Bab i Kuta Utara Fix

[[Laporan Fakta dan Analisa]] TAHUN 2012

STUDIO PERENCANAAN KOTA

KABUPATEN BADUNG KECAMATAN KUTA UTARA STUDIO PERENCANAAN KOTA



I-1

1.1.Latar Belakang

Perkembangan suatu kota di tunjang dari potensi-potensi yang di punyai kota tersebut.

Kota yang dipandang sebagai suatu objek studi dimana didalamnya terdapat masyarakat yang

sangat kompleks, telah mengalami proses interelasi antar manusia dan antara manusia dengan

lingkungannya. Pola perencanaan kota pada jaman kuno berpedoman bahwa kota di bangun

sebagai landasan. Landasan fisik dari kota adalah perwujudan nyata dari bangunan, jalan, dan

keistimewaan lain yang membentuk kota. Landasan politik kota adalah sangat penting bagi

makna yang dikandungnya. Landasan ekonomi kota merupakan hal yang menyediakan

banyak alasan bagi keberadaan landasan lainnya. Dan landasan sosial adalah sangat

diperlukan bagi kehidupan kota.

Perkembangan suatu kota akan menyebabkan luasnya wilayah kota dan beragamnya

jenis kegiatan yang ada. Produksi dari tiap potensi kegiatan juga akan meningkat. Hal ini

menuntut penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pergerakan penunjang

dan barang menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan kota

perlu diarahkan melalui suatu konsep perencanaan agar dapat menciptakan keserasian dan

keseimbangan kegiatan kota.

Perencanaan kota dapat berguna sebagai bimbingan atau arahan pembangunan kota

yang baru dan berubah sedemikian rupa sehingga masyarakat akan diberi bentuk fisik yang

sebagaimana mestinya. Untuk mencapainya perlu mengetahui sejarah tentang masyarakat,

elemen-elemen perencanaan yang dapat dipakai untuk mengubah bentuk kota, dan

mekanisme untuk melaksanakan usulan-usulan, serta pengoptimalan potensi yang dimiliki.

Pertumbuhan dan perkembangan kota secara alami terus berubah. Untuk itu diperlukan suatu

perencanaan yang matang dan menyeluruh agar perkembangan suatu kota dapat diarahkan

dan dikendalikan pertumbuhannya. Perencanaan ini mengandung pengertian sebagai suatu

upaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan

mempertahankan segala keterbatasan yang ada guna suatu tujuan efektif dan efisien.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah

yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar potensi dalam rangka

mengendalikan program-program pembangunan wilayah dalam jangka panjang secara khusus

pada wilayah Perkotaan. Perencanaan Wilayah itu sendiri merupakan proses yang

berkelanjutan yang dimulai dari tahap pengumpulan data, analisis data sampai dengan tahap






I-2

perencanaan dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan. Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan perkembangan

dan pembangunan suatu kota/perkotaan.

Kecamatan Kuta Utara merupakan salah satu Kecamatn yang terletak di Kabupaten

Badung Propinsi Bali. Kecamatan Kuta Utara memiliki potensi yang cukup baik untuk

dikembangkan sehingga sangat baik untuk diidentifikasi, baik itu potensi sumber daya

manusia, sumber daya alam berupa sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan,

perikanan), pertambangan, maupun sumber daya buatannya. Hal tersebut dilakukan guna

mengetahui seberapa besar potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan guna

kemajuan Kecamatan Kuta Utara. Namun selain potensi yang ada, ada juga permasalahan

yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, permasalahan yang dimaksud seperti perubahan

fungsi lahan pertanian untuk pengembangan sarana dan prasarana seiring dengan

perkembangan wilayah yang setiap tahunnya selalu meningkat. Maka adanya

pengidentiikasian permasalahan dan potensi, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan

yang ada, sehingga nantinya dengan perencanaan yang baik Kecamatan Kuta Utara dapat

lebih maju dari saat ini baik dari segi sosial, fisik dan perekonomian.

Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud merupakan dasar bagi penyusunan

peraturan zonasi. Di dalam UU 26 / 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, juga

menyebutkan bahwa : “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”.

Sehingga suatu Rencana Detail Tata Ruang dapat dijadikan dasar sebagai penentuan zonasi

yang tepat dan sesuai dengan keadaan kawasan tersebut serta ketentuan umum peraturan

zonasi yang berisi acuan umum untuk penyusunan peraturan zonasi pada Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana

Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana rinci tata ruang yang ada pada UU no.26/2007 disebutkan mengenai :

a) Rencana tata ruang pulau/kepulauan b) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional

c) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi

d) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota

e) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.






I-3

Sehingga penataan ruang dalam hal ini merupakan pedoman untuk perumusan

kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten/Kota,

mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan

pembangunan.

Rencana Detail Tata Ruang dipergunakan untuk Output produk rencana yang fleksibel

dan dinamis, serta sebagai pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan

pembangunan perkotaan. Berdasarkan variabel-variabel terkait serta mengacu pada Undang-

Undang No. 26 tahun 2007 maka RDTRK Kabupaten Badung diharapkan dapat berguna

untuk :

o Pengembangan wilayah Perkotaan Kuta Utara yang optimal pada masa yang akan

datang sesuai dengan potensi atau karakter daerah yang dimiliki

o Terbentuknya suatu wilayah yang terencana dengan baik, dari segi ekonomi, sosial

dan budaya

o Pengembangan atau penyebaran dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada

guna penunjang kegiatan ekonomi, misalnya kegiatan perdagangan dan jasa.

o Serta pengembangan kawasan di bidang pariwisata, terutma wisata air yang meliputi

beberapa titik lokasi. Di antaranya :

1. Pantai Petitengget di Kelurahan Kerobokan

2. Pantai Berawa di Desa Tibubeneng

3. Pantai Batu Bolong di Desa Canggu

4. Pantai Canggu di Desa Canggu

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada di suatu kota sangat beragam dan kompleks, karena seperti yang

telah diketahui kota terdiri dari berbagai unsur fisik maupun non fisik yang saling berkaitan.

Begitu pula dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Kuta Utara, Pertumbuhan

Kecamatan Kuta Utara dengan segala macam sumberdaya yang dimilikinya merupakan

potensi dan sekaligus masalah bagi perkembangan kota tersebut terutama dalam

pemerataanya.






I-4

Secara umum, permasalahan yang cenderung berkembang di Kecamatan Kuta Utara

antara lain yaitu :

1. Bagaimanakah rumusan kebijakan pengembangan kota yang baik dan sesuai dengan

kondisi di Kecamatan Kuta Utara ?

2. Bagaimanakah pengembangan sumber daya alam (SDA), fisik dan lingkungan

(pengembangan kawasan lindung dan budidaya) di Kecamatan Kuta Utara? Dan apakah

terjadi konflik lahan ?

3. Sejauh mana tingkat kepadatan penduduk dan penyebarannya di Kecamatan Kuta Utara?

Dan bagaimana memproporsionalkan pemanfaatan lahan dalam penanganan tingkat

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ?

4. Bagaimanakah pengembangan sumber daya buatan (SDB) baik sistem jariangan

transportasi, sistem jaraingan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem

jaraingan sumber daya air dan sistem jaringan lainnya di Kecamatan Kuta Utara? Dan

sejauh mana pelayanannya terhadap masyarakat ?

5. Bagaimanakah pengembangan sarana baik fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan

jasa, peribadatan, rekreasi dan olahraga? Dan sejauh mana pelayanannya terhadap

masyarakat ?

6. Sejauh mana pengelolaan kawasan yang mengandung benda cagar budaya di Kecamatan

Kuta Utara? Dan bagaimanakah pengembangannya?

7. Bagaimanakah penataan struktur ruang dan pola ruang Kecamatan Kuta Utara?

8. Sejauh mana intervensi berbagai kelembagaan baik formal (pemerintah dan jajarannya)

dan informal (LSM, peruguruan tinggi dan masyarakat) dalam operasionalisasi penataan

ruang terkait pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di

Kecamatan Kuta Utara ?

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran dalam studi ini merupakan garis besar yang akan

dikembangkan dalam wilayah studi. Tujuan merupakan apa yang ingin dan akan dicapai, dan

sasaran merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam pencapaian tujuan.

Dalam permen 20 tahun 2011 terdapat muatan – muatan RDTR Kabupaten/Kota yang

terdiri atas :






I-5

1. Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan

2. Rencana pola ruang.

3. Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang di prioritaskan

penanganannya.

4. Arahan pemanfaatan ruang.

5. Peraturasn zonasi (Apabila peraturan zonasi disatukan dengan RDTR) ketentuan

tambahan dan ketentuan khusus peraturan zonasi (apabila peraturasn zonasi

dipisah dengan RDTR).

1.3.1. Maksud

Penyusunan RDTR Kecamatan Kuta Utara dimaksudkan sebagai berikut :

1. Membuat usulan RDTR yang layak dan seimbang guna menciptakan penggunaaan lahan

yang sesuai dengan karakter dan fungsi lahan.

2. Memantapkan atau menegaskan fungsi dan peranan kawasan perencanaan dalam lingkup

yang lebih luas maupun untuk kawasan bersangkutan;

3. Mengatur potensi kota, kegiatan masyarakat, mobilitas pergerakan dan kecenderungan

perkembangan Perkotaan secara harmonis dan saling mendukung satu dengan yang

lainnya

4. Pemantapan program-program pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari perencanaan tata ruang wilayah Kecamatan Kuta Utara adalah mewujudkan

ruang wilayah perkotaan yang memenuhi kebutuhan pembangunan senantiasa berwawasan

lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam

penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejuahteraan masyarakat yang

berlandaskan pada permen 20 tahun 2011.

Perencanaan tata ruang di wilayah Kecamatan Kuta Utara diharapkan dapat

mewujudkan ruang wilayah perkotaan yang memenuhi kebutuhan pembangunan senantiasa

berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan

dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejuahteraan masyarakat yang

berlandaskan pada permen 20 tahun 2011.






I-6

Adapaun tujuan utama dari pembuatan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta

Utara Kabupaten Badung ini adalah untuk memajukan sektor pariwisata.Dalam hal ini sektor

pariwisata yang di maksud adalah wisata pantai.Karena Kuta Utara memilik pantai yang

sangat berpotensi untuk memajukan ekonomi masyarakat sekitar.Adapun pantai – pantai

tersebut adalah Pantai Petitenget di Kelurahan Kerobokan, lalu ada Pantai Canggu, Pantai

Eco Beach dan pantai Batu Bolong di Desa Canggu, serta di Desa Tibubeneng terdapat

pantai Berawa.Kemudian nantinya di harapkan agar pantai – pantai ini dapat di dukung

dengan berbagai macam fasilitas serta sarana & prasarana yang memadai demi memenuhi

kebutuhan wisatawan asing maupun domestik.

1.3.3. Sasaran

Sasaran secara umum yang ingin dicapai dalam RDTR Kecamatan Kuta Utara adalah

sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pengembangan kota sebagai acuan seluruh aspek perencanaan

2. Merumuskan rencana pemanfaatan ruang kota agar terciptanya pembangian dan

peruntukan lahan secara jelas, dan pengendalian pemanfaatan pola ruang agar tidak terjdi

konflik lahan

3. Merumuskan rencana pemanfaatan lahan dengan memanfaatkan lahan kurang produktif,

seiring dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat

4. Merumuskan rencana pengembangan sumber daya buatan (SDB) baik sistem jaraingan

energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaraingan sumber daya air dan

sistem jaringan lainnya, dan rencana pemerataan prasarana sesuai jumlah penduduk di

setiap Desa/Kecamatan

5. Merumuskan rencana pengembangan sarana baik fasilitas pendidikan, kesehatan,

perdagangan jasa, peribadatan, rekreasi dan olahraga dan rencana pemerataan sarana

dalam pelayanannya sesuai jumlah penduduk disetiap Desa/Kecamatan.

6. Merumuskan rencana pengembangan dan pengelolaan kawasan yang mengandung benda

cagar budaya, yang marupakan salah satu aset yang dapat dikembangkan sebagai

parawisata.

7. Merumuskan rencana struktur ruang dan pola ruang Kecamatan Kuta Utara?

8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan baik formal (pemerintah dan jajarannya) dan

informal (LSM, peruguruan tinggi dan masyarakat) dalam operasionalisasi penataan ruang

terkait pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang?






I-7

1.4. Landasan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Landasan kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang berdasarkan peraturan menteri

nomor 20 tahun 2011.

1.4.1. Kedudukan, Kedalaman, Fungsi dan Pengesahan/Penetapan

1.4.1.1. Kedudukan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RDTR Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan perundangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang

mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana

tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari

pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW

Kabupaten/Kota) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta perlu dijaga

konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya.

Rencana Rinci Tata Ruang yang ada pada UU no.26/2007 disebutkan mengenai :

f) Rencana tata ruang pulau/kepulauan

g) Rencana tata ruang kawasan strategis nasional

h) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi

i) Rencana detail tata ruang kabupaten/kota

j) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah

Negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan

keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian

skala 1 : 1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 25 tahun.

RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang

wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antara kawasan/kabupaten/kota karena

perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain disekitarnya. RTRW

Propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 dengan jangka waktu

perencanaan selama 15 tahun.






I-8

Pada jenjang berikutnya RDTR Kabupaten/Kota disusun oleh daerah otonom dengan

memperhatikan RTRW lainnya pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada

skala kabupaten/kota.

1.4.1.2. Kedalaman RDTR Kabupaten/Kota

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota disusun dengan kedalaman substansi

yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan dalam

RDTR Kota adalah unit Kelurahan. Sedangkan system jaringan prasarana digambarkan

pada kedalaman system primer dan sekunder.

1.4.1.3. Fungsi Kota

RDTR kabupaten/kota berikut berfungsi sebagai (permen 20 2011) :

a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan\

RTRW

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan

pemanfaatan ruang yang diamanatkan dalam RTRW;

c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;

d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang

e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dan

rencana yang lebih rinci lainnya

1.4.1.4. Pengesahan dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

Proses dan prosedur penetapan RDTR Kabupaten/Kota merupakan tindak lanjut dari

proses dan prosedur penyusunan RDTR Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan sistem

perencanaan tata ruang wilayah kota. Pedoman ini memberikan acuan bagi proses dan

prosedur penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, sedangkan proses dan prosedur

penetapannya diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, secara

garis besar proses dan prosedur penetapan RDTR Kabupaten/Kota meliputi tahapan

sebagai berikut:

1. Pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) ko ta tentang RDTR Kabupaten/Kota

dari walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota;






I-9

2. Penyampaian raperda kota kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi

dengan disertai rekomendasi gubernur, sebelum raperda kota disetujui bersama antara

pemerintah daerah kota dengan DPRD kota;

3. Penyampaian raperda kota kepada gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama

antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota; dan

4. Penetapan rapeda kota tentang RDTR Kabupaten/Kota oleh Sekretariat Daerah kota.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam suatu studi akan memberikan kemudahan dalam pencapaian

tujuan, karena dengan ruang lingkup ini maka seorang perencana dapat mengetahui lebih

jauh tentang kondisi wilayah yang menjadi pokok perencanaan. Adapun ruang lingkup ini

terbagi atas ruang lingkup materi dan ruang lingkup lokasi berdasarkan permen nomor 20

tahun 2011tentang penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

kabupaten/kota , yaitu sebagai berikut :

1.5.1. Lingkup Wilayah

RDTR Kabupaten/Kota berikut Peraturan Zonasi disusun dengan kriteria, se-

bagai berikut (permen 20 2011):

a) RTRW Kabupaten/Kota belum dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,dimana RTRW

Kabupaten/Kota dianggap dapat dijadikan acuan apabila memiliki peta pola

dan struktur ruang dengan tingkat ketelitian skala minimal 1: 5000;

b) RTRW Kabupaten/Kota mencakup wilayah perencanaan yang luas

dan skala peta memerlukan rincian sebelum dioperasionalkan; dan/atau

c) RTRW Kabupaten/Kota sudah mengamanatkan bagian dari

wilayahnya yang perlu disusun RDTR nya.

Apabila ketiga hal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka hanya disusun Peraturan

Zonasi kabupaten/kota yang disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun

yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota, tanpa disertai penyusunan RDTR.

Luasan wilayah perencanaan RDTR berkisar antara 60-1500 hektar. Lingkup

wilayah perencanaan RDTR ditetapkan pada:

a. wilayah administrasi kecamatan;






I-10

b. kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota / Sub Wilayah Kota;

c. bagian wilayah kabupaten/ kota yang memiliki ciri perkotaan;

d. kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan;

e. bagian wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan pedesaan dan

direncanakan menjadi kawasan perkotaan.






