000 88,72

D

Satker dan PPK Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan

Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

1.

PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG DAN

PENGUASAAN TANAH

SATKER Dekonsentrasi Bidang

Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Wilayah I

- Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan

Penguasaan Tanah Wilayah II

1.063.450.000

673.484.000

389.966.000

1.057.821.000

668.037.000

389.785.000

99,47

99,19

99,95

Sub Total (D) 1.063.450.000 1.057.821.000 99,47

Total (A+B+C+D)

740.139.562.000

714.982.820.000

96,60

Dari tabel tersebut tergambar bahwa kegiatan Dinas Tata Ruang dan

Permukiman yang didanai oleh APBN untuk tahun 2015 sebesar

Rp. 740.139.562.000,- terealisasi sebesar Rp. 714.982.820.000,- atau

sebesar 96.60%.


106

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 tentang capaian kinerja baik makro

maupun mikro di bidang Tata Ruang dan Permukiman. Laporan ini

merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan

Permukiman dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan.

Laporan Akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014. Dapat disimpulkan

bahwa secara umum telah dapat memenuhi sasaran strategik yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Tata Ruang dan Permukiman.

Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pencapaian 3 sasaran dari 6 Program

dan 48 kegiatan DPA SKPD untuk APBD Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian kinerja sasaran program dan kegiatan rata-rata mencapai

nilai 100 % bahkan terdapat capaian di atas 100%. Namun dari tingkat

pencapaian tersebut masih terdapat beberapa diantaranya yang masih

belum memenuhi harapan target capaian. Hal ini umumnya disebabkan

terbatasnya lokasi, konflik kepentingan di masyarakat maupun juga tidak

luput oleh keterbatasan pengalokasian anggaran.

Jadi secara ringkas, seluruh capaian kinerja yang telah dicapai, baik

yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan

pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa

mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian

kinerja 2014, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi


107

pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan

pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja yang akan datang

sebagai berikut :

a. Lebih meningkatkan koordinasi antar bidang / UPTD dan Sekretariat di

lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan maupun dengan unit kerja / instansi terkait untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok yang sehubungan dengan kegiatan, program,

dan kebijakan pemerintah.

b. Mengoptimalkan potensi yang ada baik berupa SDM, Anggaran maupun

kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut dapat

lebih efektif dan efisien mewujudkan tujuan dan sasaran strategik yang

telah ditetapkan.

c. Lebih memperhatikan aspek keserasian, keselarasan, keseimbangan

sesuai pola stratejik, dalam implementasi rencana kinerja ke depan

sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari

masing-masing tujuan stratejik. Hal ini penting guna mewujudkan

peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan.

d. Segera mengevaluasi kekurangan baik kekurangan operasional di

lapangan maupun human error yang disebabkan pengelolaan SDM yang

belum maksimal dalam pencapaian sasaran Kinerja Tahun sebelumnya,

tahun sekarang untuk nantinya dapat lebih diperbaiki ditahun

mendatang.


108

KATA PENGANTAR

Sebagai ungkapan rasa syukur maka patutlah senantiasa kita

panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan

hidayahnyalah sehingga Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2014 dapat tersusun, sekalipun dalam penyusunannya

kami berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki segala

kekurangan dan penyelesaiannya namun kami sadari bahwa laporan ini

masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan Lakip ini, kami telah banyak memperoleh

sumbang saran pemikiran, dan koreksi dari berbagai pihak yang pada

kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan semua. Kepada mereka kami

ucapkan terima kasih, kami sungguh mengharapkan pandangan,

tanggapan dan kritik serta saran dari dari semua pihak khususnya dalam

perbaikan dan penyempurnaan isi LAKIP ini

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) adalah

merupakan wujud pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan hasil

kinerja kegiatan APBD yang dilaporkan oleh setiap PPTK dari masing-

masing unit kerja tahun anggaran 2014 dan juga sekilas tentang dana

APBN sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan. Hal ini

sejalan dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang

AKIP, yang memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah

untuk menyiapkan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang

utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP sumber data maupun informasi kami

himpun melalui masing-masing Unit Kerja, PPTK yang sangat

mendukung melalui Anggota Tim Penyusun LAKIP yang dibentuk sesuai

dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 47 / I / Tahun 2014 tanggal, 2 Januari 2014.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Propinsi Sulawesi Selatan adalah. Sistem pengendalian pelaksanaan

i


109

kegiatan kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis dapat dipenuhi dengan

melihat bukti-bukti program dan kegiatannya. Pada setiap akhir periode

pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang diperoleh itu

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua

fungsi utama yaitu :

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas

Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Propinsi

Sulawesi Selatan.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebagai upaya

untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP

tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Demikian kata Pengantar kami, Semoga bermanfaat dalam rangka

pelaksanaan tugas – tugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman kedepan.