I-11

Gambar 1.1

Contoh Zona Perencanaan Berdasar RDTR

Gambar 1.2

Contoh Lingkup Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Batas Administrasi

Kecamatan dalam Wilayah Kota






I-12

Gambar 1.3

Contoh Lingkup Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Kawasan Fungsional

(wilayah perencanaan) dalam Wilayah Kota

Gambar 1.4

Contoh Lingkup Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan

Fungsi Kawasan yang Memiliki Ciri Perkotaan dalam Wilayah Kabupaten






I-13

Gambar 1.5

Lingkup Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Kawasan Strategis

Kabupaten/kota yang Memiliki Ciri Kawasan Perkotaan

A. Lingkup Regional

Wilayah kegiatan pemetaan dan identifikasi pola ruang permukiman Kabupaten

Badung meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Badung dengan yang memiliki luas wilayah

418,52 Km² atau 41.852 Ha yang terletak pada koordinat 08º14'20” - 08º50'48” LS (Lintang

Selatan) dan 115º05'00” - 115º26'16” BT (Bujur Timur), dengan batas-batas Administrasi

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bangli dan Kabupaten Bulelelng

Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Batas wilayah administrisi wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat pada Peta 1.1






I-14

Wilayah Kabupaten Badung terletak pada ketinggian 0 – 2.075 meter di atas

permukaan laut (DPL), dengan luas wilayah 418,52 Km² atau 7,44% dari luas wilayah

Provinsi Bali. Luas lahan terbangun tahun 2009 seluas 7.900 Ha atau 18,88% dari Luas

wilayah Kabupaten Badung,

Kondisi pemnafaatan lahan Kabupaten Badung tahun 2009 semakin ke utara

persentase lahan terbangun semakin kecil dibandingkan pada bagian selatan. Hal ini memberi

indikasi bahwa secara fisik pembangunan berlangsung lebih cepat di bagian selatan, sehingga

dapat dikatakan bahwa makin ke selatan wilayah Kabupaten Badung semakin bersifat Urban

dan semakin ke utara semakin Rural.

Kemiringan lereng Kabupaten Badung dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat)

yaitu :

i. kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah

dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung

Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Badung dan

Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan

Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah 4.733 Ha atau 11,3% dari luas

daerah;

ii. Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan

daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebaian

Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan

Abiansemal dengan luas daerah 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;

iii. kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi

Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Unggasan, Desa Pecatu,

dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Be lok Sidan

dengan luas daerah 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;

iv. kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya

meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Unggasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh

serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah 766 Ha atau 1,8%

dari luas daerah.






I-15

Adapun batas – batas administratif wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai

berikut:

Peta 1.1

Administrasi Regional Kabupaten Badung

Tahun 2011






I-16

B. Lingkup Lokal

Lingkup lokal yaitu Wilayah Kecamatan Kuta Utara terletak pada koordinat

08o38'44.2" LS (Lintang Selatan) dan 115o09'42.3" BT (Bujur Timur) yang mempuyai

luas 3.386 Ha yang terdiri dari, 3 kelurahan dan 3 Desa yaitu, Kelurahan Kerobokan,

Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Kerobokan Kelod, Desa Dalung, Desa

Tibubeneng dan Desa Canggu. Ruang lingkup lokasi studi pada wilayah Kecamatan

Kuta Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi

Sebelah Timur : Kota Denpasar

Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Batas wilayah administrisi wilayah Kecamatan Kuta Utara dapat dilihat pada Peta 1.2

1. Lingkup Perkotaan di Kecamatan Kuta Utara yaitu melingkupi: a) Lingkup Perkotaan Kerobokan Kaja yang mempunyai luas 530 Ha yang terdiri

dari 23 Kepala Banjar. Adapun batas administratif wilayah Perkotaan

Bulumeduro adalah:

Sebelah Utara : Desa Dalung

Sebelah Selatan : Kelurahan Kerobokan

Sebelah Timur : Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan

Denpasar Barat

Sebelah Barat : Desa Tibubeneng

b) Lingkup Perkotaan Kerobokan yang mempunyai luas 542 Ha yang terdiri dari 10

Kepala Banjar. Adapun batas administratif wilayah Perkotaan Bulujowo adalah:






I-17

Sebelah Utara : Kerobokan Kaja

Sebelah Selatan : Kerobokan Kelod

Sebelah Timur : Desa Tibubeneng

Sebelah Barat : Kerobokan Kaja

c) Lingkup Perkotaan Kerobokan Kelod yang mempunyai luas 526 Ha yang terdiri

dari 12 Kepala Banjar. Adapun batas administratif wilayah Perkotaan Kerobokan

Kelod adalah:

Sebelah Utara : Kerobokan Kaja

Sebelah Selatan : Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta

Sebelah Timur : Kota Denpasar

Sebelah Barat : Samudra Hindia

d) Lingkup Perkotaan Dalung yang mempunyai luas 615 Ha yang terdiri dari 23

Kepala Banjar . Adapun batas administratif wilayah Perkotaan Dalung adalah:

Sebelah Utara : Kelurahan Abianbase dan Kapal

Sebelah Selatan : Kelurahan Kerobokan dan Desa Tibubeneng

Sebelah Timur : Desa Buduk dan Desa Canggu

Sebelah Barat : Kelurahan Sempididan Desa Padangsambian

Kaja

Batas wilayah administrisi wilayah Perkotaan Kuta Utara dapat dilihat pada Peta 1.3

Peta wilayah Perkotaan Kuta Utara dalam lingkup Kabupaten Badung.






I-18

Peta 1.2

Administrasi Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Tahun 2011






I-19

Peta 1.3

Orientasi Wilayah Perkotaan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung

Tahun 2011






I-20

1.5.2. Lingkup Materi

Lingkup materi yang akan kan dihasilkan dari Penyusunan RDTR Wilayah Perkotaan

Kuta Utara, yang sesuai dengan PERMEN PU Nomor 20 Tahun 2011, meliputi :

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang dalam RDTR Kabupaten/Kota merupakan rencana distribusi

sub zona peruntukan (hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona

bawahannya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran,

industri, RTNH, dan penggunaan lainnya) ke dalam blok-blok.

Peta pola ruang juga berfungsi sebagai zoning map bagi Peraturan Zonasi, baik

apabila Peraturan Zonasi dipisah maupun disatukan dengan RDTR.

Rencana pola ruang berfungsi:

a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan

pelestarian fungsi lingkungan dalam wilayah perencanaan;

b. sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang;

c. sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

d. sebagai dasar penyusunan rencana jaringan prasarana RDTR.

Rencana pola ruang dirumuskan berdasarkan:

a. daya dukung dan daya tampung ruang dalam wilayah perencanaan; dan

b. prakiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan

pelestarian fungsi lingkungan.

Rencana pola ruang dirumuskan dengan kriteria:

a. mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW

Kabupaten/Kota;

b. memperhatikan rencana pola ruang bagian wilayah yang berbatasan;

c. memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah perencanaan; dan






I-21

d. menyediakan RTH dan RTNH untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan

ekonomi masyarakat.

Rencana pola ruang RDTR terdiri atas:

a. Zona Lindung yang meliputi:

i. zona Hutan Lindung;

ii. zona yang memberikan perlindungan terhadap zona bawahannya, yang meliputi

zona bergambut dan zona resapan air;

iii. zona perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,

zona sekitar danau atau waduk, zona sekitar mata air;

iv. zona ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman

RW, taman kota dan pemakaman;

v. zona suaka alam dan cagar budaya;

vi. zona rawan bencana alam, yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor,

zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan banjir; Zona ini digambarkan

dalam peta terpisah;

vii. zona lindung lainnya.

b. Zona Budidaya yang meliputi:

i. zona perumahan yang dapat dirinci ke dalam perumahan dengan kepadatan:

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah; Bila diperlukan dapat

dirinci lebih lanjut ke dalam rumah susun, rumah kopel, rumah deret, rumah

tunggal, rumah taman, dan sebagainya;

ii. zona perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan jasa deret dan

perdagangan jasa tunggal; Bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam

pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan, dan sebagainya;

iii. zona perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran

swasta;






I-22

iv. zona sarana pelayanan umum yang meliputi sarana pelayanan umum

pendidikan, sarana pelayanan umum transportasi, sarana pelayanan umum

kesehatan, sarana pelayanan umum olahraga, sarana pelayanan umum sosial

budaya, sarana pelayanan umum peribadatan;

v. zona industri yang meliputi industri kimia dasar, industri mesin dan lo- gam

dasar, industri kecil, dan aneka industri;

vi. zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);

vii. zona khusus (yang selalu ada di wilayah perkotaan namun tidak termasuk ke

dalam zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6)

meliputi zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan, zona Instalasi

Pembuangan Air Limbah (IPAL), zona Tempat Pengolahan Akhir (TPA), dan

instalasi penting lainnya; dan

viii. zona lainnya (yaitu: zona yang tidak selalu ada di kawasan perkotaan) antara

lain seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata

Rencana pola ruang tersebut di atas digambarkan kedalam peta wilayah peren-

canaan. Setiap wilayah perencanaan terdiri atas sub wilayah perencanaan yang ditetapkan

dengan mempertimbangkan:

1) morfologi wilayah perencanaan;

2) keserasian dan keterpaduan fungsi wilayah perencanaan;

3) jangkauan dan batasan pelayanan untuk keseluruhan wilayah perencanaan kota

yang memperhatikan rencana struktur ruang RTRW.

Setiap sub wilayah perencanaan terdiri atas blok yang dibagi berdasarkan batasan

fisik antara lain seperti jalan, sungai dan sebagainya. Pengilustra- sian pertampalan peta yang

didelineasi berdasarkan fisik (wilayah perencanaan, sub wilayah perencanaan dan blok)

hingga peta yang didelineasi berdasarkan fungsi (zona dan sub zona) dapat dilihat pada

contoh Gambar 2.1.

Dalam hal luas wilayah perencanaan relatif kecil, rencana pola ruang dapat langsung

digambarkan ke dalam blok. Contoh pendelineasian peta yang digambarkan dari wilayah

perencanaan ke sub wilayah perencanaan hingga blok dapat dilihat pada Gambar 2.2, dan






I-23

contoh pendeliniasian peta yang digambarkan dari wilayah perencanaan langsung ke blok

dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Adapun pengilustrasian pembagian zona-zona peruntukan kedalam blok disertai

pengkodean berbagai sub zona pada suatu sub wilayah perencanaan dapat dilihat pada

Gambar 2.4.

Apabila wilayah perencanaan terlalu luas untuk digambarkan kedalam satu peta berskala

1:5000, maka peta rencana pola tersebut dapat digambarkan lagi kedalam beberapa lembar

peta dimana pembagiannya tergantung dari sub wilayah perencanaan, seperti yang dapat

dilihat pada contoh Gambar 2.5.

Gambar 2.1

Ilustrasi Pembagian Wilayah Perencanaan ke Sub Wilayah Perencanaan






I-24

Gambar 2.2

Ilustrasi Pembagian Wilayah Perencanaan ke Sub Wilayah

Perencanaan kemudian Blok

Gambar 2.3

Ilustrasi Pembagian Wilayah Perencanaan langsung ke Blok.






I-25






I-26

Gambar 2.4

Ilustrasi Pembagian Sub Zona di dalam Blok dan Sub Blok pada satu Sub Wilayah Perencanaan

Ketentuan penggambaran peta rencana pola ruang sekaligus zoning map adalah

sebagai berikut:

a) rencana pola ruang RDTR digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala

minimal 1:5.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

b) cakupan rencana pola ruang RDTR meliputi ruang darat dan dapat meliputi ruang laut

dengan batasan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai di wilayah kabupaten/kota

atau sampai batas negara yang disepakati secara in- ternasional apabila

kabupaten/kota terkait berbatasan laut dengan negara lain;

c) rencana pola ruang RDTR dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang

tersusun secara beraturan mengikuti ketentuan yang berlaku;

d) peta rencana pola ruang RDTR juga berfungsi sebagai zoning map bagi

e) peraturan zonasi;

f) peta rencana pola ruang RDTR harus sudah menunjukkan batasan persil untuk

wilayah yang sudah terbangun.

1. Rencana Jaringan Prasarana






I-27

Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hierarki sistem jaringan

prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur RTRW Kabupaten/ Kota.

Rencana jaringan prasarana wilayah perencanaan berfungsi sebagai:

a) pembentuk sistem pelayanan dan pergerakan di dalam wilayah perencanaan;

b) dasar perletakan jaringan dan rencana pembangunan prasarana, dan utilitas dalam

wilayah perencanaan sesuai dengan fungsi pelayanannya; dan

c) dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL dan

rencana teknis lainnya.

Rencana jaringan prasarana wilayah perencanaan dirumuskan berdasarkan:

a. rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota dalam RTRW kabupaten/ kota;

b. kebutuhan pelayanan dan pengembangan bagi wilayah perencanaan;

c. rencana pola ruang wilayah perencanaan dalam RDTR;

d. sistem pelayanan dan pergerakan sesuai fungsi dan peran wilayah perencanaan; dan

e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana jaringan prasarana wilayah perencanaan dirumuskan dengan kri teria:

a. memperhatikan rencana struktur ruang bagian dari wilayah kabupaten/kota lainnya

atau wilayah administrasi kabupaten/kota sekitarnya yang berbatasan;

b. menjamin keterpaduan dan prioritas pelaksanaan pembangunan prasarana dan

utilitas dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah perencanaan;

c. mengakomodasi kebutuhan pelayanan prasarana dan utilitas wilayah perencanaan;

dan

d. mengakomodasi kebutuhan fungsi dan peran pelayanan kawasan di dalam struktur

ruang wilayah perencanaan.

Materi dari rencana jaringan prasarana RDTR meliputi :

a. Rencana Jaringan Pergerakan

Rencana jaringan pergerakan dalam RDTR merupakan seluruh jaringan primer dan

jaringan sekunder pada wilayah perencanaan yang meliputi: jalan arteri, jalan kolektor, jalan

lokal, jalan lingkungan,dan jaringan jalan lain nya yang tidak termasuk dalam jaringan

pergerakan yang direncanakan dalam RTRW, terdiri atas:






I-28

1) jaringan jalan arteri primer dan sekunder;

2) jaringan jalan kolektor primer dan sekunder;

3) jaringan jalan lokal primer dan sekunder;

4) jaringan jalan lingkungan sekunder;

5) jaringan jalan lainnya yang meliputi :

i. jalur kereta api termasuk kereta bawah tanah,monorail,dan stasiun (jika ada);

ii. jalur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau, penyebra- ngan, dan

pelabuhan/ dermaga pada wilayah perencanaan (jika ada);

iii. jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal orang/ pe- numpang sesuai

ketentuan yang berlaku (terminal tipe A, B dan C hingga pangkalan angkutan

umum);

iv. jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan keluarnya terminal barang/

orang hingga pangkalan angkutan umum dan halte); jalan masuk dan keluar

parkir;

v. sistem jaringan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.

b. Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Rencana pengembangan jaringan energi/listrik menjabarkan tentang jaringan

distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan kebutuhan energi/listrik di wilayah

perencanaan yang terdiri atas:

1) jaringan subtransmisi yang berfungsi menyalurkan daya listrik dari sumber daya

besar (pembangkit) menuju jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak

di wilayah perencanaan (jika ada);

2) jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, SUTT) berfungsi

menyalurkan daya listrik dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi

sekunder, infrastruktur pendukung pada jaringan distribusi primer meliputi :

i. gardu induk berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi (70-

500 kv) menjadi tegangan menengah ( 20 kv)

ii. gardu hubung berfungsi membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu

distribusi;






I-29

3) jaringan distribusi sekunder berfungsi untuk menyalurkan/ menghubungkan daya

listrik tegangan rendah ke konsumen, infrastruktur pendukung pada jaringan

distribusi sekunder adalah gardu distribusi yang berfungsi menurunkan tegangan

primer ( 20 kv) menjadi tegangan sekunder (220v /380 v);

4) penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, di wilayah perencanaan (jika

ada); (sesuai UU no.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,Kepmen ESDM

no.865 tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum

Ketenagalistrikan)






I-30

c. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri atas:

1) rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa lokasi pusat

automatisasi sambungan telepon;

2) kebutuhan penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel (dari jari ngan kabel

primer hingga jaringan kabel sekunder), termasuk penyediaan:

i. stasiun telepon otomat;

ii. rumah kabel;

iii. kotak pembagi;

3) kebutuhan penyediaan telekomunikasi telepon selular, termasuk penyediaan

infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk

menara Base Transceiver Station (BTS);

4) rencana sistem televisi kabel seperti stasiun transmisi dan jaringan kabel distribusi;

5) rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan rencana jaringan serat

optik.

d. Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Rencana pengembangan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem

penyediaan air minum, yang terdiri atas:

1) sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota mencakup sistem jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;

2) bangunan pengambil air baku;

3) seluruh pipa transmisi air baku dan instalasi produksi;

4) seluruh pipa unit distribusi hingga persil;

5) seluruh bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan

6) bak penampung.

e. Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Rencana pengembangan jaringan drainase terdiri atas:

1) sistem jaringan drainase untuk mencegah genangan di wilayah perencanaan;






I-31

2) rencana kebutuhan sistem drainase, terdiri atas: rencana jaringan primer, sekunder,

tersier, dan lingkungan di wilayah perencanaan; dan

3) kondisi topografi di wilayah perencanaan yang berpotensi terjadi genangan maka

perlu dibuat:

i. kolam retensi

ii. sistem pemompaan

iii. pintu air

f. Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Prasarana dan sarana air limbah dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah

setempat (onsite) dan atau terpusat (offsite). Sistem pembuangan air limbah terpusat,terdiri

atas:

1) seluruh saluran pembuangan

2) bangunan pengolahan air limbah

Sistem pembuangan air limbah setempat, terdiri atas:

1) bak septik (septic tank)

2) IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja)

g. Penyediaan prasarana lainnya.

Direncanakan melalui penyediaan dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan

pengembangan wilayah perencanaan, contoh: wilayah perencanaan yang memiliki kawasan

rawan bencana wajib menyediakan rencana jalur evakuasi bencana yang terdiri atas :

1) jalur evakuasi bencana (escape way) untuk skala kabupaten/kota, kawasan, maupun

lingkungan dan direncanakan untuk segala jenis bencana yang mungkin terjadi;

2) jalur evakuasi bencana dapat dengan memanfaatkan jaringan jalan yang sudah ada

dengan memperhatikan kapasitas jalan.

Rencana jaringan prasarana di wilayah perencanaan digambarkan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. Peta rencana jaringan prasarana memuat:






I-32

1) jaringan jalan yang terdiri dari beberapa kelas dan tingkat jalan yang terdapat dalam

wilayah perencanaan;

2) sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah

perencanaan secara utuh dan dapat digambarkan masing- masing pada peta tersendiri;

dan

3) sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti trase jalan yang

sebenarnya.

b. Rencana jaringan prasarana digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum

1:5.000 dan untuk wilayah perencanaan yang memiliki wilayah pesisir dan laut

dapat dilengkapi dengan peta batimetri yang menggambarkan kontur laut; dan

c. Penggambaran peta rencana jaringan prasarana bagian dari wilayah kabupaten/kota

harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pe- pemetaan rencana tata

ruang sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang ditentukan oleh

instansi yang berwenang dan mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait

lainnya;

d. Pada kawasan perkotaan di kabupaten yang secara fisik,ekonomi, dan sosial sudah

mendekati kriteria kota otonom, maka wilayah perencanaan yang disusun rencana

detailnya harus dibagi menjadi beberapa wilayah perencanaan sesuai dengan fungsi

kawasan (homogenitas fungsi);

e. Penyusunan RDTR pada wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud huruf d bisa

dilakukan keseluruhan wilayah perencanaan atau parsial pada tiap wilayah

perencanaan.

Penetapan Bagian dari Wilayah Perencanaan yang Diprioritaskan Penanganannya

Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya

merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan kedalam rencana

penanganan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan.






I-33

Penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya

berfungsi :

a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, memperbaiki, mengkoordina- sikan

keterpaduan pembangunan, dan/ atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang

bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan bagian dari

wilayah perencanaan lainnya;

b. sebagai dasar penyusunan rencana yang lebih teknis, seperti RTBL dan rencana

teknis pembangunan yang lebih rinci lainnya; dan

c. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RDTR.


ditetapkan berdasarkan:

a. tujuan penataan ruang wilayah perencanaan;

b. nilai penting di bagian dari wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;

c. kondisi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan di bagian dari wilayah pe-

rencanaan yang akan ditetapkan;

d. usulan dari sektor;

e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah perencanaan; dan

f. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.


ditetapkan dengan kriteria:

a. dapat merupakan faktor kunci mendukung perwujudan rencana pola ruang, rencana

jaringan prasarana, dan pelaksanaan peraturan zonasi di wilayah perencanaan;

b. dapat mendukung tercapainya agenda pembangunan;

c. dapat merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang memiliki nilai penting

dari sudut kepentingan ekonomi , sosial-budaya, pendayagunaan sumber daya

alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,






I-34

dan/atau memiliki nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan

pembangunan wilayah perencanaan;

d. dapat merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang dinilai perlu di-

dikembangkan, diperbaiki, dan/atau direvitalisasi agar dapat mencapai standar

tertentu berdasarkan pertimbangan ekonomi , sosial-budaya, dan/ atau lingkungan.


minimum harus memuat:

a. Lokasi

Lokasi adalah tempat bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan

penanganannya.

Lokasi bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganan nya perlu

digambarkan dalam peta. Batas delineasi lokasi bagian dari wilayah perencanaan yang

diprioritaskan penanganannya, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

1) batas fisik, seperti blok dan sub-blok;

2) fungsi kawasan, seperti masing-masing zona dan sub-zona;

3) wilayah administratif, seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan wilayah

perencanaan/desa;

4) penentuan secara kultural tradisional (traditional cultural-spatial units), seperti desa

adat, gampong, dan nagari;

5) penentuan berdasarkan kesatuan karakter tematis, seperti kawasan kota lama,

lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan

permukiman tradisional; dan

6) penentuan berdasarkan jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang

cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan,kawasan dilestarikan,

kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan atau campuran.

b. Tema Penanganan






I-35

Tema penanganan adalah program utama untuk setiap lokasi. Tema penanganan

bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, dapat meliputi:

1) perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; contohnya melalui penataan

lingkungan permukiman kumuh/nelayan (perbaikan kampung), perbaikan desa

pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan,serta pelestarian kawasan;

2) pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; contoh nya melalui

peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan, serta

rehabilitasi danrekonstruksi kawasan pas- cabencana;

3) pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan, contohnya melalui

pembangunan kawasan permukiman (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap

Bangun-Berdiri Sendiri), pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa

agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KTP2D),

pembangunan kawasan perbata san, dan pembangunan kawasan pengendalian ketat

(high-control zo- ne);

4) pelestarian/ pelindungan blok/kawasan, contohnya melalui pengendalian kawasan

pelestarian, revitalisasi kawasan, serta pengendalian kawasan rawan bencana.

Contoh perumusan penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan

penanganannya, pada salah satu lokasi yang ditetapkan:

a. Lokasi: Kawasan Koridor Utama Wilayah Perencanaan

Gambar 1.11

Contoh Zona Kawasan Koridor Utama Wilayah Perencanaan






I-36

b. Penanganan: Perbaikan Kawasan

1. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang dalam RDTR kabupaten/kota merupakan upaya mewujudkan

RDTR dalam bentuk program penataan ruang/pengembangan untuk wilayah perencanaan

dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan

sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Arahan pemanfaatan ruang ini bersifat optional

dalam pe- nyusunannya dan tergantung oleh kebutuhan daerah masing-masing.

Arahan pemanfaatan Ruang berfungsi sebagai:

a. dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan ruang/

pengembangan wilayah perencanaan;

b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahunan maupun penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun;

dan

d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan:

a. rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana;

b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;

c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan

d. prioritas pengembangan dalam wilayah perencanaan dan pentahapan rencana

pelaksanaan program sesuai dengan RPJP Daerah maupun RPJM Daerah.

Arahan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria:






I-37

a. mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di

wilayah perencanaan serta mendukung perwujudan bagian dari wilayah

perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;

b. mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu pe-

rencanaan;

d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam

jangka waktu tahunan maupun antarlima tahunan; dan

e. terjaganya sinkronisasi antarprogram dalam satu kerangka program terpadu

pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Program dalam rencana pemanfaatan ruang apabila dibuat dalam dokumen RDTR

Kabupaten/Kota memuat:

a. Program Pemanfaatan Ruang Utama, merupakan program-program pengembangan

wilayah perencanaan yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat

kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana

pola ruang dan rencana jaringan prasarana di wilayah perencanaan sesuai tujuan penataan

ruang wilayah perencanaan.

Program pemanfaatan ruang ini dapat memuat kelompok program sebagai berikut:

1) perwujudan rencana pola ruang di wilayah perencanaan, meliputi:

i. perwujudan zona lindung pada wilayah perencanaan; dan

ii. perwujudan zona budi daya pada wilayah perencanaan, dapat meliputi:

(a) perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah

perencanaan;

(b) perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang (zona)

jika peraturan zonasi terpisah dari dokumen RDTR;

(c) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan

(d) perwujudan tata massa bangunan.

2) program perwujudan rencana jaringan prasarana di wilayah perencanaan, meliputi:

i. perwujudan pusat pelayanan kegiatan di wilayah perencanaan; dan






I-38

ii. perwujudan sistem jaringan prasarana untuk wilayah perencanaan, yang mencakup

pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam wilayah perencanaan,

dapat meliputi:

(a) perwujudan sistem jaringan pergerakan di wilayah perencanaan;

(b) perwujudan sistem jaringan energi;

(c) perwujudan sistem jaringan kelistrikan;

(d) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; (e) perwujudan sistem air minum;

(f) perwujudan sistem drainase;

(g) perwujudan sistem air limbah; dan

(h) perwujudan sistem jaringan lainnya sesuai kebutuhan wilayah

perencanaan.

3) perwujudan penetapan bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan

penanganannya, dapat meliputi:

i. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan

ii. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

iii.pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan;dan

iv. pelestarian/pelindungan blok/kawasan

4. Lokasi, tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

5. Besaran, merupakan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama

pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

6. Sumber Pendanaan,yang dapat berasal dari APBD kabupaten/kota,APBD provinsi,

APBN, swasta, dan/atau masyarakat.

7. Instansi Pelaksana, yang merupakan pihak-pihak pelaksana program utama yang meliputi

pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing- masing pemerintahan), swasta, serta

masyarakat.

8. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan, usulan program direncanakan dalam kurun waktu

perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan

masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai

kebutuhan. Penyusunan program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5

tahunan RPJP Daerah Kabu- paten/kota.






I-39

1.6 Pendekatan Perencanaan

1.6.1. Asas Penataan Ruang

Berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang pentaan ruang pasal 2, dimana dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan

asas:

a. Keterpaduan;

b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. Keberlanjutan;

d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. Keterbukaan;

f. Kebersamaan dan kemitraan;

g. Pelindungan kepentingan umum;

h. Kepastian hukum dan keadilan; dan

i. Lakuntabilitas.

1.6.2. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar selalu memiliki suatu rencana

tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang merupakan pedoman untuk :

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di Wilayah

Kabupaten/Kota;

2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan

Wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian pembangunan antar sektor;

3. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat di Wilayah

Kabupaten/Kota;

4. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten;

5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.






I-40

1.6.3. Faktor Peninjauan Kembali

Faktor yang sebenarnya menjadikan kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu

aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah

karena adanya ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang

terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun factor eksternal.

1.6.3.1.Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembali,

yaitu:

1. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem

penataan ruang.

2. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat

propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan

pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.

3. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan

dan pemerintahan serta paradigm perencanaan tata ruang.

4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali

radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan.

5. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola

pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang

ada demi pembangunan pasca bencana.






I-41

1.6.3.2.Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali adalah:

1. Rendahnya kualitas RTRWK yang dipergunakan untuk penertiban perizinan lokasi

pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalisasi perkembangan dan

pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis.

2. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan

prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang.

3. Terbatasnya pengertian dan komitmen aparatur yang terkait dengan tugas penataan

ruang, mengenai fungsi dan kegunaan RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di

dalam masyarakat.

5. Lemahnya kemampuan aparatur yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan

ruang.

1.7. Konsep Perencanaan

1.7.1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang merupakan terjemahan dari visi dan misi

kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang

diharapkan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kota

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah

kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

1. Tujuan penataan ruang wilayah kota memiliki fungsi:

a) Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang

wilayah kota;

b) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalamRTRW kota; dan

c) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatanruang wilayah

kota.

2. Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

a) Visi dan misi pembangunan wilayah kota;






I-42

b) Karakteristik wilayah kota; dan

c) Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

3. Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a) Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam rencana tata

ruang wilayah nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang kawasan

metropolitan (untuk kota yang berada dalam kawasan metropolitan);

b) Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;

c) Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan

d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kebijakan

Kebijakan penataan ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang harus

ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota.

1. Kebijakan penataan ruang wilayah kota berfungsi:

a) Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kota;

b) Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kota;

c) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan

d) Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kota.

2. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

a) Tujuan penataan ruang wilayah kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Karakteristik wilayah kota; dan

c) Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya.

3. Kebijakan penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a) Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan

ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan;

b) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah kota bersangkutan;

c) Mampu menjawab isu- isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang

diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan

d) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.






I-43

C. Strategi

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan

ruang wilayah kota ke dalam langkah- langkah operasional untukm mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.

1. Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

a) Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan

penetapan kawasan strategis kota;

b) Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota; dan

c) Sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

2. Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

a) Kebijakan penataan ruang wilayah kota;

b) Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c) Kapasitas sumber daya wilayah kota dalam melaksanakan kebijakan penataan

ruangnya.

3. Strategi penataan ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

a) Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang wilayah kota;

b) Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah

nasional dan provinsi;

c) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah kota bersangkutan secara efisien danefektif;

d) Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang

wilayah kota; dan

e) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.7.2. Rencana Struktur Ruang Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan

kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan

prasarana wilayah kota.

1.7.2.1. Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi:






I-44

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang

memberikan layanan bagi wilayah kota;

2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi

jaringannya yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanankota; dan

3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan

untuk 20 (dua puluh) tahun.

Pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi,

dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional yang meliputi:

1. Pusat pelayanan kota, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional

2. Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota

3. Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota

1.7.2.2. Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung

kegiatan sosial ekonomi;

3. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota; dan

4. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7.2.3. Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

1. Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;

2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada

wilayah kota bersangkutan;

3. Penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus berhirarki dan

tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta saling terkait menjadi satu

kesatuan sistem;

4. Sistem jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem

jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya,

dengan penjelasan sebagai berikut:






I-45

A. Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat, mencakup:

a) Sistem jaringan jalan yang terdiri atas:

jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan jalan sekunder di dalam kota

sesuai dengan PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan;

jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

jalan khusus yang berada di wilayah kota;

lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan

pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

b) Sistem jaringan kereta api

jaringan jalur kereta api termasuk subway dan monorail; dan

stasiun kereta api.

c) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan

alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau,dan penyeberangan dalam

wilayah kota dan antar wilayah; dan

pelabuhan/dermaga.

2. Jaringan Transportasi Laut, mencakup:

Rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan

fungsi jaringan transportasi laut:

a) alur pelayaran yang berada pada wilayah kota bersangkutan; dan

b) pelabuhan laut yang berada di wilayah kota.

3. Jaringan Transportasi Udara, mencakup:

Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan

fungsi jaringan transportasi udara:

yang dapat berupa bandar udara pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder,

dan pusat penyebaran tersier beserta sarana pendukungnya dengan mempert imbangkan:

a) Ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar

udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan

Operasional Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan dalam

Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000);






I-46

b) Ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan

c) Bandar udara yang berada di wilayah kota.

B. Sistem prasarana lainnya yang terdiri atas telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan

infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi

kegiatan yang ada di wilayah kota.

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikanyang meliputi:

a) pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayahkota;

b) jaringan prasarana energi yang mencakup:

penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kota (jika ada);

penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Utama Tegangan Ultra Tinggi

(SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada);

jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi,

dan sistem distribusi; dan

rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi, tenaga

surya, dan lain sebagainya.

2. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel,

sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas:

a) Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon

fixed line dan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;

b) Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara

Base Transceiver Station (BTS); dan

c) Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota.

3. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kota

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dikembangkan yang terdiri atas:

a) sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, dan lintas

kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota bersangkutan;

b) wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah

kota;






I-47

c) sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah

kota;

d) sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan

e) sistem pengendalian banjir di wilayah kota.

4. Infrastruktur Perkotaan yang meliputi prasarana penyediaan air minum kota,

pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, penyediaan dan

pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi

bencana.

a) Sistem Penyediaan Air Minum Kota

Sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringanperpipaan dan/atau

bukan jaringan perpipaan.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota

Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas

sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi

pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga

(sewerage) baik individual maupun komunal.

Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk

membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.

c) Sistem Persampahan Kota

Sistem persampahan kota meliputi tempat pembuangansampah sementara (TPS) dan

tempat pemrosesan akhirsampah (TPA).

d) Sistem Drainase Kota

Sistem drainase kota meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi

untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm water) dan air permukaan lainnya

untuk menghindari genangan air di wilayah kota.

e) Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dapat

direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi

air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan kaki di

RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang pejalan kaki di atas tanah.

f) Jalur Evakuasi Bencana






I-48

Jalur evakuasi bencana meliputi escape way dan melting point baik dalam skala kota

maupun kawasan.