Sekali lagi Tim menyampaikan terima kasih.

Makassar, Maret 2015

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan,

Ir. H. A. Bakti Haruni, CES.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19650531 199111 1 001

ii


110

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Renstra Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 yang diimplementasikan ke dalam

Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2014. telah memberikan arah dan fokus

dan bagi peningkatan kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi

Sulawesi Selatan sesuai dengan visinya yaitu : ”Terwujudnya Penataan

Ruang yang Optimal dan Lingkungan Permukiman yang Layak

Huni”.

Secara umum Realisasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi

Selatan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 120.961.881.931,- atau

76,83 % dari total anggaran sebesar Rp. 157.449.507.151,-. Adapun

rinciannya yaitu Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai)

Rp. 15.507.087.651,- terealisasi sebesar Rp. 15.080.217.226,- (97,25%)

dan Belanja Langsung (Kegiatan) sebesar Rp. 141.942.419.500,- terealisasi

sebesar Rp. 105.881.664.705,- (74,59 %). Sedangkan untuk capaian

kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2014 pada tingkat pencapaian sasaran termasuk kategori sangat baik

dengan rata-rata nilai capaian 100 %. Adapun 3 Sasaran Strategis yang

ingin dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak huni

(khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang

berkualitas;

2. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang

berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal;

iii


111

3. Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah yang

kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung reformasi

birokrasi;

Sasaran ” Meningkatnya keterpenuhan kebutuhan akan rumah layak

huni (khususnya rumah tangga miskin) dan infrastruktur permukiman yang

berkualitas” yang terdiri atas 2 program 24 kegiatan dan diukur dengan

menggunakan 68 indikator kinerja. Pada Umumnya tingkat capaian

indikator kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2014 ini mencapai rata-rata

100 %. Di antara indikator-indikator tersebut juga ada yang mencapai

target di atas 100 % seperti Panjang jalan lingkungan dan drainase

lingkungan di kawasan perumahan PNS/TNI/POLRI, Kasiba Lisiba, KTP2D,

Rusun dan swasta dengan target masing-masing 4.800 M' dapat tercapai

47.687,00 M' (993,48% ) dan drainase sepanjang 5.000 M' dapat tercapai

15.962,10 M' (319,24%). Walaupun masih terdapat beberapa indikator-

indikator sasaran lain yang belum mencapai target pelaksanaan kegiatan

oleh karena terkendala keterbatasan alokasi anggaran akan tetapi secara

umum tingkat capaian kinerja untuk sasaran ini mencapai 100 %, dan

dikategorikan sangat baik.

Sasaran ” Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan

yang berkualitas, sensitif gender dan memperhatikan kearifan lokal” terdiri

atas 1 program dan 17 kegiatan dan diukur dengan menggunakan 40

indikator kinerja. Pada Umumnya tingkat capaian indikator kegiatan yang

dilaksanakan di tahun 2014 ini mencapai rata-rata 100 % akan tetapi juga

terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak diprogram tahun 2014

karena keterbatasan alokasi anggaran. Secara umum tingkat capaian

iv


112

kinerja yang dilaksanakan untuk sasaran ini mencapai 100 % dan termasuk

kategori sangat baik.

Sasaran ” Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana pemerintahan

daerah yang kuat, efektif, efisien dan transparan dalam mendukung

reformasi birokrasi” terdiri atas 3 program dan 13 kegiatan dan diukur

dengan menggunakan 19 indikator kinerja. Secara umum tingkat capaian

kinerja untuk sasaran ini mencapai 100 %, dan dikategorikan sangat baik.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang

telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 oleh segenap jajaran

pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata

Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja optimal yang

dapat dilaksanakan dan akan selalu ditingkatkan kinerjanya pada masa

mendatang.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini

belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait maupun

yang berkompeten, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak

sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang

akan datang.