5. Mengikuti ketentuan pemetaan struktur ruang wilayah kota sebagai berikut:

a) sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem prasarana utama harus digambarkan pada

satu lembar peta wilayah kota secara utuh;

b) sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri dari pusat kota, sub-pusat kota, dan pusat

lingkungan harus digambarkan dengan simbol

c) rencana struktur ruang wilayah kota harus menggambarkan jaringan jalan yang

berada dalam wilayah kota yang menjadi kewenangan kota dan jalan primer yang

melalui kota tersebut;

d) sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota

secara utuh dan dapat digambarkan pada peta tersendiri;

e) sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase jalan yang

sebenarnya;

f) pengambaran rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dengan ketelitian

peta skala minimum 1:25.000 dan untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir

dan laut dapat dilengkapi dengan peta barimetri yang menggambarkan kontur laut;

dan penggambaran peta rencana struktur ruang kota harus mengikuti peraturan

perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan

sistem informasi geografis yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

6. Harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait;

1.8. Metodologi

1.8.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan ini ada beberapa metode yang digunakan dalam

mengidentifikasi wilayah Kecamatan Kuta Utara.

1.8.1.1.Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan dalam studi ini yaitu memadukan beberapa buku

panduan yang disesuaikan dengan hasil pengamatan di lapangan. Literatur- literatur yang

digunakan, antara lain:






I-49

1. Sadyohutomo, Mulyono. 2006. Penatagunaan Tanah. Surabaya : Penerbit Aditya

Media.

2. Warpani, Suwardjoko. 1984. Analisis Kota dan Daerah. Bandung : Penerbit ITB.

3. Peraturan Mentri Pekerjaan Umum 2007 Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

Direktorat Jendral Penataan Ruang. Departement Pekerjaan Umum.

4. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. 2004. Tata Cara

Pengembangan Kawasan untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Jakarta : Direktorat

Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok

Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2831).

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara


8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3419).

9. Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3317).

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara


11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3469).

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470).

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman


3478).






I-50

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Nagara


15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan


3480).

16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara


17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun

1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493).

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup


3699).

19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara


20. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara


22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara


23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman

Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.

24. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001

Tentang Standart Pelayanan Minimal Untuk Permukiman.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Ruang.

26. Peraturan Mentereri Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman

Teknis Analisis Aspek Fisik & Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam

Penyusunan Rencana Tata Ruang.






I-51

1.8.1.2.Survey Lapangan

Survey yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Survey primer yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi survey.

Dikecamatan kuta utara terdapat 3 kelurahan dan 3 desa. Kami melakukan pembagaian

wilayah survey yang dimana 2 orang mendapat 1 wilayah survey yaitu andre dan icha

mendapat diwilayah kelurahan kerobokan aja,nata dan ino diwilayah desa canggu,denis

dan tuhaiwin dikelurahan kerobokan,ruly dan ajer didesa tibubeneng,ilham dan

tuhaiwin mendapat dikelurahan kerobokan kaja dan masih ada wilayah survey yaitu

didesa dalung kami melakukan survey secara bersamaan.

Dapat kita lihat tabel kegiatan survey

No Nama Hari dan

Tanggal jam jenis kegiatan jam jenis kegiatan

1 Rizka Oky Purwandari

Kamis, 16

Februari

2012

12-.00 –

16.00

Survey primer 19.00 –

22.00

Merekap Data,

Memperbaiki

Peta, Mengisi

Tabel Time

Schedule

Alexander Raymon Claudio

12-.00 –

16.00

Menyewa sepeda

motor di rental,

Survey primer

19.00 –

22.00

Merekap Data,

Memperbaiki

Peta, Mengisi

Tabel Time

Schedule

Filantrofie Haspara Kelana

12-.00 –

16.00

Menyewa sepeda

motor di rental,

Survey primer

19.00 –

22.00

Merekap Data,

Memperbaiki

Peta, Mengisi

Tabel Time

Schedule

Muhamad Ilham 12-.00 –

16.00

Menyewa sepeda

motor di rental,

Survey primer

19.00 –

22.00

Merekap Data,

Memperbaiki

Peta, Mengisi

Tabel Time

Schedule






I-52

Florentinus H Mukin

12-.00 –

16.00

Menyewa sepeda

motor di rental,

Survey primer

19.00 –

22.00

Merekap Data,

Memperbaiki

Peta, Mengisi

Tabel Time

Schedule


Jumat, 17

Februari

2012

10.00 –

17.00

Survey Primer dan

membagi

kuisioner

20.00 –

01.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta

Florentinus H. Mukin

10.00 –

11.30

dan

13.30 –

17.00

Survey Primer,

Survey Sekunder,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

01.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta

Alexander Raymond Claudio

10.00 –

11.30

dan

13.30 –

17.00

Survey Primer,

Survey Sekunder,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

01.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta


10.00 –

17.00

Survey Primer dan

membagi

kuisioner

20.00 –

01.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta

Muhammad Ilham

10.00 –

17.00

Survey Primer dan

membagi

kuisioner

20.00 –

01.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta


Sabtu, 18

Februari

2012

09.00 –

15.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

19.00 –

24.00

Merekap data


09.00 –

15.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

19.00 –

24.00

Merekap data

dan membuat

peta land use






I-53

kuisioner


09.00 –

15.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

19.00 –

24.00

Merekap data

dan membuat

peta land use


09.00 –

15.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

19.00 –

24.00

Merekap data

dan membuat

peta land use

Muhammad Ilham

09.00 –

15.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

19.00 –

24.00

Merekap data

dan membuat

peta land use


Minggu, 19

Februari

2012

12.00 –

02.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

02.00

Merekap data

dan membuat

peta jaringan


12.00 –

02.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

02.00

Merekap data

dan membuat

peta jaringan


12.00 –

02.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

02.00

Merekap data

dan membuat

peta jaringan


12.00 –

02.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

02.00

Merekap data

dan membuat

peta jaringan

Muhammad Ilham

12.00 –

02.00

Survey Primer,

wawancara, dan

membagi

20.00 –

02.00

Merekap data

dan membuat

peta jaringan






I-54

kuisioner


Senin, 20

Februari

2012

08.00 –

17.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

24.00

Merekap data

dan

membetulkan

peta jaringan


08.00 –

17.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara

20.00 –

24.00

Merekap data

dan

membetulkan

peta jaringan


08.00 –

17.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara

20.00 –

24.00

Merekap data

dan

membetulkan

peta jaringan


08.00 –

17.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

24.00

Merekap data

dan

membetulkan

peta jaringan

Muhammad Ilham

08.00 –

17.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, dan

membagi

kuisioner

20.00 –

24.00

Merekap data

dan

membetulkan

peta jaringan


Selasa, 21

Februari

2012

11.00 –

16.00

Survey Sekunder 20.00 –

22.00

Merekap data


11.00 –

18.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, serta

membagi

kuisioner

20.00 –

22.00

Merekap data






I-55


11.00 –

18.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, serta

membagi

kuisioner

20.00 –

22.00

Merekap data


11.00 –

18.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, serta

membagi

kuisioner

20.00 –

22.00

Merekap data

Muhammad Ilham

11.00 –

18.00

Survey primer,

survey sekunder,

wawancara, serta

membagi

kuisioner

20.00 –

22.00

Merekap data


Rabu, 22

Februari

2012

09.00 –

15.00

Survey sekunder 20.00 –

22.00

Merekap data


10.00 –

18.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

22.00

Merekap data


10.00 –

18.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

22.00

Merekap data


10.00 –

18.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

22.00

Merekap data

Muhammad Ilham

10.00 –

18.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

22.00

Merekap data


Kamis, 23

Februari

2012

09.00 –

16.00

Survey Sekunder 20.00 –

21.00

Merekap data


03.00 –

10.00

Survey OD dan

LHR

18.00 –

24.00

Survey OD dan

LHR


03.00 –

10.00

Survey OD dan

LHR

18.00 –

24.00

Survey OD dan

LHR






I-56


03.00 –

10.00

Survey OD dan

LHR

18.00 –

24.00

Survey OD dan

LHR

Muhammad Ilham

03.00 –

10.00

Survey OD dan

LHR

18.00 –

24.00

Survey OD dan

LHR


Jum‟at, 24

Februari

2012

01.00 –

04.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

24.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta - peta


01.00 –

04.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

24.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta - peta


01.00 –

04.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

24.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta - peta


01.00 –

04.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

24.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta - peta

Muhammad Ilham

01.00 –

04.00

Survey OD dan

LHR

20.00 –

24.00

Merekap data

dan memperbaiki

peta - peta


Sabtu, 25

Februari

2012

11.00 –

13.00

Wawancara

pemuka adat

15.00 –

16.30

Asistensi ke

asisten dosen


11.00 –

13.00

Merekap data 15.00 –

16.30

Asistensi ke

asisten dosen


11.00 –

13.00

Wawancara

pemuka adat

15.00 –

16.30

Asistensi ke

asisten dosen


11.00 –

13.00


16.30

Asistensi ke

asisten dosen

Muhammad Ilham

11.00 –

13.00


16.30

Asistensi ke

asisten dosen






I-57


Minggu, 26

Februari

2012

13.00

15.00

Packing untuk

persiapan pulang

17.30 Kumpul di base

camp Mengwi


11.00 –

14.00

Mengembalikan

sepeda motor ke

rental motor

15.00 –

17.30

Packing untuk

persipan pulang

dan berkumpul

di base camp

Mengwi


11.00 –

14.00

Mengembalikan

sepeda motor ke

rental motor

15.00 –

17.30

Packing untuk

persipan pulang

dan berkumpul

di base camp

Mengwi


11.00 –

14.00

Mengembalikan

sepeda motor ke

rental motor

15.00 –

17.30

Packing untuk

persipan pulang

dan berkumpul

di base camp

Mengwi

Muhammad Ilham

11.00 –

14.00

Mengembalikan

sepeda motor ke

rental motor

15.00 –

17.30

Packing untuk

persipan pulang

dan berkumpul

di base camp

Mengwi


Senin, 27

Februari

2012

07.00 –

15.45

Menunngu

kedatangan bis

16.15 Pulang menuju

Kota Malang


07.00 –

15.45

Menunngu

kedatangan bis

16.15 Pulang menuju

Kota Malang


07.00 –

15.45

Menunngu

kedatangan bis

16.15 Pulang menuju

Kota Malang


07.00 –

15.45

Menunngu

kedatangan bis

16.15 Pulang menuju

Kota Malang

Muhammad Ilham

07.00 –

15.45

Menunngu

kedatangan bis

16.15 Pulang menuju

Kota Malang






I-58

b. Survey sekunder/survey instansi, yaitu pendataan yang dibutuhkan dalam proses

perencanaan suatu wilayah.Untuk kelompok yang ada dikecamatan kuta utara,kami

mendapat instansi Disperindag,Disnakertrans,PLN,Kantor Kecamatan kuta utara

sendiri,Kantor kelurahan yang ada didalam kecamatan kuta utara bahkan sampai ke

banjar-banjar. Dari hasil survey,kami dapat memperoleh data dengan baik sesuai

dengan instansi yang kami survey,tetapi untuk PLN kami tidak memperoleh data,hal ini

disebabkan karena basis kerja PLN mencakup usaha.

1.8.1.3.Quisioner

Metode ini dilakukan dengan mengambil 120 sampel kuisoner untuk responden yang

ada diwilayah kecamatan kuta utara,yang disebarkan secara merata disetiap wilayah

kelurahan/desa yaitu sebanya 20 sampel.yang terbagi terdiri dari:

1. Data personal responden, meliputi: nama, alamat, umur, status dalam keluarga,

pekerjaan, dan pendapatan.

2. Data keluarga meliputi: jumlah anggota keluarga, hubungan dengan keluarga,

pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga.

3. Data tempat tinggal meliputi: status kepemilikan tempat tinggal, sistem pembuangan

sampah, penyuplaian air, dan sebagainya.

4. Data fasilitas meliputi: macam fasilitas, jumlah fasilitas, kondisi fasilitas, jarak dan

kendaraan.

1.8.2. Metode Analisis

Setelah melakukan tahapan survey dan pengumpulan data, maka dilakukan proses

analisa dengan beberapa metode pendekatan yang terkait,:

1.8.2.1.Analisa Fisik Dasar

Untuk mengetahui fungsi lahan suatu wilayah, menggunakan beberapa aspek fisik

dasar yaitu topografi, hidrologi, dan geologi. Ketiga aspek fisik dasar tersebut nantinya

diberi nilai dengan menggunakan standar SK mentan no. 837/Kpts/UM/II 1980 dan nomor

683/Kpts/UMII 1981 serta Kepmen Kimpraswil 534/KPTS/M/2001. Kemudian hasil nilai

ketiga aspek fisik dasar tersebut dioverlai sehingga didapat ketentuan fungsi kawasan

berdasarkan SK Mentan yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya tahunan, kawasan






I-59

budidaya musiman dan kawasan permukiman. Kemudian hasil tersebut dioverlai dengan

kawasan konservasi berdasarkan Kepres no. 32 tahun 1990 yang didalamnya terkait

tentang sepadan sungai, sepadan pantai dan benda cagar budaya (untuk Kecamatan Kuta

Utara), sehingga didapat fungsi kawasan, berdasarkan SK Mentan dan Kepres yaitu

kawasan lindung, kawsan penyangga, kawasan budidaya tahunan, kawasan budidaya

musiman dan kawasan permukiman.

Kriteria penggunaan lahan menurut PERMEN PU NO 41/PRT/M/2007. Berdasarkan

PERMEN tersebut, penggunaan lahan dibagi menjadi 7 kawasan peruntukan, yaitu :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;

2. Kawasan peruntukan pertanian;

3. Kawasan peruntukan pertambangan;

4. Kawasan peruntukan permukiman ;

5. Kawasan peruntukan industri ;

6. Kawasan peruntukan pariwisata ; dan

7. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa.

Ketentuan umum

Ketentuan umum ini berisi fungsi utama, kriteria umum, dan kaidah perencanaan

kawasan budi daya.

Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi

terbatas, dan hutan produksi yang dikonversi. Ketentuan lebih rinci untuk masing- masing jenis

peruntukan diatur dalam bagian ketentuan teknis.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan hutan produksi memiliki fungsi antara lain:

1)Penghasil kayu dan bukan kayu;

2)Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

3)Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;

4)Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbanga n

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.






I-60

b) Kriteria umum dan kaidah perencanaan:

1)Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan

di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;

b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan

dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan

memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian

hutan/lingkungan;

c. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan

terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.

Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan

hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan;

3) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang

kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan

pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau

bukan kayu;

4) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih

dahulu memilik i kajian stud i Analis is Mengena i Dampak Lingkungan (AMDAL) yang

diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);

5) Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada

rencana kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan

pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus memuat juga

rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;

6) Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap

mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi

dan longsor;

7) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan

untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal;

8) Kawasan peruntukan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentinga n






I-61

pembanguna n d i lua r sektor kehutana n sepert i pertambangan, pembangunan jaringan

listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan

keamanan;

9) Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi wajib memenuhi

kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang mencakup aspek ekonomi,

sosial, dan ekologi;

10) Pemanfaatan ruang beserta sumber daya hasil hutan di kawasan peruntukan hutan

produksi harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan

kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan

pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah

resapan air hujan serta memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kawasan peruntukan pertanian

Kegiatan kawasan peruntukan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan

palawija, perkebunan tanaman keras, peternakan, perikanan air tawar, dan perikanan laut.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan pertanian memiliki fungsi antara lain:

1) Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, hasil peternakan dan

perikanan;

2) Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

3) Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.


1) Ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman;

serta tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;

2) Ketentua n pokok tentang kegia tan perencanaa n perkebunan; penggunaan

tanah untuk usaha perkebunan; serta pemberdayaan dan pengelolaan usaha

perkebunan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Perkebunan;






I-62

3) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebaga i cadanga n pembanguna n yang berkelanjutan dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;

4) Ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan;

serta penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu kepada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5) Ketentuan pokok tentang wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan;

dan usaha perikanan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

tentang Perikanan;

6) Penggunaa n lahan untuk kegiatan pertanian tanama n ha rus

memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan

wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah

kerusakannya;

7) Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh

dialihfungsikan;

8) Kawasan pertanian tanama n lahan kering t idak produktif dapat

dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah

setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;

9) Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi

dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;

10) Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi

geografis dilarang dialihfungsikan;

11) Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang

menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu

memiliki kajian studi Amdal;

12) Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut

dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair)

yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam

dokumen Amdal;






I-63

13) Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak,

bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus

disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;

14) Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi

(udara-bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan

dalam dokumen Amdal;

15) Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus

diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;

16) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian

lahan;

17) Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif

(tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa

mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peruntukan pertambangan

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, d inyatakan bahwa kewenangan

pemerintah daerah atas bahan galian mencakup atas bahan galian C yang meliputi penguasaan

dan pengaturan usaha pertambangannya. Untuk bahan galian strategis golongan A dan vital

atau golongan B, pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri. Khusus bahan galian golongan

B, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan pertambangan memiliki fungsi antara lain:

1) Menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi minyak dan gas bumi, bahan

galian pertambangan secara umum, dan bahan galian C;

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;

3) Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbanga n

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


1) Ketentuan pokok tentang penggolongan pelaksanaan penguasaan bahan galian;






I-64

bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan; usaha per tambangan;

kuasa per tambangan; dan hubunga n kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah

mengacu kepada Undang-Undang Nomo r 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan;

2) Ketentuan pokok tentang penguasaan dan pengusahaan; kegiatan usaha hulu; kegiatan

usaha hilir; hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas

tanah; serta pembinaan dan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

3)Pemanfaatan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan

pertambangan harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadanga n pembanguna n

yang berkelanjutan dan te tap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi

lingkungan hidup;

4) Setiap kegiatan pertambangan harus memberdayakan masyarakat di lingkungan

yang dipengaruhinya guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;

5) Kegiatan pertambangan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri

dalam negeri dan berbagai keperluan masyarakat, serta meningka tka n ekspor,

meningkatka n pener imaa n negara dan pendapatan daerah ser ta memperluas

lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha;

6) Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang

dilengkapi dengan RPL dan RKL;

7) Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga

eksplo itasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan

perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;

8) Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan

atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya

dilaporkan secara berkala;

9) Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi

jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran

air kotor.






I-65

Kawasan peruntukan permukiman

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

1) Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri

kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;

2) Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi

pembinaan keluarga.


1) Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan pembinaan

perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1992 tentang Perumaha n dan Permukiman dan Surat Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);

2) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesua i

dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan

yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup

yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup;

3) Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau

oleh sarana tranportasi umum;

4) Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh

ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa,

perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase)

dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);

5) Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;

6) Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;

7) Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba),

penetapan lokasi dan penyediaan tanah; penyelenggaraan pengelolaan; dan

pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang

Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.






I-66

Kawasan peruntukan industri

Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu

pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu tersebut

disebut kawasan industri.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1) Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi

dengan biaya investasi prasarana yang efisien;

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;

3) Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;

4) Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin

ditimbulkan.


1) Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; serta

izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian;

2) Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya d iperuntuka n

bagi upaya mensejahterakan masyarakat me la lui peningkatan nilai tambah dan

peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses

aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

3) Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan

dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis

industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat

dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan

atau kemudahan akses ke pasar;

4) Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat

ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut;






I-67

5)Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan

peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola

kawasan industri;

6)Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Keputusan Presiden

Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis

Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban

Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan

Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri;

7)Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal

sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL.

Kawasan peruntukan pariwisata

Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan

pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi budaya.

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1) Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/

budaya lokal dan keindahan alam;

2) Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.


1) Ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan

kepariwisataan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan;

2) Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan

alam, budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna mendorong

perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya,

adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi

lingkungan hidup;






I-68

3) Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional

dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan

sektor jasa masyarakat;

4) Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata,

sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus

memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut.

Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau

Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;

5) Pengusahaa n s itus benda cagar budaya sebaga i obyek wisa ta d iha rapkan

dapat membantu memenuhi kebutuha n dana bagi pemeliharaan dan upaya

pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan;

6) Ketentua n tentang penguasaan, pemil ikan, penge lo laan, dan pemanfaatan

benda-benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992

tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya;

7) Pemanfaatan ruang d i kawasa n pe runtuka n par iwisata harus diperuntukan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;

8) Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi

jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan

saluran air kotor;

9) Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan

pertanian, perikanan, dan perkebunan;

10) Harus bebas polusi;

11) Pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab

Pemerintah/Pemerintah Daerah;

12) Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau

memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya.






I-69

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

a) Fungsi utama

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

1) Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang

membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran);

2) Menyerap tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan

terhadap PDRB.


1) Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan

dengan kebutuhan konsumen;

2) Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:

(a) bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir): toko, warung, tempat

perkulakan, pertokoan, dan sebagainya;

(b) bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, dan penginapan lainnya;

(c) bangunan penyimpanan dan pergudangan: tempat parkir, gudang;

(d) bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi;

(e) bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.

3) Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperuntukan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan teknis

Ketentuan teknis ini berisi karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, kriteria serta

batasan teknis kawasan budi daya.

Kawasan peruntukan hutan produksi

a) Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981,

penetapan batas hutan produksi sebagai berikut:

1) Parameter yang diperhatikan dan diperhitungkan dalam penetapan hutan produksi adalah






I-70

lereng (kemiringan) lapangan, jenis tanah, dan intensitas hujan;

2) Untuk keperluan penilaian fisik wilayah, setiap parameter tersebut dibedakan

dalam 5 tingkatan (kelas) yang diuraikan dengan tingkat kepekaannya terhadap

erosi. Makin tinggi nilai kelas parameter makin tinggi pula tingkat kepekaannya

terhadap erosi;

3) Skoring fisik wilayah ditentukan oleh total nilai kelas ketiga parameter setelah

masing-masing nilai kelas parameter dikalikan dengan bobot 20 untuk parameter

lereng, bobot 15 untuk parameter jenis tanah, dan bobot. 10 untuk parameter intensitas

hujan (lihat tabel 1, 2 dan 3);

Kelas Hasil Nilai

LerengKelas x

Bobot

1 0 - 8 datar 20

2 Agust-15 landai 40

3 15 - 25 agak curam 60

4 25 - 45 curam 80

5 ≥ 45sangat

curam100

Kisaran Lereng (%) Keterangan

Skoring Kelas Lereng

Tabel 1.1

Sumber : Penanganan Khusus Kawasan Puncak “Kriteria Lokasi &

Standar Teknik”, Dept. Kimpraswil

Kepekaan Hasil Nilai

Terhadap Kelas x Bobot

Erosi

Aluvial, Tanah,

Glei, Planossol,

Hidromorf

Kelabu, Literite

Air

tidak peka 15

Tanah

2 Latosol agak peka 30

3Brown Forest

Soil, Non Calcickurang peka 45

Andosol,

Laterictic

Gromusol,

Podsolik

Regosol, Litosol

Organosol,

Renzine

5 sangat peka 75

Sumber : Penanganan Khusus Kawasan Puncak

“Kriteria Lokasi & Standar Teknik”, Dept. Kimpraswil

Kelompok Jenis

Tanah

Kelas

Tanah

Skoring Kelas Jenis Tanah

Tabel 1.2

1

4 peka 60

Kelas

Kisaran

Curah

Hujan

Hasil Nilai

Intensitas

Hujan

(mm/hari

hujan)

Kelas x

Bobot

1 8 - 13,6sangat

rendah10

2 13,6 - 20,7 rendah 20

3 20,7 - 27,7 sedang 30

4 27,7 - 34,8 tinggi 40

5 ≥ 34,8 sangat tinggi 50

Keterangan

Sumber : Penanganan Khusus Kawasan Puncak

“Kriteria Lokasi & Standar Teknik”, Dept.

Kimpraswil

Tabel 1.3

Skoring Kelas Intensitas Hujan






I-71

4) Berdasarkan hasil penjumlahan skoring ketiga parameter tersebut yaitu lereng, jenis

lahan, dan intensitas hujan suatu wilayah hutan dinyatakan memenuhi syarat untuk

ditetapkan sebagai:

a. Hutan Produksi Tetap jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai < 125; tidak

merupakan kawasan lindung; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata

dan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya;

b. Hutan Produksi Terbatas jika memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 125

- 175; tidak merupakan kawasan lindung; mempunyai satuan bentangan

sekurang-kurangnya 0,25 Ha (pada ketelitian skala peta 1 : 10.000); serta bisa

berfungsi sebagai kawasan penyangga;

c. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi jika memiliki skoring fisik

wilayah dengan nilai > 175; tidak merupakan kawasan lindung;

dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan kegiatan budi daya

lainnya; serta berada di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan produksi

tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan konversi lainnya.

b) Kriteria teknis:

(1) Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon di

kawasan hutan produksi:

a) > 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

b) > 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah






I-72

rawa;

c) > 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

d) > 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

e) > 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

f) > 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah

dari tepi pantai.

(2)Kawasan hutan produksi dapat dikonversi dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-

masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skor)

124 atau kurang, di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam;

b) Secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi,

transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri.

(3)Luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau

minimal 30% dari luas daratan. Berdasarkan pertimbangan tersebut setiap provinsi

dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% perlu menambah

luas hutannya. Sedangkan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan

hutannya lebih dari 30% tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan

hutannya.

Kawasan peruntukan pertanian

a) Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian

lahan kering dan pertanian tanaman tahunan. Masing-masing karateristik kawasan

peruntukan pertanian tersebut memiliki kriteria teknis seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Kriteria teknis:

1) Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian

lahan;

2) Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif

(tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif

tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat;






I-73

3) Kawasan pertanian lahan basah mencakup:

a)Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir;

b)Tindakan konservasi berkaitan dengan:

1)Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman panen atas air

tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina

padi, mutu air bebas polusi, suhu 23 - 30ºC, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1

ppm dan pH 5 - 7;

2)Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

4) Kawasan pertanian lahan kering mencakup:

a)Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan

konservasi secara mekanik;

b) Kemiringan 8 - 15%:

1) Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran

tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan

organik, tanaman penguat keras;

2) Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai

tanaman penguat keras;

3) Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi

0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air

ditanami rumput.

c)Kemiringan 15 - 40%:

1)Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman

menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau,

sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak;

2)Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi

tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, saluran pembuangan air ditanami

rumput.

5) Kawasan pertanian tanaman tahunan mencakup:

a)Kemiringan 0 -6 %: pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau

campuran. Tindakan konservasi, vegetatif tanaman penutup tanah, penggunaan

mulsa, pengolahan tanah minimum. Tanpa tindakan konservasi secara mekanik;






I-74

b)Kemiringan 8 - 15%:

1) Pola tanam, monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran;

2) Tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan

mulsa, pengolahan tanah minimal;

3)Tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rokrak teras bangku,

diperkuat dengan tanaman penguat atau rumput.

c)Kemiringan 25 - 40%:

1)Pola tanam, monokultur, interkultur atau campuran;

2)Tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan

mulsa, pengolahan tanah minimal;

3)Tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rokrak teras individu.

6)Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budi daya tambak udang/

ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah = 25 Ha, budi daya perikanan

terapung di air tawar luas = 2,5 Ha atau jumlah = 500 unit;

7)Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan

luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman,

ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat

kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan

perkembangan teknologi;

8)Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35

(tiga puluh lima) tahun;

9)Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidak berupaya

untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan

lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan.

Tabel 1.4

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian

Kriteria Teknis Pertanian

Lahan Basah Pertanian

Lahan Kering Pertanian Tanaman

Tahunan Iklim: Kelembaban (%) 33 - 90 29 - 32 42 - 75 Curah Hujan (mm) A, B, C (Schmidt &

Ferguson, 1951) 350 - 600 1200 - 1600

Sifat Fisik Tanah: Drainase agak baik s/d agak

terhambat baik s/d agak

terhambat baik s/d agak

terhambat Tekstur: h, ah, s h, ah, s h, ah, s






I-75

Bahan Kasar (%) < 15 < 15 < 35 Kedalaman Tanah (cm) > 30 > 30 > 60 Ketebalan Gambut (cm) < 200 < 200 < 200 Kematangan Gambut saprik, hemik saprik, hemik saprik, hemik Retensi Hara: Kejenuhan Basa (%) > 30 > 30 > 30 Kemasaman Tanah (pH) 5,5 - 8,2 5,6 - 7,6 5,2 - 7,5 Kapasitas Tukar Kation (Cmol) > 12 > 12 > 12 Kandungan C-Organik (%) > 0,8 > 0,8 > 0,8 Toksisitas: Kedalaman Bahan Sulf idik (cm) > 50 > 50 > 50 Salinitas (dS/m) < 4 < 4 < 4 Bahaya Erosi: Lereng (%) < 8 < 15 < 40 Tingkat Bahaya Erosi r sd sd Bahaya Banjir: Genangan F0,F11,F12,

F21,F23 F0,F11,F12,

F21,F23 F0,F11,F12,

F21,F23 Penyiapan Lahan: Batuan di Permukaan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25 Singkapan Batuan (%) < atau = 25 < atau = 25 < atau = 25

Sumber : Puslitbang Tanah, Departemen Pertanian

Keterangan :

Tekstur Tanah

ak = agak kasar s = sedang

ah = agak halus h = halus

k = kasar

Bahaya Erosi

sr = sangat ringan r = ringan

sd = sedang b = berat

sb = sangat berat

Kelas Bahaya Banjir

(F)

F0 Tanpa F1 Ringan

F2 Sedang

F3 Agak Berat

F4 Berat

Kawasan peruntukan pertambangan

a)Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk kawasan peruntukan pertambangan

golongan bahan galian C:

1) Bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai

{kemiringan lereng antara (0° - 17°), curam (17° - 36°) hingga sangat curam (> 36°)},

pada alur sungai, dan cara pencapaian;

2) Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung;

3) Lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya

bergradien dasar sungai yang tinggi);






I-76

4) Lokasi penggalian di dalam sungai harus seimbang dengan kecepatan sedimentasi;

5) Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis menguntungkan

untuk dieksplorasi;

6) Lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah,

jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya.

b)Kriteria teknis:

1) Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung;

2) Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan;

3) Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk

menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara,

serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu,

ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakan

bahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan;

4) Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan)

untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah);

5) Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemantapan

lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.

Kawasan peruntukan permukiman

a)Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:

1) Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);

2) Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara

dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100

liter/org/hari;

3) Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);

4) Drainase baik sampai sedang;

5) Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/saluran

pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;






I-77

6) Tidak berada pada kawasan lindung;

7) Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;

8) Menghindari sawah irigasi teknis.

b) Kriteria dan batasan teknis:

1)Penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan baru 40% - 60% dari luas lahan

yang ada, dan untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik

serta daya dukung lingkungan;

2)Kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak

bersusun maksimum 50 bangunan rumah/ha dan dilengkapi dengan utilitas umum

yang memadai;

3)Memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di kawasan peruntukan

permukiman di perdesaan dengan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari

bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi

pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

4)Kawasan perumahan harus dilengkapi dengan:

a)Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI 03 - 1733 -2004 tentang Tata

Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan diPerkotaan;

b)Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga

lingkungan perumahan bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus

direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap

tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup. Dilengkapi juga dengan

sumur resapan air hujan mengikuti SNI 03 - 2453 -2002 tentang Tata Cara

Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan dan dilengkapi dengan

penanaman pohon;

c)Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas

minimum sambungan rumah tangga 60 liter/ orang/hari dan sambungan kran umum 30

liter/orang/hari;

d)Sistem pembuangan sampah mengikuti ketentuan SNI 03 - 3242 -1994 tentang Tata

Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.






I-78

5)Penyediaan kebutuhan sarana pendidikan di kawasan peruntukan permukiman yang

berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai

dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian secara lebih rinci

ditunjukkan pada Tabel 1.5;

6)Penyediaan kebutuhan sarana kesehatan di kawasan peruntukan permukiman yang

berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai

dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian ;

7)Penyediaan kebutuhan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga di kawasan

peruntukan permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah

penduduk pendukung, luas lahan minimal, radius pencapaian, dan kriteria lokasi dan

penyelesaian;

8)Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di kawasan peruntukan

permukiman yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk

pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan

penyelesaian

9)Pemanfaatan kawasan perumahan merujuk pada SNI 03 - 1733 - 2004 tentang Tata Cara

Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum,

dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;

10) Dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan

peremajaan permukiman kumuh yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

1990 tentang Pengelolaan Kampung Kota.

Tabel 1.5

Kebutuhan sarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman No.

Jenis

Sarana

J umla h Penduduk Pendukung (Jiwa)

Kebutuha n Per Satua n Sarana

Standar

(m2/Jiwa )

Kriteria

Luas Lanta i Min (m

2)

Lua s Lahan

Min (m2)

Radius Penca pa ia n

(m)

Lokasi Dan Penyelesaian






I-79

1

TK

1.250

216

500

0,28

500

Ditengah kelompok keluarga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan tam an se hin g ga terjadi pengelompokan kegiatan.

2

SD

1.600

633

2.000

1,25

1.000

3 SLTP 4.800 2.282 9.000 1,88 1.000 Dapat dijangkau dengan kendaraan umum, Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan

4

SLTA

4.800

3.835

12.500

2,6

3.000

5

Taman Bacaan

2.500

72

150

0,09

1.000

Ditengah kelompok warga.