v


113

D A F T A R I S I

▪ KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. i

▪ IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………… iii

▪ DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. vi

Bab I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….. 1

1. Latar Belakang.................................................................... 1

A. Struktur Organisasi ………………………………………………………. 14

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ……..……………….. 16

C. Tugas Pokok dan Fungsi................................................. . 18

4. Maksud dan Tujuan Lakip............................................... …. . 39

5. Sistematika Lakip................................................................ 42 17

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………………………. 44

1. Renstra Dinas tata Ruang dan Permukiman Prov. Sulsel ……… 45

A. Visi................................................................................ 46

B. Misi................................................................................ 46

C. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………… 47

2. Rencana Kinerja Tahun 2014.................................................... 51

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA…..……………………..……………………….. 60

1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2014 ..…… 60

2. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategis 2014…………………. 62

3. Indikator Kinerja Utama ……………………………………………………. 88

4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan ………………………………………….. 102

Bab IV. PENUTUP………………………………………………..………………………….. 105

LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………………..

vi


114

Kep

ala

Din

as

Sekre

tari

s

Kep

ala

Su

b B

ag

ian

keu

an

ga

n

Kep

ala

Su

b B

ag

ian

Pro

gra

m

Kep

ala

Su

b B

ag

ian

Um

um

& K

ep

eg

aw

aia

n

Kep

ala

Bid

an

g

Pen

ata

an

Ru

an

g

Kep

ala

Bid

an

g

Pen

ata

an

Ba

ng

un

an

da

n

Lin

gku

ng

an

Kep

ala

Bid

an

g

Air

Bers

ih d

an

Pen

ye

hata

n

Lin

gku

ng

an

Perm

ukim

an

Kep

ala

Bid

an

g

Peru

mah

an

dan

Perm

ukim

an

Kep

ala

UP

TD

Pen

gem

ba

ng

an

Su

mb

er

Daya L

okal

Kep

ala

UP

TD

Mam

min

asata

Kep

ala

Sek

si

Pere

ncan

aan

Tata

Ru

an

g

Wilayah

Kep

ala

Sek

si

Pen

gen

dali

an

Tata

Ru

an

g

Wilayah

Kep

ala

Sek

si

Pem

an

faata

n R

uan

g

Wilayah

Kep

ala

Sek

si

Pem

bin

aan

Tek

nis

Ban

gu

na

n G

ed

un

g-

Ged

un

g

Kep

ala

Sek

si

Pen

ata

an

Ba

ng

un

an

da

n

Revit

ali

sasi K

aw

asa

n

Kep

ala

Sek

si

info

rmasi

dan

Pem

an

faata

n G

ed

un

g-

Ged

un

g

Kep

ala

Sek

si

Air

bers

ih

Kep

ala

Sek

si

Pen

yeh

ata

n L

ing

ku

ng

an

Perm

ukim

an

Kep

ala

Sek

si

Infr

astr

uk

tur

Perd

es

aan

dan

Perk

ota

an

Kep

ala

Sek

si

Pen

gem

ba

ng

an

Kaw

asan

Peru

mah

an

&

Perm

ukim

an

Kep

ala

Sek

si

Sta

nd

ari

sasi P

eru

mah

an

dan

Perm

ukim

an

Kep

ala

seksi

Sara

na d

an

Pra

sara

na

Peru

mah

an

&

perm

ukim

an

Kep

ala

Su

b B

ag

ian

Tata

Us

ah

a U

PT

D P

SD

L

Kep

ala

Se

ksi

Sta

nd

ari

sasi

dan

So

sia

lis

asi

B

ah

an

Ba

ng

un

an

UP

TD

P

SD

L

Kep

ala

Se

ksi

Pen

gu

jian

Jam

inan

Mu

tu &

Id

en

tifi

kasi

Ba

ha

n B

an

gu

nan

Lo

kal

UP

TD

PS

DL

Kep

ala

Su

b B

ag

ian

Tata

Us

ah

a U

PT

D

Mam

min

asata

Kep

ala

Sek

si

Info

rmasi

dan

Tata

Laksa

na U

PT

D

Mam

min

asata

Kep

ala

Se

ksi

Pen

gaw

as

an

dan

P

en

gen

dali

an

UP

TD

Mam

min

asata

Jab

ata

n

Fu

ng

sio

nal


115

BAB I P E N D A H U L U A N - sulselprov.go.id

Documents