Tidak menyeberang jalan lingkungan.

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Tabel 1.6

Kebutuhan sarana ruang Terbuka, taman, dan lapangan olah raga

No.

Jenis Sarana

Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)

Kebutuhan Luas Lahan Min

(m2

)

Standar

(m2

/Jiwa)

Radius Pencapaian (m)

Kriteria Lokasi

Dan Penyelesaian

1 Taman / Tempat main

250 250 1 100 - Di tengah kelompok tetangga

2 Taman / Tempat main

2.500 1.250 0,5 1.000 - Di pusat kegiatan lingkungan

3 Taman dan

Lapangan Olah Raga 30.000 9.000 0,3 - Sedapat mungkin

berkelompok dengan sarana pendidikan

4 Taman dan Lapangan Olah Raga

120.000 24.000 0,2 - Terletak di jalan utama - Sedapat mungkin

berkelompok dengan sarana pendidikan

5 Jalur Hijau - - 15 m - Terletak menyebar 6 Kuburan /

Pemakaman Umum 120.000 2.000 - Mempertimbangkan

radius pencapaian dan area yang dilayani

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan

Kawasan peruntukan industri

a) Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi

bahan mentah:

1) kemiringan lereng : kemir ingan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri

berkisar 0% - 25%, pada kemiringan > 25%

- 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan

perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000

meter dpl;






I-80

2) hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber a ir, drainase baik

sampai sedang;

3) klimatologi : lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang

menuju permukiman penduduk;

4) geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di

daerah rawan bencana longsor;

5) lahan : area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur

sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk

pertanian.

b) Kriteria teknis:

1) Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;

2) Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;

3) Harus memperhatikan suplai air bersih;

4) Jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan

memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan

Hidup;

5) Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya

dikelola secara terpadu;

6) Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;

7) Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku;

8) Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri;

9) Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan

berjarak 15-20 Km dari pusat kota;

10) Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai tipe C atau D;

11) Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling

industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang. Pola

penggunaan lahan pada kawasan industri secara teknis dapat dilihat pada Tabel 1.6;






I-81

Tabel 1.6

Pola penggunaan lahan pada kawasan industri

St ru k t ur

Pengguna

an (% )

Jeni

s

P en gg un a

an

No. Keterangan

1

Kaveling Indus t ri

Maks imal 70%

Set iap kaveling harus mengikuti

ket ent uan KDB sesuai dengan

Perda set empat .

2

Jalan dan Sal uran

8 - 12%

x T erdapat jalan p ri mer dan jalan sekunder

x T ekanan gandar primer

minimal

8 to n dan sekunder

minimal 5 t on x Perkerasan jalan

minimal 7 met er.

3

Ruang Terbuka Hijau

M inimal 10%

Dapat berupa jalur hijau (green

belt), t aman dan perimet er

4

Fas ilitas P enunjang

6 - 12%

Dapat be rupa kantin, gues t

house, tempat ibadah, fasilit as

olahraga, tempat pengolahan air bers ih, gardu induk, rumah

t elekomunikasi. . Sumber : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) Di Daerah, Balitbang

Indag - Puslitbang, 2001

13) Setiap kawasan industri, sesuai dengan luas lahan yang dikelola, harus

mengalokasikan lahannya untuk kaveling industri, kaveling perumahan, jalan dan

sarana penunjang, dan ruang terbuka hijau. Alokasi lahan pada Kawasan Industri dapat

dilihat pada Tabel 1.7;

Tabel 1.7

Alokasi lahan pada kawasan industri

No

.

Luas Lahan Dapat Dijual

(Maksimal 70%)

Jalan & Sarana

Penunjang Lainnya

Maksimal

70%

Ruang

Terbuk

a Hijau

(%

)

Luas

Kawasan

Industri (Ha)

Kaveling

Industri (%)

Kaveling

Komersial

(%)

Kaveling

Perumahan

(%)

1

10 - 20

65 - 70

Maksimal 10

Maksimal 10

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10

2

> 20 - 50

65 - 70

Maksimal 10

Maksimal 10

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10

3

> 50 - 100

60 - 70

Maksimal

12.5

Maksimal 10

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10

4

> 100 - 200

50 - 70

Maksimal 15

Maksimal 10

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10

5

> 200 - 500

45 - 70

Maksimal

17.5

10 - 25

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10






I-82

6

> 500

40 - 70

Maksimal 20

10 - 30

Sesuai

Kebutuhan

Minimal

10

Sumber : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) Di

Daerah, Balitbang Indag - Puslitbang, 2001

13) Kawasan Industri harus menyediakan fasilitas fisik dan pelayanan umum.

Standar teknis pelayanan umum dan fasilitas fisik di kawasan industri dapat dilihat

Tabel 1.8.

Tabel 1.8

Standar teknis pelayanan umum di kawasan industri

No. Teknis

Pelayanan Standar Kebutuhan Keterangan

1 Tenaga Kerja 90 - 110 tenaga kerja/Ha

2

Luas Lahan Per Unit Usaha

0.3 - 5 Ha

Terdapat beberapa variasi urutan kaveling. Rata-rata kebutuhan lahan 1.34 Ha/Unit Usaha Industri

3 Listrik 0.15 - 0.2 MVA/Ha Sumber dari PLN atau swasta

4

Telekomunikasi

4 - 5 SST/Ha

Termasuk faximile/telex Telepon umum 1 SST/16 Ha

5

Air Bersih

0.55 – 0.75 liter/Ha

Sumber PDAM/air tanah usaha sendiri sesuai ketentuan yang berlaku

6

Saluran Drainase

Sesuai debit

Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan lingkungan

7

Saluran Sewerage

Sesuai debit

Saluran tertutup yang terpisah dari saluran drainase

8

Prasarana & Sarana Sampah

1 bak sampah/kaveling 1 armada sampah/20 Ha 1 unit TPS/20 Ha

Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalam 4 m3/Ha/hari

9

Kapasitas Kelola IPAL

Standar influent : BOD : 400 - 600 mg/l COD : 600 - 800 mg/l TSS : 400 - 600 mg/l PH : 4 - 10

Kualitas parameter limbah cair yang berada di atas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik yang bersangkutan

10

Jaringan Jalan

a. Jalan utama

2 jalur 1 arah dengan perkerasan 2x7 m, atau 1 jalur dengan perkerasan minimal 8 m

b. Jalan lingkungan

2 arah dengan perkerasan minimal 7 m

11

Kebutuhan Hunian

1.5 tenaga kerja/unit hunian






I-83

12

Kebutuhan Fasilitas Komersial

Sesuai kebutuhan dengan maksimum 20% luas lahan

Diperlukan Trade Center untuk promosi wilayah dan produk

13

Bangkitan Transportasi

Ekspor : 3.5 TEU‟s/Ha/Bulan Impor : 3.0 TEU‟s/Ha/Bulan

Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan

Sumber : Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri (Industrial Estate) Di

Daerah, Balitbang Indag - Puslitbang, 2001

Kawasan peruntukan pariwisata

a) Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:

1) Memiliki struktur tanah yang stabil;

2) Memilik i kemir ingan tanah yang memungkinkan d ibangun tanpa

memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan;

3) Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan lahan pertanian yang

produktif;

4) Memiliki aksesibilitas yang tinggi;

5) Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan raya regional;

6) Tersedia prasarana fisik yaitu listrik dan air bersih;

7) Terdiri dari lingkungan/bangunan/gedung bersejarah dan cagar budaya;

8) Memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, serta keunikan tertentu;

9) Dilengkapi fasilitas pengolah limbah (padat dan cair).

b) Kriteria teknis

1) Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam untuk

kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya;

2) Pemanfaatan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

untuk sarana pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai

berikut:

a) Bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat;

b) Tidak mengubah bentang alam yang ada;

c) Tidak mengganggu pandangan visual.






I-84






I-85

Tabel 1.9

Karakteristik kawasan peruntukan pariwisata

No. Jenis Wisata

Kriteria

Teknis

Fisik Prasarana Sarana

1 Wisata Alam

Wisata Pegunungan

• Luas lahan minimal

100 Ha • Mempunyai struktur tanah yang stabil • Mempunyai

kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan

• Iklim sejuk (di atas

700 dpl, atau suhu

<20oC) • Mempunyai daya

tarik flora & fauna, air terjun, sungai, dan air panas

• Jenis prasarana yang tersedia antara lain jalan, air bersih, listrik, dan telepon

• Mempunyai nilai pencapaian dan kemudahan hubungan yang tinggi dan mudah dicapai

• Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur regional

• Tersedia angkutan umum

• Jenis sarana yang tersedia yaitu hotel/penginapan, rumah makan, kantor pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, mushola, poliklinik, dan wartel

• Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri-ciri budaya daerah






I-86

Wisata Bahari

• Mempunyai struktur tanah yang stabil

• Mempunyai kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan

• Mempunyai daya tarik, flora & fauna aquatic, pasir putih, dan terumbu karang

• Harus bebas bau tidak enak, debu, asap, serta air tercemar


• Mempunyai nilai pencapaian dan kemudahan hubungan yang tinggi dan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor

• Memperhatikan risiko bahaya dan bencana

• Perancangan sempadan pantai yang memperhatikan tinggi gelombang laut

• Tersedia angkutan umum

• Jenis sarana yang tersedia yaitu hotel/penginapan, rumah makan, kantor pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, dan mushola

• Gaya bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dianjurkan untuk menampilkan ciri-ciri budaya daerah

No. Jenis

Wisata

Kriteria Teknis

Fisik Prasarana Sarana 2 Wisata Buatan

• Dibangun disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya

• Status kepemilikan harus jelas dan tidak menimbulkan masalah dalam penguasaannya

• Mempunyai struktur tanah yang stabil


• Mempunyai daya tarik historis, kebudayaan, dan pendidikan

• Bebas bau tidak enak, debu, dan air tercemar


• Mempunyai nilai pencapaian dan kemudahan hubungan yang tinggi dan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat

• Tersedia angkutan umum • Gaya bangunan

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan menampilkan ciri-ciri budaya daerah

• Jenis sarana yang tersedia yaitu rumah makan, kantor pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, dan mushola

• Ada tempat untuk melakukan kegiatan penerangan wisata, pentas seni, pameran dan penjualan barang- barang hasil kerajinan

• Terdapat perkampungan adat






I-87

Taman Rekreasi

• Luas lahan min. 3 Ha • Mempunyai

struktur tanah yang stabil


• Harus bebas bau yang tidak enak, debu, dan air yang tercemar


• Mempunyai nilai

• Pencapaian dan kemudahan hubungan yang tinggi dan mudah dicapai dengan kendaraan bermotor roda empat

• Tersedia angkutan umum • Tersedia yaitu

rumah makan, kantor

• Pengelola, tempat rekreasi & hiburan, WC umum, mushola, dan tempat parkir

• Tersedia sekurangnya 3 jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, kebudayaan, dan arena bermain anak-anak.

• Ada tempat untuk melakukan kegiatan penerangan wisata, pentas seni, pameran dan penjualan barang- barang hasil kerajinan

Sumber : Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan Budi Daya, Departemen PU,

2003

3) Pihak-pihak yang memanfaatkan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya,

dan Taman Wisata Alam untuk kegiatan pengusahaan par iwisata a lam harus

menyusun Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilengkapi

dengan AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Pemanfaatan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu pa ling

lama 30 tahun sesuai dengan jenis kegiatannya;

5) Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan dalam kawasan Taman

Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam meliputi kegiatan usaha:

a) akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, dan penginapan;

b) makanan dan minuman;

c) sarana wisata tirta;

d) angkutan wisata;

e) cenderamata;

f) sarana wisata budaya.

6) Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya setempat, pemerintah daerah dapat

menetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan

bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Penetapannya dilakukan

apabila dalam suatu kawasan terdapat beberapa lingkungan cagar budaya yang

mempunyai keterkaitan keruangan, sejarah, dan arkeologi;






I-88

7) Penetapan kawasan, lingkungan dan atau bangunan bersejarah sebagai kawasan

pariwisata oleh Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

8) Kriteria, tolak ukur, dan penggolongan lingkungan cagar budaya berdasarkan

kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, dan kelangkaan. Sedangkan kriteria

penggolongan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur,

keaslian, kelangkaan, tengeran/landmark, dan arsitektur. Kriteria dan tolak ukur

tersebut adalah sebagai berikut:

a) Nilai sejarah dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa perjuangan, ketokohan,

polit ik, sosia l, budaya yang menjadi s imbo l nila i kesejarahan tingkat nasional

dan atau daerah masing-masing;

b) Umur dikaitkan dengan batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun;

c) Keaslian dikaitkan dengan keutuhan baik sarana dan prasarana lingkungan

maupun struktur, material, tapak bangunan dan bangunan di dalamnya;

d) Kelangkaan dikaitkan dengan keberadaannya sebagai satu-satunya atau yang

terlengkap dari jenisnya yang masih ada pada lingkungan lokal, nasional, atau dunia;

e) Tengeran dikaitkan dengan keberadaan sebuah bangunan tunggal monumen atau

bentang alam yang dijadikan simbol dan wakil dari suatu lingkungan;

f) Ars itek tur d ika itka n dengan este t ik dan rancanga n yang

menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu.

9)Berdasarkan kriteria dan tolak ukur, kawasan lingkungan cagar budaya dapat

dikelompokkan menjadi beberapa golongan yang berbeda satu dengan lainnya.

Penggolongan lingkungan cagar budaya diatur melalui Keputusan Bupati/Walikota

setempat;

10)Pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan

pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk,

penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan;

11)Pengembangan lahan yang berada dalam kawasan lingkungan cagar budaya harus

mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.






I-89

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa

a)Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan:

1) Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;

2) Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;

3) Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos

pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang

kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;

4) Terdiri dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional.

b)Kriteria dan batasan teknis:

1) Pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada

persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2) Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan

dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu;

3) Perletakan banguna n dan ketersediaa n sarana dan prasarana pendukung

disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani;

4) Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:

a) bangunan usaha perdagangan (ritel dan grosir): toko, warung, tempat perkulakan,

pertokoan;

b) bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, hostel, penginapan;

c) bangunan penyimpanan: gedung tempat parkir, show room, gudang;

d) bangunan tempat pertemuan: aula, tempat konferensi;

e) bangunan pariwisata (di ruang tertutup): bioskop, area bermain.

Adapun Standar Pelayanan Minimal untuk Perm ukima n Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/K PTS/M /2001 .

Tabel 1.10

Standar Pelayanan Perdagangan dan Jasa






I-90






I-91






I-92






I-93






I-94

1.8.2.2. Analisa Penggunaan Lahan

Analisa penggunaan lahan yaitu melihat tingkat perubahan lahan setiap tahunnya,

seiring dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan permukiman yang berdampak

pada berkurangnya lahan yang tersedia. Ini dilakukan dengan menggunakan data time

serias selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya analisa ini dapat mengetahui berapa luas areal

atau kawasan yang kurang produktif untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman,

sehingga menciptakan pembangunan yang proporsional, dalam hal ini lahan yang

produktif dapat digunakan untuk lapangan kerja penduduk kalangan menengah kebawah

seperti usaha pertanian.






I-95

Pn = Po x (1 + r x t)

Pak - Paw

Pertumbuhan = x 100 %

Paw

1.8.2.3. Analisa Kependudukan

Analisa terhadap jumlah, kepadatan, struktur penduduk dan perkembangan penduduk

yang tercakup di dalam kawasan rencana. Hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan

untuk perkiraan kebutuhan perumahan, fasilitas pelayanan dan utilitas kotanya.

Fasilitas pelayanan kota meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan,

bangunan umum, pemerintahan dan ruang terbuka hijau. Utilitas kota meliputi air bersih,

listrik, telepon, drainase, persampahan dan limbah. Adapun rumus analisa kependudukan

adalah sebagai berikut:

A. Pertumbuhan Penduduk

Perhitungan pertumbuhan penduduk ditujukan untuk menlihat tingkat pertumbuhan selama

5 tahun terakhir, hasil pertumbuhan tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan

metode yang akan digunakan dalam memproyeksi jumlah penduduk. Adapun rumus yang

digunakan yaitu :

Keterangan

Pak = Jumlah penduduk akhir tahun

Paw = Jumlah penduduk tahun awal

B. Proyeksi Jumlah Penduduk

(a) Model Linier

Keterangan:

Pt = Proyeks jumlah penduduk pada tahun tertentu

Po = Jumlah penduduk pada tahun awal






I-96

r = Tingkat pertambahan rata-rata penduduk

t = Selang waktu atau selisih tahun proyeksi tahun dasar






I-97

Pn = Po x (1+r ) t

Pxt = (Xo : Po) x P t

Jumlah Penduduk Kelompok Umur Tahun n

Presentase = X 100 %

Jumlah Penduduk Tahun ke n

(b) Model Eksponensial

Keterangan:

Pt = Jumlah penduduk pada tahun tertentu


r = Tingkat pertambahan rata-rata penduduk

t = Selang waktu atau selisih tahun proyeksi terhadap tahun dasar

C. Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur

Didalam analisa proyeksi jumlah penduduk menurut umur terlebih dahulu adalah

menentukan presentase dari tiap-tiap kelompok umur 5 tahun, yaitu :

Rumus presentase :

Selanjutnya adalah menentukan proyeksi jumal penduduk, dengan rumus :

Keterangan:

Px = Jumlah penduduk kelompok umur x pada tahun t

Xo = Jumlah kelompok umur untuk awal tahun


Pt = Jumlah penduduk pada tahun t

D. Proyeksi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Proyeksi penduduk menurut tingkat pendidikan digunakan untuk pembantu dalam

memproyeksi fasilitas pendidikan, rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut :






I-98

Kp = Jp : La

Perkembangan = (L - M) + (I - E)

Proyeksi Penduduk Usia TK (5- 6 Tahun)

2/5 x kelompok umur 5 -9 tahun

Proyeksi Penduduk usia SD (6- 12 Tahun)

(4/5 x kelompok umur 5- 9 tahun) + (3/5 x kelompok umur 10 – 14 tahun)

Proyeksi Penduduk usia SLTP (13- 15 Tahun)

(2/5 x kelompok umur 10 – 14 tahun) + (1/5 x kelompok umur 15 – 19 tahun)

Proyeksi Penduduk usia SLTA (16- 18 Tahun)

3/5 x kelompok umur 15 – 19 tahun

Proyeksi Penduduk usia Akademik (19- 21 Tahun)

(1/5 x kelompok umur 15-19 tahun) + (2/5 x kelompok umur 20-24 tahun)

Proyeksi Penduduk usia Perguruan Tinggi (19- 21 Tahun)

(1/5 x kelompok umur 15-19 tahun) + (3/5 x kelompok umur 20-24 tahun)

E. Kepadatan Penduduk

Rumus yang digunakan dalam menganalisa tingkat kepadatan penduduk yaitu :

Keterangan :

Kp = Kepadatan penduduk (jiwa/ha)

Jp = Jumlah penduduk (jiwa)

La = Luas lahan (ha)

F. Perkembangan Penduduk

Rumus yang digunakan dalam menganalisa perkembangan penduduk yaitu :






I-99

P ij - Pix

Growth = x 100 %

P ix

Keterangan :

L = Angka kelahiran

M = Angka kematian

I = Angka imigrasi/masuk

E = Angka emigrasi/keluar

1.8.2.4. Analisa Ekonomi

A. Metode Growth

Metode Growth merupakan metode yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan

produktivitas hasil produksi dari tahun ke tahun.

Rumus Growth :

Keterangan :

Pij = Nilai Produksi tahun akhir

Pix = Nilai Produksi tahun awal

Dari hasil tersebut, maka dijumlahkan ke bawah dan kemudian ditentukan rata-rata. Hasil

dari rata-rata dibagi dengan jumlah data dan kemudian dijadikan standar bagi rata-rata

produksi selanjutnya. Jika hasilnya (+) maka merupakan produksi yang berpotensi,

sedangkan jika hasilnya (-) maka merupakan produksi yang kurang berpotensi untuk

dikembangkan.

B. Metode Shift Share

Model shift-share menguji perubahan ekonomi (seperti pertumbuhan atau penurunan)

sebuah wilayah dengan membaginya kedalam 3 komponen: national share, industrial mix,

danregional share.

1. Komponen national share mengukur perubahan ekonomi regional yang bisa terjadi

jika wilayah tumbuh pada tingkat yang sama seperti wilayah yang menjadi referensi

yang secara umum merujuk pada ekonomi nasional (untuk wilayah yang kecil seperti






I-100

kabupaten/kota dapat merujuk pada provinsi). Rumus yang digunakan dalam

menghitung national share yaitu :

2. Komponen industrial mix mengukur share perubahan ekonomi regional yang dapat

dihubungkan dengan industry mix wilayah regional, dan yang merefleksikan tingkat

dimana wilayah mengkhususkan pada industri- industri yang tumbuh cepat atau

lambat secara nasional. Maka, wilayah yang mempunyai share industri yang relatif

besar merupakan wilayah yang secara nasional tumbuh cepat akan mempunyai efek

industry mix yang positif.

3. Komponen regional share mengukur perubahan pada sektor tertentu dalam suatu

wilayah karena perbedaan antara tingkat pertumbuhan atau penurunan wilayah yang

menjadi referensi sektor. Komponen ini mengindikasikan pertumbuhan atau

penurunan sektor karena persaingan dalam sector

Selanjutnya menentukan hasil shift share dengan menjumlahkan ketiga komponen

tersebut. Adapun rumusnya sebagai berikut :

C. Metode LQ

Metode LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai

tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah

sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat






I-101

S i/Ni = S i/S

LQ =

S/N = Ni/N

menghitung perbandingan antara share output sektor i di kota dan share output sektor i di

provinsi, adapun rumus yang digunakan yaitu :

Keterangan :

Si = Besaran dari suatu kegiatan tertentu yang akan di ukur di daerah yang diteliti

S = Besaran total untuk seluruh kegiatan di daerah yang diteliti

Ni = Besaran total untuk kegiatan tertentu dalam daerah yang lebih luas

N = Besaran total seluruh kegiatan di daerah yang lebih luas

Ukuran LQ sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi suatu daerah, dimana:

LQ > 1, sub daerah yang bersangkutan memiliki potensi ekspor dalam kegiatan

tertentu;

LQ < 1, daerah tersebut memiliki kecenderungan impor dari sub daerah/daerah lain;

dan

LQ = 1, daerah tersebut telah memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dalam kegiatan

tertentu (seimbang).

1.8.2.5.Analisa Fasilitas

Analisa fasilitas, dilakukan dengan memproyeksi kebutuhan fasilitas untuk

pelayanan masyarakat pada tahun tertentu. Rumus yang digunakan yaitu :

Jumlah Penduduk Proyeksi Proyeksi Fasilitas = Jumlah Penduduk Pendukung






I-102

Standar penduduk pendukung yang digunakan dalam memproyeksi fasilitas, ada dua

yaitu penduduk pendukung eksisting dan penduduk pendukung PU.

A. Fasilitas Perumahan

Dengan penduduk pendukung sekitar 6 jiwa/KK. Tipe rumah yang diprediksikan

dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe besar, sedang dan kecil dengan perbandingan 1 : 3

: 6 dari jumlah rumah keseluruhan yang direncanakan.

B. Fasilitas Pendidikan

Untuk menentukan kebutuhan fasilitas pendidikan diperlukan penduduk berdasarkan

penggolongan umur menurut tingkat pendidikan. Standar penduduk pendukung

menggunakan standar eksisting dan PU, untuk standar PU yaitu tingkat Taman Kanak-

kanak (TK) penduduk pendukungnya sekitar 1.000 jiwa, Sekolah Dasar (SD) 1.600 jiwa,

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.800 jiwa, Sekolah Menengah Atas (SMU/SMK)

4.800 jiwa dan pendidikan informal 5.000 jiwa.

C. Fasilitas Kesehatan

Proyeksi fasilitas kesehatan menggunakan standar penduduk pendukung PU yaitu :

1. Posyandu

Jumlah minimum penduduk pendukung adalah 250 penduduk luas tanah yang

dibutuhkan 300 m2 (0,1 m2/jumlah penduduk).

2. Balai pengobatan



3. Praktek Dokter


dibutuhkan 1.500 m2 apotik.

4. Apotik

Jumlah minimum penduduk pendukung adalah 10.000 penduduk luas tanah yang


5. BKIA dan Rumah Bersalin






I-103



6. Puskesmas Pembantu


dibutuhkan 1.200m2 (0,04 m2/jumlah penduduk).

7. Puskesmas


dibutuhkan 24.000 m2 (0,02m2/jumlah penduduk).

8. Rumah Sakit Umum

Jumlah minimum penduduk adalah 240.000 penduduk luas tanah yang dibutuhkan 8,64

Ha m2 (0,1 m2/jumlah penduduk).

D. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Proyeks fasilitas perdangan dan jasa menggunakan standar penduduk pendukung standar

PU yaitu :

1. Warung



2. Pertokoan


dibutuhkan 1.200 m2 (0,4 m2/jumlah penduduk).

3. Pusat Perbelanjaan Kawasan



4. Pusat Perbelanjaan dan Niaga Kawasan



5. Industri

Jumlah minimum penduduk pendukung adalah 480.000 luas tanah yang dibutuhkan

9.600 m2/jumlah penduduk).






I-104

E. Fasilitas Umum

Proyeks fasilitas umum menggunakan standar penduduk pendukung standar PU yaitu :

1. Kawasan 2.500 penduduk (RW)

Dengan luas tanah 400 m2 (0,16 m2/penduduk) yang terdiri dari: pos hansip, balai

pertemuan dan bis usrat serta parkir umum dan MCK.

2. Kawasan 30.000 penduduk (lingkungan)

Dengan luas tanah 4000 m2 (0,13 m2/penduduk) yang terdiri dari: kantor lingkungan,

pos polisi, kantor pos pembantu, pos pemadam kebakaran, parkir umum, MCK dan

bioskop

3. Kawasan 120.000 penduduk (kecamatan)

Dengan luas tanah 6.400 m2 (0,05 m2/penduduk) yang terdiri dari: kantor kecamatan,

kantor polisi, kantor pos cabang, pos pemadam kebakaran dan parkir umum.

4. Kawasan 480.000 penduduk (wilayah)

Dengan luas tanah 30.000 m2 (0,03 m2/penduduk) yang terdiri dari: kantor wilayah,

kantor polisi, kantor telepon, pemadam gedung kesenian dan parkir umum.

5. Kawasan 1.000.000 penduduk

Dengan luas tanah 3.000 m2 (0,03 m2/penduduk) yang terdiri dari: balai kota, kantor

polisi, kantor telepon, kantor PLN, kantor PDAM, kantor pos dan parkir umum.

F. Fasilitas Peribadatan

Proyeks fasilitas peribadatan menggunakan standar penduduk pendukung standar PU dan

eksisting, untuk standar PU yaitu :

1. Kelompok penduduk 2.500 (RW) 1 langgar = 300 m2

2. Kelompok penduduk 30.000 (lingkungan) 1 masjid = 1.750 m2

3. Kelompok penduduk 120.000 (kecamatan) 1 masjid = 4.000 m2

G. Fasilitas Rekreasi dan Kebudayaan


1. Kelompok 2.500 Penduduk (RW) 1 balai pertemuan = 300 m2






I-105

2. Kelompok penduduk 30.000 (lingkungan) 1 gedung serba guna = 1.000 m2 dan bioskop

= 2.000 m2

3. Kelompok penduduk 120.000 (kecamatan) 1 gedung serba guna = 3.000 m2

H. Fasilitas Olahraga dan Ruang Terbuka


1. Kelompok 250 Penduduk (RW) 1 taman = 250 m2

2. Kelompok 2.500 Penduduk (RW) 1 taman yang dapat digunakan untuk aktivitas

olahraga seerti volly, badminton = 10.250 m2

3. Kelompok penduduk 30.000 (lingkungan) 1 taman yang dapat melayani aktivitas-

aktivitas kelompok diarea terbuka, misal lapangan olahraga, upacara, dll = 9.000 m2 dan

bioskop = 2.000 m2

4. Kelompok penduduk 120.000 (kecamatan) 1 taman minimal mempunyai satu lapangan

terbuka hijau dan dilengkapi dengan sarana-sarana olahraga = 24.000 m2

1.8.2.6.Analisa Utilitas

A. Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih kota atau lingkungan dengan ketentuan sambungan rumah dengan

kapasitas minimum 80 liter/hari, sambungan halaman dengan kapasitas minimum 60

liter/hari dan sambungan kran umum kapasitas minimum 30 liter/hari. Untuk

pendistribusian masing-masing akpek yaitu :

Asumsi 1 orang = 120 liter/hari

Ekonomi = 60 %

Sosial = 35 %

Perkantoran = 15 %

Kebocoran = 2 %

Cadangan = 5 %

Langkah–langkah perancangan sistem air kota :

1. Dapatkan data atau perkiraan tentang jumlah penduduk kelompok masyarakat yang

bersangkutan dimasa yang akan datang dan telaah kondisi – kondisi setempat untuk

menentukan jumlah air yang harus disediakan.






I-106

2. Cari satu atau beberapa sumber air yang mutunya cukup.

3. Sediakan jumlah tampungan air yang diperlukan dan rencanakan pekerjaan yang

dibutuhkan untuk menyalurkan air dari sumbernya ke masyarakat.

4. Tetapkan ciri fisik, kimia dan biologi dari air yang bersangkutan dan tentukan

persyaratan mutu air.

5. Rencanakan sarana–sarana pengolahan air yang diperlukan untuk memenuhi

persyaratan mutu air.

6. Rancang dan rencanakan distribusinya termaksud waduk–waduk distribusi, instalasi

pompa, tampungan tinggi, denah, dan ukuran pipa – pipa serta kedudukan hidan –

hidran kebakaran.

B. Jaringan Drainase

Pembuangan air kotor bersumber dari air bersih yang dipakai untuk cuci, mandi dan

lainnya, yang kotorannya disalurkan lewat drainase, asumsi pembuangan dari masing-

masing sumber yaitu :

Industri = 60 %

Perkantoran = 5 %

Sosial dan Ekonomi = 15 %

C. Jaringan Listrik

Prasarana listrik perumahan sederhana setiap unit mendapatkan daya listrik tertentu,

dilaksanakan dengan kebutuhan ruang. Untuk jarak jaringan listrik antar tiang rata-rata 40

meter, untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka

dapat diambil jarak tiang antara 30 – 45 m. Untuk pendistribusian masing-masing aspek

yaitu :

Asumsi 1 oarang = 450 watt/hari

Ekonomi = 60 %

Sosial = 35 %

Perkantoran = 15 %

Penerangan Jalan = 10 %

Cadangan = 10 %






I-107

1. Perencanaan pusat listrik

Harus diketahui jumlah kebutuhan energi listrik sekarang dan masa akan datang.

Identifikasi dan sumber daya alam dan modal untuk pengembangan pusat listrik.

Setiap kemungkinan pembangunan listrik harus dihitung „‟cost” dan “Benefit”nya,

termaksud biaya pembangunan jaringan .

Pilih pusat listrik yang paling menguntungkan.

2. Perencanaan jaringan transmisi

sedikit mungkin diusahakan lintasan terpendek antara pusat listrik gardu induk

trasformator di dekat kota menjadi pusat konsumen. Bukit dan lembah bisa

menjadi penghalang karena akibat bentangan yang terlalu lebar antara dua tiang

Diusahakan tidak melewati desa atau permukiman penduduk, atau setidak –

tidaknya tidak ada bangunan yang berada dibawah jaringan.

Meskipun kemajuan teknologi telah mungkin mendirikan tiang transmisi pada

kondisi lahan bagaimanapun juga, namun biaya pembangunan harus

diperhitungkan.

3. Perencanaan gardu induk transformator

Gardu induk diletakan diluar kota pada lokasi non permukiman, pada arah yang

sama dengan asal jaringan transmisi.

Areal yang disediakan harus cukup luas guna menjaga kemungkinan peningkatan

dimasa depan dan serbuan permukiman.

D. Jaringan Telekomunikasi

Pembangunan perumahan dilengkapi dengan jaringan telepon umum berisolasi yang

sumbernya diperoleh dari Telkom. Pendistribusian kebutuhan telepon masing-masing

aspek yaitu :

Asumsi 1 satuan sambungan = 250 penduduk

Industri = 70 %

Perkantoran = 25 %

Sosial dan Ekonomi = 30 %

E. Pembuangan Sampah






I-108

Pembuangan sampah hasil aktivitas manusia diasumsikan 1 jiwa 2.5 kg.

1. Pengumpulan sampah

Fasilitas pengumpulan sampah rumah tangga kapasitas 0,02 m3 berdasarkan jumlah

orang dan banyaknya buangan sampah seluruh kota 0,002 m3 /orang/hari. Sedangkan

pengumpulan sampah lingkungan kapasitas minimum volume 2 m3 berdasarkan

jumlah rumah yang dilayani 200 rumah.

Pengumpulan sampah berupa: gerobak dorong, becak, mobil pengangkut sampah.

Kapasitas angkut tergantung jumlah dan frekuensi sampah yang akan diangkut dengan

jangka waktu angkut maksimal 2 hari sekali.

2. Pembuangan sampah

Penimbunan dengan open dumping (tidak pada daerah berair, jauh dari sumber air

dalamnya 1 meter, sampah diratakan dengan bulldozer), dengan saniter (tanah yang

rendah, lapisan sampah kurang 2 meter, sampah dipadatkan).

Pembakaran

Pabrik Kompos






I-109

TIMBUNAN SAMPAH

PERWADAHAN DAN MILIHAN

PENGUMPULAN

PENGANGKUTAN PENGOLAHAN

PEMBUANGAN

AKHIR

Proses Pengelolaan Sampah

1.8.2.7.Analisa Transportasi

Jenis transportasi yang di Kecamatan Besuki adalah sistem transportasi jalan raya.

Analisa transportasi jalan raya meliputi analisa prasarana transportasi dan sarana

transportasi.

1) Analisa prasarana transportasi, meliputi analisa pengembangan jaringan jalan, analisa

hierarki jalan, analisa dimensi jalan, analisa garis sempadan jalan, analisa penataan

perabot jalan (parkir, halte, rambu-rambu, jembatan penyeberangan, dan lain lain);

2) Analisa sarana transportasi, meliputi analisa penataan sirkulasi, penataan rute

angkutan umum, dan lain-lain.

Adapun perencanaan ataupun penataan yang dilakukan terhadap jalan tersebut didasarkan

atas komponen berikut ini:

A. Pola Jaringan Jalan

Merupakan dasar dalam menganalisa pengembangan jaringan jalan di wilayah

perencanaan. Sebelum menentukan kebutuhan pengembangan jaringan jalan harus






I-110

ditetapkan pola jaringan jalan apa yang akan diterapkan di wilayah perencanaan sesuai

dengan kondisi dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan jaringan jalan

tersebut, misalnya: jaringan jalan eksisting, kondisi topografi wilayah, dan sebagainya.

Adapun pola-pola jaringan jalan ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pola Grid

Pola Grid biasanya terjadi karena adanya perpotongan jalan yang sama tegak lurus

satu sama lain dengan lebar jalan yang rata-rata sama. Pola Grid ini dapat digunakan

untuk mendistribusikan arus lalu lintas yang kompleks apabila hirarkhi jalan telah

ditetapkan.

2. Pola Radial

Pola radial, yaitu terpusat pada satu titik dan mengarah ke berbagai titik/lokasi. Pola

ini dapat digunakan untuk mengarahkan arus lalu lintas menuju suatu pusat umum

yang padat dengan berbagai aktivitas, namun pusat tersebut dapat tumbuh sedemikian

rupa sehingga sulit diatur.

3. Pola Linier

Merupakan pola garis lurus yang menghubungkan dua titik penting, Pola ini

cenderung mudah mengalami kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Untuk

mengatasinya diadakan suatu penyaluran yang dikenal dengan sistem loop, suatu jalan

“melambung” yang keluar dari jalur utama disuatu titik untuk kemudian kembali lagi

masuk ke jalur utama tadi di titik yang lain.






I-111

4. Pola Kurva linier

Merupakan gabungan dari pola garis lurus dan garis lengkung yang memanfaatkan

topografi, dengan cara mengikuti bentuk lahan sedekat mungkin. Pada pola ini jalan-

jalan tembusnya lebih sedikit dibanding dengan Pola Grid. Cul-de-sac atau jalan

buntu yang mempunyai panjang maksimum 150 meter, yang sering digunakan.

Dengan pola kurva linier, suasana jalan menjadi lebih menarik karena bervariasinya

pemandangan, jenis serta panjang jalan dan mudahnya penyesuaian terhadap

perubahan topografi.

5. Modifikasi Grid

Pola ini pada dasarnya dari pola grid yang dimodifikasi dengan sistem loop

ditengahnya atau pada kedua sisi. Pada bagian loop selain memungkinkan untuk

kawasan terbangun dan juga dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau.

6. Cul De Sac

Pola ini dibuat dengan membuat pengelompokan pada satu pola jaringan jalan secara

tertutup. Pola ini akan efisien bila jaraknya kurang 150 meter.






I-112

7. Loop

Pola ini dibuat dengan membuat sistem melingkar pada satu ruas jalan. Seperti halnya

dengan pola grid yang dimodifikasi, maka sistem loop ini pada bagian tengahnya

selain dapat digunakan sebagai kawasan terbangun juga dapat digunakan untuk ruang

terbuka hijau.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah jarak pencapaian dari suatu daerah ke daerah lainnya, dimana semakin

tinggi aksebilitas suatu daerah dengan daerah lainnya maka akan semakin cepat pula

proses perkembangannya begitu pula sebaliknya. Adapun indikator yang menunjukkan

tingkat aksesibilitas pada satu kawasan yaitu kondisi dan jenis perkerasan jalan yang ada,

sedangkan untuk indikator penunjang yaitu arah perkembangan atau pergerakan penduduk.

C. Hierarkhi Jalan

Hierarkhi jalan adalah tingkat fungsi jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas yang ada

pada suatu kawasan dengan pusat kawasan atau dengan daerah lainnya yang ada di sekitar

kawasan

D. Penataan Transportasi

Penataan transportasi ini sangat menunjang sistem transportasi yang akan direncanakan,

yakni meliputi sistem sirkulasi (kendaraan dan pejalan kaki), sistem parkir dan perabot

jalan (tempat sampah, halte, penerangan, telepon umum, dan sebagainya).

E. LOS (Level Of Service)






I-113

I. Perhitungan Kapasitas Jalan

Co FCW FCSP FCSF FCCS C

2900 1.34 1 0.79 0.90 2762.94






I-114

C= Co X FCW X FCSP X FCSF X FCCS

C : Kapasitas (smp/jam)

Co : Kapasitas Dasar(smp/jam)

FCW : Faktor Penyesuaian Lebar Perkerasan Jalan

FCSP : Faktor Penyesuaian Hambatan Samping

FCCS : Faktor Penyesuaian Ukuran Kota

F. OD (Origin Destination)

FORM ORIGIN DESTINATION (OD)

KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI

No

Alamat / Asal

Respon

den

Tujuan Kerja Tujuan Sekolah Sampingan

Berangkat Pulang

Berangkat Pulang

Berangkat Pulang

Lokas

i

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

Lokas

i

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

Lokas

i

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

Biay

a

Wakt

u

Mod

a

Rut

e

1

2

3

4

5

6

7

8






I-115

9

10






I-116

G. LHR (Lintasan Harian rata – rata )

FORM LHR

STUDIO PERENCANAAN KOTA KECAMATAN KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG

NO WAKTU

MODA

PEJALAN

KAKI

KENDARAAN

LAMBAT PARKIR GANG MC

LV HV

Sepeda Becak Motor Colt Pick

Up

Mobil

Pribadi

Angkutan

Umum Taxi

Truck Kontainer Bus

Lain -

Lain

1 00.01 - 00.15

2

00.16 -

00.30

3

00.31 -

00.45

4 00.46 - 01.00

5

01.01 -

01.15

6 01.16 - 01.30

7

01.31 -

01.45

8

01.46 -

02.00

9

02.01 -

02.15

10

02.16 -

02.30

11 02.31 - 02.45

12

02.46 -

03.00

13 03.01 - 03.15

14

03.16 -

03.30

15

03.31 -

03.45

16 03.46 - 04.00

17

04.01 -

04.15

18 04.16 - 04.30

19

04.31 -

04.45

20

04.46 -

05.00

21

05.01 -

05.15

22

05.16 -

05.30

23 05.31 - 05.45

24

05.46 -

06.00

25 06.01 - 06.15






I-117

26 06.16 - 06.30

27

06.31 -

06.45

28

06.46 -

07.00

29

07.01 -

07.15

30

07.16 -

07.30

31 07.31 - 07.45

32

07.46 -

08.00

33 08.01 - 08.15

34

08.16 -

08.30

35

08.31 -

08.45

36 08.46 - 09.00

37

09.01 -

09.15

38 09.16 - 09.30

39

09.31 -

09.45

40

09.46 -

10.00

41

10.01 -

10.15

42

10.16 -

10.30

43 10.31 - 10.45

44

10.46 -

11.00

45 11.01 - 11.15

46

11.16 -

11.30

47

11.31 -

11.45

48 11.46 - 12.00

49

12.01 -

12.15

50 12.16 - 12.30

51

12.31 -

12.45

52

12.46 -

13.00

53

13.01 -

13.15

54

13.16 -

13.30

55 13.31 - 13.45

56

13.46 -

14.00






I-118

57 14.01 - 14.15

58

14.16 -

14.30

59

14.31 -

14.45

60 14.46 - 15.00

61

15.01 -

15.15

62 15.16 - 15.30

63

15.31 -

15.45

64

15.46 -

16.00

65

16.01 -

16.15

66

16.16 -

16.30

67 16.31 - 16.45

68

16.46 -

17.00

69 17.01 - 17.15

70

17.16 -

17.30

71

17.31 -

17.45

72 17.46 - 18.00

73

18.01 -

18.15

74 18.16 - 18.30

75

10.31 -

18.45

76

18.46 -

19.00

77

19.01 -

19.15

78

19.16 -

19.30

79 19.31 - 19.45

80

19.46 -

20.00

81 20.01 - 20.15

82

20.16 -

20.30

83

20.31 -

20.45

84 20.46 - 21.00

85

21.01 -

21.15

86 21.16 - 21.30

87

21.31 -

21.45

88

21.46 -

22.00






I-119

89

22.01 -

22.15

90

22.16 -

22.30

91 22.31 - 22.45

92

22.46 -

23.00

93 23.01 - 23.15

94

23.16 -

23.30

95

23.31 -

23.45

96 23.46 - 24.00

1.8.2.8.Analisa Pola Ruang

A. Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang

mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun

kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta

memelihara kesuburan tanah. Pelestarian kawasan hutan difungsikan untuk

menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai

flora dan fauna sepanjang DAS termasuk peningkatan produktivitas lahan.

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat yang meliputi; kawasan sekitar mata air,

kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan

irigasi, dan waduk.

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Berdasarkan penetapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya maka terdapat cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, cagar

budaya .Rencana perlindungan kawasan cagar alam.

Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pelestarian alam yang

dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem

hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut disamping

sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha

budidaya dibelakangnya.






I-120

Kawasan pantai berhutan bakau ini memiliki fungsi penyeimbang lingkungan

pantai sehingga harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi bakau. Potensi

kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak

direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada. Kawasan Cagar

Budaya Dan Ilmu Pengetahuan meliputi: lingkungan non bangunan,

lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung dan

halamannya dan kebun raya yang telah memiliki umur lebih dari 50 tahun dan

perlu dilestarikan.Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam lainnya yaitu bahaya air laut pasang dan terjadi

hampir setiap tahun. Dampak dari bencana air laut pasang adalah dapat

mengakibatkan robohnya bangunan permukiman penduduk disekitar pantai,

membawa sampah yang berasal dari laut dan lainnya. Untuk menanggulangi

bahaya air laut pasang pada dasarnya tidak dapat dilakukan karena termasuk

dari gejala alam yang belum dapat diprediksi tetapi yang bisa dilakukan adalah

mengantisipasi bahaya, misalnya memperkuat kontruksi bangunan, membuat

tanggul-tanggul dikawasan permukiman sekitar pantai, penanaman hutan

bakau di sekitar pantai sebagai penahan gelombang laut dan lain sebagainya.

Tabel 1.11

Ketentuan Pola Ruang

Pola Ruang Ketentuan Kondisi di Lapangan Penanganan

1. Kawasan Lindung

Kawasan Hutan

Lindung

Kawasan hutan dengan

faktor-faktor lereng

lapangan, jenis tanah,

curah hujan yang

melebihi nilai skor 175

Kawasan hutan yang

mempunyai lereng

lapangan 40 % atau lebih

Kawasan hutan yang

mempunyai ketinggian di

atas permukaan laut

1.000-2.000 meter atau

lebih

Jenis tanah Regosol,

Litosol,

Terdapat hutan lindung di

Desa Ngujuran dengan

luas 16,88 Ha.

Lebih dijaga lagi

kelestarian hutannya dan

tidak boleh ada

penebangan hutan secara

liar.






I-121

Atnogosol,Renzine

(Sangat Peka)

Curah hujan > 34,8

mm/hari

Kawasan

Perlindungan

Setempat

a) Sekitar mata air

b)Sempadan

pantai

c) Sempadan

sungai

Kriteria kawasan sekitar

mata air adalah sekurang-

kurangnya dengan jari-

jari 200 meter di sekitar

mata air.

Minimal 100 meter dari

titik pasang tertinggi ke

arah darat.

Sekurang-kurangnya 100

meter di kiri kanan

sungai besar dan 50

meter di kiri kanan anak

sungai yang berada di

luar pemukiman.

Untuk sungai di kawasan

permukaan berupa

sempadan sungai yang

diperkirakan cukup untuk

dibangun jalan inspeksi

antara 10 – 15 meter.

Terdapat kawasan konflik

yang mana pada kawasan

konservasi dijadikan

sebagai kawasan

permukiman seluas 2,17

Ha.

Terjad i kawasan konflik

sempadan pantai dengan


Ha.

Terjad i kawasan konflik

antara sempadan sungai

dengan permukiman

seluas 8,6 Ha.

Memindahkan

permukiman ke daerah di

luar kawasan konservasi

Pemeliharaan sumber-

sumber mata air dengan

reboisasi kawasan yang

ada di area tangkapan.

Memindahkan


luar kawasan konservasi.

Mengeadakan reboisasi

kembali terhadap

keberadaan hutan bakau

untuk penyeimbang

lingkungan pantai.

Pengembangan wisata

pantai dipertahankan

dengan lebih

memperhatikan

keberadaan ekosistem

alam yang ada, dengan

peningkatan sarana

prasarana wisata secara

seimbang.

Memindahkan



Penempatan fungsi RTH

pada kawasan sempadan.

Jenis tanaman yang

direkomendasikan untuk

daerah sungai ini adalah :

Ketapang, Dadap Merah,

Trembesi, Gamal, dan

Sengon.






I-122

d)Kawasan

sekitar

waduk/danau

Kawasan Suaka

Alam, Pelestarian

alam, dan Cagar

Budaya

a. Cagar alam

b. Kawasan Pantai

Berhutan Bakau

Cagar Budaya

Daratan sepanjang

tepian danau/waduk

yang lebarnya

proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik

danau/waduk antara 50 –

100 meter dari t itik

pasang tertinggi ke arah

darat.

Memiliki

keanekaragaman jen is

tumbuhan, satwa, dan

tipe ekosistemnya.

Memiliki formasi b iota

tertentu dan/atau unit-

unit penyusunnya.

Memiliki kondisi alam,

baik biota maupun

fisiknya yang masih asli

atau belum d iganggu

manusia.

Memiliki luas dan bentuk

tertentu.

Memiliki ciri khas yang

merupakan satu-satunya

contoh di suatu daerah

serta keberadaannya

memerlukan konservasi.

Koridor d i sepanjang

pantai dengan lebar

paling sedikit 130

(seratus tiga puluh) kali

nilai rata-rata perbedaan

air pasang tertinggi dan

terendah tahunan, diukur

dari garis air surut

terendah ke arah darat.

Tempat serta ruang

disekitar bangunan

bernilai budaya tinggi,

situs purbakala dan

kawasan dengan

Terdapat kawasan konflik

yang mana pada kawasan

konservasi dijadikan

sebagai kawasan


Ha.

Pantai Sowan di Desa

Bogorejo.

Keberadaan hutan bakau

di Kecamatan Lobalain

sangat mempriihatinkan,

karena banyak di rubah

menjadi kawasan tambak.

Pantai Sukolilo di Desa

Sukolilo.

Memindahkan



Pengembangan tanaman

perdu, tanaman tegakan

tinggi, dan penutup tanah

atau ground cover untuk

melindungi pencemaran

dan erosi terhadap air.

Membatasi dan tidak

boleh menggunakan lahan

secara langsung untuk

bangunan yang tidak

berhubungan dengan

konservasi waduk..

Perlindungan dan

pelestarian

keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa

beserta ekosistemnya.

Mempertahankan fungsi

ekologis kawasan alami

baik biota maupun

fisiknya melalu i upaya

pencegahan pemanfaatan

kawasan pada kawasan

suaka alam dan upaya

konservasi.

Peningkatan kegiatan

konservasi dan

rehabilitasi yang berguna

untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan dari

ancaman kepunahan yang

disebabkan oleh kegiatan

alam maupun manusia.

Potensi kawasan ini juga

untuk tambak dan alih

fungsi bakau untuk

tambak direncanakan

maksimum 20% dari total

bakau yang ada.

Memberi perlindungan

terhadap kawasan cagar






I-123

bentukan geologi

tertentu yang

mempunyai manfaat

tinggi untuk

pengembangan ilmu

pengetahuan.

budaya dari ancaman

kepunahan.

Mempertahankan fungsi

ekologis kawasan alami

baik biota maupun

fisiknya

Bab i Kuta Utara Fix

Documents